DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor Atas 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3969);

2.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun,2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun.2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum fo Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 / Nomor 157); /
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tebo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan, pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.
7.Kepala DPMPTSP selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan « berusaha yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah K kepada Kepala Dinas. /
(2)Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Semua KBLI Perizinan Berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dengan Sistem OSS RBA;dan
2. b.non perizinan berusaha yang dilaksanakan diluar Sistem OSS RBA;
3. c.Jenis Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha terdiri dari sektor : - Penanaman Modal - Ketahanan Pangan - Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat - Ketenagakerjaan - Koperasi usaha kecil dan menengah - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata dan kebudayaan - Kesehatan - Ketenaga listrikan - Perikanan Perindustrian - Perdagangan - Lingkungan Hidup - Kehutanan - Perhubungan - Pendidiksn - Komunikasi dan Informatika - Penelitian - Pertanahan - Sosial
(3)Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.Kegiatan Usaha berisiko Rendah;
2. b.Kegiatan Usaha berisiko Menengah Rendah ;
3. c.Kegiatan Usaha berisiko Menengah Tinggi, dan;
4. d.Kegiatan Usaha berisiko Tinggi;
(4)Non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan segala bentuk perizinan dan non perizinan bukan untuk berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak termuat di dalam sistem OSS RBA.
(5)Pendelegasian kewenangan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: y
1. a.memproses permohonan Perizinan Berusaha dan non perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. b.memverifikasi dan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan berusaha melalui sitem OSS RBA dan non perizinan berusaha diluar sistem OSS RBA;
3. c.menerbitkan produk pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
5. e.penandatanganan dokumen Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha baik secara elektronik maupun non elektronik;
6. f.memberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah diterbitkan baik melalui sistem OSS RBA maupun diluar sistem OSS RBA;
7. g.menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya.
(6)Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :

a.menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha kepada masyarakat;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam proses penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha pada saat dan pasca diterbitkan;
c.menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing- masing Jenis Tingkat Risiko Perizinan Berusaha dan Jenis Non Perizinan Berusaha serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha, dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan, melakukan verifikasi/persetujuan terhadap permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
(4)Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Teknis mendapatkan hak akses pada sistem OSS RBA dan sistem lainnya selain OSS RBA.
(5)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

(1)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.
(2)Standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
2. b.Pendelegasian wewenang;
3. c.Sumber daya manusia
4. d.Sarana dan prasarana;
5. e.MPP,standart pelayanan dan standart operasional prosedur;
6. f.Survei kepuasan masyarakat;
7. g.Pengelolaan pengaduan;
8. h.Inovasi layanan;
9. i.Penyelenggaraan penyuluhan; *
10. j.Penyederhanaan jenis dan prosedur;
11. k.Pemberian isentif dan kemudahan penanaman modal;
  1. 1.Jumlah izin dan non perizinan;
12. m.Rencana dan realisasi investasi; dan
13. n.Kendala dan solusi

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal jc - H - 2025 Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal ?o -U - 2025 pj. seb/etaris DAERAH KABUPATEN TEBO, SINDI BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR ...^ BAG HUKUi LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR . 7^4 TANGGAL'.^ TAHUN 2025 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEBO. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEBO A. PERIZINAN BERUSAHA NO JENIS PERIZINAN BERUSAHA 1 Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah 2 Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah 3 Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi 4 Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi 5 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 6 PKKPR Berusaha B. PERIZINAN NON BERUSAHA NO JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA 1 PKKPR untuk kegiatan Non berusaha 2 Persetujuan Bangunan Gedung 3 Surat Bukti Kepemilikan Bagunan Gedung 4 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5 Surat Bukti Kepemilikan Bagunan Gedung 6 Izin Pendirian Satuan Pendidikan formal 7 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal 8 Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal 9 Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal) 10 Izin Mendirikan Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD) 11 Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD) 12 Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) non BLUD 13 Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis 14 Izin Praktik Psikologi 15 Izin Praktik Bidan 16 Izin Praktik Perawat 17 Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 18 Izin Praktik/Kerja Fisioterapis 19 Izin Praktik Okupasi Terapis 20 Izin Praktik Apoteker 21 Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 22 Izin Praktik /Kerja Tenaga Gizi 23 Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris 24 Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 25 Izin Praktik Ahli Teknologi Fisikawan Medik 26 Izin Praktik Penata Anestesi 27 Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara 28 Izin Praktik Elektromedis 29 Izin Kerja Perekam Medis 30 Izin Praktik/Kerja Akupuntur 31 Izin Kerja Radiografer 32 Izin Praktik/Kerja Radioterapis 33 Izin Praktik/Kerja Ortotik Prostetik 34 Izin Kerja Tenaga Sanitarian/Kesling 35 Izin Praktek Psikolog Klinis 36 Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah 37 Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis 38 Izin Praktek Paramedik Veteriner (Keswan, Inseminator, PKb, dan ATR) 39 Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan 40 Izin Penyelenggaraan Reklame 41 Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional 42 Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional 43 Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknik Biomedika 44 Izin Mendirikan Klinik 45 Izin Operasional Klinik 46 Izin Mendirikan Puskesmas 47 Izin Operasional Puskesmas 48 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 49 Izin Apotek 50 Izin Toko Obat 51 Izin Optikal 52 Izin Tukang Gigi 53 Izin Praktik/Kerja Perawat Gigi 54 Izin Praktik/Kerja Analis Kesehatan 55 Izin Praktik/Kerja Tanaga Keterapian Fisik 56 Izin Penyelenggaraan unit Tranfusi darah 57 Izin Praktik/Kerja Tenaga Keteknisian Medis 58 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 59 Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja 60 Surat Izin Penata Anestesi 61 Surat Izin Perawat Vokasi 62 Surat Izin Psikologi Klinis 63 Surat Izin Teknisi Gigi 64 Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler 65 Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah 66 Surat Izin Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan 67 Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat 68 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental 69 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan 70 71 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu 72 Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 73 Surat Izin Dokter Internship _____ 74 Surat Izin Dokter Akupuntur Medik 75 Surat Izin Akupuntur 76 Surat Izin Apoteker Spesialis 77 Surat Izin Audiologis 78 Surat Izin Dietisien 79 Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan_______________________ ________

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PELAPORAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PELAPORAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021