DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah, Ketentuan Lampiran III diubah, Ketentuan Lampiran V diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
7.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 17); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.999.866.507.130,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.418.634.896,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak reklame sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. b.pajak air tanah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. c.pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
4. d.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah); 4
5. e.pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp28.680.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
6. f.opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp44.057.530.355,00 (empat puluh empat miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); dan
7. g.opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp17.821.104.541,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)direncanakan sebesar Rp198.471.211.768,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum sebesar Rp193.639.693.768,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
2. b.retribusi jasa usaha sebesar Rp3.131.518.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah); dan
3. c.retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp21.298.004.241,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp53.337.154.288,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp3.865.908.200,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
2. b.jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
3. c.pendapatan bunga sebesar Rp5.406.164.200,00 (lima miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah); 5
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. f.pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
7. g.pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
8. h.pendapatan BLUD sebesar Rp42.273.583.288,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.588.341.501.937,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.497.343.172.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.998.329.937,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.497.343.172.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.dana insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus. 6
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.898.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.002.280.000,00 (sembilan miliar dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.200.387.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp826.265.502.000,00 (delapan ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah).
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp342.976.383.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp90.998.329.937,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.684.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.074.895.563.218,00 (dua triliun tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas: 7

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 7.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.582.653.768.249,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp975.022.717.529,20 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp496.577.966.819,80 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh sen).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.153.952.900,00 (seratus tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.899.131.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

8.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)direncanakan sebesar Rp975.022.717.529,20 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 8
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.918.488.738,20 (enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.452.183.168,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.162.041.311,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp824.494.312,00 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.812.250.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp496.577.966.819,80 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOS; 9
7. g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.737.093.697,30 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh sen).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.103.396.282,50 (seratus lima puluh delapan miliar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.199.173.467,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp15.470.355.227,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.238.415.700,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.752.870.840,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.122.057.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp149.954.604.606,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam rupiah).

10.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(4)direncanakan sebesar Rp107.153.952.900,00 (seratus tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; 10
2. b.belanja hibah dana BOS;
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
4. d.belanja hibah dana BOSP.
(2)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.437.637.900,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
(3)Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp14.296.030.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).
(4)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.596.885.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(5)Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp16.823.400.000,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…