DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal khusus lainnya. Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keuangan desa yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatf, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. 9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. 10.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
9.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Daerah.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20.Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21.Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22.Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
23.Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
24.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25.Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak Daerah yang diberikan kepada Desa.
26.Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
28.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa gina mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ayau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

(1)APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
(2)Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b.prinsip penyusunan APBDesa;
c.kebijakan penyusunan APBDesa;
d.teknis penyusunan APBDesa; dan
e.hal khusus lainnya.

Pasal 4

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 20 Januari 2025 Pj. BUPATI TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO Diundangkan di Temanggung pada tanggal 20 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. AGUS SUJARWO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 11 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025 I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan desa adalah Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang dijabarkan setiap tahun dengan peraturan desa tentang RKPDesa. Dokumen RKPDesa diselaraskan dengan RPJMD. Pada saat belum tersedia RPJMD, maka dokumen RKPDesa disinkronkan dengan RPD. Prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada fokus pembangunan dalam RPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPDesa tahun 2025. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025 :

a.Visi Pembangunan Daerah pada RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”.
b.Misi Pembangunan Daerah pada RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu:
1. 1.Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. 2.Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. 3.Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan kluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. 4.Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. 5.Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.
c.Arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas sebagai berikut :
1. 1.Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lma sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
2. 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
3. 3.Reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang kewenangan desa. A. SDGs DESA Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
4. 1.Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, melalui SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
5. 2.Desa ekonomi tumbuh merata, melalui SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
6. 3.Desa peduli kesehatan, melalui: SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
7. 4.Desa peduli lingkungan, melalui: SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
8. 5.Desa peduli pendidikan, melalui: SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
9. 6.Desa ramah perempuan, melalui: SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
10. 7.Desa berjejaring, melalui: SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
11. 8.Desa tanggap budaya, melalui: SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan. B. RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
12. 1.Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa
13. 2.Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
14. 3.Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
a.Pemenuhan kebutuhan dasar: 1) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui: a) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil; b) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman; c) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; d) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu; e) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting; f) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting; g) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan h) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa: a) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
i.pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular; ii. penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); iii. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; iv. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
v.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa; vi. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan vii. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. b) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
i.komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa; ii. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan iii. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. c) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
i.pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; ii. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan iii. kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa: a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
i.pengadaan bibit atau benih; ii. pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih; iii. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan; iv. pengembangan pakan ternak alternatif;
v.pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu; vi. pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan; vii. pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa; viii. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi; ix. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
x.pembangunan kolam ikan; xi. pembenihan ikan air tawar; xii. pembangunan kandang komunal; xiii. pembangunan bendungan berskala kecil; xiv. pembangunan atau perbaikan embung; xv. mesin pakan ternak; xvi. mesin penetas telur; xvii. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); xviii. pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan; xix. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan xx. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. b) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
i.Pembangunan lumbung pangan Desa; ii. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan iii. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan. c) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen. d) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik. e) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal. f) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa: a) pemberian bantuan langsung tunai; b) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau c) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
b.pembangunan sarana dan prasarana Desa. 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b) pendataan pada tingkat rukun tetangga; c) pendataan pada tingkat keluarga; d) pendataan warga pekerja migran; e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan meliputi:
i.tower untuk jaringan internet; ii. komputer; iii. smartphone; dan iv. langganan internet. h) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui : a) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
i.penduduk di wilayah Desa tersebut; ii. diputuskan melalui Musyawarah Desa; iii. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan iv. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan, dengan status tanah hak milik.
