DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan, Pemanfaatan Rusunawa, Kewajiban dan Larangan, Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan, Pemeliharaan dan Perawatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 160); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
7.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsinya sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
8.Pengelola Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
9.Sewa adalah pemanfaatan unit hunian dan/atau satuan unit bukan hunian oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang sesuai ketentuan Tarif Retribusi Sewa.
10.Penghuni adalah orang yang menempati unit hunian Rusunawa dengan ketentuan persewaan.
11.Tarif Retribusi Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas Sewa unit hunian dan/atau unit bukan hunian untuk jangka waktu tertentu.
12.Rekening Lainnya adalah rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
13.Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
14.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
16.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
17.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.pemanfaatan Rusunawa;
c.kewajiban dan larangan;
d.pengelolaan keuangan dan pelaporan;
e.pemeliharaan dan perawatan; dan
f.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Rusunawa berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
(3)Bupati melalui Sekretaris Daerah menetapkan status penggunaan barang pada Dinas untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rusunawa.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan umum dalam pengelolaan Rusunawa.

Pasal 4

(1)Kepala Dinas selaku Pengguna Barang bertugas melakukan pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian, serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Rusunawa sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rusunawa.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan Rusunawa;
2. b.menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan Rusunawa;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Rusunawa;
4. d.melaksanakan kegiatan teknis operasional Rusunawa;
5. e.melaksanakan penatausahaan Rusunawa;
6. f.melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas Rusunawa;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan Rusunawa; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Barang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMANFAATAN RUSUNAWA

Pasal 5

(1)Setiap penduduk Daerah yang sudah berkeluarga dan belum memiliki tempat tinggal, dapat memanfaatkan Rusunawa rumah tangga sebagai tempat hunian sementara.
(2)Rusunawa rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Rusunawa Kranggan I;
2. b.Rusunawa Kertosari;
3. c.Rusunawa Parakan Kauman;
4. d.Rusunawa Manggong; dan
5. e.Rusunawa Kranggan II.
(3)Setiap orang yang bekerja atau sedang menempuh pendidikan di wilayah Daerah, belum berkeluarga atau sudah pernah berkeluarga, dapat memanfaatkan Rusunawa lajang atau pekerja sebagai tempat hunian sementara.
(4)Rusunawa lajang atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Rusunawa Parakan Wetan.
(5)Sudah pernah berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan duda atau janda disebabkan cerai hidup atau cerai mati dan tidak membawa anak atau anggota keluarga lain.
(6)Setiap penduduk Daerah dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang akan memanfaatkan Rusunawa, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dilengkapi persyaratan dan menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Rusunawa.
(7)Perjanjian Pemanfaatan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) kali.

Pasal 6

(1)Persyaratan permohonan pemanfaatan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) sebagai berikut:
1. a.persyaratan permohonan pemanfaatan Rusunawa untuk rumah tangga; atau
2. b.persyaratan permohonan pemanfaatan Rusunawa untuk lajang atau pekerja.
(2)Persyaratan permohonan pemanfaatan Rusunawa untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan pasangan;
2. b.asli surat keterangan tinggal sementara bagi yang berstatus sebagai penduduk musiman;
3. c.fotokopi kartu keluarga, beranggotakan paling banyak 4 (empat) orang;
4. d.fotokopi buku nikah atau akta perceraian atau surat keterangan/akta kematian;
5. e.asli surat keterangan belum memiliki rumah dari pemerintah desa/kelurahan asal sesuai kartu tanda penduduk;
6. f.asli surat keterangan kerja dan/atau fotokopi bukti penghasilan/slip gaji dari perusahaan/instansi tempat bekerja untuk pekerja formal;
7. g.asli surat keterangan memiliki penghasilan dari pemerintah desa/kelurahan asal sesuai kartu tanda penduduk untuk pekerja informal;
8. h.asli formulir izin menghuni Rusunawa dari pemerintah desa/kelurahan Rusunawa setempat;
9. i.asli surat pernyataan yang menyatakan/menerangkan bahwa unit hunian Rusunawa akan dihuni oleh 1 (satu) keluarga pemohon sebagaimana yang tercantum dalam kartu keluarga;
10. j.pas foto terbaru pemohon berukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar; dan
11. k.meterai tempel 10.000 sejumlah 3 (tiga) lembar.
(3)Persyaratan permohonan pemanfaatan Rusunawa untuk lajang atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
2. b.berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
3. c.fotokopi kartu keluarga;
4. d.asli surat pengantar dari pemerintah desa/kelurahan asal sesuai kartu tanda penduduk;
5. e.asli surat keterangan dari lembaga/institusi pendidikan untuk pelajar/mahasiswa;
6. f.asli surat keterangan kerja dan/atau fotokopi bukti penghasilan/slip gaji dari perusahaan/instansi tempat bekerja untuk pekerja formal;
7. g.asli surat keterangan memiliki penghasilan dari pemerintah desa/kelurahan asal sesuai kartu tanda penduduk untuk pekerja informal;
8. h.asli formulir izin menghuni Rusunawa dari pemerintah desa/kelurahan Rusunawa setempat;
9. i.pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar; dan
10. j.meterai tempel 10.000 sejumlah 3 (tiga) lembar.
(4)Ketentuan mengenai keluarga pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i yaitu:
1. a.bapak;
2. b.ibu;
3. c.anak yang masih dalam satu kartu keluarga dan belum menikah;
4. d.cucu yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia; dan
5. e.tidak ada anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian

