DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pelaksanaan Sistem Transaksi Nontunai, Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan keuangan desa yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara online dan dapat memastikan semua pengeluaran dan pemasukan tercatat secara elektronik, perlu diterapkan sistem transaksi nontunai pada pemerintah desa;
c.bahwa untuk memberikan pedoman pengaturan terkait transaksi nontunai pada pemerintah desa, perlu disusun suatu regulasi dalam bentuk peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 137 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 137);
9.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14.Belanja Desa yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam rekening pada Bank Pemerintah yang ditetapkan.
17.Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintah Desa.
18.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
19.Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara nontunai.
20.Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah kegiatan dalam melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi system keamanan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan sistem Transaksi Nontunai di Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penerimaan/Pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, efisien, aman, transparan dan akuntabel serta meminimalisir potensi penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.asas pelaksanaan sistem Transaksi Nontunai;
b.pelaksanaan Transaksi Nontunai;
c.pembinaan dan pengawasan; dan
d.sanksi administratif;

BAB II

ASAS PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 5

(1)Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasar asas:
1. a.efisiensi;
2. b.keamanan; dan
3. c.manfaat.
(2)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu sistem Transaksi Nontunai dalam Penerimaan/Pengeluaran APB Desa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
(3)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu sistem Penerimaan/Pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan APB Desa.
(4)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu sistem Penerimaan/Pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan/Pengeluaran APB Desa.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 6

Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APB Desa diterapkan pada:

a.Pendapatan Desa;
b.Belanja Desa; dan
c.Pembiayaan Desa.

Pasal 7

(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa, terdiri atas:
1. a.pendapatan asli Desa;
2. b.transfer; dan
3. c.pendapatan lain.
(2)Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
1. a.hasil usaha;
2. b.hasil aset;
3. c.swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
4. d.pendapatan asli Desa lain.
(3)Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
(4)Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(5)Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang.
(6)Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d antara lain hasil pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis:
1. a.dana Desa;
2. b.bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
3. c.alokasi dana Desa;
4. d.bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
5. e.bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a.penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
b.penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c.penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d.koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e.bunga bank; dan
f.pendapatan lain Desa yang sah.

Pasal 10

(1)Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
(2)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…