DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pandu Desa merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan Bupati dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pandu Desa dimaksud meliputi area: a. kelembagaan; b. perencanaan pembangunan; c. pengelolaan keuangan; d. pengelolaan aset; e. badan usaha milik desa; f. pelayanan publik; g. pengadaan barang/jasa; h. kinerja pemerintahan; dan/atau i. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pandu Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; dan c. Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan instrumen penting guna mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kinerja desa, serta meningkatkan tertib tata kelola desa;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Terpadu Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN TERPADU DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
5.Inspektur adalah pimpinan Inspektorat.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas Permasdes adalah perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Camat adalah pimpinan bagian wilayah dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Tegal.
9.Pengawasan Terpadu Desa yang selanjutnya disebut Pandu Desa adalah pengawasan atas area penyelenggaraan pemerintahan Desa secara partisipatif dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

BAB II

PANDU DESA

Pasal 2

Pandu Desa merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan Bupati dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi area:

a.kelembagaan;
b.perencanaan pembangunan;
c.pengelolaan keuangan;
d.pengelolaan aset;
e.badan usaha milik desa;
f.pelayanan publik;
g.pengadaan barang/jasa;
h.kinerja pemerintahan; dan/atau
i.lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pandu Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan; dan
c.Evaluasi.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan identifikasi area Pandu Desa.
(2)Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
(3)Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan Desa dan kecamatan.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a.sosialisasi; dan
b.pelaksanaan teknis.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Inspektur berkoordinasi dengan Kepala Dinas Permasdes dan Camat.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi penyampaian dan penilaian data dukung dalam rangka Pandu Desa.
(2)Pemerintahan Desa menyampaikan data dukung.
(3)Tim Pandu Desa melakukan penilaian atas data dukung yang disampaikan oleh Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tim Pandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan surat tugas inspektur.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui metode:
1. a.reviu dokumen;
2. b.kunjungan lapangan;
3. c.wawancara/klarifikasi; dan/atau
4. d.metode lain yang relevan.
(6)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeringkatan.

Pasal 9

Camat mengkoordinasikan pemenuhan data dukung Pandu Desa oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Inspektorat melaporkan hasil pelaksanaan Pandu Desa kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PANDU DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PANDU DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017