v.Diutamakan untuk stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya b) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa; c) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan; d) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong- gorong, selokan, parit, box/slab culvert; e) bantuan pemasangan instalasi listrik rumah (R1) bagi warga miskin; f) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa: a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pembangkit listrik tenaga biodiesel; c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); d) pembangkit listrik tenaga angin; e) kincir air; f) instalasi biogas; g) jaringan distribusi tenaga listrik; h) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan i) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: a) jalan permukiman; b) jalan poros Desa; c) rabat beton/pengerasan jalan desa; d) jembatan desa; e) gorong-gorong; dan f) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: a) jaringan internet untuk warga Desa; b) website Desa; c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); d) radio Single Side Band (SSB); e) radio komunitas; f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga; dan g) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa: a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan; c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan; d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; f) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; g) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui: a) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif; b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas; c) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; d) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan e) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam a) mitigasi dan penanganan bencana alam:

(1)pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: - pembuatan terasering; - pembangunan talud; - reboisasi; dan - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
(2)pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; - alat pemadam api ringan di Desa; - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; - pembangunan jalan evakuasi; - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan; - kegiatan tanggap darurat bencana alam; - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa; - penyediaan tempat pengungsian; - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; - pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana; - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana; - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
(3)Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem: - pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan pada wilayah yang rawan kebakaran hutan; - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; - pembuatan kebun holtikultura Bersama; - pembuatan talud dan bangunan pelindung tanah rawan longsor. b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
(1)menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
(2)melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
(3)bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
(4)bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang, dan tikus;
(5)bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
(6)penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, nomor pemadam kebakaran; dan
(7)mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
1. c.Pengembangan potensi ekonomi lokal: 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup: a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
2. i.pengelolaan hutan desa; ii. pengelolaan usaha hutan sosial; iii. pengelolaan air minum; iv. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
3. v.pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan vi. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk. d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi: a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan; b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler; c) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat; f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini; g) pembangunan showroom/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan h) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) pengembangan Desa wisata meliputi: a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; b) pengembangan investasi desa wisata; c) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan d) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. d.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui: 1) pemanfaatan energi terbarukan: a) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel; b) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa; c) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas; d) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; e) minyak goreng bekas menjadi biodiesel; f) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan g) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) pengelolaan lingkungan Desa: pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan: a) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah; b) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja; c) pengelolaan air limbah domestik; d) engelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan e) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) pelestarian sumber daya alam Desa, melalui: a) pembibitan pohon langka; b) pembersihan daerah aliran sungai; c) pembangunan ruang terbuka hijau; d) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan e) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 4.Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. a.Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat: 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa: a) pelatihan kesehatan ibu dan anak; b) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI); c) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting; d) upaya pencegahan perkawinan dini; e) pelatihan pangan yang sehat dan aman; f) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana; g) kampanye dan promosi gerakan makan ikan; h) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); i) rembuk stunting desa; j) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB); k) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan l) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti: a) omunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya; b) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya; c) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; d) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; e) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak; f) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan; g) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu; h) pelatihan pengelolaan air minum; i) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan j) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti: a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan. 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui : c) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; d) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika; e) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; f) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; g) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika; h) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; i) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan j) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. b.penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa: 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti: a) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan b) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti: a) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; b) pelatihan pengelolaan hasil panen; c) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan d) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti: a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; b) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah; c) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya; d) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat; e) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang; f) pelatihan kepemimpinan perempuan; g) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender; h) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; i) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; j) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan k) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti: a) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; b) pelatihan kepemimpinan; c) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran: d) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi e) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan; f) pelatihan bahasa asing; g) pelatihan digitalisasi; h) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa: a) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan; b) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi; c) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; d) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu; e) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; f) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan g) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. c.pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa: 1) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti : a) pelatihan pengelolaan Desa wisata; b) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun; c) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal; d) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring; e) pelatihan kewirausahaan Desa; f) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan g) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti: a) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; b) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; c) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; d) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga; e) kerjasama perdagangan antar Desa; f) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan g) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti: a) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; b) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; c) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; d) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa; e) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga; f) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan; g) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; h) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; i) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; j) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; k) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan l) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. d.Pengembangan seni budaya local: Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa: 1) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 2) pelatihan alat musik khas daerah setempat; 3) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren; 4) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 5) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan 6) kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
9. e.Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam: 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti: a) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana; b) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana; c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; e) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; f) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan g) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti: a) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam; b) pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan c) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 5.Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
10. a.maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
11. b.diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa. C. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA
  1. 1.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa
12. a.Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.
13. b.Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut: 1) Proses Pendataan a) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas; b) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan c) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun. 2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan a) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
14. i.mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan ii. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. b) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan a) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa. b) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. c) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
15. i.nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat; ii. rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; iii. jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan iv. kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa). d) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat. 4) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. b) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru. c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus; d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan e) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
16. c.Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
17. d.Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh: 1) badan permusyawaratan desa; 2) camat; dan 3) inspektorat kabupaten.
  1. 2.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
18. a.Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim: 1) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi; 2) membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan; 3) meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 4) mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi; 5) memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan 6) mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
19. b.Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi: 1) Adaptasi Dampak Perubahan Iklim; 2) Mitigasi Perubahan Iklim; dan 3) pengembangan Desa ramah lingkungan.
