DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa perlu diubah untuk memperkuat kerjasama dengan unsur media cetak, media siber/online, media elektronik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa. Mengingat:1.Pasal 18 avat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 10. 11. 12, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371};
13.Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V /2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/II1/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers; 14, Peraturan Dewan Pers Nomor:l/Peraturan-DP/11/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
15.Peraturan Dewan Pers Nomor:3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa {Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 886) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa (cetalk, online dan elektronik) hasil verifikasi oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambahkan huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Ruang lingkup kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
(3)Jenis kerjasama dengan media cetak, media elektronik dan media siber/onlineberupa :
1. a.Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus; Penerbitan advedtorial, Penerbitan galeri foto atau; Penerbitan banner;fo o
2. e.Iklan
3. f.Langganan koran/media cetak (4} Ruang/space rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah ruang/space khusus (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan ruang/space rubrik berita yang dikerjasamakan dengan perangkat daerah/unit kerja/Instansi lain dan/atau rubrik berita umum. Ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf ¢ diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

a.Persyaratan umum:
1. 1.Surat permohonan kerjasama disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan media massa/perusahaan;
2. 2.Akta pendirian perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. 3.Nomor Izin Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
4. 4.SPT Tahunan/Surat Keterangan Fiskal perusahaan,
5. 5.Sertifikat verifikasi dan/atau bukti daftar perusahaan pers dari dewan pers;
6. 6.Surat tugas untuk kepala biro didaerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
7. 7.Kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;,
8. 8.Surat keterangan domisili bagi wartawan yang bertugas di daerah;
9. 9.Perusahaan pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
10. 10.Foto kantor/perusahaan; dan
11. 11.surat izin siaran (radio dan televisi).
b.Persyaratan khusus media cetak :
1. 1.Memiliki surat keterangan cakupan media;
2. 2.Melampirkan Screenshoot gambar halaman daerah;
3. 3.Melampirkan surat keterangan frekuensi terbitan;
4. 4.Melampirkan Screenshoot gambar terbitan edisi terakhir. ¢. Persyaratan khusus media online :
5. 1.Melampirkan screenshoot gambar usia WEB;
6. 2.Memiliki Link halaman WEB daerah
7. 3.Melampirkan screenshoot gambar masa kadaluarsa WEB Link Berita Umum saat pengajuan.
8. 4.Ketentuan Pasal 12 huruf a, dan huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Standar Pers Profesional sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b meliputi:

a.Wartawan bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut :
1. 1.Independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pthak lain. Akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi; Berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan Tidak beriktikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
b.Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; Menghormati hak privasi; Tidak menyuap dan menerima suap; Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang; Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara; Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut : a) Menguji informasi, check and recheck tentang kebenaran sebuah informasi; b) Berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional; c) Opini yang menghakimi, yaitu pendapat peribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta, d) Asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang.
c.Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
1. 1.Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
2. 2.Fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
3. 3.Sadis , yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
4. 4.Cabul berarti pengambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafts atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; dan
5. 5.Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
6. 1.Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; dan
7. 2.Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahuai identitas maupun keberadaaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
8. 1.Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
9. 2.Embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
10. 3.Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya; dan 4, Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut:
11. 1.Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
12. 2.Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. gWartawanmenghormatihaknarasumbertentang kehidupanpribadinya, kecualiuntukkepentingan publik,sebagai berikut: 1.Menghormatihaknarasumberadalahsikap menahandiridanberhati-hati;dan 2.Kehidupanpribadiadalahsegalasegikehidupan sescorangdankeluarganyaselainyangterkait dengankepentinganpublik. h.Wartawansegeramencabut,meralatdan memperbaikiberitayangkelirudantidakakurat disertaidenganpermintaanmaafkepadapembaca, pendengardanataupemirsa, sebagaiberikut: 1.Segeraberartitindakandalam waktusecepat mungkin,baikkarenamaupuntidakadateguran daripihakluar;dan 2.Permintaanmaafdisampaikanapabilakesalahan terkaitdengansubstansi pokok. i.Wartawanmelayanihak jawab dan hakkoreksi secaraprofesional,sebagai berikut: 1.Hakjawabadalahhakseseorang atau sekelompok oranguntuk memberikantanggapan atau sanggahan; 2.Hakkoreksiadalahhaksetiaporanguntuk membetulkankekeliruaninformasiyang diberitakan olehpers,baik tentangdirinya maupuntentangoranglain;dan 3.Profesionalberartisetaradenganbagianberita yangperludiperbaiki. j.WartawanIndonesia harus: 1.Taatpadaazas kepentinganpublik; 2.Tundukpada kodeetik jurnalistik; 3.Bekerjasesuaistandardan pedomanperilaku wartawan; 4.Menegakkanfirewall/pagarapiyang membedakanantaraberitadenganadventorial, galeri,iklandantakmencampur-adukkan urusanredaksidengankepentinganpribadidan golongan.
13. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1} Pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan apabila Media telah melampirkan bukti tayang, bukti penerbitan, screen shoot berita yang dilakukan sejak awal tahun berjalan bagi rekanan/media yang telah lulus verifikasi melalui Aplikasi Online yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,;

(2)Besaran pembayaran kepada Media berdasarkan :

1.Klasifikasi hasil verifikasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.
2.Jumlah oplah yang diterbitkan.

(3)Jumlah oplah yang diterbitkan dan besaran nilai yang dibayarkan kepada pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2} sesuai dengan jumlah eksemplar yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK}.
(4)Hasil verifikasi melalui Aplikasi Online sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berlaku paling lama 5 {lima} tahun dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Media Massa diperbaharui setiap tahunnya;
(5)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kembali dengan pertimbangan :
1. a.Peningkatan kapasitas Media Massa dapat dilakukan kembali;
2. b.Pelaksanaan pembukaan Pendaftaran bagi Media Massa yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Media Massa Berbasis Online; (6} Besaran harga dalam pelaksanaan kerjasama mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perusahaan pers yang akan mengajukan kerjasama terlebih dahulu mengajukan permohonan penawaran kerjasama media kepada Bupati dengan melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi pendaftaran yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.surat penawaran kerjasama sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10;
2. b.satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu media dari setiap jenis media baik media cetak, siber maupun elektronik; ¢. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, siber ataupun elektronik;
3. d.pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan; dan
4. e.seluruh dokumen asli, surat penawaran beserta persyaratan lainnya di upload ke aplikasi dengan format pdf. {2) Permohonan penawaran Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh tm verifikator yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
(3)Tim verifikator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
(4)Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Semua berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini, di photocopy dan/atau dilegalisir oleh pejabat/ instansi yang berwenang dan diserahkan kepada dinas melalui bidang yang mempunyai tugas Kerjasama dengan media massa;
(2)Dalam hal Perusahaan Pers belum memiliki Sertifikat verifikasi dan wartawan yang belum memiliki sertifikat standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurufa angka 5 dan angka 9, dalam jangka waktu paling lama 2 {(dua) tahun harus memenuhi persyaratan tersebut terhitung sejak dundangkan peraturan bupati ini.
(3)Apabila Perusahaan Pers tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perusahaan Pers tersebut tidak dapat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pembiayaan kerjasama Publikasi antara Perangkat Daerah (PD) dengan perusahaan Media Massa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Agun, i {GtaAEu 8025 BUPATI TANGGAMUS, Uy MOH. SALEH ASNAWI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 10 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, * SUAIDI ~ BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 923

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…