DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2025

Nomor: 04
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan it \ ~'~.'II'!;:J>. ft ~ ..... ~ t~8~~~-;"C=·~·;!~/~, Mengingat Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR n4 TAHUN 2025 BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor7099);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); I .. ",..J"'....• - .."4_ .••• _ PARAF ",
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor09);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor01);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor01);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13); , ~~ ~~ ~.i I ASPC:\4K!:SRA PARAF '. ,.r MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN2025.
15.Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
16.Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
17.Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30); : ASPEM.....ESRA PARAF Menetapkan '. ----_ ..... '. -6'.. ~ __ '_ , ::'/f,lf.[lAG!1 ~ HUKUM PARAF 11. 10. 8. 9. 7. 6. 5. 4. 3. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah yang se1anjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tapin. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 1

-5 -" '<i.!f-ALA BAGIAN HUKUM AsptMi,:;:SP,,'\ •_ .. ~w,~ __ ..,...+-.;.o_ ........_..::.· , ·-·---"~--~-.'A-RA-F----"!!-··~".J

12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNStahap pertama dan calon PNSyang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100%(seratus persen).
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
14.Gaji Pokok adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain.
15.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain.
16.Tunjangan Pangan adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain.
17.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain, yang meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang tunjangan jabatan struktural.
19.Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.
20.Tunjangan Umum adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PegawaiNegeriSipil.
21.Tambahan Penghasilan PegawaiASNyang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan yang lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. '.\' PARAF Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 kepada:
1. a.Bupati dan WakilBupati;
2. b.Pimpinan dan AnggotaDPRD;
3. c.PNSdan Calon PNS:
  1. 1.yang bekerja pada Perangkat Daerah;
  2. 2.yang ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang gajinya dibayarkan oleh Perangkat Daerah induknya;
  3. 3.penerima uang tunggu; dan
  4. 4.yang diberhentikan sementara dan gajmya masih dibayarkan.
4. d.PPPKyang bekerja pada Perangkat Daerah;
5. e.pimpinan badan layanan umum Daerah, yang terdiri atas:
  1. 1.dewan pengawas; dan
  2. 2.pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir; J. fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana. BABII PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA DANGAJIKETIGABELAS Umum \' '. , ..~ -:...._.:...-,.!..~-..-...._ .........-.,.,~' : :;',U ElAGiA.IHU:<Ut1 1 , ASP~MKESRA
10. a.gaji pokok;
11. b.tunjangan keluarga; dan
12. c.tunjangan jabatan, -----~~aij"a~ngmi!tketentuan peraturan perundang-undangan yang PA engatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.. .,J Pasal 4 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dalam hal:
13. a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
14. b.sedang ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawainon-PegawaiASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati mt diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan danj atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pegawai non-PegawaiASNbelum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, tunjangan Hari Raya danjatau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya danjatau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya danj atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ',' -8 -'. PARAF

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 bagi PNS dan PPPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar Tambahan Penghasilan guru Aparatur SipilNegarayang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bagi PPPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku ketentuan:
1. a.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;dan
3. c.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji ketiga belas.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula (lamanya bulan bekerja (n)j 12)dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bagi Pimpinan dan AnggotaDPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. -9 -'. PARAF Pasal 10 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan pengelolaarsip statis;
d.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
e.tunjangan pengamanan persandian;
f.tunjangan khusus bagi guru;
g.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggaldi daerah terpencil;
h.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah; dan
1. 1.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bagi pimpinan badan layanan umum Daerah dan pegawai non-Pegawai ASNyang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 bagi Calon PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkatjabatan atau kelas jabatannya. '. ".:''i';.:..P. CAGIA.to.!:'M~UM ~--- ~--- ~ , KEl'ALAS::;'D PfMPRA!(A.RAS.~• , : ASPl:MKESRA PARAF Paragraf2 Pembayaran GajiKetigaBelas Pasal 13

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

Pasal 12

(1)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya. ',' '. ".f.pI·!J... eAGlAN~UKUM ; ASP£:MKESRA ; KEPAlASKPDPHWRAN RAS~1 - f .-~,.~ PARAF Pasal 16 Mekanismepembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PedomanPengelolaanKeuangan Daerah.

Pasal 15

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
(3)Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

(1)Dalam hal penerima Gaji KetigaBelas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji KetigaBelas, Gaji KetigaBelas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji KetigaBelasyang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima Gaji KetigaBelas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan MeiTahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji KetigaBelas. '.. '. ;'[,>:,LA BAG!ANHUKLiM .~_.._.J.-_ ;___- ~'.- ... , -fy . ~ : Y.EPAlAgyP') PEMPRAKAAASA t ........ l I I AS?£MKESRA PARAF BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV PENGENDALIANINTERNAL Pasal 19 Bupati melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PENDANAAN Pasal 18 Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing; dan
2. b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
(2)Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerahj'unit kerja/Instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bagi PNS yang belum dibayarkan oleh Perangkat Daerahj'unit kerja/Instansi asalnya. '. ,. i<EPAl..ABAGIAN HUKUM : AS?EMKESRA : ! KEPMA;;;~~- f1~'1 ',-., __•••.• • "'l"I!ft'. __ lI:_ . . I , I '.!. PARAF mrqi-a~ ....__ ----::;:t;ol'!t'~-. AERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 04 Diundangkan di Rantau pada tanggal 17 Ma!'~t '-025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Ditetapkan di Rantau pada tanggal 17 Me.r~t ~O~5 ~.TAPIN' , ~ YAMANI)H Pasa121 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin. - 14 -••

