DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2025

Nomor: 74
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029. Diatur tentang rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang SALINAN 2 ttd ttd (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI TASIKMALAYA, CECEP NURUL YAKIN Diundangkan di Singaparna pada tanggal 30 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, MOHAMAD ZEN BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 74 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 74 Tahun 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) I KELEMBAGAAN 1 Peraturan Daerah tentang KLA Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA Jumlah Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/Instruksi Bupati/Surat Edaran Bupati Peraturan/ kebijakan - 1 - - - - Bappelitbanda Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembang - 1 - - - - DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota 4 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Penguatan Kelembagaan KLA Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan dan klaster Gugus Tugas KLA Bimbingan Teknis 3 4 5 5 5 5 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Penyusunan RAD KLA RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Dokumen 1 1 1 1 1 1 Bappelitbanda Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia 0 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Pembaruan Profil KLA Profil KLA yang diperbarui secara berkala Dokumen 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA Jumlah fasilitator KLA

1.Perangk at Daerah;
2.Kecama tan;
3.Desa.
1.1
2.5 3.
1.50
2.39
3.0
1.40
2.39
3.-
1.40
2.39
3.-
1.40
2.39
3.-
1.40
2.39 3. DinsosPPKBPPPA Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Penguatan indikator KLA Jumlah kegiatan Indikator 24 24 24 24 24 24 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak) Jumlah Desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak) Desa 80 100 150 200 250 351 DinsosPPKBPPPA Program Pengarusuta- maan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tentang Perlindungan Anak, Termasuk Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media Online Jumlah SDM PATBM yang terlatih perlindungan anak Orang - - 39 39 39 39 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - - 1 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan pelembagaan Pengarusutam aan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA - SDM - Lembaga 20 20 20 20 20 20 DinsosPPKBPPPA Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarus- utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 6 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat) Jumlah program/ Panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa Layak Anak - Dokumen - Laporan 1 1 1 1 1 1 DPMD Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah/Kota Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Penguatan pelembagaan PUHA bagi media Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA SDM 0 0 0 1 1 1 Dishubkominfo Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA SDM organisasi keagamaan yang SDM - 3 3 3 3 3 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 7 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) mendapat penguatan pelembagaan PUHA Jumlah lembaga keagamaan lembaga keagamaan Lembaga 9 9 9 9 9 9 Kemenag Program Bimbingan Masyarakat Islam Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Isam Penguatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Organisasi Kemasyarakat an Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapat Penguatan Pelembagaan PUHA SDM 100 398 450 500 500 500 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Lembaga 5 5 5 5 5 5 Penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA SDM 2 4 6 8 10 12 DinsosPPKBPPPA Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset Lembaga 1 2 4 6 8 10 DinsosPPKBPPPA Pembentukan tim pelaksana layanan Kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial Jumlah tim pelaksana layanan Kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial Lembaga 0 0 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota II KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 1 Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun % 99 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 Disdukcapil Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Fasilitasi terkait pencatatan sipil Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah KIA % 86,40 Disdukcapil Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 8 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran Jumlah Kecamatan/ Desa yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis - Kecamatan - Desa -39 -0 -39 -0 -39 -0 -39 -0 -39 -0 -39 -0 Disdukcapil - - - 2 Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak Penyebaran Infomasi layak Anak Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak Eksemplar (produk konten cetak, digital) 0 12 12 12 12 12 Dishubkominfo Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah sosialisasi Informasi layak Anak melalui media below the line Kegiatan 0 0 1 1 1 1 Dishubkominfo Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA Jumlah Kecamatan/Desa yang tersosialisasikan Hak Anak atas ILA - Kecamata - Desa -39 -351 -39 -351 -39 -351 -39 -351 -39 -351 -39 -351 Dishubkominfo Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kabupaten 52 52 52 52 52 52 Dishubkominfo Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Media Informasi Publik Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina Perpustaka an Kabupaten / Kecamatan / Desa 