Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2025
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
2756); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA INOVASIDAERAH TENTANG PERATURANBUPATITAPIN NOMOR19 TAHUN2025 BUPATITAPIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN PARAF Mengingat Menimbang \, , i ,LA B.-·C::,I'J: f :UY.t.::.'
5038);
6856);
6856); PARAF \, 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor43); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor484); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerianj Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan danjatau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1611); 8. ._. ~ __ .....,_,_r . 'I":::_eiVK=SRA d- ~ ~_+---r_ PARAF \,' PARAF 6. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. t Pasall
BAB I
Maksud Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah. PasallO
PAP~F b. pelayanan jasa publik; dan " ",., "gc.T, pela¥ahan administrasi. ASPCMKESR.o. ~ , :41'.... I~~SKFDPE',,'~m, J ~_.-...-: . KEAA!.A GlA I HUKUM '\ Paragraf2 Inovasi Pelayanan Publik Pasal 9 Pengelolaanunsur manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.
Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi:
Paragraf 1 InovasiTata KelolaPemerintahan Daerah Pasal 6 Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah BABII BENTUKDANKRITERIAINOVASIDAERAH Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:
r ---'""""'I r~ Pasal 14 Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah
{2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) me1iputikewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Inovasi Daerah Lainnya Pasal 12 Inovasi jenis dan bentuk barangjjasa publik sebagimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
Proses pemberian pelayanan barangjjasa publik sebagaimana dimaksud dalam P~~~ 10 ayat (2}huruf a, meliputi
dan
. J , I PARAF
Timpenilai InovasiDaerah sebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri atas unsur:
BABIII PENGUSULAN PARAF Pasal 20 Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Iatau organisasi kemasyarakatan.
Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:
BABV SISTEM PENYELENGGARAANINOVASIDAERAH
PARAF Pasal 25 Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi l:>aerah.
Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan:
Mobilisasisumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan InovasiDaerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…