DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapin

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut Pemerintah Daerah untuk bersikap adaptif, kreatif, dan responsif terhadap perubahan, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong dan mengatur pelaksanaan Inovasi Daerah secara sistematis dan berkesinambungan;
b.bahwa untuk menjamin arah, bentuk, dan pelaksanaan Inovasi Daerah yang terkoordinasi, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mendorong dan melaksanakan Inovasi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA INOVASIDAERAH TENTANG PERATURANBUPATITAPIN NOMOR19 TAHUN2025 BUPATITAPIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN PARAF Mengingat Menimbang \, , i ,LA B.-·C::,I'J: f :UY.t.::.'
3.Undang-Undang Nornor25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4421);
4.Undang-Undang Nornor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
5.Undang-Undang Nornor23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesia Nornor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
6.Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor6856);
7.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2019 tentang Sistern Nasional Ilrnu Pengetahuan dan Teknologi(LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 148, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6274), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); PARAF \, 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor43); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor484); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerianj Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan danjatau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1611); 8. ._. ~ __ .....,_,_r . 'I":::_eiVK=SRA d- ~ ~_+---r_ PARAF \,' PARAF 6. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
5.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. t Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah. PasallO

(1)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik; dan
2. b.Inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: _
1. a.pelayanan barang publik; PAP~F b. pelayanan jasa publik; dan " ",., "gc.T, pela¥ahan administrasi. ASPCMKESR.o. ~ , :41'.... I~~SKFDPE',,'~m, J ~_.-...-: . KEAA!.A GlA I HUKUM '\ Paragraf2 Inovasi Pelayanan Publik Pasal 9 Pengelolaanunsur manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Pasal 8

Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Pasal 7

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi:

a.tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
b.pengelolaanunsur manajemen.
a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.Inovasi Pelayanan Publik; dan
c.InovasiDaerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
b.memberi manfaat daerah danj atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan danjatau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan PA~F
e.dapat direplikasi. r ---'""""'I r~ Pasal 14

Pasal 13

(1)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. {2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) me1iputikewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Inovasi pengembangan atau penambahan jenis barangjjasa publik yang sebelumnya tidak tersedia atau belum ada, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan zaman; dan
2. b.Inovasi berkaitan dengan modifikasi atau perubahan dalarn cara penyajian, proses, atau tampilan layanan agar lebih menarik, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan teknologiatau preferensi masyarakat.

Pasal 11

Proses pemberian pelayanan barangjjasa publik sebagaimana dimaksud dalam P~~~ 10 ayat (2}huruf a, meliputi

a.identifikasi kebutuhan masyarakat akan barangj jasa publik;
b.perencanaan dan pengembangan program pelayanan;
c.pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia, dana dan fasilitas;
d.pelaksanaan layanan kepada masyarakat;
e.monitoring dati evaluasi untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
f.perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. . J , I PARAF

(2)Pasal 17 Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim penilai Inovasi Daerah. Timpenilai InovasiDaerah sebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri atas unsur:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. b.Sekretariat Daerah;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.pakar; dan Iatau
6. f.praktisi sesuai kebutuhan .
(1)BABIV PENETAPAN Pasal 16
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya utuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
1. a.Aparatur SipilNegara;dan
2. b.Perangkat Daerah.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapidengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun InovasiDaerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh; dan
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah.
(3)Setiap Perangkat Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) Inovasiuntuk setiap tahun. BABIII PENGUSULAN PARAF Pasal 20 Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Iatau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

(1)Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(3)Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 18

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

a.kelembagaan Inovasi Daerah;
b.sumberdaya Inovasi Daerah; dan
c.jaringan Inovasi Daerah. BABV SISTEM PENYELENGGARAANINOVASIDAERAH

(3)Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil N~gW~atau, Perangkat Daerah dilakukan setelah di evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah; .' , , .
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh; dan
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
(6)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PARAF Pasal 25 Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi l:>aerah.

Pasal 24

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan:

a.pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
b.pemanfaatan informasi;dan
c.pernanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.