20. c.Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi: 1) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti: a) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; b) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa; c) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir; d) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); e) pembuatan hutan bambu; f) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa; g) pembuatan terasering; h) pembangunan talud; i) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau j) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa. 2) penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti: a) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa; b) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa; c) pengadaan bibit dan penanaman bakau; d) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); e) perlindungan terumbu karang; dan/atau f) rehabilitasi kawasan bakau. 3) pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti: a) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau b) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air. 4) kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
21. d.Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi: 1) pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti; a) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah; b) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara; c) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); d) penyediaan tempat sampah terpilah; e) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; f) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau g) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa. 2) penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti: a) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan c) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas. 3) pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan); 4) peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti: a) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; b) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan; c) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan d) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu. 5) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti: a) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan b) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut. 6) penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti: a) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan; b) larangan pembakaran hutan; c) pembatasan pertanian berpindah; d) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan e) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman. 7) sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan 8) kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
22. e.Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni: 1) pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa; 2) pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif; 3) pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas; 4) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan 5) kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 3.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting
23. a.promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa. 1) Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting a) remaja putri; b) calon pengantin; c) ibu hamil, menyusui, nifas; dan d) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. 2) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: a) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran; b) pemantauan tumbuh kembang balita; c) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
(1)pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu: (a) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu; (b) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu; (c) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu; (d) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan (e) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
(2)pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang. d) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang); e) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; f) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan g) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: a) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting; b) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini; c) pelatihan pangan yang sehat dan aman; d) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana; e) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan; f) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal; g) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; h) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; i) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita; j) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga; k) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; l) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan; m) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan n) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 4) Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: a) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa; b) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; c) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap; d) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa; e) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; f) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; g) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan h) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 5) Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem. 6) Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.
1. b.Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi: 1) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC; 2) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem; 3) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem; 4) dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah; 5) dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC; 6) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau 7) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau 8) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. c.Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa. 1) penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti: a) HIV/AIDS; b) TBC; c) malaria; d) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau e) penyakit menular lainnya. 2) dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat. 3) penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain: a) hipertensi; b) diabetes; c) penyakit jantung; dan d) penyakit tidak menular lainnya. 4) jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi: a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya; b) edukasi tentang komunikasi antar personal; c) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa; d) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga; e) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya. f) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans; g) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; h) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; i) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB); j) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa; k) pelatihan pengelolaan air minum; l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; m) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau n) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa. 5) jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi: a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular; b) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau f) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa. 6) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. d.Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi: 1) pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; 3) penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan 4) kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 4.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
4. a.Tujuan Ketahanan Pangan di Desa: 1) meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; 2) meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan 3) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
5. b.Aspek Ketahanan Pangan di Desa: 1) Ketersediaan pangan di Desa: a) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; b) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; c) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan d) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. 2) Keterjangkauan pangan di Desa: a) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan b) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. 3) Pemanfaatan pangan di Desa: a) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan b) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
6. c.Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu: 1) Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa. 2) peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain: a) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa; b) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis; c) penyewaan peralatan pertanian; dan d) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta. 3) peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain: a) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga; b) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan c) pengelolaan stok pangan keluarga. 4) kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu: a) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan b) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
7. d.Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara: 1) memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa; 2) disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; 3) program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan 4) RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. e.Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa. 1) Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya: a) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
(1)pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
(2)pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
(3)pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
(4)peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
(5)pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
(6)pengembangan pakan ternak alternatif;
(7)pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
(8)pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
(9)pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
(10)pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
(11)pelatihan pengelolaan hasil panen;
(12)pemasangan atau perawatan karamba bersama;
(13)pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
(14)pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
(15)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. b) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
(1)pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
(2)pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
(3)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. c) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
(1)pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
(2)pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
(3)penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
(4)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi: a) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
(1)pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
(2)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. b) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
(1)pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
(2)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya: a) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
(1)sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
(2)peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
(3)pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
(4)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. b) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
(1)edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
(2)advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
(3)sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
(4)program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1. f.Pemantauan dan Evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh: 1) badan permusyawaratan Desa; 2) kecamatan; dan 3) inspektorat kabupaten.
