Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 87
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TEMTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Mcnctapkan :
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
7. 8. 9. PRE S ID EN Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
BAB II PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II
I. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
(21 Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
(s)
Dalam hat melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pcmerintah Pusat:
Dalam hal melaksanakan kcwenangan pembinaan umum terdapat kcterkaitan dengan kewenangan pembinaan tcknis, Mentcri mengadakan koordinasi dengan menteri tcknis/ kepala lcmbaga pemcrintah nonkcmcnterian. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayaL (6) dilakukan dalam aspek perencanaan, pcnganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Pembinaan umum dan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukaa dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pcngembangan.
(1)
Fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penycdiaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan. Patagraf 2 Konsultasi
Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasa-lahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kcpentingan masyarakat luas yang belum diatur sccara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
(3)
Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertrrlis dalam surat jawaban. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaL (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi disclcnggarakan oleh Menteri dan menteri teknis/kepala lcmbaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kcwenangan masing-masing dan mcmperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupatcn/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemcrintah Pusat.
(s) (6)
Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pcngcmbangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(2)
(3)
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c diselenggarakan oleh Kcmenterian scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri. Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja salna antarkementerian/lembaga pemcrintah nonkcmenterian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41. (s) (6) (1)
ffi (21 Menteri telnris/kepala lembaga
Paragraf 4 Penelitian dan Pengembangan
Pcnelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antarkementerian/ lembaga pemerintah nonkcmentcrian, antar-Pemcrintah Daerah, dan/atau dengan pcrguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pcngembangan lainnya. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah.
Mentcri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengcmbangan untuk pembinaan umum. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi program pcnelitian dan pengembangan untuk pembinaan tcknis scsuai dengan kewenangannya.
BAB III
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a ar:g)<a 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemcrintahan yang diserahkan ke daerah kabupatcn/ kota. (2) (3)
dan
Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemcrintah nonkemcnterian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernrrl sslagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur 5c!ag,ai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. (71 Dalam hal melakukan pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), gubernur sebagai wakil Pemcrintah Pusat: (s) (6)
#p
atau
(lO) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan dalam aspck perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pclaksanaan, pelaporan, dan cvaluasi.
Pasal 1l Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaErn, pelaporan, dan evaluasi. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh kcmenterian teknis, lembaga pemerintah nonkemcnterian, dan Pemerintah Daerah. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21, dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri, kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Dacrah. Bagian Kedua Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
BAB IV
(2)
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 337 dokumen.