Pasal 7

Alur permohonan pemanfaatan Rusunawa sebagai berikut:

a.pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b.permohonan yang telah diterima melalui Dinas akan dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan oleh Pengelola Rusunawa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima Pengelola Rusunawa;
c.dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat dokumen yang tidak benar, maka Pengelola Rusunawa akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat;
d.dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, namun unit hunian belum tersedia atau penuh, maka Pengelola Rusunawa akan menetapkan daftar tunggu dan mengirimkan surat pemberitahuan;
e.dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, serta unit hunian tersedia, maka Pengelola Rusunawa akan mengirimkan surat undangan untuk penjelasan tata tertib dan Tarif Retribusi Sewa Rusunawa;
f.dalam hal penjelasan tata tertib dan Tarif Retribusi Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dipahami dan diterima oleh pemohon, maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian pemanfaatan Rusunawa dan surat pernyataan sewa;
g.pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan pembayaran Retribusi Sewa Rusunawa untuk 1 (satu) bulan saat masuk dan pembayaran jaminan penghunian sejumlah 2 (dua) kali Tarif Retribusi Sewa Rusunawa; dan
h.dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat dilakukan serah terima kunci dan masuk menjadi Penghuni.

Pasal 8

Dalam hal unit hunian Rusunawa tidak dapat ditempati yang disebabkan oleh kerusakan, Pengelola Rusunawa dapat memberikan kompensasi kepada Penghuni dengan menempatkan Penghuni pada unit hunian cadangan sampai dengan unit hunian yang ditempati selesai dilakukan perbaikan.

Pasal 9

(1)Penghuni yang memiliki keterbatasan fisik, hamil, dan/atau lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
(2)Tata cara pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Penghuni yang memiliki keterbatasan fisik/penyandang disabilitas/difabel harus menempati unit hunian khusus difabel pada lantai 1 (satu);
2. b.Penghuni yang sedang hamil berhak menempati unit hunian cadangan pada lantai 1 (satu) atau lantai 2 (dua), dan setelah melahirkan Penghuni harus pindah kembali ke unit hunian sebelumnya;
3. c.Penghuni yang sudah lanjut usia berhak dan dapat diprioritaskan untuk menempati unit hunian pada lantai 1 (satu) dan/atau lantai 2 (dua);
4. d.dalam hal unit hunian khusus difabel sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memadai terhadap jumlah difabel yang ada di Rusunawa, Pengelola Rusunawa harus menyediakan unit hunian cadangan khusus difabel pada lantai 1 (satu) atau lantai 2 (dua);
5. e.dalam hal unit hunian cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah terisi, Pengelola Rusunawa harus menyediakan unit hunian cadangan tambahan pada lantai 1 (satu) dan/atau lantai 2 (dua);
6. f.ketentuan lain mengenai pemberian perlakuan khusus yang diperlukan diatur oleh Pengelola Rusunawa.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Penghuni wajib:

a.mentaati peraturan, tata tertib Rusunawa dan menjaga ketertiban lingkungan;
b.mengikuti aturan kemampuan daya dukung yang ditetapkan oleh Pengelola Rusunawa;
c.berpartsipasi dalam memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan sarana umum;
d.membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
e.membayar biaya pemakaian air bersih dan retribusi sampah;
f.membayar retribusi Sewa Rusunawa yang telah ditetapkan;
g.membayar jaminan Sewa yang telah ditetapkan;
h.melaporkan kepada pihak Pengelola Rusunawa apabila mengetahui adanya kerusakan unit hunian maupum Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Rusunawa;
i.membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian Penghuni;
j.mengosongkan unit hunian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjanjian pemanfaatan Rusunawa dan surat pernyataan sewa berakhir atau setelah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian pemanfaatan Rusunawa dan surat pernyataan sewa sepihak;
k.berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
l.memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan;
m.melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Pengelola Rusunawa, baik tamu keluarga maupun bukan.

Pasal 11

Penghuni dilarang:

a.memindahtangankan/mengalihkan hak huni, serta meminjamkan dan menyewakan unit hunian kepada pihak lain dengan alasan apapun;
b.menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian;
c.menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha dan/atau gudang;
d.menyewa lebih dari 2 (dua) los atau petak unit bukan hunian untuk kegiatan ekonomi;
e.mengubah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rusunawa;
f.mengisi unit hunian melebihi ketentuan tata tertib;
g.memasukkan tamu lawan jenis ke dalam hunian bagi penghuni pasangan suami istri, tanpa keberadaan pasangannya (suami atau istri) dan tanpa sepengetahuan Pengelola Rusunawa;
h.memasukkan tamu lawan jenis ke dalam hunian bagi lajang dan duda atau janda, baik yang membawa anak atau anggota keluarga lain maupun yang tidak, tanpa sepengetahuan Pengelola Rusunawa;
i.berjudi dalam bentuk apapun, menjual/memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j.menjual, meminum dan/atau mengedarkan minuman beralkohol;
k.berbuat maksiat, serta melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, dan bau menyengat;
l.mengadakan pertemuan atau kegiatan untuk berbuat kriminal, terorisme dan politik, serta kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan;
m.memelihara dan melakukan ternak hewan jenis apapun;
n.memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori lingkungan Rusunawa, serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
o.membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi, kloset, dan saluran air lainnya yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
p.membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, termasuk membuang sesuatu dari lantai atas ke bawah;
q.menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
r.menyimpan dan menggunakan senjata api dan senjata tajam selain pisau dapur dan gunting;
s.meletakkan barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan;
t.mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
u.melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain dalam menghuni Rusunawa.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…