Pemerintah Kabupaten Tapin
Pemerintah Kabupaten Tapin, yang didirikan pada 30 November 1965, merupakan lembaga vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di Rantau. Lembaga ini bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan visi "Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis". Ruang lingkup operasionalnya mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, iklim investasi kondusif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapin
Pemerintah Kabupaten Tapin, yang didirikan pada 30 November 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965, merupakan lembaga vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkedudukan di Rantau, ibukota kabupaten, lembaga ini bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mewujudkan visi "Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis." Kehadirannya sangat signifikan sebagai pilar pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Tapin mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. Ini meliputi penetapan kebijakan daerah, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program-program yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, iklim investasi kondusif, dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan. Misi pembangunan daerah juga menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Tapin meliputi intervensi kunci dalam peningkatan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa, didukung oleh produksi kelapa sawit, karet, dan batubara. Sektor pertanian juga menjadi fokus dengan produksi padi sawah dan ladang yang signifikan, serta pengembangan komoditas hortikultura. Selain itu, terdapat program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing, serta pemantapan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
Kabupaten Tapin memainkan peran penting dalam isu nasional, khususnya sebagai salah satu kabupaten penyangga tanaman pangan, terutama padi, dengan produksi yang mencapai ratusan ribu ton per tahun. Kontribusinya juga terlihat dalam sektor perkebunan dengan produksi kelapa sawit dan karet yang signifikan, serta sektor industri yang didominasi oleh Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH). Kontribusi ini secara langsung mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk berbagai layanan publik esensial, seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta layanan pendidikan. Masyarakat juga berurusan dengan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan program pemberdayaan di tingkat desa. Interaksi ini juga mencakup penyampaian aspirasi atau keluhan terkait pelayanan publik dan kebijakan daerah.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Tapin, yang berdiri sejak tahun 1965, memegang peranan vital dalam mewujudkan visi "Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis" melalui tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan investasi, pengelolaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata, serta peningkatan kualitas SDM. Dengan luas wilayah 2.174,95 km2 dan ibukota Rantau, kabupaten ini menjadi penyangga pangan nasional dan memiliki potensi besar di sektor perkebunan, industri, dan pariwisata. Berbagai layanan publik tersedia untuk masyarakat, didukung oleh fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang terus dikembangkan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan; serta dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah yaitu menjadi Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan, dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus; 2. Ketentuan Pasal 17 diubah, yaitu mengenai tidak berlakunya izin gangguan; 3. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagai berikut: 1. Kententuan Pasal 2 huruf c diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; 3. Paragraf 10 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; 4. Diantara Pasal 40A dan Pasal 41, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 40B.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati ini mengatur tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN;SYARAT, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN;TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN;PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM;PENGAWASAN;FASILITASI PEMBENTUKAN PEMBERI BANTUAN HUKUM;MEKANISME PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN;SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM;PENDANAAN;LARANGAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN LAIN LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang memuat Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perparkiran; Pembangunan dan Pengembangan Tempat Parkir; Ganti Rugi Atas Kehilangan dan Asuransi Parkir; Petugas Parkir; Tata Tertib Parkir; Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin ini Mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.553.274.031.738,60 berkurang Rp.117.118.082.830,20 sehingga menjadi Rp.1.436.155.948.908,40.