DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2025

Nomor: 03
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapin

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masyarakat berpenghasilan rendah dikecualikan dari objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b.bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT huruf a angka 1) Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/ 2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu

Menetapkan

menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Bupati;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA r"l\~--.~~~-."b' - - , PARAF Mengingat Menimbang PEMBEBASANBEA PEROLEHANHAKATASTANAH DANBANGUNANBAGIMASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 03 TAHUN2025 TENTANG BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN ASPaMCESRA
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757); ASPEMKeSRA .:,..,.,....,.-;-...,_. ~\.~- ...-...------"""."-_t"'".-. !!"'P.,;.'! PARAF :: MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH. Menetapkan
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01); ·'At.ABAGlAN HUKUM - PARAF --.~--------r-~7t '.J: ~! Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a.pembebasan BPHTBbagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah darr/atau Bangunan.
5.Hak atas Tanah darr/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
8.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
9.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBRadalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. BABI KETENTUANUMUM .~----------~r-~----.~ PARAF <\ i Pasal 5

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, danjatau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b merupakan seluruh pendapatan ___ ----~b':'!er~s~ih=::y~an:~.bersumber dari gaji, upah, danj atau hasil usaha .. gabungan s 'ami istri. l BABIV KRITERIAMBR Pasal 4
(1)Pemerintah Daerah memberikan pembebasan BPHTB dalam bentuk pengecualian dari objek BPHTBuntuk perolehan rumah bagi calon pemilikrumah MBRsetelah memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan.
(2)Hak atas Tanah danj atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan Rumah Susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Dikecualikan dari objek BPHTBsebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan untuk kepemilikanrumah pertama bagi MBR. BABIII PEMBEBASANBPHTBBAGI MBR >jl,l.lJ\ BAGlAN HUKUM \ ___".; . _.:.....,_,.;___.;_~. _.&,.,.._~J»dUt "'j- I
(1)

Pasal 7

Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperolehberdasarkan:

a.harga jual pemilikanRumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya;atau
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud --'"'-=-----efttta:-ayas. ,ttl) huruf a meliputi: i.: PARAF a. harga ual rumah tunggal; 1;._;.....;;.. .... ~!o1-~~i)a±.jualsatuan rumah deret; dan 1 ASPatKESRA harga jual satuan Rumah Susun.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaanperolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.selisih antara harga jual dan biaya produksi dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya;dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.selisih antara harga jual dan biaya produksi dan tenor tertentu.
(6)Dalam hal kriteria MBRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri. Y8AL~SKPD PEMPRAI<ARASA l)1 . ·.....-~..··----t-(--r-~", <·:[?P"~;~~.J..~~_~.H_U-,K~UM._~__ ~W ASPa.a<ESRA . ' ,-~. 1 PARAF .~~ ~~--------~~-4~---- ~.

Pasal 10

Luas rumah MBRdi Daerah, sebagai berikut:

a.luas lantai paling luas 36 m-' (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan Rumah Susun; dan
b.luas lantai palingluas 48 m2 (empatpuluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 9

Besaran penghasilan MBRdi Daerah, sebagai berikut:

a.penghasilan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,OO(tujuhjuta rupiah) per bulan;
b.penghasilan paling banyak untuk kategori kawin sebesar Rp8.000.000,OO(delapanjuta rupiah) per bulan; dan
c.penghasilan paling banyak untuk kategori satu orang peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000,OO(delapan juta rupiah) per bulan.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan kemudahan danJatau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.berkewarganegaraanIndonesia;dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk mendapatkan kemudahan danJ atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadayasebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya. ':.PN...A BAG!AN HUKUM ASPaAKeSRA PARAF A DAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 03 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Diundangkan di Rantau pada tanggal ry~ Maret 2025 Ditetapkan di Rantau pada tanggal 0:) M,a.ret 2025 BUPATITAPIN, .I

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak Daerah.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masyarakat berpenghasilan rendah dikecualikan dari objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b.bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT huruf a angka 1) Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/ 2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu

Menetapkan

menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Bupati;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA r"l\~--.~~~-."b' - - , PARAF Mengingat Menimbang PEMBEBASANBEA PEROLEHANHAKATASTANAH DANBANGUNANBAGIMASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 03 TAHUN2025 TENTANG BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN ASPaMCESRA
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757); ASPEMKeSRA .:,..,.,....,.-;-...,_. ~\.~- ...-...------"""."-_t"'".-. !!"'P.,;.'! PARAF :: MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH. Menetapkan
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01); ·'At.ABAGlAN HUKUM - PARAF --.~--------r-~7t '.J: ~! Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a.pembebasan BPHTBbagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah darr/atau Bangunan.
5.Hak atas Tanah darr/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
8.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
9.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBRadalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. BABI KETENTUANUMUM .~----------~r-~----.~ PARAF <\ i Pasal 5

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, danjatau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b merupakan seluruh pendapatan ___ ----~b':'!er~s~ih=::y~an:~.bersumber dari gaji, upah, danj atau hasil usaha .. gabungan s 'ami istri. l BABIV KRITERIAMBR Pasal 4
(1)Pemerintah Daerah memberikan pembebasan BPHTB dalam bentuk pengecualian dari objek BPHTBuntuk perolehan rumah bagi calon pemilikrumah MBRsetelah memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan.
(2)Hak atas Tanah danj atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan Rumah Susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Dikecualikan dari objek BPHTBsebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan untuk kepemilikanrumah pertama bagi MBR. BABIII PEMBEBASANBPHTBBAGI MBR >jl,l.lJ\ BAGlAN HUKUM \ ___".; . _.:.....,_,.;___.;_~. _.&,.,.._~J»dUt "'j- I
(1)

Pasal 7

Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperolehberdasarkan:

a.harga jual pemilikanRumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya;atau
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud --'"'-=-----efttta:-ayas. ,ttl) huruf a meliputi: i.: PARAF a. harga ual rumah tunggal; 1;._;.....;;.. .... ~!o1-~~i)a±.jualsatuan rumah deret; dan 1 ASPatKESRA harga jual satuan Rumah Susun.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaanperolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.selisih antara harga jual dan biaya produksi dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya;dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.selisih antara harga jual dan biaya produksi dan tenor tertentu.
(6)Dalam hal kriteria MBRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri. Y8AL~SKPD PEMPRAI<ARASA l)1 . ·.....-~..··----t-(--r-~", <·:[?P"~;~~.J..~~_~.H_U-,K~UM._~__ ~W ASPa.a<ESRA . ' ,-~. 1 PARAF .~~ ~~--------~~-4~---- ~.

Pasal 10

Luas rumah MBRdi Daerah, sebagai berikut:

a.luas lantai paling luas 36 m-' (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan Rumah Susun; dan
b.luas lantai palingluas 48 m2 (empatpuluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 9

Besaran penghasilan MBRdi Daerah, sebagai berikut:

a.penghasilan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,OO(tujuhjuta rupiah) per bulan;
b.penghasilan paling banyak untuk kategori kawin sebesar Rp8.000.000,OO(delapanjuta rupiah) per bulan; dan
c.penghasilan paling banyak untuk kategori satu orang peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000,OO(delapan juta rupiah) per bulan.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan kemudahan danJatau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.berkewarganegaraanIndonesia;dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk mendapatkan kemudahan danJ atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadayasebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya. ':.PN...A BAG!AN HUKUM ASPaAKeSRA PARAF A DAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 03 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Diundangkan di Rantau pada tanggal ry~ Maret 2025 Ditetapkan di Rantau pada tanggal 0:) M,a.ret 2025 BUPATITAPIN, .I

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak Daerah.