DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat I

2.Undang-Undang 2 REPUBLIK INBONESIA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: PERATU RAN PEM E RI NTAH TENTAN G PENYELEN GGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.
3.Pertzinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 3 Menetapkan
4.Pelayanan . 4 REFUBLIK INDONESIA Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5 6 7 8 9 1O. Peraturan . PRES IDEN R.EFUBL!K INDONESIA
10.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota. 1 1. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
15.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Fusat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaanPerizinan Berusaha di daerah;
c.Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;
d.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
e.pembinaan . PRES IDEN REFUBL|K TNDONESIA
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pendanaan; dan
g.sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi. (21 Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal 5. . . REFUBLIK it.iDONESIA

Pasal 5

(1)Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupatenlkota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota. (21 Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perrzinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan inve stasi.
(3)Perizinan . PRES IDEN
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan dasar Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(5)Perrzinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
  1. 1.pariwisata;
12. m.keagamaan;
13. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
14. o.pertahanan dan keamanan; dan
15. p.ketenagakerjaan.
(6)Sektor... PRES IDEN ,QEFUBLIK i^{DONESt.A,
(6)Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses p errzinannya terinte grasi den gan p elayana n P erizinan Berusaha di daerah.
(7)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(8)Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Pertzinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha di Daerah kabupatenlkota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

Pasal 8

PRES IDEN REFUBUK INDONESIA

Pasal 8

(1)DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Pertzinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perrzinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelen ggaraan P erizinan B eru saha di D aerah.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaanpengaduanmasyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Pelaksanaan PRES I D EN
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Fusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan j asa pelayanan P erizinan Beru saha.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (38)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 29 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 37 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (38)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023