DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TEMTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Mcnctapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

l.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
1. 2.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah berjalan sccara cfisicn dan efektif scsuai dcngan kctentuan peraturan perundang-undangan.
2. 3.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.
3. 4.Pcmcrintah Pusat adalah Fresiden Republik Indoncsia yang memegang kckuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidcn dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 5.Pcmerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan pcmcrintahan oleh Pcmerintah Dacrah dan Dewan Pcru,akilan Rakyat Daerah mcnurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan dcngan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
5. 6.Pcmcrintah 6. 7. 8. 9. PRE S ID EN Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. 10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urus€u1 pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Mcntcri.
(2)Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara cfisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemcrintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
1. a.provinsi, dilaksanakan oleh: I. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
  1. 2.menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
2. b.kabupaten/kota, dilaksanakan olch gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. (21 Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
3. a.pembagian urusan pemerintahan;
4. b.kelembagaan daerah;
5. c.kepegawaian pada Perangkat Daerah;
6. d.keuangan daerah;
7. e.pcmbangunan daerah;
8. f.pelayanan publik di daerah;
9. g.kerja sama daerah;
10. h.kebijakan daerah;
11. i.kepala daerah dan DpRD; dan
12. j.bcntuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pcmbinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 2 dilakukan tcrhadap teknis penyelenggaraar urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap tcknis pcnyeleng3araan urusan pemcrintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
(4)Datam . . . (s)
(4)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pcmerintah Pusat sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. Dalam hat melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pcmerintah Pusat:
1. a.bclum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Mentcri dan menteri teknis/kepala lcmbaga pemerintah nonkementerian mclakukan Pcmbinaan Pcnyclenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau
2. b.tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Mcnteri dan menteri teknis/kcpala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pcmbinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kabupatcn/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam hal melaksanakan kcwenangan pembinaan umum terdapat kcterkaitan dengan kewenangan pembinaan tcknis, Mentcri mengadakan koordinasi dengan menteri tcknis/ kepala lcmbaga pemcrintah nonkcmcnterian. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayaL (6) dilakukan dalam aspek perencanaan, pcnganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Pembinaan umum dan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukaa dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pcngembangan.
(6)(71
(8)Bagian
(1)
(2)P RE S IDEN

Pasal 4

Fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
1. a.pemberdayaanPemerintahanDaerah;
2. b.penguatan kapasitas Pemerintahan Dacrah; dan
3. c.bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penycdiaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan. Patagraf 2 Konsultasi

Pasal 5

Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasa-lahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kcpentingan masyarakat luas yang belum diatur sccara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

(4)(l) (2t
(3)Dalam .
(3)
(4)m PRE S ID EN Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi. Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertrrlis dalam surat jawaban. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaL (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi disclcnggarakan oleh Menteri dan menteri teknis/kepala lcmbaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kcwenangan masing-masing dan mcmperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupatcn/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemcrintah Pusat.
(7)Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti olch Pemerintah Dacrah melalui pcnycmpurnaan dan/ atau pcnyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. (s)
(6)
(1)

Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pcngcmbangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri;

(2)
1. b.pendidikan.
(3)
(4)PRE S IO EN
1. b.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
2. c.pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan;
3. d.pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
4. e.pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c diselenggarakan oleh Kcmenterian scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri. Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja salna antarkementerian/lembaga pemcrintah nonkcmenterian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

Pasal 7

Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41. (s)

(6)
(1)
(2)Menteri . ffi (21 Menteri telnris/kepala lembaga
(1)(2t
(3)pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi dan sertilikasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri.

Pasal 8

Pcnelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antarkementerian/ lembaga pemerintah nonkcmentcrian, antar-Pemcrintah Daerah, dan/atau dengan pcrguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pcngembangan lainnya. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah.

Pasal 9

Mentcri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengcmbangan untuk pembinaan umum. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi program pcnelitian dan pengembangan untuk pembinaan tcknis scsuai dengan kewenangannya.

(4)(i) (2t

BAB III

PENGAWASAN PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a.provinsi, dilaksanakan oleh:
1. 1.Menteri, untuk pengawasan umum; dan
2. 2.mcnteri tcknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan tcknis;
b.kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
a.pemba#an urusan pemerintahan;
b.kelembagaan daerah;
c.kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d.keuangan daerah;
c.pembangunan daerah;
f.pelayanan publik di daerah;
g.kerja sama daerah;
h.kebijakan daerah;
i.kepala daerah dan DPRD; dan
j.bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a ar:g)<a 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemcrintahan yang diserahkan ke daerah kabupatcn/ kota.

(2)
(3)
(4)Pcngau'asan (41 PRE S ID EN _ ll _ Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. b.ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelalsanaan norna, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. c.dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. d.akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah. Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemcrintah nonkemcnterian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernrrl sslagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur 5c!ag,ai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. (71 Dalam hal melakukan pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), gubernur sebagai wakil Pemcrintah Pusat: (s)
(6)
1. a.belum . #p
2. a.belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
3. b.tidak melakukan pengawasan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing- masing.
(8)Mentcri teknis dan kepala lembaga pemcrintah nonkementerian dalam melakukan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ar,gka 2, ayat (5), dan ayat (7) sesuai dengan kewenangan masing- masing berkoordinasi dengan Menteri.
(9)Dalam hal melaksanakan kewenangan pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pcmerintah nonkementerian. (lO) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan dalam aspck perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pclaksanaan, pelaporan, dan cvaluasi.
(11)Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71 dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
(12)Pengawasan
(12)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pasal 1l Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaErn, pelaporan, dan evaluasi. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh kcmenterian teknis, lembaga pemerintah nonkemcnterian, dan Pemerintah Daerah. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21, dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri, kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Dacrah.

BAB IV

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 12

(1)Menteri mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bentuk perencanaan:
1. a.Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah S (Iima) tahunan; dan (l)
(2)
(3)(4t
1. b.Pembinaan PR E S IDEN REPUBLIK INOONESIA -L4-
2. b.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.
(2)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lirna) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.prioritas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.sasaran dan target Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan 5slagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, meliputi:
1. a.fokus Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun bcrbasis prioritas dan risiko;
2. b.sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah; dan
3. c.jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(4)Pcrencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
(5)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah.
(6)Perencanaan
(6)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang telah ditetapkan 5slegairnzns dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (336)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 03 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021