DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penetapan rencana strategis perangkat daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2025- 2029

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15.Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
16.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
18.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
19.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah;
b.Penetapan Renstra; dan
c.Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

a.Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
b.Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
c.Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
d.Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
(2)Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan dan sasaran, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
(2)Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai target dan pendanaan tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030.
(2)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 19 September 2025 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd ANWAR SADAT Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd HERMANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 25 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1.RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2.RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3.RENSTRA INSPEKTORAT
4.RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.RENSTRA DINAS KESEHATAN
6.RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9.RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10.RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13.RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14.RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15.RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17.RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18.RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19.RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20.RENSTRA DINAS SOSIAL
21.RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22.RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23.RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24.RENSTRA DINAS PERIKANAN
25.RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26.RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27.RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28.RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29.RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30.RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31.RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32.RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33.RENSTRA KECAMATAN BETARA
34.RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN
35.RENSTRA KECAMATAN MERLUNG
36.RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37.RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38.RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39.RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40.RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41.RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42.RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43.RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44.RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM
45.RS UMUM DAERAH K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL
46.RS UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN MERLUNG BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd ANWAR SADAT

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017