DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kodefikasi barang, kode lokasi, kode register dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah di lingkun gan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara akuntabe1 dan tertib administrasi dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan penggolongan dan kodefikas i barang m ilik daerah , sehingga untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ta s ik malaya;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 201 4 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 587) sebagaimana telah diubah b eberapa kali, terakhir d engan Und ang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten ta n g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un d a ng-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 22 tentang Cipta Kerja m enjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Un dang Nomor 30 Tah un 2 0 14 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 20 14 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah d engan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 ten tang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFlKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.Kodefikasi Barang;
b.Kode Lokasi; dan
c.Kode Register.

(1)Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek Barang Milik Daerah.
(2)Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

KODEFIKASI BARANG Pasal 3

Pasal 4

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)meliputi:
1. a.level 1 menunjukkan kode akun;
2. b.level 2 menunjukkan kode kelompok;
3. c.level 3 menunjukkan kode jenis;
4. d.level 4 menunjukkan kode objek;
5. e.level 5 menunjukkan kode rincian objek;
6. f.level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
7. g.level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek. BABIII KODE LOKASI Pasal 5 Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(1)Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal5 meliputi:
1. a.barang milik Pemerintah Pusat (kode 00);
2. b.barang milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);
3. c.barang milik Pemerintah Daerah (kode 12); dan 4
4. d.barang milik lainnya (kode 13).
(2)Kode lokasi barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan BMD dan penyajian neraca Pemerintah Daerah Kabupaten.
(3)Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten apabila terdapat barang milik Pemerintah Pusat, barang milik Pemerintah Daerah Provinsi, dan barang milik lain yang berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten. BABIV KODE REGISTER

Pasal 7

(1)Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
1. a.kode lokasi dan tahun perolehan; dan
2. b.kode barang dan nomor urut pendaftaran.
(2)Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang (bar code).
(3)Setiap Barang Milik Daerah diberikan label k ode register sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap renovasi; c . konstruksi dalam pengerjaan;
3. d.akumulasi penyusutan;
4. e.akumulasi amortisasi;
5. f.aset tidak berwujud; dan
6. g.Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Pasa18 ( 1) Pemasangan label kode register Barang Milik Daerah di tempat yang terlihat dan memungkinkan untuk pemasangannya dan dapat ditambahkan kode register dalam ben tuk kode barang (bar code).
(2)Dalam hal label kode register tidak dapat dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka cukup dicatat di buku inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) , Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Pengguna Barang atau dengan diberi tanda lainnya yang menunjukan tahun perolehan dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Pasa19
(1)Kode Barang Milik Daerah menurut kelompoknya meliputi:
1. a.asset lancar (kode 1);
2. b.aset tetap (kode 3); dan
3. c.aset lainnya (Kode 5).
(2)Kode Barang Milik Daerah menurut kapitalisasinya meliputi: 5
1. a.intrakomtabel (kode 01); dan
2. b.ekstrakomtabel (kode 02). Pasall0 Ketentuan lebih lanjut Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV

Pasal 11

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2011 ten tang Pedoman Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Diundangkan di Singaparna pada tanggal 25 1..1 i 2025 SEKRET IS DAERAH KABUPATE TASIKMALAYA, Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 25 J ·li 2025 BUPATI TASIKMAL MO MAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 28

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…