  1. 5.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
2. a.Pengembangan Desa wisata, meliputi: 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; 2) pengembangan investasi Desa wisata; 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. b.Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi: 1) identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor; 2) pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor; 3) pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global; 4) pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor; 5) penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor; 6) penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk; 7) edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global; 8) promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau 9) workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
4. c.Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi: 1) pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa; 2) pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar; 3) pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan); 4) peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti: a) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen; b) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa; c) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani; d) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen; e) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau f) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat. 5) penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau 6) pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
  1. 6.Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
5. a.Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui: 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti: a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pembangkit listrik tenaga biodiesel; c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); d) pembangkit listrik tenaga angin; e) kincir air; f) instalasi biogas; g) jaringan distribusi tenaga listrik; dan h) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan 3) pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
6. b.Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui: 1) pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: a) akses jaringan internet untuk warga Desa; b) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id; c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); d) radio Single Side Band (SSB); e) radio komunitas; f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya; g) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan h) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: a) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital; b) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau c) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. 7.Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
7. a.Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
8. b.Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip: 1) inklusif melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan. 2) partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 3) transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak. 4) efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan. 5) swadaya dan swakelola mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
9. c.Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
10. d.Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
11. e.Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa; 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan 3) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
12. f.Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain: 1) pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan. 2) wisata Desa a) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama. 3) perdagangan logistik pangan a) pemeliharaan bangunan pasar; b) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan c) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan. 4) Perikanan a) pemasangan atau perawatan keramba bersama; b) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; c) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama. 5) Peternakan a) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan c) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik. 6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan a) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; b) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa. 7) air minum aman dan sanitasi bersih a) pengelolaan air minum aman; b) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman; c) pembangunan dan perbaikan jamban umum; d) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase; e) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah; f) pembersihan lingkungan komunal; g) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan h) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi. 8) pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik a) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik; b) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga; c) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan d) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
  1. 8.Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
13. a.Bantuan permodalan kepada BUM Desa 1) penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama. 2) penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: a) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; b) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau c) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa. 3) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi: a) pengelolaan hutan Desa; b) pengelolaan usaha perhutanan sosial; c) pengelolaan hutan adat; d) pengelolaan air minum; e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan; f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk; h) pengembangan Desa wisata; dan i) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
14. b.kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
  1. 9.Dana Operasional Pemerintah Desa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
15. a.Koordinasi Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi: 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet; 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan 3) pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
16. b.Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena: 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi: a) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah. 2) konflik sosial, meliputi: a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi; b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi: a) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana; b) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
17. c.Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain: 1) protokoler, meliputi: a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan b) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa. 2) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi: a) bantuan seragam; b) perlengkapan sekolah; dan c) piagam atau plakat apresiasi. 3) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi: a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna; b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa; c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan d) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian. 4) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya. 5) kegiatan promosi, meliputi: a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa. 6) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi: a) piagam atau plakat apresiasi; dan b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai). Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk: a) membayar honorarium Pemerintah Desa; b) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. D. PENGGUNAAN ADD, BHP, dan BHR Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2025 sesuai dengan prioritas kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2025 serta ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2025.
  1. 1.Penggunaan ADD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
18. a.Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa. SILTAP diberikan kepada Kepala Desa Non PNS dan Perangkat Desa definitif berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Besaran SILTAP setiap bulan adalah sebagai berikut:
19. a.Kepala Desa : @ Rp.2.860.000,00
20. b.Sekretaris Desa : @ Rp.2.402.400,00 (sesuai PP 5/2024 sebesar 2.184.000 x 110%)
21. c.Perangkat Desa Lainnya : @ Rp.2.184.000,00 (sesuai PP 5/2024 sebesar 2.184.000 x 100%) SILTAP Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebesar 1% digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. SILTAP Perangkat Desa Lainnya sebesar 1% dari upah minimum kabupaten digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
22. b.Tunjangan dan Operasional BPD
23. a.Besaran Tunjangan BPD setiap bulan minimal adalah sebagai berikut: 1) Ketua BPD : @ Rp.350.000,00 2) Wakil Ketua BPD : @ Rp.300.000,00 3) Sekretaris BPD : @ Rp.300.000,00 4) Anggota BPD : @ Rp.250.000,00
24. b.Tunjangan Kinerja dapat diberikan apabila terdapat tambahan beban kerja minimal Rp50.000,00 per kegiatan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
25. c.Tambahan beban kerja sebagaimana dimaksud huruf b diperhitungkan dari volume kegiatan Musdes setiap tahunnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan Desa.