Pasal 23

Mobilisasisumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan InovasiDaerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut Pemerintah Daerah untuk bersikap adaptif, kreatif, dan responsif terhadap perubahan, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong dan mengatur pelaksanaan Inovasi Daerah secara sistematis dan berkesinambungan;
b.bahwa untuk menjamin arah, bentuk, dan pelaksanaan Inovasi Daerah yang terkoordinasi, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mendorong dan melaksanakan Inovasi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA INOVASIDAERAH TENTANG PERATURANBUPATITAPIN NOMOR19 TAHUN2025 BUPATITAPIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN PARAF Mengingat Menimbang \, , i ,LA B.-·C::,I'J: f :UY.t.::.'
3.Undang-Undang Nornor25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4421);
4.Undang-Undang Nornor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
5.Undang-Undang Nornor23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesia Nornor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
6.Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor6856);
7.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2019 tentang Sistern Nasional Ilrnu Pengetahuan dan Teknologi(LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 148, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6274), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); PARAF \, 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor43); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor484); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerianj Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan danjatau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1611); 8. ._. ~ __ .....,_,_r . 'I":::_eiVK=SRA d- ~ ~_+---r_ PARAF \,' PARAF 6. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
5.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. t Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah. PasallO

(1)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik; dan
2. b.Inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: _
1. a.pelayanan barang publik; PAP~F b. pelayanan jasa publik; dan " ",., "gc.T, pela¥ahan administrasi. ASPCMKESR.o. ~ , :41'.... I~~SKFDPE',,'~m, J ~_.-...-: . KEAA!.A GlA I HUKUM '\ Paragraf2 Inovasi Pelayanan Publik Pasal 9 Pengelolaanunsur manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Pasal 8

Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Pasal 7

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi:

a.tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
b.pengelolaanunsur manajemen.
a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.Inovasi Pelayanan Publik; dan
c.InovasiDaerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
b.memberi manfaat daerah danj atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan danjatau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan PA~F
e.dapat direplikasi. r ---'""""'I r~ Pasal 14

Pasal 13

(1)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. {2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) me1iputikewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Inovasi pengembangan atau penambahan jenis barangjjasa publik yang sebelumnya tidak tersedia atau belum ada, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan zaman; dan
2. b.Inovasi berkaitan dengan modifikasi atau perubahan dalarn cara penyajian, proses, atau tampilan layanan agar lebih menarik, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan teknologiatau preferensi masyarakat.

Pasal 11

Proses pemberian pelayanan barangjjasa publik sebagaimana dimaksud dalam P~~~ 10 ayat (2}huruf a, meliputi

a.identifikasi kebutuhan masyarakat akan barangj jasa publik;
b.perencanaan dan pengembangan program pelayanan;
c.pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia, dana dan fasilitas;
d.pelaksanaan layanan kepada masyarakat;
e.monitoring dati evaluasi untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
f.perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. . J , I PARAF

(2)Pasal 17 Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah setelah mendapat rekomendasi dari tim penilai Inovasi Daerah. Timpenilai InovasiDaerah sebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri atas unsur:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. b.Sekretariat Daerah;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.pakar; dan Iatau
6. f.praktisi sesuai kebutuhan .
(1)BABIV PENETAPAN Pasal 16
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya utuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
1. a.Aparatur SipilNegara;dan
2. b.Perangkat Daerah.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapidengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun InovasiDaerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh; dan
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah.
(3)Setiap Perangkat Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) Inovasiuntuk setiap tahun. BABIII PENGUSULAN PARAF Pasal 20 Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Iatau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

(1)Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(3)Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 18

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

a.kelembagaan Inovasi Daerah;
b.sumberdaya Inovasi Daerah; dan
c.jaringan Inovasi Daerah. BABV SISTEM PENYELENGGARAANINOVASIDAERAH

(3)Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil N~gW~atau, Perangkat Daerah dilakukan setelah di evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah; .' , , .
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh; dan
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
(6)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PARAF Pasal 25 Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi l:>aerah.

Pasal 24

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan:

a.pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
b.pemanfaatan informasi;dan
c.pernanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.