DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
7.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50), diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.050.309.039.130,00 (dua triliun lima puluh miliar tiga ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.418.634.896,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak reklame sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. b.pajak air tanah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. c.pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
4. d.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah);
5. e.pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp28.680.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
6. f.opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp44.057.530.355,00 (empat puluh empat miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); dan
7. g.opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp17.821.104.541,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp198.471.211.768,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum sebesar Rp193.639.693.768,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah); 4
2. b.retribusi jasa usaha sebesar Rp3.131.518.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah); dan
3. c.retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp21.298.004.241,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp53.337.154.288,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp3.865.908.200,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
2. b.jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
3. c.pendapatan bunga sebesar Rp5.406.164.200,00 (lima miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. f.pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
7. g.pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
8. h.pendapatan BLUD sebesar Rp42.273.583.288,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). 5
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.638.784.033.937,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.557.469.704.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.557.469.704.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.dana insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.898.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.002.280.000,00 (sembilan miliar dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.200.387.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 6
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp845.234.730.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp384.133.687.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.125.338.095.218,00 (dua triliun seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.596.465.007.614,02 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah nol dua sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp976.984.308.684,37 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh tujuh sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp490.114.155.029,65 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.467.412.900,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah). 7
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp3.899.131.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp976.984.308.684,37 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.632.269.893,37 (enam ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.199.993.168,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.162.041.311,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp824.494.312,00 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). 8
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp46.312.250.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp490.114.155.029,65 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belana perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.354.834.306,15 (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah lima belas sen).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.600.895.802,50 (seratus enam puluh miliar enam ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah lima puluh sen).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.266.130.664,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp31.679.436.492,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.390.865.700,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). 9
(7)Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.197.387.459,00 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp139.624.604.606,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam rupiah).

9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp133.570.580.729,98 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal bangunan dan gedung;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.172.009.727,98 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.570.671.400,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.760.754.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.971.395.602,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.750.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 10

10.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp63.172.009.727,98 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat besar;
2. b.belanja modal alat angkutan;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.belanja modal alat pertanian;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.belanja modal alat laboratorium;
9. i.belanja modal komputer;
10. j.belanja modal alat keselamatan kerja;
11. k.belanja modal rambu-rambu;
12. l.belanja modal peralatan olahraga;
13. m.belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
14. n.belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(2)Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp4.721.936.500,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.851.019.998,98 (lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen).
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.558.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.143.800,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.568.541.100,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah).
(7)Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.022.977.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 11
(8)Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.497.763.726,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
(9)Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.959.514.774,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i direncanakan sebesar Rp4.089.840.440,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
(11)Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp157.250.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(12)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.344.847.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(13)Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
(14)Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.333.616.939,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(15)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.208.800.450,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).

11.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…