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan it \ ~'~.'II'!;:J>. ft ~ ..... ~ t~8~~~-;"C=·~·;!~/~, Mengingat Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR n4 TAHUN 2025 BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor7099);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); I .. ",..J"'....• - .."4_ .••• _ PARAF ",
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor09);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor01);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor01);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13); , ~~ ~~ ~.i I ASPC:\4K!:SRA PARAF '. ,.r MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN2025.
15.Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
16.Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
17.Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30); : ASPEM.....ESRA PARAF Menetapkan '. ----_ ..... '. -6'.. ~ __ '_ , ::'/f,lf.[lAG!1 ~ HUKUM PARAF 11. 10. 8. 9. 7. 6. 5. 4. 3. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah yang se1anjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tapin. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 1

-5 -" '<i.!f-ALA BAGIAN HUKUM AsptMi,:;:SP,,'\ •_ .. ~w,~ __ ..,...+-.;.o_ ........_..::.· , ·-·---"~--~-.'A-RA-F----"!!-··~".J

12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNStahap pertama dan calon PNSyang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100%(seratus persen).
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
14.Gaji Pokok adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain.
15.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain.
16.Tunjangan Pangan adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain.
17.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gajijhak keuangan atau dengan sebutan lain, yang meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang tunjangan jabatan struktural.
19.Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.
20.Tunjangan Umum adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PegawaiNegeriSipil.
21.Tambahan Penghasilan PegawaiASNyang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan yang lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. '.\' PARAF Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 kepada:
1. a.Bupati dan WakilBupati;
2. b.Pimpinan dan AnggotaDPRD;
3. c.PNSdan Calon PNS:
  1. 1.yang bekerja pada Perangkat Daerah;
  2. 2.yang ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang gajinya dibayarkan oleh Perangkat Daerah induknya;
  3. 3.penerima uang tunggu; dan
  4. 4.yang diberhentikan sementara dan gajmya masih dibayarkan.
4. d.PPPKyang bekerja pada Perangkat Daerah;
5. e.pimpinan badan layanan umum Daerah, yang terdiri atas:
  1. 1.dewan pengawas; dan
  2. 2.pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir; J. fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana. BABII PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA DANGAJIKETIGABELAS Umum \' '. , ..~ -:...._.:...-,.!..~-..-...._ .........-.,.,~' : :;',U ElAGiA.IHU:<Ut1 1 , ASP~MKESRA
10. a.gaji pokok;
11. b.tunjangan keluarga; dan
12. c.tunjangan jabatan, -----~~aij"a~ngmi!tketentuan peraturan perundang-undangan yang PA engatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.. .,J Pasal 4 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dalam hal:
13. a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
14. b.sedang ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawainon-PegawaiASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati mt diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan danj atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pegawai non-PegawaiASNbelum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, tunjangan Hari Raya danjatau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya danjatau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya danj atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ',' -8 -'. PARAF

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 bagi PNS dan PPPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar Tambahan Penghasilan guru Aparatur SipilNegarayang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bagi PPPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku ketentuan:
1. a.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;dan
3. c.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji ketiga belas.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula (lamanya bulan bekerja (n)j 12)dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

Pasal 6

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan pengelolaarsip statis;
d.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
e.tunjangan pengamanan persandian;
f.tunjangan khusus bagi guru;
g.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggaldi daerah terpencil;
h.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah; dan
1. 1.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 9

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 bagi Calon PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkatjabatan atau kelas jabatannya. '. ".:''i';.:..P. CAGIA.to.!:'M~UM ~--- ~--- ~ , KEl'ALAS::;'D PfMPRA!(A.RAS.~• , : ASPl:MKESRA PARAF Paragraf2 Pembayaran GajiKetigaBelas Pasal 13

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

Pasal 12

(1)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya. ',' '. ".f.pI·!J... eAGlAN~UKUM ; ASP£:MKESRA ; KEPAlASKPDPHWRAN RAS~1 - f .-~,.~ PARAF Pasal 16 Mekanismepembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PedomanPengelolaanKeuangan Daerah.

Pasal 15

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
(3)Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

(1)Dalam hal penerima Gaji KetigaBelas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji KetigaBelas, Gaji KetigaBelas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji KetigaBelasyang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima Gaji KetigaBelas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan MeiTahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji KetigaBelas. '.. '. ;'[,>:,LA BAG!ANHUKLiM .~_.._.J.-_ ;___- ~'.- ... , -fy . ~ : Y.EPAlAgyP') PEMPRAKAAASA t ........ l I I AS?£MKESRA PARAF BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV PENGENDALIANINTERNAL Pasal 19 Bupati melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PENDANAAN Pasal 18 Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing; dan
2. b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
(2)Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerahj'unit kerja/Instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 bagi PNS yang belum dibayarkan oleh Perangkat Daerahj'unit kerja/Instansi asalnya. '. ,. i<EPAl..ABAGIAN HUKUM : AS?EMKESRA : ! KEPMA;;;~~- f1~'1 ',-., __•••.• • "'l"I!ft'. __ lI:_ . . I , I '.!. PARAF mrqi-a~ ....__ ----::;:t;ol'!t'~-. AERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 04 Diundangkan di Rantau pada tanggal 17 Ma!'~t '-025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Ditetapkan di Rantau pada tanggal 17 Me.r~t ~O~5 ~.TAPIN' , ~ YAMANI)H Pasa121 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin. - 14 -••