DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain,tata cara kerja sama, hasil kerja sama, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sarna dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undangn Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
3.Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 ten tang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297);
4.Peraturan Menteri Keseh atan Nomor 40 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sarna Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1181); 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6.Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 2 Kewenangan Pemerin tahan Kabu paten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
9.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);
10.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 34);
11.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2024 ten tang Pembentukkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 35) . MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENATNG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI ZAINAL MUSTHAFA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa yang selanjutnya disingkat RSUD KHZ. MUSTHAFA adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6.Direktur adalah Direktur RSUD KHZ. MUSTHAFA.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 3 teknis dinas / badan daerah dalarn m em berikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalarn pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.RSUD BLUD adalah RSUD KHZ. MUSTHAFA yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9.Kerja Sarna adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan Pihak Lain untuk kepentingan pelayanan RSUD KHZ. MUSTHAFA yang dibuat secara tertulis dalarn Perjanjian Kerja Sarna dengan Pihak Lain.
10.Barang Milik Daerah adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalarn penguasaan RSUD KHZ. MUSTHAFA untuk penggunaan dan penatausahaannya. 11 . Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalarn jangka waktu tertentu dan m enerima imbalan uang tunai.
12.Pinjarn Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalarn jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut ber akhir diserahkan kembali kepada pen gelola/pengguna barang.
13.Kerja Sarna Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalarn jangka waktu ter tentu dalarn rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
14.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danj a tau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanj utnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan danjatau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah beru pa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danj atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunal{an oleh pihak lain ter sebut dalarn jangka waktu tertentu yang disepakati.
16.Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasarna antara pem erintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kerja Sarna Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasarna antara pemerintah dan badan usaha dalarn penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasarna, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 4
18.Perjanjian Kerja Sarna yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokurnen Kerja Sarna antara RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan Pihak Lain yang rnernuat hak dan kewajiban.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedornan tata cara pelaksanaan Kerja Sarna dengan Pihak Lain pada RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah rnernberikan kepastian hukurn bagi RSUD KHZ. MUSTHAFA dalarn penyelenggaraan Kerj a Sarna dengan pihak lain.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Kerja Sarna antara RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonornis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(2)Prinsip saling rnenguntungkan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fin an sial dan/ atau nonfinansial.
(1)RSUD KHZ. MUSTH AFA dapat rnelakukan kerjasarna dengan pihak lain, untuk rneningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Tujuan RSUD KHZ. M USTHAFA rnelakukan kerj a sarna dengan pihak lain adalah:
1. a.rneningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD KHZ. MUSTHAFA; b . rnernberikan nilai tarnbah bagi RSUD KHZ. MUSTHAFA;
2. c.rnernperoleh barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan RSUD KHZ. MUSTHAFA secara efektif dan efisien dalarn rangka p elaksanaan tugas dan fungsi RSUD KHZ. MUSTHAFA;
3. d.rnernperoleh aset RSUD KHZ. MUSTHAFA rnelalui kernitraan;
4. e.rnengoptirnalkan penggunaan aset RSUD KHZ. MUSTHAFA;
5. f.rnernanfaatkan aset RSUD KHZ. MUSTHAFA dalarn rangka rnenunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD KHZ. MUSTHAFA; 5
6. g.rneningkatkan pendapatan RSUD KHZ. MUSTHAFA; dan
7. h.rneningkatkan peran serta rnasyarakat dalarn pelayanan publik.
(1)Mitra Kerja Sarna adalah Pihak Lain yang ditetapkan dalarn Keputusan Direktur RSUD KHZ MUSTHAFA.
(2)Mitra Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.instansi pernerintah a tau unit organisasi pernerintah;
2. b.institusi pendidikan kesehatan atau non kesehatan;
3. c.fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan;
4. d.fasilitas kesehatan tingkat pertarna;
5. e.badan usaha berbadan hukurn;
6. f.badan j lernbagaj organisasi kernasyarakatan yang berbadan hukurn; ata u
7. g.per seorangan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 7

Objek Kerja Sarna a dalah s eluruh u rusan RSUD KHZ. MUSTHAFA yang rnenjadi kewenangan RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 8

Bentuk Kerja Sarna dengan Pihak Lain sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalarn bentuk Perjanjian Kerja Sarna yang rneliputi:

a.Kerja Sarna Operasional; dan
b.Pernanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

Kerja Sarna Operasional sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 huruf a rneliputi:

a.perbekalan farrnasi konsinyasi;
b.sewa rnenyewa sarana prasarana penunjang;
c.pelayanan pendidikan; d an
d.kerja sarna lainnya yang rnenunjang tugas dan fungsi RSUD KHZ. MUSTHAFA. 6

Pasal 11

Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah danl atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 12

(1 ) Kerja Sarna pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b , meliputi:

a.sewa;
b.pinjarn pakai;
c.KSP;
d.BGS/BSG; dan
e.KSPI.

(2)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 13

Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD KHZ. MUSTHAFA yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 14

(1)Selain bentuk Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8, Kerja Sarna dapat dilaksanakan dengan skema KPBU.
(2)KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal penyediaan infrastruktur kesehatan RSUD KHZ. MUSTHAFA meliputi: a . penyediaan bangunan;
1. b.prasarana;
2. c.peralatan medis; dan/atau
3. d.sumber daya manusia.
(3)Dalam hal Penyediaan Infrastruktur Kesehatan berupa penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d h arus disertai dengan penyediaan bangunan, prasarana, dan peralatan medis.

Pasal 15

(1)Penanggung jawab proyek Kerja Sarna dalam pelaksanaan KPBU adalah Bupati.
(2)Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…