Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengemban mandat untuk mewujudkan masyarakat yang religius, maju, adil, dan makmur, mengelola wilayah seluas 2.708,82 km2 dengan 39 kecamatan dan 351 desa, serta melayani sekitar 1,8 juta penduduk. Signifikansi lembaga ini terletak pada perannya dalam mengelola potensi daerah yang beragam, mulai dari kondisi geografis hingga sumber daya alam, demi mencapai kesejahteraan dan kemajuan daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi kebijakan daerah, penyediaan pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini termasuk pengelolaan tata ruang, pengembangan ekonomi hijau, dan upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan potensi lokal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan masyarakat yang religius, maju, adil, dan makmur. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mengelola wilayah seluas 2.708,82 km2 yang terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa, serta melayani sekitar 1,8 juta penduduk, demi mencapai kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Pemerintah daerah ini bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan daerah, menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program strategis Kabupaten Tasikmalaya meliputi pembangunan manusia yang sehat dan produktif, mendorong ekonomi hijau serta kemandirian pangan, dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, terdapat fokus pada pembangunan desa berbasis potensi lokal dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berpihak pada rakyat, serta menghindari praktik korupsi.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi pada isu nasional melalui program kemandirian pangan yang mendukung ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Upaya pengentasan kemiskinan dan komitmen terhadap pemerintahan bersih juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk beragam layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan pembangunan. Layanan pendidikan, kesehatan, serta bantuan bagi petani dan nelayan juga menjadi bagian dari interaksi penting tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah pilar vital yang mengemban mandat besar untuk mewujudkan masyarakat yang religius, maju, adil, dan makmur. Melalui regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif, lembaga ini secara aktif berkontribusi pada berbagai sektor dan isu nasional, menjadikannya kunci utama dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelayanan Transportasi, Pengelolaan Pelayanan Transportasi Jemaah Haji, Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji, Pelaksana Pelayanan Transportasi, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Koordinasi Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Sekretariat, Hak Dan Kewajiban, Pengangkatan Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, Kartu Tanda Pengenal, Penyidikan, Penegakan Kode Etik, Tata Kerja, Pembinaan, Pakaian Seragam Dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 3. Wewenang dan Tanggung Jawab 4. Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan 5. Sewa 6. Pinjam Pakai 7. Kerjasama Pemanfaatan 8. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 9. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 10. Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan 11. Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Daerah 12. Pembiayaan 13. Pengendalian dan Pemantauan 14. Sanksi 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 9 Tahun 2014
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, Penetapan Kebijakan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, SIKK Dan JIKK, Sumber Daya Pendukung, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pengendalian, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025
Dalam Perbup ini diatur tetang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp3.541.157.118.118,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp40.274.821.522,00 (empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.882.296.596,00 (tiga triliun lima ratus miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Koordinasi Strategis Lintas Sektor, Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, Peran Masyarakat Organisasi Kepemudaan Dan Dunia Usaha, Kemitraan Dan Kerjasama, Sistem Informasi Kepemudaan, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Kedudukan, Sistematika, Isi Dan Uraian RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, pemantauan dan Evaluasi, pendanaan dan ketentuan umum