DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 14);
9.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5);
10.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah terdiri dari dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon pegawai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4
12.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Pegawai Kontrak Kerja yang telah tersedia anggarannya pada Perangkat Daerah dan/atau BLUD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
15.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut peraturan perundang-undangan.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.Pimpinan BLUD;
4. d.PNS;
5. e.CPNS;
6. f.PPPK;
7. g.PNS Penerima Uang Tunggu;
8. h.Pegawai Non-Pegawai ASN yang telah tersedia anggarannya pada Perangkat Daerah dan/atau BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk PNS yang sedang cuti di luar tanggungan daerah atau dengan sebutan lain dan/atau sedang ditugaskan di luar instansi daerah yang gajinya dibayar oleh instansi penugasannya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari :
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan; dan
4. d.Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum. 5
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bagi pimpinan BLUD dan Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, bagi PNS terdiri atas:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan;
4. d.Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan
5. e.Tambahan Penghasilan paling banyak sebesar 1(satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
(5)Dalam hal Guru yang Gaji Pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Profesi Guru atau paling sebesar Tambahan Penghasilan Guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan Dana Transfer Tambahan dari Pemerintah Pusat.
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, bagi Calon PNS terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh perseratus) dari Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan; dan
4. d.Tunjangan Umum
5. e.Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1(satu) bulan bagi instansi pemerintah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. 6
(7)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)huruf f, bagi PPPK terdiri atas:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan; dan
4. d.Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum
(8)Tunjangan Hari Raya yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(9)Dalam hal penghasilan bulan Februari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(10)Gaji Ketiga Belas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(11)Dalam hal penghasilan pada bulan Mei Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
(12)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, DAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan pada bulan Juni 2025.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025. ttd ttd 7

Pasal 5

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permohonan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal, 13 Maret 2025 BUPATI TASIKMALAYA, H. ADE SUGIANTO Diundangkan di Singaparna pada tanggal, 13 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, MOHAMAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 10

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…