DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2025

Nomor: 02
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapin

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANPENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA TAHUNANGGARAN2025 TENTANG PERATURANBUPATITAPIN NOMOR O~ TAHUN2025 BUPATITAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Mengingat Menimbang 7. 6. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6623); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611); 4. 1 .'

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADESATAHUNANGGARAN2025. Menetapkan
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9.Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor34);
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan Iatau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa
14.Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah Zpendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15.SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 16.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 17.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 19.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danj atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD,adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menye1enggarakankese1uruhanpengelolaankeuangan Desa.
23.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
24.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesaadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa me1aluipenyertaan seeara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
29.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana re1atifbesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periodeanggaran.
33.Dokumen Pelaksanaan Anggaranyang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan reneana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
34.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang se1anjutnya disingkat DPPAadalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan reneana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/ atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
35.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakeloladarr/atau penyedia barang/jasa.
37.Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAKDesa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh KepalaDesa.
38.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39.Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40.Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan.
41.luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaterr/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
42.PemberiKerjaadalah Pemerintah Daerah.
43.Pengawasan PengelolaanKeuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transfaran, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.Sistem Informasi Pengawasan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap PengelolaanKeuangan Desa.

Pasal 3

(1)Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah berupa:
1. a.pagu indikatif Desa; dan
2. b.rencana prograrrr/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Oktober setiap tahun berjalan.
(3)Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa menyampaikan informasi pagu indikatif yang digunakan dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025.
(4)Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta untuk memastikan APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelum anggaran berjalan.
(5)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyampaian informasi baik secara lisan dan Zatau tertulis berkenaan dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman penyusunan APBDesatahun anggaran 2025.
(2)Pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
2. b.prinsip penyusunan APBDesa;
3. c.kebijakan penyusunan APBDesa;
4. d.kebijakan penyusunan APBDesaperubahan;
5. e.teknis penyusunan APBDesa;
6. f.mekanisme evaluasi APBDesa;dan
7. g.pembinaan dan pengawasan.
(3)Uraian pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. BABII PEDOMANPENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA Pasal 6
(1)Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesaperubahan kepada Camat.
(2)Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPDdisampaikan oleh KepalaDesa kepada Camat paling lambat 3 (tiga)hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim evaluasi.
(4)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri dari:
1. a.ketua, yang dijabat oleh Camat;
2. b.sekretaris, yang dijabat oleh kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah atau aparat kecamatan lainnya; dan
3. c.anggota, yang dijabat oleh un sur aparat kecamatan, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan. BABIII PEDOMANEVALUASIRANCANGANPERATURANDESA TENTANGANGGARANPENDAPATDANBELANJADESA Pasa15
(1)Ketentuan mengenai penyusunan APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan APBDesaperubahan.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme perubahan APBDesa dalam kondisi khusus mengikuti sesuai peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Pasa14 Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa:
1. a.peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 (tigapuluh satu) Desember tahun berjalan; dan
2. b.dalam menetapkan APBDesasebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APBDesa tahun anggaran 2025 dengan menggunakan pagu indikatif Desa.
(6)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perihal penyusunan APBDesaTahun Anggaran 2025 dapat berupa:
1. a.konsultasi;
2. b.koordinasi;
3. c.bimbingan teknis;
4. d.pelatihan; dan
5. e.sosialisasi.

Pasal 8

Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 yang sedang dalarn proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati InI, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati mi.

Pasal 7

(1)Camat melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalarn bentuk:
1. a.evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;
2. b.evaluasi PengelolaanKeuangan Desa dan aset Desa; dan
3. c.evaluasi dokumen laporan pertanggungjawabanAPBDesa.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan terhadap kesesuain dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
(4)Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Carnat sebagaimana dimaksud ayat (2)disarnpaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
(5)Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Carnat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)menjadi bahan bagi aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk menentukan ruang lingkup pengawasan PengelolaanKeuangan Desa.
(5)Anggotatim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
(6)Pembentukan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Carnat.
(7)Uraian pedoman evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Larnpiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~ \ A DAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 02 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Diundangkan di Rantau padatanggal 2( Januari 2025 ~ \ MUHAMMADSYARIFUDDIN Ditetapkan di Rantau pada tanggal 2( Januari 2025 iPj. BUPATITAPIN.' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . .

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANPENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA TAHUNANGGARAN2025 TENTANG PERATURANBUPATITAPIN NOMOR O~ TAHUN2025 BUPATITAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Mengingat Menimbang 7. 6. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6623); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611); 4. 1 .'

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADESATAHUNANGGARAN2025. Menetapkan
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9.Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor34);
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan Iatau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa
14.Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah Zpendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15.SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 16.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 17.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 19.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danj atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD,adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menye1enggarakankese1uruhanpengelolaankeuangan Desa.
23.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
24.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesaadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa me1aluipenyertaan seeara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
29.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana re1atifbesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periodeanggaran.
33.Dokumen Pelaksanaan Anggaranyang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan reneana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
34.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang se1anjutnya disingkat DPPAadalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan reneana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/ atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
35.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakeloladarr/atau penyedia barang/jasa.
37.Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAKDesa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh KepalaDesa.
38.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39.Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40.Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan.
41.luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaterr/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
42.PemberiKerjaadalah Pemerintah Daerah.
43.Pengawasan PengelolaanKeuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transfaran, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.Sistem Informasi Pengawasan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap PengelolaanKeuangan Desa.

Pasal 3

(1)Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah berupa:
1. a.pagu indikatif Desa; dan
2. b.rencana prograrrr/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Oktober setiap tahun berjalan.
(3)Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa menyampaikan informasi pagu indikatif yang digunakan dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025.
(4)Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta untuk memastikan APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelum anggaran berjalan.
(5)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyampaian informasi baik secara lisan dan Zatau tertulis berkenaan dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman penyusunan APBDesatahun anggaran 2025.
(2)Pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
2. b.prinsip penyusunan APBDesa;
3. c.kebijakan penyusunan APBDesa;
4. d.kebijakan penyusunan APBDesaperubahan;
5. e.teknis penyusunan APBDesa;
6. f.mekanisme evaluasi APBDesa;dan
7. g.pembinaan dan pengawasan.
(3)Uraian pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. BABII PEDOMANPENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA Pasal 6
(1)Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesaperubahan kepada Camat.
(2)Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPDdisampaikan oleh KepalaDesa kepada Camat paling lambat 3 (tiga)hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim evaluasi.
(4)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri dari:
1. a.ketua, yang dijabat oleh Camat;
2. b.sekretaris, yang dijabat oleh kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah atau aparat kecamatan lainnya; dan
3. c.anggota, yang dijabat oleh un sur aparat kecamatan, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan. BABIII PEDOMANEVALUASIRANCANGANPERATURANDESA TENTANGANGGARANPENDAPATDANBELANJADESA Pasa15
(1)Ketentuan mengenai penyusunan APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan APBDesaperubahan.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme perubahan APBDesa dalam kondisi khusus mengikuti sesuai peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Pasa14 Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa:
1. a.peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 (tigapuluh satu) Desember tahun berjalan; dan
2. b.dalam menetapkan APBDesasebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APBDesa tahun anggaran 2025 dengan menggunakan pagu indikatif Desa.
(6)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perihal penyusunan APBDesaTahun Anggaran 2025 dapat berupa:
1. a.konsultasi;
2. b.koordinasi;
3. c.bimbingan teknis;
4. d.pelatihan; dan
5. e.sosialisasi.

Pasal 8

Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 yang sedang dalarn proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati InI, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati mi.

Pasal 7

(1)Camat melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalarn bentuk:
1. a.evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;
2. b.evaluasi PengelolaanKeuangan Desa dan aset Desa; dan
3. c.evaluasi dokumen laporan pertanggungjawabanAPBDesa.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan terhadap kesesuain dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
(4)Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Carnat sebagaimana dimaksud ayat (2)disarnpaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
(5)Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Carnat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)menjadi bahan bagi aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk menentukan ruang lingkup pengawasan PengelolaanKeuangan Desa.
(5)Anggotatim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
(6)Pembentukan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Carnat.
(7)Uraian pedoman evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Larnpiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~ \ A DAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 02 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Diundangkan di Rantau padatanggal 2( Januari 2025 ~ \ MUHAMMADSYARIFUDDIN Ditetapkan di Rantau pada tanggal 2( Januari 2025 iPj. BUPATITAPIN.' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . .