DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor SALINAN 2 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang wilayah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
13.Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN PERKELANJUTAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9.Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
c.mewujudkan keseimbangan ekologis. 4

BAB II

PENETAPAN

Pasal 3

(1)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
1. a.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. b.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagain besar masyarakat daerah.
(2)Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 40.474 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di 39 Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
(3)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(4)Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menjadi dasar pengaturan zonasi.
(5)Luas dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
(6)Tabel sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan sebagai mana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Lahan yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki kriteria :
1. a.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
3. c.didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 5
(2)Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
(3)Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. a.iklim;
2. b.kelerengan; dan
3. c.sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
(4)Kriteria didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produktivitas;
2. b.indeks pertanaman;
3. c.ketersediaan air;
4. d.konservasi;
5. e.berwawasan lingkungan; dan
6. f.berkelanjutan.
(5)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 35.479,98 hektar dan tersebar di 39 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
(6)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
(7)Tabel dan Peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan lahan inti.
(2)Lahan diluar lahan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
(4)Tanah terlantar dan/atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
1. a.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
3. c.didukung infrastruktur dasar.
(5)Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 17 Oktober 2025 BUPATI TASIKMALAYA, ttd. CECEP NURUL YAKIN Diundangkan di Singaparna pada tanggal 17 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, ttd. MOHAMAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 49 ttd ttd 7 ttd LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : 49 TAHUN 2025 TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DATA KP2B PER KECAMATAN No Kecamatan KP2B (Ha) 1 Kecamatan Bantarkalong 763 2 Kecamatan Bojongasih 598 3 Kecamatan Bojonggambir 1.584 4 Kecamatan Ciawi 734 5 Kecamatan Cibalong 679 6 Kecamatan Cigalontang 2.927 7 Kecamatan Cikalong 2.399 8 Kecamatan Cikatomas 1.198 9 Kecamatan Cineam 499 10 Kecamatan Cipatujah 2.214 11 Kecamatan Cisayong 1.546 12 Kecamatan Culamega 846 13 Kecamatan Gunungtanjung 731 14 Kecamatan Jamanis 836 15 Kecamatan Jatiwaras 1.095 16 Kecamatan Kadipaten 572 17 Kecamatan Karangjaya 469 18 Kecamatan Karangnunggal 1.989 19 Kecamatan Leuwisari 861 20 Kecamatan Mangunreja 551 21 Kecamatan Manonjaya 53 22 Kecamatan Padakembang 701 23 Kecamatan Pagerageung 1.247 24 Kecamatan Pancatengah 1.363 25 Kecamatan Parungponteng 836 26 Kecamatan Puspahiang 965 27 Kecamatan Rajapolah 260 28 Kecamatan Salawu 1.473 29 Kecamatan Salopa 1.296 30 Kecamatan Sariwangi 862 31 Kecamatan Singaparna 186 32 Kecamatan Sodonghilir 1.800 33 Kecamatan Sukahening 758 34 Kecamatan Sukaraja 759 35 Kecamatan Sukarame 738 36 Kecamatan Sukaratu 1.503 37 Kecamatan Sukaresik 710 38 Kecamatan Tanjungjaya 782 39 Kecamatan Taraju 1.091 TOTAL 40.474 BUPATI TASIKMALAYA, CECEP NURUL YAKIN 8 ttd LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : 49 TAHUN 2025 TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DATA LP2B PER KECAMATAN No Kecamatan LP2B (Ha) LP2B Di Dalam KP2B LP2B Di Luar KP2B 1 Kecamatan Bantarkalong 716,86 0,43 2 Kecamatan Bojongasih 571,72 2,57 3 Kecamatan Bojonggambir 1.526,78 2,96 4 Kecamatan Ciawi 50,52 5 Kecamatan Cibalong 603,98 6 Kecamatan Cigalontang 2.815,49 7 Kecamatan Cikalong 1.078,52 8 Kecamatan Cikatomas 1.091,54 9 Kecamatan Cineam 473,70 10 Kecamatan Cipatujah 2.000,92 11 Kecamatan Cisayong 1.439,16 12 Kecamatan Culamega 810,76 33,95 13 Kecamatan Gunungtanjung 673,62 14 Kecamatan Jamanis 751,76 15 Kecamatan Jatiwaras 986,16 16 Kecamatan Kadipaten 509,69 17 Kecamatan Karangjaya 420,00 18 Kecamatan Karangnunggal 1.577,38 19 Kecamatan Leuwisari 821,84 20 Kecamatan Mangunreja 528,36 21 Kecamatan Manonjaya 177,16 22 Kecamatan Padakembang 662,49 23 Kecamatan Pagerageung 1.068,33 24 Kecamatan Pancatengah 1.230,65 25 Kecamatan Parungponteng 781,88 4,34 26 Kecamatan Puspahiang 894,96 27 Kecamatan Rajapolah 38,12 28 Kecamatan Salawu 1.396,19 29 Kecamatan Salopa 1.188,35 30 Kecamatan Sariwangi 783,52 31 Kecamatan Singaparna 173,07 32 Kecamatan Sodonghilir 1.685,24 18,87 33 Kecamatan Sukahening 661,16 34 Kecamatan Sukaraja 716,48 35 Kecamatan Sukarame 697,56 36 Kecamatan Sukaratu 1.368,14 37 Kecamatan Sukaresik 674,09 38 Kecamatan Tanjungjaya 731,15 39 Kecamatan Taraju 1.039,53 TOTAL 35.416,86 63,12 BUPATI TASIKMALAYA, ttd. CECEP NURUL YAKIN LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : 49 TAHUN 2025 TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PETA SEBARAN LP2B PER KECAMATAN

1.PETA SEBARAN LP2B KABUPATEN TASIKMALAYA 10
2.KECAMATAN BANTARKALONG 11
3.KECAMATAN BOJONGASIH
4.KECAMATAN BOJONGGAMBIR
5.KECAMATAN CIAWI
6.KECAMATAN CIBALONG
7.KECAMATAN CIGALONTANG
8.KECAMATAN CIKALONG
9.KECAMATAN CIKATOMAS
10.KECAMATAN CINEAM
11.KECAMATAN CIPATUJAH
12.KECAMATAN CISAYONG 21
13.KECAMATAN CULAMEGA
14.KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
15.KECAMATAN JAMANIS 24
16.KECAMATAN JATIWARAS
17.KECAMATAN KADIPATEN
18.KECAMATAN KARANGJAYA
19.KECAMATAN KARANGNUNGGAL
20.KECAMATAN LEUWISARI
21.KECAMATAN MANGUNREJA
22.KECAMATAN MANONJAYA
23.KECAMATAN PADAKEMBANG
24.KECAMATAN PAGERAGEUNG
25.KECAMATAN PANCATENGAH
26.KECAMATAN PARUNGPONTENG
27.KECAMATAN PUSPAHIANG
28.KECAMATAN RAJAPOLAH
29.KECAMATAN SALAWU
30.KECAMATAN SALOPA
31.KECAMATAN SARIWANGI
32.KECAMATAN SINGAPARNA
33.KECAMATAN SODONGHILIR
34.KECAMATAN SUKAHENING
35.KECAMATAN SUKARAJA
36.KECAMATAN SUKARAME
37.KECAMATAN SUKARATU
38.KECAMATAN SUKARESIK
39.KECAMATAN TANJUNGJAYA ttd
40.KECAMATAN TARAJU BUPATI TASIKMALAYA, ttd. CECEP NURUL YAKIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…