DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah serta ketentuan pemberian Dana Operasional untuk ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
7.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
(3)Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan reses.

Pasal 3

(1)DO bagi ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
(2)DO bagi wakil ketua DPRD masing-masing sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
(3)Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diterima Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO Diundangkan di Temanggung pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. AGUS SUJARWO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…