DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan tata cara pemungutan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam implementasinya. Secara terperinci, peraturan ini mengatur dasar pengenaan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan opsen Pajak MBLB, di mana opsen dikenakan sebesar 25% dari pajak terutang dan prosesnya dilakukan bersamaan dengan Pajak MBLB. Peraturan ini juga mencakup mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran, sinergi pemungutan melalui kerja sama dan pertukaran data, serta rekonsiliasi data penerimaan pajak secara triwulanan, yang semuanya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor MBLB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Menimbang BUPATI TANGGAMUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 6 TAHUN 2025 BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiraei masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Burni, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
6.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLBadalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
7.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
8.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABI KETENTUANUMUM PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUK.AN WGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTANPAJAK MINERAL BUK.AN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN MEMUTUSKAN :
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881); Menetapkan Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLBke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan. {4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tennasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalarn hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLBke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan daerah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLBsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah. BABIII PENGHITUNGAN,PEMBAYARAN,DANPELAPORAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan opsen Pajak MBLBmerupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengarnbilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

9.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

DASARPENGENAAN

Pasal 6

(1)Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

Pasal 5

( 1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten.

(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BERITA DAERAH KABUPATENTANGGAMUSTAHUN 2025 NOMOR ..<J2 l SUAIDI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 4~ Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 18 Februari 2025 MULYADIIRSAN Ditetapkan di Kota Agung padatanggal 17 Februari 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…