26. d.Besaran Operasional BPD setiap tahun minimal sebesar Rp.2.000.000,00.
27. c.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
28. a.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan setiap bulan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 1) Besaran JKK setiap bulan adalah sebagai berikut: a) Kepala Desa : Rp. 6.864,00 b) Sekretaris Desa : Rp. 5.695,00 c) Perangkat Desa Lainnya : Rp. 4.896,00 2) Besaran JKM setiap bulan adalah sebagai berikut: a) Kepala Desa : Rp. 8.580,00 b) Sekretaris Desa : Rp. 7.119,00 c) Perangkat Desa Lainnya : Rp. 6.120,00 3) Besaran JKK dan JKM untuk BPD per orang setiap bulan adalah Rp10.800,00.
29. b.Kepala Desa dan Perangkat Desa agar menambah program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan secara mandiri. Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
  1. 2.Penggunaan BHP dan BHR Tahun 2025 sebagai berikut:
30. d.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
31. a.Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa, pengadaan perlengkapan perkantoran, pengadaan pakaian dinas/atribut, pembayaran listrik/telpon;
32. b.Penyusunan RKP Desa;
33. c.Penyusunan APBDesa, APBDesa Perubahan, dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa;
34. d.Pengangkatan Perangkat Desa;
35. e.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
36. f.Pelayanan Administrasi;
37. g.Pengelolaan arsip Desa;
38. h.Penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
39. i.Penyusunan Peraturan Desa;
40. j.Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa; dan
41. k.Pengisian anggota BPD.
42. e.Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
43. a.pelayanan dasar Desa;
44. b.sarana dan prasarana Desa;
45. c.pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
46. d.pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
47. f.Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:
48. a.Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi: 1) Rukun Tetangga (RT); 2) Rukun Warga (RW); 3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 4) Karang Taruna; 5) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
49. b.peningkatan kapasitas Lembaga di Desa.
50. g.Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain pelatihan ketrampilan masyarakat/lifeskill.
51. h.Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa. Rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA Penyusunan APBDesa tahun 2025 berdasarkan prinsip-prinsip:
  1. 1.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan kewenangan dan kemampuan pendapatan desa;
  2. 2.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
  3. 3.mempedomani RKPDesa;
  4. 4.tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; NO TAHAPAN JADWAL 1 Penyusunan RKP Desa Juli s.d September 2 Penetapan RKP Desa Maksimal 30 September 3 Penyusunan Rancangan APBDesa Mulai Oktober 4 Penetapan APBDesa Maksimal 31 Desember 5 Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan Semester I Paling lambat minggu II bulan Juli 6 Laporan Perubahan APBDesa Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa 7 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran
  5. 5.dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
  6. 6.partisipatif, dengan melibatkan peran serta Masyarakat;
  7. 7.memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
  8. 1.Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan dan telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun adalah kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa.
  9. 2.Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan untuk mendukung capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2025. IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA Penyusunan APBDesa tahun 2025 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  10. 1.Substansi APBDesa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang meliputi:
  11. 1.Pendapatan Desa
52. a.Pendapatan Asli Desa 1) hasil usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. 2) hasil aset: a) tanah kas Desa b) pasar Desa c) tempat pemandian umum d) jaringan irigasi e) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang 4) pendapatan asli Desa lain
53. b.Pendapatan Transfer; 1) Dana Desa; 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; 3) Alokasi Dana Desa; 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
54. c.Pendapatan lain 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang; 5) bunga bank; dan 6) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
  1. 2.Belanja Desa
55. a.Ketentuan Belanja: 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa; b) Pelaksanaan pembangunan Desa; c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; d) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 3) Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa dan diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). 4) Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
56. b.Jenis belanja Desa yang terdiri: 1) Belanja pegawai yang meliputi: a) Penghasilan tetap; b) Tunjangan; c) Penerimaan lain; d) BPJS Kesehatan; e) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan f) Tunjangan BPD. 2) Belanja Barang dan Jasa yang meliputi: a) Operasional pemerintah Desa; b) Pemeliharan sarana prasarana Desa; c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; d) Operasional BPD; e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 3) Belanja modal 4) Belanja tak terduga
  1. 3.Pembiayaan
57. a.Penerimaan Pembiayaan;
58. b.Pengeluaran Pembiayaan.
