DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah Yang Meliputi Hak Dan Kewajiban, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, Akaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Suvenir Dan Makanan Khas, Pemajuan Kebudayaan Desa, Penghargaan, Pemantauan Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya masyarakat Kabupaten Tegal merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tegal, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2),

Mengingat

Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 166); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10.Pembinaan adalah upaya membina suatu budaya masyarakat agar tidak hilang selalu dijaga dan berkembang generasi ke generasi.
11.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12.Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
13.Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
14.Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, guna mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
15.Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Penyelamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
16.Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Publikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
19.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20.Lembaga Kebudayaan Daerah adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21.Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22.Sarana dan prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan Daerah.
23.Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan.
24.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di Daerah.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.hak dan Kewajiban;
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
d.objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
e.pakaian adat, ornamen, upacara adat, suvenir dan makan khas;
f.Penghargaan.
g.pemantauan dan evaluasi;
h.Pemajuan Kebudayaan Desa; dan
i.Pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1)Setiap Orang berhak untuk:
1. a.berekspresi;
2. b.mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
3. c.berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
4. d.mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
5. e.memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
6. f.memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
(2)Setiap Orang berkewajiban untuk:
1. a.mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
2. b.memelihara kebinekaan;
3. c.mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
4. d.mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia; dan
5. e.memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.
(3)Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
(4)Terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Setiap Orang wajib:
1. a.memberikan tanggapan atas peringatan tertulis; dan/atau
2. b.melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melalui pejabat yang berwenang melakukan evaluasi yang memuat keterangan, penjelasan, atau tanggapan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
1. a.telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan memberikan notifikasi bahwa peringatan dinyatakan gugur; atau
2. b.tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan berdasarkan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menjamin kebebasan berekspresi;
2. b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
3. c.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
4. d.memelihara kebinekaan;
5. e.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
7. g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
8. h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
9. i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
10. j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
2. b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
4. d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 5

(1)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pelibatan masyarakat melalui para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Penyelenggaran Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.Pelindungan;
b.Pengembangan;
c.Pemanfaatan; dan
d.Pembinaan.

Pasal 7

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara:

a.Inventarisasi;
b.Pengamanan;
c.Pemeliharaan;
d.Penyelamatan; dan
e.Publikasi.

Pasal 8

(1)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas tahapan:
1. a.pencatatan dan pendokumentasian;
2. b.penetapan; dan
3. c.pemutakhiran data.
(2)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
(3)Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data mengenai:
1. a.Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
2. b.Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
3. c.Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
4. d.data lain terkait Kebudayaan.
(4)Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
(5)Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai warisan budaya takbenda.
(6)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan upaya mengindentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

a.ciri fisik;
b.fungsi sosial;
c.nilai intrinsik; dan/atau
d.nilai ekstrinsik.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022