DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Tata Cara Penetapan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik dan kekuatan hukum, serta pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah selaras dengan perkembangan teknologi, penetapan dan pengundangan perlu dilakukan secara elektronik agar lebih optimal, efektif, dan efisien;
c.bahwa dalam melaksanakan penetapan dan pengundangan produk hukum daerah secara elektronik, diperlukan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
4.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
4.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati.
5.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
6.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
7.Peraturan Daerah yang selanjunya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Peraturan Bupati adalah yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
9.Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10.Aplikasi Elektonik Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi e-PHD adalah aplikasi yang dikembangan untuk penetapan dan pengundangan naskah Produk Hukum Daerah.
11.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
12.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
13.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

(1)Penetapan dan Pengundangan Perda dan Perbup, serta penetapan Keputusan Bupati dapat dilakukan secara elektronik, dengan membubuhkan Tanda Tangan Elektronik.
(2)Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Bentuk Tanda Tangan Elektronik dan ketentuan pencantuman keterangan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 4

(1)Penetapan dan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan Aplikasi e- PHD.
(2)Aplikasi e-PHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

(1)Proses penandatanganan secara elektronik dilakukan melalui proses berjenjang.
(2)Pada proses penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
1. a.tidak dilaporkan hilang;
2. b.tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
3. c.berada dalam kuasa Penanda Tangan.
(3)Sebelum dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), naskah Produk Hukum Daerah yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
(4)Persetujuan Penanda Tangan terhadap Produk Hukum Daerah yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.
(5)Tanda Tangan Elektronik pada naskah Produk Hukum Daerah paling sedikit:
1. a.dibuat menggunakan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
2. b.mencantumkan waktu penandatanganan.
(6)Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau naskah Produk Hukum Daerah yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan harus diketahui, dideteksi, atau ditemukenali.
(7)Penanda Tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB III

KEKUATAN HUKUM

Pasal 6

Penetapan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah yang dilakukan secara elektronik berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.

Pasal 7

Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara elektronik berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan untuk pelaksanaan penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik dalam naskah Produk Hukum Daerah tidak dilakukan dalam hal:

a.Penanda Tangan belum memenuhi syarat administrasi untuk penandatanganan naskah dinas elektronik; dan/atau
b.hal yang diakibatkan oleh kejadian yang di luar dugaan atau di luar kemampuan yang wajar.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 24 Oktober 2025 BUPATI TASIKMALAYA CECEP NURUL YAKIN Diundangkan di Singaparna pada tanggal 24 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MOHAMAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 50 ttd ttd

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…