DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, penghapusan huruf d Pasal 7, perubahan Pasal 14.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 115) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5.Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6.Penerima manfaat adalah masyarakat di Daerah yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan, orang dengan HIV-AIDS, penghuni panti sosial, penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan wanita di Daerah.
7.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, prevetif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9.Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
10.Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11.Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun khusus dan dilaksanakan pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan berdasarkan rujukan berjenjang.
12.Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari.
13.Rawat inap tingkat lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun khusus dan dilaksanakan pada Rumah Sakit yang kerja sama dengan Dinas Kesehatan berdasarkan rujukan berjenjang.
14.Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan di bayarkan oleh Dinas kesehatan lewat rekening Rumah Sakit.
15.Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang kerja sama dengan Dinas Kesehatan berdasarkan rujukan berjenjang.
16.Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan rawat inap dilaksanakan di kelas III (tiga) Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan besaran tarif mengacu pada tarif yang berlaku di Pemberi Pelayanan Kesehatan.
17.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
19.Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
20.Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan perawatan kelas III manfaat pelayanan di ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.
21.Peserta Aktif adalah Peserta yang telah membayar Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Daerah.
23.Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut KIPI adalah suatu kejadian sakit yang terjadi setelah menerima imunisasi yang diduga disebabkan oleh imunisasi.
24.Pasca Bencana adalah kejadian yang terjadi setelah adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26.Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari- hari.
27.Inspeksi Visual Acetat yang selanjutnya disebut IVA merupakan cara pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin.
28.Krioterapi adalah metode untuk membekukan servik yang terdapat lesi pra kanker pada suhu yang sangat dingin baik menggunakan CO2 terkompresi atau NO2 sebagai pendingin, sehingga sel-sel pada area tersebut mati dan luruh dan selanjutnya akan tumbuh se-sel baru yang sehat.
29.Penanggulangan krisis kesehatan adalah Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif, bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metoda krioterapi kepada wanita di Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan, meliputi:
1. a.membantu PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metode krioterapi pada wanita di Daerah;
2. b.membayarkan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
3. c.membayarkan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif sesuai dengan wilayah daerah tempat Peserta terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dilaksanakan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:
1. a.Tujuan umum adalah meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah; dan
2. b.Tujuan khusus adalah
  1. 1.memberikan bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metode krioterapi kepada wanita di Daerah;
  2. 2.memberikan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  3. 3.memberikan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif sesuai dengan wilayah daerah tempat Peserta terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
  4. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan kegiatan pembayaran iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b.bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif; dan
c.bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metoda krioterapi kepada wanita di Daerah.
1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sasaran Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.orang dengan HIV-AIDS yang sudah open status;
2. b.penghuni panti sosial; dan
3. c.masyarakat Temanggung yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang kepesertaanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Sasaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri adalah masyarakat Temanggung yang menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif sesuai dengan wilayah daerah tempat Peserta terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(3)Sasaran bantuan perawatan/pengobatan penanggulangan krisis kesehatan, meliputi:
1. a.PGOT termasuk pemulasaran jenazah;
2. b.KIPI;
3. c.korban pasca bencana/KLB;
4. d.penderita gizi buruk;
5. e.wanita di Daerah yang membutuhkan pemeriksaan IVA dan pengobatan krioterapi;
6. f.dihapus;
7. g.dihapus; dan
8. h.kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati.
(4)Sasaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan bantuan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial.

5.Ketentuan huruf d Pasal 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah:

a.besarnya bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatan krioterapi mengacu pada peraturan yang berlaku tentang tarif pelayanan kesehatan di Daerah;
b.besarnya bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIPI, korban pasca bencana/KLB dan penderita gizi buruk, diberikan 100% (seratus persen) untuk biaya pelayanan di kelas 3;
c.besarnya bantuan pemulasaran jenazah bagi PGOT mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d.dihapus.
1. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penyaluran dana bantuan pelayanan kesehatan bagi PGOT, pasien KIPI, korban pasca bencana/KLB, penderita Gizi Buruk dan bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metoda krioterapi kepada wanita di daerah melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan kwitansi tagihan bermeterai melalui rekening Puskesmas atau Rumah Sakit;
(2)Penyaluran dana Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi tagihan bermeterai melalui rekening BPJS; dan
(3)Penyaluran dana Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan kwitansi tagihan bermeterai melalui rekening BPJS. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 28 April 2025 BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN Diundangkan di Temanggung pada tanggal 28 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 23 ..

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…