8 2 2 2 2 2 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakan Program Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Ekstensifikasi Layanan melalui Mobil Perpustakaan Keliling Lokasi 36 10 10 10 10 10 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakan Pengembangan Layanan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi Kegiatan 1 1 1 1 1 1 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakan Pembudayaan Gemar Mem-baca Tingkat Kabupaten/ Kota Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak % 97 50 50 50 50 50 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Layanan Rujukan 9 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial Perpustaka an Kabupaten / Kecamatan / Desa 10 5 5 5 5 5 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial Jumlah pojok baca digital area publik di Kabupaten /Kecamatan/Desa Pojok baca digital 0 1 1 1 1 1 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3 Pelembagaan Partisipasi Anak Fasilitasi dan Penguatan kapasitas forum Anak Jumlah kecamatan dan desa yang memiliki forum Anak aktif - Kecamatan - Desa - - - - 39 351 39 351 39 351 39 351 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan bagi forum sebagai Anak Pelopor dan Pelapor (2P) Jumlah Anak Anggota forum Anak sebagai 2P - Forum Anak Kabupaten - Forum Anak Kecamatan - Forum Anak Desa 40 - - 40 - - 40 1.560 - 40 1.560 240 40 1.560 44.00 0 40 1.560 48.00 0 Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak Jumlah Anak menerapkan PAPP Anak - 1 2 3 3 3 Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak Jumlah fasilitator forum Anak terlatih - Kabupaten - Kecamatan - Desa - - - - 39 351 39 351 39 351 39 351 III KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1 Pencegahan Perkawinan Anak Pencegahan Perkawinan Anak Persentase 9erempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun % 72 23 72 - - - Kemenag Program Bimbingan Masyarakat Islam Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah 10 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Kecamatan /Desa yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak - Kecamatan - Desa 39 39 39 - - - Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga Jumlah Keluarga yang Menerima Bimbingan dan Layanan Pusaka Sakinah Pasangan 72 23 72 - - - 2 Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kecamatan 39 39 39 39 39 39 DinsosPPKBPPPA Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial Lembaga 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kemampuan Sember Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik % 75.82 76.00 78.00 80.00 80.00 80.00 DinsosPPKBPPPA Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Penyediaan layanan pendidikan yang Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter orang 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 Disdikbud Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 11 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasae Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter orang 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Fasilitasi program ketahanan keluarga anti narkoba Jumlah Kecamatan/Desa yang melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba - Kecamatan - Desa -6 - -5 - -7 -7 -7 -7 Bakesbangpol 3 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggrak an layanan holistik integrative Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif % 7,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 Disdikbud Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 4 Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Jumlah LKSA yang terakreditasi Lembaga 42 42 42 42 42 42 DinsosPPKBPPPA Pelaksanaan standardisasi daycare ramah Anak Jumlah daycare ramah Anak Lembaga 2 2 2 2 2 2 Disdikbud Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak Pesantren ramah Anak 1 1 3 3 3 3 Kemenag Program Pendidikan Islam Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 12 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) santri/santriw ati 10 10 10 10 10 10 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah model pesantren ramah Anak Model pesantren 1 1 3 3 3 3 Kemenag Program Pendidikan Islam Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 10 10 10 10 10 10 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak Pengasuh pesantren 0 0 2 2 2 2 Kemenag Program Pendidikan Islam Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam 10 10 10 10 10 10 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota IV KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 1 Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Peningkatan kesehatan ibu dan Anak Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan % 99,1 100 100 100 100 100 Dinkes Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase kunjungan Neonatal % 100 100 100 100 100 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Skrining deteksi Cakupan ibu hamil diskrining HIV dan Sifilis % 100 100 100 100 100 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 13 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) dini pra- persalinan Cakupan ibu hamil diskrining hepatitis B % 100 100 100 100 100 100 Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2 Status Gizi Balita Pemantauan tumbuh kembang balita Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya % 98,22 100 100 100 100 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3 Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif % 79,9 80 82,5 85 87,5 90 Dinkes Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar % 82,38 80,38 83,18 83,91 84,58 85,6 