DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, pemantauan dan Evaluasi, pendanaan dan ketentuan umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu ditangani secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya;
c.bahwa dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, diperlukan arah kebijakan yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan, khususnya sektor pertanian, perikanan, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata berbasis pedesaan, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, maju, adil dan makmur;
d.bahwa berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
10.Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
11.Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 794);
14.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029

BAB I

: PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
8.Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan kepala Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan/ atau anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup guna mempertahankan kehidupan dan/atau mengembangkan fungsi sosialnya.
9.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10.Fakir Miskin adalah bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
11.Penduduk Miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan.
12.Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
13.Kepala Rumah Tangga Sasaran adalah individu fakir miskin yang berperan atau memiliki fungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dari sebuah keluarga rumah tangga miskin.
14.Anggota Rumah Tangga Sasaran adalah individu-individu fakir miskin yang menjadi anggota sebuah keluarga rumah tangga miskin.
15.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II

: KONDISI UMUM DAERAH;

Pasal 2

RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang memuat arah kebijakan, strategi, progam kegiatan dan rencana aksi yang disertai dengan pendanaan indikatif sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2025- 2029.

Pasal 3

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 4

(1)RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ttd ttd Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 24 Juni 2025 BUPATI TASIKMALAYA CECEP NURUL YAKIN Diundangkan di Singaparna pada tanggal 24 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, MOHAMAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 27 Diundangkan di Singaparna pada tanggal ...-...-20 Drs. H. Mohamad Zen BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR Salinan sesuai deng

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…