DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur alokasi dana dari pajak dan retribusi daerah kepada Pekon (desa). Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana ini terarah, terutama untuk kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala dan perangkat Pekon, serta untuk operasional Pemerintah Pekon dan BHP. Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun setelah Pekon menyerahkan laporan dan persyaratan yang dibutuhkan, dengan sanksi penundaan jika ada masalah administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); TENTANG TATA CARA PENGALOKASlANBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEKON TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGGAMUS, BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 7 TAHUN 2025 Mengingat Menimbang sebagai unsur yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
7.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADAPEKON TAHUN ANGGARAN 2025 MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perangkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 98);
9.Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 326). Menetapkan

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.Sebagai pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
2. b.Sebagai pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
2. b.Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
  1. 8.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
  2. 9.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  3. 10.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
  4. 11.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
  5. 12.Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
  6. 13.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
  7. 14.Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon.
  8. 15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  9. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon.

Pasal 5

(1)Mekanisme penganggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIANHASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADAPEKON

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
(2)Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 10°/o (sepuluh persen) dari dana pendapatan pajak dan Retribusi Daerah.
(3)Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Pekon;
2. b.kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Pekon;
3. c.kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan Badan Hippun Pemekonan; dan
4. d.jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon dan luas wilayah Pekon.
(4)Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

1.Perencanaan, penganggaran, pengalokasian dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
2.Tata Cara Perhitungan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
3.Rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
4.Mekanisme dan Tahap Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
5.Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon.
6.Sanksi. BABV TATA CARA PERHITUNGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEKON

Pasal 7

(1)Perhitungan sesuai kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 1.412.640.000,-.
(3)Pagu bagian hasil pajak Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dikurangi kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan sisa bagian hasil Pajak berjumlah Rp.4.659.180. 773,53.-
(4)Pembagian atas penghitungan sisa Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung dengan mengunakan metode 60°/o dan 40°/o.
1. a.Alokasi Dasar Bagian Hasil Pajak 60°/o Besaran dana: 60°/o = Rp. 2.789.508.464,12,- dibagi habis pada 299 Pekon. 2.789.508.464.12,- 299Pekon Rp. 9.329.459, 75,-
2. b.Untuk perhitungan Alokasi Formula Bagian Hasil Pajak 40°/o Besaran dana: 40°/o= Rp.1.859.672.309,41,- dihitung dengan cara sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bagian hasil Pajak Kabupaten Tanggamus untuk Pekon Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.061.820. 773,53,- (enam milyar enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga rupiah).
(2)Bagian hasil Retribusi Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 427.590.540,60,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh koma enam puluh rupiah).
(3)Belanja Pekon dengan menggunakan sumber dana Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pekondipergunakan untuk:
1. a.Kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan.
2. b.Penyediaan Operasional Pemerintah Pekon;
3. c.Operasional BHP(Rapat, ATK, Makan Minum) Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Pejalanan Dinas; d.Penyediaan Insentif RT.
(2)Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB VII

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEKON

Pasal 10

( 1) Pengalokasian Dana yang diterima oleh masing- masing Pekon dihitung berdasarkan Asas Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI

RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEKON

Pasal 9

Rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. W = (0,50*Zl)+(0,30*Z2)+(0,20*Z3) Keterangan: W = Alokasi Formula Bagian Hasil Retribusi Z 1 = Rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap jumlah penduduk Kabupaten Z2 = Rasiojumlah angka kemiskinan setiap Pekon terhadap jumlah angka kemiskinan Kabupaten Z3 = Rasio jumlah luas wilayah Pekon setiap Pekon terhadap iumlah luas wila ah Kabu aten

Pasal 8

a.Alokasi Dasar Bagian Hasil Retribusi 60°/o Besaran dana: 60°/o = Rp. 256.554.324,36,- dibagi habis pada 299 Pekon. 256.554.324,36.- 299 Pekon Rp. 4.122.724,51,-
b.Untuk perhitungan Alokasi Formula Bagian Hasil Retribusi 40o/o Besaran dana: 40°/o = Rp. 171.036.216,24,- dihitung dengan cara sebagai berikut: W = (0,50*Zl)+(0,30*Z2)+(0,20*Z3) J Keterangan: 1 W = Alokasi Formula Bagian Hasil Pajak I Zl = Rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap ! jumlah penduduk Kabupaten I Z2 = Rasio jumlah angka kemiskinan setiap Pekon terhadap I jumlah angka kemiskinan Kabupaten i Z3 = Rasio jumlah luas wilayah Pekon setiap Pekon terhadap I iumlah luas wila ah Kabu aten i

Pasal 13

(1)Bupati menunda penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah KepadaPekondalam hal:
1. a.Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…