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/KotaPersentase rumah sakit terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 Pengelolaan Surveilans dan Imunisasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBIig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran % 100 100 100 100 100 100 Balita memiliki buku KIA Persentase balita yang memiliki buku KIA % 100 100 100 100 100 100 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Peningkatan kesehatan Anak Usia sekolah dan remaja Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Kecamatan - - - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar % 97,3 100 100 100 100 100 Persentanse Mengkonsusmsi Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri Disekolah % 90 95 95 95 95 95 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak Puskesmas 40 40 40 40 40 40 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di Puskesmas Puskesmas 40 40 40 40 40 40 Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA Orang 40 40 40 40 40 40 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Lingkungan Sehat Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten Tasikmalaya Sehat Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan % NA 2,5 1,8 1,2 0,6 0 Dinkes Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat Presentase sarana produksi pangan indrusti rumah tangga diperiksa yang memenuhi syarat % 35 20 30 40 52,5 65 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase Desa dengan 75% Kepala Keluarga mengelola air minum dan pangan yang memenuhi syarat Desa NA 72 92 119 153 187 6 Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok, dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok Forum Anak 40 40 1.560 1.560 1.560 1.560 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota V KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA 1 Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu Angka partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 77,52 80,49 83,46 86,43 89,4 92,37 Disdikbud Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Angka Partisipasi sekolah (APK) SD/Mi/SDLB/ dan SMP/MTs/SMP LB/ sederajat 7-15 tahun % 97,65 97,93 98,2 98,47 98,74 99,01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Angka Partisipasi sekolah (APK) SD/Mi/SDLB/ dan SMP/MTs/SMP LB/ % 19,33 23,43 27,53 31,63 35,73 39,83 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 16 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) sederajat 7-18 tahun kesetaraan Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD orang 43661 43661 43661 43661 43661 43661 Disdikbud Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik PAUD Peningkatan Partisipasi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Persentase Peningkatan Siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman % 0.1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Kemenag Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Persentase Peningkatan Siswa pada MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman % 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Persentase peningkatan siswa padaMA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman % %1 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 2 Sekolah ramah Anak Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan Jumlah SRA yang Ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah/ Dinas Sekolah 504 504 504 504 504 504 Disdikbud Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 77 77 77 77 77 77 Disdikbud Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengemba-ngan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Frekuensi Koordinasi Sekretariat Bersama SRA Kegiatan 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA 17 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi SRA Dokumen 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Satuan Pendidikan yang Difasilitasi Tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan (Pelatihan KHA dan SRA) Satuan Pendidikan PAUD.TK. RA/sD/Mr /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB 100 100 100 100 100 100 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 1 1 1 1 Kemenag Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA) Orang 100 100 100 100 100 100 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengemba-ngan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School Anak 40 40 40 40 40 40 DinsosPPKBPPPA VI KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS 1 Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi Prevalensi kekerasan terhadap Anak % 100% 100% 100% 100% 100% 100% DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 18 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) memerlukan Korordinasi Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak Perangkat Daerah 5 5 5 5 5 5 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah Kecamatan dan Desa yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi - Kecamat an - Desa 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 DinsosPPKBPPPA Jumlah Desa yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi Desa 351 351 351 351 351 351 DinsosPPKBPPPA Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang Memadai untuk Layanan Anak Korban kekerasan dan penelantaran Orang 8 10 10 10 10 10 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan Perempuan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Koordinasi Singkronisasi Pelaksanaan Kebijagan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan Jumlah Kecamatan dan Desa yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak - Kecamat an - Desa 1 - 1 - 39 100 39 200 39 250 39 351 DinsosPPKBPPPA Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan Khusus Forum Anak 1 2 3 3 3 3 DinsosPPKBPPPA Pelatihan bagi lembaga layanan Lembaga layanan Korban kekerasan dan eksploitasi UPTD 0 10 10 20 30 50 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan Pengaduan Penyediaan Layanan Pengaduan 19 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) penanganan Anak korban kekerasan Standar Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi Daerah 0 10 10 20 30 50 DinsosPPKBPPPA Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus SDM 3 3 4 5 6 7 DinsosPPKBPPPA Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi Tersedianya materi KIE pencegahan Dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi Media 5 5 5 5 5 5 DinsosPPKBPPPA Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujud- kan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG danPerlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Anak Yang Dibebaskan Dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja Anak 0 0 0 0 0 0 DPMPTSPTK Program Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA Anak 0 0 0 0 0 0 DPMPTSPTK Pencanangan zona bebas pekerja Anak Jumlah Perusahaan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak Perusahaa n 0 0 2 3 4 5 DPMPTSPTK Penanganan kasus pekerja Anak Pekerja Anak yang terlindungi hak- haknya sesuai Konvensi Hak Anak Kasus 0 0 0 0 0 0 DPMPTSPTK Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak Perusahaan 0 0 2 3 4 5 DPMPTSPTK Jumlah perusahaan yang menerapkan Pemenuhan Hak Anak Perusahaan 0 0 2 3 4 5 DPMPTSPTK 20 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik Penanganan Anak korban bencana dan konflik Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial Kegiatan 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Program Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana Orang 283 592 0 0 0 0 DinsosPPKBPPPA Program Penanganan Bencana Program Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota - Penyediaan Makanan - Penyediaan Sandang Penanganan Anak korban bencana dan konflik Jumlah Anak Korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial Orang 147 442 0 0 0 0 DinsosPPKBPPPA Pelayanan Dukungan Psikososial 4 Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi Jumlah Kecamatan dan Desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas - Kecamat an - Desa 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 DinsosPPKBPPPA Program Rehabilitasi Sosial Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi Forum 2 2 2 2 2 2 DinsosPPKBPPPA Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak Penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi Media 5 5 5 5 5 5 DinsosPPKBPPPA Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan Lembaga 2 2 2 2 2 2 DinsosPPKBPPPA Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 21 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) penangganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan dan Desa yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus - Kecamat an - Desa 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Penjangkauan Anak- Anak Terlantar 5 Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang Fasilitasi perlindungan Anak PSM Jumlah Kecamatan dan Desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM - Kecamat an - Desa 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 39 351 DinsosPPKBPPPA Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM Forum 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM Media 5 5 5 5 5 5 DinsosPPKBPPPA Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku Fasilitasi penanganan ABH Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang Memadai LPKA 0 0 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 22 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Fasilitasi bagi ABH Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi % 0.0000 1 0.000 005 0% 0% 0% 0% DinsosPPKBPPPA Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Rujukan Program Pemberdayaan Sosial Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH Lembaga 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Fasilitasi penanganan ABH Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH Kegiatan 0 1 0 1 2 2 DinsosPPKBPPPA Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Peningkatan kapasitas APH APH 0 100% 100% 80% 90% 100% DinsosPPKBPPPA 7 Pelayanan bagi Anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringdisdikan terorisme Kegiatan 2 2 2 2 2 2 Bakesbangpol Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 23 NO INDIKATOR KLA RENCANA AKSI UKURAN SATUAN DATA DASAR TAHUN 2024 TARGET PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 8 Desa Layak Anak Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Desa Layak Anak Jumlah Desa Layak Anak Desa 1 1 1 1 1 1 DinsosPPKBPPPA Program Pengarusuta- maan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusuta- maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Kecamatan Layak Anak (KELANA) Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Layak Anak Jumlah Kecamatan Layak Anak Kecamatan 39 39 39 39 39 39 DinsosPPKBPPPA Program Pengarusuta- maan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusuta- maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 39 39 39 39 39 39 DPMD Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka-tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/m Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 24 ttd BUPATI TASIKMALAYA, CECEP NURUL YAKIN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…