  1. 4.Pencairan APBDesa Pencairan APBDesa melalui TNT CMS dengan mengunggah
59. a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
60. b.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB); Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat, dengan melampirkan:
61. a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
62. b.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
63. c.Buku RKD;
64. d.Bukti pencairan CMS; dan
65. e.Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan penyedia dilampiri administrasi yang diperlukan sesuai peraturan perundang- undangan.
66. c.Pertanggungjawaban APBDesa Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
67. d.Pengawasan APBDesa Pelaksanaan pengawasan APBDesa dilakukan oleh:
68. a.Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;
69. b.Camat;
70. c.Badan Permusyawaratan Desa; dan
71. d.masyarakat Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Penyusunan Rancangan APBDesa
72. a.Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
73. b.Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
74. c.Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
  1. 3.Pembahasan dan Penetapan APBDesa
75. a.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama dalam musyawarah Desa;
76. b.Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
77. c.Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
  1. 4.Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
78. a.Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa
79. b.Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa
  1. 5.Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa
80. a.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
81. b.Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
82. c.Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 1) surat pengantar; 2) rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa; 3) peraturan Desa mengenai RKP Desa; 4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 7) berita acara hasil musyawarah BPD
83. d.Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
84. e.Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  1. 6.Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa
85. a.Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
86. b.Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
87. c.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
88. d.Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa;
89. e.Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Camat dan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  1. 7.Penyampaian informasi APBDesa
90. a.Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi;
91. b.Informasi mengenai APBDesa paling sedikit memuat: 1) APBDesa; 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 3) alamat pengaduan.
  1. 8.Perubahan APBDesa
92. a.Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi: 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
93. b.Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
94. c.Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti yang atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
  1. 9.Perubahan Penjabaran APBDesa
95. a.Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan apabila terjadi: 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan
96. b.Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa. V. HAL KHUSUS LAINNYA Hal-hal khusus lainnya dalam pengelolaan APBDesa Tahun 2025 antara lain:
  1. 1.Dalam rangka pemutakhiran data di Desa dapat menganggarkan biaya updating data;
  2. 2.Penganggaran untuk pengisian perangkat desa;
  3. 3.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2025;
  4. 4.Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa mengganggarkan kegiatan pendampingan berupa kegiatan fisik maupun non fisik;
  5. 5.Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan berupa uang operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
  6. 6.Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  7. 7.Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
  8. 8.Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana yang berskala Desa dengan menggunakan jenis belanja tak terduga yang anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci tidak dapat berupa uang melainkan berupa kegiatan atau barang, dikecualikan dalam pelaksanaan jenis belanja tak terduga karena bencana nasional yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Desa diperkenankan memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang;
  9. 9.Pengelolaan Keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
  10. 10.Ketentuan pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa:
97. a.Penyertaan Modal Desa untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama, dengan indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi: 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama. 2) Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang memuat paling sedikit: a) jumlah modal yang disertakan; b) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan; dan c) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa/BUM Desa Bersama secara kelembagaan. 3) Adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, keuntungan BUM Desa/BUM Desa Bersama, mekanisme pengembalian modal, dan jangka waktu penyertaan modal.
98. b.Pengadaan dana cadangan dianggarkan dengan berpedoman: 1) Peraturan Desa tentang pengadaan dana cadangan, dengan ketentuan: a) menyebutkan tujuan dan kegunaan dana cadangan; b) jumlah anggaran, sumber pendanaan dan jangka waktu; c) menyebutkan bank negara sebagai rekening dana cadangan; d) pemanfaatan dana cadangan; dan e) penatausahaan dan pertanggungjawaban. 2) Sumber dana cadangan tidak boleh dianggarkan dari dana transfer pemerintah yang masuk ke Desa. 3) Dana cadangan dianggarkan dalam masa periode pemerintah Kepala Desa. 4) Dana cadangan digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran APBDesa.
  1. 11.Pemerintah Desa wajib mempublikasikan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa, yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat Desa. Pemerintah Desa dalam mempublikasikan pertanggungjawaban APBDesa melalui media sosial dan website Desa menyertakan foto kegiatan fisik 0% (nol per seratus) dan 100% (seratus per seratus). Sarana publikasi dapat dilakukan melalui:
99. a.baliho;
100. b.papan informasi Desa;
101. c.papan nama kegiatan;
102. d.media elektronik;
103. e.media cetak;
104. f.media sosial;
105. g.website Desa;
106. h.selebaran (leaflet);
107. i.pengeras suara di ruang publik; dan/atau
108. j.media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. Pj. BUPATI TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018