DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN; HAK DAN KEWAJIBAN (Inspektorat Daerah; Pelapor Pelanggaran); PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN; dan KETENTUAN PENUTUP (Petunjuk Pelaksanaan Saluran Pengaduan Masyarakat).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan kepala daerah, Pemerintah Daerah wajib Menyusun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Saluran Pengaduan Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) SALINAN sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4.Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
5.Pelapor Pelanggaran adalah seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
6.Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7.Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi maupun organisasi.
8.Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.
9.Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
10.Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran.
11.Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas :
1. a.kerahasiaan;
2. b.tidak memihak;
3. c.independen; dan
4. d.perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. b.mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan;
3. c.meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran dalam rangka pemberantasan korupsi.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN A. Perlindungan Terhadap Pelapor Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan unit terkait /instansi berwenang. Inspektorat Daerah hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 3

(1)Setiap pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan bukti permulaan berupa :
1. a.nama unit kerja;
2. b.penjelasan mengenai terlapor:
  1. 1.terlapor;
  2. 2.perbuatan yang terindikasi atau dianggap menyimpang atau penyalahgunaan kewenangan;
  3. 3.waktu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan; dan
  4. 4.unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan.
3. c.bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pelaporan terkait penyalahgunaan wewenang berupa:
  1. 1.data/dokumen;
  2. 2.gambar; dan/atau
  3. 3.rekaman.
(3)Penjelasan lebih lanjut terkait data dan bukti permulaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 4

(1)Pelaporan dapat disampaikan secara langsung atau melalui Saluran Pengaduan yang tersedia.
(2)Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui situs layanan.
(3)Pelaporan melalui Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi yang tersedia pada website Inspektorat Daerah.

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Unit kerja yang ditunjuk untuk menangani Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Sub Bagian Administrasi dan Umum.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN A. Pelaporan Inspektorat Daerah melaporkan penangananan pelaporan pelanggaran secara rutin kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam hal adanya Pelaporan pelanggaran, Inspektur Sekretaris pada Inspektorat Daerah:

a.menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan;
b.mencatat dan mengadministrasikan laporan Pelanggaran;
c.menganalisis laporan Pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
d.melakukan audit investigatif;
e.memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
f.membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

Pasal 7

Pelaporan yang didukung dengan Bukti Permulaan yang lengkap, dapat diteruskan kepada penyidik setelah mendapat persetujuan dari pimpinan pada Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat berupa :

a.penjatuhan hukuman disiplin;
b.pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
c.penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
d.penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 9

(1)Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
(2)Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
(3)Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

(1)Inspektorat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelangaran, memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.
(2)Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran apabila dipandang perlu pada persidangan di Pengadilan.
(3)Inspektorat Daerah melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor Pelanggaran mengalami ancaman keselamatan jiwa.
(4)Inspektorat Daerah memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahkan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan berlaku.
(5)Inspektorat Daerah akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN A. Pelaporan Inspektorat Daerah melaporkan penangananan pelaporan pelanggaran secara rutin kepada Bupati.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN A. Pelaporan Inspektorat Daerah melaporkan penangananan pelaporan pelanggaran secara rutin kepada Bupati.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017