Pemerintah Kabupaten Temanggung
Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah lembaga daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas wilayah. Lembaga ini merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung kepada masyarakatnya. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui Peraturan Daerah dan Bupati, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan strategis seperti Smart City, penanganan stunting, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Pemkab Temanggung bertanggung jawab langsung kepada masyarakatnya dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, Pemkab menerbitkan berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mulai dari pengelolaan anggaran hingga perizinan. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti kesehatan melalui Puskesmas siaga IGD 24 jam, pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru, serta informasi publik melalui PPID.
Berbagai program strategis diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menjawab tantangan dan kebutuhan daerah. Program "One Day One Ndog" oleh Dinas Kesehatan menjadi upaya konkret dalam penanganan stunting, sementara pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menunjukkan progres positif di 23 lokasi. Pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi juga menjadi prioritas melalui Surat Edaran Nomor 700/002 Tahun 2026, dilengkapi dengan pengelolaan anggaran yang transparan melalui Perda dan Perbup tentang APBD.
Pemerintah Kabupaten Temanggung turut berkontribusi aktif dalam isu-isu nasional melalui berbagai inisiatif daerah. Program penanganan stunting, pencegahan korupsi, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan sejalan dengan agenda nasional. Selain itu, kesiapsiagaan bencana dan pengembangan ekonomi lokal, seperti branding kopi dan tembakau, turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Warga negara dapat berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam berbagai keperluan sehari-hari. Mulai dari pengurusan perizinan, pemanfaatan layanan kesehatan di Puskesmas, hingga pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru. Akses informasi publik melalui PPID Temanggung dan partisipasi dalam program pembangunan daerah juga menjadi kanal penting bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Temanggung menjalankan peran krusial sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal, dengan mandat yang luas meliputi regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Fokus pada transparansi anggaran, penanganan isu-isu krusial seperti stunting dan korupsi, serta pengembangan ekonomi lokal menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dan dukungan terhadap agenda nasional. Ketersediaan layanan publik yang beragam dan akses informasi melalui platform digital mencerminkan upaya Pemkab Temanggung untuk menjadi lembaga yang responsif dan akuntabel bagi warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2026
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, SSH dan SBU, Perubahan SSH dan SBU dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi: Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksnaan APBD; Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan dan asas, prasarana, sarana dan utilitas umum, penyerahan PSU, persyaratan penyerahan PSU, Tim Verifikasi, tata cara penyerahan PSU, penelantaran prasarana, sarana dan utilitas umum, pengelolaan PSU, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan penghapusan Pasal 5.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengelolaan pasar rakyat, pasar rakyat, pasar desa, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan usaha perdagangan, pelaporan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2024
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Standar Mutu Hasil Perikanan, Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Daerah Bukan untuk Tujuan Komersial, Perizinan, Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan, Penelitian dan Pengembangan, Sistem Informasi, Sinergi, Kerja Sama dan Kemitraan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup