DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam: a. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026; b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah. Dokumen RKPD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a.penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;
b.penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan
c.penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I berisi pendahuluan;
b.bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
c.bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d.bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e.bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f.bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g.bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 4 Juli 2025 BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN Diundangkan di Temanggung pada tanggal 4 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 31 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI.................................................................................... i DAFTAR TABEL.............................................................................. vi DAFTAR GAMBAR .......................................................................... xxii BAB I PENDAHULUAN .................................................................... I-1 1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................ I-1 1.2 PROSES PENYUSUNAN ................................................................. I-2 1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..................................................... I-5 1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ................................................... I-7 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................. I-7 1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ................................................... I-8 BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ............................. II-1 2.1 KONDISI UMUM DAERAH ............................................................. II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................... II-1 2.1.1.1 Aspek Geografi ........................................................................ II-1 2.1.1.2 Kondisi Demografi................................................................... II-16 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............................................... II-25 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ........................................................... II-25 2.1.2.2 Struktur Ekonomi ................................................................... II-34 2.1.2.3 PDRB Perkapita ...................................................................... II-36 2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ...................................... II-39 2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan ................................................................ II-51 2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia ............................................... II-58 2.1.2.7 Ketimpangan .......................................................................... II-67 2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga ........................................... II-74 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................ II-75 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........................................................ II-75 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........................................................ II-163 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ................................................. II-253 2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ................................ II-285 2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ................................. II-297 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ii 2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .............................. II-313 2.1.3.7 Unsur Kewilayahan................................................................. II-319 2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum ................................................... II-326 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ........................................................... II-328 2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) ................................ II-342 2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah ....................................................................................... II-343 2.2 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ....................................................................................... II-346 2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama ............................................................. II-346 2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ............................................ II-351 2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ............................................ II-372 2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan .......................... II-397 2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ........ II-404 2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .......... II-408 2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ....... II-415 2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan .......................................... II-416 2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum ............................ II-422 2.2.10 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinera Penyelenggaraan Pemerin- tah Daerah................................................................................. II-423 2.2.11 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................... II-439 2.2.12 Evaluasi Kinerja Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ....................................................................................... II-440 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ....................................................................................... II-441 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah......................................... II-441 2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .......................... II-441 2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ................................................ II-441 2.3.2 Isu Strategis .............................................................................. II-461 2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. II-466 2.4.1 Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 di Daerah ................... II-466 2.4.2 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2025 ............................................................................... II-471 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 iii 2.5 INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH ............................ II-474 2.6 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG .... II-500 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH…………… III-1 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ......................................... III-1 3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional ................................. III-1 3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional ................... III-3 3.1.3 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah ............................................ III-5 3.1.4 Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.............. III-6 3.1.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung .......................... III-8 3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung.......... III-9 3.1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ III-10 3.1.6.2 Struktur Ekonomi .................................................................... III-12 3.1.6.3 PDRB Per Kapita ...................................................................... III-15 3.1.6.4 Inflasi ...................................................................................... III-16 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................... III-17 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................................ III-20 3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah ............................... III-28 3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah ..................................................................................... III-34 3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah .................. III-35 3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah ..................................................................................... III-35 3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga ............................................. III-36 3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah ........................................... III-36 3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah ........................ III-37 3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan........................................... III-37 3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .......................................... III-38 3.3 OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ........................................................................................ III-42 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ......... IV-1 4.1 VISI DAN MISI .............................................................................. IV-1 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ...................................... IV-7 4.2.1 Tujuan dan Sasaran .................................................................... IV-7 4.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan ....................................................... IV-11 4.3 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026………… IV-22 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 iv 4.3.1 Tema Pembangunan Tahun 2026 ................................................ IV-22 4.3.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ........................................... IV-24 4.4 DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH ......................... IV-117 4.4.1 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................................................ IV-117 4.4.2 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musren- bang RKPD 2026 .......................................................................... IV-122 4.4.3 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan ............................................................ IV-128 4.4.4 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung................................................. IV-131 4.4.5 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung........................................... IV-133 4.4.6 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusuta- maan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung ............................... IV-137 4.4.7 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim .............................................................. IV-139 4.4.8 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pari- wisata Super Prioritas Borobudur ................................................. IV-140 4.4.9 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2026 ....... IV-142 4.4.10 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2026 .................................................... IV-143 4.4.11 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta ......................................................... IV-145 4.4.12 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia ....................................... IV-146 4.4.13 Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah .................... IV-148 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................... V-1 5.1 RENCANA KERJA DAERAH ........................................................... V-1 5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)............................. V-2 5.1.2 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) ............... V-64 5.1.3 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah .............................. V-76 5.1.4 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Satu Data Indonesia ............................................ V-97 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 v 5.2 PENDANAAN DAERAH .................................................................. V-97 5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang ................................................................................. V-98 5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang ................................................................................. V-119 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...... VI-1 6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH ......................................... VI-1 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH ..................................................... VI-2 6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH ............... VI-11 BAB VII PENUTUP ......................................................................... VII-1 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 vi DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ......... II-2 Tabel 2.2 Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung.................. II-4 Tabel 2.3 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung .. II-5 Tabel 2.4 Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung II-7 Tabel 2.5 Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian ........................................................................ II-8 Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 II-8 Tabel 2.7 DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung.................. II-10 Tabel 2.8 Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan .... II-11 Tabel 2.9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..................................................................... II-16 Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 II-17 Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024 ................................................................................ II-19 Tabel 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ........ II-20 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-22 Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 II-23 Tabel 2.15 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2024 ........ II-24 Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2024 ................................................... II-25 Tabel 2.17 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-26 Tabel 2.18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 ............................................................ II-29 Tabel 2.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 .... II-30 Tabel 2.20 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ................................. II-33 Tabel 2.21 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan ................................................... II-34 Tabel 2.22 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-35 Tabel 2.23 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen) ........................ II-36 Tabel 2.24 Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 vii dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) ..... II-37 Tabel 2.25 Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-38 Tabel 2.26 Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan Rata- rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung ... II-38 Tabel 2.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya .................... II-42 Tabel 2.28 Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-43 Tabel 2.29 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelang- manggung Tahun 2020-2024 ........................................... II-43 Tabel 2.30 Perbandingan TPT Daerah dengan Target RKP Kewilaya- han .................................................................................. II-44 Tabel 2.31 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ............................................................ II-45 Tabel 2.32 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ....................................... II-46 Tabel 2.33 Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Pengang- gur selama 5 (lima) Tahun ................................................ II-48 Tabel 2.34 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung ............................................................. II-49 Tabel 2.35 Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ................................. II-50 Tabel 2.36 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2020-2024 .................................. II-50 Tabel 2.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Ke- miskinan) dengan Target RKPD ........................................ II-53 Tabel 2.38 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan ............................................................. II-54 Tabel 2.39 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capai- an Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ........................... II-54 Tabel 2.40 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-54 Tabel 2.41 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional ... II-55 Tabel 2.42 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 .............................................. II-56 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 viii Tabel 2.43 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional .................. II-57 Tabel 2.44 Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capaian Nasional Tahun 2020-2024………………………………......... II-57 Tabel 2.45 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Perbandingan Perubahan Indeks Kedalaman Kemis- kinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelang- manggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ............................................................ II-58 Tabel 2.46 Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024 ............................ II-60 Tabel 2.47 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-61 Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran per Kapita Daerah dengan Target RKPD ............................................................................... II-62 Tabel 2.49 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya ................................ II-63 Tabel 2.50 Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Ra- ta Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmang- gung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024......... II-63 Tabel 2.51 Perbandingan AHH dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-64 Tabel 2.52 Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ....................................... II-65 Tabel 2.53 Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-65 Tabel 2.54 Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ........................... II-66 Tabel 2.55 Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-67 Tabel 2.56 Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ....................................... II-67 Tabel 2.57 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............ II-68 Tabel 2.58 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024…………………………………………………………… II-69 Tabel 2.59 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024………………………………………………….. II-71 Tabel 2.60 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya………………………………………………………….. II-71 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ix Tabel 2.61 Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbu- han Ekonomi dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 II-70 Tabel 2.62 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024…………………….. II-73 Tabel 2.63 Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024………………… II-73 Tabel 2.64 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2020-2024………… II-74 Tabel 2.65 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini…………… II-75 Tabel 2.66 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung………………………………………………………… II-76 Tabel 2.67 Indek Pembangunan Olahraga…………………………………. II-77 Tabel 2.68 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupa- ten Temanggung Tahun 2020-2024 .................................. II-82 Tabel 2.69 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupa- ten Temanggung Tahun 2020-2024 .................................. II-83 Tabel 2.70 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-83 Tabel 2.71 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-84 Tabel 2.72 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kabupa- Ten Temanggung Tahun 2020-2024 ................................. II-90 Tabel 2.73 Rasio Guru/Siswa PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-97 Tabel 2.74 Rasio Guru/Siswa SD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-98 Tabel 2.75 Rasio Guru/Siswa SMP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-99 Tabel 2.76 Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 .................. II-100 Tabel 2.77 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-101 Tabel 2.78 Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-102 Tabel 2.79 Gambaran Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-107 Tabel 2.80 Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-110 Tabel 2.81 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Keseha- Tan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 x 2020-2024 ....................................................................... II-111 Tabel 2.82 Angka Kematian Bayi di Kaupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-112 Tabel 2.83 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-113 Tabel 2.84 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-114 Tabel 2.85 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-115 Tabel 2.86 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung .................................................................... II-116 Tabel 2.87 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-117 Tabel 2.88 Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-119 Tabel 2.89 Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Menda- Patkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-120 Tabel 2.90 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-121 Tabel 2.91 Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-122 Tabel 2.92 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.................. II-123 Tabel 2.93 Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-128 Tabel 2.94 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerja- An Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-128 Tabel 2.95 Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2024 ...................... II-130 Tabel 2.96 Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...... II-131 Tabel 2.97 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020-2024 ............................................ II-132 Tabel 2.98 Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-132 Tabel 2.99 Persentase Trotoar Kondisi Baik di Kabupaten Temang- Gung Tahun 2020-2024 ................................................... II-133 Tabel 2.100 Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ...... II-134 Tabel 2.101 Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Temanggung Tahun 2024 ................................................. II-134 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xi Tabel 2.102 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-137 Tabel 2.103 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-138 Tabel 2.104 Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Temanggung Berda- Sarkan Fungsinya ............................................................ II-138 Tabel 2.105 Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Lebar Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .............. II-139 Tabel 2.106 Persentase Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-140 Tabel 2.107 Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-141 Tabel 2.108 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ... II-142 Tabel 2.109 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Peruma- Han Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-143 Tabel 2.110 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-146 Tabel 2.111 Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-147 Tabel 2.112 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-148 Tabel 2.113 Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....... II-149 Tabel 2.114 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-151 Tabel 2.115 Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-152 Tabel 2.116 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-153 Tabel 2.117 Gambaran Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-154 Tabel 2.118 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-156 Tabel 2.119 Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..................................................................... II-157 Tabel 2.120 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .................... II-163 Tabel 2.121 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .......................................................... II-168 Tabel 2.122 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .................... II-168 Tabel 2.123 Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xii Tahun 2020 – 2024 .......................................................... II-170 Tabel 2.124 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ...... II-171 Tabel 2.125 Perusahaan yang Memenuhi Kewajiban dalam Memberikan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..................................................................... II-174 Tabel 2.126 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2020 – 2024 ................................. II-175 Tabel 2.127 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .......................................................... II-177 Tabel 2.128 Gambaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..................................... II-179 Tabel 2.129 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-183 Tabel 2.130 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-184 Tabel 2.131 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.......... II-185 Tabel 2.132 Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 II-189 Tabel 2.133 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-192 Tabel 2.134 Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-193 Tabel 2.135 Persentase RTH Publik Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020-2024 .......................................... II-199 Tabel 2.136 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020-2024 ............. II-202 Tabel 2.137 Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-202 Tabel 2.138 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengo- Lahan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-203 Tabel 2.139 Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-205 Tabel 2.140 Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-206 Tabel 2.141 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..................................... II-207 Tabel 2.142 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .................... II-209 Tabel 2.143 Persentase Kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-209 Tabel 2.144 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-210 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xiii Tabel 2.145 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-212 Tabel 2.146 Gambaran Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pem- Berdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-213 Tabel 2.147 Total Fertility Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-219 Tabel 2.148 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-219 Tabel 2.149 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-219 Tabel 2.150 Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) Kabupaten Temangugng Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-220 Tabel 2.151 Persentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Tahun 2020-2024 ............................................................ II-222 Tabel 2.152 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.................. II-224 Tabel 2.153 Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 . II-229 Tabel 2.154 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-230 Tabel 2.155 Ineks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-230 Tabel 2.156 Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-231 Tabel 2.157 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 II-232 Tabel 2.158 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-235 Tabel 2.159 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-236 Tabel 2.160 Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-237 Tabel 2.161 Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-241 Tabel 2.162 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-243 Tabel 2.163 Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-244 Tabel 2.164 Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-245 Tabel 2.165 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-247 Tabel 2.166 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-247 Tabel 2.167 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-248 Tabel 2.168 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xiv Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-249 Tabel 2.169 Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-251 Tabel 2.170 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-251 Tabel 2.171 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-254 Tabel 2.172 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-257 Tabel 2.173 Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-259 Tabel 2.174 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-259 Tabel 2.175 Produktivitas Padi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-260 Tabel 2.176 Produktivitas Jagung di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-261 Tabel 2.177 Produktivitas Bawa Putih di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-262 Tabel 2.178 Produktivitas Bawang Merah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-263 Tabel 2.179 Produktivitas Cabe Rawit di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-263 Tabel 2.180 Produktivitas Cabe Keriting di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-264 Tabel 2.181 Produktivitas Tembakau di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-265 Tabel 2.182 Produktivitas Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-266 Tabel 2.183 Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-266 Tabel 2.184 Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-276 Tabel 2.185 Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .... II-278 Tabel 2.186 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-278 Tabel 2.187 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-280 Tabel 2.188 Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temang- Gung Tahun 2020-2024 ................................................... II-281 Tabel 2.189 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-284 Tabel 2.190 Gambaran Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-287 Tabel 2.191 Gambaran Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-295 Tabel 2.192 Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-297 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xv Tabel 2.193 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-299 Tabel 2.194 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-299 Tabel 2.195 Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-300 Tabel 2.196 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-300 Tabel 2.197 Proporsi Besaran SiLPA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............................................................ II-304 Tabel 2.198 Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-305 Tabel 2.199 Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-306 Tabel 2.200 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-307 Tabel 2.201 Gambaran Indikator Kinerja unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-308 Tabel 2.202 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-309 Tabel 2.203 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-310 Tabel 2.204 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ....................................................................... II-312 Tabel 2.205 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ............ II-313 Tabel 2.206 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ........................................ II-313 Tabel 2.207 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-314 Tabel 2.208 Gambaran Indikator Kinerja pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ...................... II-317 Tabel 2.209 Gambaran Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2020-2024 ............................................................ II-318 Tabel 2.210 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tahun 2020-2024 .......................................... II-319 Tabel 2.211 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penangan Laporan Kejadian, Gangguan KKamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan Tahun 2020-2024 .......................................... II-320 Tabel 2.212 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Tahun 2020-2024 .............................. II-321 Tabel 2.213 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDesa Tepat Waktu Tahun 2020-2024 . II-322 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xvi Tabel 2.214 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2020-2024 . II-323 Tabel 2.215 Gambaran Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.................. II-324 Tabel 2.216 Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ....................................... II-326 Tabel 2.217 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ....................................... II-327 Tabel 2.218 Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ....................................... II-329 Tabel 2.219 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ....... II-330 Tabel 2.220 Luas Wilayah Industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ................................................................................ II-331 Tabel 2.221 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum ....... II-332 Tabel 2.222 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020–2024 ................................ II-333 Tabel 2.223 Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ............................................................ II-334 Tabel 2.224 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ...................... II-335 Tabel 2.225 Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ....................................... II-337 Tabel 2.226 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ....................................... II-338 Tabel 2.227 Nilai Domain dan Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..................................................................... II-341 Tabel 2.228 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................ II-344 Tabel 2.229 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama ......................... II-344 Tabel 2.230 Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 ................................................................................ II-347 Tabel 2.231 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..................................................................... II-349 Tabel 2.232 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 .................................................... II-355 Tabel 2.333 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 .................................................... II-355 Tabel 2.234 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ......... II-358 Tabel 2.335 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ......... II-359 Tabel 2.236 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ........ II-360 Tabel 2.237 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ........ II-360 Tabel 2.238 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ............................. II-362 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xvii Tabel 2.239 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ............................. II-363 Tabel 2.240 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 BPBD ................... II-365 Tabel 2.241 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2024 ................. II-365 Tabel 2.242 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 ........................................................... II-367 Tabel 2.243 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 ........................................................... II-367 Tabel 2.244 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ................................................ II-370 Tabel 2.245 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ................................................ II-370 Tabel 2.246 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 . II-372 Tabel 2.247 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 . II-372 Tabel 2.248 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 ......................................................... II-374 Tabel 2.249 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 ......................................................... II-374 Tabel 2.250 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024 ................................................... II-375 Tabel 2.251 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 ........................................ II-375 Tabel 2.252 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 ................................................................................ II-377 Tabel 2.253 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 ................................................................................ II-378 Tabel 2.254 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ........... II-379 Tabel 2.255 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ........... II-379 Tabel 2.256 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ................................................................................ II-381 Tabel 2.257 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ................................................................................ II-381 Tabel 2.258 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024................................................ II-383 Tabel 2.259 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024................................................ II-383 Tabel 2.260 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xviii Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ........................ II-384 Tabel 2.261 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ........................ II-385 Tabel 2.262 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ........... II-386 Tabel 2.263 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ........... II-386 Tabel 2.264 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 ........................................ II-388 Tabel 2.265 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 ........................................ II-388 Tabel 2.266 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024................................... II-389 Tabel 2.267 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024................................... II-390 Tabel 2.268 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024 ..................................................................... II-391 Tabel 2.269 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2024 ..................................................................... II-391 Tabel 2.270 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024...................................... II-392 Tabel 2.271 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024...................................... II-392 Tabel 2.272 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 ............................................... II-393 Tabel 2.273 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 ............................................... II-394 Tabel 2.274 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 ..................................................... II-394 Tabel 2.275 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 ..................................................... II-395 Tabel 2.276 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ................... II-396 Tabel 2.277 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ................... II-396 Tabel 2.278 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 .................................................... II-397 Tabel 2.279 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 .................................................... II-397 Tabel 2.280 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024...................................................... II-398 Tabel 2.281 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024...................................................... II-398 Tabel 2.282 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024 ..................................... II-400 Tabel 2.283 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024 ..................................... II-400 Tabel 2.284 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ............................................... II-401 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xix Tabel 2.285 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ............................................... II-402 Tabel 2.286 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ..................................................................... II-403 Tabel 2.287 Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ..................................................................... II-403 Tabel 2.288 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..................................................................... II-405 Tabel 2.289 Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..................................................................... II-406 Tabel 2.290 Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 .......................... II-407 Tabel 2.291 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2024 ..................................................... II-408 Tabel 2.292 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2024 ................................................ II-410 Tabel 2.293 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 ............................. II-411 Tabel 2.294 Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 II-412 Tabel 2.295 Capaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 II-412 Tabel 2.296 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 ..................................................................... II-413 Tabel 2.297 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2024 ..................................................................... II-414 Tabel 2.298 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024 ................................................................................ II-420 Tabel 2.299 Rata-rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja Sasaran............................................................................ II-423 Tabel 2.300 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .................................................. II-424 Tabel 2.301 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .................................................. II-426 Tabel 2.302 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ................................................. II-427 Tabel 2.303 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ................................................. II-428 Tabel 2.304 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan ............................... II-430 Tabel 2.305 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xx Program Urusan Pemerintahan Pilihan ............................. II-430 Tabel 2.306 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur pendukung urusan pemerintahan .............. II-431 Tabel 2.307 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur pendukung urusan pemerintahan............ II-432 Tabel 2.308 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ............... II-433 Tabel 2.309 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ............ II-433 Tabel 2.310 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan............. II-434 Tabel 2.311 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .......... II-435 Tabel 2.312 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pemerintahan Umum ................................. II-435 Tabel 2.313 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum ............................... II-435 Tabel 2.314 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Kewilayahan ......................................................... II-436 Tabel 2.315 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Kewilyahan......................................................... II-436 Tabel 2.316 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ................................................. II-437 Tabel 2.317 Capaian Indikator SDGs Tahun 2024 ............................... II-438 Tabel 2.318 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan Nasional ....................... II-464 Tabel 2.319 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru di Daerah dengan Nasional ........................................................................... II-464 Tabel 2.320 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi di Daerah dengan Nasional ............................................................... II-466 Tabel 2.321 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas di Daerah dengan Nasional .......... II-466 Tabel 2.322 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxi Tambah di Dalam Negeri pada Nasional dan Daerah ........ II-468 Tabel 2.323 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan di Nasional dan Daerah ........ II-468 Tabel 2.324 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan di Nasional dan Daerah ...................................................................... II-468 Tabel 2.325 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur di Nasional dan Daerah ............................................................................. II-469 Tabel 2.326 Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Eko- nomi Berbasis Potensi Lokal ............................................. II-470 Tabel 2.327 Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemis- kinan ............................................................................... II-471 Tabel 2.328 Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sum- ber Daya Berkualitas ........................................................ II-471 Tabel 2.329 Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2024 ................................................................................ II-475 Tabel 2.330 Krenova dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabu- paten Temanggung 2024 .................................................. II-476 Tabel 2.331 Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024 ..................................... II-498 Tabel 2.332 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ..................................................................... II-498 Tabel 2.333 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ..................................................................... II-500 Tabel 2.334 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ..................................................................... II-502 Tabel 2.335 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ..................................................................... II-503 Tabel 2.336 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ..................................................................... II-507 Tabel 2.337 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..................................................................... II-513 Tabel 3.1 Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026 III-5 Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 ..................................................................... III-7 Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Eko- mi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2026 ............................................................ III-11 Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2020-2024 ............................................................ III-12 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxii Tabel 3.5 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Te- Manggung Tahun 2020-2024 ........................................... III-15 Tabel 3.6 Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasio- nal ................................................................................... III-16 Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan 2020-2025, dan Proyeksi Pendapatan 2026 Kabupaten Temanggung ....................... III-24 Tabel 3.8 Target dan Realisasi Tahun 2022 - 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung .................................................................... III-33 Tabel 3.9 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah ....... III-34 Tabel 3.10 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah ......... III-35 Tabel 3.11 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah ...... III-36 Tabel 3.12 Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah ............................................................................. III-36 Tabel 3.13 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja............................................................................. III-37 Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung .... III-40 Tabel 4.1 Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ....................................................................... IV-4 Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangu- nan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ............ IV-10 Tabel 4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030 ............................................................ IV-13 Tabel 4.4 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temang- gung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ................................................. IV-21 Tabel 4.5 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ............ IV-22 Tabel 4.6 Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ............................... IV-24 Tabel 4.7 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ............................... IV-34 Tabel 4.8 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 ............................................ IV-50 Tabel 4.9 Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKPD 2026 ................ IV-54 Tabel 4.10 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029 ................................. IV-65 Tabel 4.11 Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional ............................................... IV-67 Tabel 4.12 Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pro- gram Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxiii 2026 ................................................................................ IV-83 Tabel 4.13 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2026 ................................................................................ IV-92 Tabel 4.14 Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur.... IV-101 Tabel 4.15 Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV-118 Tabel 4.16 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung 2026 ............ IV-123 Tabel 4.17 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan ........... IV-129 Tabel 4.18 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting ................................... IV-132 Tabel 4.19 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 ...... IV-133 Tabel 4.20 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..................................................................... IV-137 Tabel 4.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ........................................... IV-140 Tabel 4.22 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destina- si Pariwisata Super Prioritas Borobudur ........................... IV-141 Tabel 4.23 Usulan Progra,/Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lo- Kasi Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Pre- Siden Nomor 79 Tahun 2019 ............................................ IV-142 Tabel 4.24 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Imple- mentasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 .......... IV-143 Tabel 4.25 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pemba- ngunan Infrastruktur ....................................................... IV-144 Tabel 4.26 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Imple- mentasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta ............................... IV-146 Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Arah Kebijakan da- lam RKP 2026 .................................................................. V-2 Tabel 5.2 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demo- krasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)................................ V-4 Tabel 5.3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keama- nan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Eko- nomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ............... V-8 Tabel 5.4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Pro- duksi melalui Peran Aktif Koperasi ................................... V-20 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxiv Tabel 5.5 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas .. V-24 Tabel 5.6 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri ......... V-34 Tabel 5.7 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemis- Kinan ............................................................................... V-40 Tabel 5.8 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe- Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan .... V-43 Tabel 5.9 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8 : Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur ........................... V-46 Tabel 5.10 Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terha- dap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2026 ......................................................... V-50 Tabel 5.11 Rekapitulasi dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ................................................. V-51 Tabel 5.12 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Penguatan Reformasi ....................................................... V-53 Table 5.13 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Pertumbuhan Ekonomi .................................................... V-59 Tabel 5.14 Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)……...................................................... V-64 Tabel 5.15 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2026 Daerah ...................................................... V-75 Tabel 5.16 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025 .......................................... V-75 Tabel 5.17 Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiski- nan .................................................................................. V-77 Tabel 5.18 Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025 ....................................................... V-81 Tabel 5.19 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxv Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusuta- maan Gender ................................................................... V-82 Tabel 5.20 Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah ............................................................................. V-87 Tabel 5.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penga- rusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung ......... V-88 Tabel 5.22 Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim............................................................... V-89 Tabel 5.23 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prio- ritas Borobudur Tahun 2026 ............................................ V-90 Tabel 5.24 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 . V-91 Tabel 5.25 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 ......................... V-92 Tabel 5.26 Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia ... V-93 Tabel 5.27 Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang .......... V-116 Tabel 5.28 Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program ................ V-118 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..................................................................... VI-1 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ................................................................................ VI-2 Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ................................................................................ VI-7 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxvi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Tahun 2025 ............................ I-2 Gambar 1.2 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 .................................................................. I-3 Gambar 1.3 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.. .. I-12 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung ...... II-2 Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung ...................... II-3 Gambar 2.3 Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung ..................... II-5 Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung .................... II-6 Gambar 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ............................................................................. II-9 Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung ..... II-11 Gambar 2.7 Peta Geologi Kabupaten Temanggung ........................... II-12 Gambar 2.8 Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temang- gung Tahun 2024 ......................................................... II-18 Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 .............. II-19 Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan atau Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ........................... II-20 Gambar 2.11 Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ................................................................ II-22 Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024……………………………… II-26 Gambar 2.13 Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Kabupaten Temanggung ............................................. II-30 Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ........................... II-31 Gambar 2.15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024……………………………………………………… II-33 Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 .................................................................... II-38 Gambar 2.17 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 ............. II-38 Gambar 2.18 Perbandingan TPT dengan Target RKPD Tahun 2020-2024……… .......................................................... II-40 Gambar 2.19 Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024…………………………………………………… ..... II-40 Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengemba- ngan Gelangmanggung Tahun 2020-2024……………….. II-42 Gambar 2.21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxvii Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024 .................................................................... II-43 Gambar 2.22 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temangung Tahun 2020-2024………………………………. II-46 Gambar 2.23 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024……………………… . II-47 Gambar 2.24 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupa- ten Temanggung dengan Capaian Nasional …………… .. II-49 Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024…. II-50 Gambar 2.26 Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024………………………............... …………………. II-53 Gambar 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 ...................... II-76 Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 II-77 Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 II-79 Gambar 2.30 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .................................................................. II-79 Gambar 2.31 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ........................... II-79 Gambar 2.32 Skor Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-83 Gambar 2.33 Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-84 Gambar 2.34 Skor Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........................................................ II-84 Gambar 2.35 Skor Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........................................................ II-85 Gambar 2.36 Satuan Pendidikan yang Telah Terakreditasi Minimal B pada Jenjang PAUD, SD, SMP, Maupun Pendidikan Nonformal Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 . II-86 Gambar 2.37 Angka Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ................................................................... II-99 Gambar 2.38 Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ................................................................... II-100 Gambar 2.39 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........ II-101 Gambar 2.40 Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-103 Gambar 2.41 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........................................................ II-104 Gambar 2.42 Persentase Anemia pada Ibu Hamil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-116 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxviii Gambar 2.43 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-122 Gambar 2.44 Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan STBM Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................. II-123 Gambar 2.45 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ................................................................... II-124 Gambar 2.46 Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .................................. II-164 Gambar 2.47 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ................ II-165 Gambar 2.48 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ................................................................... II-166 Gambar 2.49 TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ................................................................. II-172 Gambar 2.50 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-177 Gambar 2.51 Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ................................................................. II-178 Gambar 2.52 Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kab.Temanggung Tahun 2020-2024 ......................................................... II-190 Gambar 2.53 Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ................................................................. II-195 Gambar 2.54 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-196 Gambar 2.55 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-197 Gambar 2.56 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........................................................ II-217 Gambar 2.57 Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-223 Gambar 2.58 Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ................ II-226 Gambar 2.59 Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .................................. II-239 Gambar 2.60 Hasil Penilaian Mandiri Indek KAMI Tahun 2024 .......... II-245 Gambar 2.61 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ...................................................... II-254 Gambar 2.62 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ................................................................... II-258 Gambar 2.63 Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-269 Gambar 2.64 Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-270 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxix Gambar 2.65 Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................................... II-271 Gambar 2.66 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........................................................ II-272 Gambar 2.67 Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ................................................................. II-273 Gambar 2.68 Persentase Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .................................. II-274 Gambar 2.69 Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................. II-275 Gambar 2.70 Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................. II-276 Gambar 2.71 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................. II-277 Gambar 2.72 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ...... II-287 Gambar 2.73 Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ........................................................ II-299 Gambar 2.74 Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung 2020–2024 ... II-336 Gambar 2.75 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 .................. II-339 Gambar 2.76 Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian Pemerintah Dearah di Kabupaten Temanggung ................................................................. II-344 Gambar 2.77 Persentase Skala Penilaian Kinerja Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024............................................................... II-424 Gambar 2.78 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024 .................................................................. II-424 Gambar 2.79 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan II-425 Gambar 2.80 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Sasaran ........................................................................ II-426 Gambar 2.81 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .............................................. II-427 Gambar 2.82 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .............................................. II-428 Gambar 2.83 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .............................. II-430 Gambar 2.84 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .............................. II-431 Gambar 2.85 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan ............................ II-432 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 xxx Gambar 2.86 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Urusan Pemerintahan Pilihan ......................... II-433 Gambar 2.87 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan........ II-434 Gambar 2.88 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ........... II-435 Gambar 2.89 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ......... II-436 Gambar 3.1 Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 .................... III-13 Gambar 3.2 Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ................ III-14 Gambar 4.1 Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung ................................................................... IV-23 Gambar 4.2 Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan .................................................. IV-23 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP nasional. Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan terhadap rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom-up, serta holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2026 dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai dengan perencanaan partisipatif yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2026. Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dijelaskan pada gambar 1.1 berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-2 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Tahun 2026 1.2 PROSES PENYUSUNAN Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1.Rancangan Awal RKPD Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan September 2024. Rancangan awal RKPD Tahun 2026 berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.
2.Musrenbang RKPD di Kelurahan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di kelurahan dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2024. Peserta Musrenbang RKPD pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-3 Dalam rangka pemantauan pelaksanaan jalannya musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberian bobot penilaian terhadap beberapa aspek.
3.Musrenbang RKPD di Kecamatan Musrenbang RKPD di kecamatan berlangsung antara tanggal 20- 23 Januari 2025. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, dan perwakilan unsur pendidikan/akademisi. Sebagaimana Musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda juga mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberikan bobot penilaian terhadap beberapa aspek.
4.Forum Internal Perangkat Daerah Forum Internal Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 24- 28 Februari 2025 dengan peserta internal PD dan stakeholder terkait. Forum Internal Perangkat Daerah bertujuan untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mendiskusikan data dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah, dan menentukan lokasi kegiatan dan penerima manfaat baik kelompok dan/atau individu beserta Rencana Anggaran Biaya.
5.Forum Khusus dengan Perangkat Daerah Forum Khusus dengan Perangkat Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Februari 2025. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3 forum RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-4 yaitu forum khusus anak, forum penanggulangan kemiskinan dan stunting, dan forum ekonomi kreatif. Forum khusus ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan anak, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penyandang penyakit yang rentan penolakan sosial, pemerhati kemiskinan, komite ekonomi kreatif, PD dan stakeholder terkait. Tujuan Forum Khusus dengan Perangkat Daerah adalah untuk memberikan ruang khusus kepada kelompok masyarakat tertentu dalam menyampaikan usulan kebutuhannya.
6.Forum Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah (Forum PD) dilaksanakan pada 19 Maret
2025.Forum PD dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur. Forum PD diselenggarakan untuk menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan, mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah serta alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, dan mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7.Musrenbang RKPD di Kabupaten Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan pada 27 Maret
2025.Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu. Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan untuk menyampaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan, menyampaikan prioritas program dan kegiatan, menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-5 mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2026.
8.Penyusunan Rancangan RKPD pasca Musrenbang Tahapan pasca Musrenbang RKPD untuk memperbaiki rancangan RKPD dengan masukan dan saran yang ada juga untuk memberi kesempatan perangkat daerah untuk memastikan lokasi kegiatan yang direncanakan.
9.Reviu Inspektorat Dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. Reviu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Perencanaan Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung.
10.Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Hasil dari semua proses yang dilakukan kemudian dirangkum menjadi rancangan Akhir RKPD yang berisi narasi lengkap dari Rancangan Peraturan Bupati, pendahuluan sampai dengan penutup termasuk matriks rencana program dan kegiatan beserta anggarannya.
11.Fasilitasi RKPD dari Provinsi Jawa Tengah Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan harus mendapatkan asistensi/fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Minggu II Bulan Juni 2025 melalui Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi beserta kelengkapannya. Asistensi ini bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten.
12.Penetapan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada bulan Juli 2025. 1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah; RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-6
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-7 Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045.
18.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berpedoman pada dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-8 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 1.3 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan Dokumen RKPD dalam kaitannya dengan dokumen sektoral seperti SPM, SDGs, Reformasi Birokrasi dan dokumen sektoral lainnya juga dituangkan dalam penyajian capaian-capaian indikator SPM maupun indikator yang berhubungan dengan SDGs dan Reformasi Birokrasi. 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut.
1.Sebagai Pedoman penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026;
2.Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
3.Menjadi instrumen dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan 1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 I-9 BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-1
1.Posisi Astronomis Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak di antara 7032'14" - 7032'35" Lintang Selatan dan 110046'23" - 110 0 46'30" Bujur Timur.
2.Posisi Geografis Pada kondisi geografis menguraikan mengenai kondisi fisik Kabupaten Temanggung baik dari batas administrasi, aspek topografi, hidrologi, serta penggunaan lahan yang direpresentasikan secara spasial. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 86.483 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, dan Kecamatan Candiroto; 2) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, dan Kecamatan Pringsurat; 3) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Wonoboyo; 4) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Pringsurat. Peta wilayah administrasi Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.1. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-2 Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Desa Kelurahan Total RW RT RW RT RW RT 1 Bulu 4.528,08 19 0 84 302 0 0 84 302 2 Tembarak 2.456,95 13 0 67 224 0 0 67 224 3 Temanggung 3.223,04 6 19 20 87 119 541 139 628 4 Pringsurat 5.955,16 14 0 113 364 0 0 113 364 5 Kaloran 6.367,29 14 0 111 416 0 0 111 416 6 Kandangan 7.060,93 16 0 101 378 0 0 101 378 7 Kedu 3.714,43 14 0 108 424 0 0 108 424 8 Parakan 2.355,01 14 2 50 239 27 120 77 359 9 Ngadirejo 3.783,09 19 1 97 396 3 30 100 426 10 Jumo 3.095,19 13 0 60 273 0 0 60 273 11 Tretep 3.533,54 11 0 25 141 0 0 25 141 12 Candiroto 6.320,89 14 0 74 275 0 0 74 275 13 Kranggan 5.316,79 12 1 97 358 7 29 104 387 14 Tlogomulyo 2.644,79 12 0 47 156 0 0 47 156 15 Selopampang 2.240,04 12 0 46 128 0 0 46 128 16 Bansari 2.037,44 13 0 46 189 0 0 46 189 17 Kledung 3.704,70 13 0 38 160 0 0 38 160 18 Bejen 6.608,75 14 0 51 170 0 0 51 170 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-3 No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Desa Kelurahan Total RW RT RW RT RW RT 19 Wonoboyo 4.373,40 13 0 53 209 0 0 53 209 20 Gemawang 7.163,90 10 0 62 312 0 0 62 312 Jumlah 86.483.41 266 23 1.350 5.201 156 720 1.506 5.921 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.163,90 ha atau setara dengan 8,28% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037 ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.
3.Topografi / Kemiringan Lahan Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi dengan pola topografi secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, dibatasi oleh dua buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl) di bagian Selatan dan Barat. Bagian Utara Kabupaten Temanggung dibatasi oleh pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Kondisi topografi tersebut menciptakan wilayah Kabupaten Temanggung yang memiliki permukaan sangat beragam ditinjau dari ketinggian yang dapat dilihat pada gambar 2.2. Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-4 Perbedaan ketinggian yang sangat beragam menghasilkan variasi kelerengan di Kabupaten Temanggung yang diklasifikasikan menjadi lima kelas yaitu 0-8% (Datar), 8-15% (Landai), 15-25% (Agak curam), 25-40% (Curam), dan >40% (Sangat curam). Kondisi kelerengan pada setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung No KECAMATAN KELERENGAN TOTAL LUAS (Ha)> 40 % 0-2 % 15-40 % 2-15 % 1 Bansari 304,09 - 823,16 910,19 2.037,44 2 Bejen 669,28 18,87 4.137,20 1.783,41 6.608,75 3 Bulu 1.046,67 - 1.741,85 1.732,25 4.520,77 4 Candiroto 1.923,96 32,06 2.824,75 1.539,29 6.320,06 5 Gemawang 3.622,14 - 2.632,92 908,84 7.163,90 6 Jumo 820,46 - 612,34 1.662,39 3.095,19 7 Kaloran 1.043,39 - 3.121,45 2.202,45 6.367,29 8 Kandangan 1.822,74 - 2.770,77 2.467,43 7.060,93 9 Kedu - 144,02 3.573,04 3.717,05 10 Kledung 1.288,82 - 2.267,73 148,14 3.704,70 11 Kranggan - 1.857,62 3.459,09 5.316,71 12 Ngadirejo 78,21 - 1.052,97 2.651,91 3.783,09 13 Parakan 235,62 - 371,14 1.745,62 2.352,38 14 Pringsurat 275,45 - 2.150,98 3.528,74 5.955,16 15 Selopampang 713,69 - 568,87 957,56 2.240,12 16 Temanggung - 3.229,02 3.229,02 17 Tembarak 445,69 - 1.051,71 960 2.457,40 18 Tlogomulyo 1.212,78 - 1.169,41 263,49 2.645,67 19 Tretep 1.461,94 - 2.071,60 - 3.533,54 20 Wonoboyo 1.949,86 - 1.699,07 725,29 4.374,22 Total Luas (Ha) 18.914,78 50,93 33.069,55 34.448,15 86.483,41 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044
4.Klimatologi Kabupaten Temanggung mempunyai sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, terutama di Kecamatan Tretep, Bulu (lereng Gunung Sumbing), Tembarak, Ngadirejo, Candiroto, dan Kledung. Kabupaten Temanggung memiliki suhu udara relatif sejuk yaitu antara 22,0 ºC – 23,6 ºC, karena berada pada kawasan yang relatif tinggi. Peta klimatologi disajikan pada gambar 2.3. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-5 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.3 Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung Rata-rata curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun. Curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Kledung (3.183 mm/tahun) dan terendah adalah Kranggan (1.863 mm/tahun). Karakteristik penyebaran curah hujan rerata bulanan berdasarkan klasifikasi Oldeman bervariasi dari yang memiliki bulan basah terpanjang dan bulan kering terpendek (B2) seperti Kledung, Tretep, Candiroto dan Pringsurat sampai yang memiliki bulan basah terpendek dan bulan kering terpanjang (D3) seperti Badran dan Kranggan. Sedangkan tipe agroklimat lain yang dijumpai adalah C2 pada stasiun Jumo, Parakan, Ngadirejo, Jumprit, Temanggung, dan Kranggan serta C3 adalah Kandangan. Sifat hujan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh pola musim, curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari dan periode kering antara bulan Juni-September, dan sebarannya dipengaruhi oleh sifat lokal (orografis). Curah hujan per kecamatan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung NO KECAMATAN SKOR HUJAN CURAH HUJAN (mm/tahun) 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 TOTAL LUAS (Ha) 1 Bansari 70 - 0,36 2037,07 - - 2037,44 2 Bejen 140 - - 1209,45 4239,63 1159,68 6608,75 3 Bulu 140 16,27 896,87 2324,73 - 1282,9 4520,77 4 Candiroto 160 - 1647,41 1477,71 3194,95 - 6320,06 5 Gemawang 140 13,29 954,56 2348,52 3847,53 - 7163,9 6 Jumo 90 499,86 1789,71 805,62 - - 3095,19 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-6 NO KECAMATAN SKOR HUJAN CURAH HUJAN (mm/tahun) 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 TOTAL LUAS (Ha) 7 Kaloran 90 164,99 5597,74 604,56 - - 6367,29 8 Kandangan 140 79,07 2862,1 2619,78 1499,99 - 7060,93 9 Kedu 50 2648,21 1068,84 - - - 3717,05 10 Kledung 90 - - 1815,26 - 1889,44 3704,7 11 Kranggan 50 3327,48 1989,24 - - - 5316,71 12 Ngadirejo 70 - 2236,99 1546,09 - - 3783,09 13 Parakan 140 26,67 811,85 1254,13 - 259,74 2352,38 14 Pringsurat 50 3182,16 2773 - - - 5955,16 15 Selopampang 140 591,93 300,29 401,08 - 946,82 2240,12 16 Temanggung 50 2912,6 316,42 - - - 3229,02 17 Tembarak 140 466,9 604,96 839,86 - 545,69 2457,4 18 Tlogomulyo 140 17,29 423,03 906,44 - 1298,91 2645,67 19 Tretep 170 - 93,72 1242,27 1220,95 976,61 3533,54 20 Wonoboyo 170 - 1787,51 1440,96 1114,46 31,3 4374,22 TOTAL LUAS (Ha) 2230 13.946,72 26.154,59 22.873,52 15.117,50 8.391,08 86.483,41 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044
5.Jenis Tanah Pada wilayah Kabupaten Temanggung memiliki lahan seluas Lahan seluas 86.483 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36.98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemerahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regosol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andosol seluas 2.052,14 Ha (2,37%) dengan sebaran sebagaimana pada gambar 2.6. Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-7 Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi. Sementara itu, jenis tanah Regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi. Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis tanah Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 6 jenis tanah secara rinci disajikan pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung Kecamatan Andosol Latosol Coklat Latosol Coklat Kemerahan Latosol Merah Kekuningan Regosol Coklat Kekelabuan Regosol Kuning TOTAL (Ha) Bansari - 289 - - 1.748 - 2.037 Bejen - 2.158 - 4.451 - - 6.609 Bulu - 2.153 - - 2.180 187 4.521 Candiroto - 1.611 - 3.580 1.129 - 6.320 Gemawang - 495 - 6.669 - - 7.164 Jumo - 2.257 - 838 - - 3.095 Kaloran - 162 1.983 4.222 - - 6.367 Kandangan - 1.678 436 4.947 - - 7.061 Kedu - 3.717 - - - - 3.717 Kledung - - - 3.705 - 3.705 Kranggan 253 2.256 2.808 - - 5.317 Ngadirejo - 1.631 - - 2.152 - 3.783 Parakan - 1.560 - - 792 - 2.352 Pringsurat 1.799 822 3.333 - - 5.955 Selopampang - 1.551 - - 88 602 2.240 Temanggung - 3.229 - - 3.229 Tembarak - 1.897 - - 0 561 2.457 Tlogomulyo - 813 - - 326 1.507 2.646 Tretep - 302 - 3.232 - - 3.534 Wonoboyo - 335 - 4.040 - - 4.374 TOTAL (Ha) 2.052 28.915 8.560 31.980 12.120 2.856 86.483 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-8
6.Ketinggian Lahan Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400->1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana disajikan pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian No Wilayah Ketinggian (meter dpl) Luas (Ha) Luas (%) Kecamatan 1 0– 500 8.538 9,77 Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran 2 500– 750 38.421 43,99 Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo 3 750– 1.000 20.106 23,02 Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo 4 1.000–1.250 7.834 8,97 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran 5 1.250– 3550 12.167 14,25 Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang Jumlah 86,483 100 Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025
7.Penggunaan Lahan Pola atau distribusi penggunaan lahan di suatu wilayah atau area tertentu menggambarkan bagaimana suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Pola penggunaan lahan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.5 sebagai berikut. Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total (Ha) 1 Bansari - 701. 99 148. 37 153. 38 110. 47 - 26.8 3 239. 22 445. 17 190. 71 21.2 9 2,037.44 2 Bejen - 529. 02 - - 3,07 8.88 - 2,15 6.35 230. 28 478. 72 55.0 4 80.4 6 6,608.75 3 Bulu - 2,21 0.56 391. 46 - - - 48.3 6 453. 74 1,38 0.42 6.32 29.9 1 4,520.77 4 Candiroto - 500. 99 413. 95 576. 70 1,18 8.10 - 2,18 4.86 320. 82 980. 80 123. 63 30.2 2 6,320.06 5 Gemawang - - - 154. 00 1,72 3.60 - 4,44 3.99 335. 12 478. 77 15.0 3 13.4 1 7,163.91 6 Jumo - - - - 417. 36 - 1,13 7.52 271. 85 1,24 5.28 7.03 16.1 6 3,095.19 7 Kaloran - - - 8.12 5.02 - 4,22 1.13 607. 21 1,28 4.16 197. 92 43.7 3 6,367.29 8 Kandangan 0.38 - - 381. 69 285. 51 3.07 4,41 7.49 538. 19 1,40 7.07 5.61 21.9 3 7,060.93 9 Kedu - - - - - 4.80 901. 30 526. 62 2,23 4.98 0.16 49.1 9 3,717.05 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-9 10 Kledung 0.71 2,39 9.05 660. 00 215. 25 - - 4.06 230. 38 44.6 8 145. 90 4.68 3,704.70 11 Kranggan - 8.67 - - - 39.0 5 3,25 7.70 705. 40 1,16 9.73 93.6 4 42.5 2 5,316.72 12 Ngadirejo - 1,00 1.47 70.4 5 236. 14 142. 26 1.28 87.2 3 491. 63 1,51 9.90 222. 29 10.4 4 3,783.09 13 Parakan - 482. 68 86.2 6 - - 10.1 2 108. 55 440. 87 1,14 6.60 41.8 6 35.4 5 2,352.38 14 Pringsurat 1.22 - - - - 71.0 4 4,53 6.05 768. 57 488. 86 76.4 9 12.9 4 5,955.17 15 Selopampang - 666. 49 461. 90 - - - 149. 50 179. 61 715. 91 45.1 9 21.5 1 2,240.12 16 Temanggung - 143. 99 - - - 6.82 321. 51 953. 53 1,75 8.39 - 44.7 9 3,229.02 17 Tembarak - 1,23 8.22 103. 47 - - 1.02 108. 66 283. 38 713. 48 1.88 7.29 2,457.40 18 Tlogomulyo - 1,64 2.57 445. 71 - - - 17.2 2 204. 44 329. 27 2.68 3.78 2,645.67 19 Tretep - 2,62 0.24 225. 44 274. 09 191. 62 - 11.4 3 167. 81 33.5 4 4.78 4.59 3,533.54 20 Wonoboyo - 2,15 4.81 204. 07 974. 11 10.0 8 - 157. 68 219. 99 619. 89 19.6 7 13.9 3 4,374.22 TOTAL (Ha) 2.31 16,3 00.7 6 3,21 1.08 2,97 3.47 7,15 2.89 137. 21 28,2 97.4 1 8,16 8.67 18,4 75.6 0 1,25 5.82 508. 21 86483.42 TOTAL (%) 0.00 3 18.8 48 3.71 3 3.43 8 8.27 1 0.15 9 32.7 20 9.44 5 21.3 63 1.45 2 0.58 8 100,000 Keterangan 1 Embung 7 Perkebunan 2 Hortikultura 8 Permukiman 3 Hutan Lindung 9 Sawah Irigasi 4 Hutan Produksi Terbatas 10 Sawah Non Irigasi 5 Hutan Produksi Tetap 11 Sungai 6 Industri Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Berdasarkan data pada Tabel 2.6, penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan dominasi pada sektor perkebunan, sawah irigasi, dan hortikultura, yang masing-masing menyumbang sebesar 32,7%, 21,36%, dan 18,84% dari total luas lahan. Sektor Perkebunan di Kabupaten Temanggung mencakup tanaman seperti kopi dan tembakau, selain itu lahan sawah irigasi mencakup pertanian padi yang menjadi sumber utama pangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-10 bagi masyarakat. Selain itu, tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan tumbuh dengan baik berkat iklim yang mendukung serta ketersediaan tanah yang memiliki kemampuan menyerap air dengan baik. Secara keseluruhan, pola penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung mencerminkan potensi pertanian yang tinggi, didukung oleh kondisi tanah yang subur yang memungkinkan sektor-sektor ini berkembang dengan baik.
8.Daerah Aliran Sungai (DAS) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan wilayah/Kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara yang mengalirkannya ke anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Pada wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi empat DAS yaitu DAS Progo, DAS Bodri, DAS Bogowonto, dan DAS Serayu yang disajikan pada tabel dan gambar 2.7. Tabel 2.7 DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung No DAS Sub DAS Luas (Ha) 1 DAS Serayu Sub DAS Begaluh 202.66 2 DAS Bogowonto Sub DAS Bogowonto 0.291 3 DAS Progo Sub DAS Jambu 0.231 Sub DAS Mundu 68.699 Sub DAS Klegung 1063.526 Sub DAS Gemilang 1452.229 Sub DAS Jambe 4981.127 Sub DAS Mandang 7460.122 Sub DAS Kuas 6960.7 Sub DAS Galeh 11118.928 Sub DAS Progo Hulu 8738.768 Sub DAS Tingal 9145.62 Sub DAS Elo 2231.618 Sub DAS Sempol 505.02 Sub DAS Groboh 2970.655 4 DAS Bodri Sub DAS Bodri 6640.63 Sub DAS Logung 5509.06 Sub DAS Lutut 11392.1 Sub DAS Putih 6041.43 Total 86483.4 Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Temanggung sebagaimana tersaji pada gambar 2.6. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-11 Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025 Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung
9.Geologi Jenis Geologi Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 batuan diantaranya adalah 1) Batuan Gunung Api Gilipetung, 2) Batuan Gunung Api Jembangan, 3) Batuan Gunung Api Merbabu, 4) Batuan Gunung Api Sindoro, 5) Batuan Gunung Api Sindoro Lama, 6) Batuan Gunung Api Sumbing, 7) Endapan Kerucut Gunung Berapi, 8) Formasi Kali Getas, 9) Formasi Kerek, 10) Formasi Pernyataan, 11) lava Gunung Sumbing. Secara rinci Jenis Geologi kabupaten Temanggung tiap Kecamatan disajikan pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan KECAMATAN Batuan Gunung Api Gilipetung Batuan Gunung Api Jembanga n Batuan Gunung Api Merbabu Batuan Gunung Api Sindoro Batuan Gunung Api Sindoro Lama Batuan Gunung Api Sumbing Endapan Kerucut Gunung Berapi Formasi Kali Getas Formasi Kerek Formasi Penyataan Lava Gunung Sumbing TOTAL LUAS (Ha) Bansari 2.037 2.037 Bejen 3.087 2.168 1.354 6.609 Bulu 2 4.519 4.521 Candiroto 1.229 1.968 48 871 2.205 6.320 Gemawang 234 40 69 6.821 7.164 Jumo 1.612 52 1.432 3.095 Kaloran 124 1.381 915 3.948 6.367 Kandangan 1.235 276 334 5.216 7.061 Kedu 2.715 815 188 3.717 Kledung 1.817 1.888 3.705 Kranggan 799 3.824 694 5.317 Ngadirejo 3.783 3.783 Parakan 1.105 94 1.154 2.352 Pringsurat 471 271 569 4.644 5.955 Selopampang 2.034 206 0 2.240 Temanggung 1.467 85 1.339 210 128 3.229 Tembarak 2.382 75 2.457 Tlogomulyo 2.621 25 2.646 Tretep 12 3.522 3.534 Wonoboyo 3.116 196 1.063 4.374 TOTAL LUAS (Ha) 471 4.356 271 18.295 1.361 16.124 1.368 18.05 9 4.357 21.797 25 86.483 Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-12 Peta Geologi Kabupaten Temanggung dapat disajikan dalam gambar 2.7. Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.7 Peta Geologi Kabupaten Temanggung B. Karakteristik Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di bagian Tengah Provinsi Jawa Tengah dengan keuntungan lokasi strategis yang berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km) dan Purwokerto (134 km). Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari arah Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) yaitu Quick-Wins atau Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (Cultural Heritage Tourism) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan program peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Program unggulan strategis yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Sedangkan program unggulan pada sektor peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian seperti kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, susu, telur dan perikanan budidaya. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-13 Iklim di Kabupaten Temanggung cenderung sejuk dan lembab, dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata berkisar 20-25°C, yang mendukung pertanian. Potensi komoditas utama pada Kabupaten Temanggung berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Selain tiga sektor tersebut, Kabupaten Temanggung juga memiliki sektor potensial yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pengolahan meliputi industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, dan industri pengolahan tembakau. Produk hortikultura Tahun 2024 yang terdapat di Kabupaten Temanggung adalah cabai rawit dan cabai besar. Cabai rawit luas lahan panen 7.583,5 hektar, total produksi 568.762 kuintal dengan produktivitas 75 kuintal/hektar. Cabai besar dengan luas panen 3.760,50 hektar, total produksi sebesar 285.798 kuintal dengan produktivitas 76 kuintal/hektar. Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Varietas tembakau asli Temanggung yaitu varietas Kemloko 1 sampai dengan varietas Kemloko 8 yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Produk unggulan tembakau Temanggung diantaranya Tembakau Srintil yang merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia ditanam dengan kearifan lokal yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan kualitas terbaik yang dihargai mahal dan memiliki kandungan nikotin tinggi. Jenis tembakau Srintil banyak dibudidayakan ditanam dengan ketinggian di atas 800 mdpl dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain hanya bisa dihasilkan di desa Legoksari, Losari, Pagergunung, Pagersari, Tlilir, Wonosari, Bansari, Wonotirto, banaran, Gandu, Gedegan dan Kemloko. Selain tembakau Srintil, tembakau Kabupaten Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Total produksi tembakau pada Tahun 2024 sebesar 94.389,6 Kuintal/ha dengan luas panen 14.088 kuintal/ha dan produktifitas 6,70 kuintal/ha. Produk unggulan perkebunan yang lain adalah kopi robusta dan kopi arabika, yang mempunyai citra rasa yang berbeda dengan daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-14 lain. Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Total produksi kopi Robusta Tahun 2024 sebesar 83.294,36 Kuintal/ha, luas panen 11.193,97 kuintal/ha dan produktivitas 7,44 kuintal/ha dan untuk Total produksi kopi Arabika pada Tahun 2024 sebesar 6.492,88 kuintal/ha, luas panen 1.177,33 kuintal/ha dan 5,51 kuintal/ha. Kabupaten Temanggung kaya akan budaya dengan berbagai tradisi seperti Merti Desa, Ruwat Rigen, Ritua Tebal, Suran Traji, Kupat Sewu dan Jamasan Srobong Gobang, sedangkan seni tari tradisional Kabupaten Temanggung sangat banyak ragamnya diantaranya Jaran Kepang (Kuda Lumping), Topeng Ireng, Cengklungan, Prajuritan, Warok, Gatholoco, Wulung Sunu dan kesenian Thethek Bengek. Kebudayaan dan kesenian tersebut telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. Selain kebudayaan dan kesenian Kabupaten Temanggung juga kaya akan makanan khas diantaranya adalah Buntil, Entho Cothot, Sawut, Sego Jagung, Empis-empis, Sego Gono dan Tempong yang telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki destinasi wisata berupa kawasan Jumprit yang menjadi lokasi pengambilan air suci pada hari raya Waisak dan situs Liyangan yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Selain itu, Temanggung juga menjadi daerah perlintasan bagi wisatawan dari arah Semarang dan Yogyakarta yang ingin mengunjungi Borobudur serta kawasan wisata Dieng yang terletak di Wonosobo. Tempat wisata Temanggung diantaranya wisata alam Posong,Pasar Papringan Ngadiprono,Embung Kledung, Embung Bansari, Jembatan Kaca Sigandung View, Kledung Park dan Pendakian Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. C. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan, yang berasal dari alam dan tidak akan habis jika dimanfaatkan secara bijak. Jenis-jenis EBT meliputi energi surya yang dihasilkan dari sinar matahari, energi angin yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-15 berasal dari hembusan angin, serta energi air seperti pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, terdapat pula energi biomassa yang diperoleh dari bahan organik seperti kayu, tanaman, dan limbah, serta energi panas bumi yang dihasilkan dari panas yang tersimpan di dalam perut bumi. Pemanfaatan EBT sangat penting dalam mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Adapun potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Temanggung yaitu:
1.Energi Biomassa Sampah Kabupaten Temanggung memiliki potensi besar dalam pengembangan energi biomassa berbasis sampah, mengingat setiap harinya menghasilkan timbulan sampah sebesar 130 ton. Jumlah ini merupakan sumber daya yang cukup besar jika dikelola dengan teknologi tepat guna, seperti biogas. Biogas dari sampah organik dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik yang menghasilkan gas metana dan karbondioksida, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain menghasilkan energi, pengolahan ini juga membantu mengurangi volume sampah dan dampak lingkungan akibat penumpukan limbah, sehingga mendukung konsep pengelolaan sampah berkelanjutan.
2.Energi Biogas Ternak Potensi energi biogas dari sektor peternakan di Kabupaten Temanggung juga sangat menjanjikan, seiring tingginya populasi ternak besar seperti sapi dan domba. Limbah kotoran ternak dapat diolah melalui proses anaerobik untuk menghasilkan biogas yang kaya akan metana, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, penerangan, maupun pembangkit listrik skala kecil. Saat ini, telah terbangun 45 unit instalasi biogas yang memanfaatkan limbah ternak, mencerminkan langkah awal yang konkret dalam pemanfaatan energi bersih dari sektor peternakan. Pengembangan lebih lanjut berpotensi meningkatkan efisiensi energi rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memberikan manfaat ekonomi bagi peternak.
3.Energi Surya Energi surya merupakan potensi energi baru terbarukan terbesar di Kabupaten Temanggung karena wilayah ini secara geografis menerima paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang hari. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-16 Dengan kondisi iklim yang mendukung, pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik alternatif sangat memungkinkan untuk diterapkan, baik pada skala rumah tangga, fasilitas publik, hingga sektor industri. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menjadi solusi energi yang ramah lingkungan, bersih, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Optimalisasi potensi ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target energi terbarukan di daerah serta memperkuat ketahanan energi lokal. 2.1.1.2 Kondisi Demografi A. Jumlah dan Sebaran Penduduk Sebaran penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah 814.879 jiwa yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan Tahun 2024 secara terinci disajikan pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Kepadatan penduduk (jiwa/ha) 1 2 3 4 5 6 7 1 Bulu 4.528 45,28 50.107 1106,60 11,07 2 Tembarak 2.457 24,57 32.303 1314,73 13,15 3 Temanggung 3.223 32,23 84.781 2630,50 26,30 4 Pringsurat 5.955 59,55 54.112 908,68 9,09 5 Kaloran 6.367 63,67 46.767 734,52 7,35 6 Kandangan 7.061 70,61 54.114 766,38 7,66 7 Kedu 3.714 37,14 60.949 1641,06 16,41 8 Parakan 2.355 23,55 54.456 2312,36 23,12 9 Ngadirejo 3.783 37,83 57.971 1532,41 15,32 10 Jumo 3.095 30,95 30.566 987,59 9,88 11 Tretep 3.534 35,34 21.884 619,24 6,19 12 Candiroto 6.321 63,21 33.345 527,53 5,28 13 Kranggan 5.317 53,17 51.307 964,96 9,65 14 Tlogomulyo 2.645 26,45 23.850 901,70 9,02 15 Selopampang 2.240 22,4 21.093 941,65 9,42 16 Bansari 2.037 20,37 24.682 1211,68 12,12 17 Kledung 3.705 37,05 28.747 775,90 7,76 18 Bejen 6.609 66,09 22.225 336,28 3,36 19 Wonoboyo 4.373 43,73 27.240 622,91 6,23 20 Gemawang 7.164 71,64 34.380 479,90 4,80 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-17 No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Kepadatan penduduk (jiwa/ha) 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah 86.483 86.483 814.879 1.065,83 10,66 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Pada Tahun 2024 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung sebanyak 84.781 jiwa dimana mencakup 10,40 persen dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang dengan jumlah penduduk sebanyak 21.093 jiwa atau 2,59 persen dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Temanggung. Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.630,50 jiwa/km 2 , diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.312,36 jiwa/km2, Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.641,06 jiwa/km2 dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah 1.065,83 jiwa/km2. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara terinci disajikan pada tabel 2.10. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 - 2024 No. Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
1.Bulu 48.613 49.005 49.385 49.751 50.107
2.Tembarak 31.142 31.443 31.737 32.023 32.303
3.Temanggung 82.704 83.256 83.786 84.294 84.781
4.Pringsurat 52.067 52.596 53.113 53.618 54.112
5.Kaloran 44.942 45.413 45.874 46.325 46.767
6.Kandangan 52.003 52.548 53.081 53.603 54.114
7.Kedu 58.986 59.499 59.997 60.479 60.949
8.Parakan 53.177 53.519 53.846 54.158 54.456
9.Ngadirejo 55.990 56.505 57.007 57.495 57.971
10.Jumo 29.756 29.971 30.177 30.376 30.566
11.Tretep 21.171 21.357 21.538 21.714 21.884
12.Candiroto 32.421 32.665 32.900 33.127 33.345
13.Kranggan 49.078 49.650 50.212 50.764 51.307
14.Tlogomulyo 23.207 23.377 23.541 23.698 23.850
15.Selopampang 20.189 20.421 20.649 20.873 21.093
16.Bansari 23.908 24.111 24.307 24.498 24.682
17.Kledung 27.577 27.878 28.174 28.463 28.747
18.Bejen 21.341 21.569 21.792 22.010 22.225
19.Wonoboyo 26.329 26.567 26.798 27.022 27.240
20.Gemawang 33.427 33.679 33.921 34.155 34.380 JUMLAH 788.028 795.029 801.835 808.446 814.879 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-18 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Jumlah di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 dengan jumlah penduduk 788.028 jiwa bertambah menjadi 814.879 jiwa pada Tahun 2024, naik sejumlah 26.851 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan disajikan pada gambar 2.8. Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 Gambar 2.8 Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Jumlah penduduk terbesar pada akhir Tahun 2024 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung. Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.11. Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024 Kab/Kota Luas Wilayah (Km2) Jumlah Penduduk Tahun 2024 Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (Jiwa/Km2) Kota Magelang 18,12 128.591 7.096,63 Kab. Magelang 1.102,93 1.341.447 1.216,26 Kab. Temanggung 864,83 814.879 942,24 Rata-rata 3.085,0 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-19 Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung adalah 3.085,04 jiwa/km2. Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.096,63 jiwa/km2. Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung, dengan kepadatan 942,24 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana disajikan dalam gambar 2.9. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2025, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2024 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024, secara rinci disajikan pada tabel 2.12. 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Temanggung 2,35 0,54 0,67 1,09 0,80 Jawa Tengah 5,18 0,62 0,79 1,37 0,94 Nasioal 1,23 0,92 1,13 1,06 1,36 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Kab. Temanggung Jawa Tengah Nasioal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-20 Tabel 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Kab/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota. Magelang 121.526 121.610 121.675 122.150 122.431 -0,48 0,07 0,05 0,39 0,23 Kab.Magelang 1.299.859 1.305.512 1.312.573 1.330.656 1.341.447 0,72 0,43 0,54 1,38 0,81 Kab. Temanggung 791.264 794.403 799.764 808.446 814.879 2,35 0,54 0,67 1,09 0,80 Rata-rata 737.186 740.508 744.671 753.751 759.586 0,86 0,35 0,42 0,95 0,61 Rata-rata 5 tahun 0,64 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Data Diolah. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada pengembangan wilayah Gelangmanggung Tahun 2020-2024 adalah 0,64 persen, secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung diatas rata-rata jika dibandingkan rata-rata penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam gambar 2.10. Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.13. 2020 2021 2022 2023 2024 Kota. Magelang -0,48 0,07 0,05 0,39 0,23 Kab.Magelang 0,72 0,43 0,54 1,38 0,81 Kab. Temanggung 2,35 0,54 0,67 1,09 0,80 -0,48 0,07 0,05 0,39 0,23 0,72 0,43 0,54 1,38 0,81 2,35 0,54 0,67 1,09 0,80 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Kota. Magelang Kab.Magelang Kab. Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-21 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024 No. Kecamatan Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1.Bulu 48.613 49.005 49.385 49.751 50.107 -0,35 0,81 0,78 0,74 0,72
2.Tembarak 31.142 31.443 31.737 32.023 32.303 0,11 0,97 0,94 0,90 0,87
3.Temanggung 82.704 83.256 83.786 84.294 84.781 -0,54 0,67 0,64 0,61 0,58
4.Pringsurat 52.067 52.596 53.113 53.618 54.112 -0,11 1,02 0,98 0,95 0,92
5.Kaloran 44.942 45.413 45.874 46.325 46.767 -1,51 1,05 1,02 0,98 0,95
6.Kandangan 52.003 52.548 53.081 53.603 54.114 -0,30 1,05 1,01 0,98 0,95
7.Kedu 58.986 59.499 59.997 60.479 60.949 0,16 0,87 0,84 0,80 0,78
8.Parakan 53.177 53.519 53.846 54.158 54.456 -0,77 0,64 0,61 0,58 0,55
9.Ngadirejo 55.990 56.505 57.007 57.495 57.971 -0,43 0,92 0,89 0,86 0,83
10.Jumo 29.756 29.971 30.177 30.376 30.566 -0,82 0,72 0,69 0,66 0,63
11.Tretep 21.171 21.357 21.538 21.714 21.884 1,27 0,88 0,85 0,82 0,78
12.Candiroto 32.421 32.665 32.900 33.127 33.345 -0,61 0,75 0,72 0,69 0,66
13.Kranggan 49.078 49.650 50.212 50.764 51.307 1,26 1,17 1,13 1,10 1,07
14.Tlogomulyo 23.207 23.377 23.541 23.698 23.850 2,19 0,73 0,70 0,67 0,64
15.Selopampang 20.189 20.421 20.649 20.873 21.093 1,02 1,15 1,12 1,08 1,05
16.Bansari 23.908 24.111 24.307 24.498 24.682 -0,32 0,85 0,81 0,79 0,75
17.Kledung 27.577 27.878 28.174 28.463 28.747 -0,11 1,09 1,06 1,03 1,00
18.Bejen 21.341 21.569 21.792 22.010 22.225 0,30 1,07 1,03 1,00 0,98
19.Wonoboyo 26.329 26.567 26.798 27.022 27.240 0,60 0,90 0,87 0,84 0,81
20.Gemawang 33.427 33.679 33.921 34.155 34.380 0,46 0,75 0,72 0,69 0,66 JUMLAH 788.028 795.029 801.835 808.446 814.879 0,57 0,89 0,86 0,82 0,80 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah. Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020-2024 di tiap kecamatan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk tinggi di Kecamatan Kranggan sebesar 1,07 persen atau bertambah 543 jiwa selama kurun waktu 1 tahun. B. Struktur Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam gambar 2.11. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-22 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Gambar 2.11 Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.14. Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 No. Kelompok Usia Jumlah % 1 0 – 4 58.182 7,14 2 5 – 9 56.092 6,88 3 10 – 14 58.446 7,17 4 15 – 19 59.528 7,31 5 20 – 24 58.875 7,22 6 25 – 29 58.201 7,14 7 30 – 34 58.465 7,17 8 35 – 39 57.830 7,10 9 40 – 44 55.020 6,75 10 45 – 49 58.213 7,14 11 50 – 54 56.993 6,99 12 55 – 59 53.889 6,61 13 60 – 64 44.068 5,41 14 65 – 69 35.078 4,30 15 70 – 74 24.353 2,99 16 > 75 21.646 2,66 Jumlah 814.879 100 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Kelompok umur paling terbanyak di Kabupaten Temanggung 24981 28435 32099 28788 30442 29189 28220 27174 29237 28966 29220 27675 22367 16758 10072 11697 -26782 -30186 -34072 -30055 -31450 -30163 -29118 -28710 -29554 -28807 -28796 -26156 -21405 -16911 -10540 -9458 (40.000) (30.000) (20.000) (10.000) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 Piramida Penduduk Kabupaten Temanggung 2024 Laki-laki Perempuan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-23 adalah penduduk usia 15-19 tahun dengan jumlah 59.528 jiwa atau setara dengan 7,31 persen dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 20-24 tahun, dengan jumlah 58.875 jiwa atau setara dengan 7,22 persen. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan secara rinci disajikan pada tabel 2.15. Tabel 2.15 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Jenis Kelamin Sebaran Rasio Jenis KelaminLaki-laki % Laki- laki Perempuan % Perempuan Kecamatan % 1 Bulu 25.548 50,99 24.559 49,01 50.107 6,15% 104% 2 Tembarak 16.436 50,88 15.867 49,12 32.303 3,96% 104% 3 Temanggung 42.010 49,55 42.771 50,45 84.781 10,40% 98% 4 Pringsurat 26.892 49,70 27.220 50,30 54.112 6,64% 99% 5 Kaloran 23.409 50,05 23.358 49,95 46.767 5,74% 100% 6 Kandangan 27.248 50,35 26.866 49,65 54.114 6,64% 101% 7 Kedu 30.801 50,54 30.148 49,46 60.949 7,48% 102% 8 Parakan 27.263 50,06 27.193 49,94 54.456 6,68% 100% 9 Ngadirejo 29.247 50,45 28.724 49,55 57.971 7,11% 102% 10 Jumo 15.364 50,27 15.202 49,73 30.566 3,75% 101% 11 Tretep 11.140 50,90 10.744 49,10 21.884 2,69% 104% 12 Candiroto 16.699 50,08 16.646 49,92 33.345 4,09% 100% 13 Kranggan 25.368 49,44 25.939 50,56 51.307 6,30% 98% 14 Tlogomulyo 12.127 50,85 11.723 49,15 23.850 2,93% 103% 15 Selopampang 10.288 48,77 10.805 51,23 21.093 2,59% 95% 16 Bansari 12.381 50,16 12.301 49,84 24.682 3,03% 101% 17 Kledung 14.576 50,70 14.171 49,30 28.747 3,53% 103% 18 Bejen 11.130 50,08 11.095 49,92 22.225 2,73% 100% 19 Wonoboyo 13.823 50,75 13.417 49,25 27.240 3,34% 103% 20 Gemawang 17.368 50,52 17.012 49,48 34.380 4,22% 102% Jumlah 409.118 50,21 405.761 49,79 814.879 100% 101% Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 814.879 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 409.118 jiwa (50,21%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 405.761 jiwa (49,79%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan pada sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101%. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-24 Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan per kecamatan masih menggunakan data Tahun 2023 dikarenakan data Tahun 2024 tidak dihitung oleh BPS. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Tingkat Pendidikan Jumlah Strata III Strata II DIV/ Strata I DIII DI/ DII SLTA SLTP SD Tidak/ belum tamat SD Tidak/ Belum sekolah 1 Bulu 2 58 1.115 409 140 5.006 6.090 9.710 14.667 12.704 49.901 2 Tembarak 6 26 716 171 116 3.446 4.876 6.707 5.295 10.523 31.882 3 Temanggung 11 462 6.320 2.013 637 17.984 10.875 15.177 11.177 19.363 84.019 4 Pringsurat 3 48 1.141 317 169 7.461 10.651 12.045 4.177 17.179 53.191 5 Kaloran 1 24 881 248 197 4.694 7.063 10.127 5.248 18.050 46.533 6 Kandangan 5 38 1.006 313 223 5.132 6.993 10.067 6.701 23.040 53.518 7 Kedu 2 81 1.758 569 290 7.128 7.579 12.173 13.751 16.863 60.194 8 Parakan 11 122 2.190 792 292 8.821 7.119 9.040 9.252 16.525 54.164 9 Ngadirejo 1 33 1.436 515 256 6.939 10.486 15.848 9.926 12.688 58.128 10 Jumo 2 19 694 236 161 2.991 4.361 6.880 5.462 9.929 30.735 11 Tretep 1 6 140 48 43 770 2.856 5.937 4.656 7.281 21.738 12 Candiroto 2 17 827 331 200 3.433 4.427 8.215 9.291 6.937 33.680 13 Kranggan 3 62 1.392 401 212 7.513 9.224 8.592 7.473 15.290 50.162 14 Tlogomulyo 3 10 333 125 46 2.079 3.689 5.817 4.683 6.685 23.470 15 Selopampang 2 10 470 134 73 2.560 3.257 5.576 3.460 5.221 20.763 16 Bansari 0 14 442 141 62 2.234 3.891 5.198 9.062 3.720 24.764 17 Kledung 1 10 246 95 37 1.899 3.826 6.903 4.225 11.160 28.402 18 Bejen 1 14 330 133 86 2.271 3.793 6.121 2.527 6.486 21.762 19 Wonoboyo 2 10 350 105 81 1.898 4.542 8.278 3.671 8.211 27.148 20 Gemawang 1 15 381 131 89 2.162 4.151 7.783 7.237 12.344 34.294 Jumlah 60 1.079 22.168 7.227 3.410 96.421 119.749 176.194 141.941 240.197 808.446 Persentase (%) 0,007 0,133 2,742 0,894 0,422 11,927 14,812 21,794 17,557 29,711 100,000 Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2024, Data diolah Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Temanggung didominasi kategori tidak/belum sekolah sebesar 29,711%, disusul dengan jenjang tamat SD sebesar 21,794%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,742%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah karena mahalnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-25 biaya pendidikan. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami perubahan fluktuatif seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2020-2024, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 dan 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif 5,04 persen, meningkat dari capaian Tahun 2023. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.17. Tabel 2.17 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Target Realisasi Perubahan Kinerja Pencapaian Target RKPD Skala Nilai 2020 5,30 -2,13 -7,18 100% Sangat Tinggi 2021 2,50 3,34 5,47 100% Sangat Tinggi 2022 3,50 5,20 1,86 100% Sangat Tinggi 2023 4,80 5,00 -0,20 100% Sangat Tinggi 2024 5,27 5,04 0,04 95,64% Sangat Tinggi Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah. Pada periode perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negatif (<0) akibat pandemi covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada Tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada Tahun 2021 dengan perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-26 pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34%. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi terkini pada Tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20%, dan melambat -0,2 menjadi 5,00%. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung semakin membaik menjadi 5,04%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKPD pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target belum tercapai 100 persen, belum tercapainya target bisa dianalisis dari data laju pertumbuhan PDRB ADHK seperti sektor pertanian turun dalam 3 tahun terakhir menjadi 1,27 % untuk tahun 2024, sebesar 1,28% di tahun 2023 dan sebesar 2,92% di Tahun 2022. Sektor lain yang mengalami laju pertumbuhan melambat yaitu sektor akomodasi dan makan minum yang turun menjadi 10,16% di Tahun 2024 dari sebelumnya 12,49% di 2023 dan sebesar 15% di Tahun 2022. Sedangkan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah laju pertumbuhan menurun menjadi 0,94% Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,88%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan target secara rinci disajikan dalam gambar 2.12. Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,04 persen yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada kategori PDRB diantaranya -2,13 3,34 5,2 5 5,04 2,5 3,34 4,5 4,8 5,27 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung (%) Realisasi Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-27 kenaikan yang cukup signifikan pada kategori konstruksi sebesar 13,47 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 11,29 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 8,50 persen kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26 persen, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98 persen, selanjutnya kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62 persen. Untuk kategori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan atau kenaikan. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada Tahun 2023 menjadi 17.855,58 miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan pasca pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2024). Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.18. Tabel 2.18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.331,08 3.358,51 3.456,66 3.500,84 3.545,20 B Pertambangan dan Penggalian 118,76 126.77 121,77 125,57 131,31 C Industri Pengolahan 3.947,19 4.025,97 4.069,85 4.245,85 4.375,48 D Pengadaan Listrik dan Gas 14,10 14,78 15,56 16,47 17,83 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 13,00 13,73 13,76 14,36 14,50 F Konstruksi 749,62 806,12 836,12 901,12 1.023,65 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.314,95 3.559,94 3.712,94 3.928,94 4.163,86 H Transportasi dan Pergudangan 533,79 548,56 907,26 978,95 1.035,97 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 249,09 264,11 303,84 341,79 376,51 J Informasi dan Komunikasi 378,99 401,67 410,67 456,86 502,14 K Jasa Keuangan dan Asuransi 475,46 491,70 494,23 508,6 532,07 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-28 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 L Real Estate 134,87 137,94 145,94 158,14 170,32 M,N Jasa Perusahaan 54,68 56,33 59,51 64,76 72,06 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 396,03 395,00 401,33 421,83 455,64 P Jasa Pendidikan 668,34 671,96 682,91 730,41 792,47 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 192,22 193,28 198,27 214,78 232,09 R,S,T,U Jasa lainnya 318,57 321,56 356,76 388,26 414,49 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 15.214,06 15.387,93 16.187,37 16.997,53 17.855,59 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Temanggung Tahun 2024 didominasi oleh 4 kategori yaitu

(1)Industri Pengolahan mencapai 24,50 persen, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 23,32 persen,
(3)Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 19,85 persen, dan
(4)Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,80 persen (BPS, 2024). Peningkatan PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi di sejumlah lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif. Adapun 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi (1) Konstruksi sebesar 13,47 persen, (2) Jasa Perusahaan mencapai 11,29 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan makan Minum mencapai 10,16 persen, dan (4) Informasi dan Komunikasi mencapai 9,91 persen. Pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.19. Tabel 2.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,86 0,86 2,92 1,28 1,27 B Pertambangan dan Penggalian 2,11 6,75 -3,94 3,12 4,46 C Industri Pengolahan -0,62 2,00 1,09 4,32 3,05 D Pengadaan Listrik dan Gas 2,87 4,84 5,26 5,86 8,26 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-29 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,02 5,62 0,22 4,36 0,96 F Konstruksi -2,01 7,54 3,72 7,89 13,47 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -3,79 7,40 4,30 5,82 5,98 H Transportasi dan Pergudangan -30,59 2,37 65,39 7,90 5,82 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -6,81 6,03 15,04 12,49 10,16 J Informasi dan Komunikasi 14,14 5,98 2,24 11,25 9,91 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,01 3,42 0,51 2,91 4,62 L Real Estate -0,1 2,32 5,8 8,36 7,7 M,N Jasa Perusahaan -6,32 3,01 5,65 8,82 11,29 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -1,61 -0,26 1,60 5,11 8,01 P Jasa Pendidikan -0,19 0,54 1,63 6,96 8,5 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,7 0,59 2,59 8,32 8,06 R,S,T,U Jasa lainnya -6,22 0,98 10,95 8,83 6,76 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO -2,13 3,34 5,2 5,01* 5,04** Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Keterangan : *)angka samentara, **)angka sangat sementara Dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha,setidaknya ada tiga sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu:

1.Sektor konstruksi (ada beberapa proyek konstruksi besar yaitu 3 rumah sakit, city walk dll)
2.Sektor akomodasi dan makan minum meningkat cukup tajam yang dilatarbelakangi kenaikan pajak rumah makan dan restoran, penambahan kuantitas dan kualitas hotel sehingga tingkat hunian kamar hotel (naik lebih dari 4 poin) atau tingkat aktivitas di hotel meningkat antara lain aktivitas terkait pilkada
3.Sektor perusahan juga meningkat cukup tajam antara lain pajak reklame untuk kampanye pilkada meningkat, kenaikan jasa perusahaan juga didorong oleh kenaikan konstruksi
4.Sektor pendidikan adanya peningkatan pengangkatan guru PPPK Tahun 2022 yang dilantik di Tahun 2024 sehingga belanja di sektor pendidikan meningkat. Pertumbuhan lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut 2.13. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-30 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025 Gambar 2.13 Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Kabupaten Temanggung Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah strategis seperti dengan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi. Selain Kabupaten Temanggung, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh wilayah setara. Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan nasional disajikan pada gambar 2.14. -40 -20 0 20 40 60 80 Pertumbuhan 2020 Pertumbuhan 2021 Pertumbuhan 2022 Pertumbuhan 2023 Pertumbuhan 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-31 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata- rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode Tahun 2020 s.d. 2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0). Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung yang selama 5 tahun terakhir secara rinci disajikan pada tabel 2.20. Tabel 2.20 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Realisasi Perub. Realisasi Perub. Realisasi Perub. Realisasi Perub. Realisasi Perub. Kota Magelang -2,45 -7,89 3,2 5,65 5,77 2,57 5,45 -0,32 5,56 0,11 Kabupaten Magelang -1,68 -6,98 3,48 5,16 5,46 1,98 5,04 -0,42 5,06 0,02 Kabupaten Temanggung -2,13 -7,18 3,34 5,47 5,2 1,86 5,00 -0,02 5,04 0,04 RATA-RATA GELANGMANGGUNG -2,09 -7,35 3,35 5,43 5,48 2,14 5,16 -0,31 5,22 0,06 JAWA TENGAH -2,65 -8,01 3,32 5,97 5,31 1,99 4,98 -0,33 4,95 -0,03 NASIONAL -2,07 -7,09 3,69 5,76 5,72 2,03 5,04 -0,68 5,03 -0,01 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Data Diolah. Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata- rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan 2020 2021 2022 2023 2024 Temanggung -2,13 3,34 5,2 5,01 5,04 Rata-Rata Gelangmanggung -2,09 3,35 5,48 5,16 5,21 Jawa Tengah -2,65 3,32 5,31 4,98 4,95 Nasional -2,07 3,69 5,72 5,04 5,03 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-32 kondisi terkini pada periode Tahun 2020-2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0) yang mana perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sedikit lebih baik dibandingkan capaian wilayah yang setara yakni -7,18, sedangkan rata-rata wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan mencapai -7,35. Sedangkan pada kondisi terkini, perkembangan perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung maupun wilayah setara yang berada di kawasan Gelangmanggung. Pada kondisi terkini Tahun 2024 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih bagus dibandingkan Tahun 2023 dengan perubahan 0,04 tetapi melambat jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada wilayah Gelangmanggung. Selain perbandingan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung juga dibandingkan dengan target RKP nasional Tahun 2025. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.21. Tabel 2.21 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan Indikator Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2024 Realisasi Capaian Tahun 2024 Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 - 5,6 5,04 95,09% Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 204 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Perpres 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, target RKP Tahun 2025 yakni 5,3-5,6. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2024, perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKP Kewilayahan baru mencapai 95,09%. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.15. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-33 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025 Gambar 2.15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum menunjukkan kondisi yang sama, yang mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, sedangkan untuk capaian Jawa Tengah dan Nasional melambat bila dibandingkan angka Tahun 2023. Adapun secara lebih rinci, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dan provinsi disajikan pada tabel 2.22. Tabel 2.22 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Realisasi Perub. Realisasi Perub. Realisasi Perub. Realisasi Perub. Realisasi Perub. Kabupaten Temanggung -2,13 -7,18 3,34 5,47 5,20 1,86 5,00 -0,20 5,04 0,04 JAWA TENGAH -2,65 -8,01 3,32 5,97 5,31 1,99 4,98 -0,33 4,95 -0,03 NASIONAL -2,07 -7,09 3,69 5,76 5,72 2,03 5,04 -0,68 5,03 -0,01 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Berdasarkan perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini, capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan 2020 2021 2022 2023 2024 Temanggung -2,31 3,34 5,20 5,01 5,04 Jawa Tengah -2,65 3,33 5,31 4,97 4,95 Nasional -2,07 3,70 5,31 5,04 5,03 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Temanggung Jawa Tengah Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-34 perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode Tahun 2019-2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 melambat -0,2 dan pada Tahun 2024 tumbuh kembali 0,04, sedangkan pada Tingkat provinsi nasional juga melambat jika dibandingkan Tahun 2023. Berdasarkan pembagian wilayah di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong Kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor maka dilakukan percepatan Pembangunan di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Prioritas pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk Tahun 2025 diarahkan untuk capaian sasaran pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM. Pengembangannya antara lain untuk melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi- Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung menjadi Kawasan pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng. 2.1.2.2 Struktur Ekonomi Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel 2.23. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-35 Tabel 2.23 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen) Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,42 23,91 23,41 22,94 22,47 B Pertambangan dan Penggalian 0,90 0,93 0,84 0,82 0,80 C Industri Pengolahan 27,46 27,11 26,19 25,92 25,53 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 F Konstruksi 5,06 5,37 5,45 5,63 6,03 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 20,14 20,9 20,79 20,95 21,07 H Transportasi dan Pergudangan 3,15 3,18 5,08 5,49 5,49 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,53 1,58 1,73 1,77 1,85 J Informasi dan Komunikasi 1,70 1,72 1,61 1,65 1,70 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,29 3,40 3,40 3,29 3,22 L Real Estate 0,77 0,76 0 ,75 0,75 0,76 M,N Jasa Perusahaan 0,38 0,76 0,38 0,39 0,42 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,70 2,54 2,42 2,40 2,48 P Jasa Pendidikan 5,1 4,94 4,62 4,59 4,70 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,32 1,27 1,21 1,23 1,28 R,S,T,U Jasa lainnya 1,93 1,87 1,98 2,04 2,06 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber:BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 yang paling dominan adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,53 persen, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,47 persen dilanjutkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,07 persen. Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah menurut lapangan usaha dengan target RKPD Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.24. Tabel 2.24 Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) Tahun Target PDRB ADHB Realisasi PDRB ADHB Target PDRB ADHK* Realisasi PDRB ADHK 2020 21.700.000 21.557.077,14 14.800.000 18.875.600 2021 22.500.000 22.627.791,48 19.220.000 19.370.430 2022 24.000.000 24.733.342,71 19.710.000 20.190.000 2023 29.570.000 26.912.324,20 20.010.000 21.030.000 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-36 Tahun Target PDRB ADHB Realisasi PDRB ADHB Target PDRB ADHK* Realisasi PDRB ADHK 2024 31.992.800 35.490.000,00 20.327.040 21.910.000 Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2025, *Target Bappeda Kab. Temanggung Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, dimana banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi PDRB Kabupaten Temanggung telah melebihi target yang telah ditetapkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 2.1.2.3 PDRB per Kapita Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel 2.25. Tabel 2.25 Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Target Nilai (Rp) Pertumbuhan (%) Target Nilai (Rp) Pertumbuhan (%) 2020 21.200.000 27.325.870 -3,01 14.800.000 18.875.600 -4,67 2021 22.000.000 28.484.021 4,24 19.220.000 19.370.430 0,78 2022 23.000.000 30.938.180 8,62 19.710.000 20.190.000 2,44 2023 29.570.000 33.290.000 7,60 20.010.000 21.030.000 5,10 2024 31.992.800 35.490.000 6,61 20.327.040 21.910.000 7,79 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Walaupun pada Tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-37 Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara tersaji pada tabel 2.26. Tabel 2.26 Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Kabupaten /Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai (Ribu Rupiah) Pertum -buhan (%) Nilai (Ribu Rupiah) Pertum -buhan (%) Nilai (Ribu Rupiah) Pertum -buhan (%) Nilai (Ribu Rupiah) Pertum- buhan (%) Nilai (Ribu Rupiah) Pertum -buhan (%) Kota Magelang 71.702.030,00 -1,03 75.476.930,00 5,26 82.660.000,00 9,52 89.960.000,00 8,83 96.560.000,00 7,34 Kabupaten Magelang 25.297.155,13 -1,15 26.124.724,57 3,27 28.370.000,00 8,59 30.571.677,86 7,76 32.600.000,00 6,63 Kabupaten Temanggung 27.325.870,00 -3,01 28.484.021,00 4,24 30.938.180,00 8,62 33.290.000,00 7,60 35.490.000,00 6,61 Rata-Rata Gelangmangg ung 41.344.528,31 -1,73 43.361.891,86 4,88 46.659.071,52 7,60 51.273.892,62 9,89 54.883.333,33 7,04 Jawa Tengah 36.965.000,00 -1,96 38.568.000,00 4,34 41.946.000,00 8,76 45.199.000 7,76 47.900.000 5,98 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 Tahun 2020, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK pada wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi dampak yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah yang setara dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada kondisi Tahun 2024, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,04%, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Magelang masih lebih tinggi capaiannya walaupun dari kota Magelang. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian). Berikut adalah gambar Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana gambar 2.16. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-38 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar 2.17. Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.17 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 Pertumbuhan PDRB Perkapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode Tahun 2020-2023, kondisi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam range -4 -2 0 2 4 6 8 10 2020 2021 2022 2023 2024 -1,03 5,26 9,52 8,83 7,34 -1,15 3,27 8,59 7,76 6,63 -3,01 4,24 8,62 7,60 6,61 -1,73 4,88 7,60 9,89 7,04 -1,96 4,34 8,76 7,76 5,98 Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Temanggung RATA-RATA GELANG-MANGGUNG Jawa Tengah -3,01 4,24 8,62 7,60 6,61 -1,73 4,88 7,60 9,89 7,04 -3,72 9,31 14,15 5,63 4,80 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-39 pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi covid-19 Tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akan tetapi, pada Tahun 2024 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya, membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah, membangun infrastruktur. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat dengan mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas. 2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.18. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-40 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Gambar 2.18 Perbandingan TPT dengan Target Daerah RKPD Tahun 2020-2024 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada Tahun 2020, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤0 sebagaimana grafik dan tabel berikut. Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Gambar 2.19 Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 3,15 3,50 3,50 3,50 2,52 3,85 2,62 2,54 2,32 2,32 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2020 2021 2022 2023 2024 Target TPT Kabupaten Temanggung 2020 2021 2022 2023 2024 Series1 0,86 -1,23 -0,08 -0,220 -0,03 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-41 Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung sebagaimana di sajikan pada tabel 2.27. Tabel 2.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun Target RKPD TPT Kabupaten Temanggung Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Kinerja Pencapaian Target RKPD 2020 3,15 3,85 0.86 99,28% 2021 3,50 2,62 -1.23 100% 2022 3,50 2,54 -0.08 100% 2023 3,50 2,32 -0,22 100% 2024 3,52 2,35 -0,03 100% Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 TPT mengalami kecenderungan menurun dari Tahun 2020-2023. Sedangkan pada Tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 dari Tahun 2023. Tingkat perubahan dengan nilai ≤0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya. Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.28. Tabel 2.28 Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Tahun Kabupaten Temanggung Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung TPT Perubahan TPT TPT Perubahan TPT 2020 3,85 0,86 5,57 -0,16 2021 2,62 -1,23 5,46 2,09 2022 2,54 -0,08 4,74 -0,11 2023 2,32 -0,22 4,00 -0,72 2024 2,35 -0,03 3,43 0,56 Sumber: BPS Provinis Jawa Tengah Tahun 2025 Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara Gelangmanggung. Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,03 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2020 yang merupakan puncak pandemi covid-19, TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-42 setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar<3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel 2.29. Tabel 2.29 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota TPT 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 4,27 5,03 4,97 5,25 4,40 Kabupaten Magelang 8,59 8,73 6,71 4,42 3,55 Kabupaten Temanggung 3,85 2,62 2,54 2,32 2,35 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 5,57 5,46 4,74 4,00 3,43 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar 2.20. Sumber: BPS Provinis Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,27 5,03 4,97 5,25 4,4 8,59 8,73 6,71 4,42 3,55 3,85 2,62 2,54 2,32 2,35 5,57 5,46 4,74 4,00 3,43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Temanggung RATA-RATA GELANGMANGGUNG RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-43 daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana tabel 2.30. Tabel 2.30 Perbandingan TPT Daerah dengan target RKP Kewilayahan Indikator Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2025 Realisasi Capaian Tahun 2024 Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 - 5 % 2,35 100% Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar 2.21. Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024 Gambar 2.21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024 Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci disajikan pada tabel 2.31. Tabel 2.31 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Tahun Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional TPT Perubahan TPT TPT Perubahan TPT TPT Perubaha n TPT 2020 3,85 0,86 6,48 1,99 7,07 1,79 2021 2,62 -1,23 5,95 -0,53 6,49 -0,58 2022 2,54 -0,08 5,57 -0,38 5,83 -0,66 2023 2,32 -0,22 5,13 -0,44 5,32 -0,51 2024 2,35 0,33 4,78 -0,35 4,91 -0,41 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Temanggung 3,85 2,62 2,54 2,32 2,35 Jawa Tengah 6,48 5,95 5,57 5,13 4,78 Nasional 7,07 6,49 5,83 5,32 4,91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Temanggung Jawa Tengah Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-44 Secara umum selama 5 (lima) tahun terakhir, perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi. Walaupun pada masa pandemi covid-19 perubahan TPT mengalami peningkatan, namun perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan perubahan sebesar 0,86 pada Tahun 2020. Pada kondisi terkini, perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar - 1,23 pada Tahun 2021 dan -0,22 pada Tahun 2023. Selain dari perubahannya, TPT di Kabupaten Temanggung juga jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional dengan TPT terendah pada Tahun 2023 sebesar 2,32 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 5,13 dan 5,32. Hal ini karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Pada Tahun 2024 TPT Kabupaten Temangung sebesar 2,35 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 4,78 dan 4,91. Capaian ini tentu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung. Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-45 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.23. Tabel 2.32 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Tahun Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional TPT Perubahan TPT PE TPT Perubahan TPT PE TPT Perubahan TPT PE 2020 3,85 0,86 -2,13 6,48 1,99 -2,65 7,07 1,79 -2,07 2021 2,62 -1,23 3,34 5,95 -0.53 3,32 6,49 -0,58 3,69 2022 2,54 -0,08 5,20 5,57 -0.38 5,31 5,83 -0,66 5,72 2023 2,32 -0,22 5,00 5,13 -0,44 4,98 5,83 -0,51 5,04 2024 2,35 -0,33 5,04 4,78 -0,35 4,95 4,91 -0,51 5,03 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Pada kondisi pasca pandemi dan terkini pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah pekerja, dampak covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Adapun faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 selain dikarenakan adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor perkebunan seperti kopi maupun industri pengolahan kayu, adalahnya peningkatan yang cukup signifikan dari sektor konstruksi, sektor akomodasi, sektor perusahaan dan sektor jasa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi secara langsung, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Adapun tingkat pertumbuhan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-46 jumlah penganggur di Kabupaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.22. Sumber : Bappeda, data diolah Tahun 2025 Gambar 2.22 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 cenderung fluktuatif dengan tren menurun akan tetapi pada Tahun 2024 naik dengan pertumbuhan 5,64 persen. Kenaikan jumlah penganggur dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor jasa padat karya di Kabupaten Temanggung. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -2,62%. Adapun rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran di Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel 2.23. Tabel 2.33 Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 Tahun Tahun Kabupaten Temanggung Jumlah Penganggur Pertumbuhan (%) Perubahan 2020 13.756 0,55 75 2021 11.918 -13,36 -1.838 2022 12.024 0,89 106 2023 11.192 -6,92 -832 2024 11.832 5,72 640 Rata-rata 5 tahun 12.144 -2,62 -370 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan pengurangan sebanyak 370 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya peningkatan 2020 2021 2022 2023 2024 Pertubuhan 0,55% -13,36% 0,89% -6,92% 5,64% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-47 keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan bakat, memperluas kesempatan kerja dengan mendorong investasi lebih banyak di Kabupaten Temanggung melalui bursa kerja/bursa kerja khusus di lingkungan sekolah- sekolah Vokasi (SMK), memberikan kemudahan berusaha khususnya perusahaan-perusahaan baik PMPN/PA yang padat kerja, dan menumbuhkan potensi ekonomi dengan disertifikasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara sebagaimana gambar 2.23. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.23 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata- Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah yang setara secara rinci disajikan pada tabel 2.34. Tabel 2.34 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun Kabupaten Temanggung Rata-Rata Capaian Gelangmanggung 2020 0.55% 33,43% 2021 -13.36% 7,86% 2022 0.89% -6,61% 2023 -6,92% -9,23% 0,55% -13,36% 0,89% -6,92% 5,64% 40,65% 2,87% 4,66% -1,92% -10,99% 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Temanggung Rata-Rata Capaian Gelangmanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-48 Tahun Kabupaten Temanggung Rata-Rata Capaian Gelangmanggung 2024 5,64% 1,31% Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Pada Tahun 2021 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan mencapai -13,36%, sedangkan kondisi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung masih mengalami peningkatan sebesar 7,86%. Pada Tahun 2024 juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mencapai 5,64% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah setara yang mencapai 1.31%. Adapun secara rinci jumlah penganggur Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Pengembangan secara rinci disajikan pada tabel 2.35. Tabel 2.35 Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota Jumlah Penganggur (Orang) 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 5.699 5.769 4.487 3.632 2.979 Kabupaten Magelang 33.080 38.976 40.895 36.841 29.240 Kabupaten Temanggung 13.756 11.918 12.024 11.192 11.823 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 17.512 18.888 19.135 17.222 14.681 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Selain dibandingkan dengan wilayah setara, jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung juga dapat dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.36. Tabel 2.36 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2020-2024 Tahun Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional 2020 0,55% 48,40% 37,49% 2021 -13,36% -7,09% -6,82% 2022 0,89% -3,88% -7,43% 2023 -6,92% 0,00% -6,72% 2024 5,64% 0,00 -4,96% Rata-rata -2,64% 7,49% -2,31% Sumber: BPS RI, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-49 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional maupun provinsi. Ditinjau dari rata-rata selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung <0 dengan nilai sebesar -2,64 persen lebih besar dari nasional -2,31, sedangkan pada tingkat provinsi mencapai >3%. Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional disajikan pada gambar 2.24. Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah Gambar 2.24 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional Perbandingan perubahan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi Perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari capaian nasional. Tahun 2020 lebih rendah yakni hanya sebesar 0,55%, sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pertumbuhan jumlah penganggur meningkat secara signifikan mencapai >35% dari kondisi sebelumnya. Adapun pada kondisi pasca pandemi terlihat bahwa pemulihan ekonomi semakin membaik yang salah satunya ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan jumlah penganggur baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Pada Tahun 2023 penurunan pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional dan provinsi dengan pengurungan mencapai -6,92%, sedangkan secara provinsi dan nasional secara berturut-turut hanya mencapai - 0,55% -13,36% 0,89% -6,92% 5,64% 48,40% -7,09% -3,88% 0,00% 0 37,49% -6,82% -7,43% -6,72% -4,96% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-50 4,25% dan -6,77%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Temanggung. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Akan tetapi, peningkatan TPAK juga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah pengangguran pada kondisi dimana rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh penduduk usia kerja yang tidak bekerja. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Pada periode 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi kecuali pada Tahun 2020 saat pandemi melanda. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam 2020 2021 2022 2023 2024 Temanggung 69,43 69,58 70,84 71,72 73,74 Provinsi Jawa Tengah 58,73 74,01 76,14 75,8 78,06 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Temanggung Provinsi Jawa Tengah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-51 suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa. 2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Terkait masalah kemiskinan tersebut, salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data yang akurat. A. Persentase Penduduk Miskin (P0) Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024. Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan targer RKPD disajikan pada tabel 2.37. Tabel 2.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) dengan Target RKPD Tahun Tingkat Kemiskinan (%) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Target Realisasi Target Realisasi 2020 8,85 9,96 76.798 77.330 2021 10,36 10,17 72.372 79.100 2022 10,00 9,33 80.126 73.040 2023 9,80 9,26 75.495 72.960 2024 9,25 8,67 67.442 68.770 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Dilihat dari jumlah penduduk, berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin yang meningkat, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung. Perbandingan Tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-52 Jika dibandingkan dengan target RKP Nasional tahun 2025 baru mencapai 92%, kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana disajikan pada tabel 2.38. Tabel 2.38 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan Indikator Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2025 Realisasi Capaian Tahun 2024 Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan Tingkat Kemiskinan 7 - 8 % 8,67 92% Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2025 BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian sebelumnya Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 secara rinci tersaji pada tabel 2.39. Tabel 2.39 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Tahun Temanggung Jawa Tengah Nasional Target Realisasi Realisasi Realisasi 2020 8,85 9,96 11,41 10,19 2021 10,36 10,17 11,79 9,71 2022 10 9,33 10,93 9,57 2023 9,8 9,26 10,77 9,36 2024 9,25 8,67 10,47 9,03 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025 Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 lebih baik dibandingkan provinsi juga capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan. Sedangkan perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.40. Tabel 2.40 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota Persentase Penduduk Miskin Perubahan Penduduk Miskin 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Magelang 11,27 11,91 11,09 10,96 10,83 0.6 0.64 -0.82 -0,13 -0,13 Kota Magelang 7,58 7,75 7,1 6,11 5,94 0.12 0.17 -0.65 -0,99 -0,17 Kabupaten Temanggung 9,96 10,17 9,33 9,26 8,67 0.54 0.21 - 0.84 -0,77 -0,59 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-53 Kabupaten / Kota Persentase Penduduk Miskin Perubahan Penduduk Miskin 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 9,6 9,94 9,17 8,78 8,48 0,2 0,21 -0,27 0,4 -0,30 JAWA TENGAH 11,41 11,79 10,93 10,77 10,47 0.61 0.38 -0.86 -0,16 -0,30 NASIONAL 10,19 9,71 9,57 9,36 9,03 0.97 -0.48 -0.14 -0,21 -0,33 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-12 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat tersaji pada gambar 2.26. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Gambar 2.26 Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Gambaran kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada kondisi terkini serta perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dapat disajikan pada tabel 2.41. Tabel 2.41 Perbandingan Perubahan Pencapaian Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional Tahun Kabupaten Temanggung Rata-rata GELANGMANGGUNG Jawa Tengah Nasional Realisas i Perubaha n Realisas i Perubaha n Realisas i Perubaha n Realisas i Perubaha n 2020 9,96 0,54 9,60 0,42 11,41 0,61 10,19 0,97 2021 10,17 0,21 9,94 0,43 11,79 0,38 9,71 -0,48 2022 9,33 -0,84 9,17 -0,77 10,93 -0,86 9,57 -0,14 2023 9,26 -0,07 8,78 -0,40 10,77 -0,16 9,36 -0,21 2024 8,67 -0,59 8,48 -0,30 10,47 -0,30 9,03 -0,33 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. 8,67 10,47 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Kota Semarang Kota Salatiga Kota Magelang Kabupaten Jepara Kota PekalonganKabupaten Tegal Kabupaten Semarang Kabupaten Kudus Kabupaten Sukoharjo Kota Tegal Kota Surakarta Kabupaten Temanggung Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pati Kabupaten Kendal Kabupaten Karanganyar Kabupaten Boyolali PROVINSI JAWA TENGAH Kabupaten Cilacap Kabupaten WonogiriKabupaten MagelangKabupaten Purworejo Kabupaten Blora Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Banyumas Kabupaten KlatenKabupaten Sragen Kabupaten Rembang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Pemalang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Brebes Kabupaten Kebumen Nasional: 9,03 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-54 Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional juga berimbas pada progres perbaikan kemiskinan ditunjukkan dengan data pada Tahun 2024, kemiskinan Kabupaten Temanggung maupun rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah serta nasional mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.42. Tabel 2.42 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Magelang 146,34 154,91 145,33 144,49 143,8 6,51 5,86 -6,18 -0,58 -0,48 Kota Magelang 9,27 9,44 8,65 7,45 7,25 1,87 1,83 -8,37 - 13,8 7 -2,68 Kabupaten Temanggung 77,33 79,09 73,04 72,96 68,77 6,52 2,28 -7,65 -0,11 -5,74 RATA-RATA GELANGMANGGUN G 77,65 81,15 75,67 74,97 73,27 4,97 3,32 -7,40 -4,85 -2,97 JAWA TENGAH 3.980,90 4.109,75 3.831,44 3.791,50 3704,3 3 6,35 3,24 -6.77 -3,32 2,35 NASIONAL 27.549,69 26.503,65 26.363,27 25.900,00 25219, 2 11,1 5 -3,80 -0,53 -4,34 -4,60 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung sebelum pandemi Covid-19 Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua setelah Kota Magelang. Dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan mengalami peningkatan cukup tinggi pada Tahun 2020-2023. Pada Tahun 2024, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang lebih dari rata- rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, provinsi maupun nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-55 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.43. Tabel 2.43 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun Kabupaten Temanggung Rata-rata GELANGMANGGUNG Jawa Tengah Nasional Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan 2020 77,33 6,52 77,65 6,32 3.980,90 6,35 27.549,69 11,15 2021 79,09 2,28 81,15 4,51 4.109,75 3,24 26.503,65 -3,80 2022 73,04 -7,65 75,67 -6,74 3.831,44 -6,77 26.363,27 -0,53 2023 72,96 -0,11 74,97 -0,93 3.704,33 -1,04 25.900,00 -1,76 2024 68,77 -5,74 73,27 -2,26 3.791,50 -2,30 25.219,20 -2,63 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19 puncaknya di Tahun 2021 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Temanggung. Tahun 2024 Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Perbandingan rasio perubahan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.44. Tabel 2.44 Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 Tahu n Kabupaten Temanggung Nasional Tingkat Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Perubaha n Realisasi Perubaha n Realisas i Perubaha n Realisas i Perubaha n 2020 9,96 0,54 -2,13 -7,18 10,19 0,97 -2,07 -7,09 2021 10,17 0,21 3,34 5,47 9,71 -0,48 3,7 5,77 2022 9,33 -0,84 5,2 1,86 9,57 -0,14 5,31 1,61 2023 9,26 -0,07 5 -0,2 9,36 -0,21 5,04 -0,27 2024 8,67 -0,59 5,04 0,04 9,03 -0,33 5,03 -0,01 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung dan BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 turun mengindikasikan capaian positif dengan penurunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-56 sebesar -0,6, kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik pada menurunnya angka kemiskinan. Pada tingkat nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil yang lebih baik dari capaian nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan kebijakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa persentase dan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri. B. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan dan perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.45. Tabel 2.45 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan perbandingan perubahan indeks kedalaman kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Kabupaten/ Kota Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 1,12 0,85 0,47 0,74 0,92 0,13 -0,27 -0,38 0,27 0,18 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-57 Kabupaten/ Kota Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Magelang 1,23 1,63 1,66 1,73 1,23 0,25 0,4 0,03 0,07 -0,5 Kabupaten Temanggung 0,86 1,57 1,06 0,99 0,97 0,35 0,71 -0,51 -0,07 - 0,02 RATA-RATA GELANGMANGGUN G 1,07 1,35 1,06 1,15 1,04 0,24 0,28 -0,29 0,09 -0,11 JAWA TENGAH 1,72 1,91 1,77 1,75 1,64 0,19 0,19 -0,14 -0,02 -0,11 NASIONAL 1,75 1,67 1,56 1,53 1,36 0,25 -0,08 -0,11 -0,03 -0,17 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi. Pada Tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berfluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berada di bawah angka rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. C. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator yang juga perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.46. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-58 Tabel 2.46 Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%) Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 0,23 0,15 0,06 0,12 0,19 0,04 -0,08 -0,09 0,06 0,07 Kabupaten Magelang 0,20 0,35 0,41 0,41 0,23 0,03 0,15 0,06 0 -0,18 Kabupaten Temanggung 0,11 0,39 0,19 0,17 0,18 0,06 0,28 -0.2 -0,02 0,01 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 0,18 0,30 0,22 0,23 0,2 0,04 0,12 -0,01 0,01 -0,03 JAWA TENGAH 0,34 0,45 0,42 0,42 0,37 0,04 0,11 -0,03 0,00 -0,05 NASIONAL 0,47 0,42 0,38 0,38 0,35 0,11 -0,05 -0,04 0,00 -0,03 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 0,18, meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,17 pada Tahun 2023. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021 sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan di mana pandemi Covid-19 ikut memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah. Kondisi kemiskinan terus menunjukkan perbaikan pada pasca pandemi ditunjukkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan kesehatan. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 selalu berada di bawah angka rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan masih lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. 2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-59 tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.47. Tabel 2.47 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 No. Variabel 2020 2021 2022 2023 2024 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 69,57 69,88 70,77 71,33 71,87 A Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) 75,58 75,64 75,7 75,77 75,94 B Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,14 12,08 12,55 12,61 12,62 Rata-rata Lama sekolah (Tahun) 7,24 6,94 7,41 7,50 7,53 C Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) 9.343 9.142 9.773 10.108 10.519 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM <60). Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 7,53 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada Tahun 2024, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,62 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,62 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Menurut hasil Susenas, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung hanya mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat SD sederajat (BPS, 2024). Disisi lain, kesehatan juga merupakan investasi berharga dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-60 meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat ditunjukkan dengan UHH Kabupaten Temanggung yang semakin membaik, tercatat pada tahun 2024 UHH Kabupaten Temanggung sebesar 75,94 tahun. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada Tahun 2024 sebesar Rp 10.519.000. Hal ini didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung. Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.48. Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD No Variabel Temanggung Jawa Tengah Nasional Target Realisasi Kinerja Realisasi Realisasi INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 71,77 71,87 100% 73,87 75,02 A Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) 75,71 75,94 100% 74,91 74,15 B Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,6 12,62 100% 12,86 13,21 C Rata-rata Lama sekolah (Tahun) 7,8 7,53 96,54% 8,02 8,85 D Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) 9.715 10.519 100% 12.276 12.341 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan capaian nasional juga masih berada di bawah capaian nasional. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-61 capaian tahun sebelumnya disajikan pada tabel 2.49. Tabel 2.49 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten/ Kota IPM Pertumbuhan IPM (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Temanggung 69,57 69,88 70,77 71,33 71,87 0,01 0,45 1,27 0,79 0,76 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah. Apabila melihat nilai capaian IPM Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian IPM atau IPM daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan rata- rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan capaian nasional secara rinci disajikan pada tabel 2.50. Tabel 2.50 Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten/ Kota IPM Pertumbuhan IPM (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 78,99 79,43 80,39 81,17 82,15 0,24 0,56 1,21 0,97 1,21 Kabupaten Magelang 69,98 70,12 70,85 71,45 72,1 0,16 0,36 1,04 0,85 0,91 Kabupaten Temanggung 69,57 69,88 70,77 71,33 71,87 0,01 0,45 1,27 0,79 0,76 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 72,84 73,14 74,00 74,65 75,37 0,14 0,46 1,17 0,87 0,96 JAWA TENGAH 71,87 72,16 72,79 73,39 73,87 0,20 0,40 0,87 0,82 0,65 NASIONAL 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02 0,03 0,49 0,86 2,03 0,85 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung selama Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat. Pertumbuhan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 menunjukkan progres yang semakin membaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, progres tersebut juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Meski menunjukkan progres yang positif, capaian IPM Kabupaten Temanggung, capaian IPM masih berada di bawah capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah maupun nasional, sehingga Kabupaten Temanggung masih memerlukan langkah-langkah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-62 strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standar untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sektor kesehatan direpresentasikan dengan indikator usia harapan hidup saat lahir, sektor pendidikan direpresentasikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta sektor ekonomi direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Komponen dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu : A. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan target RKPD disajikan pada tabel 2.51. Tabel 2.51 Perbandingan AHH dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun AHH (Angka Harapan Hidup) Target Realisasi Kinerja 2020 75,47 75,58 100% 2021 75,49 75,64 100% 2022 75,51 75,70 100% 2023 75,53 75,77 100% 2024 75,71 75,94 100% Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 AHH di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah mencapai 75,94 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-63 Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Capaian dan pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara terinci disajikan pada tabel 2.52. Tabel 2.52 Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota Angka Harapan Hidup (Tahun) Pertumbuhan AHH 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 76,85 76,93 77,02 77,22 77,54 0,10 0,08 0,09 0,20 0,32 Kabupaten Magelang 73,97 74,13 74,28 74,44 74,68 0,41 0,16 0,15 0,16 0,24 Kabupaten Temanggung 75,58 75,64 75,7 75,77 75,94 0,10 0,06 0,06 0,07 0,17 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 75,47 75,57 75,67 75,81 76,05 0,21 0,10 0,10 0,14 0,24 JAWA TENGAH 74,37 74,47 74,57 74,69 74,91 0,14 0,10 0,10 0,12 0,22 NASIONAL 71,47 71,57 71,85 72,13 73,93 0,13 0,10 0,28 0,28 1,80 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Tren AHH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang bagus karena terus meningkat. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan pada bidang kesehatan. Jika dilihat perbandingan capaian Kabupaten Temanggung dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir memiliki capaian yang lebih baik. Namun jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, Kabupaten Temanggung memiliki progres yang tidak cukup baik meskipun mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya. B. Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perbandingan HLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.53. Tabel 2.53 Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun Harapan Lama Sekolah (HLS) Target Realisasi Kinerja 2020 12,28 12,14 98,89% 2021 12,35 12,32 99,76% 2022 12,42 12,55 100% RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-64 Tahun Harapan Lama Sekolah (HLS) Target Realisasi Kinerja 2023 12,49 12,61 100% 2024 12,60 12,62 100% Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mencapai 12,62 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada Tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,62 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian Tahun 2023 (12,61). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2024 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,86) dan Nasional (13,21). Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara rinci disajikan pada tabel 2.54. Tabel 2.54 Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota HLS (Tahun) Pertumbuhan HLS 2020 2021 2022 2023 2024 2020 202 1 2022 2023 2024 Kota Magelang 14,14 14,15 14,31 14,40 14,62 0,33 0,01 0,16 0,09 0,22 Kabupaten Magelang 12,54 12,55 12,58 12,61 12,62 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 Kabupaten Temanggung 12,14 12,32 12,5 5 12,61 12,62 0,01 0,18 0,23 0,06 0,01 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 12,94 13,01 13,15 13,21 13,29 0,12 0,07 0,14 0,06 0,08 JAWA TENGAH 12,7 12,77 12,81 12,85 12,86 0,02 0,07 0,04 0,04 0,01 NASIONAL 12,98 13,08 13,1 13,15 13,21 0,03 0,10 0,02 0,05 0,06 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Capaian HLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan. HLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 12,62, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masing jenjang pendidikan pada Tahun 2024 diharapkan dapat bersekolah hingga 12,62 tahun atau setara Diploma I. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, progres HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang positif terutama setelah pandemi Covid-19. jika dibandingkan dengan rata- rata capaian pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, capaian HLS Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawah capaian tersebut, oleh karena itu pembangunan di sektor pendidikan masih perlu untuk terus ditingkatkan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-65 C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalami pendidikan formal. Perbandingan RLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.55. Tabel 2.55 Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun Harapan Lama Sekolah (HLS) Target Realisasi Kinerja 2020 7,35 7,24 98,50% 2021 7,50 7,25 96,67% 2022 7,65 7,41 96,86% 2023 7,80 7,50 96,15% 2024 7,85 7,53 96,54% Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 mencapai 7,53 naik 0,03 poin dibandingkan capaian Tahun 2023. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,02) dan capaian Nasional (8,85). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2020-2024. Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Rata- rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel 2.56. Tabel 2.56 Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota RLS (Tahun) Pertumbuhan RLS 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 10,39 10,62 10,94 11,20 11,43 0,06 0,23 0,32 0,26 0,23 Kabupaten Magelang 7,78 7,79 7,81 7,82 7,83 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 Kabupaten Temanggung 7,24 7,25 7,41 7,50 7,53 0,09 0,01 0,16 0,09 0,03 RATA-RATA GELANGMANGGUN G 8,47 8,55 8,72 8,84 8,93 0,05 0,08 0,17 0,12 0,09 JAWA TENGAH 7,69 7,75 7,93 8,01 8,02 0,16 0,06 0,18 0,08 0,01 NASIONAL 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 0,14 0,06 0,15 0,08 0,08 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Capaian RLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. RLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 7,53, hal ini dapat diartikan bahwa rata- RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-66 rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau setara dengan telah mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional di mana capaian Kabupaten Temanggung termasuk rendah. Faktor penghambat Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Temanggung di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut nya adalah penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dengan menambah dan meningkatkan sarana pelayanan pendidikan dan tenaga pendidik yang berkompetensi untuk meningkatkan capaian RLS sekaligus HLS. D. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Perbandingan pengeluaran per kapita dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.57. Tabel 2.57 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun Pengeluaran Per Kapita Target Realisasi Kinerja 2020 9.343.000 9.343.000 100% 2021 9.408.000 9.408.000 100% 2022 9.773.000 9.773.000 100% 2023 10.108.000 10.108.000 100% 2024 10.118.500 10.519.000 100% Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.519.000,00, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-67 lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.12.276.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 12.341.000,00. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity). Pengeluaran per kapita dapat menggambarkan tingkat kemampanan seseorang. Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel 2.58. Tabel 2.58 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp) Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 12.210 12.349 12.816 13.175 13.619 -2,43 1,14 3,78 2,8 3,37 Kabupaten Magelang 9.301 9.440 10.011 10.493 10.926 -0,92 1,49 6,05 4,81 4,13 Kabupaten Temanggung 9.343 9.408 9.773 10.108 10.519 -1,54 0,7 3,88 3,43 4,07 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 10.285 10.399 10.867 11.259 11.688 -1,63 1,11 4,57 3,68 3,81 JAWA TENGAH 10.930 11.034 11.377 11.835 12.276 -1,55 0,95 3,11 4,03 3,73 NASIONAL 11.013 11.156 11.479 11.890 12.341 -2,53 1,3 2,9 3,58 3,79 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada Tahun 2024 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Temanggung telah mencapai 10.159 Ribu Rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, capaian Kabupaten Temanggung masih berada di bawah bahkan paling rendah di antara kabupaten/kota yang ada pada wilayah pengembangan Gelangmanggung. Selain itu jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawahnya. 2.1.2.7 Ketimpangan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-68 diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator Rasio Gini dan/atau Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia. A. Rasio Gini Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-69 Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator indeks gini atau rasio gini. Indeks gini atau Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.59 Tabel 2.59 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 Tahun Target Realisasi Kinerja 2020 NA 0,382 100% 2021 0,382 0,374 100% 2022 0,374 0,370 100% 2023 0,363 0,359 100% 2024 0,357 0,380 100% Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Perkembangan nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.60. Tabel 2.60 Perbandingan Rasio Gini pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun Sebelumnya Kabupaten / Kota Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 0,405 0,452 0,427 0,419 0,46 Kabupaten Magelang 0,370 0,384 0,363 0,358 0,33 Kabupaten Temanggung 0,382 0,374 0,370 0,359 0,38 RATA-RATA GELANGMANGGUNG 0,386 0,403 0,387 0,379 0,39 JAWA TENGAH 0,362 0,372 0,374 0,369 0,37 NASIONAL 0,385 0,381 0,381 0,388 0,38 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Perkembangan indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan penurunan. Nilai indeks gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut, namun mengalami peningkatan di Tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung, kenaikan ini menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-70 pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini. Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2024 lebih tinggi daripada Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten temanggung berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan sama dengan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 0,383 yang berada pada kategori sedang/moderat. Perbandingan nilai Rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Temanggung dan nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.61. Tabel 2.61 Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 Tahun Kabupaten Temanggung Nasional Gini Ratio Perubah an Pertumbuhan Ekonomi Perubah an Gini Ratio Peruba han Pertumbuhan Ekonomi Peruba han 2020 0,382 n.a -2,13 -7,18 0,385 n.a -2,07 -7,09 2021 0,374 -0,008 3,34 5,47 0,381 -0,004 3,70 5,77 2022 0,370 -0,004 5,20 1,86 0,381 0,00 5,31 1,61 2023 0,359 -0,013 5,00 -0,20 0,388 0,007 5,04 -0,27 2024 0,383 0,024 5,04 0,03 0,381 -0,007 5,03 -0,02 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan (Rasio Gini). Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.62. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-71 Tabel 2.62 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 Tahun Kabupaten Temanggung Rata-rata GELANGMANGGUNG Nasional Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan 2020 0,382 n.a 0,386 n.a 0,385 n.a 2021 0,374 -0,008 0,403 -0,008 0,381 -0,004 2022 0,370 -0,004 0,387 -0,004 0,381 0,000 2023 0,359 -0,011 0,379 -0,011 0,388 0,007 2024 0,383 0,024 0,393 0,014 0,381 -0,007 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Gini Kabupaten Temanggung mencatatkan nilai sebesar 0,383. Setelah tahun 2020 atau pasca pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Purwomanggung dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Temanggung memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang B. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah “distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia” yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:
1.Ketimpangan pengeluaran tinggi (high inequality), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 20% terendah kurang dari 12%
2.Ketimpangan pengeluaran sedang (moderate inequality), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
3.Ketimpangan pengeluaran rendah (low inequality), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17% Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.63. Tabel 2.63 Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun Target Realisasi Perubahan 2020 n.a 17,54 -0,85 2021 18,30 18,78 1,24 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-72 Tahun Target Realisasi Perubahan 2022 18,50 18,46 -0,32 2023 18,70 19,52 1,06 2024 18,80 17,83 -1,69 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (low inequality). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut turun 1,69% jika dibandingkan kondisi Tahun 2024 sebesar 17,83%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, kondisi Tahun 2024 tidak mencapai target. Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.64. Tabel 2.64 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2020-2024 Kabupaten / Kota Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Perubahan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Magelang 16,26 14,9 16,24 16,07 15,26 1,09 -1,36 1,34 -0,17 -0,81 Kabupaten Magelang 18,57 18,01 18,82 19,03 20,21 0,86 -0,56 0,81 0,21 1,18 Kabupaten Temanggung 17,54 18,78 18,46 19,52 17,83 -0,85 1,24 -0,32 1,06 -1,69 RATA-RATA GELANGMANGGUN G 17,46 17,23 17,84 18,21 17,77 0,37 -0,23 0,61 0,37 -0,44 JAWA TENGAH 18,53 18,34 18,51 18,74 18,90 -0,18 -0,19 0,17 0,23 0,16 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, data diolah Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-73 capaiannya 17,83% jika dibandingkan Tahun 2023 capaiannya 19,52% mengalami perubahan sebadar -1,69 . Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung angka Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 berada di atas sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah masih di bawahnya meskipun kondisi di Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi. Perbandingan kondisi Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung kondisi terkini disajikan pada tabel 2.65. Tabel 2.65 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini Tahun Kabupaten Temanggung Rata-rata GELANGMANGGUNG JAWA TENGAH Nasional Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan Realisasi Perubahan 2020 17,54 -0,85 17,46 0,37 18,53 -0,81 17,93 0,22 2021 18,78 1,24 17,23 -0,23 18,34 -0,19 18,06 0,13 2022 18,46 -0,32 17,84 0,61 18,51 0,17 18,24 0,18 2023 19,52 1,06 18,21 0,37 18,74 0,23 18,04 -0,2 2024 17,83 -1,69 17,77 -0,44 18,9 0,16 18,41 0,37 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, data diolah Kondisi ketimpangan di Kabupaten temanggung dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia pada masa Covid-19 yaitu Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Gangguan kesehatan serta perekonomian yang terkontraksi membawa pengaruh yang signifikan tidak hanya pada peningkatan kemiskinan tetapi juga berdampak pada ketimpangan yang meningkat. Namun, setelah Tahun 2020, kondisi ketimpangan menunjukkan perbaikan pada Tahun 2021 dengan peningkatan pemerataan yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Kabupaten Temanggung masih dibawah Nasional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan kebijakan dalam efisiensi anggaran. Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-74 2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada di Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dasar perundangan terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah dengan adanya UU No 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada UU No 05 Tahun 2017 mendefinisikan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan ini mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO yang menyoroti terkait kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Namun, implementasi pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada di Indonesia disesuaikan sesuai dengan konteks kebudayaan Indonesia dan tujuan pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya;

(4)dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Gambaran capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel 2.66. Tabel 2.66 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) n.a. 3,31 3,67 3,67 4,02 Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Capaian IPK pada Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan Tahun 2023 hal ini disebabkan adanya peningkatan pada nilai sub variabel pendidikan, ketahanan soaial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya dan kesetaraan gender. Sedangkan untuk mengukur kemajuan pembangunan digunakan indek pembangunan olahraga (Sport Development Index). RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-75 Indek pembangunan olahraga adalah istilah baru dalam olahraga Indonesia. Ini semacam metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga yang meliputi sembilan dimensi (variabel) yaitu ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia olahraga, partisipasi masyarakat, kebugaran, performa, kesehatan, literasi fisik, perkembangan performa, dan ekonomi. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia. Gambaran capaian kinerja keolahragaan di Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel 2.67. Tabel 2.67 Indeks Pembangunan Olahraga No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) n.a 3,31 2,97 2,97 3,61 Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Capaian IPO Kabupaten Temanggung Tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga yang merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat. Program yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk berolahraga salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Senam PORPI (Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia) Kabupaten Temanggung yang mengambil tempat di Pasar Curug Titang. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-76 pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan, dan memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama masyarakat miskin dan rentan, memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara adil, merata, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 1) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 25 Tahun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah, khususnya kelompok usia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk dalam kelompok usia tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia dari sisi capaian pendidikan di masa lalu. Adapun Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia diataas 25 tahun di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.27 berikut ini. Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 Berdasarkan data BPS Kabupaten Temanggung, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 Tahun menunjukkan tren peningkatan dari 7,24 tahun pada 2020 menjadi 7,53 tahun pada
2024.Ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan pada masa lalu, walau secara umum masih berada di bawah standar 9 tahun wajib belajar. Capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 7,53 atau rata-rata penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten 7,24 7,25 7,41 7,5 7,53 7,69 7,75 7,93 8,01 8 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 0 5 10 15 20 25 30 2020 2021 2022 2023 2024 RLS Temanggung RLS Jawa Tengah RLS Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-77 Temanggung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,53 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024 RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hampir kelas 3 SMP atau 8,85 tahun dan di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,02 tahun. Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung, guna mendorong peningkatan RLS. 2) Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan. Adapun Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.27 berikut ini. Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 12,14 tahun pada 2020 menjadi 12,62 tahun pada 2024, yang mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak 12,14 12,32 12,55 12,61 12,62 12,7 12,77 12,81 12,85 12,85 0 10 20 30 40 50 2020 2021 2022 2023 2024 HLS Temanggung HLS Jawa Tengah HLS Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-78 hingga jenjang menengah atas atau bahkan pendidikan tinggi. HLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat 12,62 tahun, artinya anak-anak di Kabupaten Temanggung yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Temanggung masih berada dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,86 tahun dan Nasional 13,21 tahun. Meskipun secara capaian absolut HLS Kabupaten Temanggung dibawah provinsi maupun nasional, namun mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%. Rendahnya HLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan satuan pendidikan, belum tercukupinya kebutuhan pendidik dan kompetensi Pendidik, masih rendahnya kompetensi peserta didik, serta masih adanya kasus anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan maupun sama sekali tidak sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di semua jenjang, serta penguatan dukungan terhadap keberlanjutan sekolah anak-anak, agar harapan lama sekolah di Kabupaten Temanggung dapat terus meningkat. 3) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi bertujuan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3. Tingginya capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Adapun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.29 berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-79 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 Apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai disajikan pada gambar 2.30 berikut ini. Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.30 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.31 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 5,28 5,18 6,34 5,6 6,05 0 2 4 6 8 2020 2021 2022 2023 2024 16,77 31,54 27,01 18,63 6,05 Tidak Punya Ijazah SD Tamat SD Sederajat Tamat SMP Sederajat Tamat SMA/SMK Sederajat Tamat Perguruan Tinggi 15,99 24,17 26,28 32,97 11,26 4,7 20,57 26,84 32,97 14,93 2,02 13,47 27,59 35,09 21,83 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tamat Perguruan Tinggi Tamat SMA/SMK Sederajat Tamat SMP Sederajat Tamat SD Sederajat\ Tidak Punya Ijazah SD 40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-80 Berdasarkan Gambar 2.31, dapat diketahui di Kabupaten Temanggung pendidikan tertinggi penduduknya yang berusia 15 tahun ke atas masih di dominasi oleh pendidikan dasar. Sementara itu, tingkat pendidikan apabila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi kelompok 20 persen pengeluaran teratas memiliki proporsi tamat perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah maupun 40 persen terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum merata. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih merata untuk semua kalangan masyarakat. 4) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SD/Sederajat Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD SMP Kesetaraan. Adapun persentase pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020– 2024 disajikan pada tabel 2.68. Tabel 2.68 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Jenis Pendidikan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD Umum (%) NA NA 68,10 76,96 83,98 2 SD Keagamaan (%) NA NA 52,96 65,88 66,04 3 SD Kesetaraan (%) NA NA 58,33 50,00 80,00 Rata-Rata (%) NA NA 59,80 64,28 76,67 Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, persentase siswa SD/sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-81 menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. 5) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SMP/Sederajat Persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam literasi membaca merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan memahami dan menginterpretasi teks secara kritis. Capaian ini mencerminkan kualitas pembelajaran literasi di jenjang menengah pertama serta efektivitas program peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Temanggung. Adapun persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.69. Tabel 2.69 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Jenis Pendidikan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 SMP Umum (%) NA NA 76,23 80,66 87,65 2 SMP Keagamaan (%) NA NA 68,15 77,34 80,40 3 SMP Kesetaraan (%) NA NA 61,22 59,44 60,71 Rata-Rata (%) NA NA 68,53 72,48 76,25 Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. 6) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SD/Sederajat Persentase siswa SD/sederajat yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam numerasi merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan dasar berhitung dan berpikir logis siswa pada jenjang pendidikan dasar. Indikator ini mencerminkan sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep matematika dasar yang menjadi fondasi bagi pembelajaran di tingkat selanjutnya. Adapun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-82 persentase pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.70 Tabel 2.70 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Jenis Pendidikan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD Umum (%) NA NA 36,65 59,3 73,56 2 SD Keagamaan (%) NA NA 28,35 47,48 54,72 3 SD Kesetaraan (%) NA NA 33,33 50,00 80,00 Rata-Rata (%) NA NA 32,78 52,26 69,43 Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.70, dijelaskan bahwa capaian Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. 7) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) Untuk Numerasi SMP/Sederajat Persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam numerasi mencerminkan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini penting untuk menilai kualitas pembelajaran numerasi di tingkat menengah serta kesiapan siswa menghadapi tantangan akademik di jenjang pendidikan berikutnya. Adapun persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.71. Tabel 2.71 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Jenis Pendidikan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 SMP Umum (%) NA NA 53,03 59,60 82,79 2 SMP Keagamaan (%) NA NA 44,68 54,54 75,29 3 SMP Kesetaraan (%) NA NA 35,85 45,49 55,71 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-83 No Jenis Pendidikan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata (%) NA NA 44,52 53,21 71,26 Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi selama kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, terutama pada jenis pendidikan kesetaraan. 8) Skor Literasi Membaca SD/Sederajat Skor literasi membaca siswa SD/sederajat merupakan indikator yang mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi teks bacaan sesuai jenjangnya. Adapun skor literasi membaca SD/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar 2.32. Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.32 Skor Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, skor literasi membaca SD/sederajat di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari 51,93 pada tahun 2022 menjadi 60,77 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis bacaan di jenjang sekolah dasar. Capaian ini tidak lepas dari perbaikan mutu pembelajaran, termasuk penguatan program literasi sekolah. Meskipun begitu, peningkatan skor ini perlu terus dijaga agar lebih banyak siswa mencapai tingkat pemahaman bacaan yang optimal. 9) Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat Skor literasi membaca siswa SMP/sederajat memberikan gambaran tentang kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan yang lebih kompleks dan bernalar secara kritis. Skor ini juga mencerminkan sejauh mana penguatan literasi pada jenjang sebelumnya berlanjut dan berkembang. Adapun skor literasi membaca SMP/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar NA NA 51,93 53,78 60,77 0 20 40 60 80 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-84 2.33. Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.33 Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, skor literasi membaca SMP/sederajat mengalami peningkatan signifikan, dari 51,93 pada tahun 2022 menjadi 70,31 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa SMP/sederajat terus membaik, seiring dengan peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar. Peningkatan ini juga penting untuk mendukung kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam berbagai mata pelajaran. 10) Skor Numerasi SD/Sederajat Skor numerasi siswa SD/sederajat mengukur kemampuan dasar dalam memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini menjadi dasar dalam menilai kesiapan siswa untuk menguasai pelajaran yang bersifat logis dan kuantitatif. Adapun skor numerasi SD/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar 2.34 Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.34 Skor Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Skor Numerasi SD mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 53,78 namun menurun menjadi 45,83 pada tahun
2024.Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pembelajaran numerasi di jenjang sekolah dasar. Meskipun persentase siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) numerasi meningkat, penurunan skor ini dapat NA NA 51,93 53,78 70,31 0 20 40 60 80 2020 2021 2022 2023 2024 NA NA 51,93 53,78 45,83 0 20 40 60 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-85 mengindikasikan kesenjangan dalam kedalaman pemahaman materi. Hal ini menjadi perhatian penting agar peningkatan akses juga diiringi oleh peningkatan kualitas. 11) Skor Numerasi SMP/Sederajat Skor numerasi siswa SMP/sederajat merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana siswa mampu berpikir logis, menyelesaikan persoalan matematis, dan menerapkan pengetahuan numerik dalam konteks nyata. Skor ini juga menjadi gambaran keberhasilan program pembelajaran numerasi dan kualitas guru dalam membimbing siswa memahami matematika secara aplikatif. Adapun skor numerasi SMP/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar 2.35 Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.35 Skor Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Skor numerasi SMP/sederajat menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 35,33 pada tahun 2022 menjadi 62,26 pada tahun
2024.Lonjakan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemampuan numerasi siswa jenjang menengah pertama. Hal ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya peningkatan mutu pengajaran matematika dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Skor yang meningkat ini diharapkan terus ditingkatkan agar siswa mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah secara efektif. Akreditasi satuan pendidikan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan, baik dari sisi manajemen, proses pembelajaran, hingga sarana dan prasarana. Di Kabupaten Temanggung, proporsi satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada jenjang PAUD, SD, SMP, maupun pendidikan nonformal menunjukkan sejauh mana kualitas layanan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Capaian akreditasi ini tidak hanya menjadi tolok ukur mutu pendidikan, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya peningkatan NA NA 35,33 42,82 62,26 0 20 40 60 80 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-86 kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan di berbagai jenjang. Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.36 Satuan Pendidikan yang Telah Terakreditasi Minimal B pada Jenjang PAUD, SD, SMP, Maupun Pendidikan Nonformal Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 12) Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B (SPM) Pada tahun 2023, tercatat 91,12% satuan PAUD telah terakreditasi minimal B, namun pada 2024 turun menjadi 88,51%. Penurunan ini menjadi catatan penting karena akreditasi mencerminkan kualitas lembaga pendidikan. Meski angkanya masih relatif tinggi, tren penurunan ini harus segera diatasi agar kualitas PAUD tetap terjaga. 13) Persentase SD Terakreditasi Minimal B Tren akreditasi satuan pendidikan SD terus meningkat dari 98,39% pada 2020 menjadi 99,13% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh SD telah memenuhi standar mutu minimal nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program peningkatan mutu satuan pendidikan dasar berjalan baik. Meski begitu, masih ada sekitar 0,87% sekolah yang belum mencapai akreditasi minimal B dan harus tetap menjadi sasaran perbaikan dan pembinaan. 14) Persentase SMP Terakreditasi Minimal B Setelah mengalami penurunan dari 91,03% pada 2020 menjadi 85,71% pada 2023, akhirnya terjadi peningkatan signifikan ke 94,52% pada 2024. Hal ini menggambarkan adanya proses pembenahan mutu yang intensif di jenjang SMP. Kenaikan ini merupakan bukti adanya peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap standar mutu satuan pendidikan menengah pertama. NA NA NA NA 69,23 NA NA 91,12 88,5191,03 88,75 86,75 85,71 94,52 98,39 97,93 98,16 98,85 99,13 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 2023 2024 Pendidikan Non Formal PAUD SMP SD RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-87 15) Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 69,23%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30% satuan pendidikan non formal (seperti PKBM dan LKP) yang belum mencapai standar minimal mutu. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga pendidik, serta belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu lebih serius dalam mendukung pendidikan non formal karena lembaga ini sangat berperan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. 16) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 5-6 tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka Partisipasi Sekolah Usia 5–6 Tahun menunjukkan tren peningkatan dari 89,94% pada tahun 2022 menjadi 94,29% pada 2023. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas anak usia dini di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan akses pendidikan pada usia emas perkembangan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan angka partisipasi sekolah usia 5–6 tahun menjadi 93,91%. Penurunan ini disebabkan oleh masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya layanan pendidikan anak usia dini dalam membangun kemampuan fondasi yang krusial bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak di tahap awal kehidupan. 17) Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi sekolah usia 7–15 tahun berada pada tingkat yang tinggi atau proporsi peserta didik usia 13-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di wilayah Kabupaten Temanggung sangat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-88 tinggi, yaitu 98,88% pada 2022, meningkat menjadi 99,74% pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 98,87% pada 2024. Namun belum setiap anak usia 13-15 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya. 18) Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007 jalur pendidikan nonformal turut diperhitungkan. APS Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/Ula, B/Wustha, C/Ulya). Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7- 18 tahun kesetaraan sebesar 31,37% (kategori rendah), atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang. Adapun indikator program kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.72. Tabel 2.72 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Pendidikana Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka NA NA 103,5 97,3 98,47 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka NA NA 97,62 109,25 109,75 3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6) Angka NA NA 77,62 82,75 84,05 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Angka NA NA 95,31 92,02 92.01 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Angka NA NA 77,64 86,58 86,57 6 Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3* % NA NA NA NA 19,04 7 Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik % NA NA NA 49,29 67,81 8 Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik % NA NA NA 90,5 46 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-89 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 9 Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik % NA NA NA 90,7 53,21 10 Persentase Pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik* % NA NA NA NA NA 11 Angka Putus Sekolah SD Sederajat Angka NA NA NA NA 320 12 Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Angka NA NA NA NA 933 13 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat Angka NA NA NA NA 740 14 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat Angka NA NA NA NA 2855 15 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun Angka NA NA NA NA 276 16 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun Angka NA NA NA NA 305 17 Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD* % NA NA NA NA 99,99 18 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik* % NA NA NA NA 94,06 19 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik* % NA NA NA NA 95,96 20 Rasio Guru/Siswa PAUD Angka 1:12 1:16 1:16 1:16 NA 21 Rasio Guru/Siswa SD Angka 1:19 1:17 1:17 1:17 1:14 22 Rasio Guru/Siswa SMP Angka 1:15 1:17 1:17 1:17 1:17 23 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % NA NA NA NA 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025 Indikator kinerja bidang pendidikan tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.72 memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, dan tren perkembangan dalam aspek partisipasi, kualitas satuan pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, serta kondisi sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada permasalahan krusial seperti angka putus sekolah, anak yang tidak melanjutkan pendidikan, dan anak yang belum pernah bersekolah, yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Dengan memahami dinamika ini secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 19) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar SD menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, APK mencapai angka 103,5 yang berarti jumlah siswa yang bersekolah di SD melebihi jumlah penduduk usia sekolah dasar. Ini bisa terjadi karena masih RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-90 banyak anak yang masuk SD tidak sesuai usia ideal, baik yang terlalu muda maupun terlalu tua. Namun, pada 2023 terjadi penurunan ke angka 97,3, sebelum naik kembali menjadi 98,47 di tahun 2024. Penurunan ini bisa menandakan perbaikan dalam peraturan usia masuk sekolah atau bisa juga menjadi indikasi menurunnya daya tarik atau akses terhadap pendidikan dasar. Meski angka tahun 2024 cukup tinggi, pemerintah perlu terus mendorong pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak usia SD mendapatkan hak pendidikan secara tepat waktu dan sesuai usia. 20) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar SMP meningkat tajam dari 97,62 pada tahun 2022 menjadi 109,75 pada 2024. Peningkatan ini cukup signifikan dan menunjukkan adanya peningkatan akses serta partisipasi anak-anak di tingkat menengah pertama. Nilai yang melebihi 100% menunjukkan bahwa terdapat siswa yang tidak berada pada rentang usia ideal SMP yang masih bersekolah di jenjang ini. Kondisi ini bisa disebabkan oleh anak-anak yang terlambat masuk sekolah atau yang sebelumnya putus sekolah dan kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini juga bisa terjadi apabila banyak siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu, ini juga bisa menjadi sinyal positif bahwa program kejar paket atau pendidikan kesetaraan berhasil menjangkau peserta didik yang sempat tertinggal. 21) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6) Angka Partisipasi Murni PAUD mengalami peningkatan dari 77,62% pada 2022 menjadi 84,05% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Peningkatan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari kampanye lembaga pendidikan terkait PAUD serta dorongan dari masyarakat untuk memberikan fondasi pendidikan sejak dini. Meskipun demikian, angka ini belum mencapai 100%, yang berarti masih ada sebagian anak usia 5–6 tahun yang belum mengakses PAUD. Perluasan akses, terutama di daerah tertinggal, serta dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu akan membantu menggenjot partisipasi PAUD. 22) Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Tren Angka Partisipasi Murni SD justru mengalami penurunan, dari 95,31% di 2022 menjadi 92,01% di 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, karena APM mencerminkan jumlah anak usia ideal SD yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-91 benar-benar bersekolah di jenjang tersebut. Penurunan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya angka putus sekolah, anak yang terlambat masuk sekolah, atau hambatan akses di menuju sarana pendidikan. Meski angka masih tergolong tinggi, penurunan berturut- turut selama dua tahun terakhir perlu menjadi dasar evaluasi program wajib belajar dan pemerataan pendidikan dasar. 23) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Angka Partisipasi Murni SMP menunjukkan peningkatan dari 77,64% pada 2022 menjadi 86,57% di 2024. Ini merupakan perkembangan yang sangat baik karena APM SMP menunjukkan persentase anak usia 13–15 tahun yang benar-benar mengikuti pendidikan di tingkat SMP. Artinya, semakin banyak anak usia ideal SMP yang masuk sekolah. Ini merupakan indikator keberhasilan program transisi dari SD ke SMP. Meski begitu, angka tersebut masih berada di bawah 100%, yang berarti masih ada anak usia SMP yang belum mengakses pendidikan sesuai jenjangnya, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, atau geografis. 24) Persentase Instruktur LKP yang Memiliki Sertifikat Metodologi Level 3 Pada tahun 2024, hanya 19,04% instruktur di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) yang memiliki sertifikat metodologi level 3. Angka ini sangat rendah, dan mengindikasikan bahwa mayoritas instruktur belum memiliki kompetensi metodologis yang dibutuhkan dalam mengajar secara profesional. Sertifikasi metodologi sangat penting karena menyangkut bagaimana instruktur menyampaikan materi agar efektif dan sesuai standar. Perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas dan akses pelatihan sertifikasi yang lebih merata untuk meningkatkan angka ini. 25) Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik Tingkat profesionalitas pendidik PAUD menunjukkan tren positif, dari 49,29% pada 2023 menjadi 67,81% pada 2024. Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik usia dini. Pendidik yang tersertifikasi diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang mumpuni. 26) Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik Penurunan drastis persentase PTK SD yang memiliki sertifikat pendidik dari 90,5% pada tahun 2023 menjadi 46% di tahun 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-92 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas atau kompetensi tenaga pendidik, melainkan disebabkan oleh tidak tersedianya data dari berbagai jenis satuan pendidikan, seperti SD umum, SD kesetaraan, dan SD keagamaan. Ketidaktercataan data ini berdampak pada akurasi indikator, sehingga persentase yang tercantum tidak merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan pendidikan, karena data yang tidak lengkap dapat mengganggu validitas pengambilan keputusan. 27) Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik Seperti halnya pada jenjang SD, PTK SMP juga mengalami penurunan cukup tajam dalam persentase kepemilikan sertifikat pendidik, dari 90,7% pada tahun 2023 menjadi 53,21% di tahun 2024. Penurunan ini juga disebabkan oleh tidak tersedianya data dari satuan pendidikan SMP umum, SMP kesetaraan, dan SMP keagamaan, sehingga angka yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ketidaktercataan ini menimbulkan tantangan dalam menilai kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pendataan yang lebih terpadu dan akurat, serta peningkatan koordinasi lintas satuan pendidikan agar informasi yang dihimpun dapat digunakan secara optimal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan menengah pertama. 28) Persentase Pendidik PNF yang Memiliki Sertifikat Pendidik Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan NonFormal (PNF) yang memiliki sertifikat pendidik merupakan indkator baru pada tahun 2024. Kehadiran indikator ini penting untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kualitas tenaga pendidik di jalur pendidikan nonformal, serta sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK PNF di masa mendatang. Ke depan, konsistensi pencatatan dan kelengkapan data menjadi hal krusial agar indikator ini dapat digunakan secara maksimal dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi mutu pendidikan nonformal. 29) Angka Putus Sekolah SD Sederajat Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 320 siswa jenjang SD sederajat di Kabupaten Temanggung mengalami putus sekolah. Angka ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan adanya tantangan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-93 menjaga keberlanjutan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Berbagai faktor bisa menjadi penyebab putus sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, faktor geografis, pernikahan dini, atau kurangnya motivasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi pencegahan, seperti program beasiswa, pendampingan sosial, atau penguatan layanan pendidikan alternatif yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. 30) Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Sebanyak 933 siswa jenjang SMP sederajat tercatat putus sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang SD, yang mencatat 320 siswa putus sekolah, dan mengindikasikan bahwa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama masih menghadapi tantangan serius. Tingginya angka putus sekolah di jenjang ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan, seperti kesiapan akademik, dukungan orang tua, kondisi sosial ekonomi, serta aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan belajar di tingkat SMP. Upaya strategis seperti program pendampingan transisi, layanan konseling, serta pemberian bantuan biaya pendidikan dan transportasi sangat penting untuk memastikan siswa dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan menengah pertama secara tuntas. 31) Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD Sederajat Pada tahun 2024, sebanyak 740 siswa yang lulus dari jenjang SD sederajat di Kabupaten Temanggung tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau sederajat. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) ini menjadi sinyal penting bahwa masih terdapat hambatan dalam keberlanjutan pendidikan, terutama pada masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama. Beragam faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya dukungan lingkungan sekitar dapat menjadi penyebab utama siswa tidak melanjutkan pendidikan. 32) Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP Sederajat Pada tahun 2024, Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) jenjang SMP sederajat di Kabupaten Temanggung mencapai 2.855 siswa. Jumlah ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-94 pendidikan tidak hanya terjadi pada transisi SD ke SMP, tetapi juga semakin nyata pada peralihan dari pendidikan menengah pertama ke jenjang pendidikan menengah atas. Tingginya angka LTM ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya, kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan, atau kurangnya akses ke sekolah menengah atas, khususnya di daerah terpencil. 33) Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 276 anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Temanggung belum pernah mengenyam pendidikan atau belum pernah sekolah sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada usia pendidikan dasar. Faktor penyebabnya bisa beragam, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan di wilayah tertentu. 34) Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun Pada tahun 2024, sebanyak 305 anak usia 13–15 tahun atau usia setara jenjang SMP di Kabupaten Temanggung tercatat belum pernah bersekolah. Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) ini menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan masih cukup signifikan, bahkan pada kelompok usia remaja awal yang seharusnya sudah menempuh pendidikan menengah pertama. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, pernikahan dini, keharusan bekerja membantu keluarga, atau kurangnya dukungan lingkungan terhadap pentingnya pendidikan. 35) Persentase Siswa Kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD Pada tahun 2024, persentase siswa kelas 1 SD yang berasal dari jenjang TK atau PAUD di Kabupaten Temanggung mencapai 99,99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sudah sangat tinggi. Selain itu, angka ini juga mencerminkan keberhasilan program transisi PAUD ke SD yang semakin baik, baik dari segi akses, partisipasi, maupun kesiapan anak dalam menghadapi pembelajaran di tingkat dasar. 36) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kondisi Baik RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-95 Pada tahun 2024, sebanyak 94,06% sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD di Kabupaten Temanggung berada dalam kondisi baik. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas pendukung pembelajaran di tingkat sekolah dasar telah memenuhi standar kelayakan, baik dari segi bangunan, ruang kelas, maupun fasilitas penunjang lainnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Sarana prasarana yang baik akan mendukung kegiatan belajar mengajar yang nyaman dan efisien. 37) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kondisi Baik Pada tahun 2024, persentase sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Temanggung yang berada dalam kondisi baik mencapai 95,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Temanggung telah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung proses pembelajaran. Kondisi sarana prasarana yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, kenyamanan siswa dan guru, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Meski angka ini sangat tinggi, tetap diperlukan upaya pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas fasilitas secara berkelanjutan, terutama untuk memastikan pemerataan kondisi yang baik di seluruh satuan pendidikan. 38) Rasio Guru/Siswa PAUD Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak- kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Adapun rasio guru/siswa PAUD di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.73. Tabel 2.73 Rasio Guru/Siswa PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 *2024 1 Rasio Guru/Siswa PAUD Angka 1:12 1:16 1:16 1:16 N.A. Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025 Keterangan: *tidak dihitung Rasio guru/siswa PAUD di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan dari 1:12 pada tahun 2020 menjadi 1:16 pada tahun 2021 hingga 2023. Kenaikan rasio ini berarti satu guru harus menangani RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-96 lebih banyak anak, yang berpotensi mengurangi intensitas interaksi dan kualitas pendampingan dalam proses pembelajaran dan pengasuhan, terutama pada usia dini yang membutuhkan perhatian individual lebih besar. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, masih berada di atas batas ideal bagi sebagian kelompok usia. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan kapasitas dan distribusi pendidik PAUD agar layanan holistik yang mencakup pendidikan, pengasuhan, dan kesehatan dapat diberikan secara optimal. 39) Rasio Guru/Siswa SD Rasio guru terhadap siswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam hal efektivitas proses pembelajaran di kelas. Rasio yang ideal memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih individual kepada siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Adapun rasio guru/siswa SD Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.74 Tabel 2.74 Rasio Guru/Siswa SD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Guru/Siswa SD Angka 1:19 1:17 1:17 1:17 1:14 Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025 Rasio guru/siswa SD di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari 1:19 pada tahun 2020 menjadi 1:14 pada tahun 2024, mendekati kondisi ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yaitu satu guru untuk setiap 20 siswa. Penurunan rasio ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketersediaan dan distribusi guru di tingkat sekolah dasar, yang memungkinkan peningkatan kualitas pembelajaran melalui interaksi yang lebih intensif antara guru dan siswa. Rasio 1:14 menunjukkan bahwa beban mengajar guru menjadi lebih proporsional, sehingga diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan belajar setiap siswa. 40) Rasio Guru/Siswa SMP Rasio guru terhadap siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan distribusi tenaga pendidik. Rasio yang ideal memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih personal kepada siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-97 optimal. Adapun rasio guru/siswa SMP Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.75 Tabel 2.75 Rasio Guru/Siswa SMP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Guru/Siswa SMP Angka 1:15 1:17 1:17 1:17 1:17 Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025 Rasio guru/siswa SMP di Kabupaten Temanggung mengalami sedikit kenaikan dari 1:15 pada tahun 2020 menjadi stabil di angka 1:17 sejak tahun 2021 hingga 2024. Meskipun rasio ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun awal, angkanya masih berada dalam batas ideal dan cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Stabilitas rasio 1:17 menunjukkan bahwa jumlah guru relatif seimbang dengan jumlah siswa, meskipun tetap diperlukan upaya dalam menjaga kualitas dan distribusi guru, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah daerah perlu memastikan agar peningkatan jumlah siswa di masa depan tetap diimbangi dengan penambahan dan pemerataan guru, guna mempertahankan mutu pendidikan jenjang SMP. 41) Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya Dan Mengarusutamakan Kebudayaan Persentase satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan/atau seni budaya serta mengarusutamakan kebudayaan merupakan indikator penting dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah. Kehadiran guru mulok tidak hanya memperkaya kurikulum dengan konten budaya lokal, tetapi juga memperkuat identitas, karakter, dan kebanggaan peserta didik terhadap warisan budaya daerahnya. Implementasi mulok yang berfokus pada bahasa daerah dan seni budaya menjadi bagian dari upaya strategis Kabupaten Temanggung dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan keberagaman sejak dini. Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung telah memiliki guru yang mengampu mulok tersebut, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.
2.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Selama periode 2020 hingga 2024, pelaksanaan urusan pemerintahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-98 bidang kesehatan menunjukkan berbagai capaian yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. 1) Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Temanggung selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 75,94 tahun pada Tahun 2024. Tabel 2.76 Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2024 Usia Harapan Hidup (UHH) TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Temanggung 75,58 75,64 75,70 75,77 75,94 Jawa Tengah 74,37 74,47 74,54 74,69 74,91 Nasional 71,47 71,57 71,85 73,93 74,15 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Dari Tabel II.X di atas dapat dilihat bahwa pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, naik dari 75,58 menjadi 75,94 tahun. Pada Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan capaian Usia Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung lebih tinggi. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, serta tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan. 2) Angka Kematian Ibu Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-99 kecelakaan atau insidental. Menurut BPS (2021), AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Adapun Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.37 dan tabel 2.77 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.37 Angka Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Tabel 2.77 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Uraian TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah kasus kematian ibu 10 17 7 4 5 Jumlah kelahiran hidup 10.435 9.749 9.294 8.897 8.196 AKI (per 100.000 KH) 95,83 174,37 75,3 44,97 61,01 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 174,38 per 100.000 kelahiran hidup. Lonjakan tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana 52,94% kematian ibu tahun itu disebabkan oleh infeksi virus tersebut. Meskipun sempat tinggi, AKI berhasil ditekan hingga mencapai 44,96 pada tahun 2023, sebelum kembali sedikit meningkat menjadi 61,01 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu, terutama dalam pelayanan antenatal, persalinan, dan pencegahan komplikasi kebidanan. Upaya inovatif seperti pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, validasi data, dan pelatihan kader kesehatan turut memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat. Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dan 95,83 174,37 75,3 44,97 61,01 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2020 2021 2022 2023 2024 AKI (per 100.000 Kelahiran Hidup) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-100 berkelanjutan yang dilakukan telah memberi dampak positif dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung. 3) Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia di bawah lima tahun (0-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu wilayah dan periode tertentu. AKABA digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat, mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak. Penurunan AKABA menunjukkan perbaikan dalam sistem kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu daerah. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.38 Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020– 2024 Tabel 2.78 Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Uraian TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah kasus kematian balita 145 137 145 143 117 Jumlah kelahiran hidup 10.435 9.749 9.294 8.897 8.196 AKBa (per 1.000 KH) 13,90 14,05 15,6 16,1 14,28 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2020-2024 memiliki angka yang fluktuatif. Hal yang menjadi tantangan terkait penurunan Angka Kematian Balita adalah angka kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin turun karena keberhasilan program KB; adanya factor risiko ibu hamil yang tinggi dan infeksi pada bayi/balita. Dinas kesehatan terus berupaya menguatkan upaya-upaya pendukung penurunan angka kematian balita yaitu pedeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala; peningkatan dan pengelolaan 13,9 14,05 15,6 16,1 14,28 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 2020 2021 2022 2023 2024 AKABA (per 1000 Kelahiran Hidup) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-101 pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita serta pendidikan/ pelatihan/ pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga. 4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Siklus Hidup Sesuai Standar Cakupan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus sesuai standar pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,4%, menandai capaian awal yang cukup baik untuk indikator baru ini. Indikator ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut, sehingga menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas sistem pelayanan kesehatan daerah. Meskipun belum tersedia data historis sebagai pembanding, nilai awal ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menetapkan target tahunan ke depan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok sasaran telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Ke depan, diperlukan penguatan integrasi antar layanan kesehatan lintas siklus serta pengawasan yang konsisten agar cakupan pelayanan ini dapat terus meningkat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. 5) Prevalensi Stunting Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat juga masih cukup tinggi sebesar 27,31 menurut pendataan dari SSGI stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2025 Gambar 2.39 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Prevalensi stunting balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Angka yang fluktuatif pada stunting dikarenakan stunting 30 20,5 28,9 25,1 27,3 0 5 10 15 20 25 30 35 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-102 memiliki banyak faktor yang mempengaruhi antara lain: pola asuh balita yang kurang optimal, kekurangan asupan gizi yang memadai, adanya infeksi dan penyakit pada bayi dan balita, anemia dan gizi kurang pada ibu hamil, sanitasi yang buruk dll. Dalam intervensi penanganannya, stunting membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan yaitu mencakup sikus hidup (remaja hingga balita atau 1000 hari kelahiran hidup). Penanganan stunting juga membutuhkan intervensi yang spesifik dan sensitif serta dukungan dan keterlibatan dari berbagai sektor. Di Kabupaten Temanggung dalam penanganan stunting telah dilakukan upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal pada ibu hamil KEK, dan balita yang memiliki masalah gizi, telah dilaksanakan pula kegiatan pengamatan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin melalui Posyandu serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan tumbuh kembang balita melalui aplikasi e-PPGBM stunting. Selain itu telah dilaksanakan monitoring oleh Dinas Kesehatan terhadap Puskesmas terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di lapangan secara rutin. 6) Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang Cukup Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (≥150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia ≥10 tahun pada jangka waktu yang sama. Indikator ini merupakan indikator baru di dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 pada bidang urusan kesehatan. 7) Persentase Penduduk dengan Literasi Kesehatan Cukup Persentase penduduk dengan literasi kesehatan cukup merupakan indikator baru yang mulai digunakan untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara tepat. Indikator ini menjadi penting karena literasi kesehatan yang baik sangat berperan dalam pengambilan keputusan yang mendukung perilaku hidup sehat. Dengan meningkatnya literasi kesehatan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, penguatan edukasi kesehatan berbasis masyarakat dan media informasi menjadi strategi kunci dalam meningkatkan indikator ini ke depan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-103 8) Cakupan Deteksi Dini Penyakit Cakupan deteksi dini penyakit menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, cakupan ini telah mencapai 88% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Pelaksanaan deteksi dini secara optimal membantu mengidentifikasi penyakit sejak awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. 9) Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar merupakan indikator baru yang mencerminkan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, baik dari segi infrastruktur, peralatan medis, maupun tenaga kesehatan. Kehadiran indikator ini diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah 10) Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah. Di Kabupaten Temanggung, IKM RSUD menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik dalam sektor kesehatan yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Adapun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.40 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.40 Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 82,9 82,4 84,4 85,07 87,6 78 80 82 84 86 88 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-104 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IKM tercatat sebesar 82,9% dan sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 82,4% pada tahun 2021. Namun, sejak 2022 terjadi peningkatan berkelanjutan, mencapai 84,4% di 2022, naik lagi menjadi 85,07% di 2023, dan mencapai puncaknya sebesar 87,6% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit, baik dari aspek medis, administratif, maupun kenyamanan fasilitas. Kenaikan IKM ini mencerminkan bahwa RSUD semakin mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang prima dan manusiawi. 11) Cakupan Kepesertaan JKN Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk. Cakupan kepesertaan JKN menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terstandar dan terjangkau. Adapun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.41. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.41 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, cakupan JKN masih berada di angka 77,84%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 81,08% pada tahun 2022. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 95,44%, dan meningkat sedikit menjadi 77,84 78,6 81,08 95,44 95,54 0 20 40 60 80 100 120 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Cakupan Kepesertaan JKN RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-105 95,54% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk upaya integrasi data kependudukan dengan sistem JKN. Capaian tersebut juga mendukung target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di tingkat kabupaten. 12) Cakupan Desa/Kelurahan Sehat Cakupan Desa/Kelurahan Sehat merupakan indikator baru yang mengukur persentase desa atau kelurahan yang memenuhi standar kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Indikator ini penting untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan berbasis komunitas di tingkat desa atau kelurahan. Dengan meningkatnya cakupan desa/kelurahan sehat, diharapkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut juga meningkat secara signifikan. Upaya peningkatan cakupan ini melibatkan berbagai sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, sanitasi, serta pemenuhan fasilitas kesehatan dasar. Adapun gambaran capaian indikator kinerja program urusan kesehatan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.79 Tabel 2.79 Gambaran Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar % 100 100 100 100 100 2 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 3 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 12,65 12,72 13,23 13,04 11,84 4 Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup NA 9,44 9.15 9,21 8,42 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 99,09 100 100 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 80,40 81,64 92,95 100 96 7 Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar % 30,95 84,92 82,05 100 98,8 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-106 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 8 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar % 51,81 69,25 89,07 100 99,21 9 Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar % 62,64 69,25 83,22 100 94,61 10 Prevalensi wasting balita* % NA NA NA NA NA 11 Insiden Stunting balita (kasus baru)* % NA NA NA NA NA 12 Persentase anemia pada ibu hamil* % 13,67 13,75 13,82 11,41 11,44 13 Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat* % NA NA NA NA NA 14 Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja* % NA NA 4,6 16,2 11,6 15 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 38,19 67,88 95,65 100 100 16 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 74,42 73,49 87,03 100 96,28 17 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 77,37 92,50 100 100 100 18 Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 19,99 30,97 84,78 100 90,03 19 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 83,06 100 100 100 100 20 Prevalensi obesitas* Angka NA NA NA NA NA 21 Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas* % 100 100 100 100 100 22 Cakupan imunisasi bayi lengkap* % 93,6 79,1 100 100 100 23 Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah* % NA NA NA NA 100 24 Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup* % NA NA NA NA NA 25 Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar* % NA NA NA NA NA 26 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar* % 100 100 100 90 100 27 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % NA NA NA NA NA 28 Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN* % NA NA NA NA NA RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-107 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 29 Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna* % NA NA NA NA NA 30 Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif* % NA NA NA NA 71,07 31 Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan* % NA NA NA Na 22,13 32 Cakupan desa/kelurahan STBM % 12,1 24,9 92,99 98,62 98,62 33 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan* % 81,5 79,6 73,56 83,62 83,81 34 Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit* % 100 100 100 100 100 35 Persentase capaian pengembangan rumah sakit* % NA NA NA NA NA 36 Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan* % 100 100 100 100 100 37 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi* % 2 2,3 2,6 2,4 2,5 38 Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar* % NA NA NA NA NA 39 Puskesmas dengan KLB keracunan pangan <5* % 100 100 100 100 100 40 Persentase posyandu aktif bidang kesehatan* % NA NA NA 96,2 97,4 41 Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit* Nilai NA NA NA NA Paripurna nilai 91,2 42 Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD* Nilai NA NA NA NA Peringkat AA nilai 93 43 Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target* % NA NA NA NA NA 44 Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target* % NA NA NA NA NA 45 Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target* % NA NA NA NA NA 46 Persentase kecukupan SDMK sesuai standar* % 92,31 100 100 100 88,56 47 Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar* % NA NA NA NA NA 48 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan* % 1,13 1,93 2,59 7,33 18,55 49 Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional* % NA NA NA NA NA RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-108 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 50 Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target* % NA NA NA NA NA Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berbagai indikator seperti cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta upaya promotif dan preventif, menjadi tolok ukur keberhasilan program kesehatan. Banyak indikator menunjukkan tren positif dan terdapat beberapa indikator baru dalam rangka mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Indikator baru tersebut sebagaimana pada tabel 2.79. Sedangkan Gambaran pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan yang telah dilaksanakan periode 2020 – 2024 dijelaskan sebagai berikut. 1) Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 6 kali (K6) selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga hingga persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP/SIPB). Berdasarkan definisi tersebut, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.80. Tabel 2.80 Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan K4 10.677 10.740 10.388 12.146 8.422 2 Jumlah sasaran ibu hamil 10.677 10.740 10.388 12.146 8.422 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Tabel II.X, selama periode 2020 hingga 2024, cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-109 konsisten di angka 100%. Hal ini menunjukkan sistem pelayanan kesehatan ibu hamil telah berjalan optimal. Capaian yang baik dalam indikator kesehatan ibu hamil tidak terlepas dari upaya Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap ibu hamil yang memiliki faktor risiko kehamilan, serta pemberian pelayanan antenatal (ANC) hingga masa nifas sesuai standar. Selain itu, kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Dinas Kesehatan turut mengembangkan berbagai inovasi, seperti pelatihan kader kesehatan untuk mendampingi dan mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan. Sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat pun terus dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai upaya ini terintegrasi dalam rangkaian kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti kelas ibu hamil, kunjungan ANC, dan kegiatan posyandu yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu. 2) Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan dilakukan oleh bidan dan/atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Adapun persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.81 Tabel 2.81 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 10.446 9.792 9.300 8.914 8.222 2 Jumlah sasaran ibu bersalin 10.446 9.792 9.300 8.914 8.222 3 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-110 sebagaimana pada tabel 2.81, cakupan ibu bersalin yang memperoleh pelayanan sesuai standar mencapai 100% selama lima tahun berturut- turut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh ibu bersalin yang menjadi sasaran berhasil mendapatkan layanan persalinan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan di daerah, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas yang memadai, serta sistem rujukan yang berjalan dengan baik. Capaian ini juga menunjukkan bahwa program peningkatan mutu pelayanan kesehatan maternal berjalan efektif dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 3) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0–11 bulan, termasuk masa neonatal, di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. AKB menjadi salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Indikator AKB di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu fokus perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan karena mencerminkan efektivitas pelayanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan. Adapun AKB di Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel 2.82 Tabel 2.82 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus kematian bayi 132 124 123 116 89 2 Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa) 10.435 9.749 9.294 8.897 8.196 3 Angka Kematian Bayi 12,65 12,72 13,23 13,04 11,84 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Angka kematian bayi pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 AKB mengalami peningkatan dari 12,65 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,04 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Upaya mengedepankan program-program tersebut berhasil menurunkan angka kematian bayi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-111 di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 yaitu menjadi 11,84 per 1.000 kelahiran hidup. 4) Angka Kematian Neonatal Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari. Periode ini merupakan masa ketika bayi baru lahir beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada atbel 2.83. Tabel 2.83 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal NA 93 85 82 69 2 Jumlah Kelahiran Hidup NA 9.749 9.294 8.897 8.196 3 Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup NA 9,44 9.15 9,21 8.42 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Tabel II.X, angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan selama periode 2021 hingga 2024, dari 9,44 menjadi 8,42 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun jumlah kelahiran hidup mengalami penurunan dari tahun ke tahun, upaya Dinas Kesehatan dalam memperkuat intervensi kesehatan ibu dan bayi terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kematian. Namun, masih terdapat kendala seperti kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Selain itu, kelengkapan sarana prasarana di Puskesmas, khususnya untuk penanganan kegawatdaruratan neonatal, belum merata dan masih memerlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus darurat. Oleh karena itu, perbaikan sistem rujukan dan penguatan pelayanan pra-rujukan sangat diperlukan untuk menjaga dan menurunkan angka kematian neonatal. 5) Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Indikator cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun jumlah bayi baru lahir dan persentase bayi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-112 baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.84. Tabel 2.84 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10.435 9.740 9.209 8786 8181 2 Jumlah sasaran bayi baru lahir 10.435 9.740 9.294 8786 8181 3 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 100 100 99,09 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Pada tahun 2020 seluruh bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Pada Tahun 2022 angka capaiannya hanya 99,09%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kelengkapan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan penyakit pada bayi, pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Sampai dengan tahun 2024 capaian tersebut naik menjadi 100%. 6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Setiap balita memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar, dan pemenuhan hak ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan balita secara optimal melalui berbagai program, seperti pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, serta pelayanan gizi dan penanganan penyakit balita. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan Puskesmas, dengan dukungan tenaga kesehatan dan kader terlatih. Capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan balita dapat dilihat pada tabel 2.85. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-113 Tabel 2.85 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah balita usia 12-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40.441 42.083 40.199 43.520 40.033 2 Jumlah sasaran balita usia 12- 59 bulan 50.297 51.545 43.250 43.520 41.699 3 Persentase balita Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 80,40 81,64 92,95 100 96,00 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Cakupan pelayanan balita mengalami peningkatan signifikan dari 80,40% pada tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 96%. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam tatalaksana persalinan dan penanganan kegawatdaruratan melalui Puskesmas PONED. Pemenuhan sarana prasarana juga dilakukan untuk mendukung layanan Puskesmas Ramah Anak. Selain itu, kegiatan kelas balita digerakkan secara aktif dan berhasil menjangkau sasaran masyarakat secara luas. 7) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan drastis dari 30,95% (2020) menjadi 100% (2023), kemudian sedikit menurun menjadi 98,8%

(2024). Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak maksimal sehingga hanya mencapai 84,92%. Pada Tahun 2022, cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah mencapai 82,05% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 100%. Dalam upaya peningkatan capaian Dinas kesehatan sudah mulai melaksanakan dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual maupun offline bila memungkinkan serta sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah/tenaga kesehatan bila ada gejala. 8) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standar RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-114 Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 hingga 59 tahun) sesuai standar mengharuskan seluruh penduduk dalam rentang usia tersebut memperoleh layanan skrining kesehatan secara menyeluruh. Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit, menjaga produktivitas, serta mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Adapun cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) yang sesuai standar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 disajikan dalam tabel 2.86 Tabel 2.86 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standardi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah warga negara Indonesia usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar 280.135 357.786 456.236 516.364 520.721 2 Jumlah warga negara Indonesia usia 15-59 tahun 540.662 516.638 512.226 516.364 524.877 3 Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 51,81 69,25 89.07 100 99,21 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.86, capaian indikator ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 51,81% pada tahun 2020 menjadi hampir universal sebesar 99,21% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan serta meningkatnya akses dan layanan kesehatan. Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat enggan mengunjungi fasilitas kesehatan. Sebagai bentuk intervensi, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai upaya inovatif seperti aktivasi kegiatan Posyandu Lansia, peningkatan kapasitas kader, serta pelibatan lintas sektor dalam mendukung kegiatan skrining kesehatan masyarakat. 9) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas Sesuai Standar Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-115 skrining usia 60 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Adapun cakupan warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel 2.87 Tabel 2.87 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah warga negara Indonesia berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun 72.733 99.987 91.826 117.293 120.976 2 Jumlah semua warga negara Indonesia berusia 60 tahun atau lebih 116.105 111.691 110.336 117.293 127.874 3 Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 62,64 89.52 83.22 100 94,61 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.87, cakupan skrining lansia juga menunjukkan perkembangan yang baik, naik dari 62,64% (2020) ke puncaknya 100%
(2023), dan sedikit menurun ke 94,61% (2024). Hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap pelayanan kesehatan lansia. Dengan populasi lansia yang terus meningkat, cakupan skrining ini menjadi sangat penting. Sebagai bentuk intervensi, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai upaya inovatif seperti aktivasi kegiatan Posyandu Lansia, peningkatan kapasitas kader, serta pelibatan lintas sektor dalam mendukung kegiatan skrining kesehatan masyarakat. 10) Persentase Anemia pada Ibu Hamil Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting untuk dipantau karena dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Persentase anemia ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu hamil. Adapun persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.42. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-116 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.42 Persentase Anemia pada Ibu Hamil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai dari 13,67% pada tahun 2020 menurun menjadi 11,44% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan dalam status gizi dan kesehatan ibu hamil selama periode tersebut. Meskipun demikian, angka anemia masih perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditekan lebih rendah lagi. Upaya peningkatan layanan kesehatan maternal dan suplementasi zat besi menjadi kunci penting dalam menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil. 11) Persentase Tempat Kerja yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Persentase tempat kerja yang melaksanakan program kesehatan kerja menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari 4,6% menjadi 16,2%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 11,6%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan program kesehatan kerja. Untuk meningkatkan kembali persentase tersebut, diperlukan upaya penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pengelola kesehatan kerja, dan pengawasan yang lebih ketat di tempat kerja. 12) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan ditularkan melalui droplet dari orang yang sudah terinfeksi. Dalam upaya pengendalian TB, pemerintah menetapkan indikator layanan pemeriksaan penunjang TB sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Target indikator ini adalah 100%, yang berarti 13,67 13,75 13,82 11,41 11,44 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-117 seluruh orang dengan gejala atau yang dicurigai TB wajib mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai standar untuk memastikan diagnosis dan pengobatan tepat waktu. Pelaksanaan indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan layanan kesehatan dasar. Adapun persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.88. Tabel 2.88 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang 3.070 5.462 8.115 8.577 9.332 2 Jumlah orang terduga TBC 8.039 8.046 8.484 8.577 7.328 3 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 38,19 67,88 95.65 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada Tabel II.X, terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan pelayanan pemeriksaan penunjang bagi orang terduga TBC di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, hanya 38,19% dari orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, namun angka ini terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan tetap dipertahankan pada tahun

2024.Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dari Dinas Kesehatan dalam memperkuat layanan deteksi dini dan diagnosis TBC. Capaian ini sangat penting mengingat deteksi dini merupakan langkah krusial dalam pengendalian dan pemutusan rantai penularan TBC di masyarakat. 13) Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, yang berperan penting dalam melawan infeksi. Jika tidak segera ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), yaitu kondisi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit. Penularan HIV umumnya terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi, serta dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayinya. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-118 deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran virus serta meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV (ODHIV). Program deteksi dini HIV menjadi salah satu indikator penting dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, dengan target pelayanan sebesar 100% pada kelompok populasi berisiko. Adapun persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.89 Tabel 2.89 Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar 9.352 9.338 11.086 11.230 10.406 2 Jumlah orang beresiko HIV 12.567 12.706 12.738 11.230 10.808 3 Persentase orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar 74,42 73,49 87.03 100 96,28 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.89, cakupan pelayanan deteksi dini HIV bagi orang dengan risiko terinfeksi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase cakupan masih berada di angka 74,42%, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 100% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 96,28%. Capaian pelayanan deteksi dini HIV di Kabupaten Temanggung didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, keberadaan LSM Kalandara dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus yang aktif melakukan penjangkauan populasi kunci melalui kegiatan VCT mobile maupun rujukan statis ke puskesmas atau rumah sakit, serta adanya dukungan anggaran dari Global Fund AIDS. Selain itu, dukungan lintas sektor dan lintas program juga berperan dalam peningkatan skrining HIV/AIDS, terutama pada ibu hamil, pasien TB, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). 14) Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-119 Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang paling banyak diderita oleh masyarakat dan sering kali tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. Kondisi ini berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Oleh karena itu, hipertensi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi termasuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adapun persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.90. Tabel 2.90 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyandang Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 43.629 66.107 187.378 209.511 208.619 2 Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka 218.228 213.442 221.010 209.511 231.727 3 Prevalensi Kabupaten Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19,99 30,97 84.78 100 90,03 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Tabel 2.90, cakupan pelayanan untuk penderita hipertensi meningkat pesat dari 19,99% (2020) menjadi 100% (2023), lalu sedikit menurun menjadi 90,03% (2024). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan penderta hipertensi antara lain dengan mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus hipertensi melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas; mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar serta menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas. 15) Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Diabetes Melitus (DM), atau yang dikenal juga sebagai penyakit kencing manis, merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-120 yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan pada sekresi insulin. Seiring dengan pola hidup yang kurang sehat, prevalensi penyakit DM cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sebagaimana halnya dengan hipertensi. Kondisi ini menjadikan DM sebagai salah satu fokus utama dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi penderita DM ditetapkan sebagai salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Adapun persentase penderta Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel 2.91 Tabel 2.91 Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8.084 9.456 13.066 13.469 12.007 2 Jumlah penyandang DM berdasarkan angka Prevalensi nasional 10.448 10.223 10.584 13.469 11.097 3 Pelayanan Kesehatan Penderita DM 77,37 92,5 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.91, persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020–2024. Capaian ini meningkat dari 77,37% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, bahkan melampaui 100% pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 100%. Meskipun begitu, pada tahun 2024, jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melebihi jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan tidak hanya menjangkau seluruh estimasi jumlah penyandang DM berdasarkan prevalensi nasional, tetapi juga kemungkinan mencakup kasus baru yang belum terdeteksi sebelumnya atau rujukan dari wilayah lain. 16) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-121 Pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai dengan regulasi Permenkes. Layanan ini bersifat promotif dan preventif, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik), mencegah kekambuhan, serta menghindari tindakan pemasungan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat Puskesmas di wilayah kerjanya, melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan pelayanan meliputi edukasi, evaluasi kondisi jiwa, pemantauan kepatuhan pengobatan, peningkatan kebersihan diri, serta pelatihan aktivitas sederhana untuk mendukung fungsi sosial dan kemandirian ODGJ berat. Pelayanan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak dasar kelompok rentan. Tabel 2.92 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar 1.643 2.030 2.061 2.102 2.112 2 Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada 1.978 1.978 1.978 2.102 1.978 3 Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 83,06 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.92, persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif dan preventif sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase tersebut mencapai 83,06%, namun sejak tahun 2021 hingga 2024, persentase pelayanan mencapai 100%, yang berarti bahwa seluruh ODGJ berat yang tercatat telah menerima pelayanan yang sesuai dengan standar. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan jiwa yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yang berhasil meningkatkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-122 akses dan kualitas pelayanan bagi ODGJ berat, dengan fokus pada pendekatan promotif dan preventif guna mencegah kekambuhan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. 17) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan imunisasi bayi lengkap merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Tingginya cakupan imunisasi menunjukkan upaya yang efektif dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Adapun cakupan imunisasi bayi lengkap di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.43. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.43 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Cakupan imunisasi bayi lengkap menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan turun drastis menjadi 79,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 93,6%. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, cakupan imunisasi kembali mencapai 100%, menandakan perbaikan layanan imunisasi yang sangat baik. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program imunisasi serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi. 18) Cakupan Desa/Kelurahan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan nasional dalam upaya perubahan perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Cakupan desa/kelurahan STBM menjadi indikator penting dalam mencerminkan tingkat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat komunitas. Adapun cakupan desa/keluarahan STBM di Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.44. 93,6 79,1 100 100 100 0 20 40 60 80 100 120 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-123 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.44 Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan STBM Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Dari 289 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung, cakupan yang menerapkan STBM meningkat drastis dari 12,1% pada tahun 2020 menjadi 98,62% pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program sanitasi total berbasis masyarakat dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah dalam penerapan STBM. Keberlanjutan program ini penting untuk menjaga kualitas sanitasi di wilayah tersebut. 19) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan Tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor penting dalam menjamin keamanan dan kualitas konsumsi masyarakat. Persentase ini mencerminkan efektivitas pengawasan serta kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar higienitas dalam proses pengolahan pangan. Adapun persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada Gambar 2.45. 12,1 24,9 92,99 98,62 98,62 0 20 40 60 80 100 120 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Cakupan Desa/Kelurahan STBM RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-124 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.45 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mengalami penurunan dari 81,5% pada tahun 2020 menjadi titik terendah 73,56% pada tahun 2022, capaian ini meningkat signifikan pada tahun 2023 dan stabil di angka 83,81% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya konsisten dalam menjaga keamanan pangan. Kualitas pengelolaan pangan yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Peningkatan dan pengawasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan standar kesehatan pangan selalu terpenuhi. 20) Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Setelah meningkat dari 2% pada tahun 2020 menjadi 2,6% di tahun 2022, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,4%, lalu kembali naik ke 2,5% di tahun 2024. Meskipun tren secara umum meningkat, perubahan yang tidak konsisten mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan ketersediaan tenaga medis yang proporsional terhadap jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan SDMK, termasuk upaya distribusi yang merata dan peningkatan retensi tenaga kesehatan di daerah. 21) Persentase Posyandu Aktif Bidang Kesehatan Persentase posyandu aktif di bidang kesehatan meningkat dari 96,2% pada tahun 2023 menjadi 97,4% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan pembinaan kader serta meningkatnya 81,5 79,6 73,56 83,62 83,81 65 70 75 80 85 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-125 partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar. Posyandu berperan penting dalam pelayanan preventif seperti pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, serta penyuluhan gizi dan kesehatan. Ke depan, perlu dilakukan pemerataan kualitas layanan antar posyandu untuk memastikan semua berjalan secara optimal. 22) Persentase Kecukupan SDMK Sesuai Standar Persentase kecukupan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren sangat baik dengan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2021– 2023), meskipun sedikit menurun menjadi 88,56% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kekosongan formasi atau peningkatan kebutuhan layanan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Secara keseluruhan, ketersediaan SDMK tetap berada pada tingkat yang tinggi dan mendekati target nasional. Diperlukan rekrutmen baru dan redistribusi tenaga kesehatan untuk kembali mencapai standar ideal. 23) Persentase SDMK Yang Mendapatkan Pelatihan Capaian pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terus menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya 1,13% pada tahun 2020 menjadi 18,55% di tahun 2024. Tren ini mencerminkan perhatian yang meningkat terhadap pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Pelatihan yang diberikan menjadi kunci dalam menjaga mutu layanan dan kesiapan SDMK dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. Namun demikian, proporsi yang dilatih masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan agar seluruh tenaga kesehatan mendapatkan kesempatan pengembangan profesional secara merata.
3.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup: 1) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; 2) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 3) penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-126 aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakup: 1) penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan; 2) dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun capaian infrastruktur kewilayahan berdaya saing dijabarkan pada tabel 2.93. Tabel 2.93 Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 No Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing NA NA NA NA 69,67 Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan 1 Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum NA NA NA NA 62,64 2 Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas 44,25 44,265 44,28 44,78 53,425 3 Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman NA NA NA NA 70,32 Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah 4 Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan 62,57 65,17 66,76 67,31 72,24 5 Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi 69,89 74,21 79,34 83,91 89,72 Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.93, persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung mencapai 69,67% pada tahun 2024. Adapun gambaran indikator kinerja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.94. Tabel 2.94 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun OPD Pengampu2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) % NA NA NA 58,62 58,87 DPUPR 2 Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum % 93,90 94,52 95,32 95,95 97,65 DPUPR 3 Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari* % NA NA NA NA 100 DPUPR 4 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan % 16,86 17,38 17,81 18,20 19,08 DPUPR RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-127 No Indikator Satuan Tahun OPD Pengampu2020 2021 2022 2023 2024 5 Presentase saluran drainase kondisi baik % 46,59 22,54 22,54 69,21 69,15 DPUPR 6 Persentase trotoar kondisi baik % NA 75,66 73,93 66,66 68,61 DPUPR 7 Persentase ketersediaan trotoar terhadap total 127embang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten % NA 7,45 7,41 6,75 6,95 DPUPR 8 Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik* % NA NA NA NA NA DPUPR 9 Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG* % NA NA NA NA 62,84 DPUPR 10 Persentase 127embang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota % 83,33 89,29 88,15 89,16 88,92 DPUPR 11 Persentase jembatan dalam kondisi baik % 92,28 92,88 92,88 94,36 94,36 DPUPR 12 Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan % NA NA NA 22,48 22,59 DPUPR 13 Persentase pengembang jasa konstruksi yang dibina* % NA NA NA NA NA DPUPR 14 Persentase jumlah TPS 3R % 5,19 7,61 9,68 13,14 15,57 DPRKPLH 15 Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman % NA NA 2,50 5,22 3,11 DPRKPLH 16 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 127embangu (SPM) % 100 100 100 100 100 DPRKPLH 17 Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang % NA NA NA NA 90,18 DPUPR 18 Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan* % NA NA NA NA 16,67 DPUPR Keterangan: *Indikator Baru Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Berbagai indikator yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, hingga sanitasi dan pengelolaan sampah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang layak dan merata. Analisis terhadap capaian indikator tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan, kualitas layanan, dan keberlanjutan infrastruktur. 1) Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 masih berada dalam kategori “Kinerja Kurang”, dengan capaian sebesar 58,87%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-128 yang sebesar 58,62%. Peningkatan ini tergolong stagnan dan belum cukup signifikan untuk mendorong sistem irigasi ke kategori kinerja yang lebih baik. Rincian aspek pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.95. Tabel 2.95 Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 – 2024 Tahu n Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Prasaran a Fisik Produktivit as Sarana Penunjan g Organisa si Personali a Dokumenta si P3A/ GP3A / IP3A Jumla h Nilai Maks 45% Nilai Maks 15% Nilai Maks 10% Nilai Maks 15% Nilai Maks 5% Nilai Maks 10% Nilai Maks 100% 2023 21,73 9,65 6,94 10,26 3,93 6,12 58,62 2024 21,98 9,68 6,92 10,24 3,93 6,12 58,866 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya capaian IKSI adalah masih rendahnya kondisi prasarana fisik irigasi, yang hanya mencatat nilai 21,98% dari total bobot maksimal 45% pada tahun
2024.Aspek ini merupakan komponen terbesar dalam penilaian IKSI, sehingga kondisi prasarana yang belum layak sangat memengaruhi skor total. Berdasarkan rincian pada Tabel II.X, 128embangu besar aspek lainnya seperti produktivitas (9,68%), sarana penunjang (6,92%), organisasi personalia (10,24%), dokumentasi (3,93%), dan peran serta P3A/GP3A/IP3A (6,12%) mengalami stagnasi atau tidak mengalami perubahan berarti dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain prasarana fisik, aspek pengelolaan dan pendukung lainnya juga belum mengalami peningkatan signifikan. Dengan demikian, perlu dilakukan 128 embang strategis dan terintegrasi, khususnya pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi, serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi, agar IKSI Kabupaten Temanggung dapat meningkat dan mendukung ketahanan pangan serta keberlanjutan pertanian secara optimal. 2) Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari 93,90% pada tahun 2020 menjadi 97,65% pada tahun 2024, sebagaimana dirinci dalam tabel 2.96. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-129 Tabel 2.96 Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak 228.998 254.563 257.570 260.833 268.376 2 Jumlah rumah tangga 243.869 269.331 270.220 271.854 274.845 3 Persentase (%) 93,90 94,52 95,32 95,95 97,65 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Capaian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan air minum dari sumber yang layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan air minum yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, peningkatan kualitas air agar memenuhi standar kesehatan, serta pemerataan layanan khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki hambatan geografis. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan akses air minum di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. 3) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari- hari mencapai 100% pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung. Meskipun indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data tren dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut merupakan sinyal positif bahwa seluruh penduduk telah terlayani dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum. Kondisi tersebut mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas akses air minum. 4) Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; (2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-130 di halam rumah (on premises); (3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan (4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Tabel 2.97 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pelanggan PDAM 44.782 46.963 48.430 49.986 52.656 2 Jumlah KK Kabupaten Temanggung 265.590 270.220 271.854 274.677 276.110 3 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 16,86 17,38 17,81 18,20 19,07 Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037 (data diolah) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena 130 embangu besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan perdesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. 5) Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 Tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten ada penyesuaian 130embang drainase. Panjang drainase yang menjadi tanggung jawab DPUPR adalah 155,363 km dengan saluran drainase kondisi baik sebagaimana pada tabel 2.98. Tabel 2.98 Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang jaringan drainase kondisi baik 303,04 146,645 104,567 107,519 107,431 2 Panjang keseluruhan jaringan drainase 650,467 650,467 151,457 155,363 155,363 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-131 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 skala kawasan/kota yang ada 3 Persentase (%) 46,59 22,54 69,04 69,21 69,15 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada Tabel 2.98, pada tahun 2024, saluran drainase dalam kondisi baik mencapai 69,15%, atau sepanjang 107,431 km dari total jaringan drainase yang ada. Capaian ini menunjukkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas drainase yang cukup konsisten dalam dua tahun terakhir. Sejak 2022, ketika terjadi lonjakan signifikan dari 22,54% menjadi 69,04%, capaian persentase kondisi baik 131 embangu stabil di kisaran 69%, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2024 dibandingkan 2023 (69,21%). 6) Persentase Trotoar Kondisi Baik Panjang trotoar Kabupaten Temanggung tidak sama dengan keseluruhan 131embang jalan Kabupaten Temanggung karena setiap jalan kabupaten tidak selalu disertai trotoar. Hal ini menjadikan indikator persentase trotoar dalam kondisi baik menjadi penting untuk melihat sejauh mana fasilitas pejalan kaki dipelihara dan difungsikan secara optimal. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, panjang trotoar kondisi baik di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami penurunan sebagaimana pada tabel 2.99. Tabel 2.99 Persentase Trotoar Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Trotoar Kondisi Baik (m) NA 55.908,25 55.563,26 50,646.06 52.121,01 2 Panjang Trotoar Kabupaten (m) NA 73.891,41 75.161,01 75,972.01 75,972.01 3 Persentase (%) NA 75.66 73.93 66.66 68.61 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.99, persentase trotoar dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 75,66%, menjadi 68,61% pada tahun 2024. Penurunan kondisi ini dapat mengindikasikan adanya tantangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-132 dalam aspek pemeliharaan fasilitas trotoar, baik dari segi teknis maupun anggaran. Sebagaimana data kondisi trotoar Kabupaten Temanggung tahun 2024 pada tabel 2.99 masih terdapat 6.443,10 meter trotoar dengan kondisi rusak ringan. Tabel 2.100 Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Dari ke enam wilayah UPTD di Kabupaten Temanggung, wilayah UPTD Regional III (Ngadirejo) menunjukkan proporsi kerusakan ringan pada trotoar yang cukup signifikan (4,532 meter). Mengingat pentingnya keberadaan trotoar untuk keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas fasilitas ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan 132embangunan infrastruktur. 7) Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sebagaimana pada tabel 2.101, panjang jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten Temanggung sepanjang 650,476 km, jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 54,46 km, dan jalan nasional sepanjang 45,18 km. Tabel 2.101 Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Temanggung Tahun 2024 No Keterangan Panjang (km) A Jalan Kabupaten 650,476 B Jalan Provinsi 54,46 1 Parakan-Patean/Batas Kabupaten Temanggung 23,75 2 Temanggung-Pertigaan Bulu 5,58 3 Pringsurat – Kranggan 7,79 4 Temanggung-Kaloran/Batas Kabupaten Semarang 17,34 No. Wilayah Kewenangan Panjang Trotoar (m) Total Kondisi Baik Rusak Ringan 1 UPTD Regional I Wilayah Temanggung 30,569.31 18,935.11 1,208.10 2 UPTD Regional II Wilayah Parakan 18,386.00 17,123.00 3 UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo 12,013.00 5,400.00 4,532.00 4 UPTD Regional IV Wilayah Kranggan 8,762.00 6,509.00 703.00 5 UPTD Regional V Wilayah Kandangan 4.541,00 2,804.00 6 UPTD Regional VI Wilayah Tembarak 1.700,70 1,349.90 Total 75,972.01 52,121.01 6,443.10 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-133 No Keterangan Panjang (km) C Jalan Nasional 45,18 1 Batas Kabupaten Wonosobo/Temanggung – Parakan 11,18 2 Parakan – Pertigaan Bulu 1,58 3 Pertigaan Bulu – Kedu 4,84 4 Kedu – Batas Kota Temanggung 2,92 5 Jl. Hayam Wuruk 1,03 6 Jl. Gadjah Mada 1,31 7 Jl. Diponegoro 0,74 8 Jl. Suparman 0,48 9 Jl. Sudirman 2,33 10 Jl. Suwandi – Jl. Suwardi 1,23 11 Batas Kota Temanggung – Kranggan 1,62 12 Kranggan – Secang 6,7 13 Pringsurat – Batas Temanggung 9,22 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase ketersediaan trotoar terhadap total 133 embang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di Kabupaten Temanggung masih 133 embangu rendah dan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase ketersediaan mencapai 6,95%, sedikit mengalami peningkatkan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,75%. Namun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang sempat mencapai 7,45%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 133embangunan trotoar belum sepenuhnya merata di seluruh jaringan jalan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan infrastruktur untuk menciptakan ruang jalan yang lebih inklusif dan ramah pejalan kaki. 8) Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik Persentase 133 emban pemerintah dalam kondisi baik merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024. Indikator ini penting untuk memantau kondisi fisik aset pemerintah yang digunakan dalam pelayanan publik. Penilaian terhadap kelayakan 133 emban mencakup aspek 133 embanguna, fungsional, serta keselamatan, dan menjadi dasar bagi perencanaan pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan. 9) Persentase Penerbitan PBG dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG Sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan 133emban yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-134 tertib dan andal khususnya dalam proses penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah dokumen perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada pemilik bangunan 134emban untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 134emban sesuai dengan standar teknis bangunan 134emban. Sedangkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan 134 emban sebelum bangunan 134emban tersebut dimanfaatkan. Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan 134 emban yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan terbitnya peraturan tersebut, substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan penyesuaian. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan bangunan 134emban sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses penyelenggaraan bangunan 134emban juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas. Capaian persentase penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG sebesar 62,84% pada tahun 2024 menunjukkan 134 embangu positif dalam upaya digitalisasi perizinan dan penataan bangunan 134emban di Kabupaten Temanggung. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata 134 emban perizinan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh proses perizinan bangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-135 135 emban dapat sepenuhnya terintegrasi dalam sistem SIMBG, sehingga memudahkan monitoring, mempercepat layanan, dan memastikan kesesuaian 135embangunan dengan standar teknis serta ketentuan tata ruang yang berlaku. 10) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota Jalan kondisi permukaan mantap merupakan jalan kewenagan kabupaten yang mempunyai kondisi perkerasan mantap serta dapat berfungsi melayani transportasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi permukaan mantap dalam indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%). Adapun panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.102. Tabel 2.102 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang jalan kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) (km) 542,047 580,790 573,366 579,972 578,40 2 Panjang Jalan Kabupaten (km) 650,476 650,476 650,476 650,476 650,476 3 Persentase (%) 83,33 89,29 88,15 89,16 88,92 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana pada Tabel II.X, 135 embang jalan dengan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan secara umum dalam lima tahun terakhir, dengan persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 89,29%. Pada tahun 2024, jalan mantap mencapai 578,40 km atau setara dengan 88,92% dari total 135 embang jalan kabupaten sepanjang 650,476 km. Capaian ini menunjukkan kinerja pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan secara menyeluruh. 11) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Yang dimaksud dengan jembatan kondisi baik yaitu jembatan kewenangan kabupaten dengan struktur atas dan struktur bawah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-136 dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kabupaten Temanggung memiliki 337 unit jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan jumlah jembatan kondisi baik pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.103. Tabel 2.103 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah jembatan dalam kondisi baik (unit) 313 313 313 318 318 2 Jumlah jembatan kabupaten (unit) 337 337 337 337 337 3 Persentase (%) 92,88 92,88 92,88 94,36 94,36 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Temanggung, persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan dari 92,28% pada 2020 menjadi stabil di 94,36% sejak 2023. Hal ini menunjukkan bahwa 136embangu besar jembatan di bawah kewenangan kabupaten berada dalam kondisi 136embanguna yang baik, baik dari sisi struktur atas maupun struktur bawah, dan secara keseluruhan mampu mendukung fungsi layanan transportasi dengan optimal yang mendukung konektivitas antarwilayah. 12) Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan Gubernur Jawa Tengah menetapkan jalan berdasarkan fungsi jalan pada kabupatn/kota di Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada Tabel 2.104. Tabel 2.104 Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Fungsinya No Keterangan Panjang (km) 1 Jalan Kolektor Primer-4 (JKP4) 21,63 2 Jalan Lokal Primer (JLP) 193,87 3 Jalan Lingkungan Primer (Jling-P) 2,29 4 Jalan Arteri Sekunder (JAS) 0 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-137 No Keterangan Panjang (km) 5 Jalan Kolektor Sekunder (JKS) 1,71 6 Jalan Lokal Sekunder (JLS) 430,52 7 Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S) 782,64 8 Panjang Ruas 1.432,66 Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 Tabel 2.105 Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Lebar Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No Wilayah Panjang Ruas (Km) Panjang Ruas (Km) Lebar Sudah Standar Lebar Belum Standar 1 UPTD Regional I Wilayah Temanggung 62,992 26,727 36,265 2 UPTD Regional II Wilayah Parakan 102,9 37,166 65,734 3 UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo 158,77 27,57 131,2 4 UPTD Regional IV Wilayah Kranggan 127,784 5,23 122,554 5 UPTD Regional V Wilayah Kandangan 127,75 40,955 86,795 6 UPTD Regional VI Wilayah Tembarak 20,28 9,285 60,995 Jumlah 650,476 146,933 503,543 Persentase 22,59 77,41 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data dari DPUPR Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.105 dari total 137 embang jalan kabupaten di Kabupaten Temanggung sepanjang 650,476 km, hanya 146,933 km atau sekitar 22,59% yang memiliki lebar jalan sesuai standar, sementara sisanya sebesar 503,543 km (77,41%) masih belum memenuhi standar lebar yang ditetapkan. Ketimpangan paling mencolok terlihat di wilayah UPTD Regional III (Ngadirejo) dan UPTD IV (Kranggan), yang memiliki 137embang ruas belum standar cukup besar, masing-masing 131,2 km dan 122,554 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa 137embangu besar ruas jalan kabupaten masih memerlukan peningkatan lebar jalan sesuai standar untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 13) Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Lembaga jasa konstruksi merupakan penyedia layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau 137 embangu kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-138 pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau 138embangu kegiatan yang meliputi 138 embangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 138embangunan 138embang suatu bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023, kabupaten/kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk di dalamnya melakukan pembinaan pengawasan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan pengawasan serta menjadi salah satu indikator kinerja baru yang mulai digunakan pada tahun 2024. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 14) Persentase Jumlah TPS 3R Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui 138embangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse- Recycle (TPS 3R), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.X yang memuat jumlah TPS 3R yang telah dibangun di Kabupaten Temanggung. Tabel 2.106 Persentase Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah TPS 3R 15 22 28 38 45 2 Jumlah Desa/Kelurahan 289 289 289 289 289 3 Persentase (%) 5,19 7,61 9,68 13,14 15,57 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.106 jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 15 unit (5,19%) pada tahun 2020 menjadi 45 unit (15,57%) pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut cukup rendah, namun konsisten terjadi peningkatan yang mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 15) Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP) Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-139 angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan 139emban septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah 139embangu terpusat (SPALD-T). Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Adapun capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.107. Tabel 2.107 Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KK dengan akses sanitasi aman NA NA 5.631 14.044 8.686 2 Jumlah KK NA NA 225.325 269.251 274.845 3 Persentase (%) NA NA 2,50 5,22 3,16 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024, terjadi peningkatan dari 2,50% (2022) menjadi 5,22% (2023), capaian ini menurun menjadi 3,16% pada tahun 2024. Penurunan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung ini dikarenakan adanya penyesuaian kriteria sanitasi aman dalam pengambilan data. Jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Temanggung, angka ini masih kecil, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman demi terpenuhinya pelayanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. 16) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPM) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 139 embangu di Kabupaten Temanggung tercatat stabil di angka 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk telah terlayani dalam hal pengolahan air limbah 139embangu, baik melalui sistem individual maupun terpusat. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-140 Kondisi ini merupakan pencapaian yang sangat positif dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak hanya menjangkau seluruh warga, tetapi juga berjalan secara efektif dan berkelanjutan, termasuk aspek pengelolaan lumpur tinja, pemeliharaan instalasi, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan lingkungan. 17) Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang Penataan ruang sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat tersebut, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dibentuk oleh dua indikator turunan yakni 1) Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan; dan 2) persentase pemanfaaatan dan pengendalian tata ruang. Adapun persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 53% sebagaimana pada tabel 2.108. Tabel 2.108 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan NA NA NA NA 16,67 2 Persentase pemanfaaatan dan pengendalian tata ruang NA NA NA NA 90,18 3 Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas NA NA NA NA 53 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan merupakan indikator baru, dengan capaian awal 16,67% pada 2024. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 telah diamanatkan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 6 (enam) kawasan perkotaan yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Temanggung, Parakan, Kranggan, Pringsurat, Ngadirejo dan Candiroto. Dalam proses implementasinya, Kabupaten Temanggung sudah menerbitkan 1 (satu) dokumen RDTR RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-141 melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temanggung Tahun 2024-2044. Sedangkan pelaksanaan Penyusunan RDTR pada kawasan perkotaan lainnya ditargetkan dapat diselesaikan pada periode RPJMD 2024-2044. 18) Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan Persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024, dengan capaian sebesar 90,18%. Angka ini mencerminkan 141 embang kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Temanggung secara rutin melakukan kajian dalam proses persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang berperan penting dalam memastikan bahwa rencana pemanfaatan ruang, baik untuk kegiatan berusaha, non-berusaha telah sesuai dengan RTR yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya 141embangunan yang tertib, terarah, dan berkelanjutan.
4.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Untuk mencapai infrastruktur perkotaan, perdesaan, dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas baik sehingga menciptakan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung, maka memerlukan intervensi pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun gambaran urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.109. Tabel 2.109 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik % 100 100 100 100 100 2 Persentase warga negara korban bencana yang % 100 100 100 100 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-142 No Indikator Satuan Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 memperoleh rumah layak huni (SPM) 3 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) % 100 100 100 100 100 4 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak % 90,24 91,15 94,75 95,50 96,31 5 Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani % 0 22 31 33 48,80 6 Persentase penanganan rumah tidak layak huni % 23,56 42,79 50,21 57,16 64,70 7 Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga* % NA NA NA NA 74,72 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah. 1) Persentase Rusunawa yang Dikelola dengan Baik Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik pada lima tahun terakhir men capai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sudah optimal dan konsisten di keenam Rusunawa di Kabupaten Temanggung. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan dan fasilitas hunian vertikal. 2) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-143 Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kanbupaten Temanggung mencapai angka 100% selama lima tahun terakhir. Artinya, seluruh korban bencana selalu difasilitasi pemenuhan kebutuhan hunian layak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini mencerminkan respons cepat pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penanganan pascabencana. 3) Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (SPM) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Temanggung konsisten mencapai angka 100% selama periode 2020 – 2024. Pada tahun 2020 sebanyak 27 rumah relokasi tertangani (100%), sementara dari tahun 2021 – 2022 tidak ada rumah yang terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator sebesar 100%. Pada tahun 2023 sebanyak 24 rumah relokasi tertangani (100%) melalui Program Bantuan Rumah RUSPIN oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada kegiatan relokasi program pemerintah sehingga capaian sebesar 100%. Indikator persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah dan memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terdampak. Dukungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program-program pemerintah, sehingga kelangsungan program dapat berjalan dengan lebih lancar. Namun, dalam implementasinya, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-144 terdapat beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah syarat bahwa warga calon penerima bantuan harus memiliki lahan yang tersedia untuk relokasi, serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai proses relokasi tersebut. 4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan dengan memenuhi:
1.Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
2.Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Berdasarkan kriteria tersebut, indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak mencerminkan seberapa besar proporsi rumah tangga yang tinggal di hunian yang memenuhi kriteria kelayakan, baik dari aspek fisik bangunan, sanitasi, akses air bersih, hingga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam menilai kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Adapun persentase rumah tangga dengan kases hunian layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.110. Tabel 2.110 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah layak huni (unit) 177.349 179.150 206.231 208.691 211.288 2 Jumlah rumah (unit) 196.536 196.536 217.652 218.519 219.386 3 Persentase (%) 90,24 91,15 94,75 95,50 96,31 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.110 persentase rumah layak huni dari tahun 2020 – 2025 cenderung mengalami peningkatan dari 90,24% pada 2020 menjadi 96,31% di 2024. Sampai dengan tahun 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-145 jumlah rumah layak huni sebanyak 211.288 unit dari total rumah di Kabupaten Temanggung sebanyak 219.386 unit. Pembangunan rumah layak huni dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan rumah layak huni menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. 5) Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria yang dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak diantaranya dengan melihat tujuh aspek kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh antara lain: (1) Kondisi bangunan gedung; (2) Kondisi jalan lingkungan; (3) Kondisi penyediaan air minum; (4) Kondisi drainase lingkungan; (5) Kondisi pengelolaan limbah; (6) Kondisi pengelolaan persampahan; dan (7) Kondisi proteksi kebakaran. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021 luasan kawasan kumuh di Kabupaten temanggung ditetapkan sebesar 176,84 hektare. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi melalui pendekatan pemetaan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta berdasarkan kesepakatan bersama Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah luasan tersebut mengalami perubahan menjadi 90,54 hektare pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen dalam meningkatkan kulitas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung melalui program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh sehingga tercapai capaian sebagaimana pada tabel 2.111. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-146 Tabel 2.111 Persentase Luas Kawaan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha) 0 38,32 55,43 55,43 86,3 2 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha) 176,84 138,52 121,41 121,41 90,54 3 Persentase (%) 0 22 31 33 48,80 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.111, terlihat adanya tren positif dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024. Persentase kawasan kumuh yang berhasil ditangani meningkat secara signifikan dari 0% pada tahun 2020 menjadi 48,80% pada tahun 2024. Peningkatan penanganan kawasan kumuh ini antara lain melalui kegiatan perbaikan RTLH untuk meningkatkan aspek bangunan gedung dan pembangunan infrastruktur sanitasi untuk meningkatkan aspek pengelolaan limbah, serta meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan aspek lainnya. Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini, meskipun ke depan diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target penanganan secara menyeluruh. 6) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu tantangan dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten Temanggung, upaya penanganan rumah tidak layak huni menjadi bagian penting dari program peningkatan kualitas permukiman yang dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui berbagai intervensi terus berkomitmen untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 tersaji sebagaimana pada tabel 2.112. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-147 Tabel 2.112 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tidak layak huni (unit) 17.535 13.125 11.421 9.828 8.098 2 Jumlah rumah (unit) 196.536 196.536 217.652 218.519 219.386 3 Persentase (%) 8,12 6,05 5,25 4,5 3,69 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Data pada tabel 2.112 menunjukkan adanya penurunan yang konsisten pada jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024. Jumlah rumah tidak layak huni berkurang dari 17.535 unit pada tahun 2020 menjadi 8.098 unit pada tahun 2024, atau menurun sekitar 53,84% dalam lima tahun. Persentase rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah juga menunjukkan tren menurun, dari 8,12% pada tahun 2020 menjadi 3,69% pada tahun 2024. Penanganan RTLH menjadi RLH dilaksanakan diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, serta pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Kondisi ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. 7) Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap hunian layak. Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak kepala keluarga yang telah memiliki tempat tinggal sendiri, yang mencerminkan kestabilan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap rumah sewa, kontrakan, atau bahkan kondisi hunian tidak tetap, yang dapat berdampak pada kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan angka kepemilikan rumah menjadi salah satu fokus kebijakan perumahan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial. Adapun persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.113. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-148 Tabel 2.113 Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Tahun Jumlah KK Jumlah Rumah Persentase Backlog 2020 262.643 215.918 82,21% 2021 270.220 216.785 80,23% 2022 271.854 217.652 80,06% 2023 276.110 218.519 79,14% 2024 274.845 219.386 79,82% Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Tabel II.X, kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 mengalami fluktuasi. Meskipun jumlah rumah mengalami peningkatan setiap tahun, namun pertumbuhan jumlah kepala keluarga cenderung lebih cepat, sehingga menyebabkan persentase kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 82,21% pada tahun 2020 menjadi titik terendah 79,14% pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 79,82%, kondisi ini mengindikasikan bahwa backlog perumahan masih menjadi tantangan, yang menunjukkan perlunya intervensi strategis dan peningkatan program penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya percepatan pembangunan rumah bersubsidi, kemitraan dengan sektor swasta, serta kebijakan insentif perumahan menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan ini.
5.Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban wilayah, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai potensi gangguan dan bencana. Di Kabupaten Temanggung, urusan ini dilaksanakan melalui peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berbagai program dan layanan telah dijalankan dalam upaya meningkatkan penegakan peraturan, kecepatan respon darurat, serta kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan urusan ini adalah Indeks Risiko Bencana (IRB), yang menunjukkan tingkat potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah. Salah satu upaya mitigasinya dilakukan yaitu melalui penguatan kapasitas masyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-149 dalam menghadapi bencana dengan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Indikator lain yang juga menjadi perhatian adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak bencana. IKD mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait, serta menjadi acuan penting dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan berbasis risiko di daerah. 1) Indeks Risiko Bencana (IRB) Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Namun pada tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana adalah semakin baik, sehingga penentuan ini korelasinya negatif. Tabel dibawah ini merupakan penentuan indeks risiko bencana di Kabupaten Temanggung. Adapun Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.114. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-150 Tabel 2.114 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Kriteria Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Risiko Bencana (IRB) 134,51 121,33 110,38 116,84 105,76 Kategori Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sumber: BNPB, 2025 Indeks Risiko Bencana menurut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dikategorikan menjadi tiga kelas antara lain:
1.Kategori kelas risiko rendah memiliki skor sebesar <13
2.Kategori kelas risiko sedang memiliki skor sebesar 13 – 144
3.Kategori kelas risiko tinggi memiliki skor sebesar >144 Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan skor Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori kelas risiko sedang. 2) Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yangmengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Adapun cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.115. Tabel 2.115 Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Desa Tangguh Bencana 15 18 26 26 34 2 Jumlah Desa Rawan Bencana 213 217 217 217 217 3 Cakupan Desa Tangguh Bencana 7,04 8,29 11,98 11,98 15,67 Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2025 Pembentukan Destana dilakukan sejak tahun 2018, sampai dengan tahun 2024 terus dilakukan dan mengalami peningkatan. Data pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-151 Tabel II.X menunjukkan perkembangan positif dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024. Jumlah desa yang telah ditetapkan sebagai Destana meningkat dari 15 desa pada tahun 2020 menjadi 34 desa pada tahun 2024. Namun, dibandingkan dengan total desa rawan bencana yang tetap berjumlah 217 desa selama lima tahun tersebut, cakupan Destana masih relatif rendah meskipun terus meningkat, dari 7,04% pada tahun 2020 menjadi 15,67% pada tahun 2024. Peningkatan cakupan ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kapasitas desa untuk mandiri dalam penanggulangan bencana. Meski demikian, dengan lebih dari 84% desa rawan bencana yang belum tergolong sebagai Destana, dibutuhkan percepatan program pengembangan Destana secara lebih masif dan merata agar ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan secara menyeluruh. 3) Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu daerah mampu menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari kejadian bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0–1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah: - Indeks ≤0,4 adalah Rendah - Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang - Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi Berdasarkan hasil penilaian IKD di Kabupaten Temanggung, Indeks Ketahanan Daerah dari Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan rincian sebagai pada tabel 2.116. Tabel 2.116 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Ketahanan Daerah - 0,51 0,54 0,52 0,58 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 Dari tabel di atas, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung berkisar antara 0,51 hingga 0,58, yang menunjukkan bahwa kapasitas daerah masih berada dalam kategori "sedang". Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-152 meningkatkan kebijakan, strategi pengurangan risiko bencana, serta kualitas dan kuantitas program penanggulangan bencana guna mengurangi dampak negatif bencana. 4) Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Temanggung mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat peran aparat penegak hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Berbagai upaya seperti peningkatan patroli keamanan, penyuluhan hukum, serta penanganan cepat terhadap potensi konflik telah berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2024. 5) Persentase Penegakan Perda/Perbup Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perbup). Persentase penegakan Perda/Perbup di Kabupaten Temanggung menunjukkan konsistensi selama lima tahun terakhir yaitu mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang dilaporkan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Pada tahun 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP berhasil menutup aktifitas galian C di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso Temanggung Tahun 2021. Pada tahun 2022 strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menagani pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi Bupati agar setiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar Perda sehingga meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran, semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100%). Selain penegakan Perda K4/reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Mayoritas anak punk tersebut berasal dari luar Kabupaten Temangung. Selain melihat indikator Indeks Risiko Bencana, Cakupan Desa Tanggap Bencana (Destana), dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terdapat indikator kinerja lain yang menggambarkan kinerja urusan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-153 bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024. Adapun gambaran kinerja urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada ttabel 2.117 Tabel 2.117 Gambaran Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun OPD Pengampu2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Satlinmas yang terlatih % NA NA NA NA 100 Satpol PP dan Damkar 2 Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti % NA NA NA NA 100 Satpol PP dan Damkar 3 Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 55,56 76,67 60,00 49 50 Satpol PP dan Damkar 4 Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % NA 47,73 43,75 39 42,72 Satpol PP dan Damkar 5 Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah* % NA NA NA NA NA Satpol PP dan Damkar 6 Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran 7 Persentase bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi* % NA NA NA NA 2,39 Satpol PP dan Damkar 8 Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten % 90 100 100 100 100 Satpol PP dan Damkar 9 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % NA 100 100 100 100 BPBD 10 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % NA 100 100 100 100 BPBD 11 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % NA 100 100 100 100 BPBD 12 Persentase koordinasi penanganan pasca bencana % 100 100 100 100 100 BPBD 13 Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana % 100 100 100 100 100 BPBD RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-154 No Indikator Satuan Tahun OPD Pengampu2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung,Tahun 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.117, sejumlah indikator yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan capaian yang beragam, mulai dari konsistensi dalam penegakan peraturan hingga peningkatan cakupan layanan kebencanaan. Beberapa indikator mengalami kemajuan yang signifikan, sementara yang lain masih memerlukan penguatan data dan optimalisasi pelaksanaan. 1) Persentase Satlinmas yang Terlatih Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dampaknya. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan. Untuk mendukung kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), pelatihan sangat penting karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pelatihan bagi anggota Satlinmas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas mereka yang dicantumkan sebagai indikator kinerja pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2024, 100% Satlinmas telah mengikuti pelatihan di Kabupaten Temanggung. 2) Persentase Pengaduan yang Berkaitan dengan Trantibum yang Ditindaklanjuti Penyelesaian aduan yang berkaitan dengan Tramtibum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-155 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, seluruh pengaduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) ditindaklanjuti, dengan capaian 100%. Ini menunjukkan responsivitas yang optimal dari Satpol PP dan Damkar dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. 3) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Tabel 2.118 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit 30 23 21 44 39 2 Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK 54 30 35 90 77 3 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%) 55,56 76,67 60 48,88 50,64 Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.118 terlihat bahwa tingkat respons waktu (response time rate) terhadap kasus kebakaran di wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, response time rate tercatat sebesar 55,56%, dengan jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit sebanyak 30 dari 54 kasus. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi 76,67%, meskipun jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit menurun menjadi 23 kasus dari 30. Setelah itu, tingkat respons menurun pada tahun 2022 (60%) dan terus menurun pada tahun 2023 (48,88%) serta 2024 (50,64%), meskipun jumlah kasus kebakaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-156 yang tertangani dalam waktu 15 menit mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 terdapat tantangan dalam mempertahankan kecepatan respon terhadap kejadian kebakaran. Tantangan tersebut antara lain mencakup keterbatasan armada, kondisi sarana prasarana, personel, hingga aksesibilitas lokasi. 4) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat sesuai tingkat waktu tanggap (response time rate), mencakup pemadaman, pengendalian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap warga negara yang menjadi korban atau terdampak kebakaran. Adapun persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.119. Tabel 2.119 Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/Perangkat Daerah. NA 21 28 51 45 2 Jumlah kejadian di kabupaten pada tahun X NA 44 64 131 107 3 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran NA 47,73 43,75 38,93 42,05 Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025 Data pada tabel 2.119 menunjukkan bahwa persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam tingkat waktu tanggap selama periode 2021–2024 mengalami fluktuasi dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-157 kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, dari 44 kejadian kebakaran, 21 layanan berhasil dilakukan dalam waktu tanggap, menghasilkan capaian sebesar 47,73%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun jumlah layanan meningkat menjadi 28 dan 51 kasus, lonjakan jumlah kejadian kebakaran menyebabkan persentase layanan menurun menjadi 43,75% dan 38,93%. Pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan dengan persentase naik ke 42,05% dari 45 layanan terhadap 107 kejadian. 5) Persentase Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang Dibentuk dan/atau Dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. kelompok relawan Pemadam Kebakaran belum memberikan kontribusi dalam layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran, dengan tercatatkan angka 0 untuk jumlah layanan yang dilaksanakan. Meskipun terdapat 107 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun tersebut, capaian layanan yang diharapkan dari kelompok relawan ini juga tercatat 0%, yang menunjukkan bahwa kelompok relawan, seperti Balakar atau lainnya, belum berfungsi dengan maksimal dalam memberikan layanan 6) Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebararan (RISPK) Kabupaten Temanggung, kebutuhan pos pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Temanggung sejumlah 6 (enam) lokasi diantaranya Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candiroto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak. Namun, kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi, jumlah pos pelayanan WMK di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) lokasi, sehingga jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mencapai 60,64%. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-158 7) Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Menjadi Prioritas Inspeksi Pada tahun 2024, jumlah bangunan/Gedung/lingkungan yang menjadi prioriat inspeksi sebanyak 30 unit (2,39%) dari 1.170 unit bangunan yang menjadi prioritas untuk dilakukan inspeksi. Angka ini tergolong sangat rendah dan mengindikasikan masih minimnya pengawasan terhadap potensi risiko kebakaran di gedung-gedung prioritas. Kegiatan inspeksi seharusnya ditingkatkan untuk mencegah kebakaran dan kecelakaan lainnya. Rendahnya cakupan inspeksi ini disebabkan oleh keterbatasan personel atau anggaran. 8) Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jumlah penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) terus meningkat setiap tahunnya, dari 268 kasus pada tahun 2020 menjadi 682 kasus pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, cakupan penanganan mencapai angka maksimal 100% sejak tahun 2021 hingga 2024, setelah sebelumnya berada di angka 90% pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan respons cepat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam menangani situasi darurat non kebakaran, yang patut diapresiasi sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik dalam aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat. 9) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-159 negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana serta komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Sejak tahun 2021 hingga 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung berhasil dalam memberikan layanan informasi rawan bencana kepada seluruh warga (100%). Capaian 100% mencerminkan keberhasilan BPBD dalam melakukan distribusi informasi yang krusial untuk keselamatan masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana. 10) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga
2024.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini terus meningkat setiap tahunnya, dari 396.318 orang pada tahun 2021 menjadi 415.181 orang pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait upaya pencegahan serta kesiapsiagaan bencana kepada seluruh masyarakat. 11) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator ini mencapai 100%, artinya dalam setiap kejadian bencana, seluruh warga terdampak memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-160 darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. 12) Persentase Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Capaian indikator ini konsisten pada angka 100% selama lima tahun, menunjukkan bahwa BPBD mampu mengkoordinasikan kegiatan pemulihan dengan baik. Artinya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Koordinasi ini juga mencerminkan peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat. Konsistensi ini perlu dipertahankan dengan pelibatan lebih banyak stakeholder. 13) Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024 dan mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah dalam menangani dampak fisik bencana secara efektif, khususnya pada tahap tanggap darurat. Melalui koordinasi yang baik antara BPBD, instansi teknis terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, seluruh kerusakan fisik akibat bencana seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, serta infrastruktur vital lainnya dapat segera dipulihkan sementara guna mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan mencegah risiko lanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif. 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Urusan pemerintahan di bidang sosial merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, terdampak bencana, dan masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial secara konsisten menjalankan berbagai program yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta pemberdayaan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-161 Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mampu hidup secara mandiri dan bermartabat. Hal ini tercermin dari capaian indikator strategis, seperti meningkatnya persentase penanganan PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta penguatan PSKS melalui pelatihan, fasilitasi, dan jejaring kemitraan, yang secara keseluruhan mendukung efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung. 1) Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Pemberdayaan Sosial Bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta Pemberdayaan Sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan indikator baru yang menggambarkan upaya pemerintah dalam memastikan layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program-program perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan sosial telah menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani Data persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika capaian yang mencerminkan tantangan dalam konsistensi pelayanan sosial. Pada tahun 2020, persentase penanganan cukup tinggi sebesar 84,12%, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan capaian 100%. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh respons darurat dan intensitas intervensi sosial yang meningkat selama masa pandemi COVID-19. Namun, pasca pandemi, terjadi penurunan yang cukup drastis hingga ke angka 64,3% pada 2022, dan meskipun ada tren peningkatan pada 2023 dan 2024. Rendahnya persentase penanganan ini menjadi perhatian penting mengingat kompleksitas jenis-jenis PPKS yang mencakup kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, fakir miskin, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-162 hingga komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun gambaran kinerja program urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.120. Tabel 2.120 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan pemberdayaan PSKS perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial % 100 100 100 100 100 2 Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal % 100 100 100 100 100 3 Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 4 Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 5 Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 6 Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 7 Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan % NA NA 100 100 100 8 Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif % NA NA 63,72 100 100 9 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota % 100 100 100 100 100 10 Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan % 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.120, urusan pemerintahan bidang sosial RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-163 Kabupaten Temanggung selama tahun 2020 – 2024 memiliki capaian yang sangat baik dan konsisten, terutama pada indikator-indikator yang menyangkut perlindungan dan rehabilitasi sosial, seperti anak telantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana. Seluruh indikator tersebut menunjukkan capaian 100% selama lima tahun berturut-turut, yang menandakan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam memberikan layanan sosial dasar yang merata dan menyeluruh kepada kelompok rentan. Sedangkan indikator UEP (Usaha Ekonomi Produktif), pada 2022 tercatat 63,72%, berhasil mencapai 100% pada tahun 2023 dan
2024.Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang didukung oleh penguatan kelembagaan dan pelatihan. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam periode lima tahun ini dapat dinilai sangat baik, dengan hampir seluruh indikator mencapai target maksimal. 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui berbagai program, seperti pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan kerja, serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan. Selain itu, peningkatan kepesertaan BPJS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di daerah. 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-164 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 Gambar 2.46 Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan data pada ggambar 2.46, dalam lima tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi, namun secara umum mengalami tren peningkatan, khususnya setelah tahun 2020 saat pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2020. Peningkatan TPAK sejak 2021 hingga 2024 mencerminkan meningkatnya keinginan penduduk usia kerja untuk bekerja, seiring dengan pemulihan ekonomi dan membaiknya iklim ketenagakerjaan di daerah. Namun demikian, capaian ini juga menghadapi tantangan, seperti penurunan permintaan terhadap produk kayu olahan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kayu, yang merupakan sektor penting di Temanggung. Tingginya TPAK mengindikasikan kuatnya pasokan tenaga kerja (labour supply), namun belum tentu seluruhnya terserap dalam lapangan kerja formal karena masih ada dinamika seperti peralihan penduduk usia kerja menjadi ibu rumah tangga atau bertambahnya lulusan pendidikan yang belum terserap ke pasar kerja. Oleh karena itu, meskipun TPAK tinggi, diperlukan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar potensi ini benar- benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. 2) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah persentase pekerja yang terdaftar dan dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 58,73 74,01 74,01 75,8 78,06 69,43 69,58 70,84 71,72 73,74 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 TPAK Temanggung TPAK Jawa Tengah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-165 Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Adapum cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.47 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.47 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan gambar 2.47, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah menurun dari 65,67% di tahun 2020 menjadi 61,08% pada 2021, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 90,83%, dan mengalami penurunan menjadi 87,8% pada 2024. Kenaikan signifikan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan ketenagakerjaan, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang luas dan efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. 3) Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan indikator penting yang mencerminkan dinamika pertumbuhan sektor usaha produktif di tingkat lokal. IKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan pelestari kearifan lokal. Perubahan persentase pertumbuhan jumlah IKM dari tahun ke tahun memberikan gambaran mengenai kondisi iklim usaha, kemudahan berusaha, akses terhadap permodalan, serta efektivitas kebijakan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh 65,67 61,08 84,89 90,83 87,8 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-166 pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini sangat krusial untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah yang berpihak pada penguatan sektor industri kecil dan menengah. Adapun persentase pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.48. Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.48 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Dari kenaikan sebesar 3,09% pada 2021, angka ini merosot hingga hanya 0,16% pada 2023 dan sedikit naik menjadi 0,37% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam iklim usaha kecil dan menengah, baik dari sisi perizinan, akses pasar, maupun permodalan. Padahal, sektor IKM memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan dukungan yang lebih konkret untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor IKM di daerah. 4) Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Adapun rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.121. 1 3,09 0,87 0,16 0,37 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-167 Tabel 2.121 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Tahun Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan (rupiah) Total PDRB ADHB (rupiah) % 2020 5.920.283.830.000 21.557.077.140.000 27,46 2021 6.134.628.680.000 22.627.791.480.000 27,11 2022 6.476.561.690.000 24.726.442.720.000 26,19 2023 6.974.713.090.000 26.912.324.210.000 25,92 2024 7.384.380.000.000 28.923.600.000.000 25,53 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 Berdasarkan tabel 2.121, rasio PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Temanggung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dari 27,46% pada tahun 2020 menjadi 25,53% pada tahun 2024, meskipun secara nilai riil baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan sektor ini mengalami peningkatan. Penurunan rasio ini disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total PDRB. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Temanggung, melampaui sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini menandakan adanya proses transformasi ekonomi dari daerah agraris menuju basis industri, terutama melalui pengolahan hasil pertanian yang meningkatkan nilai tambah produk lokal. Peran strategis sektor manufaktur dalam mendorong produktivitas, menyerap tenaga kerja, serta mengadopsi teknologi menjadikannya motor utama industrialisasi daerah. Transformasi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mendiversifikasi struktur ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer, sehingga memperkuat ketahanan terhadap fluktuasi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun gambaran indikator kinerja bidang tenaga kerja di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.122. Tabel 2.122 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja* % NA NA NA NA NA 2 Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 58,72 34,78 71,43 72,39 73,78 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-168 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 3 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina* % NA NA NA NA 82,32 4 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten % 55,33 78,01 53,61 84,88 40,78 5 Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan* % NA NA NA NA 98,77 6 Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan* % NA NA NA NA NA 7 Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur* % NA NA NA NA 100 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 57,82 61,88 65,26 65,91 68,52 9 Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan* % NA NA NA NA NA 10 Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan % 65,67 61,08 84,89 90,83 87,80 11 Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK % 21,16 68,91 76,47 81,58 79,67 12 Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja* % NA NA NA NA 82,93 13 Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi % 92,86 82,35 93,33 100,00 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam lima tahun terakhir, berbagai indikator ketenagakerjaan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, seperti peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 1) Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Indikator ini merupakan indikator baru di Kabupaten Temanggung yang sangat penting sebagai dasar pengukuran kesesuaian pelaksanaan program ketenagakerjaan dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang akan disusun. RTKD menjadi jembatan antara supply dan demand sektor ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan daerah yang berkesinambungan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-169 2) Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja terhadap animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.123 Tabel 2.123 Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 320 112 80 464 336 2 Jumlah pendaftar pelatihan 545 322 112 641 987 3 Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 58,72 34,78 71,43 72,39 73,78 Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.123, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah turun drastis dari 58,72% pada 2020 menjadi 34,78% pada 2021 yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19, angkanya melonjak ke 71,43% di 2022 dan terus meningkat hingga 73,78% pada 2024. Peningkatan ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pencari kerja. 3) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina merupakan LPKS yang telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pembinaan yang dilakukan berupa perpanjangan masa berlaku izin LPKS yang sudah berakhir, pembinaan LPKS yang belum mendaftarkan izin melalui OSS, serta pembinaan akreditasi LPKS. Pada tahun 2024 terdapat 34 LPKS yang terdaftar di Kabupaten Temanggung dan terdapat 28 LPKS (82,32%) yang telah dibina oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar LPKS di Kabupaten Temanggung telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah, yang sangat penting untuk menjamin kualitas pelatihan kerja yang mereka selenggarakan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-170 4) Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Penempatan pencari kerja merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan ketenagakerjaan di daerah. Tingginya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi hubungan antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan sejauh mana pelatihan, bimbingan, dan informasi pasar kerja yang disediakan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap tren penempatan kerja menjadi penting sebagai dasar perbaikan strategi ketenagakerjaan ke depan. Persentase pencari kerja Kabupaten Temanggung yang ditempatkan tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.124 Tabel 2.124 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pencari Kerja yang ditempatkan 602 1.749 773 679 661 2 Pencari Kerja terdaftar 1.088 2.242 1442 800 1.621 3 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 55,33 78,01 53,61 84,88 40,78 Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.124, persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Angka penempatan meningkat dari 55,33% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar 84,88% pada tahun 2023. Namun, terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2024, yakni hanya sebesar 40,78%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan yang signifikan dalam proses penempatan kerja. Beberapa faktor penghambat antara lain adalah kecenderungan pencari kerja masa kini yang lebih selektif dalam memilih pekerjaan, kurangnya keaktifan dalam mengikuti proses seleksi atau rekrutmen, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, keterbatasan lowongan kerja bagi laki-laki usia di atas 30 tahun serta rendahnya daya tahan kerja pencari kerja usia muda juga turut memengaruhi capaian indikator ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-171 dunia usaha, serta lembaga pelatihan untuk meningkatkan keberhasilan penempatan kerja ke depan. 5) Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan suatu proses awal penyampaian informasi secara sistematis, obyektif dan dinamis, tentang jabatan/pekerjaan dan dunia kerja sehingga masyarakat luas dan pencari kerja memiliki gambaran yang obyektif tentang peluang kesempatan kerja dan disertai pemahaman tentang realitas potensi dirinya (bakat, minat dan kemampuan) masing-masing sehingga mampu menentukan pilihan kariernya secara tepat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 1.601 orang (98,77%) dari jumlah total pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.621 orang. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari kerja telah menerima informasi karier dan orientasi jabatan yang dapat membantu memahami potensi diri dan arah pasar kerja. 6) Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas pasar kerja dan kebijakan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan seberapa besar proporsi pencari kerja yang berhasil terserap oleh dunia usaha maupun industri dalam periode tertentu. Sebagai indikator baru, persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan memberikan dimensi tambahan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung. Indikator ini tidak hanya mengukur jumlah pencari kerja, tetapi juga memperlihatkan seberapa besar keberhasilan sistem penempatan tenaga kerja dalam menjembatani pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Dengan hadirnya indikator ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menilai dampak nyata dari berbagai program pelatihan, bimbingan kerja, dan fasilitasi penempatan yang telah dijalankan. 7) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur pada tahun 2024 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh CPMI yang terdaftar, yaitu sebanyak 302 orang, telah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-172 difasilitasi secara prosedural oleh pemerintah daerah. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon pekerja migran sekaligus mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran secara non-prosedural atau ilegal. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait, termasuk dalam hal pendataan, sosialisasi, hingga fasilitasi dokumen dan pelatihan CPMI sebelum keberangkatan. 8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam dunia kerja serta peran aktif mereka dalam pembangunan ekonomi. Adapun TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.49. Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.49 TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan gambar 2.49. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, dari 57,82% pada tahun 2020 menjadi 68,52% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja yang lebih inklusif. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kesetaraan gender dalam 57,82 61,88 65,26 65,91 68,52 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 2020 2021 2022 2023 2024 TPAK Perempuan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-173 ketenagakerjaan turut mendorong peningkatan ini. Meski demikian, tantangan seperti beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang ramah gender masih perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan yang berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkeadilan. 9) Persentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak. Sebagai indikator baru, data ini menjadi penting untuk menilai kualitas hubungan industrial dan kondisi kerja yang layak di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan perusahaan, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi tenaga kerja. 10) Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.109.690,- (dua juta seratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Besaran ini menjadi acuan standar minimum pengupahan bagi tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung diharapkan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah kepada pekerja sesuai atau di atas ketentuan UMK tahun 2024 guna menjamin kesejahteraan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Adapun perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah sesuai dengan UMK Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.125. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-174 Tabel 2.125 Perusahaan yang Memenuhi Kewajiban dalam Memberikan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Perusahaan 397 119 119 114 98 2 Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK 84 82 91 93 123 3 Persentase 21,16 68,91 76,47 81,58 79,67 Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Temanggung berdasarkan ttabel 2.125 menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, yakni meningkat dari 21,16% menjadi 81,58%. Namun, pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 79,67%. Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebagian perusahaan yang belum stabil serta masih cukup banyak pekerja yang produktivitas kerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha. Ketidakseimbangan antara upah dan produktivitas ini kerap menjadi pertimbangan perusahaan dalam menerapkan upah sesuai UMK. 11) Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 82,93%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah menyediakan fasilitas pendukung yang layak bagi kesejahteraan pekerja, seperti sarana kesehatan, sarana keselamatan atau seragam, tempat ibadah, ruang laktasi, serta ruang istirahat atau kantin yang memadai, toilet, tempat parkir, dan sarana yang ramah disabilitas. Fasilitas kesejahteraan ini menjadi indikator penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja. Namun demikian, capaian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan yang perlu didorong untuk memenuhi standar fasilitas kesejahteraan secara menyeluruh, guna memastikan hak pekerja terpenuhi dan kualitas hubungan industrial tetap terjaga dengan baik. 12) Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-175 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan bagian krusial dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dunia kerja. Perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas dan iklim investasi daerah. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diutamakan karena bersifat non-litigasi, cepat, dan mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas terkait terus mengoptimalkan fungsi mediasi untuk menyelesaikan berbagai perselisihan ketenagakerjaan secara efektif. Adapun persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.126. Tabel 2.126 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus yang dicatatkan 14 17 14 20 8 2 Jumlah kasus yang terselesaikan melalui mediasi 13 14 15 20 8 3 Persentase 92,86 82,35 93,33 100 100 Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.126, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif, dengan capaian yang terus meningkat dari 92,86% pada tahun 2020 hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan
2024.Hal ini mencerminkan efektivitas peran mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan berbagai konflik ketenagakerjaan secara damai, tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang dan kompleks. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi antara pekerja dan pengusaha telah terfasilitasi dengan baik, serta adanya komitmen bersama dalam menjaga iklim hubungan kerja yang harmonis.
2.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Kabupaten Temanggung. Upaya ini tercermin melalui penguatan kesetaraan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-176 gender yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) turut digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat ditekan dalam berbagai aspek kehidupan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan juga diwujudkan melalui pemantauan rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak, yang menjadi indikator penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan Perempuan atas perlindungan. 1) Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Adapun Gambaran IPG di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.125. Tabel 2.127 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Gender angka 95,31 95,31 95,71 96,19 96,27 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan dari 95,31 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 96,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Temanggung semakin mengecil. Dengan nilai IPG yang semakin mendekati angka 100, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesetaraan gender di daerah ini mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat sedikit ketimpangan yang perlu terus RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-177 diupayakan untuk dikurangi melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. 2) Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator baru yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Nilai Indeks Ketimpangan Gender berkisar antara 0 – 1, semakin kecil angka IKG menunjukan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara). Adapun nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.50. Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.50 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan Gambar 2.X, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, IKG berada di angka 0,336 dan sempat membaik pada 2021 menjadi 0,202, nilai ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja. Namun, terjadi lonjakan ketimpangan pada 2022 dengan indeks mencapai 0,39 dimana angka ini adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan kembali melemahnya kesetaraan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, nilai IKG kembali menurun ke angka 0,192, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. 0,336 0,202 0,39 0,192 0,192 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Ketimpangan Gender RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-178 3) Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) terus berkomitmen dalam menyediakan layanan yang responsif dan menyeluruh bagi korban kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi ini adalah rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merespons dan menangani kasus-kasus kekerasan melalui peningkatan akses, kualitas, dan jangkauan layanan. Adapun rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada Perempuan dan anak Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.51 Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.51 Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2023, nilai rasio relatif rendah dan cenderung stabil, mencerminkan keterbatasan peningkatan layanan atau rendahnya pelaporan dan akses terhadap layanan perlindungan. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 6,0845, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam cakupan layanan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, atau adanya intervensi program yang lebih masif dan terstruktur oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian penting dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif di 0,008 0,002 0,0043 0,0025 6,0845 0 2 4 6 8 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-179 Kabupaten Temanggung. Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Adapun gambaran urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Temanggun Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.128. Tabel 2.128 Gambaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender % NA NA NA 4,38 8,22 2 Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang melapor dan tertangani % 0,0002 0,0013 0,003 0,0025 0,003 3 Rasio kasus kekerasan terhadap Perempuan* angka 8,24 2,17 4,26 2,53 5,63 4 Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas* % NA NA NA 53,33 65,38 5 Kabupaten Layak Anak % NA NA Madya Madya Nindya 6 Persentase terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) * % NA NA NA NA 2,42 7 Persentase pernikahan usia anak* % NA NA NA NA 0,124 8 Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani % NA NA NA NA 100 9 Rasio kasus kekerasan terhadap anak angka 43,66 2,58 4,76 3,47 9,37 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Tabel II.X, data capaian dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan adanya kemajuan sekaligus tantangan, baik dalam aspek pemberdayaan, penurunan angka kekerasan, peningkatan layanan ramah anak, hingga penguatan kelembagaan seperti DRPPA dan Kabupaten Layak Anak. 1) Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tercatat pada tahun 2023 dengan angka 4,38% dan meningkat menjadi 8,22% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor melalui RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-180 program pemberdayaan perempuan, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Pada tahun 2024, terdapat 46 organisasi perangkat daerah yang menyusun anggaran responsif gender. Dari total APBD, 8,22% diantaranya mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender atau sebesar Rp.29.502.650.562, 00. Diperlukan keberlanjutan program ini untuk memastikan bahwa pengarusutamaan gender terus berkembang. 2) Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melapor dan Tertangani Pada tahun 2024, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani di Kabupaten Temanggung tercatat mencapai 100%. Capaian ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban. Sebagai indikator kinerja baru, angka ini menjadi capaian awal yang penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk berani melapor dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang tersedia. 3) Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Fluktuasi ini bisa mencerminkan ketidakteraturan dalam pelaporan atau pengawasan kasus, dan mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam sosialisasi, pencegahan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. 4) Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 53,33% pada tahun 2023 menjadi 65,38% pada tahun 2024. Kabupaten Temanggung memiliki total 26 puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan dengan 17 puskesmas diantaranya sudah mendukung pelayanan ramah anak pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih ramah dan mendukung kebutuhan anak di fasilitas kesehatan. Harapan kedepannya, seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung dapat mendukung pelayanan ramah anak sehingga akses dan kualitas layanan kesehatan untuk RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-181 anak-anak semakin baik, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. 5) Kabupaten Layak Anak Status Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Layak Anak mengalami peningkatan dari kategori Madya pada tahun 2022-2023 menjadi Nindya pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak. Meskipun begitu, upaya untuk mencapai status lebih tinggi (Utama) harus terus didorong. Penekanan pada kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih komprehensif akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan anak terlindungi dan diperhatikan dengan lebih baik. 6) Persentase Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Pada tahun 2024, tercatat adanya 2,42% desa yang telah terbentuk sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Indikator ini mencerminkan upaya awal Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan kebijakan dan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa. Ke depan, perlu dilakukan percepatan pembentukan DRPPA secara lebih luas melalui peningkatan kapasitas desa, pendampingan teknis, serta sinergi lintas sektor agar terbentuk lebih banyak desa yang mampu menciptakan ruang aman dan memberdayakan bagi perempuan dan anak. 7) Persentase Pernikahan Usia Anak Pada tahun 2024, persentase pernikahan usia anak di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,124%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan usia anak telah berjalan cukup efektif, dengan angka yang sangat kecil. Meskipun demikian, pernikahan usia anak tetap menjadi isu sensitif yang perlu mendapat perhatian serius karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak di masa depan. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus mengintensifkan program edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan remaja dan keluarga, agar angka pernikahan usia anak dapat ditekan lebih jauh hingga mendekati nol. 8) Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Melapor dan Ditangani RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-182 Pada tahun 2024, persentase kasus kekerasan terhadap anak yang melapor dan berhasil ditangani di Kabupaten Temanggung mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh laporan kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti dengan baik, mencerminkan responsivitas dan efektivitas sistem perlindungan anak di daerah tersebut. Pencapaian ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan anak dan mendorong lebih banyak korban atau saksi untuk melapor. Ke depan, upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan penguatan jejaring perlindungan anak tetap perlu ditingkatkan untuk memastikan anak- anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. 9) Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan sosial di Kabupaten Temanggung, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Temanggung adalah Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Melalui indikator ini, dapat dilihat sejauh mana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan secara efektif. Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi dengan angka yang lebih tinggi pada 2024, yaitu 9,37, dibandingkan dengan 3,47 pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan pada 2021 dan 2022, angka yang tinggi pada tahun 2024 menandakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang memprihatinkan. Penguatan mekanisme perlindungan anak, seperti pendidikan tentang hak anak, pelatihan untuk orang tua, dan sistem pelaporan yang lebih efektif, sangat penting untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak di masa depan.
3.Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, dan kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan produksi pangan, tetapi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-183 juga dapat dilihat dari ketahanan pangan, asupan energi masyarakat, serta pola konsumsi pangan masyarakat. 1) Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan memberikan gambaran komprehensif mengenai ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menilai kerentanan wilayah terhadap guncangan seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi. Ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional sejak Tahun 2019. Adapun kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.129. Tabel 2.129 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Ketahanan Pangan Angka 82,16 81,69 80,08 77,84 78,91 Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.129, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan akibat faktor seperti perubahan iklim, gangguan pasokan, inflasi, dan krisis global. Namun, pada tahun 2024, IKP menunjukkan peningkatan sebesar 1,07 poin, mencerminkan perbaikan dalam distribusi, produksi, dan efektivitas program ketahanan pangan. Peningkatan ini didukung oleh upaya mempertahankan produksi pangan, dukungan terhadap petani, dan pelatihan pertanian berkelanjutan. Meski demikian, tantangan seperti fluktuasi harga dan dampak iklim tetap memerlukan intervensi strategis melalui diversifikasi pangan, penguatan distribusi, dan kebijakan adaptif untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di masa mendatang. 2) Prevalence of Undernourishment (PoU) Jika IKP mengukur ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, maka ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-184 oleh BPS. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi diukur untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini membantu dalam memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Adapun Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.130 Tabel 2.130 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Prevalence of Undernourishment (PoU) % 16,16 18,48 14,99 10,26 11,72 Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Setelah meningkat dari 16,16% pada 2020 menjadi 18,48% pada 2021 akibat dampak pandemi dan penurunan daya beli, angka ini menurun signifikan menjadi 14,99% pada 2022 dan 10,26% pada 2023, mencerminkan perbaikan dalam akses, distribusi, serta kesadaran konsumsi pangan yang lebih sehat. Namun, pada 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,72%, yang mengindikasikan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi minimal. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor seperti fluktuasi produksi, harga pangan, dan inflasi yang mengurangi daya beli, sehingga menuntut adanya langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten melakukan pemantauan terhadap berbagai indikator ketahanan pangan, termasuk ketersediaan, kualitas pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Adapun gambaran indikator kinerja program bidang pangan Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.131. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-185 Tabel 2.131 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Skor Pola Pangan Harapan Angka 78,8 79,7 80,10 93,5 89,43 2 Persentase ketersediaan pangan pokok* Angka NA NA NA NA 100 3 Persentase penanganan kerawanan pangan* % NA NA NA NA 100 4 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan segar* % 100 100 100 100 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Data dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan tabel 2.131 menunjukkan dinamika yang menggambarkan tantangan dan capaian dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. 1) Skor Pola Pangan Harapan Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang mencerminkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi, mendekati standar ideal yang dianjurkan. Kabupaten Temanggung, melalui berbagai program dan intervensi di bidang pangan, terus berupaya meningkatkan skor ini dari tahun ke tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan skor berturut-turut 78,8; 79,7; 80,10; dan mencapai puncaknya pada 93,5 di tahun 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 89,43 pada tahun
2024.Penurunan skor PPH pada 2024 ini disebabkan oleh berkurangnya konsumsi pada sejumlah kelompok pangan penting, yakni padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, buah, serta kelompok pangan lain, sementara konsumsi minyak dan lemak justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya ketidakseimbangan dalam pola konsumsi masyarakat yang dapat berdampak terhadap kualitas gizi dan kesehatan. Meski skor masih tergolong baik, pergeseran pola pangan ini perlu diwaspadai agar tidak berlanjut pada penurunan kualitas ketahanan pangan di masa RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-186 mendatang. Upaya edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta promosi pangan lokal perlu terus diperkuat untuk menjaga dan meningkatkan skor PPH ke depannya. 2) Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Persentase Ketersediaan Pangan Pokok di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 berhasil mencapai 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya strategis, seperti koordinasi lintas OPD yang memperkuat sinergi program, perbaikan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produktivitas, dan penambahan areal tanam (PAT) yang memperluas kapasitas produksi. Selain itu, peningkatan indeks pertanaman padi serta penggunaan benih unggul berlabel turut mendorong hasil pertanian yang lebih optimal. Kerjasama dengan daerah surplus beras dalam bentuk perdagangan dan peningkatan akses distribusi juga memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung telah memiliki fondasi kuat dalam menjaga ketersediaan pangan pokok yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan ke depan. 3) Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu Keamanan Pangan Segar Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan segar di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan angka 100% selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh sampel pangan segar yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, adapun sampel yang tidak memenuhi standar maka segera dilakukan penelusuran sumber dan penarikan dari peredaran, serta dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan terkait guna mencegah terulangnya pelanggaran yang sama. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat. 4) Persentase Penanganan Kerawanan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-187 Pada tahun 2024, Persentase Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Temanggung berhasil mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA), meskipun terdapat 10 desa yang masuk kategori rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3, upaya intervensi tidak hanya difokuskan pada desa tersebut, melainkan diperluas mencakup seluruh 20 kecamatan. Penanganan dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pangan, serta program bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 86.754 jiwa. Pendekatan yang luas dan menyeluruh ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung tidak hanya fokus mengatasi kerawanan di titik rawan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan secara umum di seluruh wilayah. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kestabilan pangan di tengah potensi tekanan ekonomi dan iklim ke depan.
4.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Urusan pemerintahan di bidang pertanahan merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung tertib administrasi, kepastian hukum, serta pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan. Pengelolaan pertanahan yang baik menjadi fondasi bagi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Di tingkat daerah, urusan pertanahan tidak hanya mencakup pelayanan administrasi pertanahan, tetapi juga penataan, pengendalian, serta penyelesaian konflik agraria yang sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan. Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pertanahan, perlu dilaksanakan fasilitasi terhadap berbagai program strategis, termasuk reforma agraria dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fasilitasi ini bertujuan untuk mempercepat penataan dan pemerataan penguasaan tanah serta memastikan pelaksanaan pengadaan tanah berjalan dengan transparan dan berkeadilan, sehingga mendukung kepastian hukum dan kelancaran pembangunan daerah. 1) Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui proses fasilitasi penataan aset dan akses tanah bagi masyarakat. Indikator ini RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-188 mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang menjadi hambatan pembangunan. Fasilitasi reforma agraria meliputi kegiatan pendataan, verifikasi, mediasi, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan tanah dapat berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. Peningkatan persentase fasilitasi reforma agraria menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat keadilan agraria dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. 2) Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum merupakan indikator yang mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan publik lainnya. Indikator ini menilai sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat terdampak dapat terlindungi dengan baik. Fasilitasi yang optimal dalam pengadaan tanah sangat penting untuk mempercepat realisasi proyek pembangunan daerah tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum.
5.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, dengan fokus utama pada upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mitigasi perubahan iklim. Dalam rangka mengukur kinerja bidang ini, dua indikator penting yang menjadi perhatian adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). IKLH mencerminkan kondisi kualitas udara, air, dan tutupan lahan yang menjadi dasar bagi kelestarian ekosistem, sementara upaya penurunan emisi GRK menjadi kontribusi nyata Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Sinergi antara peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan emisi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-189 alam. 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.132 Tabel 2.132 Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 NO URAIAN CAPAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Air (IKA) 41,11 67,78 52,22 64,07 59,63 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 83,65 81,95 83,82 85,10 87,84 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) 74,33 53,16 53,19 48,9 46,81 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 65,61 70,32 65,23 69,27 68,25 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.132, dapat diketahui bahwa nilai IKLH Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan pada tahun 2020 (65,61) hingga tahun 2023 (74,83). Namun, pada tahun 2024, IKLH menjadi 68,25 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Temanggung. Jika ditinjau lebih lanjut, Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung menunjukan tren positif dengan peningkatan sejak tahun 2020 (83,65) hingga 2024 (87,84). Sementara itu, Indeks Kualitas Air mengalami fluktuasi, dengan kenaikan signifikan dari 41,11 (2020) hingga mencapai 64,07 (2023), meskipun begitu terdapat penurunan menjadi 59,63 pada tahun 2024. Namun, faktor yang menyebabkan turunnya IKLH pada tahun 2024 adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKL cenderung stabil pada angka 74,33, namun pada tahun 2024 menurun drastis yang menunjukkan adanya permasalahan dalam menjaga kualitas lahan di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-190 diperlukan upaya dan penerapan kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. 2) Penurunan Intensitas Emisi GRK Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Temanggung menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola penggunaan lahan, perkembangan sektor industri, serta implementasi kebijakan pengurangan emisi. Pada tahun 2024 emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 468.330 Ton CO2eq, kontribusi emisi tertinggi yaitu berada di sektor energi mencapai 299.510 Ton CO2eq. Berikut ditampilkan tren emisi GRK di Kabupaten Temanggung. Sumber: Signsmart Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.52 Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kab.Temanggung Tahun 2020-2024 Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA pada tahun 2020-2024 yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengelolaan limbah, pengelolaan tanaman terpadu. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 690.921,63 Ton CO2eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di tahun 2021 mencapai 574.886,19 Ton CO2eq karena adanya kegiatan unit RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-191 pengolahan pupuk organik (UPPO). Dengan adanya pengolahan pupuk organik maka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena faktor emisi antara pupuk organik dan pupuk kimia berbeda. Sehingga salah satu upaya mitigasi penurunan emisi GRK di sektor pertanian diarahkan untuk penggunaan pupuk organik. Berikut ditampilkan kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung. Tabel 2.133 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2020 – 2024 N o Aksi Mitigasi Penurunan Emisi (Ton CO2eq) Penuruna n Akumulas i 2020 2021 2022 2023 2024 A Lahan 6.028,0 2 573.838,5 4 97.287,77 0,00 357,7 1 677.512,0 4 1 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung - 9,12 - - 98,53 107,65 2 Pengembangan Ruminansia Potong 6.028,0 2 - - - - 6.028,02 3 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul - 30,12 - - 57,48 87,60 4 UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO) - 573.799,3 0 97.287,77 - - 671.087,0 7 5 Bantuan Bibit Kopi Robusta - - - - 25,30 25,30 6 Bantuan Bibit Kopi Arabika - - - - 15,80 15,80 7 Bantuan Bibit Mimba - - - - 160,6 0 160,60 B Pengelolaan Limbah 0,00 1.047,65 4.721,07 7.498,1 6 142,7 1 13.409,59 1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS - 937,27 3.749,08 7.498,1 6 142,7 1 12.327,22 2 Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman - 110,38 73,58 0,00 0 183,96 3 Operasional Bank Sampah - - 898,41 0,00 0 898,41 Grand Total 6.028,0 2 574.886,1 9 102.008,8 4 7.498,1 6 500,4 2 690.921,6 3 Sumber: AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon), 2025 Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai indikator lingkungan hidup guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan kesadaran lingkungan. Berbagai indikator kinerja, seperti pengelolaan dokumen lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-192 hingga pengembangan sekolah berwawasan lingkungan, menjadi tolok ukur penting dalam mengukur efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Capaian indikator ini juga turut mendukung perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Temanggung. Gambaran lengkap capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.134. Tabel 2.134 Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup % NA 100 100 100 100 2 Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup % NA 0 100 100 100 3 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 41,11 67,78 52,22 64,07 59,63 4 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 83,65 81,95 83,82 85,10 87,84 5 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Angka 74,33 53,16 53,19 48,9 46,81 6 Luas lahan kritis yang tertangani* % NA NA NA NA NA 7 Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola* % NA NA NA NA 7,08 8 Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung* % NA NA NA NA NA 9 Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung* % NA NA NA NA NA 10 Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara % 100 100 100 100 73,61 11 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 12 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup % NA 100 100 100 100 13 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air* % NA NA NA NA 100 14 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara* % NA NA NA NA 100 15 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan % 25,94 27,33 27,87 27,87 28,93 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-193 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 16 Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup % 0 82,35 84,62 100 100 17 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) % 24,32 32 59,19 61,26 32,98 18 Persentase sampah yang terkelola % 24,32 32 59,19 61,26 62,91 19 Cakupan pelayanan persampahan % 45,33 53,63 61,24 68,51 74,39 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Data dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan tabel 2.134 menunjukkan dinamika yang menggambarkan berbagai tantangan sekaligus capaian dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Evaluasi terhadap seluruh indikator ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup di masa mendatang, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. 1) Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan konsistensi yang sangat baik sejak tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian 100%. Pada tahun 2024, telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054. Selain itu, Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029; Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD); dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). 2) Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik yang berdampak penting maupun tidak, wajib memiliki persetujuan lingkungan. Persetujuan ini diperoleh melalui RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-194 dua mekanisme, yaitu penyusunan dan uji kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi kegiatan yang memiliki dampak penting, serta penyusunan dan pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL- UPL) bagi kegiatan yang dampaknya tidak signifikan. Dengan demikian, dokumen Amdal wajib dimiliki oleh kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan, sedangkan dokumen UKL-UPL diwajibkan bagi kegiatan dengan dampak yang lebih kecil, sebagai bentuk tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keputusan kelayakan lingkungan hidup meningkat signifikan dari 0% di tahun 2021 menjadi 100% pada tahun-tahun berikutnya. Setelah tidak ada pengajuan maupun persetujuan pada tahun 2021, jumlah usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan meningkat dari satu pada 2022 menjadi tiga pada 2023, dan sembilan pada 2024. Seluruh pengajuan yang masuk selama tiga tahun terakhir berhasil memperoleh persetujuan, yang tercermin dari persentase capaian sebesar 100% setiap tahunnya. 3) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu: pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Berdasarkan hasil dari pemantauan titik kualitas air permukaan dan perhitungan Indeks Kualitas Air, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada gambar 2.53 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-195 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.53 Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Nilai IKA meningkat signifikan dari 41,11 pada tahun 2020 menjadi 67,78 pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024, IKA tercatat sebesar 59,63, masih menunjukkan kualitas air yang perlu ditingkatkan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Temanggung masih menghadapi tantangan, seperti pencemaran limbah domestik dan pertanian, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan air limbah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam menjaga kualitas air, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air. 4) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Udara yaitu: SO2 dan NO2. Adapun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Gambar 2.54. 41,11 67,78 52,22 64,07 59,63 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Air RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-196 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.54 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, IKU berada di angka 83,65 dan sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 81,95. Namun, kualitas udara terus membaik pada tahun- tahun berikutnya, dengan capaian 83,82 pada 2022, 85,10 pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 87,84 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Temanggung, seperti pengawasan emisi, penghijauan, serta penataan transportasi dan aktivitas industri, yang secara keseluruhan mendukung kualitas lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. 5) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas lahan berdasarkan parameter seperti luas tutupan hutan, semak/belukar, semak/belukar rawa, ruang terbuka hijau, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Penilaian IKL ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari upaya pemantauan kualitas lingkungan secara nasional. Adapun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Gambar 2.55. 83,65 81,95 83,82 85,1 87,84 78 80 82 84 86 88 90 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Udara RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-197 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.55 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IKL tercatat sebesar 74,33, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi 53,16 dan relatif stagnan pada tahun 2022 dengan nilai 53,19. Penurunan berlanjut hingga mencapai 48,90 pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 46,81 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya degradasi lahan yang dapat disebabkan oleh alih fungsi lahan, erosi, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya rehabilitasi lahan kritis, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lahan di Kabupaten Temanggung. 6) Luas Lahan Kritis Tertangani Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukkannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia. Lahan kritis merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dapat berdampak serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya dalam hal konservasi tanah dan air. Penanganan lahan kritis menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana seperti 74,33 53,16 53,19 48,9 46,81 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Lahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-198 longsor dan banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) terus berupaya melakukan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis secara bertahap dari tahun ke tahun. Adapun upaya penanganan lahan kritis pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Luas lahan kritis yang ditangani tercatat kumulatif, dimulai dari 12,89 hektar pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 180,275 hektar pada 2022, 253,063 hektar pada 2023, dan mencapai 317,708 hektar pada
2024.Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan intensifikasi dalam program rehabilitasi lahan oleh pemerintah daerah, meskipun cakupan penanganan masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan seluruh lahan kritis yang ada. 7) Persentase Sumber Mata Air yang Dilindungi dan Dikelola Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,08%, yang merupakan data awal dari indikator baru dalam pengelolaan sumber daya air. Indikator ini menunjukkan bahwa isu perlindungan mata air mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Perlindungan sumber mata air sangat krusial untuk menjamin ketersediaan air bersih, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung ketahanan lingkungan, terutama mengingat Temanggung merupakan wilayah pegunungan dengan banyak mata air strategis. Capaian awal ini dapat menjadi pijakan penting untuk pengembangan program yang lebih terencana dan berkelanjutan, dengan melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian sumber air. 8) Persentase Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Kabupaten Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pemantauan terhadap kualitas air pada badan-badan air permukaan, seperti sungai, danau, dan waduk. Indikator ini penting untuk menilai tingkat pencemaran, menjaga kesehatan ekosistem perairan, serta menyediakan data yang akurat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indikator ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya sistem pemantauan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-199 kualitas air yang andal dan berkelanjutan. 9) Persentase Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pemantauan terhadap kondisi udara. Pemantauan kualitas udara sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan area dekat sumber polusi seperti jalan utama dan kawasan industri. Dengan adanya pemantauan yang terukur dan berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pencemaran lebih dini serta merumuskan kebijakan pengendalian udara ambien yang lebih efektif dan berbasis data. 10) Persentase RTH Publik Kabupaten yang Terpelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan ekosistem perkotaan. Selama periode 2020 – 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya menjaga RTH publik milih pemerintah dengan capaian sebagaimana pada tabel 2.135 Tabel 2.135 Persentase RTH Publik Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani 100 100 100 100 73,61 2 Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani (m2) 79.628,3 79.628,3 79.628,3 79.628,3 79.352,21 3 Luas RTH Milik Pemerintah Daerah (m2) 79.628,3 79.628,3 79.628,3 79.628,3 86.232,21 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.135, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara menunjukkan konsistensi penuh pada tahun 2020 hingga 2023 sebesar 100%, namun mengalami penurunan menjadi 73,61% pada tahun 2024. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-200 luasan RTH yang tertangani, melainkan karena adanya penambahan luasan total RTH menjadi 86.232,21 m² akibat perpindahan aset pengelolaan. Beberapa tambahan RTH tersebut antara lain Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan, serta Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Selain itu, perubahan fungsi sebagian RTH menjadi area non-RTH juga berkontribusi terhadap turunnya persentase RTH yang tertangani. 11) Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Pada tahun 2020 – 2024, seluruh pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung telah ditindaklanjuti. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat responsif terhadap keluhan masyarakat terkait isu lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong partisipasi warga dalam pelestarian lingkungan. 12) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup menunjukkan angka maksimal 100% sejak 2021 hingga 2024. Ini mengindikasikan bahwa Pemkab Temanggung tidak hanya memastikan keberadaan dokumen lingkungan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap implementasinya. 13) Persentase Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air tercatat pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap potensi pencemaran air mulai dilakukan secara serius. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-201 Mengingat pencemaran air memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan ekosistem, pembinaan ini menjadi langkah awal yang penting. Dengan pembinaan yang tepat, pelaku usaha dapat mengetahui standar teknis pengelolaan limbah cair yang sesuai. 14) Persentase Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Udara Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara tercatat pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menandakan adanya komitmen baru dalam membina usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Pembinaan ini penting untuk mengurangi potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat kualitas udara buruk. Melalui pendekatan preventif, pelaku usaha bisa lebih siap dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. 15) Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan- kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Adapun Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.136. Tabel 2.136 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Sekolah Adiwiyata 193 205 209 209 217 2 Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung 744 750 750 750 750 3 Persentase (%) 26,48 27,33 27,87 27,87 28,93 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Adiwiyata di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-202 Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah sekolah Adiwiyata secara akumulatif meningkat dari 193 sekolah pada tahun 2020 menjadi 217 sekolah pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup sejak dini. Sekolah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam di tingkat komunitas. 16) Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim. Adapun jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.137. Tabel 2.137 Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah yang mendapatkan penghargaan NA 14 11 16 25 2 Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun NA 17 13 9 15 3 Persentase (%) 82,35 84,62 100 100 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 17) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-203 pengganti plastik belanja dan lain-lain. Adapun capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 tersaji pada tabel 2.138. Tabel 2.138 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 N o Uraian Capaian s.d Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Ton/Tahun ) 8.853,15 1.938,25 34.088,15 36.300,9 46.089,71 2 Jumlah timbulan sampah (Ton/Tahun ) 181.640,0 8 182.562,9 6 146.050,3 7 147.358,0 0 148.153,1 3 3 Persentase (%) 4,87 1,06 23,34 24,63 31,11 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Timbulan sampah di Kabupaten Temanggung meningkat pada setiap tahun yang juga menyebabkan peningkatan pada jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan. Pada tahun 2024 sampah masuk TPA sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan yang mengalami penumpukan sampah di landfill. Oleh karena itu diperlukan pengolahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah agar sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan berkurang. 18) Persentase Sampah yang Terkelola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-204 Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi dua (hal), yaitu:

a.Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
b.Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa:
a.Pengurangan Sampah (waste minimization) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
b.Penanganan sampah (waste handling) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau kontainer sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Adapun persentase RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-205 sampah yang terkelola di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.139. Tabel 2.139 Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Capaian s.d Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pengurangan sampah
1. 1.Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun) 164,00 18.306,20 40.682,72 44.305,86 46.672,57
a.Pengelolaan sampah di Rumah Tangga 29.210,07 32.418,7 34.168,58
b.Pembatasan sampah di Sekolah 57,59 49,23 49,37
c.Pembatasan sampah di Perkantoran 125,86 125,87 126,21
d.Bank Sampah (Ton/tahun) 164,00 49,90 45,19 39,19 28,20
e.TPSD (Ton/tahun) - 18.256,30 6.534,27 6.893,36 6.912,24
f.TPS3R 4.709,73 4.778,82 5.387,96
1. 2.Persentase Pengurangan Sampah (%) 0,09 10,03 27,86 30,07 31,50 2 Penanganan sampah
2. 1.Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun) 43.839,97 40.112,11 45.764,61 45.970,76 46.531,99
a.Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun) 8.689,15 1.887,63 2.062,85 1.995,35 2.182,93
b.Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton) 35.150,82 38.224,48 43.701,76 43.975,41 44.349,06
1. 2.a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari 497,64 500,17 400,17 403,72 405,90
b.Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun 181.640,08 182.562,96 146.050,37 147.358,00 148.153,13
1. 3.Persentase Penanganan Sampah (%) 24,23 21,97 31,33 31,20 31,41 3 Pengelolaan Sampah
2. 1.Persentase Pengelolaan Sampah (%) 24,32 32 59,19 61,26 62,91 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 *data jumlah penduduk DKB Semester II Tahun 2023 Disdukcapil 811.798 jiwa. *pada tahun 2022 semester 2 asumsi timbulan sampah sebesar 0.5 kg/org/hr Berdasarkan Tabel II.X, jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sampah masuk TPA sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan yang mengalami penumpukan sampah di landfill. Pembatasan sampah di sekolah berupa penggunaan wadah ramah lingkungan pengganti plastik untuk bekal dan jajanan di kantin sekolah, sedangkan pada perkantoran berupa penggunaan wadah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-206 ramah lingkungan dalam penyajian hidangan untuk tamu dan rapat. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Penanganan sampah di TPA yang mencakup 44.349,06 ton mencapai rata-rata berkisar 29,93% dari total timbulan sampah. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan sampah organik yang berupa daun untuk kompos, sementara penanganan gas metan masih rendah. 19) Cakupan Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Temanggung, pelayanan persampahan terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk mencakup lebih banyak desa dan kelurahan. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah, baik melalui layanan langsung oleh Pemda maupun mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Adapun cakupan pelayanan persampahan Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.140. Tabel 2.140 Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan 131 155 177 198 215 - Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/ pengelolaan sampah mandiri 18 27 36 56 69 - Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda 113 128 141 142 146 2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung 289 289 289 289 289 3 Persentase (%) 45,33 53,63 61,24 68,51 74,39 Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.140., cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah desa dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-207 kelurahan yang mendapatkan layanan pengelolaan sampah naik dari 131 (45,33%) pada tahun 2020 menjadi 215 (74,39%) pada tahun
3. 2024.Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan persampahan, baik melalui layanan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui pengelolaan mandiri atau swasta. Jumlah desa yang dilayani secara mandiri/swasta meningkat hampir empat kali lipat, dari 18 menjadi 69 desa/kelurahan, menunjukkan partisipasi masyarakat dan sektor non-pemerintah dalam pengelolaan sampah yang semakin tumbuh. Keberlanjutan peningkatan cakupan ini penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh dan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
4. 6.Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan yang sangat strategis dalam memastikan hak-hak sipil masyarakat Kabupaten Temanggung dapat terpenuhi secara optimal. Salah satu fokus pada urusan ini adalah peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, akurat, dan merata. 1) Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya menjadi fondasi penting dalam akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan program pembangunan. Melalui berbagai inovasi layanan dan penguatan sistem digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan cakupan dan kualitas layanan adminduk bagi seluruh penduduk. Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.141. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-208 Tabel 2.141 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil NA NA NA 96,68 98,52 2 Persentase kepemilkan KTP NA NA NA 99,82 99,73 3 Persentase kepemilkan KK NA NA NA 99,93 99,49 4 Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th NA NA NA 99,43 99,75 5 Persentase kepemilikan akta kematian NA NA NA 100 100 6 Persentase kepemilikan KIA NA NA NA 84,21 93,62 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka capaian sebesar 96,68% menunjukkan tingkat penetrasi layanan administrasi kependudukan yang cukup baik, sementara pada tahun 2024, persentase ini meningkat menjadi 98,52%, menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan administrasi, baik melalui inovasi digital maupun percepatan proses pembuatan dokumen, yang pada gilirannya berkontribusi pada tercapainya layanan publik yang lebih inklusif dan efisien. Capaian ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan administratif dan sosial. Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap hak-hak sipil masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan yang sah dan valid, Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai mengukur ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai indikator baru dalam penilaian kualitas layanan publik. Pengukuran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi, mulai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-209 dari perekaman data hingga penerbitan dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya, dapat diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan memegang peran strategis dalam menjamin hak identitas setiap penduduk serta mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen, kualitas infrastruktur pelayanan, dan adopsi teknologi digital menjadi fokus utama dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung. Adapun gambaran indikator kinerja bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.142. Tabel 2.142 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan Kepemilikan KK, KTP elektronik, KIA % NA 89,59 78,71 89,47 97,17 2 Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil % NA 99,39 99,79 99.85 99,98 3 Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan % NA NA NA 100 94,97 4 Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) % NA NA NA 18,01 31,05 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025 Indikator-indikator kinerja pada periode 2020–2024 memberikan gambaran capaian yang signifikan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan untuk pelayanan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 1) Cakupan Kepemilikan KK, KTP Elektronik, KIA Indikator ini menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 97,17%, naik signifikan dari 89,47% pada 2023. Meski sempat menurun drastis di tahun 2022 (78,71%), peningkatan dalam dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan program pelayanan kependudukan yang lebih masif, baik melalui layanan langsung maupun jemput bola. Adapun rincian kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.143 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-210 Tabel 2.143 Persentase Kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1, Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) % 98,15 98,53 99,99 99.93 99,49 2 Persentase Kepemilikan KTP Elektronik % 84 99,68 99,29 99,82 99,73 3 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 56,92 65,02 49,77 84.21 93,62 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.143 capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) secara konsisten berada di atas 98%, dengan capaian tertinggi mencapai 99,99% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga telah memiliki dokumen dasar ini. Kepemilikan KTP elektronik juga mengalami peningkatan signifikan dari 84% pada 2020 menjadi stabil di atas 99% sejak 2021, mencerminkan keberhasilan layanan perekaman KTP-el secara luas. Sementara itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir, dari 49,77% pada 2022 menjadi 93,62% di 2024, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran dan layanan proaktif pemerintah terhadap hak identitas anak. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung kini telah memiliki dokumen kependudukan dasar, yang menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya. 2) Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan terus meningkat secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Dimulai dari 99,39% pada 2021, meningkat menjadi 99,98% pada 2024. Angka ini menunjukkan hampir seluruh peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian telah tercatat secara resmi oleh pemerintah. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang solid dalam hal pencatatan sipil, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legal untuk status hukum dan akses terhadap layanan negara. Adapun rincian kepemilikan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian di Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-211 tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.144. Tabel 2.144 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran % 69,37 70,02 73,74 99,43 99,94 2 Persentase Kepemilikan Akta Kematian % 100 100 100 100 100 3 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan % 100 100 100 100 100 4 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian % 100 100 100 100 100 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.144, apaian kepemilikan akta pencatatan sipil di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan signifikan dari 69,37% pada tahun 2020 menjadi 99,94% pada 2024, mencerminkan keberhasilan masif dalam pencatatan kelahiran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen tersebut. Sementara itu, kepemilikan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian secara konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut, menandakan bahwa sistem pencatatan sipil telah berjalan sangat efektif dan merata. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang optimal, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh peristiwa penting dalam kehidupan warga tercatat secara legal dan sah. 3) Persentase Terpeliharanya Sarpras SIAK untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) sebagai satu kesatuan sistem administrasi kependudukan. Untuk memberikan pelayanan administasi kependudukan kepada masyarakat, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-212 Dindukcapil menyediakan sarana prasarana SIAK sehingga harus memastikan tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendudukung layanan administrasi kependudukan tersebut. Persentase terpeliharanya sarana prasarana SIAK pada tahun 2023 mencapai 100%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 94,97%. Meski relatif tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang sangat penting untuk kelancaran layanan dokumen kependudukan. Penurunan ini perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kualitas pelayanan melalui perawatan berkala. 4) Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sebagai indikator baru yang mendukung transformasi digital layanan publik, pelaksanaan aktivasi IKD menunjukkan peningkatan dari 18,01% pada 2023 menjadi 31,05% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap digitalisasi dokumen identitas, meskipun cakupan masih relatif rendah. Untuk mendorong percepatan, diperlukan sosialisasi yang masif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi IKD dengan berbagai layanan publik agar manfaatnya semakin dirasakan secara luas. 5) Persentase OPD yang Melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Indikator ini mencerminkan komitmen OPD dalam mendukung kebijakan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, perumusan kebijakan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang lebih transparan. Pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor juga penting untuk mendorong sinergi antar OPD dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penataan layanan administrasi kependudukan yang inklusif. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-213
5. 7.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Salah satu indikator keberhasilan dalam bidang ini adalah meningkatnya persentase desa mandiri, yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyediakan pelayanan publik secara optimal. 1) Persentase Desa Mandiri Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Adapun persentase desa mandiri di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.145. Tabel 2.145 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Desa Mandiri 10 15 26 55 101 2 Jumlah Desa di Kabupaten Temanggung 266 266 266 266 266 3 Persentase Desa Mandiri 3,76 5,63 9,77 20,68 37,97 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.145, pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung, dari hanya 3,76% pada tahun 2020 menjadi 37,97% pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan hasil dari berbagai intervensi dan program pemberdayaan desa yang berhasil mendorong kemandirian, baik dalam aspek tata kelola, ekonomi, maupun pelayanan publik. Kenaikan jumlah Desa Mandiri dari 10 menjadi 101 desa menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mampu memenuhi indikator-indikator kemandirian yang ditetapkan. Namun demikian, dengan total 266 desa, capaian ini masih menyisakan peluang besar untuk mendorong lebih banyak desa menuju status mandiri, melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung terciptanya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-214 desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui program- program pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga mampu mengenali dan mengelola potensi lokal secara optimal. Adapun gambaran indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada ttabel 2.146. Tabel 2.146 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa* % NA NA NA NA NA 2 Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik* % NA NA NA NA NA 3 Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan* % NA NA NA 99,62 100 4 Persentase laporan LKD* % NA NA NA NA NA 5 Persentase BUM Desa Maju dan berkembang* % 0,88 15,18 8,91 39,53 38,34 6 Persentase Peningkatan Kerjasama Desa* % NA NA NA NA NA Keterangan: *Indikator Baru Sumber:Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2025 Capaian indikator dalam bidang ini menjadi cerminan sejauh mana desa telah mampu menjalankan fungsi-fungsi pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. 1) Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana intervensi pemerintah dalam mendukung penataan wilayah dan tata kelola desa secara terstruktur. Indikator ini mencerminkan upaya fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, serta menyesuaikan batas administratif dan pemanfaatan ruang secara legal dan berkelanjutan. Melalui fasilitasi ini, desa diharapkan mampu mengelola potensi dan sumber daya secara optimal, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat posisi dalam sistem pembangunan wilayah. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-215 2) Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja Baik Data untuk indikator ini belum tersedia selama periode 2020 hingga 2024 (NA) karena merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam rangka mendorong profesionalisme dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Ke depan, indikator ini akan menjadi penting untuk memantau efektivitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu segera dibangun mekanisme penilaian kinerja yang terstandar dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan data yang akurat dan menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan kapasitas aparatur desa. 3) Presentase Penyusunan LPPD Sesuai Ketentuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) menunjukkan tren positif, yaitu 99,62% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kepatuhan desa dalam menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan indikator penting dalam aspek tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas administrasi desa dalam pelaporan kinerja tahunan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan dijadikan standar untuk indikator tata kelola desa lainnya. 4) Persentase Laporan LKD Data untuk indikator ini belum tersedia selama periode 2020 hingga 2024 (NA) karena merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam rangka mendorong akuntabilitas kepala desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKD) memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa atas pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran. Ke depan, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan komitmen desa dalam menyusun LKD serta dukungan regulasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi agar indikator ini dapat dioptimalkan sebagai bagian dari tata kelola desa yang transparan dan partisipatif. 5) Persentase BUM Desa Maju dan Berkembang Persentase BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang masuk kategori maju dan berkembang menunjukkan peningkatan signifikan dari 0,88% pada 2020 menjadi 39,53% pada 2023, dan stagnan di angka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-216 yang sama pada 2024. Lonjakan pada 2023 menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi desa dalam kurun waktu tersebut, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 38,34 yang menandakan perlunya strategi baru untuk menjaga momentum. Untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut, dibutuhkan dukungan pendanaan, akses pasar, pendampingan manajemen usaha, serta inovasi produk dan layanan agar BUM Desa dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan ekonomi desa. 6) Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Persentase Peningkatan Kerjasama Desa merupakan indikator baru yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana desa-desa menjalin kemitraan dan kolaborasi, baik antar desa maupun dengan pihak ketiga seperti pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat. Indikator ini mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya, penyediaan layanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Peningkatan kerjasama desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan perdesaan, memperluas akses terhadap pendanaan dan teknologi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.
6. 8.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan, menunda usia kawin pertama, meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana, serta memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program berbasis siklus kehidupan. Gambaran indikator kinerja selama tahun 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika yang signifikan, baik dari sisi pencapaian prevalensi kontrasepsi modern, penurunan unmet need, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan. Melalui program-program seperti pelayanan Keluarga Berencana (KB), pengembangan kampung keluarga berkualitas, dan bina keluarga, pemerintah berupaya mengoptimalkan peran keluarga, dalam berbagai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-217 aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Selain itu, pengendalian penduduk juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memastikan ketersediaan sumber daya yang mencukupi bagi generasi mendatang. 1) Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika demografi suatu wilayah. Laju pertumbuhan yang terkendali menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, karena berdampak langsung terhadap kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemantauan terhadap laju pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tetap sejalan dengan kapasitas dan daya dukung daerah. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.56. Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.56 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan keberhasilan pengendalian kependudukan, sekaligus adanya pengaruh faktor eksternal. Penurunan signifikan dari 0,98% pada 2020 menjadi 0,69% pada 2022 menunjukkan dampak nyata dari program-program keluarga berencana dan edukasi masyarakat terkait perencanaan keluarga. Penurunan ini juga dapat dikaitkan dengan menurunnya angka kelahiran serta meningkatnya usia kawin pertama, yang menunda usia reproduktif perempuan. Namun, kenaikan kembali menjadi 0,86% pada 2023 mengindikasikan adanya 0,98 0,71 0,69 0,86 0,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 2020 2021 2022 2023 2024 Laju Pertumbuhan Penduduk RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-218 faktor pemicu, seperti pemulihan sosial pasca-pandemi COVID-19, peningkatan angka kelahiran yang sempat tertunda, serta arus migrasi masuk karena faktor ekonomi dan pekerjaan. Penurunan kembali pada 2024 ke angka 0,8% menunjukkan upaya stabilisasi demografis mulai menunjukkan hasil. Meskipun tetap dalam kisaran yang aman, fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pemerintah untuk terus memperkuat sistem pemantauan dan intervensi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk agar pengendalian pertumbuhan tetap efektif dalam jangka panjang. 2) TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika kependudukan, khususnya terkait dengan tingkat kelahiran di suatu wilayah. TFR mencerminkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dengan asumsi bahwa pola kelahiran mengikuti kondisi saat ini. TFR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ledakan penduduk, sementara TFR yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan tantangan dalam regenerasi penduduk. Pemantauan terhadap TFR menjadi krusial dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Di Kabupaten Temanggung, data TFR menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas program kependudukan dan keluarga berencana serta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun TFR Kabupaten Temanggung selama periode 2022–2024 disajikan pada Tabel 2.147. Tabel 2.147 Total Fertility Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) Angka NA NA 2,01 1,35 1,55 Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.147, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan angka kelahiran selama periode 2022–2024. Setelah tercatat sebesar 2,01 pada tahun 2022 yang masih berada pada tingkat penggantian (replacement level fertility), angka TFR menurun tajam menjadi 1,35 pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 1,55 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan semakin rendahnya rata-rata jumlah anak yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-219 dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, keberhasilan program keluarga berencana, serta perubahan preferensi dalam struktur keluarga. 3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indek Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: (a) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; (b) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; dan (c) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Adapun Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.148. Tabel 2.148 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka NA 55,97 58,19 62,08 62,08 Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 55,97 (berkembang) pada 2021 menjadi 62,08 (berkembang) pada 2023 – 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, masih perlu upaya tambahan untuk terus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mendorong iBangga ke tingkat tangguh, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak, serta memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga di berbagai sektor. Pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator terkait kependudukan dan keluarga, seperti data mikro keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, usia kawin pertama, hingga indeks pembangunan keluarga, menjadi ukuran keberhasilan program yang dijalankan. Adapun gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-220 Temanggung periode 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.149 Tabel 2.149 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Angka NA NA NA NA 58,8 2 Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 13,76 12,99 11,47 8,62 7,60 3 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) * angka NA 19,8 19,6 20,5 19,8 4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility Rates (ASFR) 15- 19 Tahun) % 21,32 9,80 6,67 14,10 9,48 5 Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang % 82,61 75,30 76,58 45,77 46,45 6 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) * % 82,61 75,3 76,58 80.14 77,5 7 Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri* % 22,84 22,84 23,18 23,53 14,88 8 Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita* % NA NA NA NA 45,53 9 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja* Angka NA NA NA NA 87,23 10 Indeks lansia berdaya* Angka NA NA NA NA 57,83 Keterangan: *Indikator Baru Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Gambaran capaian kinerja program pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam upaya membangun keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan berkualitas di masa depan. 1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Pada tahun 2024, IPBK Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 58,8, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang mempertimbangkan aspek kependudukan secara terpadu. Pencapaian ini menjadi titik awal yang penting sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ke depan, pengukuran IPBK dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan kependudukan yang lebih baik. 2) Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Jumlah PUS unmet need mengalami penurunan dari 17.948 orang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-221 pada tahun 2020 menjadi 9.493 orang pada tahun 2024, meskipun jumlah total PUS relatif stabil, dengan sedikit penurunan dari 130.415 pada tahun 2020 menjadi 124.978 pada tahun 2024. Berdasarkan ttabel 2.150, persentase PUS unmet need juga menunjukkan tren positif dengan penurunan signifikan dari 13,76% pada tahun 2020 menjadi 7,60% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program keluarga berencana (KB) dalam meningkatkan akses dan pelayanan kepada PUS, sehingga lebih banyak pasangan dapat memenuhi kebutuhan KB mereka. Tabel 2.150 Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 NO URAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PUS Unmet Need 17.948 17.012 15.084 11.059 9.493 2 Jumlah PUS 130.415 130.996 131.516 128.266 124.978 3 Presentase PUS Unmet Need 13,76 12,99 11,47 8,62 7,60 Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 3) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 25-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi dari 19,8 tahun pada 2021, turun menjadi 19,6 tahun pada 2022, kemudian meningkat menjadi 20,5 tahun pada 2023, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 19,8. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia muda masih terjadi dan perlu mendapat perhatian serius melalui intervensi kebijakan yang mendorong penundaan usia kawin, khususnya melalui edukasi dan pemberdayaan remaja perempuan. 4) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specifik Fertility Rates (ASFR) 15 – 19 Tahun) Age Specifik Fertility Rates (ASFR) 15 – 19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun mengalami penurunan signifikan dari 21,32% pada 2020 menjadi 6,67% pada 2022, namun meningkat kembali ke 14,10% pada 2023 dan kembali turun menjadi 9,48% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukan bahwa persentase pernikahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-222 dini di Kabupaten Temanggung masih tinggi. Tantangan dalam menekan angka kelahiran remaja ini membutuhkan intervensi lebih lanjut melalui program pendidikan kesehatan reproduksi dan sosialisasi perencanaan keluarga. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu berupaya menurunkannya dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/Sekolah Siaga Kependudukan) dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja), maupun Sosialisasi Jo Kawin Bocah. 5) Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang mengalami penurunan drastis dari 82,61% pada 2020 menjadi hanya 46,45% pada 2024, berbanding lurus dengan pernurunan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepi sebagaimana ditunjukan pada ttabel 2.151. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, seperti dari sisi dukungan anggaran pencabutan implan yang rendah mengakibatkan peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB kembali menjadi PUS DO KB, preferensi pasangan usia subur, masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) melalui tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) melalui vasektomi maupun faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi. Tabel 2.151 Persentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Tahun 2020 – 2024 NO URAIAN TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Peserta KB MKJP 107.739 98.622 100.714 47.176 47.514 2 Jumlah (PUS) yang berKB 130.415 130.966 131.516 103.082 102.297 3 Persentase 82,61 75,30 76,58 45,77 46,45 Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 6) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Prevalensi mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) KB adalah indikator yang mengukur persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern dari total PUS yang ada. Kontrasepsi modern yaitu meliputi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, implan, MOW (tubektomi), dan MOP (vasektomi)) dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-223 metode jangka pendek (Pil KB, suntik KB, kondom, dan KB darurat). Adapun prevalensi kontrasepsi PUS di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.57 Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.57 Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan data prevalensi kontrasepsi yang diambil dari aplikasi Simantap Kon KB pada Tabel II.X, angka prevalensi kontrasepsi modern menunjukkan peningkatan dari 75,30% pada 2021 menjadi 77,5% pada 2024. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh faktor jumlah yang PUS DO KB yang meningkat dimana pada usia 49 ketas sudah tidak masuk kategori PUS yang berakibat juga pada menurunnya jumlah peserta KB aktif. 7) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Persentase kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang lambat, dari 22,84% pada 2020 menjadi 23,53% pada 2024. Peningkatan yang minim ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan koordinasi, regulasi, dan pendanaan untuk mempercepat perkembangan Kampung KB agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 8) Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita 82,61 75,3 76,58 80,14 77,5 70 72 74 76 78 80 82 84 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Prevalensi Kontrasepsi Modern RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-224 (BKB) di Kabupaten Temanggung tercatat mencapai 45,53% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan hampir setengah dari keluarga dengan balita telah terlibat dalam program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, kader, serta lembaga masyarakat untuk mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam BKB sebagai fondasi penting pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. 9) Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Indeks pengasuhan keluarga dengan remaja sebesar 87,23 pada 2024 menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Temanggung relatif mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak remaja, yang sangat penting untuk mencegah masalah sosial dan mendukung perkembangan remaja yang sehat. Capaian ini mencerminkan efektivitas program pembinaan keluarga serta peran aktif orang tua dalam membimbing anak pada masa transisi menuju dewasa. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengasuhan ini, diperlukan dukungan berkelanjutan melalui edukasi keluarga, peningkatan kapasitas kader, dan kolaborasi lintas sektor. 10) Indeks Lansia Berdaya Indeks lansia berdaya sebesar 57,83 pada 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi lansia dalam keluarga dan masyarakat. Upaya peningkatan layanan dan pemberdayaan lansia perlu diperkuat agar kelompok usia lanjut ini dapat tetap produktif dan mandiri. Hal ini penting mengingat jumlah lansia yang terus meningkat dan perannya yang strategis dalam mendukung ketahanan keluarga lintas generasi.
7. 9.Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sektor perhubungan di Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran arus barang dan jasa. Kinerja sektor ini diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kondisi keselamatan jalan, kelengkapan infrastruktur transportasi, layanan angkutan umum, serta pengelolaan fasilitas pendukung lainnya. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perhubungan, termasuk peningkatan penerangan jalan, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-225 penyediaan rambu lalu lintas, serta optimalisasi pengelolaan terminal dan jaringan trayek. Adapun gambaran indikator kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.152 Tabel 2.152 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota % 34,78 35,26 41,06 41,55 41,55 2 Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas % 64,55 66,09 66,17 66,69 66,84 3 Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan % 83,60 96,28 99,56 99,62 99,62 4 Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten % 31,69 31,69 32,08 32,49 34,17 5 Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung % NA NA NA NA 63,52 6 Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik % 97,27 98,18 98,18 100 100 7 Persentase Layanan Perhubungan* % NA NA NA NA 100 8 Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan % NA NA NA NA 89,17 9 Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek % NA NA NA NA 80 10 Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik % 71,43 85,71 85,71 100 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.152, meskipun beberapa indikator menunjukkan peningkatan signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan akses transportasi dan peningkatan standar pelayanan angkutan umum. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan sektor perhubungan agar dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat. Capaian kinerja program pada urusan bidang perhubungan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan sektor perhubungan. 1) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota Indikator ini mengalami peningkatan dari 34,78% pada tahun 2020 menjadi 41,55% pada tahun 2023 dan tetap stagnan pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022, stagnasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-226 dalam satu tahun terakhir mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyediaan kelengkapan jalan agar mendekati kondisi ideal atau memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 2) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase pemasangan rambu lalu lintas terus meningkat dari total akumulasi 1.721 unit (64,55%) pada tahun 2020 menjadi 1.782 unit (66,84%) pada tahun 2024 sebagaimana didapat dilihat pada gambar 2.58. Peningkatan yang relatif kecil setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara bertahap di Kabupaten Temanggung. Meskipun begitu, untuk mencapai kondisi ideal (2.666 unit) dan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas, percepatan pemasangan rambu lalu lintas perlu dilakukan. Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.58 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 3) Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan. Berdasarkan definisi tersebut, persentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan di Kabupaten Temanggung menunjukkan 1721 1762 1764 1778 1782 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Jumlah Pemasangan Rambu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-227 peningkatan signifikan dari 83,60% pada tahun 2020 menjadi 99,62% pada tahun 2023, yang kemudian stagnan pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh kendaraan yang wajib uji telah memenuhi standar kelaikan jalan, sehingga meningkatkan keselamatan transportasi darat di Kabupaten Temanggung. 4) Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten Cakupan penerangan di jalan kabupaten mengalami sedikit peningkatan dari 31,69% pada tahun 2020 menjadi 34,17% pada tahun 2024. Progres cakupan penerangan jalan masih tergolong rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam pemasangan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama di daerah yang masih minim penerangan. 5) Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung Persentase meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Temanggung mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 63,52% atau dari 19.541 titik PJU dengan layanan listrik PLN, 12.413 diantaranya telah menerapkan sistem meterisasi KWh. Ini menandakan adanya upaya dalam mengukur konsumsi listrik penerangan jalan umum guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan anggaran pemerintah daerah. Ke depan, peningkatan cakupan meterisasi diharapkan dapat terus dilakukan guna mencapai efisiensi energi yang lebih maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. 6) Persentase Titik Parkir yang Tertangani dan Dikelola dengan Baik Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir yaitu mencapai 110 titik (100%) pada tahun 2023 dan 114 titik (100%) pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan manajemen parkir, baik dari segi penataan, pengawasan, maupun optimalisasi retribusi parkir. Dengan pengelolaan yang lebih baik, fasilitas parkir menjadi lebih tertata, mengurangi potensi kemacetan, serta meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, pengelolaan parkir yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur transportasi lainnya. Ke depan, keberlanjutan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-228 pengelolaan parkir yang baik perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan parkir di Kabupaten Temanggung. 7) Persentase Layanan Perhubungan Persentase layanan perhubungan merupakan indikator baru yang mulai diperhitungkan dalam evaluasi kinerja sektor transportasi di Kabupaten Temanggung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan perhubungan telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dalam aspek infrastruktur, keamanan, maupun aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan transportasi yang diterapkan guna menciptakan layanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Ke depan, upaya peningkatan layanan perhubungan harus terus dilakukan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan regulasi untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih baik. 8) Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan Pemenuhan standar minimal pelayanan angkutan umum di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 89,17%, atau sebanyak 502 unit dari total 563 unit angkutan yang beroperasi. Standar ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2015 yang mengatur bahwa setiap penyelenggara angkutan umum wajib memastikan kelaikan kendaraan yang dioperasikan. Salah satu aspek utama dalam pemenuhan standar ini adalah kewajiban kendaraan untuk lolos uji berkala atau uji KIR, yang menjadi bukti bahwa angkutan tersebut layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. 9) Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Trayek Sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung, jumlah jaringan trayek angkutan penumpang umum baik angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 45 trayek. Dari 45 trayek tersebut, 36 trayek (80%) diantaranya telah terlayani angkutan umum. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-229 Meskipun demikian, masih terdapat 20% jaringan trayek yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan angkutan umum, sehingga perlu adanya upaya optimalisasi. Optimalisasi pelayanan angkutan umum pada trayek diharapkan dapat menunjang sistem transportasi di Kabupaten Temanggung yang efektif dan merata. 10) Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik Kabupaten Temanggung memiliki tujuh terminal tipe C yaitu Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plaza, Terminal Kerkop, Terminal Ngadirejo, Terminal Maron, dan Terminal Candiroto. Ketujuh terminal tipe C tersebut berada dalam kondisi baik, meningkat dari 71,43% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur terminal guna mendukung kelancaran sistem transportasi umum di Kabupaten Temanggung.
8. 10.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Bidang komunikasi dan informatika memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, serta keterjangkauan informasi bagi masyarakat. Di Kabupaten Temanggung, berbagai indikator kinerja pada bidang ini terus mengalami perkembangan, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi. 1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.153. Tabel 2.153 Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,61 2,78 3,12 3,12 4,22 Predikat Sangat Baik Baik Baik Baik Memuaskan Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 mencapai 4,22 dengan predikat memuaskan. Secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-230 elektronik, keamanan data dan infomasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan mudah, seperti free wifi diarea publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Layanan SPBE. 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel 2.154. Tabel 2.154 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 N o Indikator Sasaran Nilai Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Keterbukaa n Informasi Publik 95,50 89,56 88,33 97,38 95,86 Kategori Cukup Informati f Menuju Informati f Menuju Informati f Informati f Informati f Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.154, bahwa pada tahun 2024 nilai KIP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-231 Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 95,86 dengan kategori Informatif. Ini merupakan capaian kedua PPID Pemkab Temanggung sebagai Badan Publik Informatif dalam pelaksanaan implementasi KIP sejak tahun 2012. Prestasi tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Kabupaten Temanggung, seluruh PPID Pelaksana dan semua stakeholder terkait. Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Pelaksana, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pelaksana, pengembangan website dan dashboard PPID, serta peningkatan layanan kepada masyarakat. 3) Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks ini mencakup dua aspek utama, yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, yang mencerminkan tingkat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung transformasi digital. Adapun nilai Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.155 Tabel 2.155 Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai NA 3,5 3,5 3,63 4,46 *Data disamakan pada tahun sebelumnya karena tidak ada penilaian SPBE Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025 Capaian Indeks Layanan SPBE Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai indeks berada pada angka 3,5 yang menunjukkan kondisi awal implementasi layanan digital yang stabil, meskipun belum signifikan berkembang. Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan nilai 3,63, dan melonjak menjadi 4,46 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan digital, seperti optimalisasi aplikasi layanan publik, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-232 teknologi informasi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. 4) Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain perencanaan strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta efektivitas pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terpadu, transparan, efisien, dan responsif melalui penguatan tata kelola digital. Adapun nilai Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.156. Tabel 2.156 Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai NA 2,5 *2,5 2,2 3,10 *Data disamakan pada tahun sebelumnya karena tidak ada penilaian SPBE Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025 Capaian Indeks Tata Kelola SPBE Kabupaten Temanggung dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Nilai indeks tercatat sebesar 2,5 pada tahun 2021 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2022 karena belum dilakukannya penilaian ulang. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 2,2 yang mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SPBE, seperti koordinasi antar perangkat daerah atau kesiapan infrastruktur digital. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 3,10, menandakan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan teknologi informasi, serta penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat ruang perbaikan, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola digital dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berbasis elektronik. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-233 Gambaran capaian kinerja program pada urusan bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.157. Tabel 2.157 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif % NA NA NA NA 85,29 2 Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik % NA NA NA NA 100 3 Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo % NA NA NA NA 100 4 Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik* % NA NA NA NA NA 5 Persentase layanan publik secara elektronik % NA NA NA NA 50,38 6 Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik % NA NA NA NA 100 7 Persentase rumah tangga dengan akses internet* % 80,27 84,48 91,16 89,59 90,52 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025 Sebagaimana pada Tabel II.X, indikator kinerja program urusan bidang komunikasi dan infromasi pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting. 1) Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang Aktif Pada tahun 2024, persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif mencapai 85,29% atau dari 102 lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo, 87 diantaranya aktif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga yang dibina dan menjadi mitra Dinkominfo aktif dalam menyebarkan informasi. Aktivitas ini penting untuk memastikan informasi yang relevan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga mitra dalam mengelola informasi publik. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-234 2) Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non-elektronik tercatat di angka 100%. Hal ini menunjukan bahwa seluruh informasi penting sudah berhasil disebarkan melalui berbagai saluran media, baik yang berbasis teknologi (elektronik) maupun konvensional (non-elektronik). Capaian ini mengindikasikan adanya sistem penyebaran informasi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung. 3) Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang Dikelola Dinkominfo Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo juga mencapai 100% pada tahun
9. 2024.Hal ini menunjukkan bahwa dari 1.049 aduan yang disampaikan oleh masyarakat berhasil ditangani dengan baik oleh pemerintah. Keberhasilan ini mencerminkan responsivitas pemerintah dalam mendengarkan dan menangani berbagai keluhan publik, yang berpotensi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. 4) Persentase Badan Publik yang Memenuhi Standar Tata Kelola dan Layanan Informasi Komunikasi Publik Pada tahun 2024, persentase badan publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik menjadi salah satu indikator kinerja baru dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Temanggung. Munculnya indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi di instansi publik. Standarisasi tata kelola informasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan. 5) Persentase Layanan Publik Secara Elektronik Persentase layanan publik secara elektronik pada tahun 2024 tercatat sebesar 50,38% atau dari 131 layanan publik yang ditetapkan, 60 diantaranya sudah dapat diakses secara digital. Capaian ini menunjukkan masih adanya layanan yang belum terdigitalisasi, sehingga pemerintah perlu mempercepat proses digitalisasi layanan untuk mempermudah akses publik dan meningkatkan efisiensi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-235 pelayanan. 6) Persentase Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Baik Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang baik tercatat sebesar 100% pada tahun 2024, yang berarti seluruh infrastruktur TIK di Kabupaten Temanggung berfungsi dengan baik. Infrastruktur TIK yang optimal ini memainkan peran penting dalam mendukung berbagai layanan digital, baik untuk kepentingan pemerintahan maupun publik, serta memastikan kelancaran operasional layanan yang berbasis teknologi informasi. 7) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Temanggung terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, akses internet mencapai 90,52% rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah ini telah mendapatkan akses terhadap internet, yang semakin mendukung transformasi digital pada masyarakat.
10. 11.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Di Kabupaten Temanggung, peran sektor ini tercermin melalui Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap aktivitas ekonomi daerah, serta Rasio Kewirausahaan Daerah yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan. Kedua indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penguatan koperasi dan UKM, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. 1) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara nilai usaha koperasi yang mencakup penjualan, penerimaan jasa, serta penyaluran pinjaman dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Semakin besar rasio ini, semakin besar pula kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Adapun rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.158. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-236 Tabel 2.158 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun Nilai Volume Usaha Koperasi Total PDRB ADHB % 2020 255.503.350.565 21.557.077.140.000 1,19 2021 257.702.743.506 22.627.791.480.000 1,14 2022 214.335.739.340 24.726.442.720.000 0,87 2023 275.435.735.600 26.912.324.210.000 1,02 2024 359.227.932.489 28.923.600.000.000 1,24 Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan capaian tertinggi sebesar 1,24% pada tahun 2024 dan terendah 0,87% pada tahun 2022. Penurunan tajam pada tahun 2022 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Namun, pada tahun 2023 rasio kembali meningkat menjadi 1,02%, didorong oleh membaiknya partisipasi anggota koperasi serta peningkatan kedisiplinan koperasi dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, mencerminkan pemulihan dan penguatan kinerja koperasi sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah serta kontribusinya yang semakin nyata terhadap PDRB Kabupaten Temanggung. 2) Rasio Kewirausahaan Daerah Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di suatu daerah dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan berusaha dibantu buruh tetap adalah kegiatan usaha yang dijalankan atas risiko sendiri dengan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang menerima upah. Sementara itu, penduduk usia angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau termasuk dalam kategori pengangguran. Keberadaan pengusaha yang berusaha dengan dibantu buruh tetap mencerminkan orientasi pertumbuhan usaha melalui penciptaan lapangan kerja tetap. Semakin besar jumlah pengusaha yang berada dalam kategori ini, semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha di daerah tersebut. Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.159. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-237 Tabel 2.159 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 Berusaha dibantu buruh tetap daerah 16.579 9.208 15.100 8.482 10.117 Angkatan Kerja 455.242 357.156 454.927 472.789 482.651 Rasio Kewirausahaan Daerah 3,64 2,58 3,32 1,79 2,10 Sumber: Sakernas BPS Data rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian tertinggi sebesar 3,64% pada tahun 2020 dan terendah 1,79% pada tahun 2023. Penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2023 kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak lanjutan pandemi COVID-19, perubahan kondisi ekonomi, serta terbatasnya kapasitas pelaku usaha dalam mempertahankan buruh tetap. Meski demikian, terjadi peningkatan pada tahun 2022 (3,32%) dan 2024 (2,10%), yang mengindikasikan mulai pulihnya semangat kewirausahaan dan kemampuan pengusaha untuk kembali menyerap tenaga kerja tetap. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, dan kemitraan usaha agar pertumbuhan wirausaha yang produktif dan berkelanjutan dapat terus meningkat di Temanggung. Sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas koperasi maupun fasilitasi UMKM. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan koperasi secara berkelanjutan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha, serta memberikan pendampingan dan akses pembiayaan yang lebih luas agar pelaku usaha mikro dapat berkembang dan berdaya saing di pasar lokal maupun nasional. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.
11. 12.Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan pelayanan, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-238 kemudahan perizinan, dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa indikator pendukung seperti Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN menjadi gambaran nyata atas daya tarik daerah terhadap investor. Di samping itu, Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan dan Jumlah Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat. 1) Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN Investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Temanggung secara konsisten mendorong peningkatan realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), guna memperkuat struktur ekonomi daerah. Adapun realisasi investasi Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.160. Tabel 2.160 Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun (dalam Miliyar) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai investasi tahun berjalan 1.245,66 1.496,68 1.836,0 2.046.25 2.145.092 2 Nilai investasi PMDN 1.245,66 1.486,42 1.529,1 1.326.55 1.923.290 3 Nilai investasi PMA - 10,26 306,9 719.70 221.802 Sumber: OSS.go.id, 2025 Berdasarkan data dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektranik (OSS.go.id), realisasi investasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dengan nilai investasi tahun berjalan meningkat dari Rp1.245,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.145,09 miliar pada tahun 2024. Kontribusi utama berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang secara konsisten mendominasi, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp1.326,55 miliar sebelum kembali meningkat signifikan menjadi Rp1.923,29 miliar di tahun
12. 2024.Penanaman Modal Asing (PMA) mulai tercatat sejak tahun 2021 dan menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp719,70 miliar, namun menurun menjadi Rp221,80 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-239 miliar di tahun 2024. Pola ini mencerminkan potensi investasi daerah yang semakin berkembang, sekaligus menunjukkan perlunya strategi promosi dan penguatan iklim investasi yang lebih stabil untuk menarik dan mempertahankan investor asing maupun domestik. 2) Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN Investasi tidak hanya diukur dari besar kecilnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah proyek yang direalisasikan sebagai wujud nyata aktivitas ekonomi. Kabupaten Temanggung terus menunjukkan perkembangan positif dalam jumlah proyek investasi sebagai indikator meningkatnya kepercayaan dan minat investor terhadap potensi daerah. Adapun jumlah proyek investasi PMA dan PMDN Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.59 Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.59 Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dari 4.632 proyek pada tahun 2020 menjadi 12.869 proyek pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 11.809 proyek di tahun 2024. Kenaikan jumlah proyek ini sejalan dengan peningkatan nilai realisasi investasi, yang tumbuh dari Rp1.245,66 miliar pada 2020 menjadi Rp2.145,09 miliar pada 2024, menandakan bahwa pertumbuhan investasi tidak hanya terjadi dari sisi jumlah proyek, tetapi juga dari nilai ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa selain semakin banyak investor yang menanamkan modal di Temanggung, terdapat pula kecenderungan proyek-proyek investasi bernilai besar yang masuk, khususnya terlihat dari lonjakan PMA pada tahun 2022–2023. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-240 3) Jumlah Jenis Layanan di MPP Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung menyediakan sebanyak 132 jenis layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap dan terintegrasi bagi masyarakat. Keberadaan berbagai jenis layanan ini memudahkan warga untuk mengakses berbagai kebutuhan administratif dan perizinan dalam satu tempat secara efisien, cepat, dan transparan. Dengan meningkatkan ragam layanan di MPP, Temanggung tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan publik tetapi juga mendukung upaya percepatan birokrasi serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Kinerja program urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diukur melalui lima indikator utama yang mencerminkan efektivitas pelayanan, pengendalian, dan promosi investasi di daerah. Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi menggambarkan sejauh mana target investasi daerah dapat dicapai secara nyata. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal mengukur intensitas dan konsistensi upaya pemerintah dalam menarik investor melalui berbagai kegiatan promosi. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo menjadi indikator penting dalam menilai integritas dan transparansi pelayanan publik. Sementara itu, Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal menunjukkan peran pemerintah dalam memastikan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Terakhir, Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menilai sejauh mana data investasi dikelola secara digital, akurat, dan dapat diakses sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan berbasis informasi.
13. 13.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung terus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan generasi muda yang berdaya saing serta meningkatkan kualitas fasilitas dan pembinaan olahraga. 1) Persentase Pemuda Berprestasi Persentase pemuda berprestasi di Kabupaten Temanggung tahun 2024 mencapai 16,66%. Angka ini masih tergolong rendah, sehingga perlu strategi untuk memperluas ruang pengembangan potensi dan pemberian apresiasi bagi pemuda. Pemerintah daerah dapat meningkatkan program pembinaan, pelatihan, serta akses terhadap RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-241 kompetisi atau penghargaan. Tujuannya adalah mendorong lebih banyak pemuda berpartisipasi aktif dan berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. 2) Persentase Atlet Berprestasi Persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 83,19%. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar atlet yang terlibat aktif telah menunjukkan hasil yang membanggakan dalam berbagai kompetisi. Hal ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing atlet daerah. Pemerintah perlu mempertahankan dukungan terhadap sarana latihan, pelatih profesional, dan keikutsertaan dalam event olahraga. 3) Persentase Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 92,86%. Capaian ini menandakan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan olahraga yang diselenggarakan mampu menghasilkan prestasi yang signifikan. Angka ini menunjukkan tingginya efektivitas pembinaan olahraga baik di tingkat sekolah, komunitas, maupun organisasi olahraga. Ini menjadi indikasi positif dalam pengembangan olahraga sebagai salah satu sarana pembentukan karakter dan prestasi. 4) Persentase Wirausaha Muda Persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 10%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam dunia kewirausahaan. Ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih besar dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan muda yang inklusif dan suportif. Fasilitasi akses modal, pelatihan bisnis, dan inkubasi usaha menjadi langkah penting untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda. Mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. 5) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung mencapai 9,36%. Partisipasi pemuda dalam organisasi masih tergolong rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya minat, kesempatan, atau akses terhadap wadah organisasi yang relevan. Rendahnya angka ini perlu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-242 menjadi perhatian, mengingat organisasi merupakan ruang penting bagi pembinaan kepemimpinan, partisipasi sosial, dan pengembangan karakter. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran forum kepemudaan dan membangun kolaborasi lintas lembaga untuk menjangkau lebih banyak pemuda. Adapun capaian kinerja program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 ditunjukan sebagaimana pada tabel 2.161. Tabel 2.161 Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan % NA NA NA NA NA 2 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 96,43 93,10 93,10 93,10 84,21 3 Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat % 56,06 100 96,43 96,43 72,79 4 Persentase sarana dan prasarana olahraga kabupaten dalam kondisi baik* % NA NA NA NA 55 5 Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif % NA 80,61 100 100 97,34 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.161, capaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting. 1) Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan Indikator ini merupakan indikator baru dalam pengukuran kinerja urusan kepemudaan di Kabupaten Temanggung. Hingga tahun 2024, data mengenai persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan belum tersedia. Kehadiran indikator ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam mendorong pemuda untuk memiliki keterampilan berwirausaha. Untuk ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyelenggaraan pelatihan, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha, serta sistem monitoring yang jelas agar perkembangan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda dapat terukur dengan baik. 2) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami tren penurunan dari 96,43% pada tahun 2020 menjadi 84,21% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-243 mempertahankan keberlanjutan organisasi kepemudaan. Pada tahun 2021 – 2023, capaian indikator ini tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 93,10% yang disebabkan jumlah organisasi pemuda dan organisasi yang aktif yang tidak bertambah, salah satu faktornya adalah kurangnya pelibatan organisasi pemuda dan perlunya peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan akibat dari kurang maksimalnya kegiatan pendataan organisasi pemuda dan organisasi yang aktif. Perlu dilakukan perbaikan terhadap tantangan tersebut agar organisasi kepemudaan dapat tetap berperan aktif dalam pembangunan daerah. 3) Cakupan Pelatih Olahraga yang Bersertifikat Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2021, cakupan mencapai 100%, mencerminkan seluruh pelatih olahraga yang terdata telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, hingga mencapai 72,79% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku banyak sertifikat pelatih dan telah dilakukan pembaruan data, yang memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi aktual. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pembinaan dan perpanjangan sertifikasi yang berkelanjutan agar kompetensi pelatih tetap terjaga dan sesuai standar. 4) Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten dalam Kondisi Baik Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa 55% sarana dan prasarana olahraga berada dalam kondisi baik. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap prestasi olahraga daerah serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Oleh karena itu, masih terdapat hampir setengah dari fasilitas yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. 5) Persentase Gugus Depan Pramuka yang Aktif Keaktifan Gugus Depan Pramuka di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan signifikan dari 80,61% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 97,34%. Meskipun terjadi sedikit penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa mayoritas Gugus Depan Pramuka tetap aktif. Keberlanjutan aktivitas Pramuka ini RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-244 menunjukkan bahwa program pembinaan kepramukaan berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda di Temanggung.
14. 14.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Gambaran indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.162. Tabel 2.162 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)* Angka NA NA NA NA 39,32 2 Ketersediaan data statistik sektoral % NA NA NA NA 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Temanggung untuk tahun 2024, terdapat dua indikator yang menggambarkan capaian dalam urusan statistik. Indikator pertama adalah Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI), yang pada tahun 2024 mencapai angka 39,32. Ini menunjukkan langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan oleh pemerintah. Indikator kedua adalah ketersediaan data statistik sektoral, yang pada tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh data statistik sektoral yang diperlukan sudah tersedia, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di berbagai sektor pembangunan daerah. Kedua indikator ini menggambarkan bahwa Temanggung telah mulai membangun fondasi yang baik dalam tata kelola data, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam kualitas dan integrasi data ke depannya. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-245
15. 15.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dalam menyelenggarakan tata kelola keamanan informasi, untuk mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya. Hal ini terbukti dengan telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang menjadi pedoman untuk tata kelola keamanan informasi di pemerintah daerah. Adapun hasil Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.163 dan Gambar 2.60. Tabel 2.163 Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah* % NA NA NA NA 87,67 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.60 Hasil Penilaian Mandiri Indek KAMI Tahun 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-246 Berdasarkan hasil penilaian Indeks KAMI, maka hasil dari penilaian kategori sistem elektronik di Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 19 sehingga masuk dalam kategori Tinggi. Indikator penilaian sistem elektronik dilihat dari karakteristik instansi seperti nilai investadi, total anggaran operasional tahunan, kepatuhan terhadap standar/peraturan tertentu, teknik kriptografi, jumlah pengguna, data pribadi yang dikelola, tingkat kekritisan data terhadap ancaman upaya penyerangan/penerobosan keamanan informasi dalam sistem elektronik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nilai akhir Indeks KAMI mendapatkan nilai 263, dimana untuk kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi maka termasuk ke dalam klasifikasi TIDAK LAYAK. Kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi, untuk penilaian Indeks KAMI terdapat empat kategori antara lain Tidak Layak, Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, Cukup Baik, dan Baik. Untuk mencapai kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung minimal mendapatkan skor akhir Indeks KAMI sebanyak 273 poin.
16. 16.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung mencatat 1 Warisan Budaya Tak Benda, 40 kelompok kesenian, dan 18 objek Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pendokumentasian kekayaan budaya daerah. Data ini menunjukkan langkah awal yang positif dalam pengelolaan aset budaya, baik yang bersifat tangible maupun intangible. Namun, nihilnya data pelaku budaya mengindikasikan adanya celah dalam pendataan sumber daya manusia yang berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Untuk mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah tidak hanya memetakan objek dan kelompok, tetapi juga mengidentifikasi dan mengapresiasi peran pelaku budaya sebagai penjaga tradisi dan penggerak seni lokal. Urusan Kebudayaan memegang peranan penting dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal di Kabupaten Temanggung. Melalui berbagai program pelestarian dan pengembangan seni budaya, pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-247 Tabel 2.164 Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir % 2,64 2,64 6,61 7,05 7,49 2 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan % 18,68 28,98 31,71 41,99 44,76 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.164, persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari 2,64% pada tahun 2020 menjadi 7,49% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi kelompok kesenian lokal dalam menghidupkan aktivitas budaya di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 18,68% pada tahun 2020 menjadi 44,76% pada tahun 2024. Capaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sebagai bagian penting dari identitas dan sejarah daerah.
17. 17.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Urusan perpustakaan di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan literasi dan membangun budaya baca masyarakat, yang tercermin melalui beberapa indikator kinerja. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur sejauh mana infrastruktur, akses, dan aktivitas literasi telah dikembangkan untuk mendorong kemampuan literasi warga. Sementara itu, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) mencerminkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat, yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat pembelajar. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan juga menjadi indikator krusial yang menunjukkan sejauh mana fasilitas perpustakaan digunakan secara optimal oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Ketiga indikator ini saling mendukung dalam menggambarkan efektivitas pengelolaan urusan perpustakaan serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Temanggung. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-248 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung. Pembangunan literasi mensyarakat yang diukur dalam IPLM terdiri dari 7 unsur, yaitu:
18. 1.Pemerataan layanan perpustakaan
19. 2.Ketercukupan koleksi
20. 3.Ketercukupan tenaga perpustakaan
21. 4.Tingkat kunjungan masyarakat per hari
22. 5.Jumlah perpustakaan ber-SNP
23. 6.Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
24. 7.Anggota perpustakaan Capaian nilai IPLM Kabupaten Temanggung 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel 2.165. Tabel 2.165 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka NA NA 60,23 55,70 60,48 Sumber: Dinpusip Kabupaten Temanggung, 2025 IPLM Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “sedang” disebabkan karena ke 7 unsur dalam penghitungan IPLM rata-rata telah memenuhi standar, terutama unsur jumlah perpustakaan ber- SNP dan unsur anggota perpustakaan. Kedua unsur tersebut merupakan faktor pendorong pembangunan literasi masyarakat Kab. Temanggung. 2) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tingkat Kegemaran Membaca adalah sebuah survei yang dilakukan perpustakaan (Perpusnas RI) untuk mengetahui tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. TGM diukur berdasarkan beberapa dimensi antara lain: Frekuensi Membaca (FM), Durasi Membaca (DM), Jumlah Buku Dibaca (JB), Frekuensi Akses Internet (FAI), serta Durasi Akses Internet (DAI). Adapun Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.166. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-249 Tabel 2.166 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Kegemaran Membaca Nilai NA NA NA 51,82 69,04 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025 Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung “sedang”, hal ini disebabkan karena nilai dari kelima dimensi yang diukur rata-rata bernilai sedang. Nilai tertinggi ada pada dimensi Frekuensi akses internet. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat setiap harinya mengakses internet untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Pada urutan kedua adalah Frekuensi membaca. Rata- rata masyarakat membaca dalam per minggu yaitu 5-6 kali. Membaca yang dimaksud disini tidak hanya membaca di perpustakaan tetapi juga membaca melalui media lain seperti internet dan di tempat lain seperti rumah, sekolah ataupun toko buku. Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan. Hal-hal yang tersebut di atas adalah faktor pendorong nilai TGM. Adapun faktor penghambat nilai TGM di Kabupaten Temanggung adalah durasi akses internet dan durasi membaca. Durasi Akses Internet untuk membaca/ mencari informasi serta durasi membaca hanya 1 jam s/d 1 jam 59 menit. Ini artinya masyarakat Kabupaten Temanggung lebih banyak menggunakan internet untuk kepentingan lain selain membaca/mencari informasi. Dari kelima dimensi TGM, Durasi Membaca memperoleh nilai terendah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengedepankan aktivitasnya untuk membaca buku dan belum menyadari akan pentingnya membaca buku. 3) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah seberapa sering perpustakaan digunakan oleh masyarakat. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Adapun tingkat pemanfaatan perpustakaan Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.167 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-250 Tabel 2.167 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 No Uraian Satuan TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penduduk Jiwa NA NA NA 811.798 817.483 2 Jumlah pengunjung per hari Jiwa NA NA NA 3.685 3.107 3 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan % NA NA NA 0,0045 0,0038 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2023 dengan capaian awal sebesar 0,0045%, namun mengalami penurunan menjadi 0,0038% pada tahun 2024. Capaian ini masih tergolong sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan target provinsi yang ditetapkan sebesar 0,05%. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan, kurangnya koleksi buku yang relevan dan menarik, belum meratanya layanan perpustakaan di seluruh wilayah, minimnya kegiatan sosialisasi dan promosi literasi di masyarakat, kurangnya tenaga perpustakaan yang kompeten, serta tantangan dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang mengalihkan minat masyarakat dari perpustakaan konvensional. Adapun gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.168. Tabel 2.168 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengunjung di perpustakaan* % NA NA NA NA 0,29 2 Persentase perpustakaan yang aktif % 39,41 39,46 97,68 56,68 55,18 3 Persentase penelusuran naskah kuno % NA 0,039 99,12 100 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.168, capaian kinerja program pada urusan bidang perpustakaan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting. 1) Persentase Pengunjung di Perpustakaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-251 Persentase pengunjung perpustakaan merupakan indikator baru yang mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,29%. Angka 0,29% tergolong sangat rendah, menandakan bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih minim. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya minat baca, kurangnya promosi, atau fasilitas yang belum memadai. ke depan, diperlukan strategi yang lebih agresif untuk meningkatkan kunjungan. 2) Persentase Perpustakaan yang Aktif Persentase perpustakaan yang aktif di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase masih rendah di angka sekitar 39%, namun melonjak tajam pada 2022 mencapai 97,68%. Angka ini kembali menurun pada 2023 dan 2024 menjadi sekitar 56%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan aktivitas perpustakaan. Konsistensi program pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola perpustakaan perlu menjadi perhatian utama. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dilakukan upaya berupa sosialisasi Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan (Si-Petak) Pemerintah Kabupaten Temanggung, pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, serta melibatkan peran masyarakat di perpustakaan. 3) Persentase Penelusuran Naskah Kuno Persentase penelusuran naskah kuno di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak pertama kali tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,039%. Pada tahun 2022, angka ini melonjak drastis menjadi 99,12% dan mencapai 100% pada 2023 dan
25. 2024.Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya tertulis. Ke depan, pengelolaan hasil penelusuran ini perlu dioptimalkan melalui digitalisasi dan publikasi agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
26. 18.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Kearsipan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi sumber informasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-252 yang strategis dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Manajemen Kearsipan. Indeks ini mencerminkan tingkat kematangan, ketertiban, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah. 1) Indeks Manajemen Kearsipan Salah satu ukuran keberhasilan kinerja urusan kearsipan diukur melalui penghitungan Indeks manajemen kearsipan yang diperoleh dari hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung. Gambaran capaian Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 2.169. Tabel 2.169 Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Manajemen Kearsipan Angka 65,44 54,02 62,47 70,93 73,54 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Tabel II.X, Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam periode 2020–2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 65,44 kemudian menurun cukup tajam pada 2021 menjadi 54,02. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi perbaikan signifikan dengan indeks naik menjadi 62,47 pada 2022, 70,93 pada 2023, dan mencapai 73,54 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam tata kelola kearsipan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.170. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-253 Tabel 2.170 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase arsip yang dialihmediakan % NA NA NA NA 55 2 Persentase Pembinaan Kearsipan* % NA NA NA NA NA Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.170, capaian kinerja program pada urusan bidang kearsipan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting. 1) Persentase Arsip yang Dialihmediakan Persentase arsip yang dialihmediakan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 55%. Data ini baru tersedia di tahun tersebut karena indikator ini merupakan bagian dari pengukuran kinerja baru untuk perencanaan RKPD 2026. Angka 55% menunjukkan bahwa lebih dari separuh arsip telah dipindahkan ke media lain, seperti digitalisasi, untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses. Upaya alih media ini penting dalam menghadapi tantangan era digital dan memperpanjang umur arsip. Ke depan, perlu ditingkatkan kapasitas teknologi dan pelatihan SDM agar proses alih media berjalan lebih optimal dan menyeluruh. 2) Persentase Pembinaan Kearsipan Persentase pembinaan kearsipan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah daerah melakukan upaya pembinaan terhadap pengelolaan arsip di perangkat daerah. Indikator ini mencerminkan komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan arsip yang baik dan sesuai standar. Indikator ini berfungsi sebagai landasan untuk evaluasi awal serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem kearsipan, yang merupakan bagian penting dari unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terdokumentasi. 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
27. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Urusan perikanan merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-254 masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini mencakup kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Selain sebagai sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat, perikanan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan urusan perikanan yang baik, berbasis potensi lokal dan didukung dengan kebijakan yang tepat, menjadi kunci dalam mewujudkan sektor perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. 1) Angka Konsumsi Ikan Angka Konsumsi Ikan merefleksikan kualitas pola makan masyarakat, karena ikan kaya protein, asam lemak esensial, dan mikronutrien penting yang berperan dalam pertumbuhan dan pencegahan stunting. Adapun Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 2.61. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.61 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan gambar 2.61, Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mengalami fluktiasi. Faktor yang sangat berpengaruh dalam perhitungan AKI adalah nilai Konsumsi dalam Rumah Tangga (KIDRT) hasil Susenas oleh BPS atau biasa disebut dengan nilai A. Penggunaan data hasil Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi 23,38 21,22 21,78 21,88 22,25 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Konsumsi Ikan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-255 untuk konsumsi di luar rumah tangga (nilai B) dan konsumsi tidak tercatat (nilai C). Angka Konsumsi Ikan di kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 mencapai angka 23.38 kg/kapita/tahun, dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2021, nilai KIDRT hasil Susenas 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari angka 16,35 ke angka 14,84. Penurunan nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19, terutama saat gelombang kedua yang berdampak pada berbagai sektor. Namun, sejak 2022 hingga 2024, AKI mulai menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan protein hewani, khususnya ikan, serta dukungan program pemerintah dalam penanggulangan stunting. Upaya peningkatan konsumsi ikan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan distribusi paket olahan ikan kepada masyarakat, yang selama 2021–2024 telah dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan dukungan pendanaan dari APBD dan APBN. Diversifikasi produk olahan ikan oleh pelaku usaha seperti pempek, kripik, dan abon turut mendukung ketersediaan produk ikan yang praktis dikonsumsi. Meski demikian, kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan anggaran khusus serta kebiasaan dan budaya masyarakat yang belum terbiasa mengonsumsi ikan secara rutin karena dianggap merepotkan dalam pengolahan. Gambaran indikator kinerja program urusan perikanan di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam berbagai sektor perikanan sebagaimana disajikan pada tabel 2.171. Tabel 2.171 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah produksi perikanan tangkap* ton 611,59 510,60 430,47 161,83 140,12 2 Jumlah produksi perikanan budidaya* ton 13,14 12,09 11,68 10,66 10,67 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-256 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 3 Persentase frekuensi penebaran benih ikan di perairan umum* % 10 20 29 28 34 4 Jumlah produksi pengolahan ikan* ton 357,45 393,20 389,67 385,31 385,75 Keterangan: *Indikator Baru Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.171, capaian kinerja program pada urusan bidang perikanan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting. 1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Sektor perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan ini tampak konsisten selama empat tahun, dengan tahun 2023 menunjukkan penurunan paling drastis. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim yang berpengaruh pada ketersediaan air di perairan umum dan menurunnya kualitas air sehingga mempengaruhi jumlah ikan yang dapat ditangkap. Kondisi ini menyebabkan habitat ikan semakin menyusut, yang berdampak negatif pada reproduksi dan kelangsungan hidup ikan. Selain itu, perubahan suhu air yang ekstrem dan cuaca yang tidak menentu turut memperburuk kondisi perikanan tangkap, membuat nelayan semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan yang optimal. 2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Sektor perikanan budidaya juga menunjukkan tren penurunan meskipun lebih stabil dibandingkan dengan sektor perikanan tangkap. Faktor menurunnya jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Temanggung dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh berbagai tantangan. Perubahan iklim telah memicu peningkatan serangan penyakit pada ikan serta meningkatkan tingkat kematian, yang pada akhirnya mengurangi jumlah panen dan produksi akhir. Selain itu, kualitas air yang menurun turut berdampak negatif pada kesehatan ikan. Faktor ekonomi juga berperan, seperti harga pakan yang fluktuatif dan cenderung naik, yang tidak sebanding dengan kenaikan harga panen, sehingga pelaku usaha budidaya menghadapi kesulitan dalam menjaga profitabilitas. Di sisi lain, penerapan Cara RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-257 Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) masih belum optimal di kalangan pelaku usaha. Keberadaan predator alami seperti lingsang, biawak, blekok, dan ikan predator juga menjadi ancaman yang menambah risiko dalam proses budidaya. Selain itu, kualitas benih yang tidak stabil dan belum sesuai standar menjadi salah satu kendala yang menyebabkan hasil produksi tidak maksimal. 3) Persentase Frekuensi Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Frekuensi penebaran benih ikan di perairan umum mengalami peningkatan signifikan, dari hanya 10 lokasi pada tahun 2020 menjadi 34 lokasi pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah untuk memperkuat dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan umum. 4) Jumlah Produksi Pengolahan Ikan Produksi pengolahan ikan relatif stabil selama lima tahun terakhir, dengan fluktuasi yang kecil dari 357,45 ton pada tahun 2020 hingga 385,75 ton pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa industri pengolahan ikan tetap kuat karena didorong oleh diversifikasi produk olahan atau adanya permintaan pasar yang tetap tinggi untuk produk ikan olahan.
28. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Urusan pemerintahan di bidang pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan desa wisata, serta penguatan subsektor ekonomi kreatif. Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi pariwisata, yang tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, bertambahnya jumlah desa wisata aktif, serta tingginya persentase subsektor ekonomi kreatif yang berkembang. Sinergi antara potensi alam, budaya, dan kreativitas lokal menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 1) Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) Urusan pemerintahan di bidang pariwisata berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan destinasi. Jumlah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-258 kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, menjadi indikator utama untuk mengukur daya tarik serta keberhasilan promosi dan pengelolaan sektor pariwisata daerah. Adapun jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 2.62. Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.62 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Berdasarkan data pada Gambar 2.62, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, yakni dari 223.765 menjadi 613.261 orang. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi dan meningkatnya daya tarik destinasi wisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan terjadi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya UMKM, kuliner, dan ekonomi kreatif. 2) Jumlah Desa Wisata Aktif Pada tahun 2024, tercatat terdapat 20 desa wisata aktif di Kabupaten Temanggung. Keberadaan desa wisata aktif berperan penting dalam memperluas sebaran destinasi wisata sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu strategi unggulan dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara berkelanjutan. Urusan pemerintahan di bidang pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan dan penguatan ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Promosi destinasi wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 223765 252015 456057 571863 613261 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2020 2021 2022 2023 2024 Orang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-259 jumlah pengunjung tempat bersejarah, serta fasilitasi terhadap destinasi menjadi bagian penting dalam mendorong daya tarik daerah. Selain itu, pendataan SDM usaha pariwisata, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf), dan pencatatan pelaku ekraf juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ini secara berkelanjutan. Indikator- indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika dan strategi pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Adapun capaian kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.712. Tabel 2.172 Gambaran Idnikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata* % NA NA NA NA 100 2 Jumlah pengunjung tempat bersejarah orang 6.214 2.400 14.160 19.477 26.944 3 Jumlah tamu wisatawan mancanegara* orang 40 0 56 50 1.783 4 Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi* DTW NA NA NA NA 17 5 Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata* orang NA NA NA NA 0 6 Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* orang NA NA NA NA NA 7 Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata* orang NA NA NA NA 130 Keterangan: *Indikator Baru Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Temanggung periode 2020–2024, terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melakukan promosi pada seluruh Destinasi Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Temanggung dan melakukan fasilitasi pada 17 DTW. Ini menunjukan salah satunya dari jumlah pengunjung tempat bersejarah mengalami tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-260 pengunjung tercatat 6.214 orang, namun menurun drastis pada 2021 menjadi 2.400 orang, yang disebabkan oleh pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, jumlah pengunjung kembali pulih secara signifikan pada tahun 2022 dengan 14.160 pengunjung, dan terus meningkat hingga mencapai 26.944 pengunjung pada tahun 2024. Di sisi lain, jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada tahun 2020 tercatat 40 wisatawan, sementara pada tahun 2021 tidak ada wisatawan mancanegara sama sekali, yang disebabkan oleh pandemi dan perbatasan perjalanan internasional. Namun, sejak tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara mulai meningkat, dengan 56 wisatawan pada tahun 2022 dan 50 wisatawan pada tahun 2023. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan 1.783 wisatawan mancanegara tercatat berkunjung. Lonjakan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam menarik wisatawan internasional.
29. 3.Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Peran strategis ini tercermin dalam Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian yang emenunjukkan besarnya sumbangan sektor ini terhadap total perekonomian daerah. 1) Rasio PDRB Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Kabupaten Temanggung, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Adapun rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.173. Tabel 2.173 Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Tahun Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian (rupiah) Total PDRB ADHB (rupiah) % 2020 5.263.682.680.000 21.557.077.140.000 24,42 2021 5.411.356.120.000 22.627.791.480.000 23,91 2022 5.791.776.360.000 24.726.442.720.000 23,42 2023 6.174.016.360.000 26.912.324.210.000 22,94 2024 6.498.190.000.000 28.923.600.000.000 22,47 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 Rasio PDRB sektor pertanian Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 24,42% menjadi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-261 22,47%. Meskipun nilai PDRB sektor pertanian secara absolut meningkat setiap tahunnya, pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan total PDRB daerah, sehingga proporsinya terhadap total PDRB cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah yang mulai lebih bertumpu pada sektor-sektor lain seperti industri pengolahan atau jasa. Meski demikian, dengan kontribusi lebih dari seperlima total PDRB, sektor pertanian masih memegang peran penting dalam perekonomian daerah dan tetap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Adapun gambaran kinerja urusan pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.174 Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produktivitas Padi ton/ha 5,9 5,9 6,315 6,346 6,149 2 Produktivitas jagung ton/ha 4,9 4,5 4,61 4,6 5,76 3 Produktivitas bawang putih ton/ha 6,58 6,51 6,92 7,14 7,30 4 Produktivitas bawang merah ton/ha 7,36 7,14 8,1 7,67 7,65 5 Produktivitas cabai rawit ton/ha 7,00 6,99 7,64 7,55 7,50 6 Produktivitas cabai keriting ton/ha NA NA 7,90 7,70 7,65 7 Produktivitas tembakau ton/ha 0,678 0,688 0,668 0,656 0,670 8 Produktivitas kopi robusta ton/ha 0,679 0,715 0,693 0,653 0,744 9 Produktivitas kopi arabika ton/ha 0,62 0,61 0,65 0,58 0,55 10 Jumlah produksi daging ternak besar* kg 637.468 775.372 741.741 876.941 804.609 11 Jumlah produksi daging ternak kecil* kg 239.423 235.170 260.442 251.790 267.057 12 Jumlah produksi ternak unggas* kg 7.317.764 6.581.217 6.556.114 6.578.999 6.330.720 13 Jumlah produksi telur* kg 8.379.405 7.706.663 7.810.151 8.329.778 8.728.620 14 Persentase kelahiran pedet % NA NA NA NA 48,3 15 Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama % 6,04 15,89 21,24 30,22 35,06 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-262 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 16 Persentase prasarana yang digunakan* % 100% 100% 100% 100% 100% 17 Persentase penanganan penyakit hewan % NA 96,68 100 97,26 97,43 18 Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat % 84,3 82,96 100 82,1 82,41 19 Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian % NA 41,2 41,45 40,62 99,23 20 Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi* % NA NA NA NA NA 21 Persentase peningkatan kelas kelompok tani % 0,678 0,81 1,03 0,98 1,40 Keterangan: *Indikator Baru Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Urusan pemerintahan di bidang pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan penguatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani agar sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian lokal. 1) Produktivitas Padi Produktivitas padi di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Selama periode 2020–2024, tren produktivitas padi menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun teknis. Adapun produktivitas padi di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.175. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-263 Tabel 2.175 Produktivitas Padi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 26.458,5 20.553,80 16.784,3 18.038,8 14.802 2 Produksi ton 156.105,7 121.262,700 105.992,7 114.471,7 91.022,2 3 Produktivitas Padi Ton/ha 5,9 5,9 6,315 6,346 6,149 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada Tabel II.X, produktivitas padi di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren relatif stabil, namun belum mencapai angka produktivitas tahun 2019. Pada tahun 2020, produktivitas padi tercatat sebesar 5,9 ton/ha dan tetap berada di angka yang sama pada 2021. Kemudian terjadi peningkatan pada 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 6,315 dan 6,346 ton/ha, namun sedikit menurun kembali pada 2024 menjadi 6,149 ton/ha. Meskipun produktivitas relatif stabil, tren penurunan luas panen dan produksi secara keseluruhan cukup signifikan, terutama pada 2024, yang hanya mencatat produksi sebesar 91.022,2 ton dan luas panen 14.802 ha. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti dampak El Nino yang menyebabkan keterlambatan masa tanam, serangan hama, keterbatasan sarana produksi, serta kerusakan jaringan irigasi. 2) Produktivitas Jagung Produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung menjadi indikator penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian petani lokal. Selama periode 2020–2024, produktivitas jagung mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, serta praktik budidaya yang diterapkan petani. Adapun produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabl 2.176. Tabel 2.176 Produktivitas Jagung di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 11.221,5 8.580,3 5.714,7 8.395,50 6.264 2 Produksi ton 54.985,35 38.611,35 26.344,6 38.619,5 36.057,4 3 Produktivitas Jagung Ton/ha 4,9 4,500 4,61 4,6 5,76 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung pada rentang 2020– 2024 juga mengalami dinamika yang cukup mencolok. Setelah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-264 menurun dari 4,9 ton/ha pada 2020 menjadi 4,5 ton/ha pada 2021, angka ini sedikit meningkat menjadi 4,61 ton/ha di tahun 2022 dan stagnan pada 4,6 ton/ha di 2023. Namun, terjadi lonjakan cukup signifikan pada 2024 dengan capaian produktivitas sebesar 5,76 ton/ha. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan teknis budidaya meskipun di tengah penurunan luas panen dan produksi. Tahun 2024 menunjukkan penurunan produksi jagung sebesar 2.562,1 ton dan pengurangan luas panen seluas 2.131,5 ha dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipicu oleh kondisi iklim yang kurang mendukung serta pergeseran minat petani ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, peningkatan produktivitas pada 2024 mencerminkan hasil dari upaya peningkatan kapasitas petani melalui adopsi benih unggul dan intervensi pemerintah dalam bentuk program dukungan sarana-prasarana dan pengendalian OPT. 3) Produktivitas Bawang Putih Bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.177. Tabel 2.177 Produktivitas Bawang Putih di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 2.481 1.591 1.169,5 1469,5 1.319 2 Produksi ton 16.335,00 10.355,3 8.088,4 10493,3 9.631,2 3 Produktivitas Bawang Putih Ton/ha 6,58 6.51 6,916 7,141 7,302 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Pada tahun 2020, produktivitas tercatat sebesar 6,58 ton/ha, kemudian mengalami sedikit penurunan di 2021 menjadi 6,51 ton/ha. Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 6,916 ton/ha dan terus meningkat hingga mencapai 7,302 ton/ha di tahun 2024. Peningkatan produktivitas ini mencerminkan adanya upaya perbaikan budidaya, bantuan sarana produksi, serta dukungan dari kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan bawang putih. Namun demikian, penurunan luas panen dari tahun ke tahun, seperti penurunan sebesar 150,5 ha pada 2024 dibandingkan 2023, berdampak pada total produksi, meskipun produktivitas per hektar meningkat. 4) Produktivitas Bawang Merah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-265 Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas bawang merah di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas bawang merah di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.178. Tabel 2.178 Produktivitas Bawang Putih di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 1.246 1.555 2.304 2335,5 2.779,5 2 Produksi ton 9.171,10 11.102,1 18.662,4 17901,8 21.263,18 3 Produktivitas Bawang Merah Ton/ha 7,36 7.14 8,1 7,67 7,65 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Produktivitas bawang merah menunjukkan tren peningkatan dari 7,36 ton/ha di tahun 2020 menjadi 8,1 ton/ha pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 7,65 ton/ha di tahun 2024. Kenaikan luas panen secara signifikan, dari 1.246 ha di 2020 menjadi 2.779,5 ha di 2024, turut mendongkrak volume produksi secara keseluruhan. Stabilitas harga jual, masa panen yang lebih cepat dibanding komoditas lain, serta praktik tumpang sari yang dimungkinkan dengan komoditas lain seperti hortikultura semusim dan perkebunan, menjadi faktor utama meningkatnya animo petani terhadap budidaya bawang merah. Meski demikian, harga benih yang tinggi dan ketergantungan terhadap benih dari luar masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. 5) Produktivitas Cabai Rawit Cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas cabai rawit di Kabupaten Temanggung cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas cabai rawit di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.179. Tabel 2.179 Produktivitas Cabai Rawit di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 2622 2.977,50 5.045,5 6900 7.583,5 2 Produksi ton 18.345,7 20.802.930 38.525,415 52095,0 56.876,2 3 Produktivitas Cabai Rawit Ton/ha 7,00 6,987 7,636 7,55 7,5 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-266 Produktivitas cabai rawit mengalami peningkatan yang cukup stabil dalam lima tahun terakhir. Dari 7,00 ton/ha di tahun 2020, sedikit menurun menjadi 6,987 ton/ha di 2021, namun meningkat kembali menjadi 7,5 ton/ha pada tahun 2024. Kenaikan luas panen yang signifikan, dari 2.622 ha di tahun 2020 menjadi 7.583,5 ha di 2024, menunjukkan meningkatnya minat petani terhadap komoditas ini. Harga cabai rawit yang cenderung tinggi dalam jangka waktu lama menjadi daya tarik utama. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan kawasan champion cabai juga turut mendorong produktivitas dan minat petani terhadap tanaman ini. 6) Produktivitas Cabai Keriting Cabai keriting merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.180. Tabel 2.180 Produktivitas Cabai Keriting di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha NA NA 2.895,5 3.580 3.768,5 2 Produksi ton NA NA 22.861,42 27.555,12 28.828,36 3 Produktivitas Cabai Rawit Ton/ha NA NA 76,49 76,96 78,95 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung mulai tercatat sejak tahun 2022 dengan capaian sebesar 76,49 ton per hektar, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 76,96 ton/ha dan 78,95 ton/ha. Kenaikan produktivitas ini seiring dengan peningkatan luas panen dari 2.895,5 ha pada 2022 menjadi 3.768,5 ha di tahun 2024, yang berdampak pada peningkatan total produksi dari 22.861,42 ton menjadi 28.828,36 ton. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan budidaya cabai keriting di Temanggung semakin intensif dan produktif, yang kemungkinan didorong oleh dukungan harga yang kompetitif, tersedianya sarana produksi, serta peningkatan keterampilan budidaya petani. 7) Produktivitas Tembakau Tembakau merupakan komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Temanggung yang secara historis telah menjadi bagian dari budaya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-267 dan mata pencaharian masyarakat. Dalam lima tahun terakhir (2020– 2024), produktivitas tembakau menunjukkan kestabilan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi iklim dan harga pasar. Adapun data produktivitas tembakau di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.180. Tabel 2.181 Produktivitas Tembakau di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 N o Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 11.598, 0 18.293,08 15.801 14.764 14.088 2 Produksi ton 17.102 12.585,63 9 10.562, 6 9.685,7 3 9.438,9 6 3 Produktivita s Tembakau Ton/h a 0.678 0,688 0,668 0,656 0.67 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Selama periode 2020 hingga 2024, produktivitas tembakau di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil di kisaran 0,656 hingga 0,688 ton per hektar. Meskipun luas panen mengalami penurunan signifikan dari 18.293,08 ha pada tahun 2021 menjadi 14.088 ha di tahun 2024, produktivitas tetap mampu dipertahankan pada angka sekitar 0,67 ton/ha di akhir periode. Penurunan produksi tembakau sebagian besar dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu, tingginya harga saprodi, serta persoalan dalam tata niaga dan fluktuasi harga jual. Hal ini juga menyebabkan sebagian petani beralih ke komoditas hortikultura yang dinilai lebih menguntungkan. Meskipun demikian, budaya menanam tembakau yang sudah melekat kuat di masyarakat serta adanya dukungan kemitraan dengan perusahaan dan bantuan varietas unggul tetap menjadi pendorong keberlangsungan komoditas ini. 8) Produktivitas Kopi Robusta Kopi robusta menjadi salah satu komoditas strategis di sektor perkebunan Temanggung dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, produktivitas kopi robusta mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap peremajaan tanaman dan dukungan budidaya dari pemerintah. Adapun data produktivitas kopi robusta di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.182. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-268 Tabel 2.182 Produktivitas Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 11.507 11.724,46 12.977,37 12.972,2 11.193,972 2 Produksi ton 7.813,1 83.841,6 8.994,321 8.476,9 8.329,436 3 Produktivitas Kopi Robusta Ton/ha 0.679 0,715 0,693 0,653 0,744 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Produktivitas kopi robusta di Temanggung mengalami tren yang cukup positif dalam lima tahun terakhir, dengan peningkatan dari 0,679 ton/ha pada 2020 menjadi 0,744 ton/ha pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam teknik budidaya dan dukungan dari berbagai pihak melalui bantuan sarana produksi dan peremajaan tanaman. Namun, tantangan seperti banyaknya tanaman kopi yang sudah tua, perubahan iklim yang memengaruhi proses pembungaan, serta meningkatnya serangan hama seperti penggerek buah kopi masih menjadi kendala serius. Meskipun demikian, minat petani tetap tinggi karena harga kopi yang kompetitif dan adanya dukungan jejaring pemasaran. Upaya pemerintah dalam peremajaan kebun dan pendampingan teknis turut mendorong peningkatan produktivitas kopi robusta secara bertahap. 9) Produktivitas Kopi Arabika Kopi arabika memiliki potensi pengembangan di wilayah-wilayah dataran tinggi Temanggung, terutama di lereng Gunung Sumbing dan Prau. Namun, dalam rentang waktu 2020–2024, produktivitas kopi arabika justru mengalami tren penurunan akibat rendahnya kerapatan tanaman dan pola tanam tumpang sari yang belum optimal. Adapun data produktivitas kopi arabika di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.183. Tabel 2.183 Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas panen ha 1.369 1.564,36 1.699,95 1.724,95 1.177,33 2 Produksi ton 848,8 955,24 1.002,97 992,434 649,288 3 Produktivitas Kopi Arabika Ton/ha 0,62 0,611 0,65 0,575 0,551 Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Produktivitas kopi arabika cenderung menurun selama periode 2020– 2024, dari 0,62 ton/ha pada 2020 menjadi hanya 0,551 ton/ha pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-269 tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya densitas tanaman, sistem tanam tumpang sari yang membuat perawatan tidak optimal, serta terbatasnya perhatian pada pemupukan dan pemeliharaan. Selain itu, perubahan iklim dan keterbatasan teknologi budidaya juga berdampak pada capaian hasil panen. Meskipun capaian produktivitas tahun 2024 masih cukup baik, namun belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti penyediaan bibit unggul, perbaikan sistem budidaya melalui pelatihan GAP, serta peningkatan pendampingan dari penyuluh pertanian. 10) Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Daging ternak besar merupakan salah satu sumber protein hewani penting yang berasal dari sapi. Adapun perkembangan produksinya di Kabupaten Temanggung menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor budidaya dan permintaan pasar yang dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.63. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.63 Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Produksi daging ternak besar di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mengalami peningkatan signifikan dari 637.468 kg pada tahun 2020 menjadi 775.372 kg pada 2021, produksi sempat turun di tahun 2022, lalu kembali meningkat pada 2023 hingga mencapai puncaknya sebesar 876.941 kg. Namun, pada 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 804.609 kg. Penurunan ini dipengaruhi oleh wabah penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD (Lumpy Skin Disease), serta tingginya kasus cacingan dan 637.468 775.372 741.741 876.941 804.609 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2020 2021 2022 2023 2024 Produksi Daging Ternak Besar (kg) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-270 avitaminosis pada ternak. Selain itu, rendahnya bobot sapi saat dipotong dan masih maraknya pemotongan betina produktif menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan hasil produksi. 11) Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Ternak kecil seperti kambing dan domba memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan daging bagi masyarakat. Selama lima tahun terakhir, produksi daging ternak kecil di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif namun cenderung stabil. Adapun jumlah produksi daging ternak kecil di Kabupaten Temanggung disajikan pada Gambar 2.64. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.64 Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Produksi daging ternak kecil menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari 2020 sampai dengan tahun
30. 2024.Dimulai dari 239.423 kg pada tahun 2020, produksi sempat turun sedikit pada 2021 namun kembali meningkat hingga mencapai 267.057 kg di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemeliharaan serta perbaikan dalam kualitas ternak. Konsumsi daging kambing yang meningkat serta stabilnya harga pasar menjadi faktor pendorong, meskipun masih terdapat kendala berupa pemotongan kambing pada usia yang terlalu muda dan buruknya higiene kandang. Selain itu, peningkatan konsumsi daging domba sebagai alternatif dari daging sapi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penanganan penyakit oleh petugas menjadi faktor pendorong capaian ini. Namun, masih banyak tantangan seperti pemotongan domba di bawah usia ideal dan tingginya paparan terhadap penyakit akibat sanitasi kandang yang belum optimal. 239.423 235.170 260.442 251.790 267.057 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 270.000 2020 2021 2022 2023 2024 Produksi Daging Ternak Kecil (kg) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-271 12) Jumlah Produksi Ternak Unggas Daging unggas menjadi komoditas utama dalam konsumsi protein hewani masyarakat sehari-hari. Meskipun volumenya tinggi, produksi daging unggas di Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan bertahap selama periode 2020–2024 sebagaimana pada Gambar 2.65. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.65 Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Produksi daging ternak unggas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan komoditas ternak lainnya, meskipun dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, produksi mencapai 7.317.764 kg, namun terus menurun hingga menjadi 6.330.720 kg pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan biaya sarana produksi ternak yang mahal sehingga memengaruhi jumlah produksi daging ternah unggas. 13) Jumlah Produksi Telur Produksi telur merupakan salah satu indikator penting dalam subsektor peternakan unggas yang mencerminkan tingkat produktivitas ayam ras petelur di suatu daerah. Di Kabupaten Temanggung, produksi telur terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sebagaimana pada Gambar 2.66. 7.317.764 6.581.217 6.556.114 6.578.999 6.330.720 5.800.000 6.000.000 6.200.000 6.400.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000 7.200.000 7.400.000 2020 2021 2022 2023 2024 Produksi Dading Ternak Unggas (kg) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-272 Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.66 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Produksi telur di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 8.379.405 kg pada tahun 2020 menjadi 8.728.620 kg pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan peternakan ayam petelur yang didukung oleh berbagai faktor pendorong, seperti ketersediaan bibit unggul, penerapan higiene dan sanitasi kandang yang baik, tersedianya obat dan vaksin yang cukup, serta mutu pakan yang optimal. 14) Persentase Kelahiran Pedet Persentase kelahiran pedet di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 48,3%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah pedet lahir sebanyak 1.487 ekor terhadap jumlah akseptor Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 3.077 ekor. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari akseptor IB berhasil menghasilkan kelahiran, yang mencerminkan potensi wilayah Temanggung sebagai daerah pengembangan ternak sapi dengan dukungan geografis dan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Namun, pencapaian tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta LSD (Lumpy Skin Disease) yang mengganggu sistem reproduksi sapi, penurunan populasi betina produktif, hingga kendala teknis seperti deteksi birahi yang tidak akurat dan keterbatasan jumlah petugas. Upaya strategis telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui vaksinasi, peningkatan kapasitas petugas, edukasi peternak, serta 8.379.405 7.706.663,00 7.810.151,00 8.329.778,00 8.728.620 7.000.000 7.200.000 7.400.000 7.600.000 7.800.000 8.000.000 8.200.000 8.400.000 8.600.000 8.800.000 9.000.000 2020 2021 2022 2023 2024 Produksi Telur (kg) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-273 perbaikan sistem pelaporan kelahiran pedet guna meningkatkan efektivitas program IB ke depan. 15) Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama Kecukupan alat dan mesin pertanian (alsintan) pangan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan pemanfaatan alsintan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan budidaya tanaman pangan di tingkat petani. adapun persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan sebagaimana pada Gambar 2.67. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.67 Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Peningkatan signifikan dari 6,04% pada 2020 menjadi 35,06% pada 2024 menunjukkan kemajuan dalam penyediaan alat mesin pertanian. Hal ini membantu efisiensi dan modernisasi pertanian. Masih ada ruang perbaikan karena capaian belum mencapai 100%. Distribusi yang merata dan pelatihan pengguna menjadi tantangan selanjutnya. 16) Persentase Prasarana yang Digunakan Persentase penggunaan prasarana pertanian mencapai 100% secara konsisten selama lima tahun. Ini menunjukkan prasarana yang tersedia sudah dimanfaatkan dengan optimal. Namun, kualitas dan daya guna tetap perlu dievaluasi. Perlu sinergi pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur baru. 17) Persentase Penanganan Penyakit Hewan Persentase penanganan penyakit hewan merupakan indikator penting dalam menilai respons dan efektivitas layanan kesehatan hewan terhadap berbagai kasus penyakit yang terjadi di lapangan. Indikator 6,04 15,89 21,24 30,22 35,06 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Kecukupan Alsintan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-274 ini mencerminkan sejauh mana kasus penyakit hewan yang dilaporkan dapat ditangani secara tuntas oleh petugas kesehatan hewan. Adapun persentase penanganan penyakit hewan di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.68 Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.68 Persentase Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Selama periode tahun 2020 hingga 2024, persentase penanganan penyakit hewan di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang konsisten tinggi, dengan nilai tertinggi sebesar 100% pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 97,43% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat 1.050 penyakit hewan di Kabupaten Temanggung dengan 1.023 yang tertangani. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut telah berjalan cukup efektif dalam merespons berbagai kasus penyakit, seperti PMK, LSD, dan gangguan reproduksi. Keberhasilan ini didukung oleh kompetensi petugas yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat medis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Namun, tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan obat dan alat, proporsi petugas yang belum seimbang dengan populasi ternak, serta rendahnya pengetahuan peternak dalam mitigasi penyakit. Upaya peningkatan dilakukan melalui penyediaan sarana kesehatan hewan, edukasi peternak, penguatan surveilans, dan pengamanan lalu lintas ternak guna mencegah penyebaran penyakit dari luar wilayah. 18) Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Pengawasan terhadap produk hewan dan bahan asal hewan memiliki peran penting dalam menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dalam mencegah penularan penyakit zoonosis dan NA 96,68 100 97,26 97,43 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penanganan Penyakit Hewan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-275 food borne disease melalui produk hewan. Adapun persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.69. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.69 Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Capaian persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 82,41%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dalam menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi produk hewan dari aspek higiene, sanitasi, dan bebas dari penyakit zoonosis. Pengawasan dilakukan secara sampling di Rumah Potong Hewan (RPH), dan dari hasil pemeriksaan postmortem diketahui bahwa 15,54% sampel organ hati sapi terinfeksi cacing hati, sedangkan 2,04% ditemukan penyakit lainnya. Upaya pemisahan dan pemusnahan organ terinfeksi menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat dari risiko penyakit bawaan pangan (food borne disease). Ke depan, peningkatan cakupan dan pemerataan pengawasan melalui alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjamin produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di seluruh wilayah. 19) Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Bencana di sektor pertanian dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi petani maupun pemerintah daerah, karena berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, fasilitasi pengendalian bencana pertanian menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak serangan organisme pengganggu tanaman 84,3 82,96 100 82,41 97,43 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-276 (OPT) dan menjaga keberlangsungan usaha tani. Adapun persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian di Kabupaten Temnaggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.70. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.70 Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Capaian indikator fasilitasi pengendalian bencana pertanian di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang konsisten dan meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2021 hingga 2023, capaian berada pada angka sekitar 41%, yang berarti seluruh luasan terpapar dapat dikendalikan secara penuh meskipun luasannya relatif terbatas. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian mencapai 99,23%, menunjukkan penguatan kapasitas pengendalian bencana pertanian baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan bahan pengendali, maupun kesiapsiagaan petugas. Keberhasilan ini ditopang oleh pelatihan PPHT, pembuatan pestisida nabati, serta kolaborasi dengan kelompok tani dan laboratorium hama tingkat provinsi. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan obat dan luasnya wilayah terpapar, dukungan petani melalui pelaporan dan gerakan swadaya serta peningkatan peran dinas dalam menyediakan bahan pengendali menjadi faktor penting dalam tercapainya kinerja ini. 20) Persentase Kelompok Tani Yang Sudah Menggunakan Teknologi Persentase Kelompok Tani yang sudah menggunakan teknologi merupakan indikator baru yang mencerminkan sejauh mana adopsi inovasi pertanian telah dilakukan oleh kelompok tani di Kabupaten Temanggung. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada cara-cara tradisional, serta memperkuat daya NA 41,2 41,45 40,62 99,23 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-277 saing hasil pertanian. Indikator ini mencakup pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), penggunaan aplikasi pertanian digital, sistem irigasi modern, pemupukan berbasis rekomendasi, hingga teknik budidaya yang ramah lingkungan. Peningkatan persentase kelompok tani yang mengadopsi teknologi menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Ke depan, indikator ini akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas program modernisasi pertanian dan peningkatan kapasitas petani di daerah. 21) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Peningkatan kelas kelompok tani merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembinaan kelembagaan petani di Kabupaten Temanggung. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kelompok tani mampu berkembang dari sisi manajemen, teknis usahatani, dan kemandirian organisasi. Adapun persentase peningkatan kelas kelompok tani Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.71. Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.71 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Persentase peningkatan kelas kelompok tani di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024, dengan capaian berturut-turut sebesar 0,678%, 0,81%, 1,03%, 0,98%, dan mencapai 1,4% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas kelompok tani dalam hal manajerial dan teknis usahatani. Meskipun persentasenya masih tergolong kecil dibandingkan total jumlah kelompok yang ada, tren yang terus naik menunjukkan adanya kemajuan dalam pembinaan kelembagaan petani. Faktor pendukung seperti pelatihan, penyuluhan, serta akses 0,678 0,81 1,03 0,98 1,4 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase peningkatan kelas kelompok tani RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-278 teknologi dan pemasaran menjadi kunci keberhasilan, namun masih diperlukan penguatan dari sisi permodalan, akses pelatihan merata, dan kesadaran kelompok untuk terus berkembang agar transformasi kelembagaan petani semakin optimal.
31. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Peran penting sektor ini terlihat dari upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas pasar, memperluas akses teknologi perdagangan digital, serta mendukung pengusaha lokal melalui fasilitasi dan promosi produk dalam negeri. Selain itu, sektor perdagangan juga berperan dalam menekan disparitas harga antarwilayah dengan memperlancar distribusi barang dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Di sisi lain, penguatan sektor ini turut mendorong peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan daerah, yang tidak hanya memperluas pangsa pasar produk lokal ke luar daerah bahkan mancanegara, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dengan potensi besar untuk terus tumbuh, sektor perdagangan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Temanggung dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. 1) Rasio PDRB Perdagangan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Adapun rasio PDRB perdagangan Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.184. Tabel 2.184 Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan (rupiah) Total PDRB ADHB (rupiah) % 2020 4.341.923.330.000 21.557.077.140.000 20,14 2021 4.730.062.110.000 22.627.791.480.000 20,90 2022 5.141.962.110.000 24.726.442.720.000 20,80 2023 5.637.462.110.000 26.912.324.210.000 20,95 2024 6.093.620.000.000 28.923.600.000.000 21,07 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-279 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 Berdasarkan Tabel II.X, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, tetap stabil dalam kontribusinya terhadap PDRB, sekitar 20 hingga 21 persen selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024 rasio PDRB dari sektor perdagangan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 21,07 persen. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan sektor perdagangan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB yaitu 5,98 persen. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi Temanggung, baik melalui distribusi produk pertanian maupun produk industri. Ini juga mencerminkan pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil dan meningkatnya interaksi ekonomi antara Kabupaten Temanggung dengan wilayah sekitarnya. 2) Disparitas Harga Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Tiga belas komoditas barang pokok antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih kating dan ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Indikator ini mulai dilakukan penghitungan di Tahun 2024, sedangkan selama kurun waktu Tahun 2020-2023 belum dilakukan penghitungan terkait disparitas harga di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data mengenai disparitas harga diperoleh dari Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Disparitas harga di Kabupaten Temanggung mencapai 1,65 persen di Tahun 2024 dengan rincian 13 (tiga belas) komoditas bahan pokok sebagai tersaji pada tabel 2.185. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-280 Tabel 2.185 Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No Komoditas Harga Rata- rata Provinsi Harga Rata-rata per Kabupaten/Kota Gap Disparitas Harga 1 Cabe Merah Keriting 37.467 42.577 -5.110 13,64% 2 Tepung Terigu 11.581 12.466 -885 7,64% 3 Bawang Merah 32.767 35.157 -2.390 7,29% 4 Bawang Putih Kating 40.977 43.904 -2.927 7,14% 5 Cabe Rawit Merah 39.944 42.011 -2.067 5,17% 6 Daging Sapi Paha Belakang 129.998 134.981 -4.984 3,83% 7 Telur Ayam Ras 27.147 27.307 -160 0,59% 8 Daging Ayam Ras 35.878 35.996 -118 0,33% 9 Minyak Goreng Premium 19.034 18.817 218 -1,14% 10 Gula Pasir 17.609 17.323 286 -1,62% 11 Ikan Kembung 33.073 32.321 751 -2,27% 12 Beras Medium 13.326 12.563 764 -5,73% 13 Kedelai Impor 12.024 10.410 1.614 -13,42% 1,65% Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 2.185, perbedaan harga komoditas terbesar pada komoditas cabe merah keriting sebesar 13,64 persen. Harga cabai merah keriting di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif disebabkan ketersediaan di tingkat pasar tidak sebanding dengan permintaan yang meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan cabai merah keriting diantaranya produksi cabai Temanggung sebagian dikirim ke pasar induk Jakarta, di sisi lain curah hujan tinggi menyebabkan banyak tanaman cabai terserang penyakit busuk batang, pathek, dan virus kuning sehingga produktivitas tidak maksimal. Tingginya permintaan di pasar untuk pemenuhan nataru dan tradisi nyadran di Temanggung juga mempengaruhi kenaikan harga. Gambaran kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung selama periode 2020-2024 menunjukkan berbagai upaya dan capaian signifikan dalam mendukung perkembangan sektor perdagangan daerah. Adapun gambaran indikator kinerja rusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.186. Tabel 2.186 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik % 50 50 66,67 67 67 2 Presentase pedagang yang menggunakan transaksi digital* % NA NA NA NA 1,55 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-281 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 3 Presentasi pelaku usaha informal yang difasilitasi* % NA NA NA NA 16,99 4 Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting % 66,30 69,32 98,08 100 95,08 5 Cakupan pelaku usaha yang di bina* % NA NA NA NA 2,56 6 Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang % 43,53 79,02 100 95,82 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Berdasarkan data urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.186, terlihat adanya perkembangan signifikan di beberapa indikator. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik meningkat dari 50% pada tahun 2020 menjadi 67% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan pasar, meskipun peningkatannya relatif lambat. Penggunaan transaksi digital oleh pedagang baru tercatat pada tahun 2024 dengan persentase 1,55%, yang menunjukkan bahwa adopsi digital masih rendah. Sebanyak 16,99% pelaku usaha informal telah difasilitasi pada 2024, mencerminkan upaya positif dalam memperkuat sektor informal. Ketersediaan informasi harga bahan pokok meningkat signifikan hingga 100% pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 95,08% pada 2024. Cakupan pelaku usaha yang dibina baru mencapai 2,56% pada 2024, yang masih rendah namun merupakan awal yang baik untuk program pembinaan. Sementara itu, cakupan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang meningkat pesat dari 43,53% pada 2020 hingga mencapai 100% pada 2024, mencerminkan keberhasilan dalam menjaga akurasi alat ukur di pasar.
32. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Bidang perindustrian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung. Bidang perindustrian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung, khususnya melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan. 1) Rasio PDRB Industri Pengolahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-282 Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Tabel 2.187 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Tahun Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan (rupiah) Total PDRB ADHB (rupiah) % 2020 5.920.283.830.000 21.557.077.140.000 27,46 2021 6.134.628.680.000 22.627.791.480.000 27,11 2022 6.476.561.690.000 24.726.442.720.000 26,19 2023 6.974.713.090.000 26.912.324.210.000 25,92 2024 7.384.380.000.000 28.923.600.000.000 25,53 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 Kontribusi Industri pengolahan kabupaten Temanggung dalam PDRB 5 tahun terakhir tren nya mengalami penurunan. Meskipun apabila dilihat nilai riilnya dalam PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih rendah dibanding laju pertumbuhan PDRB. Rasio sektor industri terhadap PDRB menempati peringkat pertama penyumbang PDRB, diikuti dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Temanggung, di mana kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perekonomian lokal. Perkembangan industri pengolahan juga berhubungan erat dengan upaya industrialisasi di sektor pertanian, yang menciptakan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Peningkatan PDRB di sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi dari daerah agraris menjadi negara atau daerah berbasis industri. Sektor manufaktur memiliki kapasitas untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor agraris. Ini karena sektor industri pengolahan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta skala ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing global suatu negara atau daerah. Transformasi ekonomi ini terjadi ketika tenaga kerja dan sumber daya dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Sektor manufaktur memiliki peran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-283 sentral dalam proses industrialisasi, karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, manufaktur sering kali berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekspor, yang memberikan peluang bagi negara atau daerah untuk bersaing di pasar internasional. Pentingnya peningkatan daya saing global dari sektor manufaktur, di mana keberhasilan daerah industri dalam meningkatkan produktivitas manufaktur memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian. Diversifikasi ekonomi ini membuat suatu daerah lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Perindustrian berperan penting dalam mengolah potensi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana cita-cita jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2041 yaitu mencapai stabilitas ekonomi dan kepastian berusaha, peningkatan pendapatan dan aset industri, serta berdaya saing dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang tersebut salah satunya adalah melalui pengembangan sumber daya industri untuk mendukung peningkatan daya saing sektor industri baik di pasar dalam maupun luar negeri. Adapun capaian kinerja bidang perindustrian Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 antara lain sebagaimana pada tabel 2.188. Tabel 2.188 Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah* % NA NA NA NA 44,99 2 Persentase pembinaan dan pengawasan IUI (Izin Usaha Industri) terhadap IKM* % NA NA NA NA NA 3 Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas* % NA NA NA NA NA Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2025 Kinerja bidang perindustrian digambarkan berdasarkan indikator pada tabel 2.188. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja urusan perindustrian adalah sebagai berikut. 1) Persentase Industri yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-284 Pada tahun 2024, tercatat bahwa sebesar 44,99% industri di Kabupaten Temanggung berbasis pada komoditas unggulan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pelaku industri telah mengembangkan usahanya sesuai potensi lokal yang dimiliki daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2041, komoditas unggulan tersebut meliputi tembakau, pengolahan kayu, kopi, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bata, genteng, dan furniture. Dengan potensi sumber daya yang cukup beragam ini, menunjukkan masih besarnya potensi untuk melakukan pengembangan industri berbasis pada komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung. 2) Persentase Pembinaan dan Pengawasan IUI (Izin Usaha Industri) Terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Perizinan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi alat untuk menggerakan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung perkembangan industri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri. IUI memastikan legalitas perusahaan untuk beroperasi dan juga mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah seperti insentif pajak. Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI. Indikator persentase pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2026 sehingga belum memiliki riwayat data. Meskipun demikian, kehadiran indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Temanggung untuk lebih serius dalam memastikan IKM memperoleh bimbingan dan pengawasan yang sesuai standar. Ke depan, indikator ini diharapkan menjadi alat ukur penting dalam mendorong pertumbuhan IKM yang taat regulasi dan berdaya saing. 3) Persentase Industri yang Terdaftar dalam SIINas Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan platform digital untuk mengelola data industri nasional. Data tersebut merupakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-285 input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sebagai upaya mendukung penguatan basis data industri nasional, Pemerintah Kabupaten Temanggung didorong untuk meningkatkan partisipasi pelaku industri dalam melakukan registrasi dan pelaporan melalui SIINas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2024. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi industri lokal dalam perencanaan kebijakan nasional, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program fasilitasi dan dukungan dari pemerintah pusat. 2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
33. 1.Fungsi Sekretariat Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan memegang peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi dan administrasi menjadi tulang punggung dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. 1) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen pengukuran yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas kebijakan publik melalui dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 48,25, menunjukkan bahwa kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan masih berada pada kategori kurang. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola kebijakan, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam merumuskan kebijakan yang responsif. 2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-286 pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Adapun Nilai AKIP Kabupaten Temanggung tauhn 2020–2024 disajikan pada tabel 2.189. Tabel 2.189 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Tahun Nilai Kategori Interpretasi 2020 60,16 B Baik 2021 62,11 B Baik 2022 63,84 B Baik 2023 64,73 B Baik 2024 65,17 B Baik Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2025 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 66,36 dengan predikat “B” mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas yang sudah baik namun belum optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan, tetapi masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pengukuran kinerja yang hanya memperoleh nilai 17,76 dari bobot 30. Keberhasilan ini sebagian besar didorong oleh tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, termasuk perbaikan dokumen perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama di sebagian besar perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti belum terjalinnya keterpaduan (linieritas) perencanaan kinerja dari RPJMD hingga SKP, serta adanya missing link dalam siklus perencanaan. Oleh karena itu, peningkatan integrasi sistem perencanaan dan penguatan kapasitas manajemen kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-287 menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan nilai AKIP di masa mendatang. 3) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD merupakan penilaian atas Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Adapun nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.72. Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.72 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Dilihat dari sisi nilai pada periode 2020–2024, capaian EPPD Kabupaten Temanggung mengalami dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai EPPD tercatat sebesar 3,3453, yang masih berada pada kategori "Sangat Tinggi". Namun, pada tahun 2021 dan 2022, nilai tersebut menurun menjadi 3,05, sehingga masuk dalam kategori "Sedang", yang mencerminkan penurunan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 3,4340, yang mengangkat Temanggung ke kategori "Tinggi", menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem dan tata kelola pemerintahan. Untuk tahun 2024, penilaian masih mengacu pada nilai tahun sebelumnya (2023), karena hasil evaluasi atas LPPD 2023 belum dirilis secara resmi. 4) Indeks Reformasi Hukum Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari 43,65 pada tahun 2022 menjadi 60,05 pada tahun 2023, atau naik sebesar 16,4 poin. 30 3,05 3,05 3,43 3,43 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-288 Kenaikan ini mencerminkan adanya komitmen dan perbaikan nyata dalam pelaksanaan reformasi hukum, terutama pada aspek kompetensi ASN sebagai legal drafter yang meningkat dari 37 menjadi
34. 49.Namun, beberapa variabel seperti kualitas re-regulasi justru mengalami penurunan cukup tajam dari 67 menjadi 27,6, yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan dukungan dari pimpinan melalui evaluasi dan monitoring turut mendorong perbaikan IRH secara keseluruhan. Penguatan pada variabel yang masih rendah dan keberlanjutan sinergi lintas sektor akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan skor IRH di tahun-tahun berikutnya. 5) Presentase Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam bidang ini telah sepenuhnya difasilitasi dan dijalankan. al ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penguatan mental dan spiritual masyarakat sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Pencapaian ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya. 6) Presentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terfasilitasi Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi menunjukkan capaian penuh sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2023, menandakan efektivitas dalam mendukung implementasi kebijakan di sektor tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 75%, yang mengindikasikan adanya kendala atau tantangan dalam fasilitasi kebijakan selama tahun tersebut. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan agar dukungan terhadap kebijakan perekonomian dan pembangunan kembali optimal dan berkelanjutan. 7) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai 0 pada awal pengukuran hingga mencapai nilai 100 sejak tahun 2022 hingga
35. 2024.Hal ini mencerminkan perbaikan yang sangat baik dalam pengelolaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-289 dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi indikator penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. 8) Persentase AKIP Pemerintah Daerah berpredikat BB Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB pada tahun 2024 sebesar 30,43% menunjukkan bahwa baru sebagian kecil perangkat daerah di Kabupaten Temanggung mampu mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang dikategorikan “Sangat Baik”. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas, meskipun secara keseluruhan masih diperlukan upaya penguatan yang lebih merata. Faktor pendorong utama pencapaian tersebut adalah penyesuaian dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga SKP, yang sudah mulai diintegrasikan secara linier. Namun, masih terdapat kendala signifikan berupa kurangnya pemahaman pejabat perencana terhadap konsep linieritas serta belum adanya pohon kinerja dan cascading yang tertata dengan baik. Untuk meningkatkan persentase ini, diperlukan penguatan kapasitas SDM perencana dan penyusunan sistematika kinerja yang lebih jelas dan terintegrasi hingga ke level individu. 9) IKM Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Pengukuran IKM menjadi dasar evaluasi sekaligus acuan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah. Kinerja fungsi Sekretariat Daerah digambarkan berdasarkan indikator pada tabel 2.190. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut. Tabel 2.190 Gambaran Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun Pengampu 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi % NA NA NA NA 80 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental 2 Persentase rumah ibadah dan sarpras % 89,00 89,31 90,95 91,55 87,84 Bagian Kesejahteraan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-290 No Indikator Satuan Tahun Pengampu 2020 2021 2022 2023 2024 pendidikan keagamaan kondisi baik Rakyat dan Bina Mental 3 Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik % NA NA NA NA 100 Bagian Pemerintahan 4 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti % NA 100 100 100 100 Bagian Pemerintahan 5 Persentase produk hukum yang difasilitasi % NA NA NA NA 100 Bagian Hukum 6 Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH % 59,78 82,22 100 100 73,24 Bagian Hukum 7 Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi % 100 100 100 100 100 Bagian Hukum 8 Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi % 100 100 100 100 100 Bagian Hukum 9 Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah % NA NA NA NA 100 Bagian Pembangunan 10 Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi % NA NA NA NA 100 Bagian Pembangunan 11 Persentase pelaporan kegiatan PD/unit kerja tepat waktu % 100 100 100 100 100 Bagian Pembangunan 12 Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan % NA NA NA NA 98 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 13 Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa % NA 18,13 96,51 100 86 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 14 Presentase Pendampingan proses PBJ % NA NA NA NA 100 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 15 Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan % 100 100 100 100 100 Bagian Perekonomian 16 Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP % 50 50 50 83,32 83,33 Bagian Perekonomian 17 Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah % NA 100 100 100 100 Bagian Umum 18 Persentase pemenuhan % NA 100 100 100 100 Bagian Umum RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-291 No Indikator Satuan Tahun Pengampu 2020 2021 2022 2023 2024 kebutuhan kedinasan pimpinan daerah 19 Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan pimpinan daerah % NA 100 100 100 100 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 20 Indeks Pelayanan Publik (PP) Nilai NA NA 4,41 3,65 4,29 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 21 Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan % NA NA NA NA 100 Bagian Organisasi Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2025 Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintaan fungsi secretariat daerah Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 1) Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi merupakan indikator baru yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat. Pada tahun 2024, capaian indikator ini mencapai 80%, menandakan adanya peningkatan dukungan fasilitas terhadap kegiatan keagamaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat. 2) Persentase Rumah Ibadah dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kondisi Baik Persentase rumah ibadah dan sarana prasarana pendidikan keagamaan yang berstatus kondisi baik menunjukkan tren yang relatif stabil dengan nilai tertinggi sebesar 91,55% pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 87,84% pada tahun 2024, capaian ini masih menunjukkan perhatian yang cukup baik terhadap pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas keagamaan. Upaya perawatan rutin dan pengawasan berkala menjadi kunci dalam menjaga kondisi sarana tersebut agar kualitas sarpras dapat mendukung kenyamanan serta kelancaran aktivitas keagamaan. 3) Presentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik pada tahun 2024 mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi pemerintahan telah berjalan dengan tertib dan sesuai standar yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-292 ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas di masa depan. 4) Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menunjukkan capaian 100% sejak tahun 2020 hingga 2024, menandakan bahwa seluruh kesepakatan kerjasama yang terjalin selalu direspons dengan tindakan nyata. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memaksimalkan manfaat kolaborasi dengan berbagai pihak. Konsistensi tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam memperkuat sinergi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 5) Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi Persentase produk hukum yang difasilitasi mencapai 100% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa seluruh proses pembuatan dan pengesahan produk hukum telah didukung secara optimal oleh pemerintah daerah. Pencapaian ini menggambarkan komitmen yang tinggi dalam memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. 6) Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 59,78% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, menandakan capaian maksimal dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum. Peningkatan ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan aksesibilitas dokumen perundangan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 73,24%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan pembaruan data dokumentasi. Penurunan ini menjadi perhatian penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem JDIH agar kembali optimal. Untuk itu, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi informasi perlu diintensifkan agar dokumentasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-293 perundangan dapat terus terjaga dengan baik dan mendukung transparansi hukum. 7) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Non Litigasi Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan efektivitas pendekatan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian hukum yang cepat, efisien, dan minim konflik melalui mediasi, fasilitasi, atau musyawarah. Pendekatan non litigasi ini turut memperkuat stabilitas sosial dan menjaga harmonisasi hubungan antar pihak di masyarakat. 8) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Litigasi Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi yang mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut (2020–2024) menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan. Capaian ini mencerminkan responsivitas dan kesigapan dalam menangani sengketa hukum secara formal sesuai prosedur yang berlaku. Konsistensi tersebut menjadi indikator positif dalam menjaga kepastian hukum dan kredibilitas institusi pemerintah daerah. 9) Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah pada tahun 2024 mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program di masing-masing perangkat daerah. Capaian ini juga menjadi indikator positif atas kinerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. 10) Presentase Dokumen Kontrak yang Diverifikasi Pada tahun 2024, persentase dokumen kontrak yang diverifikasi mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh kontrak telah melalui proses validasi sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan penguatan dalam pengawasan administratif serta kepatuhan terhadap standar pengadaan. Verifikasi penuh ini juga menjadi indikator meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. 11) Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Tepat Waktu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-294 Persentase pelaporan kegiatan perangkat daerah/unit kerja yang tepat waktu menunjukkan capaian sempurna sebesar 100% selama periode 2020–2024. Konsistensi ini menandakan komitmen tinggi dari seluruh unit kerja dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tertib dan sesuai jadwal. Kedisiplinan ini turut mendukung kelancaran evaluasi kinerja dan perencanaan program yang berbasis data dan waktu. 12) Persentase Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa yang Terumumkan Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada tahun 2024 mencapai 98%, menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai anggaran pengadaan telah diumumkan secara terbuka. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini sudah sangat baik dan menjadi indikasi positif terhadap keterbukaan informasi publik di bidang pengadaan. 13) Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Capaian persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pengadaan barang/jasa menunjukkan fluktuasi signifikan dari 18,13% pada 2021 menjadi 100% di 2023, lalu menurun ke 86% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya sejumlah paket yang belum dicatatkan dalam SPSE, yang sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya kinerja OPD dalam melakukan pencatatan. Meskipun telah ada dorongan melalui Surat Pj. Sekda, implementasi pencatatan masih memerlukan penguatan pengawasan dan disiplin pelaporan oleh PPK di masing-masing perangkat daerah. 14) Presentase Pendampingan Proses PBJ Pada tahun 2024, pendampingan terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah dilakukan secara menyeluruh dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Pendampingan tersebut juga menjadi upaya strategis untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengadaan di setiap perangkat daerah. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-295 15) Persentase Laporan Permasalahan Barang Bersubsidi yang Terselesaikan Selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), penyelesaian permasalahan barang bersubsidi selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan respons cepat dan efektivitas sistem penanganan keluhan atau kendala di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi. 16) Persentase BUMD dengan Opini WTP Atas Pemeriksaan KAP Persentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari 50% pada tahun 2021-2022 menjadi 83,33% pada tahun 2023 dan
36. 2024.Pada tahun 2024, capaian realisasi opini WTP mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 83,33%, menandakan seluruh BUMD telah memperoleh opini audit yang wajar tanpa pengecualian. Hal ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan BUMD yang semakin transparan dan akuntabel. Namun, masih terdapat satu BUMD yang sebelumnya mendapat opini wajar dengan pengecualian, sehingga perlu upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelaporan keuangan. 17) Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Mulai tahun 2021 hingga 2024, persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah selalu konsisten di angka 100%, menunjukkan penyediaan administrasi keuangan dan penunjang berjalan optimal. Hal ini mendukung kelancaran operasional perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan program. Konsistensi ini juga mencerminkan manajemen internal yang efektif dan efisien. 18) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan pimpinan daerah sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal dalam mendukung tugas pimpinan. Dukungan penuh terhadap kebutuhan kedinasan ini turut menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 19) Indeks Pelayanan Publik (PP) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-296 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung mulai tercatat pada tahun 2022 dengan nilai 4,41, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,65 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai indeks kembali meningkat menjadi 4,29, menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi nilai ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi mutu layanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan pada 2024 menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kepuasan pelayanan publik yang semakin membaik. 20) Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pada tahun 2024 mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh perangkat daerah telah mendapatkan pendampingan secara optimal dalam penyusunan dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi serta keselarasan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.
37. 2.Fungsi Sekretariat DPRD Unsur pendukung urusan pemerintahan pada fungsi Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif daerah. Sekretariat DPRD bertanggung jawab memberikan layanan administratif, teknis, dan operasional guna mendukung kegiatan DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi ini dapat diukur melalui indikator Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD dan Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang mencerminkan kualitas pelayanan serta efektivitas dukungan yang diberikan dalam menunjang kinerja lembaga legislatif daerah. Selain itu, terdapat indikator lain yang menjadi tolok ukur kinerja fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel 2.191. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-297 Tabel 2.191 Gambaran Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas* % NA NA NA NA 100 2 Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana* % NA NA NA 100 100 3 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan % 78,86 82,16 88,14 100 100 4 Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD* % NA NA NA NA 100 5 Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD* % NA NA NA NA NA 6 Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran* % NA NA NA NA NA Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, 2025 Pada tahun 2024, DPRD Kabupaten Temanggung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% pada indikator kinerja seperti persentase rancangan Peraturan Daerah yang dibahas, pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai rencana, publikasi kegiatan DPRD, dan peningkatan kapasitas anggota DPRD. Indikator- indikator ini mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif secara efektif dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Persentase laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pembahasan kebijakan anggaran merupakan indikator baru, hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan DPRD untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
38. 1.Perencanaan Urusan penunjang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan, terutama melalui perencanaan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Kualitas perencanaan daerah tercermin dalam berbagai indikator seperti Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP, serta Manajemen Risiko Indeks yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola risiko dalam pelaksanaan program. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-298 Peningkatan capaian pada indikator-indikator tersebut mencerminkan perencanaan yang semakin terintegrasi, inovatif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang stabil sebesar 4,5 sejak tahun 2021 hingga 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, serta berbasis data dan eviden. Namun, stagnasi nilai ini juga mengindikasikan perlunya inovasi dan penguatan lebih lanjut dalam aspek perencanaan agar indeks dapat meningkat, sejalan dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. 2) Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masayrakat dan meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), laporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%). Nilai perencanaan kinerja sebagai salah satu komponen utama dalam penilaian SAKIP sangat menentukan kualitas keseluruhan akuntabilitas kinerja instansi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-299 pemerintah. Adapun nilai perencanaan kinerja SAKIP di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.192. Tabel 2.192 Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai perencanaan kinerja SAKIP Nilai 19,66 20,13 21 20,88 21,2 Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Nilai perencanaan kinerja SAKIP menunjukkan peningkatan bertahap dari 19,66 pada tahun 2020 menjadi 21,2 pada tahun 2024. tren ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja yang lebih terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan. Nilai ini sekaligus menjadi indikator bahwa perencanaan kinerja masih perlu diperkuat agar dapat mendorong perbaikan nilai SAKIP secara keseluruhan, serta mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. 3) Manajemen Risiko Indeks (MRI) Manajemen Risiko Indeks dapat diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat pemerintah daerah dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk. Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan Outcome. Adapun angka Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung disajikan pada Gambar 2.73. Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.73 Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 NA NA 2,797 3,002 3,002 0 1 2 3 4 2020 2021 2022 2023 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-300 Berdasarkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Temanggung yang meningkat dari 2,285 pada tahun 2021 menjadi 3,002 pada tahun 2023 dan bertahan pada nilai tersebut di tahun 2024, level kapabilitas manajemen risiko daerah ini berada pada transisi dari tingkat Repeatable ke Defined. Pada level Repeatable (2,00–2,99), pendekatan manajemen risiko masih bersifat sektoral atau silo, belum terintegrasi secara menyeluruh antar unit. Namun, dengan capaian nilai 3,002, Kabupaten Temanggung telah memasuki level Defined, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki strategi dan kebijakan manajemen risiko yang dikomunikasikan dan mulai diimplementasikan, serta adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya penetapan selera risiko. Meski demikian, stagnasi nilai pada 2024 menandakan perlunya peningkatan dalam konsistensi implementasi, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pengembangan kapasitas untuk dapat naik ke level Managed yang lebih komprehensif. Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan telah dilakukan secara terintegrasi, akuntabel, dan berbasis hasil. Indikator-indikator tersebut meliputi Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko, serta Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, keselarasan antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah di berbagai bidang seperti pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta infrastruktur, juga menjadi ukuran penting yang menegaskan sinergi antar level perencanaan. Kualitas capaian pada indikator-indikator ini menunjukkan efektivitas koordinasi, ketepatan penjabaran arah kebijakan, serta kemampuan daerah dalam merumuskan perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan.
39. 2.Keuangan Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang keuangan memiliki peran krusial sebagai unsur penunjang yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Temanggung, unsur penunjang urusan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-301 pemerintahan bidang keuangan terus diperkuat melalui upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) setiap tahunnya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem keuangan yang berkelanjutan, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran upaya pengelolaan keuangan di Kabupaten Temanggung dijabarkan sebagai berikut. 1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi. Nilai Indeks Pengelolaan Keungan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.193 Tabel 2.193 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai IPKD 68,16 69,52 62,74 68,08 73,66 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Selama periode 2020-2024, nilai IPKD Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi, dengan puncaknya di tahun 2024. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022, pemerintah daerah berhasil melakukan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan. Nilai IPKD pada tahun 2024 yang mencapai 73,66 menjadi bukti bahwa langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah daerah membuahkan hasil positif dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan. 2) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-302 Daerah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel 2.194. Tabel 2.194 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 – 2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Opini LKPD (Opini BPK) WTP WTP WTP WTP WTP Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 3) Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 – 2024 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.195. Tabel 2.195 Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 Tahun Realisasi PAD Realisasi Total Pendapatan Daerah Persentase 2020 307.456.823.576 1.830.815.032.558 16,79 2021 364.099.510.273 1.950.257.238.731 18,67 2022 308.726.486.721 1.849.550.699.127 16,69 2023 351.823.679.260 2.005.427.452.487 17,54 2024 384.396.905.677 2.097.018.658.739 18,33 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada tabel 2.195, dapat dilihat bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2020- 2024, dengan puncaknya pada tahun 2021 (18,67%) dan tahun 2024 (18,33%). Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi PAD secara konsisten agar dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.196. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-303 Tabel 2.196 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD % 100 100 100 100 100 2 Persentase dokumen penganggaran tepat waktu % 85,71 100 42,86 100 100 3 Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 4 Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait* % NA NA NA NA 100 5 Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu* % 100 100 100 100 100 6 Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu % 81,55 84,52 100 100 100 7 Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja % 78,75 78,83 88,2 94,33 100 8 Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah % - 11,41 24,81 52 7,44 4,57 9 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah % 100 100 100 100 98,16 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-304 Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 1) Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Mandatory Spending dalam APBD Selama periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil memastikan bahwa pengalokasian anggaran belanja mandatory spending selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur dasar (25%), dan pemenuhana Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi dalam pencapaian ini mencerminkan tata 304 ambar keuangan daerah yang baik serta keseriusan dalam mendukung pelayanan publik yang optimal. 2) Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Capaian ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penganggaran mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 sebesar 42,86% dokumen disuse tepat waktu. Meskipun begitu, terjadi peningkatan 304ambara pada tahun berikutnya yang menunjukkan perbaikan dalam sistem penyusunan dokumen penganggaran. 3) Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online selalu mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pencairan dana berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya penerbutan SP2D online yang tepat waktu terus dilakukan dengan meningkatan koordinasi dan konfirmasi kepada perangkat daerah sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran. 4) Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas, serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D, baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memperkuat mekanisme 304ambara dan akurasi dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-305 pencatatan keuangan, sehingga mengurangi potensi ketidaksesuaian data dalam pengelolaan keuangan daerah. 5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu Selama tahun 2020 – 2024, Kabupaten Temanggung selalu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu dengan capaian 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD juga berkontribusi pada opini WTP yang secara konsisten diperoleh dalam audit BPK. 6) Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu Penyampaian laporan daftar barang milik daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian masih berada di angka 81,55%, namun meningkat hingga 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih efisien. 7) Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Pemanfaatan aset daerah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya masih berada di angka 78,75%, namun meningkat secara bertahap hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan operasional satuan kerja, sehingga aset yang tersedia dapat memberikan manfaat secara maksimal. 8) Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah Peningkatan target pajak daerah menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, target pajak daerah justru mengalami penurunan sebesar -11,41%, namun meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 24,81% dan 52%. Pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan target pajak daerah mengalami perlambatan dengan capaian 7,44% dan 4,57%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak, tantangan terkait pemutakhiran data objek pajak dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan. 9) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-306 Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 secara konsisten mencapai 100%, kecuali pada tahun 2024 yang mengalami sedikit penurunan menjadi 98,16%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sumber yang ada. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan dimana pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal. Upaya yang terus dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi penagihan pajak daerah sehingga realisasi melampaui target. Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan besaran SILPA yang bervariasi, sebagaimana disajikan pada Tabel II.197 Tabel 2.197 Proporsi Besaran SILPA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 No Tahun APBD SILPA % 1 2020 1.955.541.334.850 162.448.209.105 8,31 2 2021 1.993.303.970.309 254.248.460.087 12,76 3 2022 2.163.271.983.090 180.406.907.044 8,33 4 2023 2.156.455.999.239 143.407.757.117 6,65 5 2024 2.202.443.373.410 99.533.115.228 4,52 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan data pada Tabel II.X, besaran SILPA Kabupaten Temanggung cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran, di mana pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan realisasi belanja untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Penurunan SILPA juga mencerminkan upaya yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap semakin kecil setiap tahunnya.
40. 3.Kepegawaian Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tercermin dari komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menerapkan prinsip-prinsip sistem merit sebagai dasar pengelolaan ASN, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Sistem Merit dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan Indeks Profesionalitas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-307 ASN juga menjadi indikator penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pembinaan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur. Melalui penguatan regulasi, pembinaan karier berbasis kompetensi, serta digitalisasi layanan kepegawaian, Kabupaten Temanggung terus mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah. 1) Indeks Sistem Merit Pengelolaan kepegawaian yang profesional dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, responsif, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung, penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu menghadapi kompleksitas tantangan pelayanan publik. Upaya tersebut tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, yang salah satunya diukur melalui capaian Indeks Sistem Merit sebagai indikator utama penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN. Adapun Nilai dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.198. Tabel 2.198 Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020* 2021 2022 2023 2024 1 Penilaian Sistem Merit 218 113 200 258 258 2 Indeks Sistem Merit 0,52 0,259 0,482 0,62 0,62 Sumber: Aplikasi SIPINTER Keterangan: *Penilaian mandiri (tidak mendapatkan verifikasi penilaian dari KASN) Berdasarkan tabel 2.198, perkembangan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2020–2024. Penurunan tajam skor pada tahun 2021 dari 218 menjadi 113 (dengan indeks turun dari 0,52 ke 0,259) disebabkan oleh perbedaan metode penilaian, di mana pada tahun 2020 penilaian dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Sipinter tanpa verifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sementara mulai tahun 2021 penilaian dilakukan oleh KASN dengan standar yang lebih ketat. Meski sempat menurun, capaian indeks terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai skor 258 dan indeks 0,62 pada tahun 2023 dan 2024, yang termasuk dalam kategori "Baik". Hal ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip sistem merit dan peningkatan kualitas tata kelola RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-308 kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 2) Indeks Profesionalitas ASN Seiring dengan perkembangan dan tuntutan di era globalisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini, diharapkan dapat bersikap lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk membangun sikap kerja profesional dalam diri ASN, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (PerBKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut mewajibkan Instansi Pusat dan Daerah untuk melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sedikitnya satu kali dalam satu tahun. Adapun Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.199 sebagai berikut. Tabel 2.199 Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 No. Dimensi Pengukuran Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
41. 1.Kualifikasi 10,82 11,907 12,39 20,98 20,72
42. 2.Kompetensi 9,15 9,343 12,73 13,6 27,69
43. 3.Kinerja 25,09 25 23,01 24,97 25,09
44. 4.Disiplin 4,97 4,997 5 5 5 TOTAL 50,03 51,247 53,13 64,55 78,5 Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2024 Berdasarkan tabel 2.199, Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan total skor dari 50,03 menjadi 78,5. Kenaikan ini utamanya didorong oleh perbaikan pada dimensi kualifikasi dan kompetensi, meskipun dimensi kompetensi yang memiliki bobot paling besar dalam pengukuran IP ASN (40%) masih menunjukkan capaian skor terendah yaitu 27,69 pada tahun 2024. Rendahnya skor kompetensi ini mencerminkan bahwa masih terdapat keterbatasan partisipasi ASN dalam kegiatan pengembangan diri seperti diklat, bimtek minimal 20 JP per tahun, maupun seminar yang relevan dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, capaian IP ASN tahun 2024 tercatat melampaui target yang direncanakan sebesar 61,75. Hal ini disebabkan oleh telah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi (sertifikat diklat) ke dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-309 sistem, sehingga memberi kontribusi signifikan terhadap kenaikan skor. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya sistematis peningkatan profesionalisme ASN, meskipun masih diperlukan penguatan strategi khusus pada dimensi kompetensi agar dapat mendongkrak nilai IP ASN secara lebih optimal. Adapun gambaran indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian disajikan pada tabel 2.200 Tabel 2.200 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase layanan kepegawaian tepat waktu* % NA NA NA NA 100 2 Persentase keterisian jabatan* % NA NA NA NA 84,79 3 Persentase Kebutuhan ASN* % NA NA NA NA 85,43 4 Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik* % NA NA NA NA 98,94 5 Persentase kedisiplinan ASN* % NA NA NA NA 99,18 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025 Gambaran unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang signifikan dalam berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.200, seluruh indikator merupakan indikator baru yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu telah mencapai 100%, yang mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan layanan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, keterisian jabatan mencapai 84,79%, menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan telah terisi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kebutuhan ASN terpenuhi sebesar 85,43%, mencerminkan bahwa pemenuhan SDM hampir optimal. Adapun kinerja ASN juga menunjukkan hasil positif, dengan 98,94% ASN berkinerja baik atau sangat baik, serta kedisiplinan yang mencapai 99,18%. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan disiplin ASN telah memberikan hasil yang memuaskan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-310
45. 4.Pendidikan dan Pelatihan Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Kabupaten Temanggung telah menetapkan indikator baru terkait pengembangan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.201. Tabel 2.201 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengembangan potensi ASN* % NA NA NA NA 18,55 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025 Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur persentase pengembangan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Temanggung. Pengembangan potensi ASN meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun program pengembangan lainnya. Pada tahun 2024, persentase pengembangan potensi ASN tercatat sebesar 18,55%. Angka ini menjadi baseline penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pelatihan dan pendidikan yang telah dijalankan.
46. 5.Penelitian dan Pengembangan Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berperan strategis dalam meningkatkan kapabilitas inovasi daerah. Melalui kegiatan litbang, pemerintah daerah dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan solusi inovatif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. 1) Kapabilitas Inovasi Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pilar kapabilitas inovasi terdiri dari 2 (dua) dimensi pendukung yaitu keanekaragaman dan kolaborasi serta penelitian dan pengembangan. Nilai pilar kapabilitas inovasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-311 Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah sebesar 1,89. Capaian tersebut berada di bawah capaian rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meski demikian, capaian tersebut meningkat dari tahun 2022 yang memiliki nilai pilar kapabilitas inovasi sebesar 1,05. Kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.202. Tabel 2.202 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Kapabilitas Inovasi n.a n.a 1,05 1,89 2,55 Sumber: BRIN, 2025 Berdasarkan capaian tersebut, pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung termasuk dalam pilar dengan capaian yang rendah dibanding capaian pilar-pilar lainnya dalam komponen daya saing daerah Kabupaten Temanggung. Dilihat dari capaian tersebut, ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung, antara lain:
47. 1.Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan masih terbatas dikarenakan jumlah penulis yang berafiliasi Temanggung juga terbatas. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dimana keberadaan universitas/perguruan tinggi di Temanggung juga belum cukup banyak.
48. 2.Proporsi belanja riset (anggaran fungsi penelitian dan pengembangan) relatif kecil (tahun 2022 sebesar 0,01%)
49. 3.Capaian indeks keunggulan lembaga riset juga belum dapat tercapai secara optimal, dikarenakan jumlah lembaga riset yang terbatas yang kemudian berkorelasi dengan jumlah peneliti ataupun pelaku riset yang juga terbatas. Selain kelemahan di atas, capaian indikator pada pilar kapabilitas inovasi yang telah diraih secara positif adalah indikator terkait aplikasi kekayaan intelektual (KI). Saat ini, Kabupaten Temanggung telah memiliki KI yang didaftarkan dan tersertifikasi pada KemenkumHAM yang terdiri dari 15 KI Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional serta 4 KI Indikasi Geografis. Sedangkan pada indikator keanekaragam tenaga kerja, ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh pekerja kerja laki-laki dibanding pekerja perempuan (1,3). 2) Indeks Inovasi Daerah Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-312 dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil pemeringkatan indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.203. Tabel 2.203 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Indeks Inovasi Daerah 11.700 45,58 70,92 80,87 72,42 2 Peringkat 4 28 6 10 24 3 Kategori Sangat Inovatif Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Keterangan: Ada perbedaan perhitungan pada cara menganalisis variabel di Tahun 2020 dan 2021 Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 72,42 dengan predikat Sangat Inovatif di tahun 2024. Nilai Indeks Inovasi Daerah mengalami penurunan sebesar 8,45 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 80,87. Penurunan nilai indeks inovasi daerah ini disebabkan oleh penurunan hasil validasi data dukung inovasi dan nilai data dukung yang kurang maksimal. Meskipun demikian, capaian ini telah mendapatkan dukungan dari semua elemen (masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah) dalam menyampaikan data dukung terkait Indeks Inovasi Daerah. Diharapkan kedepannya Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah. Kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2026 diukur melalui tiga indikator program yang mencerminkan efektivitas dan relevansi kegiatan litbang terhadap pembangunan daerah. Pertama, persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hasil litbang berkontribusi langsung terhadap arah kebijakan strategis RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-313 daerah. Kedua, persentase riset yang sesuai dengan isu strategis menunjukkan keterpaduan antara kegiatan penelitian dengan permasalahan aktual dan prioritas pembangunan, sehingga hasilnya lebih aplikatif dan tepat sasaran. Ketiga, persentase inovasi yang dimanfaatkan mencerminkan keberhasilan litbang dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Ketiga indikator ini secara keseluruhan menggambarkan peran penting litbang sebagai penggerak berbasis ilmu pengetahuan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di Kabupaten Temanggung. 2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
50. 1.Fungsi Inspektorat Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi, yang diukur melalui tiga indikator utama, yaitu nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi. Nilai SPIP mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sementara itu, nilai Kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kemampuan Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan yang profesional, independen, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan. Adapun Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi menunjukkan dampak konkret dari upaya pengawasan terhadap penurunan potensi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Ketiga indikator ini saling melengkapi dalam menilai efektivitas peran Inspektorat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.
51. 1.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu kerangka kerja dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasi serta sumber daya yang dimilikinya. SPIP dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan mekanisme yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-314 diterapkan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan dengan baik. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum bagi penerapan SPIP di berbagai entitas pemerintah, dan berisi pedoman tentang prinsip- prinsip SPIP, lingkup pengendalian intern, tata cara implementasi, serta tata cara pemantauan dan evaluasi. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Tingkat Maturitas SPIP:
52. 1.Rintisan, Interval Skor 1,0 < skor < 2,0
53. 2.Berkembang, Interval Skor 2,0 < skor < 3,0
54. 3.Terdefinisi, Interval Skor 3,0 < skor < 4,0
55. 4.Terkelola dan terukur, Interval Skor 4,0 < skor < 4,5
56. 5.Optimum, Interval Skor > 4,5 Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 2.204. Tabel 2.204 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Maturitas SPIP Nilai 3.045 3.045 3.008 3.000 3,077 Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025 Nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Capaian maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebesar 3,045, tahun 2021 sebesar 3,045, tahun 2022 sebesar 3,008 tahun 2023 menurun menjadi 3.00 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 3,077 pada tahun 2024 yang menjadi nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel namun masih harus dioptimalkan dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
57. 2.Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas- RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-315 tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP menghasilkan level Kapabilitas APIP dari Level 1 s/d Level 5. Tabel 2.205 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai Kapabilitas APIP Nilai NA NA NA NA Level 3 Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-353/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, Level Kabapbilitas APIP Kabupaten Temanggung pada Level 3 (delivered). Level delivered dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.
58. 3.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-316 Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P). Tabel 2.206 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Nilai NA NA NA NA 3,000 Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pegendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Nomor PE.07.03/LHP-558PW11/5.1/2024 Perihal laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektivitas Pengenndalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi pada nilai 3,000. Capaian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki strategi dan kebijakan pengendalian korupsi yang mulai diterapkan serta dikomunikasikan di lingkungan organisasi. Adapun gambaran keberhasilan atau capaian kinerja unsur pengawasan di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 2.207. Tabel 2.207 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus)* % NA NA NA NA 100 2 Presentase penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu* % NA NA NA NA 100 3 Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP % 100 100 100 100 100 4 Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan* % NA NA NA NA NA 5 Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) % NA 40 100 100 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-317 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 6 Persentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi % NA 100 100 100 100 7 Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya % NA NA NA NA 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025 Kinerja Inspektorat digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.207. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut. 1) Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus) Capaian indikator persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT pada Irban (I, II, III, IV, Khusus) pada tahun 2024 mencapai 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang menjadi penting untuk memantau pelaksanaan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengawasan internal berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mencakup berbagai bidang seperti keuangan, aset, dan kinerja perangkat daerah. 2) Presentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pada tahun 2024, capaian indikator persentase penyelaian pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang bertujuan untuk menilai efektivitas penyelesaian pengawasan yang dilakukan terhadap isu-isu khusus atau permasalahan yang memerlukan perhatian lebih. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat daerah atau unit tertentu yang diawasi bisa segera menindaklanjuti hasil pengawasan dan memperbaiki potensi penyimpangan yang ditemukan. 3) Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Indikator kinerja ini telah mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah ditindaklanjuti secara baik dan sesuai dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-318 standar yang ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan hasil pengawasan dengan maksimal. 4) Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum memiliki data historis (NA). Sebagai indikator baru, penting untuk memastikan bahwa kebijakan teknis terkait pengawasan sudah diterapkan di setiap perangkat daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam proses pengawasan, sehingga setiap pengawasan memiliki landasan yang kuat dan dapat dijalankan dengan efisien. 5) Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 40% pada tahun 2021 hingga mencapai 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Semua target perangkat daerah yang diusulkan untuk masuk zona integritas WBBM/WBK telah tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah komitmen penuh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 6) Persentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi Indikator ini juga menunjukkan kinerja yang konsisten dengan capaian 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Setiap aduan yang masuk melalui mekanisme whistle blowing, laporan benturan kepentingan, maupun gratifikasi telah ditindaklanjuti dengan tepat. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian internal terkait pelaporan pelanggaran telah berjalan efektif dan responsif dalam mencegah pelanggaran etika dan integritas. 7) Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi Pengelolaan Risikonya Pada tahun 2024, indikator ini mencapai 100%. Evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan dan risiko dalam menjalankan tugas-tugasnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dan menentukan strategi mitigasi yang tepat, sehingga potensi masalah dapat diminimalisir dan kinerja pemerintahan tetap stabil. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-319 2.1.3.7 Unsur Kewilayahan
59. 1.Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah kecamatan. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik geografis, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memperhatikan pendekatan kewilayahan guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat wilayah, Kabupaten Temanggung mulai menerapkan empat indikator baru pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja kewilayahan di tingkat kecamatan. Indikator tersebut meliputi persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, persentase capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah, dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelayanan, akuntabilitas, serta peran koordinatif kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memperkuat peran strategis kecamatan sebagai simpul pelayanan publik dan pusat koordinasi pembangunan di wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif. Adapun gambaran keberhasilan atau capaian kinerja pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 2.208. Tabel 2.208 Gambaran Indikator Kinerja pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan* % NA NA NA NA 100 2 Persentase realisasi penerimaan PBB di kecamatan % 98,78 99,19 98,72 98,68 98,21 3 Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak* % NA NA NA NA 83,5 4 Persentase jumlah lembaga % NA NA NA NA 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-320 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif* 5 Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di kecamatan % 100 100 100 100 100 6 Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan* % NA NA NA NA 100 7 Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu % 93,64 99,2 100 100 100 8 Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu % 100 100 100 100 100 Keterangan: *Indikator Baru Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Kinerja pemerintah kecamatan digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.208. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja pada 20 kecamatan adalah sebagai berikut. 1) Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan telah terselesaikan. Sebagai indikator baru, data untuk tahun-tahun sebelumnya (2020-2023) belum tersedia (NA). Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif di setiap kecamatan. Di masa depan, pencapaian indikator ini akan menjadi ukuran penting dalam evaluasi keberhasilan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Adapun capaian indikator kinerja persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.209. Tabel 2.209 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Temanggung NA NA NA NA 100 2 Tembarak NA NA NA NA 100 3 Pringsurat NA NA NA NA 100 4 Kaloran NA NA NA NA 100 5 Parakan NA NA NA NA 100 6 Bulu NA NA NA NA 100 7 Kedu NA NA NA NA 100 8 Kandangan NA NA NA NA 100 9 Candiroto NA NA NA NA 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-321 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 10 Ngadirejo NA NA NA NA 100 11 Jumo NA NA NA NA 100 12 Wonoboyo NA NA NA NA 100 13 Kranggan NA NA NA NA 100 14 Bejen NA NA NA NA 100 15 Kledung NA NA NA NA 100 16 Bansari NA NA NA NA 100 17 Tlogomulyo NA NA NA NA 100 18 Selopampang NA NA NA NA 100 19 Gemawang NA NA NA NA 100 20 Tretep NA NA NA NA 100 Rata-rata NA NA NA NA 100 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 2) Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 98,21%, hal ini masih dalam kisaran yang cukup tinggi dan mencerminkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong capaian yang lebih optimal di masa depan. Adapun capaian kinerja realisasi penerimaan PBB pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.210. Tabel 2.210 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Temanggung 93,89 93,44 93,14 91,93 90,57 2 Tembarak 100 100 99,96 99,85 97,78 3 Pringsurat 96,98 99,67 96,47 98,19 99,2 4 Kaloran 100 96,68 99,09 100 98,40 5 Parakan 91,49 97,89 97,37 98,43 96,44 6 Bulu 100 100 100 97,58 96,06 7 Kedu 100 100 100 99,53 99,91 8 Kandangan 100 99,10 95,77 96,35 100 9 Candiroto 100 100 100 100 100 10 Ngadirejo 97,69 100 99,23 98,28 95 11 Jumo 100 100 100 100 100 12 Wonoboyo 100 100 100 100 100 13 Kranggan 95,63 96,93 95,39 93,63 95,48 14 Bejen 100 100 100 99,89 98,29 15 Kledung 100 100 97,92 100 98,17 16 Bansari 100 100 100 100 100 17 Tlogomulyo 100 100 100 100 100 18 Selopampang 100 100 100 100 100 19 Gemawang 100 100 100 100 100 20 Tretep 100 100 100 100 98,99 Rata-rata 98,78 99,19 98,72 98,68 98,21 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-322 Pada Tahun 2024 realisasi penerimaan PBB dibeberapa Kecamatan menurun dari tahun sebelumnya karena ada sebagian wajib pajak yang berdomisili diluar kecamatan sehingga menghambat dalam penagihan. SPT (identitas Wajib Pajak) yang tidak jelas karena sertifikat masih menjadi tanggungan pengembang perumahan. Selain itu di beberapa perumahan terdapat SPT yang alamatnya tidak jelas, sehingga sulit dilacak. 3) Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Layak Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2024 untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas fisik di wilayah kelurahan. Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung mencatat capaian sebesar 83,5%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar kelurahan telah memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar kelayakan. Namun, masih terdapat sekitar 16,5% kelurahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut dalam perencanaan dan alokasi sumber daya guna memastikan pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah kelurahan. Hal ini penting agar pelayanan publik dapat berlangsung secara optimal dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. 4) Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Terfasilitasi dan Aktif Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif juga mulai diukur pada tahun 2024 sebagai indikator penting dalam menilai dinamika dan keberfungsian kelembagaan sosial di tingkat lokal. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah serta berfungsi secara aktif. Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam memberdayakan masyarakat melalui kemitraan kelembagaan yang produktif, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. 5) Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan Sejak tahun 2020 hingga 2024, semua laporan terkait kejadian, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-323 bencana alam di kecamatan ditangani 100%. Ini menunjukkan kesiapan kecamatan dalam merespons situasi darurat dan menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat. Adapun capaian kinerja persentase penanganan laporan kejadian, gangguan Kamtibmas, dan bencana alam di kecamatan tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.211. Tabel 2.211 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Temanggung 100 95,24 100 100 100 2 Tembarak 100 100 100 100 100 3 Pringsurat 100 100 100 100 100 4 Kaloran 100 100 100 100 100 5 Parakan 100 100 100 100 100 6 Bulu 100 100 100 100 100 7 Kedu 100 100 100 100 100 8 Kandangan 100 100 100 100 100 9 Candiroto 100 100 100 100 100 10 Ngadirejo 100 100 100 100 100 11 Jumo 100 100 100 100 100 12 Wonoboyo 100 100 100 100 100 13 Kranggan 100 100 100 100 100 14 Bejen 100 100 100 100 100 15 Kledung 100 100 100 100 100 16 Bansari 100 100 100 100 100 17 Tlogomulyo 100 100 100 100 100 18 Selopampang 100 100 100 100 100 19 Gemawang 100 100 100 100 100 20 Tretep 100 100 100 100 100 Rata-rata 100 100 100 100 100 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Capaian kinerja di 20 kecataman pada tahun 2023 tercapai 100%. Kondisi tersebut dikarenakan sudah terbentuknya desa tangguh bencana pada semua kecamatan di Kabupaten Temanggung. 6) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Pada tahun 2024, capaian 100% menunjukkan bahwa semua pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan telah diselesaikan dengan baik. Indikator ini sebelumnya tidak tersedia (NA), namun pencapaian penuh pada tahun 2024 menandakan adanya peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin di tingkat pemerintahan desa. Adapun capaian kinerja persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.212. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-324 Tabel 2.212 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Temanggung NA NA NA NA 100 2 Tembarak NA NA NA NA 100 3 Pringsurat NA NA NA NA 100 4 Kaloran NA NA NA NA 100 5 Parakan NA NA NA NA 100 6 Bulu NA NA NA NA 100 7 Kedu NA NA NA NA 100 8 Kandangan NA NA NA NA 100 9 Candiroto NA NA NA NA 100 10 Ngadirejo NA NA NA NA 100 11 Jumo NA NA NA NA 100 12 Wonoboyo NA NA NA NA 100 13 Kranggan NA NA NA NA 100 14 Bejen NA NA NA NA 100 15 Kledung NA NA NA NA 100 16 Bansari NA NA NA NA 100 17 Tlogomulyo NA NA NA NA 100 18 Selopampang NA NA NA NA 100 19 Gemawang NA NA NA NA 100 20 Tretep NA NA NA NA 100 Rata-rata NA NA NA NA 100 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 7) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, semua desa di kecamatan berhasil menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tepat waktu, dan capaian tersebut berlanjut hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara kecamatan dan desa dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun capaian kinerja persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.213. Tabel 2.213 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Temanggung 66,67 100 100 100 100 2 Tembarak 84,62 100 100 100 100 3 Pringsurat 100 100 100 100 100 4 Kaloran 100 100 100 100 100 5 Parakan 100 100 100 100 100 6 Bulu 100 100 100 100 100 7 Kedu 100 100 100 100 100 8 Kandangan 100 100 100 100 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-325 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 9 Candiroto 71,43 100 100 100 100 10 Ngadirejo 100 100 100 100 100 11 Jumo 100 100 100 100 100 12 Wonoboyo 100 100 100 100 100 13 Kranggan 91,67 100 100 100 100 14 Bejen 100 100 100 100 100 15 Kledung 100 92,31 100 100 100 16 Bansari 100 100 100 100 100 17 Tlogomulyo 75 91,67 100 100 100 18 Selopampang 83,33 100 100 100 100 19 Gemawang 100 100 100 100 100 20 Tretep 100 100 100 100 100 Rata-rata 93,64 99,20 100 100 100 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh desa di kecamatan berhasil menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) tepat waktu dengan capaian 100%. Kondisi ini mencerminkan konsistensi dan disiplin administrasi pada tingkat desa. Adapun capaian kinerja persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.214. Tabel 2.214 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Temanggung 100 100 100 100 100 2 Tembarak 100 100 100 100 100 3 Pringsurat 100 100 100 100 100 4 Kaloran 100 100 100 100 100 5 Parakan 100 100 100 100 100 6 Bulu 100 100 100 100 100 7 Kedu 100 100 100 100 100 8 Kandangan 100 100 100 100 100 9 Candiroto 100 100 100 100 100 10 Ngadirejo 100 100 100 100 100 11 Jumo 100 100 100 100 100 12 Wonoboyo 100 100 100 100 100 13 Kranggan 100 100 100 100 100 14 Bejen 100 100 100 100 100 15 Kledung 100 100 100 100 100 16 Bansari 100 100 100 100 100 17 Tlogomulyo 100 100 100 100 100 18 Selopampang 100 100 100 100 100 19 Gemawang 100 100 100 100 100 20 Tretep 100 100 100 100 100 Rata-rata 100 100 100 100 100 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-326 Capaian kinerja pada indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di 20 kecamatan pada tahun 2020 – 2024 mencapai 100%. Keberhasilan ini didorong oleh penerapan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tata kelola keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain itu, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa juga berperan penting dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, sehingga mendukung penyelesaian APBDes tepat waktu. 2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum
60. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berperan strategis dalam membina kesadaran ideologi dan kebangsaan masyarakat, serta memastikan terselenggaranya pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta mendorong partisipasi politik masyarakat yang lebih sadar dan aktif. 1) Indeks Harmoni Indikator Indeks Harmoni belum tersedia (NA) hingga tahun 2024. Pengukuran Indeks Harmoni merupakan alat yang sangat penting dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan layanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan anggaran, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan pemerintah dalam merespons masukan dari masyarakat. Indeks ini merupakan ukuran penting untuk menilai tingkat keharmonisan antarwarga dan kelompok di masyarakat. 2) Presentase Tertanganinya Konflik di Masyarakat Persentase tertanganinya konflik di masyarakat Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 tercatat mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dan aparat terkait dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini, mediasi, dan penanganan konflik yang dijalankan melalui sinergi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-327 antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat. Keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh konflik yang muncul juga menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pembangunan daerah, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan. Adapun gambaran keberhasilan atau capaian indikator kinerja program pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 2.215. Tabel 2.215 Gambaran Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 No Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan* % NA NA NA NA NA 2 Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat* % NA NA NA NA 100% 3 Persentasae ormas yang mendapat pembinaan* % NA NA NA NA 18,18% 4 Jumlah kejadian konflik SARA* Kejadian NA NA NA NA NA 5 Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah* % NA NA NA NA NA Keterangan: *Indikator Baru Sumber: Kesbangpol Kabupaten Temanggung, 2025 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.215. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut. 1) Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Data terkait penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan belum tersedia (NA). Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan merupakan indikator kinerja baru sebagai indikator penting dalam membangun nilai-nilai kebangsaan, sehingga perlu adanya langkah konkret di tahun mendatang yang berfokus pada penguatan nilai Pancasila di masyarakat. 2) Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Masyarakat Pada tahun 2024, pendidikan politik kepada masyarakat mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh program pendidikan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-328 politik telah dilaksanakan secara efektif, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik di tingkat lokal maupun nasional. 3) Persentasae Ormas yang Mendapat Pembinaan Pada tahun 2024, tercatat bahwa 18,18% organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Temanggung telah menerima pembinaan. Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan arahan dan penguatan kepada ormas, meskipun persentase pembinaan ini masih dapat ditingkatkan. Pembinaan ormas penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat harmoni, serta memastikan ormas berperan positif dalam pembangunan masyarakat. 4) Jumlah Kejadian Konflik SARA Hingga tahun 2024, data mengenai kejadian konflik terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) belum tersedia (NA). Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mencatat potensi konflik SARA agar dapat segera diantisipasi, dengan tujuan menjaga kerukunan sosial dan mencegah timbulnya ketegangan antar kelompok. 5) Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Keamanan Daerah Data mengenai deteksi dan penanganan konflik keamanan daerah juga belum tersedia (NA) hingga tahun 2024. Mengingat pentingnya indikator ini dalam menciptakan stabilitas daerah, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik di tingkat daerah. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
61. 1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah mencerminkan sejauh mana wilayah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi mencerminkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi komponen utama dalam struktur pengeluaran PDRB daerah. a) Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-329 Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam struktur pengeluaran PDRB yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu tahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam kaluarga tersebut. Perkembangan konsumsi rumah tangga per kapita per tahun dapat menjadi indikator penting untuk melihat dinamika perekonomian daerah. Adapun rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.216 Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023* 2024** Rata-Rata Konsumsi Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) 19.757,17 20.337,37 22.036,20 23.998,73 25.568,93 Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Pengeluaran 2020–2024, 2025 Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga berlaku di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, konsumsi per kapita tercatat sebesar Rp19,76 juta dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai Rp25,57 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat, yang dapat diindikasikan sebagai dampak dari perbaikan ekonomi daerah pascapandemi, peningkatan pendapatan, serta aktivitas ekonomi yang kembali menggeliat. Pertumbuhan konsumsi ini juga mencerminkan peranan penting konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung menurut pengeluaran. Namun, perlu diperhatikan bahwa data tahun 2023 dan 2024 masih bersifat sementara dan sangat sementara, sehingga masih mungkin mengalami pergerakan perubahan. Meskipun begitu, pola tren yang terus meningkat menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-330 perekonomian daerah. Peningkatan konsumsi ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM, pengendalian inflasi, serta perlindungan daya beli masyarakat. Selain itu, tren ini juga penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketimpangan konsumsi antar kelompok masyarakat agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar inklusif.
62. 2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberi akses pada tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.217 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Panjang Jalan Kabupaten (km)1) 650,467 650,467 650,467 650,467 650,467 Jumlah Kendaraan (unit)2) 299.176 317.240 329.839 338.428 352.736 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,00217 0,00205 0,00197 0,00192 0,00184 Jumlah kendaraan per 1 km (unit kendaraan/km) 460 488 507 520 542 Sumber: 1)DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 2)BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 0,00217 menjadi 0,00184. Penurunan ini terjadi karena jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya. Panjang jalan yang diperhitungkan merupakan jalan kewenangan kabupaten atau belum termasuk kewenangan provinsi maupun nasional. Nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sedangkan berdasarkan pelayanannya, dalam 1 km jalan kabupaten di Temanggung, jumlah kendaraan yang dilayani terus RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-331 meningkat dari 460 unit pada tahun 2020 menjadi 542 unit pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan terhadap infrastruktur jalan seiring bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya penambahan panjang jalan atau peningkatan kapasitas jalan, maka risiko terjadinya kemacetan, penurunan kualitas jalan, serta menurunnya efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jalan alternatif, penguatan manajemen lalu lintas, serta kebijakan pengendalian pertumbuhan kendaraan, guna menjaga kualitas pelayanan jaringan jalan yang ada. b) Perkembangan Pelanggan Listrik Perkembangan pelanggan listrik merupakan indikator penting dalam mengukur kebutuhan dan pemanfaatan energi di suatu daerah. Data pelanggan dan daya terpasang mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi yang berdampak pada konsumsi listrik. Kebutuhan energi listrik Kabupaten Temanggung dilayani melalui Unit Layanan Pelanggan Temanggung dan Unit Layanan Pelanggan Parakan. Adapun perkembangan pelanggan listik di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.218 Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pelanggan listrik 228.123 234.725 240.984 246.691 253.777 2 Daya Terpasan g 222.063.15 0 238.801.40 0 252.583.55 0 258.749.35 0 271.234.00 0 3 Rata-rata Daya VA per Pelanggan 973,44 1.017,37 1.048,13 1.048,88 1.068,79 Sumber: PLN ULP Temanggung dan Parakan, 2025 Data perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat dari 228.123 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 253.777 pelanggan pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 11,24% dalam lima tahun. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-332 Sejalan dengan itu, daya terpasang juga meningkat dari 222 juta VA menjadi lebih dari 271 juta VA, sementara rata-rata daya per pelanggan naik dari 973,44 VA menjadi 1.068,79 VA. Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya bertambahnya jumlah pelanggan, tetapi juga meningkatnya konsumsi listrik per pelanggan, yang menunjukkan pertumbuhan kebutuhan energi seiring dengan dinamika aktivitas rumah tangga, ekonomi, dan sosial masyarakat. Tren ini mengindikasikan pentingnya penguatan infrastruktur kelistrikan dan perencanaan kebutuhan energi yang adaptif guna menjamin keandalan dan keberlanjutan pasokan listrik di masa mendatang. c) Ketaatan terhadap RTRW Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan tertib tata ruang. Tingkat kesesuaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang serta kepatuhan terhadap peraturan perencanaan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.219 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luasan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah 77.059,69 77.086,11 77.100,54 77.972,37 77.987,40 2 Luas wilayah kabupaten Temanggung 87.854,04 87.854,04 87.854,04 87.854,04 86.483,00 3 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang 89,32 88,54 88,56 89,56 90,18 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2025 Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dari 89,32% pada tahun 2020 menjadi 90,18% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan kebijakan tata ruang, yang didukung oleh pengendalian yang efektif serta implementasi perencanaan ruang yang lebih tertib. Penyesuaian luas wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-333 Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi 86.483 Ha turut memengaruhi perhitungan persentase tersebut. Selain itu, hingga triwulan IV tahun 2024, terdapat penambahan luasan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW sebesar 15,03 Ha melalui penerbitan KKPR yang selaras dengan rencana tata ruang, sehingga total luasan ruang yang sesuai menjadi 77.987,4 Ha. Peningkatan ini penting dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, dan memastikan penggunaan ruang yang lebih efisien dan tertata. d) Luas Wilayah Industri Iklim investasi daerah sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan penataan ruang yang menentukan alokasi lahan untuk kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Temanggung, kebijakan pembangunan wilayah lebih difokuskan pada penguatan sektor pertanian, yang tercermin dari proporsi kawasan industri yang sangat kecil dibandingkan luas kawasan budidaya. Adapun luas wilayah industri di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.220 Luas Wilayah Industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No Uraian Tahun 2024 1 Luas Kawasan Industri (hektar) 137,20 2 Luas Kawasan Budidaya (hektar) 82.672 3 Rasio 0,0017 Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044, 2025 Luas kawasan industri di Kabupaten Temanggung sebesar 137,20 hektar, dibandingkan dengan luas kawasan budidaya yang mencapai 82.672 hektar. Rasio kawasan industri terhadap kawasan budidaya sebesar 0,0017 menunjukkan bahwa proporsi lahan untuk kegiatan industri masih sangat kecil. Kecilnya proporsi kawasan industri di Kabupaten Temanggung yang hanya sebesar 137,20 hektar dibandingkan luas kawasan budidaya sebesar 82.672 hektar, dengan rasio 0,0017, mencerminkan orientasi pembangunan wilayah yang masih kuat pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang diarahkan untuk mewujudkan ruang berbasis pertanian yang didukung oleh sektor industri dan pariwisata dalam satu kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-334 pengembangan kawasan industri dilakukan secara selektif dan terintegrasi untuk mendukung sektor utama tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan budidaya dan keseimbangan lingkungan. e) Akses Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung Pelayanan air minum di Kabupaten Temanggung diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung (PDAM) untuk kawasan perkotaan, serta oleh berbagai sistem penyediaan air minum (SPAM) Non-PDAM untuk wilayah pedesaan. Berdasarkan jenis akses, air minum layak mencakup sumber seperti ledeng meteran PDAM, ledeng eceran, keran umum, hidran umum, terminal air, penjual eceran, penampungan air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindung, dan sumur bor/pompa. Sementara itu, air minum aman harus memenuhi prinsip 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), dengan kualitas air yang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, dan jenis akses yang diakui sebagai aman antara lain adalah pelanggan PDAM dan program Pamsimas. Pembedaan antara akses layak dan aman ini penting dalam menilai tingkat pelayanan air minum yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga aman untuk dikonsumsi dan berkelanjutan. Cakupan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung diselenggarakan melalui penyediaan air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Adapun capaian akses air minum layak Kabupaten Temanggung sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.221 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (KK) 228.998 254.563 257.570 260.833 268.376 2 Jumlah rumah tangga (KK) 243.869 269.331 270.220 271.854 274.845 3 Persentase (%) 93,90 94,52 95,32 95,95 97,65 Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2024 Capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 akses air minum layak sudah mencapai 97,65% yang terdiri dari persentase rumah tangga dengan akses air minum RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-335 jaringan perpipaan sebesar 79,65% dan persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan sebesar 18%. Hingga Tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun
63. 2023.Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.222 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pelanggan PDAM (KK) 44.782 46.963 48.430 49.986 52.656 2 Jumlah KK Kabupaten Temanggung 265.590 270.220 271.854 274.677 276.110 3 Persentase (%) 16,86 17,38 17,81 18,20 19,07 Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037 (data diolah) Berdasarkan data hingga tahun 2024, persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Temanggung mencapai 19,07%, menunjukkan peningkatan bertahap sejak tahun 2020. Kenaikan ini didukung oleh bertambahnya jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung sebagai operator utama yang telah memenuhi kriteria air minum aman sesuai regulasi. Meskipun demikian, cakupan layanan masih tergolong rendah karena sebagian besar jaringan perpipaan berada di wilayah pedesaan dan dikelola oleh KPSPAM yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas air minum aman berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. f) Perkembangan Hotel Perkembangan sektor perhotelan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan industri pariwisata di suatu daerah. Jumlah hotel yang tersedia mencerminkan kapasitas daerah dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-336 mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.74 berikut. Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.74 Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung 2020–2024 Jumlah hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 14 unit pada tahun 2019 menjadi 17 unit sejak tahun 2020 dan bertahan hingga 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor pariwisata dan meningkatnya kebutuhan akomodasi di daerah tersebut. Peningkatan jumlah hotel tidak hanya memperluas kapasitas penampungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan bertambahnya hotel, pendapatan daerah diharapkan meningkat sekaligus mendorong kemajuan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan.
64. 3.Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah sangat berperan dalam meningkatkan daya saing daerah, karena mampu menarik pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keamanan, regulasi perpajakan dan retribusi, serta dukungan kebijakan daerah. upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dilakukan melalui pengendalian angka kriminalitas, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, serta penyusunan peraturan daerah (perda) yang mendukung kemudahan berusaha. a) Angka Kriminalitas 14 17 17 17 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Hotel RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-337 Tabel 2.223 Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah kasus Narkoba 27 26 33 29 46 2 Jumlah kasus Pembunuhan 3 2 2 0 2 3 Jumlah Kejahatan Seksual 6 10 6 7 3 4 Jumlah kasus Penganiayaan 17 0 6 13 13 5 Jumlah kasus Pencurian 62 30 28 34 34 6 Jumlah kasus Penipuan 4 10 9 11 19 7 Jumlah kasus Pemalsuan uang 1 1 0 0 8 Total Jumlah Tindak Kriminal - - - - 30 9 Jumlah Penduduk 127 79 84 98 147 10 Angka Kriminalitas (%) 796.769 800.429 801.267 816.858 822.880 Sumber: 1) BNN Kabupaten Temanggung, 2025 2) Polres Temanggung, 2025 3) Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025 Angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Setelah mengalami penurunan dari 127 kasus pada 2020 menjadi 79 kasus pada 2021, angka kriminalitas kembali meningkat menjadi 147 kasus pada 2024, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut didominasi oleh lonjakan kasus narkoba dan penipuan. ika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, angka kriminalitas pun naik dari 12,00% pada 2023 menjadi 17,86% pada 2024, menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan yang perlu segera direspon oleh pemangku kebijakan. b) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kapasitas fiskal serta iklim investasi di suatu wilayah. Adapun jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.224 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 N o Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1) Pajak Daerah 47.887.604.81 3 52.832.020.94 2 58.425.439.00 9 74.947.290.40 0 76.744.981.11 6 Pajak Hotel 170.636.594 165.229.973 160.983.816 220.000.000 0 Pajak Restoran 1.916.160.155 2.125.018.457 1.651.644.422 2.432.290.400 0 Pajak Hiburan 39.936.150 14.158.750 78.310.150 75.000.000 0 Pajak Reklame 519.430.836 832.726.326 515.450.117 750.000.000 0 Pajak Peneranga 15.932.617.32 5 17.219.779.23 8 15.727.797.11 0 21.000.000.00 0 1.056.546.053 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-338 N o Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 n Jalan Pajak BPHTB 16.156.615.81 4 16.472.087.86 0 15.938.739.93 6 24.000.000.00 0 17.390.455.34 9 Pajak Air Tanah 272.188.236 311.626.105 259.907.791 320.000.000 428.407.635 Pajak Parkir 114.054.600 101.799.300 94.690.933 150.000.000 0 Pajak Bumi dan Bangunan 12.765.965.10 3 15.589.594.93 3 23.997.914.73 4 26.000.000.00 0 28.257.247.15 0 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - - - - 29.612.324.92 9 Tungakan Pajak PBB - - - - - 2) Retribusi Daerah 8.436.170.882 9.400.033.763 6.827.327.510 10.849.288.00 0 10.925.370.66 8 Retribusi Jasa Umum 5.719.411.972 6.835.412.583 5.137.116.885 7.333.500.000 6.416.484.432 Retribusi Jasa Usaha 1.162.596.760 1.077.724.500 970.705.050 1.514.200.000 2.596.430.350 Retribusi Perizinan Tertentu 1.554.162.150 1.486.896.680 719.505.575 2.001.588.000 1.912.455.886 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp47.887.604.813 naik menjadi Rp76.744.981.116,00 di tahun
65. 2024.Pajak daerah pada tahun 2024 didominasi dari penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu Pajak Makan dan/atau Minum, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Sementara itu, retribusi daerah juga mengalami fluktuasi, namun tetap menunjukkan tren kenaikan, terutama pada retribusi jasa usaha. c) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); 2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-339 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha; 7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.74 berikut. Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 2.75 Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan investasi dan kemudahan berusaha. Dengan bertambahnya Perda yang pro- investasi, diharapkan iklim usaha di Kabupaten Temanggung semakin menarik bagi pelaku bisnis dan mampu meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.
66. 4.Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena manusia sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka Pembangunan SDM diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profrsional. 5 5 7 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Perda Kabupaten Temanggung yang Mendukung Iklim Usaha RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-340 Disamping itu juga mempu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan. Kualitas SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM yang mampu meningkatkan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk a) Kualitas Tenaga Kerja Rasio lulusan pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar potensi daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Tabel 2.225 Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) 29.928 30.586 22.276 33.362 23.739 2 Jumlah Penduduk 796.769 800.429 801.267 816.858 822.880 3 Rasio lulusan S1/S2/S3 0,0376 0,0382 0,0278 0,0408 0,0288 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Rasio lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2024, rasio lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,0288, yang berarti hanya sekitar 2,9% dari total penduduk yang berpendidikan tinggi. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses ke perguruan tinggi, maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan, seperti peningkatan ketersediaan beasiswa, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta penguatan dukungan pendidikan untuk meningkatkan jumlah lulusan berpendidikan tinggi secara berkelanjutan. b) Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan tingkat beban penduduk usia RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-341 tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Indikator ini penting dalam menilai sejauh mana penduduk usia produktif mampu menopang kebutuhan hidup kelompok usia anak-anak (<15 tahun) dan lanjut usia (>64 tahun). Perubahan rasio ketergantungan mencerminkan dinamika struktur penduduk yang berdampak langsung terhadap perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Adapun rasio ketergantuan di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.226 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif 242.247 242.247 245.629 251.991 250.380 • Jumlah Penduduk Usia <15 tahun 177.988 177.988 166.385 176.555 167.985 • Jumlah Penduduk usia >64 tahun 64.267 64.267 79.244 75.434 82.395 2 Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 553.309 553.309 561.811 565.492 570.356 3 RasioKetergantungan (%) 43,78 43,78 43.72 44.56 43.89 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Selama periode 2020 hingga 2024, rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, dengan nilai berkisar antara 43,72% hingga 44,56%. Meskipun perubahannya tidak signifikan, tren ini mengindikasikan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia tidak produktif belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Kenaikan jumlah penduduk usia di atas 64 tahun pada tahun 2024, yang mencapai 82.395 jiwa, turut memengaruhi rasio ketergantungan tersebut. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan sebesar 43,89% berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) harus menanggung 44 penduduk usia tidak produktif, baik anak-anak maupun lansia. Jumlah penduduk usia tidak produktif tercatat sebesar 250.380 jiwa, dengan komposisi yang cukup seimbang antara kelompok usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi penduduk produktif masih cukup dominan, beban ketergantungan tetap signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan sosial ekonomi daerah, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Untuk menjaga keseimbangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-342 pembangunan, kebijakan peningkatan kualitas dan partisipasi angkatan kerja produktif menjadi strategi penting guna mengurangi beban ketergantungan di masa mendatang. 2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 atas peraturan Bupati Temanggung nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Temanggung ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/497 Tahun 2024 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung. Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Temanggung berpedoman pada SOP diantaranya adalah :
67. 1.SOP Analisis Data Statistik Sektoral;
68. 2.SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral
69. 3.SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral
70. 4.SOP Forum Data;
71. 5.SOP Penyelenggaraan SDI;
72. 6.SOP Verval Data Statistik Sektoral
73. 7.Dan SOP Lainnya. Selain SOP Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dalam kegiatannya juga mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/493 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Tersedianya Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/494 Tahun 2024, serta Daftar Data Kabupaten Temanggung tertuang pada Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 048/95 Tahun 2024. Dimana RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-343 Data prioritas yang relevan telah terakomodir 100% dalam daftar data daerah Kabupaten Temanggung telah memiliki akun penyelenggara SDI pada portal SDI pusat. Portal data daerah melalui data.temanggungkab.go.id telah terintegrasi dengan pada portal SDI pusat yaitu data.go.id. Pemanfaatan data pada Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, baik dalam hal pelaksanaan, evaluasi, maupun pengendalian. Pemanfaatan data SDI untuk perencanaan Pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, memudahkan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan memungkinkan digunakan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Hasil Penilaian Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 00440/SDI/PR.10.01/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan Satu data Indonesia tersaji pada tabel Tabel 2.227 Nilai Domain dan Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No Indeks Bobot Nilai 1 Domain Kebijakan dan Kelembagaan 34% 75,07 2 Domain Penyelenggaraan SDI 43% 21,63 3 Domain Data Leadership 23% 19,57 Indeks Satu Data Indonesia 100% 39,32 2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah Pemantauan dan Evaluasi dan pengendalian (monevdal) pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai forum diantaranya dengan desk capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan setiap Triwulanan dan forum monev yang melibatkan berbagai jabatan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 048/001/2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Serta untuk menurunkan kemiskinan terdapat forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/346 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-344 Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/101 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan monevdal yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa sistem diantaranya E-Sakip, Pena Kita untuk capaian kinerja pembangunan daerah, Simpelbangda, Simwasda untuk pengendalian pengawasan, Ekinerja dan si Monev -kip. Sistem yang tersedia dapat diakses oleh internal dan stakeholders terkait serta melibatkan Perangkat Daerah dalam pengisian dan pelaksanaannya. Pelaksanan monevdal dilaksanakan secara triwulan, semesteran dan tahunan oleh tim monevdal dan stakeholders yang terlibat. Gambar 2.76 Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian Pemerintah Dearah di Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-345 Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai tupoksi berada pada Inspektorat Kabupaten Temanggung. APIP mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/70/2024 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/ berkembang. Penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Temanggung diperkuat dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/56 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Salah satu wujud pelaksanaan SPIP terintegrasi di Kabupaten Temanggung adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 700/028 Tahun 2024 Tentang Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2024-2026. Selain itu penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta kegiatan monitoring dan evaluasinya dan pada tiap Perangkat Daerah juga menyusun dokumen RTP strategis dan RTP operasional Perangkat Daerah beserta monitoring dan evaluasinya. Regulasi yang menjadi pedoman pengendalian di Kabupaten Temanggung tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan SK SPIP di masing-masing Perangkat Daerah. Untuk memaksimalkan pelaksanaan monevdal yang akuntabel maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan insentif maupun disinsentif bagi perangkat daerah, diantaranya dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-346 adanya Rapor Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang menjelaskan capaian kinerja yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan harapan untuk tahun berikutnya akan meningkatkan kinerja pencapaian target dan disinsentif terkait pengelolaan penganggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Insentif / Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung salah satunya diambil dari pelaksanaan (penginputan data) melalui sistem monevdal daerah yang telah digunakan. 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPD 2024-2026 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi, Simbol penanda yang digunakan disajikan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.228 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah 2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama 2.2.1.1 Evaluasi Analisis Realisasi Kinerja Tujuan RPD Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 3 indikator kinerja utama sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-347 Tabel 2.229 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama No. Tujuan Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya Indeks Pembanguna n Manusia (IPM)* Angka 71,33 71,77 71,86 100 Sangat Tinggi 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi % 5,2 5,27 5,04 95,64 Sangat Tinggi 3 Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN Indeks Reformasi Birokrasi Predika t B B B 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 98,54 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Pada Tahun 2024 capaian indikator kinerja utama RPD sebesar 98,54% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja utama (3 indikator), sebagai berikut:
74. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana angka ini mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM pada tahun 2024 sebasar 71,86 meningkat dari pada Tahun 2023 yaitu 71,33 capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPD 2024. Akan tetapi, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen yang memerlukan perhatian untuk dapat ditingkatkan kembali, Usia Harapan Hidup (UHH) yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan asupan gizi yang baik serta perawatan terhadap kesehatan. Selain itu, komponen angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat berkaitan erat dengan peningkatan dimensi pengetahuan serta komponen Pengeluaran per Kapita yang berkaitan erat dengan dimensi hidup layak dengan ditunjukan melalui kemampuan daya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-348 beli masyarakat atau angka konsumsi rumah tangga yang dapat menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Hal ini didukung dari indikator perhitungan IPM tersebut yaitu Usia Harapan Hidup di Kabupaten yang cukup baik sebesar 75,95 yang lebih tinggi daripada capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,93, capaian Harapan Lama Sekolah masih dapat tumbuh menguat dengan capaian 12,62 dan Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat mencapaian angka 7,53, serta pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali menjadi 10.519 ribu rupiah/tahun). Dalam pengukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun dimana pertumbuhan IPM ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya, dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berdasarkan masing- masing data komponen IPM, dapat disimpulkan bahwa dari capaian dimensi pengetahuan terutama pada capaian RLS yang masih harus berupaya keras untuk mencapai angka optimal.
75. 2.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang moderat tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 5,04% yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada kategori PDRB diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada kategori konstruksi sebesar 13,47%, kategori jasa perusahaan sebesar 11,29%, kategori jasa pendidikan sebesar 8,50%, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26%, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01%, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98%, selanjutnya kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62%. Untuk kategori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan atau kenaikan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan atas aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor atau lapangan usaha. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-349 manufaktur dan perdagangan. Sementara itu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah investasi baik itu investasi fisik maupun investasi modal manusia berupa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan meningkatkan produktivitas pada setiap sektor perekonomian di Kabupaten Temanggung.
76. 3.Indeks Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2024, capaian indeks reformasi birokrasi dengan angka 86,13 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yaitu 69,05. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Pencapaian Tahun 2024 perlu ditingkatkan lagi dengan strategi peningkatan kapasitas, manajemen, dan kinerja Pemerintah Daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan kapaistas manajemen dan kinerja Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat. 2.2.1.2 Evaluasi Analisis Realisasi Kinerja Sasaran RPD Evaluasi terhadap kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung diperlukan untuk mengetahui status ketercapaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 pada Tahun 2024. Hal ini penting untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung telah dapat dicapai dan direalisasikan dengan baik atau belum. Sedangkan gambaran capaian kinerja tujuan daerah sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.230 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024. No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 Terwujudanya masyarakat yang berkualitas dan berdaya Indek Pembanguna n Manusia (IPM)* Angka 71,33 71,77 71,86 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7,50 7,85 7,53 95,92 Sangat Tinggi Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,61 12,6 12,62 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya Pembangunan pemuda dan Indek Pembangunan Pemuda (IPP)* Angka 3,98 4,18 3,98 95,22 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-350 No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 kebudayaan Indeks Pembangunan Olahraga* Angka 2,97 3,61 2,97 82,27 Tinggi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Angka 3,31 4,21 3,67 87,17 Tinggi Meningkatnya toleransi masyarakat Indeks Toleransi Angka 4,5 4,5 4,5 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 75,77 75,71 75,94 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 95,99 95,75 96,19 100,00 Sangat Tinggi 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi* % 5 5,27 5,04 95,63 Sangat Tinggi Meningkatnya perekonomian masyarakat Pendapatan Per kapita* Ribu Rp 33,43 32,25 33,43 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Angka Kemiskinan Angka 9,26 9,25 8,67 100,00 Tinggi Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)* Angka 19,52 18,8 19,52 100,00 Sangat Tinggi Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Angka 2,32 2,52 2,35 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas Indeks Pembangunan Infrastruktur % n.a 74,95 79,03 100,00 Sangat Tinggi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 68,08 63,47 68,25 100,00 Sangat Tinggi Indeks Rasa Aman* Angka 4,55 4,62 4,65 100,00 Sangat Tinggi 3 Terwujudanya penyelenggaraa n pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN Indeks Reformasi Birokrasi Predika t B B B 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. IPKD Angka 68,08 65,5 73,83 100,00 Sangat Tinggi Meningkatnya kualitas SDM aparatur Indeks Merit System angka 0,61 0,5 0,62 100,00 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-351 No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Predikat B/65,17 B>60- 70 B/66,36 100,00 Sangat Tinggi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat B/84,97 76,61- 88,30 B/86,91 100,00 Sangat Tinggi RATA-RATA TUJUAN 98,54 Sangat Tinggi RATA-RATA SASARAN 97,92 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024, data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator tujuan RPD pada Tahun 2024 pada 3 indikator capaian rata-rata kinerja 98,54% dengan skala penilaian Sangat Tinggi dan sasaran RPD pada Tahun 2024 pada 19 indikator capaian rata-rata kinerja sebesar 97,92% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. 2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:
77. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 8 indikator kinerja IKUPD dan 37 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini. Tabel 2.231 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2024 Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 9 Meningkatny a Kualitas Layanan Pendidikan Persentase PAUD terakreditasi minimal B % 51 56,5 77,78 100 Sangat Tinggi Persentase SD terakreditasi minimal B % 96,97 98,16 99,13 100 Sangat Tinggi Persentase SMP terakreditasi minimal B % 97,2 90,36 94,52 100 Sangat Tinggi Persentase Satuan Pendidikan Non % na 28 83,33 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-352 Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 9 Formal terakreditasi minimal B Meningkatny a Akses layanan pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun % na 100 56,23 56,23 Rendah Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun % na 100 54,19 54,19 Rendah Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun % na 100 84,14 85,14 Tinggi Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 51,95 100 40,10 40,10 Sangat Rendah RATA-RATA IKUPD 79,46 Tinggi Program Pengelolaan Pendidikan Persentase APM PAUD (5-6 tahun) % na 81,35 47,73 58,68 Rendah Persentase APK PAUD (0-6 tahun) % 40,41 42,43 51,39 100 Sangat Tinggi Persentase APK PAUD (4-6 tahun) % 76,6 77,17 56,73 73,52 Sedang Persentase APK PAUD (5-6 tahun) % na 89,05 61,89 69,50 Sedang Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikolo gi % na 100 54,18 54,18 Rendah Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik % 47,47 49,14 64,97 100 Sangat Tinggi Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak % na 100 67,20 67,20 Sedang Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD % na 0,02 3,17 100 Sangat Tinggi Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-353 Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 9 Persentase APM SD Sederajat % 98,3 98,5 75,98 77,14 Tinggi Persentase APK SD Sederajat % 105,05 104,4 8 136,63 100 Sangat Tinggi Angka Putus Sekolah SD Sederajat % 0,03 0,02 0,016 100 Sangat Tinggi Rasio Siswa/Guru SD angka na 01:28 01:14 84,09 Tinggi Rasio Siswa/Rombel SD angka na 01:28 01:20 90,91 Tinggi Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 % na 100 99,91 99,91 Sangat Tinggi Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik % 53,9 61,27 60,36 98,51 Sangat Tinggi Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak % na 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat % na 100 25,92 25,92 Sangat Rendah Rasio Jumlah Pengawas SD % na 0,1 0,03 34,56 Sangat Rendah Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik % 79,5 90,49 94,92 100 Sangat Tinggi Persentase APM SMP Sederajat % 88 88,5 81,98 92,63 Sangat Tinggi Persentase APK SMP Sederajat % 98,59 98,7 90,28 91,47 Sangat Tinggi Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat % 98,5 98,7 98,19 99,49 Sangat Tinggi Angka Putus Sekolah SMP Sederajat angka 0,2 0,18 0,21 84,15 Tinggi Rasio Siswa/Guru SMP angka na 1:31 01:17 83,70 Tinggi Rasio Siswa/Rombel SMP angka na 1:31 01:11 77,17 Tinggi Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi % na 100 91,09 91,09 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-354 Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 9 Akademik minimal S1/D4 Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik % 63,21 66 56,64 85,82 Tinggi Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak % na 100 90,70 90,70 Tinggi Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat % na 100 40,33 40,33 Sangat Rendah Rasio Jumlah Pengawas SMP % na 0,07 0,06 83,06 Tinggi Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik % 95,17 95,92 94,39 98,40 Sangat Tinggi Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu % na 100 77,78 77,78 Tinggi Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 % na 100 96,15 96,15 Sangat Tinggi Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat % na 100 47,62 47,62 Sangat Rendah Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha (kesanggupan memenuhi indikator) % na 88 89,51 100,00 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-355 Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 9 Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi % na 17 51,06 100,00 Sangat Tinggi RATA-RATA 83,07 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian IKUPD dengan skala nilai 79,46%. dan capaian kinerja program sebesar 83,07%. Ada 3 indikator IKUPD yang capaian masih rendah dan sangat rendah dan ada 6 indikator program dengan capaian rendah dan sangat rendah, berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berskala rendah dan sangat rendah. A. Indikator IKUPD 1) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun. Faktor penghambat yaitu pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyakat. Upaya pencapaian kinerja dengan penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal 2) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun. Faktor penghambat yaitu pelayanan pendidikan yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyakat. Upaya pencapaian kinerja dengan penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal 3) Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Faktor penghambat yaitu :
a.Kendala Internal : rendahnya minat kemauan anak untuk bersekolah, ketidakmampuan dalam mengikuti Pelajaran, Anak terpaksa bekerja dan membantu orang tua.
b.Kendala Eksternal : faktor ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, faktor budaya dan lokasi atau letak RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-356 geografis, kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua terhadap pentingnya Pendidikan, dan faktor lingkungan (lingkungan sekolah,lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat) B. Indikator Program : 1) Persentase APM PAUD (5-6 tahun). Faktor penghambat yaitu pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyakat. Pada Triwulan III jumlah PAUD tidak termasuk data RA usia 5-6 tahun. Upaya pencapaian kinerja dengan penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal. 2) Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi. Faktor penghambat yaitu minimnya ketersediaan SDM yang mendaftar pendidik PAUD, belum semua pendidik melakukan updating data diri pada dapodik. Upaya pencapaian kinerja dengan memfasilitasi pendidik yang belum sesuai kualifikasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan, melakukan updating data dapodik. 3) Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat yaitu masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah. Upaya pencapaian kinerja dengan melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik, mendorong pohak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket. 4) Rasio Jumlah Pengawas SD. Faktor penghambat yaitu minimnya guru yang lolos uji kompetensi, pengajuan calon pengawas yang telah lulus uji komptensi tidak mendapat Surat Rekomendasi dari Menpan RB sehingga belum bisa diangkat menjadi pengawas. Upaya pencapaian kinerja dengan memberi fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi pengawas oleh kemendikbud, mengajukan peserta calon pengawas ke Kementerian 5) Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat yaitu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-357 masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah. Upaya pencapaian kinerja dengan melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik, mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket. 6) Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat yaitu masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah. Upaya pencapaian kinerja dengan melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik, mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket
1. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 31 indikator kinerja program serta di RSUD terdiri dari 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.222 berikut: Tabel 2.232 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Indeks Keluarga Sehat Angka N.A 0,13 0,197 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Faktor pendorong yaitu adanya program Integrasi Layanan Primer yang harus dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, maka intervensi pada keluarga seharusnya menjadi lebih mudah dikarenakan dapat dilakukan bersamaan dengan kunjungan rumah. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-358 Tabel 2.233 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Real isasi Tah un 202 3 Tahun 2024 Ting kat Capa ian RPD s.d. Tahu n 2024 (%) Skala Nilai Pering kat Kinerja Tar get 202 4 Realis asi s.d Semes ter II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Indikator Program Perangkat Daerah 1 Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 44,9 6 73 61,01 100 Sangat Tinggi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH 13,0 4 13,5 11,84 100 Sangat Tinggi Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar % 0,31 0,5 100 100 Sangat Tinggi Prevalensi anemia pada ibu hamil % maksimal 11,4 1 13,4 4 11,46 100 Sangat Tinggi Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH 9,22 9,15 8,42 100 Sangat Tinggi Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 100 96 96 Sangat Tinggi Angka Kematian Balita per 1.000 KH 16,1 15,6 14,28 100 Sangat Tinggi Prevalensi balita gizi buruk % 0,22 0,31 0,16 100 Sangat Tinggi Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) % maksimal 11,5 9 14 11,29 100 Sangat Tinggi Persentase bayi umur 0- 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif % minimal 87,4 2 82,5 89,09 100 Sangat Tinggi Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 99,21 99,2 1 Sangat Tinggi Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 98,80 98,8 0 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-359 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Real isasi Tah un 202 3 Tahun 2024 Ting kat Capa ian RPD s.d. Tahu n 2024 (%) Skala Nilai Pering kat Kinerja Tar get 202 4 Realis asi s.d Semes ter II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 94,61 94,6 1 Sangat Tinggi Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu % n.a 62 76,36 100 Sangat Tinggi Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 90,03 90,0 3 Tinggi Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 108,20 100 Sangat Tinggi Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 106,77 100 Sangat Tinggi Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 100 127,35 100 Sangat Tinggi Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 100 96,28 96,2 8 Sangat Tinggi Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) Maks per 100.000 pendudu k 2,09 8 10,48 76,3 5 Tinggi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan % n.a 82 102,33 100 Sangat Tinggi Persentase rumah sehat % 85,9 9 82,3 86,16 100 Sangat Tinggi Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan % 99,0 2 98,2 100 100 Sangat Tinggi Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar % n.a 23,1 15,38 66,6 0 Sedang Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar % 100 85 100 100 Sangat Tinggi Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna % 96 84,0 1 97,77 100 Sangat Tinggi Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan nilai akreditasi RSUD % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 97,3 Sangat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-360 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Real isasi Tah un 202 3 Tahun 2024 Ting kat Capa ian RPD s.d. Tahu n 2024 (%) Skala Nilai Pering kat Kinerja Tar get 202 4 Realis asi s.d Semes ter II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 5 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja program pada Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 97,35% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Masih ada indikator dengan peringkat kinerja sedang yaitu Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar dengan faktor penghambat diantaranya adalah : 1) Belum seluruh puskesmas memenuhi standar ketenagaan 2) Belum semua puskesmas rawat inap memiliki nutrisionis sejumlah 2 orang, yaitu Puskesmas Wonoboyo, Pringsurat, Ngadirejo, Gemawang 3) Belum semua puskesmas perkotaan memiliki tenaga promkes sejumlah 2 orang, yaitu Puskesmas Bulu, Kedu, Kranggan, Temanggung 4) Puskesmas yang sudah memiliki tenaga SIK hanya sebanyak 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Temanggung, Dharmarini, Tembarak, Selopampang, dan Jumo 5) Pada TW II terjadi penurunan dikarenakan Puskesmas Kranggan tidak memiliki tenaga ATLM dan Puskesmas Candiroto tidak memiliki dokter gigi dikarenakan pensiun
2. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 11 indikator kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 1 indikator program kinerja pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-361 Tabel 2.234 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik % 84,71 84,47 85,07 100 Sangat Tinggi 2. Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang % 89,56 89,50 90,18 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 pada indikator IKUPD dengan rata-rata 100% degan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Pada indikator persentase infrastruktur kondisi baik faktor pendorong yaitu adanya kebutuhan masyarakat akan terbangunnya infrastruktur, dan indikator persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang dengan faktor pendorong adanya Perda RTRW, Luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah disesuaikan dengan Berita Acara Kesepakatan, dan Luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang. Tabel 2.235 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Periode Semester II Tahun 2024 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satu an Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Indikator Program Perangkat Daerah 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase jaringan irigasi kondisi baik % 59,36 59,32 59,36 100 Sangat Tinggi Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi % 98,32 97,97 98,67 100 Sangat Tinggi 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum % 95,95 95,50 97,65 100 Sangat Tinggi Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari- hari % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-362 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satu an Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase saluran drainase kondisi baik % 69,21 69,04 69,15 100 Sangat Tinggi 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase trotoar kondisi baik % 66,66 73,93 68,61 92,80 Sangat Tinggi Persentase terbangunnya gedung pemerintah % n.a 100 93,42 93,42 Sangat Tinggi 5. Program Penyelenggara Jalan Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap % 89,16 89,29 88,92 99,59 Sangat Tinggi Persentase jembatan Kabupaten Kondisi baik % 93,73 93,75 94,36 100 Sangat Tinggi Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan % n.a 18,61 22,59 100 Sangat Tinggi 6. Program Penyelenggaraan Penataan ruang Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang % 89,56 89,50 90,18 100 Sangat Tinggi 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 98,71 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 sebanyak 12 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 98,71% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi.
3. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut ini. Tabel 2.236 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Periode Semseter II Tahun 2024 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-363 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah Persentase perumahan dan Permukiman layak huni % 99,12 99,02 99,34 100 Sangat Tinggi 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 64,07 52,70 59,63 100 Sangat Tinggi Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 85,10 83,82 87,84 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Tabel 2.237 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Indikator Program Perangkat Daerah 1. Program Pengembanga n Perumahan Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) % 4,50 4,46 3,69 100 Sangat Tinggi Cakupan rumah tangga yang mendapatka n akses sanitasi % 94,39 88,30 95,29 100 Sangat Tinggi 2. Program Kawasan Permukiman Persentase rumah layak huni % 94,5 95,54 96,31 100 Sangat Tinggi Persentase kawasan kumuh perkotaan % 4,86 4,84 3,63 100 Sangat Tinggi Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-364 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada periode Tahun 2024 sebanyak 6 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
4. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja IKUPD dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.238 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kot % N.a 100 51,11 51,11 Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-365 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 a 3. Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten Angka N.a 310 682 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 83,70 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja Program pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 83,71% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada indikator dengan capaian rendah yaitu indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota degan faktor penghambat diantaranya adalah : 1) Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2) Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3) Model permukiman yang Padat membuat akses jalan menjadi sempit. 4) Banyaknya masyarakat yang berkerumun mengakibatkan akses jalan terhambat. 5) Pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah. Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan : 1) Peningkatan sarpras 2) Peningkatan kompetensi pegawai 3) Pemberdayaan masyarakat Tabel 2.239 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2024 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satu an Realis asi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingk at Capai an RPD s.d. Tahu n 2024 (%) Skala Nilai Pering kat Kinerja Targ et 202 4 Realis asi s.d Semes ter II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Satlinmas yang terlatih % 100 100 3118,6 9 100 Sangat Tinggi Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti Rasio 1,42 1,62 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-366 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satu an Realis asi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingk at Capai an RPD s.d. Tahu n 2024 (%) Skala Nilai Pering kat Kinerja Targ et 202 4 Realis asi s.d Semes ter II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Persentase penegakan Perda/Perbup % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 2. Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n non Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK % n.a 3,46 50,65 67,53 Sedang Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran % n.a 100 42,06 42,06 Sangat Rendah Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran % n.a 100 0 0 Sangat Rendah Persentase Bangunan/Gedung/Ling kungan yang menjadi prioritas inspeksi % n.a 3,08 2,56 83,25 Tinggi RATA-RATA 70,41 Sedang Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 sebanyak 7 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 70,41% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Masih ada indikator dengan nilai peringkat sedang dan sangat rendah, untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan faktor penghambat diantaranya :
5. 1.Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dalam kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada didalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar
6. 2.Kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian
7. 3.Kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-367 pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yang berbeda agar proses pemadaman dapat cepat, efektif dan efisien
8. 4.Kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yang tidak memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untuk photo atau nonton yang menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dalam proses pemadaman
9. 5.Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisiensi contohnya, selang yang bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll. Upaya pencapaian kinerja adalah dengan memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran. Indikator dengan peringkat kinerja yang sangat rendah :
10. 1.Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran, dengan faktor penghambat diantaranya: 1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontur pegunungan, portal, jalan sempit, 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. Dan 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran. Upaya pencapaian kinerja diantaranya 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar. 3) Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-368 Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraana Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.240 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2024 BPBD No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Indeks Resiko Bencana Angka 236,83 142 20,92 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II tahun 2024 pada BPBD dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yaitu adanya juklak BNPB nomor 7 Tahun 2023 yang terbit pada bulan Desember 2023 dalam penentuan kejadian bencana, sehingga semua laporan kejadian bencana yang masuk belum tentu ditetapkan menjadi kejadian bencana sesuai dengan juklak BNPB yang ada. Tabel 2.241 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1. Program Penanggulanga n Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-369 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 kesiapsiagaa n terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamata n dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang penanggulangan bencana pada Tahun 2024 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
11. 6.Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.242 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Tahun 2024 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani % 65,29 63 68,12 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II tahun 2024 pada urusan bidang sosial dengan rata-rata sebesar 100 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-370 APBN. Capaian kinerja program urusan bidang sosial s.d Semester II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.243 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Tahun 2024 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPJMD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
12. 1.Program Pemberdayaa n Sosial Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
13. 2.Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kot a untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
14. 3.Program Rehabilitasi Sosial Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-371 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPJMD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 diluar panti
15. 4.Program perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan % 10,2 50 100 100 Sangat Tinggi Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 48 48 51,05 100 Sangat Tinggi
16. 5.Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
17. 6.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang Sosial pada Tahun 2024 sebanyak 13 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-372 peringkat kinerja Sangat Tinggi. 2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:
18. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja terdiri dari 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.244 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 75,8 76,15 78,06 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja. Untuk capaian kinerja program pada bidang Tenag Kerja disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.245 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Tahun 2024 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
19. 1.Program Penempata n Tenaga Kerja Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 72,39 72 73,78 100 Sangat Tinggi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja % n.a 80 82,35 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-373 No Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Swasta yang Dibina
20. 2.Program Penempata n Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 84,88 35 40,78 100 Sangat Tinggi Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja % N.a 1 3,95 100 Sangat Tinggi Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan % N.a 30 98,77 100 Sangat Tinggi Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur % N.a 90 100 100 Sangat Tinggi
21. 3.Program Hubungan Industrial Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaa n % 94,71 82,37 88,15 100 Sangat Tinggi Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK % 79,31 69,75 79,67 100 Sangat Tinggi Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja % n.a 45 82,93 100 Sangat Tinggi Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Tenaga Kerja pada Tahun 2024 sebanyak 10 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
22. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-374 indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.246 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaa n gender % 10,18 10,2 8,22 80,62 Tinggi RATA-RATA 80,62 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 80,62 % dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Dengan faktor pendorong dilaksanakanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Responsif Gender dalam proses perencanaan. Untuk capaian kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.247 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
23. 1.Program Pengarustamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan Presentase keterwakila n perempuan di lembaga pemerintah % 2,42 2,65 2,27 85,53 Tinggi Rasio Perangkat daerah yang menerapka n kebijakan responsif gender dalam penyusuna n Renja % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-375 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
24. 2.Program Perlindungan Perempuan Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan % 0,005 0,002 9 0.0055 9,59 Sangat Rendah Persentase perempuan korban kekerasan % 0,0017 0,002 9 0.003 97,91 Sangat Tinggi
25. 3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase desa sayang ibu dan bayi % 100 62,28 100 100 Sangat Tinggi Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas % 100 100 56,67 56,67 Rendah
26. 4.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kabupaten Layak Anak % Madya Nindy a Nindya 100 Sangat Tinggi
27. 5.Program Perlindungan Khusus Anak Persentase kasus kekerasan terhadap anak % 0,0035 0,004 0.0040 99,57 Sangat Tinggi RATA-RATA 81,16 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 sebanyak 8 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 81,16% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah yaitu pada indikator Persentase perempuan korban kekerasan dengan faktor penghambat kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak. Upaya pencapaian kinerja dengan sosialisasi pelaporan kasus dengan aplikasi SIPESAN PERAK.
28. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-376 Tabel 2.248 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Bidang Pangan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 IKUPD 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 93,5 78,5 89,43 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong dengan adanya kesadaran masyarakat dalam hal pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Capaian kinerja program urusan pemerintahan bidang pangan tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.249 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
29. 1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandiria n Pangan Rasio ketersedian pangan % 100 100 90,20 90,20 Tinggi
30. 2.Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase penanganan kerawanan pangan % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi
31. 3.Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman % 90 90 98,37 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 96,70 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pangan pada Tahun 2024 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 96,70% dengan nilai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-377 peringkat kinerja Sangat Tinggi.
32. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.250 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
33. 1.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang pertanahan pada Tahun 2024 sebanyak 1 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan
34. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 13 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.251 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
35. 1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase persetujuan pernyataan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-378 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
36. 2.Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air Angka 52,22 46 59,63 100 Sangat Tinggi Indeks Kualitas Udara Angka 83,82 86 87,84 100 Sangat Tinggi Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis % 2,46 0,067 3,09 100 Sangat Tinggi
37. 3.Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani % n.a 63,90 92,02 100 Sangat Tinggi
38. 4.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
39. 5.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan usaha/kegiat an yang memiliki dokumen lingkungan hidup % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
40. 6.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan % 27,87 28,6 28,93 100 Sangat Tinggi 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup % 100 100 166,67 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-379 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjut i % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 9. Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang tertangani % 61,26 60,21 62,91 100 Sangat Tinggi Cakupan layanan persampahan % 68,51 64,71 74,39 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 sebanyak 13 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
41. 6.Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.252 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
42. 1.Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil % N.a 92,06 98,52 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II tahun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-380 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya Inovasi Loket Desa Permata (perwujudan masyarakat tertib administrasi kependudukan), Bundaku (Ibu melahirkan mendapatkan Akta, KK dan KIA Baru), Mahameru (Menikah Mendapatkan KK dan KTP Baru) dan Berkibar ( Bersama kita bisa melayani masyarakat). Sedangkan capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.253 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
43. 1.Program Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA % 89,47 87,03 97,61 100 Sangat Tinggi
44. 2.Program Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil % 99,85 99,82 99,94 100 Sangat Tinggi
45. 3.Program pengelolaan informasi administrasi kependuduka n Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependuduka n % 100 94,9 99,94 100 Sangat Tinggi Program pengelolaan informasi administrasi kependuduka n Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependuduka n Digital % 18,01 0,8 31,05 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
46. 7.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 indikator IKPUD dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-381 Tabel 2.254 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisa si s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
47. 1.Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri % 20,68 10,53 37,97 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.255 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2023 Realisas i s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
48. 1.Program Penataan Desa Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa % n.a 50 100 100 Sangat Tinggi 2 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES % n.a 8 100 100 Sangat Tinggi
49. 3.Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES % 100 50 83,46 100 Sangat Tinggi Persentase penyelenggara an pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase laporan pengawasan pengelolaan % n.a 70 71,80 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-382 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2023 Realisas i s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 keuangan desa oleh BPD Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa % n.a 37 89,42 100 Sangat Tinggi Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa % 36,84 38,34 62,41 100 Sangat Tinggi
50. 4.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) % 100 3,7 21,43 100 Sangat Tinggi Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum % n.a 50 22,87 45,7 Sangat Rendah RATA-RATA 93,97 Sangat Tinggi Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 sebanyak 9 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 93,97% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan nilai peringkat kinerja sangat rendah yaitu indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukun dengan faktor penghambat yaitu proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi www.bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa.
51. 8.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-383 Tabel 2.256 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
52. 1.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 0,65 0,63 0,8 73,02 Sedang RATA-RATA 73,02 Sedang Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 73,02% dengan nilai peringkat kinerja Sedang, faktor penghambat adalah masih tingginya angka kelahiran (CBR) dengan faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah masih adanya kepercayaan sosial dan religius serta usia pernikahan. Upaya pencapaian kinerja dengan Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta melakukan Advokasi dan bintek kepada kades dalam program KKBPK Sedangkan kinerja program urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.257 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
53. 1.Program Pengendalian Penduduk Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed % 8,6 10,5 7,60 100 Sangat Tinggi Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya % 1,02 2 0,37 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-384 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 dibawah usia 20 tahun Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th) % 14,1 12,6 9,13 100 Sangat Tinggi
54. 2.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern % 80,14 75,75 90,36 100 Sangat Tinggi Persentase kepesertaan KB aktif % 45,77 76,21 81,85 100 Sangat Tinggi Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang % 45,03 46,1 46,45 100 Sangat Tinggi Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri % 52,71 37,88 28,45 78,11 Sedang
55. 3.Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Pembanguna n Keluarga % 58,19 55,98 62,08 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 89,20 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 sebanyak 9 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 89,20% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan capaian kinerja sedang yaitu Persentase kampung KB berkembang dan Mandiri dengan faktor penghambat diantaranya 1) Potensi kader dalam mendukung Program. 2) Partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB
56. 9.Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-385 berikut ini. Tabel 2.258 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
57. 1.Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya % 38,65 41,55 41.55 100 Sangat Tinggi
58. 2.Persentase Layanan Perhubungan % n.a 67,11 116,24 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat tinggi. Sedangkan capaian kinerja program urusan perhubungan semester II disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.259 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
59. 1.Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi % 38,65 41,55 41,55 100 Sangat Tinggi Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan % n.a 100 89,17 100 Sangat Tinggi Persentase potensi titik parkir yang tertangani % 100 98,25 100 100 Sangat Tinggi Persentase Terminal Tipe C yang Aktif % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase % 100 100 100 100 Sangat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-386 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Terminal Tipe C dalam kondisi baik Tinggi Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan % 100 99,61 99,62 100 Sangat Tinggi Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten % 14,26 33,48 34,17 100 Sangat Tinggi Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggun g % n.a 63,58 63,52 99,91 Sangat Tinggi RATA-RATA 99,99 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perhubungan pada Tahun 2024 sebanyak indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,99% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
60. 10.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator IKUPD 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.260 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
61. 1.Nilai Keterbukaan Informasi Publik Angka 97,38 89,95 95,86 100 Sangat Tinggi 2. Indeks SPBE Angka 2,8 3,2 3,64 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-387 Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian program pada urusan bidang komunikasi dan infrastruktur sampai dengan Semester II disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.261 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
62. 1.Program Informasi dan Komunikas i Publik Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif % 30 35 85,29 100 Sangat Tinggi Persentase terselenggarany a diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik % n.a 100 140,96 100 Sangat Tinggi Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo % 80 85 100 100 Sangat Tinggi
63. 2.Program Aplikasi Informatik a Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase layanan publik secara elektronik % n.a 50 50,38 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
64. 11.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 2 indikator IKUPD RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-388 dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.262 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
65. 1.Persentase Koperasi Sehat % 10,71 36 15,15 42,09 Sangat Rendah
66. 2.Persentase UMKM yang difasilitasi % n.a 0,92 1,39 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 71,04 Sedang Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 71,04% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Indikator dengan capaian kinerja sangat rendah yaitu persentase koperasi sehat dengan faktor penghambat diantaranya adalah 1) Ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas; dan 2) Kurangnya SDM Pengawas koperasi. Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan 1) Penjadwalan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang tidak mengirimkan laporannya ke Dinas. 2) Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan. Sedangkan capaian indikator program urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Pada Periode Semester II disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.263 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RP s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
67. 1.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi sehat % 27,47 22 15,15 42,09 Sangat Rendah Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat % n.a 1,74 80,65 100 Sangat Tinggi
68. 2.Program Pemberdayaan Persentase koperasi tidak % n.a 100 0,44 0,44 Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-389 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RP s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 dan Perlindungan Koperasi aktif yang diusulkan untuk dibubarkan
69. 3.Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif % 75 91,43 81,01 88,61 Tinggi
70. 4.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase UMKM berbasis Desa/Keluraha n % n.a 4,45 100 100 Sangat Tinggi Program Pengembangan UMKM Persentase UMKM yang difasilitasi % n.a 0,92 1,15 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 71,86 Sedang Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 sebanyak 6 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 71,86% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Masih ada 2 indikator dengan skala nilai sangat rendah diantaranya : 1) Persentase koperasi sehat dengan faktor penghambat diantaranya adalah 1) Ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas. 2) Kurangnya SDM Pengawas koperasi. Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan 1) Penjadwalan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang tidak mengirimkan laporannya ke Dinas. 2) Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan. 2) Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan, dengan faktor penghambat diantaranya adalah 1) Banyak koperasi yang tidak ditemukan alamatnya dan 2) Pengurus dan pengelola koperasi yang sudah tidak ada. Upaya pencapaian kinerja dengan :
a.Melakukan pemetaan koperasi yang tidak aktif
b.Melakukan kunjungan ke koperasi yang tidak aktif
c.Melakukan koordinasi dengan desa dan warga setempat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-390
d.Mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif
1. 12.Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.264 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Tahun 2024 No . Sasara n / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
2. 1.Pertumbuha n realisasi investasi % n.a 2,5 4,83 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat kondusif dan Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan. Sedangkan capaian program urusan bidang penanaman modal s.d Semester II disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.265 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
3. 1.Program Pengembanga n Iklim Penanaman Modal Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase perusahaan yang bermitra % n.a 50 100 100 Sangat Tinggi
4. 2.Program Promosi Penanaman Modal Persentase promosi penanaman modal % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi
5. 3.Program Persentase % n.a 100 100 100 Sangat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-391 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan secara Elektronik Tinggi Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
6. 4.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase pengendalia n penanaman modal % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang penanaman modal pada Tahun 2024 sebanyak 8 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
7. 13.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 2 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.266 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kemudaan dan Olahraga Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
8. 1.Persentase pemuda berprestasi % n.a 38 37,50 98,68 Sangat Tinggi
9. 2.Persentase % 83,19 35 83,19 100 Sangat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-392 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 atlet berprestasi Tinggi RATA-RATA 99,34 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 99,34% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja program urusan bidang kepemudaan dan olahraga s.d Semester II disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.267 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
10. 1.Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif % 80,76 95 93,33 98,25 Sangat Tinggi
11. 2.Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase pelatih olahraga bersertifika t % 35,4 96,45 96,43 99,98 Sangat Tinggi Persentase prestasi olah raga % 59 60 92,86 100 Sangat Tinggi
12. 3.Program Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan Persentase gugus depan yang aktif % 92,89 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 99,56 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,56% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
13. 14.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-393 Tabel 2.268 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
14. 1.Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral Ketersediaa n data statistik sektoral % 62 73,93 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Statistik pada Tahun 2024 sebanyak 1 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong adanya sinergitas kerjasama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersedian data di tiap OPD serta data statistik dasar merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh BPS sehingga data ini akan selalu update setiap tahunnya.
15. 15.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut. Tabel 2.269 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
16. 1.Program Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Persentase penilaian resiko keamanan informasi % n.a 33,3 87,67 100 Sangat Tinggi
17. 2.Persentase pelaksanaa n prosedur pengamana n informasi pada perangkat daerah % n.a 30 113,33 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-394 Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Persandian pada Tahun 2024 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
18. 16.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.270 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
19. 1.Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif % n.a 21,05 113,63 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian indikator program Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.271 Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2024 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerjaq Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
20. 1.Program Pengembanga n Kebudayaan Persentase kelompok Budaya yang Teregister % n.a 30 72,83 100 Sangat Tinggi Persentase kelompok kesenian yang produktif % n.a 38 184,33 100 Sangat Tinggi Persentase pelestaria n sejarah lokal % 6,73 38 7,49 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-395 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2024 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerjaq Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Persentase pelestaria n cagar budaya % 5,18 9,18 9,33 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kebudayaan pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
21. 17.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kinerja penyelenggaraan Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.272 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
22. 1.Indeks Pembanguna n Literasi Masyarakat (IPLM) Angka n.a 30,1 60,48 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan disajikan pada tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-396 Tabel 2.273 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
23. 1.Program Pembinaan Perpustakaan Persentase pertumbuha n jumlah pengunjung perpustakaa n % n.a 0,025 0,29 100 Sangat Tinggi Persentase peminjam di perpustakaa n % n.a 40 40,13 100 Sangat Tinggi Persentase perpustakaa n yang aktif % n.a 34 55,18 100 Sangat Tinggi 2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Persentase penelusuran naskah kuno % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perpustakaan pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
24. 18.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.274 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Progra m Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
25. 1.Indeks Manajemen Kearsipan Angka 70,93 68 73,54 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-397 Sangat Tinggi. Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.275 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pada Periode Semester II Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPJMD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
26. 1.Program pengelolaa n dan pelestarian arsip daerah Persentase arsip vital konvesional yang dialih mediakan % n.a 55 55,29 100 Sangat Tinggi Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediaka n % n.a 66,67 66,67 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kearsipan pada Tahun 2024 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. 2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan Evaluasi kinerja urusan pemerintahan pilihan antara lain:
27. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.276 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
28. 1.Nilai Produksi Perikanan Ribu Rp n.a 349.36 4 248.894.213,8 79 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-398 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.277 Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Target 2024 Realisas i s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1. Program Pengelolaa n Perikanan Tangkap Persentase nelayan perairan umum yang terbina % 30 10 59,08 100 Sangat Tinggi 2. Program pengelolaa n perikanan budidaya Produktivit as Ikan Nila Kg/m2 6 1,2 1,21 100 Sangat Tinggi Produktivit as Ikan Lele Kg/m2 14 12,6 12,60 100 Sangat Tinggi 3. Program Pengawas an Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase peningkata n lokasi penebaran benih ikan % 33 10 21,4 100 Sangat Tinggi 4. Program Pengelolaa n dan Pemasara n Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan (AKI) kg/kapita/ tahun n.a 22,08 22,25 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2024 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
29. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-399 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini. Tabel 2.278 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
30. 1.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Angka n.a 2,02 1,53 75,74 Sedang RATA-RATA 75,74 Sedang Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 75,74% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.279 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 5
31. 1.Program Peningkata n Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan % 21 0,03 7 100 Sangat Tinggi Lama tinggal wisatawan Hari 1 1 1 100 Sangat Tinggi Persentase terlaksanany a pembinaan desa wisata % 100 100 12,03 90,72 Sangat Tinggi Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif % 9,02 9,5 9,84 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 97,70 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pariwisata pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 97,70% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-400
32. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 1 indikator IKUPD 20 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.280 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisa si s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
33. 1.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 22,94 23,38 22,94 98,12 Sangat Tinggi RATA- RATA 98,12 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 98,12% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian indikator program urusan pemerintahan bidang pertanian sampai dengan Semester II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.281 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisa si s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 5
34. 1.Program Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian Produktivitas Padi Kuint al / Ha 63,15 61,25 61,49 100 Sangat Tinggi Produktivitas Jagung Kuint al / Ha 46,00 54,50 57,60 100 Sangat Tinggi Produktivitas Bawang Putih Kuint al / Ha 79,60 60,50 73,02 100 Sangat Tinggi Produktivitas Bawang Merah Kuint al / Ha 80,15 68,00 76,50 100 Sangat Tinggi Produktivitas Cabai Rawit Kuint al / Ha 55,00 50,00 75,00 100 Sangat Tinggi Produktivitas Cabai Besar Kuint al / Ha 69,50 65,00 76,00 100 Sangat Tinggi Produktivitas Tembakau Kuint al / 6,80 6,20 6,70 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-401 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Targe t 2024 Realisa si s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Ha Produktivitas Kopi Robusta Kuint al / Ha 7,25 7,10 7,44 100 Sangat Tinggi Produktivitas Kopi Arabika Kuint al / Ha 7,00 6,50 5,51 84,84 Tinggi Produktivitas Ternak Sapi Kg / Ekor 177,60 177,4 0 177,60 100 Sangat Tinggi Produktivitas Ternak Domba Kg / Ekor 13,71 13,70 13,71 100 Sangat Tinggi Produktivitas Ternak Kambing Kg / Ekor 13,71 13,70 13,71 100 Sangat Tinggi Produktivitas Ternak Ayam Ras Pedaging Kg / Ekor 0,75 0,75 0,75 100 Sangat Tinggi ProduktivitasTer nak Ayam Petelur Kg / Ekor 10,88 10,88 10,88 100 Sangat Tinggi Persentase Kelahiran Pedet % n.a 55,5 48,3 87 Tinggi
35. 2.Program Penyedian dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya % 100 100 100 100 Sangat Tinggi
36. 3.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penanganan penyakit hewan % 90 85 97,43 100 Sangat Tinggi Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat % 70 75 82,41 100 Sangat Tinggi
37. 4.Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian % n.a 41,00 99,23 100 Sangat Tinggi
38. 5.Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani yang naik kelas % 0,98 1,3 1,40 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 98,60 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang pertanian pada Tahun 2024 sebanyak 20 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 98,60% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
39. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari 1 indikator IKUPAD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-402 berikut ini. Tabel 2.282 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisa si s.d Semest er II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
40. 1.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % n.a 20,79 20,95 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong UMK Temanggung menarik peminat Pelaku Usaha Eksportir untuk Pengembangan Usaha di Kabupaten Temanggung. Sedangkan capaian indikator program urusan pemerintahan bidang perdagangan sampai dengan Semester II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.283 Capaian Kinerja Program Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Periode Semester II Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
41. 1.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase fasilitasi pelaku usaha informal % na 13,71 17 100 Sangat Tinggi Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik % 67 67 66,67 99,50 Sangat Tinggi Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital % na 1,5 1,55 100 Sangat Tinggi Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang % 70 75 75,04 100 Sangat Tinggi
42. 2.Program Stabilisasi Harga Barang Persentase Ketersediaan informasi % 68,41 70 74,86 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-403 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
43. 3.Program Pengembanga n ekspor Cakupan pelaku usaha yang di bina % na 1,15 2,56 100 Sangat Tinggi
44. 4.Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapann ya yang di tera ulang % 95 98,37 101,10 100 Sangat Tinggi
45. 5.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri % na 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 99,94 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang perdagangan pada Tahun 2024 sebanyak 8 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,94% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.
46. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Tabel 2.284 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perindutrian Pada Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisa si Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10
47. 1.Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 25,92 27,2 25,92 95,29 Sangat Tinggi RATA-RATA 95,29 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 95,29% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-404 Sedangkan capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Semester II Tahun 2024 disajikan pada tebel berikut. Tabel 2.285 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah % 70,46 71,62 82,19 100 Sangat Tinggi 2. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kot a Persentase Pembinaa n IKM Tembakau Lembutan % 12,29 15,3 15,47 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang perindustrian pada Tahun 2024 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. 2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Evaluasi kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain:
48. 1.Fungsi Sekretariat Daerah Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan fungsi Sekretariat Daerah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 22 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-405 Tabel 2.286 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II
49. 1.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Angka 3,434 3,44 3,434 99,83 Sangat Tinggi RATA-RATA 99,83 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah. Capaian kinerja IKUPD pada Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu 99,83% dengan kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja program fungsi Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.287 Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realis asi Tahu n 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB % 26,09 17,39 30,43 100 Sangat Tinggi 5 6 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik % 100 85 88 100 Sangat Tinggi Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi % n.a 60 80 100 Sangat Tinggi 7 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kerjasama yang diimplementasikan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 8 Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-406 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realis asi Tahu n 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II tepat Waktu 9 Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 10 Persentase produk hukum yang difasilitasi % n.a 85 100 100 Sangat Tinggi 11 Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH % 100 100 73,24 73,24 Sedang 12 Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 13 Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 14 Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu % 99,81 100 95,54 95,54 Sangat Tinggi 15 Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu % 100 100 97,09 97,09 Sangat Tinggi 16 Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah % 100 100 97,76 98 Sangat Tinggi 17 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 18 Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 19 Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP % 83,33 83,33 83,33 100 Sangat Tinggi 20 Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) % 100 100 98 98 Sangat Tinggi 21 Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) % 100 100 100 100 Sangat Tinggi 22 Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa % 100 97 85,72 88,37 Tinggi RATA-RATA 97,74 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian kinerja program pada fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 97,74% dengan skala nilai kinerja Sangat Tinggi. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :
a.Pada indikator sasaran yaitu indikator Nilai Evaluasi Kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-407 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD, faktor penghambatnya adalah adanya Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2023 memiliki 2 versi yang dikeluarkan Kemendagri pada awal januari dan februari sehingga perlu ada penyesuaian rumus kembali sesuai dengan pedoman terbaru dan terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuakan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untu perbaikan data Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, melakukan koordinasi dengan OPD untuk melakukan pengumpulan data dukung lebih awal.
b.Pada indikator program yaitu indikator Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yang diampu oleh Bagian Hukum dengan faktor penghambat lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal. Upaya pencapaian kinerja dengan optimalisasi pendokumentasian produk hukum daerah ke JDIH sesuai dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan.
1. 2.Fungsi Sekertariat DPRD Kinerja penyelenggaran Sekretariat DPRD yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.288 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II
2. 1.Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-408 Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong yaitu Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan Agenda Kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus dilaksanakan tepat waktu. Sedangkan Capaian kinerja program Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.289 Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II
3. 1.Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas % na 90 100 100 Sangat Tinggi Persentase kegiatan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana % 100 95 100 100 Sangat Tinggi Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan % 58 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD na 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah Capaian kinerja program Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. 2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Evaluasi kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan antara lain:
4. 1.Perencanaan Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator kinerja IKUPD, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-409 Tabel 2.290 Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II
5. 1.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Angka 4,5 4,5 4,5 100 Sangat Tinggi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Angka Level 2 Level 3 Level 3 100 Sangat Tinggi RATA-RATA IKUPD 100 Sangat Tinggi
6. 1.Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu % 100 95 100 100 Sangat Tinggi
7. 2.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia % 90 90 100 100 Sangat Tinggi Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat % 90 90 96,46 100 Sangat Tinggi Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam % 90 90 95,31 100 Sangat Tinggi Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur % 90 90 97,96 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-410 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringkat Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian indikator IKUPD RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan skala nilai peringkat Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD Tahun 2024 sebesar 100% dengan status Sangat Tinggi.
8. 2.Keuangan Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 2 indikator kinerja IKUPD, dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.291 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II
9. 1.Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Opini BPK atas LKPD WTP WTP WTP 16,59 100 Sangat Tinggi Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah) % 15 15,5 18,52 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi
10. 1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD % 89,96 91 100 100 Sangat Tinggi Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Cakupan Rekonsiliasi % na 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-411 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu % na 100 100 100 Sangat Tinggi
11. 2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu % na 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja % 99,1 80 91,1 100 Sangat Tinggi
12. 3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah % na 8 4,57 57,10 Rendah Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah % na 95 98,16 100 Sangat Tinggi Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 96,10 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian indikator IKUPD pada kinerja keuangan RKPD dan RPD tahun 2024 yaitu 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 96,10% berstatus Sangat Tinggi. Pada indikator program yaitu Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah, faktor penghambat dikarenakan masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-412 dipastikan. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah. Upaya pencapaian kinerja dengan Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru serta intensifikasi pendataan objek pajak daerah.
13. 3.Kepegawaian Kinerja penyelenggaran kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.292 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 202 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II IKUPD
14. 1.Terwujudnya profesionalisme ASN Indeks Profesionalisme ASN Angka 50 53,18 78,50 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi PROGRAM
15. 1.Program Kepegawaian Daerah Cakupan Pengembangan SDM Aparatur % 40,29 41,39 123,60 100 Sangat Tinggi Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur % 86,41 86,41 50,50 58,38 Rendah RATA-RATA 79,19 Sedang Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian indikator IKPD RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 79,19% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah yaitu indikator Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur dengan faktor penghambat kurangnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-413 pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS).
16. 4.Pendidikan dan Pelatihan Kinerja penyelenggaran pendidikan dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.293 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II
17. 1.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Cakupan Pembinaan SDM Aparatur % 96,17 96,13 82,75 85,30 Tinggi RATA-RATA 85,30 Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian kinerja program RKPD dan RPD Tahun 2024 sebesar 85,30% dengan nilai peringkat kinerja tinggi. Faktor Penghambat Cakupan Pembinaan SDM Aparatur adalah keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan strukturalKeterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, teknis dan fungsional (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat.
18. 5.Penelitian dan Pengembangan Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 1 indikator IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-414 Tabel 2.294 Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikato r Kinerja Satua n Realisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringk at Kinerja Target 2024 Realisasi s.d Semester II
19. 1.Meningkatn ya Kualitas Perencanaan Pembanguna n dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah Angka Sangat Inovatif/80, 87 Sangat Inovatif/60,0 1-100 Sangat Inovatif/72, 42 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian kinerja IKUPD RKPD dan RPD Tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yaitu peningkatan sosialisasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengetahuan terhadap metode penilaian inovasi. Sedangkan capaian kinerja program pada urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.295 Capaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPJMD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisas i s.d Semeste r II
20. 1.Program Penelitian dan Pengembanga n Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasika n % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA- RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian kinerja Program sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-415 2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 satu indikator kinerja IKUPD dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 2.286 berikut Tabel 2.296 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II
21. 1.Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Persentase Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK % na 93,7 96 100 Sangat tinggi Maturitas SPIP Nilai 3 3,009 3,077 100 Sangat tinggi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Nilai na 2,92 3 100 Sangat tinggi Kapabilitas APIP level na 3 3 100 Sangat tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi % 100 61 81 100 Sangat tinggi Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara % 100 48 59 100 Sangat tinggi Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa % 100 63 120 100 Sangat tinggi Persentase penanganan aduan masyarakat % 100 100 100 100 Sangat tinggi Persentase tindak lanjut hasil temuan % 100 100 100 100 Sangat tinggi
22. 2.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-416 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II Dan Asistensi integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi % 100 60 100 100 Sangat tinggi Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya % 100 100 100 100 Sangat tinggi Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan level na 3 3 100 Sangat tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian indikator sasaran kinerja IKUPD urusan Pengawasan RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan skala nilai Peringkat Kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100 % skala nilai Peringkat Kinerja Sangat Tinggi. 2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan diimplementasikan Kecamatan dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.297 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2024 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II
23. 1.Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-417 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II kualitas pelayanan publik Kecamatan Temanggung % 85,98 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tembarak % 88,01 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Pringsurat % 85,78 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kaloran % 84 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 84,02 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bulu % 86,88 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kedu % 88,7 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kandangan % 86,97 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Candiroto % 84,28 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 85,99 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Jumo % 87,36 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Wonoboyo % 84,44 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 82,08 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bejen % 86,2 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kledung % 82,55 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bansari % 84,22 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tlogomulyo % 84,76 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Selopampang % 88,41 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Gemawang % 79,28 B B 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tretep % 85,3 B B 100 Sangat Tinggi RATA-RATA IKPD 100 Sangat Tinggi
24. 1.Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan Kecamatan Temanggung % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tembarak % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Pringsurat % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kaloran % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bulu % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kedu % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-418 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II Kecamatan Kandangan % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Candiroto % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Jumo % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Wonoboyo % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bejen % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kledung % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bansari % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tlogomulyo % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Selopampang % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Gemawang % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tretep % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Persentase realisasi penerimaan PBB Kecamatan Temanggung % 91,93 95 90,57 95,34 Sangat Tinggi Kecamatan Tembarak % 99,85 95 97,78 100 Sangat Tinggi Kecamatan Pringsurat % 96,21 95 99,20 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kaloran % 100 95 98,40 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 96,21 95 96,44 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bulu % 96,21 95 96,06 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kedu % 96,21 95 99,91 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kandangan % 96,21 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Candiroto % 100 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 96,21 95 97,70 100 Sangat Tinggi Kecamatan Jumo % 96,21 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Wonoboyo % 96,21 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 96,21 95 95,48 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bejen % 96,21 95 98,29 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kledung % 96,21 95 98,17 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-419 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II Kecamatan Bansari % 100 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tlogomulyo % 96,21 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Selopampang % 100 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Gemawang % 96,21 95 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tretep % 96,21 95 98,99 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 99,77 Sangat Tinggi
25. 2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak Kecamatan Temanggung % 90,79 79 84,01 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 97,18 79 95,83 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 90,79 79 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 90,79 79 90,79 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif Kecamatan Temanggung % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi
26. 3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam Kecamatan Temanggung % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tembarak % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Pringsurat % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kaloran % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bulu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kedu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kandangan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-420 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II Kecamatan Candiroto % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Jumo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Wonoboyo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bejen % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kledung % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bansari % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tlogomulyo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Selopampang % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Gemawang % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tretep % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi
27. 5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa Kecamatan Temanggung % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tembarak % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Pringsurat % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kaloran % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bulu % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kedu % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kandangan % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Candiroto % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Jumo % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Wonoboyo % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bejen % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kledung % 0 100 100 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-421 No . Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingkat Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semeste r II Kecamatan Bansari % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tlogomulyo % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Selopampang % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Gemawang % 0 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tretep % 0 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu Kecamatan Temanggung % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tembarak % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Pringsurat % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kaloran % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Parakan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bulu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kedu % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kandangan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Candiroto % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Ngadirejo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Jumo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Wonoboyo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kranggan % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bejen % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Kledung % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Bansari % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tlogomulyo % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Selopampang % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Gemawang % 100 100 100 100 Sangat Tinggi Kecamatan Tretep % 100 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA 100 Sangat Tinggi TOTAL RATA-RATA INDIKATOR PROGRAM 99,97 Sangat Tinggi Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian indikator Kinerja IKUPD unsur kewilayahan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-422 RKPD dan RPD 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 99,97% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu : pada indikator program yaitu indikator Persentase realisasi penerimaan PBB, faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja program tersebut antara lain (1) Wajib Pajak terbiasa membayar menjelang jatuh tempo; (2) Masih adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT karena Wajib Pajak berada di luar kota, dan Wajib Pajak tidak ditemukan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan tertib administrasi PBB dengan melakukan monitoring secara berkala ke desa-desa dan sosialisasi kepada warga masyarakat. 2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Capaian Kinerja pemerintahan Umum diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 1 indikator kinerja IKUPD, dan 5 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.298 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II 1 Menurunnya konflik di masyarakat konflik di masyarakat Persentase tertanganinya konflik di masyarakat Angka n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA IKUPD 100 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan % n.a 80 92,86 100 Sangat Tinggi 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Persentase pelaksanaan pendidikan politik % n.a 80 70 100 Sangat Tinggi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-423 No. Sasaran / Program Indikator Kinerja Satua n Realisas i Tahun 2023 Tahun 2024 Tingka t Capaia n RPD s.d. Tahun 2024 (%) Skala Nilai Peringka t Kinerja Targe t 2024 Realisasi s.d Semester II Etika serta Budaya Politik 3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan % n.a 13,33 18,18 100 Sangat Tinggi 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah % n.a 100 100 100 Sangat Tinggi RATA-RATA PROGRAM 100 Sangat Tinggi Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Capaian indikator kinerja IKUPD RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi dengan faktor pendorong terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik. Dan kinerja program dengan rata-rata 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. 2.2.10 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Hasil rekapitulasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung RPD Tahun 2024-2026 pada periode Semester II Tahun 2024 dengan Jumlah seluruh indikator RPD periode Semester II Tahun 2024 dengan total 532 indikator dengan rincian 3 indikator tujuan, 19 indikator sasaran, 78 indikator IKUPD dan 432 indikator program dengan masing- masing capaian dalam prosentase skala penilaian kinerja sebagaimana pada gambar berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-424 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.77 Persentase Skala Penilaian Kinerja Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024 Sedangkan capaian menurut jumlah indikator skala nilai peringkat kinerja pada indikator tujuan, sasaran, IKUPD dan Program sebagaimana pada gambar berikut. Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.78 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024
28. 1.Indikator Tujuan Indikator tujuan terdiri dari 3 indikator yang masing-masing 89% 5% 2%1%3% Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024 Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 475 26 9 8 14 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024 Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-425 indikator telah mencapai skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator tujuan disajikan pada gambar berikut. Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.79 Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator Tujuan
29. 2.Indikator Sasaran Capaian indikator sasaran Tahun 2024 s.d. Semester II ada 19 indikator sasaran, dengan capaian rata-rata sebesar 97,69% dengan nilai peringkat kinerja 17 Sangat Tinggi dan 2 Indikator dengan predikat Tinggi, persentase skala penilaian kinerja Sasaran dan jumlah skala penilaian kinerja pada indikator sasaran sebagaimana pada Tabel dan gambar berikut. Tabel 2.299 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Sasaran No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Renda h 1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 95,54 1 0 0 0 0 2 Harapan Lama Sekolah (HLS) 100 1 0 0 0 0 3 Indek Pembangunan Pemuda (IPP) 95,22 1 0 0 0 0 4 Indeks Pembangunan Olahrga 82,27 0 1 0 0 0 5 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 95,49 0 1 0 0 0 6 Indeks Toleransi 100 1 0 0 0 0 7 Angka Harapan Hidup (AHH) 100 1 0 0 0 0 8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 100 1 0 0 0 0 9 Pendapatan per Kapita 100 1 0 0 0 0 10 Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank 100 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator Tujuan Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-426 No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Renda h Dunia 11 Angka Kemiskinan 100 1 0 0 0 0 12 Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) 100 1 0 0 0 0 13 Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) 100 1 0 0 0 0 14 Indeks Pembangunan Infrastruktur 100 1 0 0 0 0 15 Indeks Rasa Aman 100 1 0 0 0 0 16 IPKD 100 1 0 0 0 0 17 Indeks Merit System 100 1 0 0 0 0 18 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) 100 1 0 0 0 0 19 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 1 0 0 0 0 JUMLAH 98,34 17 2 0 0 0 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.80 Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator Sasaran
30. 3.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut. Tabel 2.300 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumla h Total Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 Bidang Pendidikan 79,46 4 1 0 2 1 8 2 Bidang Kesehatan – Dinkes 100,00 1 0 0 0 0 1 3 Bidang Kesehatan - RSUD 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 Jumlah skala penilaian kinerja IKUPD Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-427 No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumla h Total 4 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 2 0 0 0 0 2 5 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 3 0 0 0 0 3 6 Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar 83,70 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3 7 Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD 100,00 1 0 0 0 0 1 8 Bidang Sosial 100,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Jumlah 94,74 14 1 0 3 1 19 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.81 Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian yaitu 94,74% dengan skala penilaian kinerja Sangat tinggi (14) atau 73,68%, Tinggi (1) atau 5,26%, Sedang (0), Rendah (3) atau 15,79% dan Sangat Rendah (1) 5,26%. Sedangkan Rincian capaian program Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana pada tabel berikut. 73,68% 5,26% 0,00% 15,79% 5,26% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-428 Tabel 2.301 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumla h Total Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 Bidang Pendidikan 83 18 10 3 2 4 37 2 Bidang Kesehatan – Dinkes 97 28 2 1 0 0 31 3 Bidang Kesehatan - RSUD 100 1 0 0 0 0 1 4 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99 11 0 0 0 0 11 5 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 6 0 0 0 0 6 6 Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar 70 3 1 1 0 2 7 7 Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD 100 3 0 0 0 0 3 8 Bidang Sosial 100 13 0 0 0 0 13 Jumlah 93,69 83 13 5 2 6 109 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.82 Persentase skala penilaian kinerja pada indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Indikator Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 rata-rata capaian yaitu 93,69% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (83) atau 76,15%, Tinggi (13) atau 11,93%, Sedang (5) atau 4,59%, Rendah (2) atau 1,83%, dan Sangat Rendah (6 )atau 5,5%.
31. 4.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan 76,15% 11,93% 4,59% 1,83% 5,50% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-429 Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.302 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 Bidang Tenaga Kerja 100 1 0 0 0 0 1 2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 76,82 0 1 1 0 0 2 3 Bidang Pangan 100 1 0 0 0 0 1 4 Bidang Pertanahan 0 0 0 0 0 0 0 5 Bidang Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0 6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 1 0 0 0 0 1 7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 1 0 0 0 0 1 8 Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 73,02 0 0 1 0 0 1 9 Bidang Perhubungan 100 2 0 0 0 0 2 10 Bidang Komunikasi dan Informatika 100 2 0 0 0 0 2 11 Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 71,04 1 0 0 0 1 2 12 Bidang Penanaman Modal 100 1 0 0 0 0 1 13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga 99,34 2 0 0 0 0 2 14 Bidang Statistik 0 0 0 0 0 0 0 15 Bidang Persandian 0 0 0 0 0 0 0 16 Bidang Kebudayaan 100 1 0 0 0 0 1 17 Bidang Perpustakaan 100 1 0 0 0 0 1 18 Bidang Kearsipan 100 1 0 0 0 0 1 JUMLAH 73,35 15 1 2 0 1 19 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-430 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.83 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 rata-rata capaian yaitu 73,35% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (15) atau 78,95%, Tinggi (1) atau 5,26% , Sedang (2) atau 10,53%, Rendah (0), dan Sangat Rendah (1) atau 5,26%. Sedangkan rincian capaian program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.303 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Wajib Non Pelayanan Dasar 1 Bidang Tenaga Kerja 100 10 0 0 0 0 10 2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 81,16 5 1 0 1 1 8 3 Bidang Pangan 96,74 3 0 0 0 0 3 4 Bidang Pertanahan 100 1 0 0 0 0 1 5 Bidang Lingkungan Hidup 100 13 0 0 0 0 13 6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 4 0 0 0 0 4 7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 93,97 8 0 0 0 1 9 8 Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 89,2 13 1 1 1 1 17 9 Bidang Perhubungan 99,99 8 0 0 0 0 8 78,95% 5,26% 10,53% 0,00% 5,26% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-431 No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total 10 Bidang Komunikasi dan Informatika 100 5 0 0 0 0 5 11 Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 71,86 3 1 0 0 2 6 12 Bidang Penanaman Modal 100 8 0 0 0 0 8 13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga 99,56 4 0 0 0 0 4 14 Bidang Statistik 100 1 0 0 0 0 1 15 Bidang Persandian 100 2 0 0 0 0 2 16 Bidang Kebudayaan 100 4 0 0 0 0 4 17 Bidang Perpustakaan 100 3 0 0 0 0 3 18 Bidang Kearsipan 100 2 0 0 0 0 2 JUMLAH 96,25 97 3 1 2 5 108 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.84 Persentase skala penilaian kinerja pada indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 rata-rata capaian yaitu 96,25% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (97) atau 89,81%, Tinggi (3) atau 2,78% , Sedang (1) atau 0,93%, Rendah (2) atau 1,85%, dan Sangat Rendah (5)atau 4,63%.
32. 5.Indikator Kinerja IKUPD dan Program yang mendukung urusan pemerintahan pilihan. Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel berikut. 89,81% 2,78% 0,93% 1,85% 4,63% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-432 Tabel 2.304 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Urusan Pemerintahan Pilihan 1 Bidang Kelautan dan Perikanan 100 1 0 0 0 0 1 2 Bidang Pariwisata 75,74 0 0 1 0 0 1 3 Bidang Pertanian 98,12 1 0 0 0 0 1 4 Bidang Perdagangan 100 1 0 0 0 0 1 5 Bidang Perindustrian 95,29 1 0 0 0 0 1 JUMLAH 93,83 4 0 1 0 0 5 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.85 Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 93,83% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (4) atau 80%, Tinggi (0), Sedang

(1)atau 20%, Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). Rincian capaian indikator Program Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.305 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Urusan Pemerintahan Pilihan No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Urusan Pemerintahan Pilihan 1 Bidang Kelautan dan Perikanan 100 5 0 0 0 0 5 80% 0% 20% 0% 0% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-433 No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total 2 Bidang Pariwisata 97,68 3 1 0 0 0 4 3 Bidang Pertanian 98,60 18 2 0 0 0 20 4 Bidang Perdagangan 99,94 8 0 0 0 0 8 5 Bidang Perindustrian 100 2 0 0 0 0 2 JUMLAH 99,24 36 3 0 0 0 39 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.86 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Urusan Pemerintahan Pilihan Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 99,24% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (36) atau 92,31%, Tinggi (3) atau 7,69%, Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

6.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur pendukung urusan pemerintahan Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.306 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja IKUPD Unsur pendukung urusan pemerintahan No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur pendukung urusan pemerintahan 1 Sekretariat Daerah 99,83 1 0 0 0 0 1 2 Sekretariat DPRD 100 1 0 0 0 0 1 JUMLAH 99,91 2 0 0 0 0 2 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 99,91% dengan 92,31% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-434 skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (2) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.307 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Unsur pendukung urusan pemerintahan No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur pendukung urusan pemerintahan 1 Sekretariat Daerah 97,74 20 1 1 0 0 22 2 Sekretariat DPRD 100 4 0 0 0 0 4 JUMLAH 98,87 24 1 1 0 0 26 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.87 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur pendukung urusan pemerintahan Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 98,87% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (24) atau 92,31%, Tinggi (1) atau 3,85%, Sedang (1) atau 3,85%, Rendah (0), dan Sangat Rendah

(0).

7.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut. 92,31 3,85 3,85 0,00% 0,00% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-435 Tabel 2.308 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan No Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur penunjang urusan pemerintahan 1 Perencanaan 100 3 0 0 0 0 3 2 Keuangan 100 1 1 0 0 0 2 3 Kepegawaian 100 1 0 0 0 0 1 4 Pendidikan dan Pelatihan 100 0 0 0 0 0 0 5 Penelitian dan Pengembangan 100 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 100 5 1 0 0 0 6 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.88 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (5) atau 83,33%, Tinggi (1) atau 16,67, Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.309 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur penunjang urusan pemerintahan 1 Perencanaan 100 6 0 0 0 0 6 2 Keuangan 96,10 9 1 0 1 0 11 3 Kepegawaian 79,19 1 0 0 1 0 2 4 Pendidikan dan Pelatihan 85,30 0 1 0 0 0 1 5 Penelitian dan Pengembangan 100 2 0 0 0 0 2 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-436 No Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total JUMLAH 92,12 18 2 0 2 0 22 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Gambar 2.89 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 92,12% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (18) atau 81,82%, Tinggi (2) atau 9,09%, Sedang (0), Rendah (2) atau 9,09%, dan Sangat Rendah

(0).

8.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.310 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur pengawasan urusan pemerintahan Inspektorat Daerah 100 4 0 0 0 0 4 JUMLAH 100 4 0 0 0 0 4 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (4) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). 81,82% 9,09 0,00% 9,09 0,00% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-437 Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.311 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur pengawasan urusan pemerintahan Inspektorat Daerah 100 9 0 0 0 0 9 JUMLAH 100 9 0 0 0 0 9 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (9) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).
9.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pemerintahan Umum Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.312 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pemerintahan Umum Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur Pemerintahan Umum Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik 100 1 0 0 0 0 1 JUMLAH 100 1 0 0 0 0 1 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (1) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.313 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum Urusan/ Bidang Rata- rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Unsur Pemerintahan Umum Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik 100 5 0 0 0 0 5 JUMLAH 100 5 0 0 0 0 5 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-438 Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (5) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).
10.Indikator Kinerja IKUPD dan Program Kewilayahan Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Kewilayahan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.314 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Kewilayahan Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Kewilayahan Kecamatan 100 20 0 0 0 0 20 JUMLAH 100 20 0 0 0 0 20 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (20) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.315 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Kewilyahan Urusan/ Bidang Rata-rata capaian (%) Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Jumlah Total Kewilayahan Kecamatan 99,97 108 0 0 0 0 108 JUMLAH 99,97 108 0 0 0 0 108 Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (108) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0). Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil program daerah dari seluruh aspek demi menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi dan justifikasi atas rencana, implementasi, dan hasil perencanaan yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat menjadi umpan balik dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-439 pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan dokumen perencanaan selanjutnya. 2.2.11 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 2.316 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No URUSAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024
1.PENDIDIKAN Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) % 98,36 92,88 95,55 100 100 Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD % 91,17 81,35 94,74 100 100 Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 35,42 25,52 27,48 100 100 Capaian SPM Bidang Pendidikan 74,98 66,58 72,59 100 100
2.KESEHATAN Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar % 100 100 100 100 100 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar % 100 100 100 100 100 Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar % 100 100 99,09 100 100 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 80,4 81,64 92,95 100 96 Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 6,19 84,92 82,05 100 98,80 Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 51,81 69,25 89,07 100 99,21 Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 62,64 89,52 83,22 100 94,61 Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 19,99 30,97 84,78 100 90,03 Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 77,37 92,5 100 100 100 Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 83,06 100 104 100 100 Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar % 38,19 67,88 95,65 100 100 Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan % 74,42 73,49 87,03 100 100 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan 62,37 79,05 94,64 100,00 90,37
3.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum % 93,9 94,52 95,32 100 97,65 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % n.a 92,38 100 100 100 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93,9 93,45 97,66 100 98,83
4.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % n.a 100 100 100 100 Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni % 100 100 100 100 100 Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman 100 100 100 100 100
5.KETENTERAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % n.a 100 100 100 100 Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada % n.a 100 100 99,19 99,19 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % n.a 100 100 100 100 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana % n.a 100 100 100 100 Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % n.a 47,73 43,75 98,25 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-440 No URUSAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat n.a 89,55 88,75 99,49 99,84 6 SOSIAL Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti % 100 100 100 100 100 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial % 100 100 100 100 100 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial 100 100 100 100 100 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah 2.2.12 Evaluasi Kinerja Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Laporan capaian SDGs disusun tiap tahun dengan Desk per semester yang melibatkan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait. Berikut ini laporan SDGs Tahun 2024 Kabupaten Temanggung sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut. Tabel 2.317 Capaian Indikator SDGs Tahun 2024 NO PILAR GOAL JUMLAH PERANGKAT DAERAH STATUS CAPAIAN INDIKATOR TERISI N.A. 1 I. PILAR SOSIAL 1 Mengurangi Kemiskinan 26 22 4 BPS, DINKES, DINSOS, DISNAKER, BPBD 4 15 3 2 Tanpa Kelaparan 4 4 0 DINKES, DKPPP, DPRKPLH, DPUPR 3 0 1 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 14 13 1 DINKES, BPS 7 2 4 4 Pendidikan yang Berkualitas 19 18 1 DINDIKPORA, BPS 6 3 9 5 Kesetaraan Gender 4 4 0 SETWAN, BKPSDM, DPPPAPPKB, BPS 2 1 1 JUMLAH 67 61 6 22 21 18 2 II. PILAR EKONOMI 7 Energi Bersih dan Terjangkau 2 2 0 BPS 0 2 0 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 3 3 0 BPS 0 1 2 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 3 3 0 DPUPR, DISHUB, BPS 1 0 2 10 Berkurangnya Kesenjangan 5 4 1 BPS, DINPERMADES, BAG. HUKUM, DISNAKER 3 0 1 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan 5 5 0 BPAPKAD, BPS, BAPPEDA 2 1 2 JUMLAH 18 17 1 6 4 7 3 III. PILAR LINGKUNGAN 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 6 2 4 BPS, DPRKPLH 0 2 0 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 5 4 1 BPBD, BPS, DPRKPLH, DPUPR 2 1 1 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 4 4 0 DPRKPLH 2 1 1 13 Penanganan Perubahan Iklim 1 1 0 BPBD 0 0 1 14 Ekosistem Lautan 0 0 0 - 0 0 0 15 Ekosistem Daratan 0 0 0 - 0 0 0 JUMLAH 16 11 5 4 4 3 4 IV. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 16 15 1 POLRES, BAG. HUKUM, INSPEKTORAT, BAG. ORGANISASI, SETWAN, BKPSDM, DINDUKCAPIL, BPS, DISKOMINFO 10 1 4 JUMLAH 16 15 1 10 1 4 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-441 NO PILAR GOAL JUMLAH PERANGKAT DAERAH STATUS CAPAIAN INDIKATOR TERISI N.A. JUMLAH INDIKATOR 117 104 13 42 30 32 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Ditinjau dari keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi, seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut: 2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di antaranya:
1.Masih tingginya angka kemiskinan;
2.Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah;
3.Masih tingginya angka stunting;
4.Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia;
5.Masih adanya kasus gizi buruk;
6.Masih tingginya kasus kematian ibu;
7.Masih adanya kasus kematian bayi dan balita;
8.Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal;
9.Belum optimalnya pengelolaan sampah;
10.Masih rendahnya akses air minum aman;
11.Masih rendahnya akses sanitasi aman;
12.Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis;
13.Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup;
14.Belum optimalnya mitigasi terhadap perubahan iklim;
15.Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. 2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
1.Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-442 Dasar 1) Bidang Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan mempunyai pengaruh penting terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih mempunyai permasalahan dan tantangan untuk penanganannya, di antaranya: a) Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Temanggung tahun 2024 yaitu sebesar 7,53 tahun. b) Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 16,62 tahun. c) Masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat. Berdasarkan data Kemdikbud yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung pada November 2024 terdapat sebanyak 4.688 anak tidak sekolah. d) Masih terdapat fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik. e) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM). f) Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). g) Masih rendahnya warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. h) Rendahnya persentase APK PAUD pada usia 4-6 tahun dan 5-6 tahun. i) Masih rendahnya persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi. j) Masih rendahnya jumlah pendidik kesetaraan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu k) Masih rendahnya jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik l) Masih rendahnya persentase tenaga penunjang lain yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-443 memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat di SD, SMP dan satuan pendidikan non formal. m) Rendahnya rasio jumlah pengawas SD. Permasalahannya yaitu minimnya guru yang lolos uji kompetensi, pengajuan calon pengawas yang telah lulus uji kompetensi tidak mendapat Surat Rekomendasi dari Menpan RB sehingga belum bisa diangkat menjadi pengawas. n) Masih rendahnya jumlah Kepala Satuan PAUD dan SMP yang berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. o) Masih rendahnya rasio siswa/guru SD dan SMP serta rasio siswa/rombel SD dan SMP p) Masih rendahnya rasio jumlah pengawas SD dan SMP 2) Bidang Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan memiliki faktor strategis dalam pembangunan manusia yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan tersebut sesuai siklus kehidupan manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Temanggung masih menemui berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya: a) Masih ditemukan kasus kematian ibu pada tahun 2024 yaitu sebesar 61,01/100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 5 kasus kematian ibu. b) Masih ditemukan kasus kematian bayi pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,84 per 1000 kelahiran hidup. c) Masih ditemukan kasus kematian neonatal pada tahun 2024 yaitu sebesar 8,42 per 1000 kelahiran hidup. d) Masih ditemukan kasus kematian balita pada tahun 2024 yaitu sebesar 14,28/1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 117 kasus. e) Masih ditemukan balita dengan kasus stunting dan gizi buruk. f) Masih kurangnya kepesertaan dan rendahnya keaktifan peserta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). g) Belum optimalnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB). Pada tahun 2024 capaian penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) sebesar 64,48% yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-444 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. h) Belum optimalnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB). Pada tahun 2024 capaian keberhasilan pengobatan tuberkulosis mencapai 81%. i) Masih ditemukannya kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. j) Belum semua fasyankes memenuhi standar mutu. k) Masih rendahnya persentase puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar. 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan dan tantangan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain: a) Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) baru tercapai 88,92% di tahun 2024. Hal ini berarti masih ada 148 ruas jalan dari total 207 ruas jalan kabupaten atau sepanjang 578,40 km dari 650,476 km total panjang jalan kabupaten yang belum memenuhi geometri dan lebar sesuai dengan standar lebar minimal jalan kabupaten. b) Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun. Pada tahun 2024, baru 69,15% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase. c) Masih diperlukan upaya untuk menjaga trotoar dalam kondisi baik. Hingga Tahun 2024 capaian trotoar dalam kondisi baik baru 68,61%. d) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman. Hingga tahun 2024, akses air minum baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 97,65%. e) Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian. Adapun penyebab yang membuat capaian IKSI di Kabupaten Temanggung belum optimal dikarenakan masih rendahnya kondisi prasarana fisik dari saluran irigasi yang ada dan belum optimalnya kelembagaan yang ada. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah 58,866%. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-445 f) Pada tahun 2024, baru terdapat 1 (satu) unit IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Temanggung yaitu IPLT Sanggrahan dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 10 m3/hari sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengolahan lumpur tinja dalam skala kabupaten. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh kurangnya jumlah truk tinja serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyedot lumpur tinja di sistem pengolahan air limbah domestik yang ada. 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan yang perlu diatasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya : a) Masih adanya RTLH di Kabupaten Temanggung sampai akhir tahun 2024 sebanyak 8.098 unit atau 3,69% dari total 219.386 unit rumah; b) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman. Hingga Tahun 2024, sanitasi baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 95,29%. 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan di Kabupaten Temanggung masih terdapat permasalahan yang perlu perhatian di antaranya: a) Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup. Pada tahun 2024 pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Temanggung sebanyak 1.707 kasus. b) Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman. Pada tahun 2024 kejadian kebakaran di rumah/permukiman sebesar 48 kejadian kebakaran, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. c) Belum optimalnya pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota. Pada tahun 2024, cakupan pelayanan bencana kebakaran baru mencapai 51,11%. Permasalahannya yaitu luasnya wilayah Kabupaten Temanggung dengan topologi Temanggung berupa pegunungan, perbukitan, dan lembah. Selain itu, model permukiman yang padat membuat akses jalan menjadi sempit. Kemudian, banyak masyarakat yang berkerumun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-446 sehingga mengakibatkan akses jalan terhambat serta pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah. d) Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan permasalahan diantaranya kondisi kendaraan Damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran, kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil sehingga menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, kompetensi anggota Damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, kondisi peralatan pemadam kebakaran yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisien. e) Masih rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran, dengan permasalahan diantaranya wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontur pegunungan, portal, jalan sempit, lokasi pos pemadam kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah pos pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. Selain itu kendala yang dihadapi meliputi terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran. 6) Bidang Sosial Pembangunan di bidang sosial untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup manusia maupun masyarakat melalui upaya-upaya menuju kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan untuk diperhatikan yaitu: a) Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-447 tahun 2024 berdasarkan data dari BPS mencapai angka sebesar 8,67%; b) Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mana pada tahun 2024 baru mencapai angka 68,12%. 7) Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung memiliki tingkat kerentanan wilayah yang tinggi, namun belum memiliki kajian daerah rawan bencana yang komprehensif. Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, tetapi masih terkendala dalam mendapatkan informasi kebencanaan, terutama di daerah dengan sinyal internet dan radio yang lemah. Selain itu, belum semua kawasan rawan bencana mendapatkan layanan pelatihan kebencanaan, dan beberapa Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang telah terbentuk tidak berjalan secara optimal karena kurangnya keterlibatan personil. Di sisi lain, sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum sepenuhnya tersedia, hal ini dapat memperbesar risiko terhadap bencana.
2.Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Bidang Tenaga Kerja Pembangunan di bidang tenaga kerja menjadi hal yang krusial karena pentingnya perhatian terhadap penduduk usia kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan antara lain: a) Masih adanya pengangguran yang ditunjukkan dengan angka TPT sebesar 2,35% pada tahun 2024, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya 2,32%. Hal ini disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja serta menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung. b) Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan karena terbatasnya skill yang dimiliki. Persentase pencari kerja yang mendapatkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-448 pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2024 adalah 73,78%, meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih belum mencakup seluruh pencari kerja yang membutuhkan. c) Masih adanya tenaga kerja terdaftar yang belum ditempatkan. Pada tahun 2024, hanya 40,78% pencari kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan di pekerjaan, turun drastis dari 84,88% pada tahun 2023. Meskipun jumlah pencari kerja yang terdaftar meningkat dari 800 orang pada tahun 2023 menjadi 1.621 orang pada tahun 2024, jumlah yang berhasil ditempatkan justru menurun. d) Masih ditemui perusahaan yang belum membayarkan upah sesuai UMK. Hanya 79,67% perusahaan yang membayar upah sesuai UMK pada tahun 2024, turun dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 81,58%. e) Masih kurangnya peluang kerja formal di Kabupaten Temanggung. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 78,06%. Namun, sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal dan pertanian tradisional, yang memiliki pendapatan tidak tetap dan kurang memiliki akses terhadap jaminan sosial. 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sedangkan pembangunan pada bidang perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, dimana pembangunan ini sinergi dengan seluruh pihak, Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut: a) Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan karena keterbatasan perempuan dalam memahami potensi diri yang ada dan kuatnya budaya patriarki yang memiliki pandangan laki laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. b) Masih perlunya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui Anggaran Responsif RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-449 Gender (ARG) pada OPD. c) Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak pada tahun 2024 sebesar 0,004% atau sebanyak 9 kasus yang melapor. d) Belum semua rumah sakit dan Puskesmas menerapkan pelayanan ramah anak. 3) Bidang Pangan Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan menjadi tujuan dalam pembangunan di bidang pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu a) Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung karena ada jeda masa panen sehingga perlu penyimpanan hasil panen di gudang cadangan pangan; b) Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan yang berasal dari beras sehingga diperlukan pemahaman yang terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya diversifikasi pangan termasuk dibutuhkan sentuhan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan bahan pangan lokal tertentu. Capaian Skor PPH Kabupaten Temanggung mengalami penurunan pada tahun 2024. Skor PPH Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebesar 89,43 atau menurun sebesar 4,07 poin jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 93,5. 4) Bidang Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan, di mana dalam pelaksanaan pembangunannya terdapat beberapa permasalahan di antaranya: a) Masih tingginya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung yaitu seluas 10.280 Ha pada Tahun 2024 dengan penanganan yang baru mencapai 3,09% dari luas lahan kritis yang ada, hal ini disebabkan tingginya alih fungsi lahan yang tidak semestinya (lahan tanaman keras ditanami tanaman semusim). RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-450 b) Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan tidak hanya pada sektor lingkungan tetapi juga sektor lainnya seperti kesehatan, bencana, kebakaran, polusi, penurunan debit mata air, penurunan kualitas dan produktivitas pertanian, dan lain sebagainya. c) Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH Kabupaten Temanggung adalah sebesar 68,25 pada akhir 2024, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 59,63, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,84 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 46,81. Pada tahun 2024, IKLH menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. d) Perlunya peningkatan pada pengelolaan persampahan. Dari total 148.153 ton sampah pada tahun 2024, baru 93.204 ton yang telah terkelola. e) Masih adanya sekolah yang belum berwawasan lingkungan. 5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Meskipun pada tahun 2024 capaian sudah mencapai 98,52% tetapi masih terdapat 1,48% penduduk yang belum memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, belum semua penduduk wajib KTP-El telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang turut berperan dalam pembangunan daerah, namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Diperlukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dikarenakan desa memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini sumber daya pengelola yang masih rendah serta potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup sehingga pengembangan unit-unit usaha di desa masih perlu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-451 upaya keras agar menarik untuk dikembangkan. b) Belum seluruh desa berpredikat mandiri dengan capaian Tahun 2024 baru sebesar 37,97%. c) Masih rendahnya persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang berbadan hukum, kendalanya yaitu proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa. 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain: a) Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk. Permasalahannya adalah masih tingginya angka kelahiran (CBR) dengan faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah masih adanya kepercayaan sosial dan religius serta usia pernikahan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 0,8 dan angka ini masih diatas target yang ditentukan yaitu sebesar 0,63. b) Masih adanya sasaran unmetneed pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,60% atau 9.493 pasangan dari jumlah total 124.978 pasangan usia subur yang disebabkan karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keluarga berencana. c) Masih rendahnya persentase kampung KB pada desa berkembang dan mandiri. Pada tahun 2024 tercapai sebesar 28,45% atau hanya 68 kampung KB dari 239 desa berkembang dan mandiri. Hal ini disebabkan karena potensi kader dalam mendukung program masih belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB. d) Pembangunan kualitas keluarga masih dalam kategori cukup baik karena capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 63,17. 8) Bidang Perhubungan Bidang perhubungan juga mempunyai peranan penting dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-452 pembangunan daerah, namun masih ditemukan beberapa permasalahan pada bidang perhubungan di antaranya: a) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena terlalu banyaknya lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Permasalahan terkait sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu masih banyak ruas jalan kabupaten yang belum didukung perlengkapan jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas, guardrail atau pagar pengaman jalan yang memadai terutama di ruas jalan akses menuju tempat pariwisata. b) Masih tingginya tingkat kejadian laka lantas yang salah satunya potensi disebabkan dengan adanya kendaraan bermotor yang tidak layak jalan. c) Masih adanya angkutan umum yang belum memenuhi standar minimal pelayanan. Jumlah angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada tahun 2024 adalah sejumlah 502 unit kendaraan atau sebesar 89,17%. 9) Bidang Komunikasi dan Informatika Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan dalam rangka pembangunan daerah, meskipun demikian, usaha tersebut masih menemui tantangan dan permasalahan di antaranya: a) Masih diperlukan optimalisasi pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada blank spot di wilayah Kabupaten Temanggung; b) Jumlah layanan publik elektronik pada tahun 2024 (66 layanan) masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total layanan publik yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (131 layanan). 10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemberdayaan koperasi dan UKM mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pendistribusian hasil pembangunan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan beserta tantangan yang dihadapi Kabupaten Temanggung sebagai berikut: a) Masih rendahnya persentase koperasi sehat dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-453 permasalahan diantaranya adalah terdapat koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke dinas serta kurangnya SDM pengawas koperasi. b) Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan; c) Terdapat banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas karena standar omset yang meningkat berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; d) Masih diperlukan penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif; e) Perlunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro. f) Masih rendahnya persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan, dengan permasalahan diantaranya adalah terdapat koperasi yang tidak ditemukan alamatnya serta pengurus dan pengelola koperasi sudah tidak ada. 11) Bidang Penanaman Modal Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih ditemukan pada pembangunan di bidang penanaman modal yaitu masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) karena rendahnya minat terhadap lokasi yang ditawarkan. 12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kualitas dan kapasitas kepemudaan memiliki pengaruh yang cukup penting bagi pembangunan serta meningkatkan prestasi keolahragaan, meski demikian beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah masih minimnya prestasi bidang kepemudaan dan olahraga karena kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, serta tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti. Pada tahun 2024 dari 8 peserta yang dikirim ada 3 peserta yang meraih juara pada posisi juara II dan III. 13) Bidang Statistik Permasalahan pembangunan di bidang statistik berkaitan erat dengan cakupan ketersediaan data makro daerah, di antaranya: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-454 a) Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar; b) Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral; c) Perlu peningkatan validitas data produsen; d) Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik). 14) Bidang Persandian Permasalahan pembangunan di bidang persandian, antara lain : a) Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah yang disebabkan karena masih adanya keterbatasan kemampuan SDM di bidang persandian dan keamanan informasi dalam menjalankan program serta kegiatan uji penetrasi/pentest terhadap sistem atau aplikasi Pemerintah Daerah; b) Belum maksimalnya jumlah sistem informasi yang telah dilakukan pengujian kerentanan. 15) Bidang Kebudayaan Pembangunan pada bidang kebudayaan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut: a) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan. b) Perkembangan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan event seni dan budaya. c) Belum semua kelompok seni/budaya mendaftarkan ke register kebudayaan. d) Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung karena penggalian dan pendokumentasian sejarah lokal di Kabupaten belum terlaksana dengan baik serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung. e) Masih terdapat cagar budaya yang belum dilestarikan. Dari total 193 cagar budaya yang terinventarisir, baru 18 cagar budaya yang telah dilestarikan pada tahun 2024. 16) Bidang Perpustakaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-455 Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di bidang perpustakaan diantaranya: a) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 60,48 masuk dalam kategori “sedang”. b) Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat. Capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung tahun 2024 berdasarkan hasil survei Perpustakaan Nasional RI masih cukup rendah yaitu sebesar 69,04. c) Masih terdapat perpustakaan yang kurang aktif. Pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Temanggung sebesar 0,0038% pada tahun 2024 atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,0045%. Jumlah pengunjung per hari pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.107 jiwa. d) Perlu adanya peningkatan upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Kabupaten Temanggung. 17) Bidang Kearsipan Dalam penyelenggaraan kearsipan masih ditemukan permasalahan yaitu belum optimalnya manajemen kearsipan di Kabupaten Temanggung dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 73,54. Diperlukan peningkatan perbaikan dalam pengelolaan arsip dengan melakukan audit internal kearsipan pada OPD serta peningkatan sarana prasarana kearsipan.
3.Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Bidang Kelautan dan Perikanan Pembangunan di bidang perikanan masih mempunyai permasalahan yang masih dihadapi yaitu: a) Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum. Produksi perikanan, khususnya budidaya ikan nila dan lele, mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Produktivitas ikan nila menurun dari 6,20 kg/m² pada 2023 menjadi 1,21 kg/m² pada 2024. Produktivitas ikan lele menurun dari 13,80 kg/m² menjadi 12,6 kg/m². b) Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Temanggung, hanya mencapai 22,25 kg/kapita/tahun pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-456 2024 c) Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi d) Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum. Jumlah nelayan perairan umum di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dari 1.090 orang pada tahun sebelumnya menjadi 980 orang pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 579 nelayan yang telah mendapatkan pembinaan terkait metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan 2) Bidang Pertanian Pembangunan di bidang pertanian mempunyai peranan penting karena sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanian: a) Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan yang disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan. b) Terjadi penurunan produksi tanaman pangan yang disebabkan karena penurunan luas panen, perubahan iklim yang ekstrem, serta serangan hama dan penyakit tanaman. c) Terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan yang berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen. d) Adanya penurunan produktivitas hasil peternakan; e) Masih rendahnya persentase kelompok tani yang naik kelas, capaian tahun 2024 hanya 1,40%, atau baru 45 kelompok tani yang naik kelas dari total 3.205 kelompok. f) Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT mengakibatkan ketidakmampuan dalam pengendalian bencana pertanian. 3) Bidang Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, menjadi sumber pendapatan daerah, pemberdayaan UKM, dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun demikian, pembangunan pada bidang pariwisata masih dihadapkan dengan permasalahan di antaranya: a) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-457 PDRB, yaitu baru mencapai nilai 2%. b) Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi yang menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal; c) Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata yang disebabkan karena kurangnya pembinaan serta pendampingan dimulai dari perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, serta kurangnya peningkatan intensitas pembinaan atau pendampingan desa wisata; d) Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf. e) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan 4) Bidang Perdagangan Permasalahan yang masih dihadapi di bidang perdagangan di antaranya: a) Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern karena masih dalam kondisi kurang baik. g) Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang karena kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati zona dagang. Hanya 75% pedagang yang mengikuti aturan zonasi pasar, artinya masih ada sekitar 25% pedagang yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan. b) Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas. c) Masih rendahnya jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital. Baru 1,5% pedagang yang menggunakan transaksi digital, menunjukkan adopsi teknologi masih sangat rendah. d) Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha informal yang mendapat fasilitasi. Hanya 16,99% pelaku usaha informal yang mendapatkan fasilitasi, padahal jumlah pedagang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-458 informal cukup besar. e) Masih rendahnya jumlah pelaku usaha eksportir yang di bina. 5) Bidang Perindustrian Pembangunan di bidang perindustrian masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan dan tantangan antara lain: a) Masih terdapat IKM unggulan daerah yang belum mendapatkan fasilitasi. Kabupaten Temanggung memiliki 365 IKM berbasis komoditas unggulan, namun hanya 82,19% yang telah mendapatkan fasilitasi pengembangan. b) Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai dikarenakan adanya penyesuaian terhadap landasan hukum terkait anggaran DBHCHT.
4.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1) Fungsi Sekretariat Daerah Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah antara lain: a) Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati; b) Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif; c) Masih diperlukan peningkatan dalam upaya implementasi Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai; d) Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah; e) Diperlukan perbaikan dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung; f) Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat sehingga tidak selesai tepat waktu; g) Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP; h) Diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan yang berasal dari OPD serta penguatan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-459 pelaksanaan kegiatan; i) Diperlukan optimalisasi dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan; j) Perlunya peningkatan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 2) Fungsi Sekretariat DPRD Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain: a) Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama termasuk dalam proses pembahasan dan harmonisasi; b) Masih rendahnya jumlah Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif; c) Diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan.
5.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan yang baik akan menjamin terlaksananya pembangunan secara menyeluruh yang terarah dan terpadu. Dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu: a) Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Kinerja pembangunan yang kurang optimal seringkali dimulai dari perencanaan yang tidak berbasis pada data yang akurat dan relevan. b) Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan; c) Perlu adanya peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. 2) Keuangan Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain: a) Perlu peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD). Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Masih adanya ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-460 disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar perangkat daerah serta terdapat perubahan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak terduga; b) Masih rendahnya persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah; c) Perlu peningkatan anggaran dan kapasitas SDM untuk pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah; d) Perlunya peningkatan pemahaman SDM dalam pemanfaatan aset daerah. 3) Kepegawaian Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang kepegawaian antara lain: a) Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian. b) Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum bisa merumuskan kesenjangan antara kompetensi dan kualifikasi. c) Perlunya optimalisasi pelaksanaan updating data kepegawaian. d) Belum optimalnya peningkatan pendayagunaan aparatur dan layanan aparatur. Pemahaman ASN terkait persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengusulan kenaikan pangkat masih kurang, sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS). 4) Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan yang ditemukan pada bidang pendidikan dan pelatihan yaitu masih banyak ASN yang belum melaksanakan diklat, serta rendahnya jumlah ASN yang disetujui untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana). 5) Penelitian dan Pengembangan. Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan dihadapkan dengan permasalahan a) Keterbatasan pada infrastruktur dan fasilitas riset serta sumber daya manusia riset dan inovasi khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-461 b) Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan dikarenakan pemanfaatan hasil dan inovasi membutuhkan inkubasi yang berkelanjutan serta belum optimal.
6.Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 1) Fungsi Inspektorat Daerah Penerapan sistem pengawasan masih dihadapkan permasalahan antara lain: a) Diperlukan upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi; b) Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c) Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja.
7.Unsur Kewilayahan Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait unsur kewilayahan (Kecamatan), antara lain : a) Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik; b) Perlu optimalisasi kualitas layanan publik di kecamatan; c) Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu.
8.Kesatuan Bangsa dan Politik Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik di antaranya masih rendahnya ormas yang mendapatkan pembinaan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 18,18% atau baru 26 dari 143 ormas yang mendapat pembinaan. Selain itu, perhitungan indeks toleransi juga mengalami kendala karena perhitungan tahun lalu dilakukan oleh pihak ketiga. Terdapat kesulitan dalam menganalisis tingkat toleransi. 2.3.2 Isu Strategis Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Sumber perumusan isu strategis Kabupaten RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-462 Temanggung Tahun 2026 disusun berdasarkan: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPD, dan 4) Arah kebijakan RKP Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:
1.Konektivitas dan Aksesibilitas Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur pada jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Pengembangan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk pemenuhan sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan serta sarana dan prasarana transportasi umum. Diperlukan pemerataan sarana dan prasarana transportasi umum serta pemenuhan sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat. Sarana transportasi umum dan barang yang harus dipenuhi adalah angkutan umum dan barang dengan jumlah mencukupi dan dalam kondisi layak, serta peningkatan prasarana terminal, halte dan simpul transportasi lainnya. Sarana dan prasarana transportasi umum dan barang yang memadai akan memberikan kemudahan pelayanan perpindahan manusia dan barang yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain sarana dan prasarana transportasi dibutuhkan juga untuk timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat juga akan memberikan dampak terhadap kemudahan distribusi dan perpindahan berbagai komoditas ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung. Sistem jaringan jalan yang ada harus dikelola dengan baik dengan membuat sistem manajemen perkerasan jalan terintegrasi mulai dari status kewenangan pengelolaan terendah yaitu jalan desa dan jalan lingkungan sampai dengan status kewenangan pengelolaan tertinggi yaitu jalan nasional, termasuk juga pemenuhan kelengkapan keselamatan jalan.
2.Ketahanan Pangan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang pengukurannya dilakukan oleh Badan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-463 Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2024 ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKP sebesar 1,07 poin pada tahun 2024 atau sebesar 78,91 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 77,84. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung diantaranya mempertahankan produksi pangan, penguatan distribusi pangan, efektivitas program yang menunjang ketahanan pangan serta dukungan terhadap petani melalui subsidi serta pelatihan pertanian berkelanjutan yang turut memperkuat ketahanan pangan. Meski mengalami peningkatan, untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian serta fluktuasi harga pangan, diperlukan langkah- langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.
3.Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

a.Pembangunan Pertanian Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat transformasi struktur perekonomian daerah. Ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk membangun pertanian yang efektif, efisien dan bernilai ekonomi tinggi. Pertanian yang efektif adalah pola usaha tani yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Pengukuran efisiensi pertanian lazimnya menggunakan perhitungan efisiensi berorientasi input, dimana mengukur efisiensi dari minimisasi biaya penggunaan input dalam usahatani untuk mencapai output tertentu. Seorang petani dikatakan efisien secara teknis dalam usaha taninya jika petani tersebut mampu menghasilkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-464 output yang sama, tetapi dengan jumlah penggunaan kombinasi input yang lebih sedikit. Keuntungan petani menjadi semakin besar jika produk hasil usaha taninya bernilai ekonomi tinggi.
b.Kemudahan Investasi Kemudahan dalam berinvenstasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat, karena investasi akan menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pemerataan ekonomi. Berapa wilayah di Jawa Tengah dianggap seksi untuk investasi. Dengan adanya exit toll Kabupaten Temanggung akan menjadi lokasi yang menarik bagi investor. Tetapi menarik saja tidak cukup bagi para investor, kemudahan investasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi faktor pendorong berkembangnya investasi di daerah.Kemudahan investasi juga sangat diperlukan bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.
1. 4.Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
a.Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia Kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dan keadaan individu untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Kualitas hidup dan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi dan kemandirian. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Aspek yang berkaitan dengan kualitas hidup dan sumber daya manusia SDM antara lain kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, budaya literasi masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesetaraan gender, kualitas daya saing pemuda dan olahraga, dan terciptanya rasa aman masyarakat.
b.Penanganan Kemiskinan Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu kerangka pikir yang digunakan dalam Trisula Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Temanggung selalu mengalami RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-465 penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung per Maret tahun 2024 sebanyak 68,77 ribu jiwa atau 8,67% terhadap total jumlah penduduk. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni pemerataan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, serta peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan.
1. 5.Kelestarian Lingkungan Isu strategis dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung adalah penanganan isu polusi, isu perubahan iklim, isu persampahan, dan isu menurunnya kualitas sumber daya alam. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, maka yang akan terjadi adalah, lingkungan akan kehilangan kualitasnya dan memengaruhi kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Selain itu, permasalahan lingkungan menjadikan tidak seimbangnya ekosistem antara alam dan manusia. Habitat dari makhluk hidup akan rusak bahkan bisa kehilangan tempat tinggal. Penyebab dari permasalahan lingkungan yaitu karena faktor alam dan ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan karena kemarau panjang.
2. 6.Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi secara efektif, adil, dan efisien. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-466 baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Isu strategis daerah juga menjadi acuan dan prioritas pembangunan pada janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD, di mana dalam penyusunan rencana pembangunannya seiring dengan tahapan perencanaan pembangunan dan berdasarkan permasalahan yang ada, pelibatan Kepala Daerah dan DPRD ada dalam tahapan perencanaan pembangunan sehingga perlu mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat. 2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2.4.1 Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 di Daerah Tabel 2.318 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan Nasional No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia S.1.1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 1.1. Indeks Demokrasi Indonesia 74,12 80,41 79,51 79,51 - - - - - 1.2. Indeks Hak Asasi Manusia 2,70 2,70 - - - - - Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah Tabel 2.319 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru di Daerah dengan Nasional No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2 PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru S.2.1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan 1.1. Asia Power lndex (Military Capability) 15,7 Bukan Kewenangan Daerah 1.2. Asia Power lndex (Diplomatic Influence) 65,6 Bukan Kewenangan Daerah 1.3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 62,8

(2020)62,8
(2020)62,8
(2020)62,8
(2020)Indeks Rasa Aman 4,48 4,55 4,55 4,65 1.4. Global Cybersecurity Index 94,88 94,88 100 Indeks KAMI (Kemanaan Informasi) n.a n.a n.a 263 (self assesme nt) 1.5. Indeks Keamanan Laut Nasional 59 Bukan Kewenangan Daerah S.2.2. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 2.1. Indeks Ketahanan Pangan 71,2 Rasio Ketersediaan Pangan 100 100 100 90,2 2.2. Pertumbuhan PDB Pertanian, 1,30 1,30 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-467 No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Kehutanan, dan Perikanan (%) S.2.3. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam mcmcnuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 3.1. Indeks Ketahanan Energi 6,64 3.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 12,2 12,3 13,2 13,2 - - - - - S.2.4. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekaten Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 4.1. lndeks Ketahanan Air Nasional 3,48 3,48 3,48 4.2. Kapasitas tampungan air (m3/kapita) 59,59 4.3. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) 24
(2020)Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum 94,52 95,32 95,95 97,65 4.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 10,21 10,21 Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi 82,68 88,11 94,39 95,29 S.2.5. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif inklusif, dan berkelanjutan 5.1. Posisi ekonomi syariah lndonesia di tingkat global (peringkat) 3 3 5.2. Indonesia Blue Economy lndex (IBEI) 34,25 34,25 5.3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) 45 45 Indeks Daya Saing Daerah 3,420 (asses ment provinsi Laporan IDSD 2022) 2,92 3,26 3,65 S.2.6. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau 6.1. lndeks Ekonomi Hijau 60,08 60,08 6.2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 15 15 15 15 (13 terdaur ulang 2022) Persentase sampah yang tertangani 32 59,19 61,26 62,91 6.3. Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) 27,07 26,87 17,02 17,02 - - - - - 6.4. Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) 32,97 26,7 23,48 23,48 - - - - - 6.5. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35 0,35 0,35 0,35
(2020)6.6. lndeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,45 72,42 72,54 72,54 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69,51 69,86 74,83 68,25 lndeks Kualitas Udara 88,67 lndeks Kualitas Udara 80,89 83,82 85,10 87,84 lndeks Kualitas Air 54,59 lndeks Kualitas Air 54,45 52,22 64,07 59,63 lndeks Kualitas Lahan 61,79 lndeks Kualitas Lahan 74,33 74,33 74,33 46,81 lndeks Kualitas Air Laut 78,84 - - - - - Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah Tabel 2.320 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi di Daerah dengan Nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-468 No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 3 PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi S.3.1. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan 1.1. Stok lnfrastruktur terhadap PDB (%) 43
(2019)S.3.2. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB 2.1. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) 17,05 - - - - - 2.2. Aset Perbankan/PDB (%) 57,2 2.3. Aset Dana Pensiun/PDB (%) 7,3 2.4. Aset Asuransi/PDB (%) 9,0 2.5. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 55,9 2.6. Total Kredit/PDB (%) 33,9 2.7. Inklusi Keuangan (%) 88,7 S.3.3. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas 3.1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 23,9 6 Persentase Tenaga Kerja Formal 24,17 29,3 24,81 3.2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) 1,07 3.3. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) 3,06 Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan n.a n.a n.a 100 3.4. Rasio Kewirausahaan (%) 2,89 2,86 3,04 3,08 Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah 18,46 64,62 70,46 82,1 9 S.3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata 4.1. Rasio PDB Pariwisata (%) 2,4 3,6 3,6 3,6 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 1,53 1,53 1,53 1,53 4.2. Devisa Pariwisata (Miliar USD) 0,55 7,04 14,0 14,0 - - - - - S.3.5. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 5.1. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 6,77 Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah Tabel 2.321 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas di Daerah dengan Nasional No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 4 PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas S.4.1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata 1.1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas l5 tahun (tahun) 8,97 9,08 9,22 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,25 7,41 7,5 7,53 1.2. Harapan lama sekolah (tahun) 13,08 13,1 13,21 13,21 Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,32 12,55 12,61 12,62 1.3. Rata-rata nilai PISA - - - - - (a) Membaca 359 - - - - - (b) Matematika 366 - - - - - (c) Sains 383 - - - - - 1.4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional (a) Literasi Membaca 60,89 (b) Numerasi 51,36 1.5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) 31,45 - - - - - 1.6. Proporsi penduduk berusia l5 tahun ke ataa yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) 10,15 1.7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 40,39 40,49 66,30 66,30 Persentase Tenaga Kerja formal 24,17 29,3 24,81 S.4.2. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua 2.1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 72,13 Angka Harapan Hidup (AHH) 75,77 75,94 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-469 No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2.2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata- rata kelahiran per wanita usia subur I5-49 tahun) 2,24 2,14 2,14 2,14 - - - - - 2.3. Angka kematian lbu (per 100.000 kelahiran hidup) 189 n.a n.a. n.a Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 174,38 75,32 44,96 61,01 2.4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 24,1 24,37 21,50 21,50 Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0- 24 bulan) 13,13 13,03 11,59 11,29 2.5. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 301 354 387 387 Persentase orang terduga TBC mendapatka n pelayanan TBC sesuai standar 67,88 95,65 100 100 2.6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98,42 S.4.3. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat lnklusif 3.1. Indeks Pembangunan Keluarga 54,01 56,07 69,51 69,51 Indeks Pembangunan Keluarga 55,97 55,97 58,19 62,08 3.2. Indeks Perlindungan Anak 61,38 69,87 68,29 68,29 Persentase terbentukny a kecamatan layak anak 80 80 80 3.3. Indeks Pembangunan Pemuda 51 53,33 60,59 60,59 Indeks Pembangun an Pemuda (IPP) 3,78 3,98 3,98 3,98 3.4. lndeks Ketimpangan Gender 0,447 3.5. lndeks Pembangunan Gender 91,27 91,63 91,85 91,85 Indeks Pembangun an Gender (IPG) 95,31 95,71 95,99 96,19 3.6. Mobilitas Penduduk lanjut Usia (%) 92,94 3.7. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) 68,42 S.4.4. Menguatnya lptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.1. Peringkat lndeks Inovasi Global 87 75 54 Indeks Inovasi Daerah Sangat inovatif/ 72,42 Inova tif Sangat inovatif/ 72,42 Sangat inovatif/ 72,42
1. a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,91 Tingkat Penganggura n Terbuka (%) 2,62 2,54 2,32 2,35
2. b.Pengeluaran lPTEK dan Inovasi (% PDB) 0,28
3. c.Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan (%) 56,42 S.4.5. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat 5.1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games 2 5.2. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games 1 5.3. Peringkat pada Asian Games 13 5.4. Peringkat pada Asian Para Games 6 5.5. Peringkat pada Sea Games 3 5.6. Peringkat pada Asean Para Games 1 5.7. Persentase penduduk berumur 10 tahun yang aktif berolahraga 9,04 Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah Tabel 2.322 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri pada Nasional dan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-470 No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 5 PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri S.5.1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan 1.1. Rasio PDB lndustri Pengolahan (%) 19,24 18,34 18,67 18,67 Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB 27,47 27,47 26,19 25,9 2 S.5.2. Terwujudnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domcstik dan Global 2.1. Biaya Logistik (% PDB) 14,29 2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) 29,3 2.3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 21,7 Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah Tabel 2.323 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan di Nasional dan Daerah No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 6 PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan S.6.1. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan 1.1. Tingkat kemiskinan (%) 9,03 Tingkat kemiskinan (%) 9,33 8,67 1.2. Tingkat kemiskinan ekstrem (%) 1,47 Tingkat kemiskinan ekstrem (%) 2,07 0,96 0,33 n.a. 1.3. Proporsi penduduk kelas menengah (%) 17,13 1.4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 29,77 1.5. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) 9,07 S.6.2. Meningkatkan akscs hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 2.1. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 60,9 60,66 65,25 Persentase rumah layak huni 91,15 94,75 95,5 96,31 S.6.3. Mewujudkan pcmbangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 3.1. Persentase desa mandiri (%) 22,85 Persentase Desa yang berpredikat Mandiri 5,63 9,77 20,68 37,96 S.6.4. Perkotaan sebagai pusat penumbuhan ekonomi 4.1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%) 56,56 4.2. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 44,13 Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah Tabel 2.324 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan di Nasional dan Daerah No Prioritas Nasional/Sasara n Prioritas Nasional/Indika tor Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 7 PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan S.7.1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional 1.1. Indeks Pembangunan Hukum 0,6 0,56 0,68 0,68 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,06 83,41 84,97 86,91 1.2. Indeks Persepsi Korupsi 34 Indeks Efektifitas Pengenda-lian Korupsi n.a n.a n.a 3,0 1.3. Indeks Materi Hukum 0,60 1.4. Indeks Integritas Nasional 70,97 SPI 78,71 77,37 76,09 76,91 1.5. Indeks Integritas Partai Politik 62,83 S.7.2. Terrvujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-471 No Prioritas Nasional/Sasara n Prioritas Nasional/Indika tor Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 69,98 Indeks Reformasi Birokrasi 63,42 64,61 69,05 69,05 2.2. Indeks Pelayanan Publik 3,79 3,93 3,78 3,78 - - - - - 2.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,79 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,78 2,78 2,78 2,78 2.4. lndeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri 93 S.7.3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba 3.1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 1,73 S.7.4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pcmbangunan 4.1. Return on Asset (ROA) BUMN (%) 3,14 - S.7.5. Tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan 5.1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%) 12,82 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah 18,66 16,69 17,54 18,35 5.2. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) 9,12 10,39 9,12 10,07 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 100 100 100 98,16 S.7.6. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 6.1. Tingkat Inflasi (%) 1,87 5,51 2,61 1,57 Inflasi 2,18 5,63 2,89 Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah Tabel 2.325 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur di Nasional dan Daerah No Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator Capaian Nasional Indikator Program Daerah Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 8 PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur S.8.1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 1.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 62,85 1.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 51,9 59,71 57,13 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) n.a 3,31 3,67 3,67 1.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 72,39 73,09 76,02 76,47 Indeks Toleransi 0,83 4,33 4,33 4,33 S.8.2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim 2.1. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) 0,140 2.4.2 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025
4. a.Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Perekonomian Indonesia mampu bertahan dengan baik dan stabil ditengah tantangan ekonomi global yang cukup kuat seperti RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-472 perlambatan ekonomi, inflasi yang tinggi dan ketidak pastian geopolitik. Hal tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Kabupaten Temanggung menerapkan ekonomi yang berbasis potensi lokal dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Intervensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai beikut: Tabel 2.326 Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal No Intervensi Daerah Stakeholder Penanggung Jawab Program Dukungan Anggaran dalam Intervensi Efektivitas Intervensi Daerah 1 “BUMI MUTIARA” yaitu singkatan dari “Bersatu Membangun Ekonomi, Masyarakat Unggul, Petani Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan harapan terwujudnya optimalisasi komoditas kopi dan domba berbasis ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan DKPPP Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 1.180.000.000 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) : - 2023 : 33,29 - 2024 : 35,49 PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah) : - 2023 : 5.637,46 - 2024 : 6.093,62 PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah) : - 2023 : 6.174,02 - 2024 : 6.498,19 Dinpermades Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 175.000.000 Dinperinaker Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 11.000.000 JUMLAH 1.366.000.000 Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah
5. b.Penurunan Kemiskinan Kebijakan Tranformasi ekonomi yang inklusif diharapkan mampu memberikan manfaat aktivitas ekonomi dan pembangunan bagi setiap lapisan masyarakat , termasuk kelompok rentan. Selain itu penurunan kemiskinan diharapkan tidak hanya sekedar menurunkan angka kemiskinan akan tetapi juga dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sebagai salah stau langkah dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata. Hal tersebut dapat berhasil, apabila dalam implementasinya terjadi kerjasama dan kolaborasi yang konsisten oleh semua stakeholder terkait termasuk pemerintah daerah. Berikut intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam penurunan kemiskinan. Tabel 2.327 Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan No Intervensi Daerah Stakeholder Penanggung Jawab Program Dukungan Anggaran dalam Intervensi Efektivitas Intervensi Daerah 2 Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sebagai langkah peningkatkan kualitas hidup Dindikpora Program Pengelolaan Pendidikan 17.778.054.000 TPT : - 2023 : 2,32 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-473 No Intervensi Daerah Stakeholder Penanggung Jawab Program Dukungan Anggaran dalam Intervensi Efektivitas Intervensi Daerah yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata Dinkes Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.405.383.000 - 2024 : 2,35 Angka Kemiskinan : - 2023 : 9,26 - 2024 : 8,67 DPUPR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 275.000.000 DPRKPLH Program Pengembangan Perumahan 330.000.000 Program Kawasan Permukiman 2.134.000.000 Dinsos Program Rehabilitasi Sosial 978.000.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.214.134.475 JUMLAH 24.114.571.475 Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah
6. c.Sumber Daya Manusia Berkualitas Untuk mendukung ketercapaian pertumbuhan ekonomi ysng inklusif dan berkelanjutan salah satunya adalah dengan peningkatan sumber daya manusian. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga menjadikan kualitas Sumber daya menjadi prioritas pertma dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendukung transformasi dengan beinovasi dan beradaptasi pada perubahan global untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan dan berdaya. Berikut adalah intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia : Tabel 2.328 Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas No Intervensi Daerah Stakeholder Penanggung Jawab Program Dukungan Anggaran dalam Intervensi Efektivitas Intervensi Daerah 3 Terwujudnya masyarakat yang berkualitas berkarakter dan berdaya Dindikpora Program Pengelolaan Pendidikan 17.778.054.000 UHH: -2022 : 75,70 - 2023 : 75,77 - 2024 : 75,94 RLS - 2022 : 12,55 - 2023 : 12,61 - 2024: 12,62 TPT : - 2022: 2,54 - 2023 : 2,32 - 2024 : 2,35 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 65.000.000 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 5.660.000.000 Dinkes Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.405.383.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 40.000.000 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-474 No Intervensi Daerah Stakeholder Penanggung Jawab Program Dukungan Anggaran dalam Intervensi Efektivitas Intervensi Daerah DPUPR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 275.000.000 DPRKPLH Program Kawasan Permukiman 2.134.000.000 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup 220.000.000 Dinsos Program Pemberdayaan Sosial 160.000.000 Program Rehabilitasi Sosial 978.000.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.214.134.475 BPBD Program Penanganan Bencana 174.000.000 DPPAPPKB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 30.000.000 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 85.881.650 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 251.100.000 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 20.000.000 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 30.000.000 Program Perlindungan Perempuan 68.900.000 Program Perlindungan Khusus Anak 80.000.000 Dindukcapil Program Pendaftaran Penduduk 500.000.000 Dinpermades Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 175.000.000 Dinhub Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 10.689.821.400 Dinkominfo Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 530.000.000 Dinbudpar Program Pengembangan Kebudayaan 101.000.000 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 100.000.000 Dinpusip Program Pembinaan Perpustakaan 10.644.713 Dinperinaker Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.000.000 Program Penempatan Tenaga Kerja 60.250.000 Dinkopdag Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 80.000.000 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) 1.874.278.750 Bappeda Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 260.000.000 BKPSDM Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 514.375.000 JUMLAH 45.615.822.988 Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah 2.5 INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH 2.5.1 Inovasi Daerah Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-475 pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan. Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasinya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun masyarakat. Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam mendukung program-program pemerintah maupun mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat, Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, diterbitkanlah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Selanjutnya para pemenang lomba krenova tingkat Kabupaten akan mengikuti lomba Krenova tingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-476 Provinsi dan mendapatkan uang pembinaan serta fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, hak cipta). Melalui kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil menghimpun dan melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah sehingga memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif, dengan nilai Indeks Inovasi daerah 72,42 Penerapan inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dicantumkan di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program dan Kegiatan. Kreativitas dan inovasi (krenova) yang tercatat dalam dokumen RKPD sampai dengan bulan Maret 2025, berjumlah 997 krenova yang terdiri dari 343 krenova yang berasal dari masyarakat, 632 krenova yang berasal dari Perangkat Daerah, dan 22 krenova berasal dari penjaringan masyarakat. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-477 Tabel 2.329 Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait 1 IKAT RAJUT (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan) RKPD Tahun 2020 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam ikut berpatisipasi penangulangan kemiskinan Semua Elemen masyarakan, pemerintah dan Stakeholder dapat bekerja bersama dalam menyelesaiakan permasalahan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung Penurunan Kemiskinan dapat teratasi lebih cepat Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sesuai dengan harapan Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial 2 MUSTIKA DESA (Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan, Konservasi dan Desa Bebas Sampah) RKPD Tahun 2021 Tumbuhnya Petani Pekarang di Semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung Terjadinya gerakan pelestarian lingkunan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyaarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan Peningkatan Ekonomi masyarakat Tumbuhnya UMKM Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR 3 KABAR PENTING DESAKU (Kerja Bareng Penanggulangan Stunting, Desa Bebas Sampah dan Konservasi Lingkungan Hidup) RKPD Tahun 2022 Penanganan stunting dapat dilaksanakan secara bersama-sama Terjadinya Peningkatan gerakan pelestarian lingkunan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyaarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan Terjadi Penurunan angka Stunting Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR 4 GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan , Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyrakat) RKPD Tahun 2023 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Terbukanya lapangan kerja baru Tertanganinya Lahan Kritis Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pelestarian lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR 5 PASARKU GANDEM Peningkatan produktifitas pasar Digitalisasi pelayanan Pelayanan publik di pasar Penerapan pasar pintar Pengembangan pasar solidaritas Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pelayanan publik Inventor; BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-478 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR 6 BUMI MUTIARA RKPD Tahun 2024 menggerakkan pengembangan sektor Pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dengan menciptakan akses serta kesempatan luas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan Meningkatan produksi pertanian komoditas kopi Peningkatan Ekonomi Masyarakat DKPPP,FTJLS, Mitra Usaha Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 Tabel 2.330 KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2024 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait 1. Sistem Absensi Perangkat Desa (SAPD)
  1. 1.Mengurangi waktu dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan kehadiran pegawai
  2. 2.Memungkinkan pemantauan kehadiran secara real-time
  3. 3.Meningkatkan transparansi
  4. 4.Terintegrasi dengan sistem digital lainnya, seperti manajemen surat-menyurat, layanan kependudukan, atau pelaporan keuangan
  5. 1.Meningkatkan Kedisiplinan Perangkat Desa
  6. 2.Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan DINPERMADES 2. Diskusi Seputar Layanan Publik Pemkab Temanggung “RUBRIK DIGITAL”
  7. 1.Memfasilitasi Pelayanan Publik Bagi Pemerintah dan Masyarakat Temanggung
  8. 2.Memperluas Informasi Kapada masyarakat.
  9. 1.Meningkatnya Komunikasi 2 arah antara Pemerintah dan Masyarakat
  10. 2.Masyarakat lebih mudah dalam mendapat informasi
  11. 3.Jangkaun informasi lebih luas, cepat dan murah DINKOMINFO 3. Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat WAGE (Whatsapp Gateway)Caranya, ketik WAGE kirim ke nomor WA: 085878600900,
  12. 1.Masyarakat dapat mengajukan pengaduan, informasi dan pertanyaan seputar layanan publik Pemkab Temanggung, disampaikan melalui WAGE (Whatsapp Gateway), Masyarakat lebih mudah dalam mengajukan pengaduan, informasi dan layanan dan cepat mendapat penanganan tindak lanjut. DINKOMINFO RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-479 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait
  13. 2.Masyarkat dapat memantau aduan, pertanyaan dan laporan yang dulur kirimkan di wage. 4. Sarana Informasi Interaktif Dinkominfo dan Layanan Publik Pemkab Temanggung RuDiMas (Ruang Digital Masyarakat) Masyarakat dapat mendapatkan informasi, pelayanan, pelatihan dalam pengembangan SDM dengan mudah dan gratis Pemerintah Desa, Mahasiswa, siswa/siswi sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan SDM dengan mudah Meningkatkan SDM Masyarkat Kabupaten Temanggung DINKOMINFO 5. (Geographic Information System) GIS Terintegrasi Kab Temanggung Dapat membantu dapat membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemantauan. SIG dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, transportasi, dan pengelolaan proyek. Mempermudah dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemantauan Lingkungan, Penanganan Bencana, Transportasi dan Logistik di Kabupaten Temanggung. DINKOMINFO 6. Sistem Tanda Tangan Elektronik Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Sertifikat Elektronik BsRE
  14. 1.Mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat di Desa dan Kelurahan
  15. 2.Meminimalisasi pemalsuan dokumen
  16. 3.Efisiensi anggaran Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah DINKOMINFO 7. Analisis Media Sosial Kabupaten Temanggung
  17. 1.Mengetahui performa dari konten instagram yang diunggah
  18. 2.Sebagai bahan pengambilan keputusan strategis yang real time. Mempermudah Pemerintah dalam evaluasi dan pengambilan keputusan strategis DINKOMINFO
  19. 8.Inovasi 0 Kilometer 0 Rupiah Mengkatkan pelayanan masyarakat dari rumah tanpa biaya Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa DINDUKCAPIL 9. Teman Alula “Tempat Jualan Alumni Pelatihan” Dinperinaker Temanggung Sebagai media mempromosikan dan memasarkan produk-produk alumni pelatihan Dinperinaker Kabupaten Temanggung, baik produk makanan, minuman, jasa dll. Meningkatkan Penjualan Produk-produk alumi Dinperinakaer DINPERINAKER
  20. 10.Tanya Auditor Online Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa secara online Pemerintah Desa Dapat Melaksanakan Konsultasi Kepada Inspektorat Setiap Saat tanpa harus datang ke Kantor. INSPEKTORAT 11. QR CODE PBG Bangunan Gedung
  21. 1.Mempermudah Pendataan/inventarisasi aset Bangunan Gedung Inventarisasi Gedung lebih akurat DPMPTSP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-480 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait
  22. 2.Memudahkan Pengawasan Bangunan Gedung
  23. 12.KARPAK (Kartu Parkir) Meningkatkan kepercayaan dan keamanan Pengunjung DPMPTSP Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan DPMPTSP
  24. 13.NGOBRAS (Ngobrol Santai)
  25. 1.Meningkatkan interaksi sosial
  26. 2.Memperkuat komitmen bersama
  27. 3.Meningkatkan Kinerja Pegawai Meningkatkan Kepercayaan Pelayanan Publik DPMPTSP DPMPTSP 14. CAKITAS (Catatan kaki Integritas) Meningkatkan pelayanan tanpa memungut biaya/gratifikasi DPMPTSP menuju WBK/bebas KKN DPMPTSP 15. SIBARENG (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung)
  28. 1.Meningkatkan transparasi retribusi bagunan gedung
  29. 2.Membudahkan sistem pembayaaran
  30. 1.Meningkatnya kepercayaan masyarakat
  31. 2.Pembayaran aman, tepat waktu, sesuai aturan DPMPTSP 16. TUAN KAMI (Waktu Anda Kami Hargai) Pelayanan Khusus UMK lebih mudah dan cepat Meningkatnya Pelayanan Masyarakat DPMPTSP 17. LAPOR BUI (Layanan Pendampingan OSS RBA Badan Usaha)
  32. 1.Mempermudah pengurusan perizinan berusaha
  33. 2.Memudahkan pelaku usaha dalam pelaporan dan pemecahan masalah perizinan
  34. 3.Membantu pelaku usaha menghemat waktu dan biaya dalam mengurus perizinan
  35. 4.Membantu pelaku usaha mendapatkan izin usaha dengan lebih efektif, sederhana, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan
  36. 1.Meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha
  37. 2.Meningkatnya pelayanan Masyarakat DPMPTSP
  38. 18.LAZOOM (Layanan Via Zoom) Meningkatkan Pelayanan secara mudah, efektif dan efisien Meningkatnya masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan DPMPTSP DPMPTSP 19. BOSUKMA (Barcode Survey Kepuasan Masyarakat)
  39. 1.Mengukur tingkat kepuasan
  40. 2.Mengetahui kebutuhan masyarakat
  41. 3.Meningkatkan kualitas pelayanan
  42. 4.Mempermudah masyarakat memberikan penilaian
  43. 1.Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat
  44. 2.Membantu dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP 20. 24/7 Pelayanan Selain Jam Kerja Via Whatsapp Melaksanakan pelayanan diluar jam kerja Meningkatkan pelayanan Masyarakat DPMPTSP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-481 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait 21. PELAYANAN MULTIHELIX (Layanan Permohonan Izin tanpa turun dari kendaraan) Melayani permohonan izin tanpa turun dari kendaraan Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di DPMPTSP DPMPTSP 22. Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui “JEMPOL BOSS” Di Dpmptsp Kabupaten Temanggung Meningkatkan Pelayanan NIB diluar Kec. Temanggung Mempermudah Masyarakat mengajukan NIB Meningkatnya Masyarakat yang mengajukan NIB untuk Usah Meningkatkan ekonomi masyarakat DPMPTSP
  45. 23.SIAP PAKDE Mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke Kantor Meningkatkan Pembayaran Wajib Pajak Tepat Waktu BPKPAD
  46. 24.Ngobrol Sore (Sobat Perencana)
  47. 1.Meningkatkan Publikasi Program-program BAPPEDA
  48. 2.Meningkatkan Sering kegiatan Kolaborasi
  49. 3.Meningkatkan Pelayanan Publik Meningkatnya pengetahauan masyarkat terhadap program dan kegiatan BAPPEDA BAPPEDA 25. Sistem Informasi Jagateman (Jaringan Irigasi Temanggung ) Meningkatkan Aksesibilitas Data Irigasi Guna Mendukung Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Penanganan Permasalah Air Irigasi cepat ditangani DPUPR
  50. 26.Stek Berakar Tanaman Kopi Menyediakan Bibit Kopi berkualitas yang cepat produksi. Petani dapat panen lebih cepat dan produksi tinggi DKPPP 27. KANGAROO MOTHER CARE (KMC) Bayi Prematur dapat ditangani dengan lebih baik, skin-to-skin contact Bayi prematur tumbuh dan berkembang dengan baik, terjaga kesehatanya. RSUD Temanggung 28. SIMAPUT (Siaga Mantap Antar Jemput) Kegawatdaruratan Medis Pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan cepat Pasien merasa lebih nyaman segera dapat tertangani PSC 119 DINKES 29. Gerakan Sadar Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim dengan Inspeksi Visual Asam Asetat Test (GESID PARASIT)
  51. 1.Menurunkan risiko terkena kanker leher rahim
  52. 2.Menemukan lesi pra-kanker sedini mungkin,
  53. 3.Mengurangi morbiditas penyakit dengan pengobatan dini,
  54. 1.Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri
  55. 2.Menyelamatkan banyak wanita, Puskesmas Dharmarini 30. ”TEMAN SUZI” (Temui Dampingi Dengan Asuhan Gizi)
  56. 1.Meningkatkan status gizi anak-anak Meningkatnya Kesehatan Anak di Kabupaten Temanggung Puskesmas Tlogomulyo RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-482 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait
  57. 2.Membantu anak-anak tumbuh secara optimal
  58. 3.Meminimalkan risiko masalah kesehatan jangka panjang
  59. 4.Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang gizi 31. Optimalisasi Pemeriksaan Tripel Eliminasi untuk Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung
  60. 1.Meningkatkan kesehatan ibu dan anak,
  61. 2.Mengurangi angka kesakitan dan kematian,
  62. 3.Membantu ibu hamil menjalankan proses kehamilan sampai persalinan yang aman dan sehat
  63. 4.Memberikan edukasi kesehatan selama kehamilan Menurunnya angka kemaatian Ibu dan anak. Puskesmas Bejen
  64. 32.PEPPY PEL
  65. 1.Meningkatkan Pemberdayaan Dukun Bayi
  66. 2.Pemanfaat Tanaman Toga untuk bahan pembuatan cairan pembersih lantai Meningkatkan SDM dan Kesejahteraan Dukun Bayi Puskesmas Selopampang 33. TUKU TAS JIMAT (Petugas Dukung Keluarga Pantau Pasien Jiwa Minum Obat) Terpantaunya ketersediaan obat dan pasien minum obat tepat waktu
  67. 1.Pasien tidak menimbulkan masalah negatif
  68. 2.Meningkatnya pasien Sembuh dari sakit jiwa Puskesmas Gemawang
  69. 34.“PRINGSURAT NGANGENI”
  70. 1.Meningkatkan Potensi Unggulan Kecamatan Pringsurat
  71. 2.Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
  72. 1.Pringsurat Semakin Dikenal secara luas
  73. 2.Meningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Pringsurat
  74. 35.SARBON (Pasar Kebon)
  75. 1.Media Pemasaran Produk PKH
  76. 2.Membuka Peluang Usaha Baru Meningkatkan Ekonomi Keluarga PKH Kecamatan Kranggan
  77. 36.Sistem Gerbong Kecamatan Temanggung
  78. 37.Sepeda Lurah Mengakomodir sistem infomasi dana kelurahan yang meliputi pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mengkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi anggaran serta mendorong percepatan kegiatan Kecamatan Temanggung 38. BRIKKIN (Briket Kulit Kopi Ketitang) Meningkatkan Nilai Tambah Tanaman Kopi Meningkatkan ekonomi petani kopi Desa Ketitang 39. JAKABA (Jamur Keberuntungan Abadi) untuk Pupuk Alternatif Organik Meningkatkan ekonomi petani Desa Campursari RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-483 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait Pupuk Organik Cair (POC) 40. SIKURTOMAT (Sirup Kurma Tomat)
  79. 1.Diversifikasi Buah Tomat
  80. 2.Meningkatkan Nilai ekonomi buah tomat
  81. 1.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
  82. 2.Meningkatkan ekonomi petani Desa Ngabeyan 41. SUMUK ( Semprotan Anti Nyamuk Organik)
  83. 1.Meningkatkan nilai ekonomi kulit jeruk
  84. 2.Pemberdayaan Masyarakat Diperoleh alternatif Antik Nyamuk Organik Desa Morobongo 42. Katalog Flora & Fauna Digital Gununggempol
  85. 1.Mempurmudah Pendataan Flora Fauna di Desa Gunung Gempol
  86. 2.Dapat meninigkatkan literasi flora fauna Masyarakat mudah mengenal flaura dan Fauna di Desa Gunung Gempol Desa Gununggempol 43. POC dari Limbah Rumah Tangga
  87. 1.Mengurangi pencemaran lingkungan
  88. 2.Meningkatkan nilai ekonomi limbah rumah tangga
  89. 1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
  90. 2.Mendapatkan pupuk organik dengan mudah
  91. 3.Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Gandurejo 44. Instalasi Penerangan Otomatis Menggunakan Sensor Cahaya Guna Meningkatkan Efisiensi Energi Listrik Mengembangkan teknologi penerangan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan Desa Wonotirto 45. CHIPOW (Chili Powder Asli Sukomarto)
  92. 1.Diversifikasi Olahan Cabe
  93. 2.Meningkatkan nilai ekonomi cabe Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukomarto 46. Pemanfaatan Akar Bambu Sebagai (PGPR) Plant Growth Promoting Rhizobacteria
  94. 1.Meningkatkan kesuburan tanah
  95. 2.Mengendalikan beberapa jenis patogen
  96. 3.Meningkatkan pertumbuhan tanaman Meningkaatkan pemanfaatan pupuk organik mudah dan murah Desa Kundisari
  97. 47.Bank Botol Menaggulangi limbah plastik Meningkatkan nilai ekonomi limbah botol Desa Kentengsari
  98. 48.Wedang Pring Melancarkan air seni Meningkatkan kesehatan Desa Ngadimulyo 49. Cookies Daun Kelor Cegah Stunting Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan ekonomi Desa Bojonegoro 50. Sabun Cuci Piring dari Minyak Jelantah Mengurangi pencemaran limbah keluarga Mendapatkan sabun cuci piring yang ekonomis Desa Nglondong 51. Mini UPS (Backup Daya Efektif Untuk Situasi Darurat)
  99. 1.Mencegah kerusakan perangkat elektronik akibat pemadaman listrik
  100. 2.Meningkatkan efisiensi kerja dan menanggulangi bahaya kebakaran Meningkatkan keamanan gangguan listrik Desa Rejosari 52. UMKM Maju Bersama Masyarakat Meningkatkan Penguatan UMKM di Masyarakat Meningkatkan Kualitas Produk Mempermudah pemesaran dan meningkatkan ekonomi pelaku UMKM Desa Tegallurung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-484 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait Meningkatkan jejaring kerjasama 53. Sabun Cuci Piring dengan Ekstrak Jeruk Nipis Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bulu 54. Diversifikasi Produk Komoditas Cabai Menjadi Bubuk Cabai
  101. 1.Meningkatkan Pemberdayaan Petani Cabe
  102. 2.Meningkatkan nilai ekonomi cabe
  103. 3.Meningkatkan daya tahan produk Meningkatkan ekonomi petani cabe Desa Malangsari 55. Revitalisasi POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dalam Pemasaran Desa Wisata Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Diperoleh kelembaggan Wisata yang sesuai dengan harapan masyarakat Desa Wonosari 56. Festival Harmoni Kesenian Desa Tegalrejo Sarana komunikasi dan sebagai media pelestarian budaya. Meningkatkan Kebersamaan dan kerukunan warga Desa Tegalrejo 57. Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi menjadi Bricket sebagai Alternatif Bahan Bakar Terbarukan serta Meningkatkan Perekononomian Petani Kopi Desa Ketitang Meningkatkan nilai ekonomi limbah kopi Adanya alternative bahan bakar dari limbah kulit kopi Desa Ketitang 58. Eco Enzyme untuk Mengatasi Pencemaran Sampah Organik Menangulangi pencemaran lingkungan Lingkungan menjadi aman dan limbah organik tidak beraroma busuk Desa Jamusan 59. Pengembangan Peternakan Domba Berbasis Integrated Farming System dan Low External Input Sustainable Agriculture meningkatkan produktivitas peternakan dan pertanian secara berkelanjutan
  104. 1.Meningkatnya produk pertanian organik
  105. 2.Mengurangi Punggunaan Pupuk Kimia
  106. 3.Meningkatkan ekonomi petani Desa Gedongsari 60. Optimalisasi Pertanian Berkelanjutan Melalui Metode Vertikultur di Desa Sidoharjo Memanfaatkan lahan pekarangan bernilai ekonomi Meningkatkan kesejahteraan keluarga Desa Sidoharjo 61. Pemberdayaan Wanita: Edukasi dan Pelatihan Pembuatan Selai Kopi sebagai Bentuk Inovasi Produk dan Peningkatan Nilai Tambah Pengembangan Diservikasi olahan kopi Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Batursari 62. Pengolahan Menu Makanan Sehat sebagai Upaya Pengembangan produk alternatif makanan sehat untuk pencegahan stunting Membantu menurunkan angka setanting Desa Mento RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-485 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait Pencegahan Stunting berupa Puding Daun Kelor 63. KULIPI (Kulit Pisang Inovatif): Pembuatan Pupuk Cair dari Limbah Organik Untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan Meningkatkan nilai ekonomi kulit pisang
  107. 1.Mengurangi limbah kulit pisang
  108. 2.Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mojotengah 64. GreenCoy (Pembuatan Hidroponik Tanaman Sawi Pakcoy Guna Pengenalan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tanpa Media Tanah) Edukasi pengembangan teknologi pertanian hidroponik Meningkatkan ekonomi pertanian Desa Kutoanyar 65. CoKelaT: Cookies Daun Kelor Sehat untuk Cegah Stunting Diservikasi makanan kesehatan untuk mencegah stunting Produk makanan yang disukai anak-anak Desa Bojonegoro 66. Produk Olahan Cabai Sambal Rabuk Diservikasi olahan cabe Meningkatkan ekonomi petani cabe Desa Purbosari 67. Pembiakan Fungisida Trichoderma Untuk Pencegahan Layu Fusarium pada Cabai dan Tembakau Pengembangan obat pertanian hayati untuk tanaman cabe Tanaman cabe tumbuh sehat produksi tinggi Desa Giripurno 68. Pembuatan Kokedama Sebagai Ide Usaha Kreatif mengurangi polusi udara berbahaya yang disebabkan oleh cat rumah, AC, dan tindakan penghematan energi lainnya di rumah. Meredakan stres dan membantu ketenangan Meningkatkan ekonomi Desa Karanggedong 69. Pengembangan Alen-Alen Melalui Inovasi Pengemasan dan Pemasaran serta Edukasi Pembuatan Akun E-Commerce Meningkatkan produktifitas dan pemasaran alen-alen Meningkatkan ekonomi Desa Medari 70. Peningkatan Nilai Ekonomis Kacang Merah Melalui Pengembangan Produk Tempe Pengembangan produk lokal Meningkatkan nilai ekonomi kacang merah Meningkatkan ekonomi masyarakat (peteni kacang merah) Desa Tanurejo
  109. 71.Alat Linting Kayu Mempermudah dan mempercepat produksi rokok Meningkatkan ekonomi masyarakat Masyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-486 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait 72. Pelestarian Kerajinan Kuda Kepang Desa Barang Kecamatan Jumo Mendukung ketersediaan properti jaran kepang temanggungan Meningkatkan ekonomi pengrajin jaran kepang Masyarakat 73. Merti Dusun Kirap Sesaji Puji Jagat Lamuk Legok Warga Legok Sari Gelar Sesaji Puji Jagad Melestarikan budaya lokal Meningkatkatkan kerukunan dan kebersamaan warga Masyarakat Hidup rukun, harmonis aman dan nyaman Masyarakat
  110. 74.Arang Kayu Menyediakan bahan bakar non gas Meningkatkan ekonomi masyarakat Masyarakat 75. Desain Tas Kayu dengan Metode Sulam Kristik
  111. 1.Meningkatkan nilai jual limbah kayu
  112. 2.Meningkatkan Kreatifitas Masayarat Meningkatkan ekonomi masyarakat Masyarakat 76. Nyadran Suro Desa Tlogopucang
  113. 1.Melestarikan Budaya
  114. 2.Meningkatkan Kebersamaan masyarkat
  115. 1.Terciptanya kerukunan Masyarakat
  116. 2.Budaya nyadran suro tetap lestari Masyarakat
  117. 77.Kontes Kejuaraan Domba Tlilir
  118. 1.Meningkatkan Pemberdayaan Peternak Domba
  119. 2.Terpilihnya Domba Lokal Berkualitas
  120. 1.Meningkatkan Harga Domba
  121. 2.Diperoleh domba2 yang berkualitas
  122. 3.Menjadi edukasi wisata ternak Masyarakat
  123. 78.Festival Sastra Progo Mempromosikan buku-buku penulis dan menumbuhkan kecintaan terhadap sastra. Masyarakat semakin gemar menulis dan mencintai sastra Masyarakat 79. 1200 Penari Semarakan Nyadran Jaran Kepang
  124. 1.Melestarikan seni budaya lokal,
  125. 2.Meningkatkan pariwisata budaya, Meningkatkan pariwisata budaya,
  126. 3.Mempererat tali persaudaraan, Meningkatkan kerukunan,
  127. 4.Menjaga keharmonisan masyarakat
  128. 1.Kesenian Jaran Kepang Temanggung semakin dikenal dikhalayak umum,
  129. 2.Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan keharmonisan di Kabupaten Temanggung Masyarakat
  130. 80.Ritual Ngguyang Jaran Kepang
  131. 1.Memanjatkan doa untuk keselamatan anggota dan keluarga Paguyuban Jaran Kepang
  132. 2.Wujud Rasa Syukur dan Kerukunan sesama warga. Terciptanya kehidupan bermasarakat yang rukun, nyaman dan saling toleransi Masyarakat 81. Limbah Kayu Menjadi Kreasi Bernilai Tinggi (Radio Kayuki)
  133. 1.Diversifikasi olahan kayu yang bernilai ekonomi tinggi
  134. 2.Meningkatkan SDM
  135. 1.Meningkatnya Harga Jual Produk Kayu
  136. 2.Meningkatkan ekonomi pengrajin Masyarakat 82. Grebeg Jogo Tonggo, Kb Khodijah Tembarak Peduli Hasil Bumi
  137. 1.Meningkatkan Kepedulian terhadap tetangga yang kekurangan pangan,
  138. 2.Meningkatkan Gotong-Royong Meningkatkan Kebersamaan dan persatuan sesama warga utamanya dalam saling berbagi akan kebutuhan pokok keluarga Masyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-487 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait 83. Lomba Nyekar Jawi Puri Jenggolo Fest Melestarikan Budaya Tembang Jawa Meningkatan masyarakat nyekar jawi Budaya nyekar jawi tetap terjaga dan lestari ditengah-tengah peradaban modern. Masyarakat 84. Kerajinan Handmade yang Hits di Temanggung
  139. 1.Meningkatkan produk kerajinan
  140. 2.Meningkatkan kreatifitas masyarakat Meningkatkan ekonomi masyarakat Masyarakat 85. Tradisi Punggahan Pasar Legi parakan
  141. 1.Nguri-uri budaya
  142. 2.Menjaga persatuan dan kesatuan antar pedagang pasar legi Terjaganya kerukunan dan kebersamaan antar pedagang pasar Masyarakat
  143. 86.Metode Hitung Jari Takukaba Meningkatkan Siswa/siswi gemar berhitung Siswa mudah dan cepat dalam belajar menghitung Masyarakat 87. Sampah Daun Nanas Menjadi Kapas dan Benang untuk Kebutuhan Tekstil Masa Depan (Zero Waste Fashion) Meningkatkan nilai ekonomi serat nanas, Diserfikasi produk serat nanas sebagai alternatif bahan tekstil bebas sampah Meningkatkan ekonomi Masyarkat Pengembangan industri tekstil masa depan Masyarakat 88. Efektivitas Alat 'SITATO' Berbasis Aplikasi Blynk dalam Pemanfaatan Limbah Air Wudu melalui Metode Storage Dam Limbah Air Wundu dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan perikanan Limbah air wundu berdampak ekonomis Masyarakat
  144. 89.Coolcoff (Minuman Kulit Kopi)
  145. 1.Meningkatkan Nilai Ekonomi Kulit Kopi
  146. 2.Kulit Kopi dapat untuk meningkatkan kesehatan Harga Jual kulit kopi meningkat, dapat menambah peningkatan pendapatan petani kopi Masyarakat 90. TESAMO (Tempat Sampah Otomatis)
  147. 1.Mempermudah membuang sampah tanpa harus menyentuh tempat sampah
  148. 2.Mengurangi kontak langsung dengan tempat sampah, sehingga lebih higienis
  149. 3.Membantu mengurangi penumpukan sampah
  150. 4.Membantu petugas kebersihan memantau kapasitas tempat sampah Mengurangi pencemaran lingkungan Masyarakat 91. Tinta Cocograph, Pemanfaatan Arang Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Baku Tinta Organik Bahan Baku Tinta Alternative Meningkatkan Nilai ekonomi Tempurung Kelapa Masyarakat 92. Budidaya Kopi Robusta dengan memanfaatkan Batang Kopi Excelsa
  151. 1.Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi
  152. 2.Tanaman kopi lebih kuat dan tahan penyakit Meningkatkan pendapatan petani Masyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-488 No Nama Inovasi Manfaat Dampak Stakeholder Terkait
  153. 93.Karya Seni Limbah Kardus Meningkatkan nilai ekonomis limbah kardus Meningkatkan kreatifitas masyarakat Meningkatkan ekonomi masyarakat Masyarakat 94. Pemberdayaan Kelompok Tani dan Pengenalan Alat Komposter sebagai Pengurai Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik Padat dan Cair
  154. 1.Mengurangi volume sampah yang dibuang
  155. 2.Menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi
  156. 3.Mengurangi kebutuhan pupuk kimia
  157. 4.Meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman
  158. 1.Meningkatkan SDM Kelompok Tani,
  159. 2.Meningkatkan ekonomi Petani Masyarakat 95. Preservasi dan Konservasi Manuskrip Kuno (Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan) Menjaga dan melestarian informasi obyek budaya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang Obyek kebudayaan tetap terjaga dan lestari Masyarakat Sumber: Litbang BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-489 2.4.2 Program Unggulan Daerah Berdasakan Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu "Temanggung untuk Semua" (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman). Untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan Pembanagunan Kabupaten Temanggung tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Temanggung membuat sebuah terobosan inovasi “MAHKOTA TRIANCALA” MAsyarakat SejaHtera, EKOnomi TAngguh, PelesTaRIan LingkungAN PerenCAnaan BerkeLAnjutan, dengan program prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal “One Village One Superior Product” (Satu Desa Satu Produk Unggulan). Adapun ruang lingkup inovasi tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir. Inovasi “One Village One Superior Product” berfokus pada pengembangan potensi desa dalam mendukung percepatan tercapainya Program Pemerintah Kabupaten Temanggung dibidang Peningkatan Sumberdaya Manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat. Produk unggulan yang diangkat diharapkan mampu memecahkan permasalahan di desa, diutamakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun jenis produk unggulan dapat meliputi; Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Home Industri, Pengembangan UMKM, Pengembangan Produk Pertanian (Perikanan, Peternakan dan Perkebunan), Pelestarian Lingkungan, Digitalisasi, dan lain-lain. Dengan adanya inovasi tersebut setiap desa fokus pada produk prioritas dari hulu-hilir sehingga produk tersebut benar-benar mampu menjadi solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun pemerintah kecamatan memfasilitasi pembinaan dan mengelompokan jenis-jenis produk ditingkat kecamatan untuk dapat ditindaklanjuti di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi pembinaan dan mengelompokan jenis-jenis produk untuk bisa di tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan. Selanjutnya dari hasil monitoring dan evaluasi dapat ditentukan produk- produk yang dapat diangkat menjadi produk unggulan daerah untuk dapat ditindaklanjuti menjadi branding produk daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Inovasi “One Village One Superior Product” melibatkan berbagai RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-490 pihak baik unsur pemerintah, pengusaha, komunitas, akademisi dan masyarakat. Didalam mempermudah pelaksanaan inovasi tersebut diperlukan adanya tim tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa.
  160. 1.Pendahuluan A. Latar Belakang Kabupaten Temunggung berada di wilayah yang sangat strategis yaitu terletak di bagian tengah Pulau Jawa dikenal jarak 0 km pulau jawa, dan berada di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan sekitar 46,8 Km dan timur ke barat sekitar 43 Km. Berada di antara 3 (piramida) yaitu Candi Borobudur Kabupaten Magelang peninggalan Mataram Kuno Dinasti Syailendra ke selatan 43 Km, Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang peninggalan kerajaan Mataram Kuno Dinasti Sanjaya ke utara 45 Km , dan Candi Dieng Kabupaten Wonosobo merupakan candi hindu tertua Mataram Kuno Dinasti Sanjaya ke arah barat 44,5 Km. Berada di 3 (tiga) lintas jalur perekonomian Jogjakarta, Semarang dan Purwokerto. Keberadaan wilayahnya yang berada diantara 3 (tiga) Gunung Sumbing, Sindoro dengan ketinggian dan Prahu, membuat Kabupaten Temanggung dikenal dengan daerah yang sejuk antara suhu 18°C sd 30°C, panorama yang indah apalagi ketika kita bisa berada di puncak- puncak gunung, Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371m dpl, Sindoro dengan ketinggian 3.153m dpl, dan Gunung Prahu dengan ketinggian 2.565m dpl, membuat manusia semakin rendah diri dan senatiasa memuji kebesaran atas keagungan sang pencipta bumi dan langit, betapa indahnya taman-taman yang diciptakan-NYA begitu memukau seraya berada di alam kayangan diantara bayang-bayang matahari kembar, yaitu matahari mulai menampakan keperkasaanya (sunrise) dan matahari mulai meninggalkan jejak-jejak kenangan romantis (sunset), membuat pengalaman yang takan pernah terlupakan. Dukungan curah hujan yang relaif tinggi di kabupaten Temanggung berkisar antara 1000 hingga 3100 mm per tahun, memberi kontribusi terhadap kesuburan tanah yang memanjakan masyarakat Kabupaten Temanggung sebagian besar matapencahariannya bertani yaitu sejumlah 173.992 orang atau 42,48% dari jumlah penduduk Temanggung yang bekerja yaitu 409.555 orang (Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2024), yang didukung dengan luas lahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-491 pertanian mencapai 57.682,41 ha (66,69%) dari luas wilayah Kabupaten Temanggung yaitu 86.483, 41 ha, yang terdiri dari kawasan holtikultura (14.140,38 Ha), Kawasan perkebunan (25.871,49 Ha) dan Kawasan Tanaman Pangan (17.670,54 Ha). Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 (ST2023), menunjukkan bahwa lima subsektor terbesar di Kabupaten Temanggung berdasarkan jumlah rumah tangga usaha pertanian adalah perkebunan 90.330 unit, hortikultura 80.744 unit, peternakan 58.621 unit, tanaman pangan 45.588 unit, dan kehutanan 37.858 unit. Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang memelihara/ menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar sehingga masing-masing subsektor berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal (BPS Kab.Temanggung, 2024). Adapun produk primadona dari lima sub sektor tersebut adalah Tembakau, Cabe, Bawang, Kopi, Gula Aren, Domba, Ayam Kedu dan Kayu Albasia. Masyarakat Kabupaten Temanggung terkenal dengan gaya hidup pekerja keras dan mandiri, hal ini dibuktikan dengan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif kecil 2,35% dan terdokumentasi terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, dan terdapat 28.500 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM (DINKOPDAG), yang mencakup berbagai sektor seperti kuliner, fashion, agribisnis, kerajinan, dan perdagangan. Untuk meningkatkan daya tarik para tourism ke Kabupaten Temanggung guna mercepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah mendorong terhadap pembangunan kepariwisataan, baik yang dikelola oleh Pemerintah, Desa dan Swasta. Ada 28 (dua puluh delapan) desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Temanggung sebagai Desa Wisata dan ada setidaknya 24 (dua puluh empat) destinasi wisata yang telah dipersiapan untuk bisa dikunjungi berbagai acara, liburan, edukasi, refresing, meningmati jajanan kuliner, dll. Jumlah kunjungan wisata tahun 2024 mencapai 606.000 orang, mengalami peningkatan dari target 500 orang yang ditetapkan ditahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 5,04%. Perekonomian Temanggung pada tahun 2024 mencapai 28.923,60 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 17.855,60 miliar rupiah atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-492 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,01%. dan lebih tinggi daripada pertumbuhan Ekonomi tingkat jawa Tengah sebesar 4,95%, serta lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Nasional 5,03%. Potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Temanggung ternyata belum memberikan dampak yang optimal terkait dengan peningkatan kesejahteran masyarakat, hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, ditahun 2024 hanya mengalami kenaikan 0,03%. Selain itu Angka stunting di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 27,3 persen, meningkat dari 25,1 persen pada tahun 2023. Ini menempatkan Temanggung pada peringkat pertama daerah dengan kasus stunting tertinggi di Jawa Tengah. Sedangkan Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,67%. berkisar 68 ribu jiwa penduduk Kabupaten Temanggung tergolong miskin berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung memiliki 266 desa dan 23 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subyek dalam pembangunan, desa memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Masyarakat desa dilibatkan secara aktif untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Sedangkan Pemerintah daerah dan pusat berperan sebagai fasilitator, supervisor, dan pendukung bagi desa dalam melaksanakan pembangunan. Produk unggulan desa berdaya saing bukan hanya tentang menghasilkan barang berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan lima pilar pengembangan: skala ekonomi, akses pasar, pemutusan jalur distribusi, sarana pasca panen, dan permodalan yang mudah, desa dapat menciptakan produk yang kompetitif di pasar global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdaya saing adalah desa yang mampu mengoptimalkan potensinya, menjaga RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-493 identitas lokal, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Berdasakan Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu "Temanggung untuk Semua “(Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman)”. Dengan melihat kondisi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Temanggung membuat strategi untuk melaksankan Percepatan Pembangunan Kabupaten Temanggung di tahun 2026 melalui Program Unggulan Daerah “MAHKOTA TRIANCALA” MAsyarakat SejaHtera, EKOnomi TAngguh, PelesTaRIan LingkungAN PerenCAnaan BerkeLAnjutan, dengan program prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal “One Village One Superior Product” (Satu Desa Satu Produk Unggulan). Adapun ruang lingkup inovasi tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir. Inovasi “One Village One Superior Product” berfokus pada pengembangan potensi desa dalam mendukung percepatan tercapainya Program Pemerintah Kabupaten Temanggung dibidang Peningkatan Sumberdaya Manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya program ini sudah dilaksakan tahun-tahun sebelumnya namun pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan harpan sehingga masih perlu didorong kembali, karena program ini masih selaras dengan Program Pemerintah Pusat terkait dengan Asta Cita Poin 3 (tiga) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan Poin 6 (enam) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sekaligus mendukung suksesnya program Koperasi Merah Putih. Dengan pengelolaan desa yang tepat tentunya setiap desa akan melahirkan produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. setiap desa memiliki potensi untuk mengembangkan produk unggulan yang khas dan bernilai. Produk unggulan ini dapat menjadi daya tarik desa, meningkatkan perekonomian, dan memberdayakan masyarakat setempat. Untuk mendapatkan produk unggulan yang sesuai harapan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-494 diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu;
  161. 1.Identifikasi Potensi: Melakukan riset dan analisis potensi desa untuk menemukan produk yang tepat.
  162. 2.Pengembangan Produk: Memastikan kualitas, keunikan, dan daya saing produk.
  163. 3.Pemasaran: Membangun merek, kemasan, dan strategi pemasaran yang kuat.
  164. 4.Kemitraan: Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Untuk mendukung terlaksananya Program Produk Unggulan Daerah dengan baik dan sesuai harpan, pemerintah daerah bersama stakeholders terkait melakukan perencanaan penentuan dan pengembangan produk, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen usaha, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai produk, pemasaran yang efektif, pemanfaatan teknologi dan kemitraan/kolaborasi. B. Keterkaitan Program Unggulan dengan Tema Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Melalui Program Unggulan Daerah “MAHKOTA TRIANCALA” MAsyarakat SejaHtera, EKOnomi TAngguh, PelesTaRIan LingkungAN PerenCAnaan BerkeLAnjutan, dengan program prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal “One Village One Superior Product” (Satu Desa Satu Produk Unggulan). Melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir. Dapat memfasilitasi dan memberikan harapan besar bagi desa-desa untuk lebih cepat berkembang dan maju dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, penurunan angka stanting dan penurunan kemiskinan di desa masing-masing. Dengan adanya produk unggulan dimasing-masing desa yang mempunyai prospek terhadap pasar tinggi akan meningkatkan lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan. Pengelolaan Produk Unggulan Desa dari hulu-hilir akan mempermudah Pemerintah Desa dalam membranding produk yang mampu membuka pasar yang lebih luas. Program unggulan tersebut direncanakan secara berkesinambungan dan tercantum dalam dokumen perencanaan Kabupaten Temanggung, dan secara eksplisit mendukung pertumbuhan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-495 tinggi berkelanjutan, yaitu sebagai berikut : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2044; Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten berupa pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan. 2) RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 Arah kebijakan “Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi”, dengan tahapan pada tahun 2025-2029 adalah penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, di mana pemerintah daerah memastikan pengelolaan sumber daya dengan efisien, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan hasil ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah berkelanjutan 3) RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 Strategi “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” 4) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Prioritas daerah : Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan 5) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Prioritas daerah : Pemulihan ekonomi 6) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Prioritas daerah : Percepatan pertumbuhan ekonomi C. Relevansi dengan Konsep Perencanaan Berbasis THIS Pendekatan THIS diimplementasikan dalam perencanaan program unggulan sehingga terwujud perencanaan dan pelaksanaan program unggulan secara lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Secara rinci sebagai berikut : 1) Tematik, perencanaan program unggulan berbasis tematik, yaitu pada prioritas pembangunan daerah, salah satunya adalah Satu Desa Satu Produk Unggulan; 2) Holistik, perencanaan program unggulan memperhatikan berbagai sektor secara menyeluruh, antara lain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kualitas tanah/air/ekosistem, dan meningkatkan keanekaragaman hayati), perekonomian (meningkatkan produksi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-496 dan kualitas hasil pertanian), dan sosial (meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan kohesi sosial, dan memperkuat ketahanan pangan). 3) Integratif, perencanaan program unggulan dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga sehingga terwujud kolaborasi. 4) Spasial, perencanaan program unggulan mempertimbangkan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan pegunungan serta iklim yang cocok untuk sektor pertanian yaitu kopi dan domba, serta memperhatikan RTRW dan peta tematik sebaran domba dan kopi. D. Tujuan dan Sasaran
  165. 1.Meningkatkan Ekonomi Desa: Produk unggulan dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat, serta menarik investasi.
  166. 2.Menciptakan Lapangan Kerja: Pengembangan produk unggulan dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran.
  167. 3.Membangun Identitas Desa: Produk unggulan dapat menjadi ciri khas desa dan meningkatkan citra positif desa.
  168. 4.Mendorong Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan produk unggulan melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan pemasaran, sehingga meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki.
  169. 5.Membangun Identidas Kecamatan; Produk unggulan tiap desa dapat membranding dan meningkatkan produk unggulan di tingkat kecamatan.
  170. 6.Meningkatkan Daya Saing Daerah; Pemerintah Daerah dapat memetakan produk-produk unggulan yang dapat untuk dikembangkan secara Regional, Nasional dan Internasional.
  171. 7.Ruang Lingkup Program Unggulan Ruang lingkup substansi program unggulan adalah Mencakup pengembangan produk unggulan yang ada di seluruh Desa di wilayah Kabupaten Temanggung.
  172. 8.Muatan Program Unggulan dalam Dokumen Perencanaan Program unggulan tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RKPDes, RKPD Kabupaten Temanggung maupun Renja Perangkat Daerah terkait.
  173. 2.Kerangka Program Unggulan A. Permasalahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-497 1) Anggaran Pemerintah Kabupaten Terbatas; 2) Penangangan Prioritas Pembangunan Desa/Kelurahan belum Tertangani secara Optimal; 3) Keterbatasan SDM di Desa; 4) asaran Pembangunan ada di Desa; 5) Fasilitasi Perangkat Daerah belum Optimal B. Input 1) Potensi Desa: a) Kearifan Lokal: Identifikasi nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal yang unik pada suatu desa. b) Sumber Daya Alam: Potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. c) Keterampilan Masyarakat: Keahlian dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam bidang tertentu, misalnya kerajinan tangan atau pengolahan makanan 2) Produk Unggulan: a) Produk Berbasis Lokal: Produk yang dihasilkan harus berasal dari bahan baku lokal dan memiliki ciri khas daerah. b) Kualitas dan Keunikan: Produk harus memiliki kualitas yang baik dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari produk lain. c) Potensi Pasar: Produk memiliki potensi untuk dipasarkan baik di pasar domestik maupun internasional. 3) Dukungan: a) Pemerintah: Dukungan kebijakan, pendampingan, pelatihan, akses permodalan, serta promosi produk. b) Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses produksi, pemasaran, dan pengembangan produk. c) Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang mendukung produksi dan pemasaran produk, seperti jalan, listrik, dan akses informasi. 4) Sumber Anggaran APBDes, APBD Kab., APBD Prov. APBN, Perbanksn, Investor, TJSlP, Mitra Kerja. 5) Kelembagaan Terdapat Tim Pelaksana mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-498 6) Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana Inisiator program unggulan adalah perangkat daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan, sedangkan penanggung jawab pelaksana program unggulan adalah Bupati Temanggung 7) Institusi/stakeholders lain yang terlibat Pemerintah, Masyarakat/komunitas, Pelaku usaha, Akademisi, Media 8) Pemanfaatan teknologi Teknologi yang dimanfaatkan antara lain smart farming, stek berakar kopi, teknik pemuliaan mutu genetik ternak, alat agrikultur dan produksi/hilirisasi, market place, jaringan internet desa dan pemanfaatan media elektronik. 9) Sarana dan prasarana yang diperlukan Rumah produksi, Rumah Singgah Produksi Unggulan, dan alat pengolahan, Sarana publikasi dan alat transportasi. C. Proses 1) Sosialisasi; Mengadakan sosialisasi One Village One Superior Produk; 2) Menentukan Program; Membuat Program yang Efektif dan Efisien; 3) Mempersiapkan SDM; Meningkatkan kualitas SDM Desa untuk mampu Menyusun Program Unggulan Secara Sistematik dan lebih baik; 4) Menentukan Produk Unggulan; Mendorong Produk yang sudah berjalan dan berpotensi untuk dikembangkan, dan Membuat Klaster-Klaster Produk yang mempunyai Kesamaan dan beririsan; 5) Fasilitator; Menentukan Koordinator Tim Fasilitasi dan Pembinaan Serta Pendampingan Hulu-Hilir secara intensif; 6) Barnding Produk; Menentukan Produk yang mampu untuk diangkat menjadi Branding Daerah, Gelar Produk Unggulan di Tingkat Kecamatan, Memberikan Penghargaan Kepada Produk Unggulan Tingkat Kecamatan; 7) PENGHARGAAN; Memberikan Penghargaan Kepada Desa/Kelompok Terbaik yang berkontribusi terhadap Produk terbaik dan Penghargaan Kapada Kecamatan Terbaik dalam fasilitasi Produk Unggulan. D. Output RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-499 Diperolehnya produk-produk unggulan dari desa/kelurahan yang memiliki ciri khas, kualitas baik, dan berpotensi untuk dipasarkan secara luas, baik domestik maupun global. 1) Produk Unggulan: Produk-produk yang dihasilkan unik, memiliki ciri khas daerah, dan berkualitas tinggi. Produk ini bisa berupa makanan, kerajinan tangan, tekstil, Jasa, Pertanian, Destinasi Wisata, atau produk lain yang memanfaatkan sumber daya lokal. 2) Peningkatan Pendapatan UMKM: UMKM di desa/kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan produk unggulan. 3) Pengembangan Ekonomi Lokal: Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk, dan menarik minat investasi. 4) Perluasan Pasar: Produk Unggulan didorong untuk menembus pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun internasional. 5) Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan produk, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi mereka. 6) Pelestarian Kearifan Lokal: Menekankan penggunaan bahan baku lokal dan menjaga kearifan lokal dalam proses produksi. 7) Peningkatan Kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas produk melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. E. Outcome dan Dampak 1) Outcome: Terjadinya peningkatan pendapatan pelaku usaha, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk, pengembangan potensi daerah dan kearifan lokal, serta peningkatan daya saing daaerah. 2) Dampak: Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal, berkembangnya industri kreatif di desa, berkembangnya pelestarian budaya lokal, Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, Peningkatan kualitas Hidup, Jaringan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-500 pasar semakin luas, Peningkatan citra produk dan Peningkatan kontribusi terhadap PDRB
  174. 3.Keberlanjutan dan Potensi Replikasi ke Wilayah Lain Adanya event promo produk unggulan desa di setiap Kecamatan satu kali dalam satu masa tahun anggaran. 1) Kecamatan Pringsurat ; Pringsurat Ngangeni 2) Kecamatan Bansari : Eling Bansari 3) Kecamatan Ngadirjo : Ngadirjo Rejeh 4) Kecamatan Kledung : Kledung Pesona Alam 5) Kecamatan Parakan : Kota Pusaka Parakan 2.5 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2024. Tabel 2.331 Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2024 No Tahun Jumlah Penghargaan Regional Nasional Internasional
  175. 1.2019 10 26 5
  176. 2.2020 8 17 6
  177. 3.2021 15 20 2
  178. 4.2022 34 19 3
  179. 5.2023 38 35 5
  180. 6.2024 8 13 2 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Daftar penghargaan yang yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.332 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 1 Internasional GACC Open di Malaysia Federasi Catur Malaysia (MAS) Internasional Dindikpora 2 Kejuaraan Renang Internasional Thailand Sport School Games Kementrian Pariwisata dan Olahraga Thailand Internasional Dindikpora 3 Kejuaraan Karate Rektor Universitas Internasional Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-501 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu Internasional di Surakarta (South East Asean University Karate Championship) Juara II Sebelas Maret 4 Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta Walikota Surakarta Internasional Dindikpora 5 Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (South East Asean University Karate Championship) Juara III Rektor Universitas Sebelas Maret Internasional Dindikpora 6 Juara II Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nasional Bappeda 7 Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019 Menteri Dalam Negeri Nasional Dinpermades 8 Kabupaten Stop BABS/ODF Menteri Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan 9 STBM Berkelanjutan Tahun 2019 Menteri Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan 10 Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019 Dirjen Kesmas Kemenkes RI Nasional Dinas Kesehatan 11 Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDKK dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan,Komunikasi,&Koor dinasi,Kerjasama,Realisasi Penggunaan kartu Tani) Kementerian Pertanian Nasional Dintanpangan 12 Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 Deputi Kepala BKPK Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nasional Inspektorat 13 Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nasional Dintanpangan 14 Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nasional DPPKBPPA 15 BUMD Terbaik di Indonesia Tahun 2019 Top Business Nasional PD Bank Pasar Temanggung 16 Top Pembina BUMD 2019 Top Business Nasional Bupati Temanggung 17 Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil 2019 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional Kabupaten Temanggung 18 Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Gubernur Jawa Tengah Regional Dinpermades 19 Peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah 2019 Gubernur Jawa Tengah Regional Dinas Pertanian 20 Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak Gubernur Jawa Tengah Regional Dintanpangan 21 Duta Lingkungan Sehat STBM Kategori Anak Sekolah Gubernur Jawa Tengah Regional Peringkat I Dinas Kesehatan 22 Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2019 Gubernur Jawa Tengah Regional Peringkat II Dinas Kesehatan 23 Pelaksana Terbaik PHBS Tk Gubernur Jawa Regional (Juara Dinas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-502 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu Provinsi Jawa tengah Tengah Harapan III) Kesehatan 24 Juara II Stand Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019 Gubernur Jawa Tengah Regional DinPerindag Kop dan UMKM 25 Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019 Gubernur Jawa Tengah Regional DinPerindag Kop dan UMKM 26 Juara III Penghargaan Central Java’s Potensial Investment Challenge (CJPIC) Keris Jateng Regional DPMPTSP 27 Nasional Catur Piala Ketua DPR RI di Jakarta Ketua DPR Nasional Dindikpora 28 Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara I PB PASI ( Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) Nasional Dindikpora 29 Nasional Kejuaraan Renang Terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara I Walikota Yogyakarta Nasional Dindikpora 30 Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia Nasional Dindikpora 31 Nasional Wushu Junior di Semarang Juara I Rektor Universitas Negeri Semarang Nasional Dindikpora 32 Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta Asosiasi Pemersatu Orangtua Siswa Sasana Wushu Indonesia Sinduadi (APASI) Nasional Dindikpora 33 Nasional Kemah Budaya di Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Dindikpora 34 Nasional Kejuaraan Renang terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara II Walikota Yogyakarta Nasional Dindikpora 35 Nasional Wushu Junior di Semarang Juara II Rektor Universitas Negeri Semarang Nasional Dindikpora 36 Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Dindikpora 37 Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta Menteri Pemudan dan Olahraga Nasional Dindikpora 38 Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara II PB PASI ( Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) Nasional Dindikpora 39 Nasional Championship BMX di Temanggung Gubernur Jawa Tengah Nasional Dindikpora 40 Nasional Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Mahasiswa di Yogyakarta Gubernur AAU Cup Nasional Dindikpora 41 Tari Konceran, Juara I Festival Tari Tingkat Provinsi Jateng Gubernur Jateng Regional Dinas Pariwisata Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (data diolah) Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.333 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 1 Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah Gubernur Jawa Tengah Regional Bappeda RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-503 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu tingkat Provinsi Jawa Tengah 2 Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nasional Bappeda 3 IGA (Inovation Government Awaard) Nominasi 10 besar Kabupaten Terfavorit Tingkat Nasional Kementerian Dalam Negeri Nasional Bappeda 4, Juara Utama (Drone Semprot Pertanian Otomatis) dan Juara Favorit (Hidroponik Organik) Krenova masyarakat Tingkat Provinsi Gubernur Jawa Tengah Regional Bappeda 5 Juara III Kategori Pasar Anugerah IDSD Tingkat Prov, Jateng Gubernur Jawa Tengah Regional Bappeda 6 Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 Gubernur Jawa Tengah Regional DPPAPPKB 7 Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II Gubernur Jawa Tengah Regional DPPAPPKB 8 OPINI WTP yang ke 7 BPK RI Nasional BPPKAD 9 OPINI WTP yang ke 8 BPK RI Nasional BPPKAD 10 Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Regional Dinpermades 11 Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pelayanan Masyarakat Tahun 2020 Gubernur Jawa Tengah Regional Satpol 12 Juara 1 Nasional Wushu Online (7 medali emas) Wushu Indonesia Provinsi Bali Internasional Dindikpora 13 Nasional Taekwondo Poomsae virtual juara 1 Taekwondo Indonesia Provinsi Banten Internasional Dindikpora 14 Juara 2 Nasional Wushu Online Se Indonesia (3 medali perak) Wushu Indonesia Provinsi Bali Internasional Dindikpora 15 Juara 1 dan 2 Balap sepeda Internasional Sirkuit BMX di Banyuwangi ( 2 medali emas dan 3 medali perak) Banyuwangi Internasional BMX Internasional Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-504 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 16 Juara 2 Balap Sepeda tingkat Nasional pada PON PB PON Nasional Dindikpora 17 Juara 1 Balap Sepeda pada International Sirkuit BMX di Jakarta DISPORA Provinsi DKI Internasional Dindikpora 18 Juara 3 Wushu pada Wushu Tournamen Brunei Wushu Federation Internasional Dindikpora 19 Juara 3 Sepakbola Putri Special Olympics Indonesia Nasional Dindikpora 20 Juara 1 Renang tingkat Nasional Akademi angkatan Udara Nasional Dindikpora 21 Juara 1 menembak Yon Armed 13 Kostrad Sukabumi Nasional Dindikpora 22 Juara 1 Wushu UNNES Nasional Dindikpora 23 Juara 1 Renang PARASWIM Indonesia Nasional Dindikpora 24 Juara 1 Pencak silat IPSI Yogyakarta Nasional Dindikpora 25 Juara 1 Tenis PELTI kabupaten Bogor, Jabar Nasional Dindikpora 26 Juara 1 Tenis PELTI kabupaten Pati, Jateng Nasional Dindikpora Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (data diolah) Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 2 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional untuk kategori Kabupaten Terbaik, Prestasi ini berlanjut pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional, Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2020 secara virtual pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.334 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 1 Juara I Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan oleh CV, Sumber Gizi Desa Kedu Kec, Kedu tingkat Provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Regional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2 Juara II Tingkat Pengangguran Terbuka Sekda Provinsi Jawa Tengah Regional Diperinaker RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-505 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu (TPT) terendah tingkat Provinsi Jawa Tengah 3 Kategori Kabupaten Inovatif Kemendagri Nasional Bappeda 4 Kota Layak Anak Kategori Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional BKPBPPPA 5 Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional BKPBPPPA 6 OPINI WTP yang ke 9 BPK RI Nasional BPKPAD 7 Shibiru Pewarna Alam dari tanaman Stobilantes Cusia, Juara 2 (dua) tingkat Provinsi Jateng Regional Bappeda 8 Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE) 10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah Regional Bappeda 9 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SBM) Terbaik Pertama di Tingkat Nasional Nasional DKK 10 Sekolah Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Kandangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional Dindikpora 11 Medali Perak bidang Lomba Matematika pada kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tingkat Nasional Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional Dindikpora 12 juara 1 (emas) kejuaran Nasional Championship Karate Federasi Olahraga Karate- Do Indonesia (FORKI) Nasional Dindikpora 13 juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putra Pengurus Besar Wushu Indonesia Nasional Dindikpora 14 juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putri Pengurus Besar Wushu Indonesia Nasional Dindikpora 15 Juara 1 (emas) Taekwondo Championship Menpora Cup Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Nasional Dindikpora 16 Juara 2 (perak) Open Virtual Wushu Tournament 2021 Pengurus Besar Wushu Indonesia Nasional Dindikpora 17 Juara 2 (perak ) tenis lapangan Walikota Tegal Cup XIII tahun 2021 Pengkab PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) Kabupaten Tegal Nasional Dindikpora 18 Juara 3 (perunggu) Open Virtual Wushu Tournament 2021 Pengurus Besar Wushu Indonesia Nasional Dindikpora Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (data diolah) Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebagaimana RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-506 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.335 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 1 eRTe FM Raih Penghargaan Terbaik Radio Ramah Anak dalam Indonesia Persada,ID Award III Tahun 2022 Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Indonesia Persada Nasional KOMINFO 2 Temanggung Menerima Penghargaan Indikiasi Geografis Terbanyak se Indoensia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nasional BAPPEDA 3 Temanggung Raih penghargaan atlet taekwondo SEA Games PANITIA SEA GAMES Nasional DINDIKPORA 4 KPU Temanggung Dapat Penghargaan Menuju Informatif Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng Nasional KPU 5 Artikel ini telah tayang di TribunJogja,com dengan judul PROFIL Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Penerima Penghargaan Tribun Inspiring Award Tribun Inspiring Award Nasional KOMINFO 6 Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA) Nasional DPPPAPPKB 7 DINDA PUTRI LESTARI, ATLET TAEKWONDO TEMANGGUNG RAIH MEDALI EMAS PON XX PAPUA Penyelenggara PON XX PAPUA Nasional DINDIKPORA 8 Wahyu Jati Atlet Paralympic Asal Temanggung Kejuaraan Dunia Cabang Atletik Ketua Nasional Paralympic Committe Indonesia Nasional DINDIKPORA 9 Lomba Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah Bupati Batang Cup 2022 Regional DINDIKPORA 10 Kontingen Kabupaten Temanggung Raih 3 Medali Dalam Pospeda Tingkat Provinsi Jawa Tengah POSPEDA PROVINSI JAWA TENGAH Regional DINDIKPORA 11 Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup 2022 Wali Kota Magelang Cup 2022 Regional DINDIKPORA 12 Empat Santri Ponpes Al Mu'min Raih Prestasi Tingkat Nasional Penyelenggara Olympiade Ahmad Dahlan (OlympicAD) dan Pekan Taaruf Seni Budaya dan Nasional DINDIKPORA RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-507 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu Olahraga (Pentasbora) ke V 13 Temanggung raih Olimpiade Sains Nasional 2022 Penyelenggara Olimpiade Sains Nasional DINDIKPORA 14 Kompetisi Bahasa Arab Nasional, Chilya `Ainul Jamilah berhasil menjadi Juara Harapan II sebagai wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional Penyelenggara Olimpiade Bahasa Arab Tingkat Nasional Regional DINDIKPORA 15 Bela Rahma Sayida, warga Kabupaten Temanggung berhasil meraih prestasi di tingkat nasional, Ia menjadi juara kedua di ajang Duta Maritim Indonesia 2022 Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo) Nasional DINDIKPORA 16 Kontingen dari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara Umum Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) SMP X Tingkat Jawa Penyelenggara MAPSI Jateng Regional DINDIKPORA 17 Alhamdulillah kontingen Kabupaten Temanggung dapat meraih peringkat VII se-Provinsi Jawa Tengah Penyelenggara Gelaran MTQ XXIX Regional DINDIKPORA 18 MTs Al-Mu’min Muhammadiyah Tembarak Temanggung kembali meraih juara, Kali ini kejuaraan datang dari cabang olahraga (cabor) Panahan Perorangan Putra Penyelenggara OlympiapicAD dan Pentasbora Regional DINDIKPORA 19 MTs Al-Mu’min Muhammadiyah Tembarak meraih penghargaancabang olahraga (cabor) Judo Penyelenggara OlympiapicAD dan Pentasbora Regional DINDIKPORA 20 RSUD Temanggung Memperoleh Piagam Penghargaan dari BPJS Cabang Magelang Sebagai Juara 1 Lomba Pelayanan Prima BPJS Jateng Regional DINKES 21 Paduan Suara Dewasa Campuran PESPARAWI Jawa Tengah Regional DINDIKPORA 22 Olimpiade Ma arif Tingkat Provinsi Penyelenggara Olimpiade Makarif Jawa Tengah Regional DINDIKPORA 23 Siswa SMP Ngadirjo Juara Lari Atletik Lari Popda Jateng Regional DINDIKPORA RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-508 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 24 ASN Terinovative (Dwi Sukarmei, ST,,MT,) JAWA POS Regional BAPPEDA 25 Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), Nasional DPPPAPPKB 26 Sertifikat Warisan Tak Benda KEMENDIKBUD Nasional DINBUDPAR 27 Kampoeng Pro Iklim Utama Nasional Kementrian LHK Nasional DPRKPLH 28 Inovasi Rasa Mesra Mendapat Penghargaan Human Raights In Southeasty Asia Human Raights In Southeasty Asia Nasional BAPPEDA 29 Ammar Amrullah merupakan salah satu atlit Wushu MI Negeri 1 Temanggung yang meraih medali Emas pada lomba yang dilaksanakan secara virtual oleh Pusaka Tantra pada tanggal 10- 15 Mei 2021, Sebagai Juara 1 GS PA Group 5 tingkat nasional Pusaka Tantra Nasional DINDIKPORA 30 Kepala daerah Yang Berkontriutif Nominasi LPM Award penghargaan oleh LPM Award 2022 Nasional DINPERMADES 31 Penghargaan Anugrah PDSD Juara 1 Ekosistem Inovasi Jawa Tengah Gubernur Jateng Regional BAPPEDA 32 Penghargaan Anugrah Innovation Government Award 2022 Kabupaten Temanggung Terinovatif Kementrian Dalam Negeri Nasional BAPPEDA 33 Penghargaan Krenova Minyak Kopi Herbal 10 besar Utama Tingkat Jawa Tengah Gubernur Jateng Regional BAPPEDA 34 PPID Pemkab Temanggung Raih Penghargaan pada KIP Award KIP Award Nasional KOMINFO 35 Bela Rahma Sayida,juara ke dua di ajang Duta Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo), Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo), Nasional DINBUDPAR RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-509 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 36 Kurnia Setyo Wulandari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara I Lomba Baca Puisi Kreatif (LBPK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Gaperto Jepara, Yayasan Gaperto Jepara, Nasional DINDIKPORA Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (data diolah) Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.336 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 1 Juara 2 Piala Presiden Kontes Kambing PE th 2023 tk Nasional Kelas Pejantan (Kelompok ternak cabe Farm Desa Tretep kecamatan Tretep) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Nasional DKP3 2 Juara 3 piala Presiden Kontes Kambing PE th 2021 tingkat Nasional kelas anakan indukan- Kelompok ternak Jalu Farm Desa Kertosari Kecamatan Jumo Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Nasional DKP3 3 Juara 1 Tembakau varietas Kemloko 4 Festival Tembakau Lembutan Kategori Gunung pada Soropadan Agro Festival II tahun 2023( Bapak Chadik Mubarok) desa Bansari Kecamatan Bansari Soropadan Agro Expo Festival II tahun 2023 Regional DKP3 4 Juara 1 Kelompok Tani Ternak Berprestasi tingkat Provinsi Jawa tengah- KTT Taruna Karya Mudha Provinsi Jawa Tengah Regional DKP3 5 Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Mitra Bhakti Usaha -perusahaan yg telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)- PT Shoenary Javanesia Inc Kab Temanggung Direktorat Jendral Masyarakat Kementrian RI Nasional PT Shoenary Javanesia Inc/ Dinkes/ Puskesmas Pare 6 Peringkat ke 4 tingkat Nasional Penghargaan Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023 Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI Nasional Dinkes RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-510 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 7 Sertifikasi Akreditasi Paripurna Puskesmas Parakan Kementrian Kesehatan Nasional Dinkes/ Puskesmas Parakan 8 Sertifikat Bebas Frambusia-Apresiasi Kepala Daerah berhasil menangani penyebaran Neglected Tropical Disease (NTD) Kementrian Kesehatan RI Nasional Dinkes 9 Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas terstandarisasi dan sebagai rujukan Nasional tahun 2022- Puskesmas Temanggung DKPPPAPPKB Provinsi Jateng Regional DKPPPAPPKB Tmg/ Dinkes Tmg/ Puskesmas Tmg 10 Sekolah Adiwiyata Mandiri – SMP 6 Temanggung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional DPRKPLH 11 Sekolah adiwiyata Nasional – SDN 3 Tuksongo Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional DPRKPLH 12 Sekolah Adiwiyata Provinsi - SD Muhammadiyah Parakan, MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak, SMP N 1 Kaloran, MTs Ma’arif Jumo Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Regional DPRKPLH 13 Green Leadership Nirwasita Tantra- Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional DPRKPLH 14 Green Leadership Nirwasita Tantra- Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional DPRKPLH 15 Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah- Juara 4 (Kel. Manggong Kec. Ngadirejo) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Regional DPRKPLH 16 LOMBA WANA LESTARI- terbaik I Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional dan Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi (An. R. Gravita Eka Purnama) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional DPRKPLH 17 Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Utama-
  181. 1.Desa Ketitang Kec. Jumo
  182. 2.Desa Batursari Kec. Kledung Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nasional DPRKPLH RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-511 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 18 Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya- Desa Petarangan Kec. Kledung Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nasional DPRKPLH 19 Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional- Fatah Syaifur Rochman Kementrian Lingkungan Hidup Nasional DPRKPLH 20 Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup- Fatah Syaifur Rochman Provinsi Jawa Tengah Regional DPRKPLH 21 Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup- Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran Kecamatan Tembarak Provinsi Jawa Tengah Regional DPRKPLH 22 Juara 1 Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dalam acara Anugerah Penyuluh Agama Islam Award tingkat Jawa Tengah- An Al Imron Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah Regional DPRKPLH 23 Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 atas Laporan Keuangan tahun 2022 Pemerintah Daerah Kab Temanggung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Nasional BPKPAD 24 Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional tahun 2023 Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nasional Bappeda 25 Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Gubernur Jawa Tengah Nasional Bappeda 26 Juara terbaik III tingkat Nasional SDG’s award Menteri PPN/ Bappenas Nasional Bappeda 27 Juara 1 Tingkat Nasional kategori News Anchor Anugerah Persada. Id Award ke IV – Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Erte FM Persada.Id (Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia) Nasional Radio Erte FM/ Dinkominfo 28 Juara 1 dalam Lomba Pertunjukan Rakyat (Petunra) FK Metra Tingkat Jawa tengah FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional)/ Dinkominfo Provinsi Jateng Regional Dinkominfo 29 Desa Anti Korupsi dengan Predikat Istimewa- Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Provinsi Jateng Regional Inspektorat/ Dinpermades/ Dinkominfo RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-512 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 30 Opini Kualitas tinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Ombudsman Republik Indonesia Nasional Ortala 31 Peringkat 4 Penilaian Evaluasi Smart City se Indonesia tahun 2022 Kementrian Kominfo Nasional Dinkominfo 32 Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Gubernur Jawa Tengah Regional Bagian Hukum 33 Medali Emas Cabor Balap Sepeda BMX di ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China (amellya Nur Sifa) Asian Games Internasio nal KONI/ Dindikpora 34 Medali Emas Cabor Catur tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Farah Yumna Budiati ( 2 emas P dan 2 emas B) Paragames Kamboja Internasio nal Dindikpora 35 Medali Perak Cabor Atletik tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Slamet Wahyu Jati ( 1 Perak P dan 1 Perak B) Paragames Kamboja Internasio nal Dindikpora 36 Medali Perak Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Intan Anindya Macau Cina Internasio nal Dindikpora 37 Medali Perunggu Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Genta Ganda Prakoso Macau Cina Internasio nal Dindikpora 38 Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Intan Anindya POPNAS Palembang Nasional Dindikpora 39 Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Genta Ganda Prakoso POPNAS Palembang Nasional Dindikpora 40 Medali Perak Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Pandu Dian Saputra POPNAS Palembang Nasional Dindikpora 41 Medali Perak Cabor Kempo di POPNAS Palembang An. Talin Nabilla Putri POPNAS Palembang Nasional Dindikpora 42 Medali Emas Cabor Atletik di Lari Trail Run Gunung Gajah An. Diva Setiyawan Turnamen Jawa Tengah Regional Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-513 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 43 Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An Nicholas Arya Naufal putra PEPARDA Surakarta Regional Dindikpora 44 Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An. Diva Setiyawan PEPARDA Surakarta Regional Dindikpora 45 Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Navilla Ardiana PEPARDA Surakarta Regional Dindikpora 46 Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Zulaika PEPARDA Surakarta Regional Dindikpora 47 Medali Emas Cabor Judo di POPDA Provinsi An. Dwike Hepto POPDA Provinsi Regional Dindikpora 48 Medali Emas Cabor Kempo di POPDA Provinsi (7) POPDA Provinsi Regional Dindikpora 49 Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Pandu Dian Saputra POPDA Provinsi Regional Dindikpora 50 Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya POPDA Provinsi Regional Dindikpora 51 Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya POPDA Provinsi Regional Dindikpora 52 Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Intan Anindya O2SN Provinsi Regional Dindikpora 53 Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. M. Attar Pandu Affandi O2SN Provinsi Regional Dindikpora 54 Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Indira Ferinza Jasmine O2SN Provinsi Regional Dindikpora 55 Medali Emas Cabor Atletik 100 M lari gawang putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 56 Medali Emas Cabor Atletik sapta putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 57 Medali Emas Cabor catur beregu di PORPROV XVI Jateng An. Abdul jalil, M Fidyan, Oka satria PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-514 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu 58 Medali Emas Cabor judo di PORPROV XVI Jateng An. Dwikie Hepto Januartika PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 59 Medali Emas Cabor kick boxing full contact putri di PORPROV XVI Jateng An. Siska Ayu VAlentina PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 60 Medali Emas Cabor Tarung drajat di PORPROV XVI Jateng An. Deni Cahya N PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 61 Medali Emas Cabor Taekwondo di PORPROV XVI Jateng An. Dinda putri lestari PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 62 Medali Emas Cabor Tenis lapangan di PORPROV XVI Jateng An. M Hilmy Abdulrahman PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 63 Medali Emas Cabor Gita Ariesta di PORPROV XVI Jateng An. Gita Ariesta PORPROV XVI Jateng Regional Dindikpora 64 RSUD Temanggung penghargaan dalam bidang keselamatan dan keamanan nuklir kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional - Anugerah BAPETEN 2023 BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Nasional RSUD Tmg 65 RSUD Temanggung sertifikat Akreditasi Rumah Sakit status paripurna Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah sakit DHP (LARS-DHP) Nasional RSUD Temanggung 66 Krenova Provinsi-Ijuk Ulir Ranjau Binatang- juara Harapan Bappeda Provinsi Jateng Regional Bappeda 67 Olimpiade sains nasional tingkat provinsi (osn-p) jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (smp/mts) tahun 2023 An. M Ridwan Damarjati Wijaya (SMP2 Temanggung) Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Regional Dindikpora 68 Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) atau Swasti Saba Kategori Padapa Tahun 2023 Kementrian Kesehatan Nasional Dinkes 69 Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023 Kementrian Dalam Negeri Nasional Bappeda 70 Penghargaan atas tercapainya angka jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95,44 % di BPJS kesehatan Regional Dinkes/ Pemkab Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-515 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu Kabupaten Temanggung tahun 2023 71 Anugerah Meritokrasi 2023 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nasional BKPSDM 72 Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Regional PBJ 73 Penghargaan Anugrah PDSD dengan kategori Sangat Tinggi (3,952) Gubernur Jateng Regional BAPPEDA 74 Penghargaan Anugrah PDSD untuk Dokumen Evaluasi PDSD Terbaik I Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Gubernur Jateng Regional BAPPEDA 75 Juara I Medali Emas Olimpiade Pendidikan Agama Isalam Nasional ke 2 Zona Jawa Tengah An Husna Dzakiyyah (SDN I Jampiroso ) DPP AGPAII ( Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia) Regional Dindikpora 76 Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Regional Dinkominfo 77 Badan Publik Pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah kategori informatif ( Desa Gilingsari, Kec. Temanggung dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Regional Dinkominfo 78 Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Juara 1 dalam Kompetisi Nugraha Karya Desa BRILian Tahun 2023 BRI Nasional Pemdes Bansari Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah) Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional pada Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023. Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-516 Tabel 2.337 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu
  183. 1.Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Bappeda Provinsi Jawa Tengah Regional Bappeda
  184. 2.Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2024 Bappenas Nasional Bappeda
  185. 3.Penghargaan Perpamsi Jateng Award 2024 kategori Platinum Peringkat III Perumda Air Minum Kabupaten Temanggung Perpamsi Jateng Regional PDAM Temanggung
  186. 4.Baznas Award 2024 kategori Kepala Daerah yang Mendukung Pengelolaan Zakat Terbaik Baznas Nasional Pemkab Temanggung
  187. 5.Prima Award kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nasional Dindukcapil
  188. 6.Juara Harapan II Tingkat Nasional Firefighter Skill Competition 2024 Kemendagri Nasional Satpol PP-Damkar
  189. 7.Penghargaan dari Kemendikbud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mendukung Pemerintah Daerah Mencapai Level Melembaga pada 4 Kategori Kemendikbud Nasional Dindikpora dan Dinbudpar
  190. 8.Juara I Lomba Pawai dalam rangka HUT Satpol, Linmas, dan Damkar di Surakarta Pemprov Jawa Tengah Regional Satpol PP- Damkar/Pemkab Temanggung
  191. 9.Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mendapatkan Opini WTP 12 Kali BPK Republik Indonesia Nasional Pemkab Temanggung
  192. 10.Penandatanganan Naskah Kerja Sama antara Ombudsman RI dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Ombudsman RI Nasional Bagian Organisasi
  193. 11.Pemenang Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak Terbaik Tingkat Nasional pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) Nasional Dinkominfo
  194. 12.Penghargaan Anugerah ASN 2023 dan ASN Talent 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nasional BKPSDM RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-517 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu Tingkat Nasional kategori Best Employee Birkorasi (KemenPAN-RB)
  195. 13.Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Baik Tingkat Kabupaten se- Indonesia Indonesian Institute of Public Governance (IIPG) Nasional Bagian Organisasi/Pemkab Temanggung
  196. 14.Penghargaan Juara III Jawa Tengah Inspiring Economic Effort Awards kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Jawa Tengah Pemprov Jawa Tengah Regional Pemkab Temanggung
  197. 15.Penghargaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Tengah Tahun 2024 oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Regional Dinkominfo
  198. 16.Juara I kategori B dalam Festival Dalang Anak Jawa Tengah Tahun 2024 Disporapar Jawa Tengah Regional Dinbudpar
  199. 17.Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta atas Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Prosentase Terbanyak Kantor Regional I BKN Yogyakarta Regional BKPSDM
  200. 18.Penghargaan Inovasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi Kabupaten Tertinggi yang Memberikan Jaminan Tenaga Kerja Non- Formal BPJS Ketenagakerjaan Nasional Dinas Sosial
  201. 19.Penghargaan 3 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 1 Sekolah Adiwiyata Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional DPRKPLH
  202. 20.Penghargaan dari Ditjen PAUD Dikdasmen kepada SDN Kalirejo Kecamatan Kledung dalam rangka Aksi Nyata Sadar Literasi Numerasi Ditjen PAUD Dikdasmen Nasional SDN Kalirejo
  203. 21.Medali Perunggu pada Kompetisi IMEC and JEO Olympiad di Amity College Prestons Campus Sydney Australia a.n Anantacetta Reugra Abiraya Amity College Prestons Campus Sydney Internasional Dindikpora
  204. 22.Medali Perunggu pada Kompetisi International Round di Royal Lotus Hotel Da Nang Vietnam a.n International Round Internasional Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-518 No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala Perangkat Daerah Pengampu Anantacetta Reugra Abiraya
  205. 23.Pemenang Utama Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah Regional Pemkab Temanggung Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah) Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga mendapatkan penghargaan yaitu sebagai pemenang utama pada lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-519 DOKUMENTASI KOMPETISI DAN PIAGAM PENGHARGAAN KABUPATEN TEMANGGUNG RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 II-520 III-1RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030. 3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024, Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 cukup baik yaitu tumbuh sebesar 5,03 persen, sedikit melambat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Prospek perekonomian Indonesia cenderung meningkat meskipun tantangan global masih akan mempengaruhi. Pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2024 memberikan dasar yang baik untuk melanjutkan pertumbuhan pada tahun 2025 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap tinggi ditopang oleh permintaaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, sektor ekspor yang beragam, transformasi digital dan sektor tenologi serta inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran. III-2RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2024 serta berpotensi masih akan terjadi di Tahun 2025 yang menjadi perhatian antara lain:
  206. 1.Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
  207. 2.Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan disertai melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (slower and divergent growth);
  208. 3.Penurunan inflasi yang melambat (gradual disinflation);
  209. 4.Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (higher interest for longer);
  210. 5.Arus modal keluar karena lonjakan yield USD mendorong capital outflow dari Emerging Market;
  211. 6.Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (strong dollar);
  212. 7.Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (Geoeconomic fragmentation);
  213. 8.Perubahan iklim (cuaca ekstrem dan bencana);
  214. 9.Transformasi Teknologi dan Ketimpangan Ekonomi;
  215. 10.Digitalisasi Ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Januari 2025) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 Global/Dunia tumbuh sebesar 3,3 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,4 persen, Negara Eropa tumbuh sebesar 1,1 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,2 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,4 persen, India tumbuh sebesar 6,6 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen. World Bank (WB) (rilis Januari 2025) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,7 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,3 persen, negara Eropa tumbuh sebesar 1,0 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen. Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2025. Tanda-tanda membaik (upside risks) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda III-3RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter;
(3)Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko (downside risk) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo-economic fragmentation; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya policy space (fiskal); (5) Peningkatan resiko debt distress; (6) Shock akibat perubahan iklim. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen, kemudian diikuti sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi kedua yaitu 8,56 persen karena ada event berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,94 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain angka pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, gambaran membaiknya kondisi kualitas ekonomi nasional juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan, angka kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dan 5,32 persen pada tahun 2023. Sedangkan angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat Ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024. Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dala proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di negara AS. eropa, jepang, tiongkok, india, indonesia berdasarkan woerd bank (WB) dan data tersebut rilis pada?rentang sasaran 2,5±1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap sebesar 1,57 peresen lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,61 persen 3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi III-4RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Indonesia Tahun 2024 sebesar 5,03 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, serta selesainya proyek infrastruktur yang dimulai oleh pemerintah sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDB. Pada tahun 2024, industri pengolahan menyumbang 19,13% terhadap total PDB, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,89%. Selain itu, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 18,98% terhadap PDB pada tahun 2024, meningkat dari 18,67% pada tahun 2023. Meskipun ada pelambatan kecil dalam pertumbuhan ekonomi, sektor industri pengolahan dan manufaktur terus menunjukkan ketahanan dan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional Pada tahun 2024, ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa kondisi yang mencirikan perlambatan global dan ketidakpastian tinggi tersebut seperti: (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansi,
(6)Risiko Keuangan Global; (7) Krisis Enegi dan Pasokan. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini menurun dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023, menjadi 0,379 pada Maret 2024. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta III-5RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 mencapai 5,03 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) pada tahun 2024. PDB Perkapita 2024 meningkat sebesar 78,62 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.1. Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026 Sumber: Kementerian Bappenas (Permen PPN Ka Bappenas Nomor 3 Tahun 2025) 3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,98 persen (c-to-c). Hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mendominasi adalah Industri Pengolahan sebesar 33,84 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,03 persen; dan Konstruksi sebesar No Indikator Satuan Proyeksi Tahun 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,8 – 6,3 2 Inflasi % 2,5 ± 1,0 ± 3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,44-4,96 4 Angka Kemiskinan % 6,5-7,5 5 Rasio Gini Angka 0,377 – 0,380 6 Indeks Modal Manusia Angka 0,57 III-6RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 11,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 61,29 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 39,22 persen; komponen PMTB sebesar 30,53 persen; Komponen PK-P sebesar 6,25 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,68 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,36 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,78 persen pada Agustus 2024 dibandingkan pada Agustus 2023 sebesar 5,13 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77 persen pada Maret 2023, turun menjadi 9,58 persen pada September 2024. Sementara Inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 1,67 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 pada tahun 2023 turun menjadi 0,367 pada tahun 2024. Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui pengembangan investasi di wilayah selatan, guna mengurangi ketimpangan pembangunan dengan wilayah utara. Selain itu, pentingnya menarik investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk berinvestasi di sektor industri, pelabuhan, manufaktur, dan energi. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah selatan dan utara harus terus digencarkan guna meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar pembangunan berjalan optimal. Dengan strategi ini, Jawa Tengah diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing tinggi. 3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 – 6,00 persen. Sementara inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen. III-7RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70 – 8,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,71 – 4,27 persen. Di sisi lain, PDRB per Kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,0 – 55,0 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan Angka Kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,360 – 0,365 di tahun 2026. Tabel 3.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 No Indikator Satuan Proyeksi Tahun 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,00 – 6,00 2 PDRB per kapita Juta Rp 52,0 – 55,0 3 Inflasi % 1,5 – 3,5 4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,71 – 4,27 5 Angka Kemiskinan % 8,70 – 8,53 6 Rasio Gini Angka 0,360 – 0,365 Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025 Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada: 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, III-8RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah; 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar; 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas; 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai; 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran; 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. 3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 5,01 persen, namun mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 5,04 persen. Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. III-9RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Struktur Perekonomian Kabupaten Temanggung didukung oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Kontribusi sektor unggulan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 25,53 persen, sektor pertanian sebesar 22,47 persen dan sektor perdagangan sebesar 21,07 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 2,35 persen pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,32 persen. Namun demikian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung masih lebih baik dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Angka kemiskinan konsisten mengalami penurunan dari sebelumnya 9,26 persen di tahun 2023 menjadi 8,67 persen pada tahun 2024. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89 persen (y-o-y). Sedangkan penghitungan inflasi tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo sebesar 1,52 persen (y-o-y). Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung yang diukur menggunakan angka indeks gini atau gini rasio meningkat, dari sebelumnya 0,359 pada tahun 2023 naik menjadi 0,383 pada tahun 2024. 3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung diarahkan pada perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan potensi produk unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, gini III-10RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,10 - 5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,50 - 2,50 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2026, tingkat kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 7,90-7,85 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,20 - 2,00 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,30 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 39,31 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks gini/gini rasio sebesar 0,370-0,360 di tahun 2026. Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,20 - 2,00 persen di tahun 2026, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:
1. a.Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
2. b.Perluasan kerja di sektor informal;
3. c.Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
4. d.Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
5. e.Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
6. f.Perlindungan sosial bagi pekerja. 3.1.6.1. Pertumbuhan Ekonomi Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,80 – 6,30 persen. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di III-11RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 5,00 – 5,80 persen. Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2026 ekonomi akan tumbuh. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2026, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi. Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian. Tabel 3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2026 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) Temanggung Jawa Tengah Nasional 2020 -2,13 -2,65 -2,07 2021 3,34 3,33 3,70 2022 5,20 5,31 5,31 2023 5,01 4,97 5,05 2024 5,04 4,95 5,03 2025 4,75 - 5,28 4,90-5,60 5,30 2026 5,10 - 5,50 5,00-6,00 5,80 – 6,30 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir menunjukan kondisi yang fluktuatif. Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,20 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,34 persen. Sementara itu, pada Tahun 2023, III-12RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar 5,01 persen yang mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 5,04 persen. Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode Tahun 2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 meningkat sebesar 0,03 sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional melambat. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:
7. a.Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
8. b.Peningkatan teknologi pertanian;
9. c.Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
10. d.Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
11. e.Membuka peluang eskpor ke daerah lain;
12. f.Mendorong ekonomi kreatif semakin berkembang
13. g.Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain. 3.1.6.2. Struktur Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2020-2024 LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,86 0,86 2,92 1,28 1,27 B Pertambangan dan Penggalian 2,11 6,75 -3,94 3,12 4,56 C Industri Pengolahan -0,62 2,00 1,09 4,32 3,05 D Pengadaan Listrik dan Gas 2,87 4,84 5,26 5,86 8,26 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,02 5,62 0,22 4,36 0,96 F Konstruksi -2,01 7,54 3,72 7,89 13,47 III-13RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2023 2024 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -3,79 7,40 4,30 5,82 5,98 H Transportasi dan Pergudangan - 30,59 2,37 65,39 7,90 5,82 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -6,81 6,03 15,04 12,49 10,16 J Informasi dan Komunikasi 14,14 5,98 2,24 11,25 9,91 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,01 3,42 0,51 2,91 4,62 L Real Estate -0,10 2,32 5,80 8,36 7,70 M,N Jasa Perusahaan -6,32 3,01 5,65 8,82 11,29 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -1,61 -0,26 1,60 5,11 8,01 P Jasa Pendidikan -0,19 0,54 1,63 6,96 8,50 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,70 0,59 2,59 8,32 8,06 R,S,T,U Jasa lainnya -6,22 0,98 10,95 8,83 6,76 PDRB -2,13 3,34 5,20 5,01 5,04 Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Sumber: BPS Kab Temanggung 2025 Gambar 3.1. Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 27,46 24,42 20,14 27,11 23,91 20,90 26,19 23,42 20,80 25,92 22,94 20,95 25,53 22,47 21,07 0 20 40 60 80 100 120 140 Industri Pengolahan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2020 2021 2022 2023 2024 III-14RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Sumber: BPS Kab Temanggung 2025 Gambar 3.2. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai bergeser dari lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal tersebut dicerminkan dari besarnya distribusi lapangan usaha kategori Industri Pengolahan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Temanggung, di mana kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perekonomian lokal. Perkembangan industri pengolahan juga berhubungan erat dengan upaya industrialisasi di sektor pertanian, yang menciptakan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Peningkatan PDRB di sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi dari daerah agraris menjadi daerah berbasis industri. Sektor manufaktur memiliki kapasitas untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor agraris. Ini karena sektor industri pengolahan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta skala ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing global suatu negara atau daerah. Transformasi ekonomi ini terjadi ketika tenaga kerja dan sumber daya dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional -2,01 -6,32 -6,81 7,54 3,01 6,03 3,72 5,65 15,04 7,89 8,82 12,49 13,47 11,29 10,16 -10 0 10 20 30 40 50 Konstruksi Jasa Perusahaan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2020 2021 2022 2023 2024 III-15RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 juga mendorong perkembangan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung. 3.1.6.3. PDRB per Kapita PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Tabel 3.5. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 TAHUN NILAI (Rp) Pertumbuhan (%) 2020 27.326.000 -3,01 2021 28.462.000 4,16 2022 30.837.000 8,34 2023 33.289.000 7,95 2024 35.494.000 6,62 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2024 PDRB Perkapita mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
14. a.Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
15. b.Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif; III-16RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
16. c.Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
17. d.Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
18. e.Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah. 3.1.6.4. Inflasi Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah. Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penghitungan inflasi tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo. Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa. Tabel 3.6. Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Keterangan : Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025 Laju inflasi di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2023 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau LOKASI 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Temanggung 1,56 1,70 5,63 2,89 1,52 1,50-2,50 1,50-2,50 Jawa Tengah 1,56 1,70 5,63 2,89 1,67 1,50-3,50 1,50-3,50 Nasional 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 2,5±1,0 2,5±1,0 III-17RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Pada tahun 2024 inflasi di Tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP- TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Dengan mendasarkan atas data kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung di atas, maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah: 1) Pengembangan ekonomi lokal yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi; 2) Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM; 3) Optimalisasi pemakaian produk dalam negeri guna menguatkan potensi produk lokal unggulan daerah; 4) Penekanan laju inflasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas; 5) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata. 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan III-18RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:
19. a.Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
20. b.Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
21. c.Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
22. d.Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
23. e.Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber- sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan III-19RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Akselerasi Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif dengan 8 arah kebijakan prioritas yaitu:
  1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  3. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
  4. 4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
  5. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  7. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
  8. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2026 yaitu “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi”, yang akan dilakukan melalui upaya :
  9. 1.Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel III-20RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
  10. 2.Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik.
  11. 3.Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas
  12. 4.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
  13. 5.Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  14. 6.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.
  15. 7.Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor.
  16. 8.Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.
  17. 9.Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2026 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Penerimaan Pendapatan Daerah di tahun 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan tahun 2025. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan III-21RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:
(1)pajak daerah;
(2)retribusi daerah;
(3)hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
(4)lain-lain PAD yang sah, dari ke-4 sumber PAD tersebut sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1.Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD III-22RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 pada RKPD Tahun 2026 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:

a.Pertumbuhan objek pajak daerah yang terdiri dari pajak reklame, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2025;
b.Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi Los/Kios Pasar;
c.Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
d.Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
1. 2.Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Desa dan Insentif Fiskal diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2025, DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025, sedangkan DAK (Fisik dan Non Fisik) yang bersifat in out diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025;
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025, namun untuk Bantuan Keuangan yang besifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1. 3.Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
a.Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2025 karena pengalokasian pendapatan ini III-23RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.
b.Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
c.Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial. Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya:
1. 1.Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional;
2. 2.Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
3. 3.Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan
4. 4.Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Perbandingan Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung berupa realisasi dari Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun anggaran 2025, dan Proyeksi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut. III-24RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan 2020-2025, dan Proyeksi Pendapatan 2026 Kabupaten Temanggung URAIAN TAHUN ANGGARAN PROYEKSI 2026 REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 APBD Penetapan 2025 PENDAPATAN DAERAH 1.830.846.293.347 1.971.005.990.029 1.915.197.142.714 2.003.870.332.664 2,099,479,855,788 2,017,622,369,083 1,942,885,528,728 1 Pendapatan Asli Daerah 307.488.084.365 363.128.342.571 308.693.982.914 350.283.014.437 388,858,102,726 379,485,855,146 409,932,332,351
a.Pajak Daerah 47.887.604.813 52.832.020.942 74.191.559.232 79.677.967.921 76,926,746,042 138,418,634,896 138,418,634,896
b.Retribusi Daerah 8.436.169.882 9.400.033.763 9.643.158.066 11.496.721.044 10,925,370,668 198,471,211,768 239,424,185,891 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 18.800.858.165 19.633.082.917 21.426.146.839 21.311.076.903 22,645,578,254 21,298,004,241 21,838,440,564 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 232.363.451.505 281.263.204.949 203.433.118.777 237.797.248.569 278,360,407,762 21,298,004,241 10,251,071,000 2 Pendapatan Transfer 1.451.579.818.982 1.537.846.595.458 1.585.778.027.969 1.653.587.318.227 1,710,621,753,062 1,638,136,513,937 1,532,953,196,377
a.Transfer Pemerintah Pusat 1.350.758.939.773 1.385.928.637.379 1.472.041.917.200 1.517.163.835.087 1,525,673,694,150 1,556,822,184,000 1,451,638,866,440 1) Dana Insentif Daerah 56.311.496.000 17.149.213.000 2.438.134.000 29.383.259.000 0 0 0 2) Dana Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0 0 3) Dana Keistimewaan 0 0 0 0 0 0 0 4) Dana Desa 247.881.825.000 247.881.825.000 245.879.771.000 242.462.582.000 246,690,892,000 238,898,620,000 238,898,620,000 5) Insentif Fiskal 28,501,104,000 9,002,280,000 0 6) DBH 52.880.696.555 66.832.564.275 50.975.465.200 75.150.038.079 69,727,710,589 80,200,387,000 80,200,387,000 7) DAU 762.027.309.000 753.140.119.000 753.174.275.000 791.039.886.585 843,895,369,956 845,234,730,000 789,563,477,000.00 III-25RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 URAIAN TAHUN ANGGARAN PROYEKSI 2026 REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 APBD Penetapan 2025 8) DAK 231.657.613.218 300.924.916.104 419.574.272.000 379.128.069.423 336.858.617.605 383.486.167.000 342.976.382.440 a) DAK Fisik 55.578.330.000 131.534.286.845 153.727.447.000 109.544.079.906 67,587,633,850 81,787,260,000 40,629,956,040.00 b) DAK Non Fisik 176.079.283.218 169.390.629.259 265.846.825.000 269.583.989.517 269,270,983,755 301,698,907,000 302,346,426,400.00
b.Transfer antar Daerah 100.820.879.209 151.917.958.079 136.990.809.634 136.423.483.140 184,948,058,912 81,314,329,937 81,314,329,937 1) Pendapatan Bagi Hasil 94.165.118.971 114.087.366.818 117.486.242.600 123.749.375.637 125,426,694,912 81,314,329,937 81,314,329,937 2) Bantuan Keuangan 6.655.760.238 37.830.591.261 15.975.000.000 12.674.107.503 59,521,364,000 0 0 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 71.778.390.000 70.031.052.000 1.000.000.000 0 0 0 0
a.Hibah 0 571.300.000 1.000.000.000 0 0 0 0
b.Dana Darurat 0 0 0 0 0 0 0 c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 71.778.390.000 69.459.752.000 0 0 0 0 0 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 III-26 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Dari gambar 3.7 terlihat bahwa komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 80,72%, kemudian dari sektor PAD rata-rata sebesar 18,20% dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 1,08%. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, baik di sektor Pendapatan Asli Daerah maupun dari sektor Pendapatan Transfer. Peningkatan yang tinggi pada proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2024 di komponen pajak daerah adalah adanya pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Sedangkan peningkatan sektor Retribusi Daerah disebabkan pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan BLUD yang semula pada rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke rekening Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya adalah sebagai berikut:
1. 1.Intensifikasi pendapatan asli daerah dengan;
a.Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik yang terkait dengan pemungutan PAD.
b.Menyempurnakan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan serta pelayanan pendapatan asli daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan pelaksanaan sesuai dengan SOP.
c.Mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan.
d.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik petugas pemungut maupun pengelola PAD, melalui pelatihan dan pendampingan.
e.Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang melibatkan pihak lain, agar lebih transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan transaksi non tunai. III-27 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
1. 2.Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan:
a.Pendataan individual dan pemutakhiran atas permohonan wajib pajak, memberlakukan perubahan otomatis SPPT berdasarkan BPHTB tervalidasi
b.Melakukan review atas regulasi yang mengatur pendapatan asli daerah serta melakukan kajian untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
c.Mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak taat, serta penegakan sanksi administratif bagi yang tidak patuh.
d.Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
e.Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah.
1. 3.Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khusus terkait dengan pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan:
a.Penegakan Kepatuhan dengan operasi gabungan kendaraan bermotor;
b.Bersinergi dengan kecamatan dan desa melakukan distribusi STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah); Mengingat kemampuan pendapatan asli daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan- badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, serta sumber pembiayaan lain. III-28 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
1. 1.Belanja Operasi, merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada RKPD Tahun 2026 ini fokus pada: III-29 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
a.belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
b.belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
c.belanja bantuan sosial melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni
1. 2.Belanja Modal, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada RKPD Tahun 2026 ini fokus pada:
a.Belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Wilayah gelangmanggung;
b.Belanja modal jaringan dan irigasi yang mendukung pemerataan insfrastruktur wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi;
1. 3.Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. 4.Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan III-30 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Keungan Daerah dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada RKPD Tahun 2026 ini fokus pada:
a.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
b.Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan insfrastruktur perdesaan. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah adalah untuk mendukun Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN) sedangkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui lima Misi pembangunan daerah yaitu:
1. 1.Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. 2.Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;
3. 3.Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. 4.Mempromosikan Kelestarian Lingkungan; dan
5. 5.Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 2029 tersebut, maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah pada Tahun 2026 adalah Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Penguatan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek III-31 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan reformasi birokrasi akan dilakukan melalui upaya:
6. 1.Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel;
7. 2.Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik;
8. 3.Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas;
9. 4.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
10. 5.Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
11. 6.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan pada tahun pertama karena sangat penting dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penguatan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui upaya:
12. 1.Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor;
13. 2.Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas;
14. 3.Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar;
15. 4.Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional;
16. 5.Penguatan pendidikan dan pelatihan, agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi; III-32 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
17. 6.Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, agar proses bisnis lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang sehat;
18. 7.Penguatan kerja sama antar daerah dan kawasan, untuk membangun konektivitas ekonomi dan memperkuat rantai pasok antarwilayah;
19. 8.Perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk penguatan peran lembaga keuangan mikro, koperasi untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat; dan
20. 9.Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, melalui program padat karya, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis potensi wilayah. Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024, APBD 2025, dan proyeksi Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara lengkap terinci sebagaimana tabel berikut. III - 33RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tabel. 3.8 Target dan Realisasi Tahun 2022 - 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung URAIAN TAHUN ANGGARAN PROYEKSI 2026 TARGET 2022 REALISASI 2022 TARGET 2023 REALISASI 2023 TARGET 2024 REALISASI 2024 APBD 2025 Penetapan BELANJA DAERAH 2.163.271.983.090 1.958.748.409.806 2.156.455.999.239 2.042.295.812.083 2.150.008.472.410 2.082.224.159.824 2.124.690.575.218 2,330,929,130,615.00 1 Belanja Operasi 1.455.371.245.698 1.295.686.749.508 1.545.029.674.070 1.460.421.030.081 1.565.313.945.783 1.512.987.691.753 1.595.817.398.614 1,668,425,609,077.00
a.Belanja Pegawai 785.276.004.360 710.731.632.791 803.840.649.421 889.665.000.241 851.323.591.147 835.414.435.528 977.338.529.883 1,032,782,297,058.00 b. Belanja Barang dan Jasa 575.681.578.758 492.943.591.757 584.018.730.999 500.030.196.074 589.905.506.383 555.355.516.548 489.112.324.831 471,290,491,319.00
c.Belanja Bunga 0 0 - - - - - -
d.Belanja Subsidi 0 0 - - - - - -
e.Belanja Hibah 86.988.194.080 85.102.866.541 152.954.275.650 147.097.157.985 113.120.840.253 111.467.431.677 125.467.412.900 158,201,189,700.00 f. Belanja Bantuan Sosial 7.425.468.500 6.908.658.419 4.216.018.000 12.772.580.000 10.964.008.000 10.750.308.000 3.899.131.000 6,151,631,000.00 2 Belanja Modal 287.510.501.396 247.089.139.440 202.902.736.362 174.714.127.567 178.154.179.502 164.561.497.546 133.570.669.730 253,886,824,638.00
a.Tanah 9.000.000.000 3.908.713.890 1.028.850.000 - - - - 160,000,000.00 b. Peralatan dan Mesin 115.562.797.305 95.059.501.590 61.726.992.797 39.043.136.469 84.985.660.884 77.286.656.183 63.172.098.728 41,013,566,238.00 c. Bangunan dan Gedung 114.551.721.981 102.564.048.329 54.577.028.997 46.317.439.145 40.775.159.380 37.465.772.157 14.970.671.400 188,920,400,400.00 d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 42.260.159.121 39.768.985.023 77.837.411.000 28.446.629.250 44.433.046.542 41.954.115.310 50.360.754.000 23,792,858,000.00
e.Aset tetap lainnya 6.113.272.989 5.766.890.608 7.691.853.568 3.279.550.391 7.892.317.696 7.796.173.009 4.971.395.602 -
f.Aset lainnya 22.550.000 21.000.000 40.600.000 97.150.000 67.995.000 58.780.887 95.750.000 - 3 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 - 800.000.000 - 1.150.000.000 - 1.000.000.000 1,000,000,000.00 4 Belanja Transfer 418.390.235.996 415.972.520.858 397.911.846.807 407.160.654.435 397.781.031.125 404.674.970.525 394.302.506.874 407,616,696,900.00 a. Belanja Bagi Hasil 7.951.000.000 7.936.684.862 7.997.804.000 14.988.600.364 8.777.498.770 8.753.922.170 8.800.736.874 13,712,594,000.00 b. Belanja Bantuan Keuangan 410.439.235.996 408.035.835.996 389.914.042.807 392.152.666.000 389.003.532.355 395.921.048.355 385.501.770.000 393,904,102,900.00 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 III - 34RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat perbandingan data target dengan realisasi belanja daerah Tahun 2022-2024. Realisasi belanja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan, penyelesaian kegiatan yang mendukung capaian kinerja yang masih dalam status Upaya keras, dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi belanja Tahun 2026 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai terhadap total belanja operasi tahun 2026 sebesar 71,58 %, hal ini disebabkan karena ada tambahan beban belanja pegawai dari penerimaan CPNS sebanyak 71 orang dan PPPK sebanyak 261 orang pada tahun 2025. Belanja modal dan belanja transfer juga mengalami kenaikan. Belanja modal terjadi kenaikan pada belanja bangunan dan gedung serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan karena menyesuaikan pada belanja DAK fisik. Untuk belanja transfer kenaikan terjadi karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga masih sama dengan tahun sebelumnya. 3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2022–2026 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.9 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Tahun Belanja Operasi Belanja Daerah Persentase 2022 1,295,686,749,508 1,958,748,409,806 66.15 2023 1,460,421,030,081 2,042,295,812,083 71.51 2024 1,565,313,945,783 2,042,295,812,083 76.64 2025 1,595,817,398,614 2,124,690,575,218 75.11 2026 1,668,425,609,077 2,330,929,130,615 71.58 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 III - 35RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah rata-rata adalah 72,20%. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2024 yaitu sebesar 76,64% dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 66,15%. 3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Tabel 3.10 Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Tahun Belanja Modal Belanja Daerah Persentase 2022 247,089,139,440.00 1,958,748,409,806 12.61 2023 174,714,127,567.00 2,042,295,812,083 8.55 2024 164,561,497,546.00 2,042,295,812,083 8.06 2025 133,570,669,730.00 2,124,690,575,218 6.29 2026 253,886,824,638.00 2,330,929,130,615 10.89 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 9,28%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 12,61 % dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,29 %. 3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. III - 36RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tabel 3.11 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Tahun Belanja Transfer Belanja Daerah Persentase 2022 415,972,520,858.00 1,958,748,409,806 21.24 2023 407,160,654,435.00 2,042,295,812,083 19.94 2024 404,674,970,525.00 2,042,295,812,083 19.81 2025 394,302,506,874.00 2,124,690,575,218 18.56 2026 407,616,696,900.00 2,330,929,130,615 17.49 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 19,41%. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 21,24% dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 18,56%. 3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya Tabel 3.12 Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah Tahun Belanja Tidak Terduga Belanja Daerah Persentase 2022 - 1,958,748,409,806 0.00 2023 - 2,042,295,812,083 0.00 2024 - 2,042,295,812,083 0.00 2025 1,000,000,000.00 2,124,690,575,218 0.05 2026 1,000,000,000.00 2,330,929,130,615 0.04 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 0,02%. 3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah adalah konsistensi antara belanja pada dokumen RKPD dengan total belanja yang ada di APBD. III - 37RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tabel 3.13 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Tahun Rencana Belanja Total Belanja Persentase 2022 2,163,271,983,090 1,958,748,409,806 90.55 2023 2,156,455,999,239 2,042,295,812,083 94.71 2024 2,150,008,472,410 2,042,295,812,083 94.99 2025 2,124,690,575,218 2,124,690,575,218 100.00 2026 2,330,929,130,615 2,330,929,130,615 100.00 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tidak lebih dari 100%. Ini berarti bahwa total belanja yang dimuat dalam penetapan APBD tidak semua direalisasikan dalam proses realisasi pelaksanaannya. 3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. 3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
1. 1.Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan III - 38RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. 2.Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
3. 3.Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. 4.Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi. 3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
5. 1.Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dalam rangka mencukupi anggaran untuk pembangunan poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung.
6. 2.Penyertaan modal pemerintah daerah; Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
7. 3.Pembayaran pokok hutang; III - 39RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
8. 4.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Merupakan pengeluaran pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut. III - 40 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2020 s.d 2025 dan Proyeksi 2026 Kabupaten Temanggung URAIAN TAHUN ANGGARAN PROYEKSI 2026 REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 APBD 2025 PEMBIAYAAN DAERAH 114.804.704.856 161.211.637.352 243.671.402.772 180.203.716.352 137.543.103.766 119.451.731.278 307.683.363.278,50 1 Penerimaan Pembiayaan 124.692.881.503 162.455.516.962 254.301.081.892 182.011.130.352 137.543.103.766 139.451.731.278 307.683.363.278,50
a.SiLPA 123.395.072.830 162.448.209.105 254.248.460.087 180.406.907.044 134.088.073.766 139.392.477.970 177.683.363.278,50 b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 50.489.211 7.307.857,00 52.621.805 59.253.308 0 59.253.308 0 c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.247.319.462 0 0 0 0 0 0
d.Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 1.544.970.000 3.455.030.000 0 130.000.000.000,00 2 Pengeluaran Pembiayaan 9.888.176.647 1.243.879.610 10.629.679.120 1.807.414.000 0 20.000.000.000 0 a. Pembentukan Dana Cadangan 0 0 5.000.000.000 0 0 20.000.000.000 0
b.Penyertaan Modal Daerah 4.171.840.542 0 0 1.807.414.000 0 0 0 c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5.716.336.105 1.243.879.610 5.629.679.120 0 0 0 0 PEMBIAYAAN NETTO 114.804.704.856 161.211.637.352 243.671.402.772 180.203.716.352 137.543.103.766 307.683.363.278,50 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 III - 41RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa proyeksi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 memproyeksikan besaran SiLPA tahun sebelumnnya adalah sebesar Rp177.683.363.278,50 lebih besar dibandingkan besaran SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 hanya terdiri dari 1 komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan Daerah. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk rencana pembangunan gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung. Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Kerangka pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana table berikut. Tabel 3.17 Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 KODE URAIAN PROYEKSI 2026 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 409.932.332.351,00 4.1.01 Pajak Daerah 138.418.634.896,00 4.1.02 Retribusi Daerah 239.424.185.891,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21.838.440.564,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.251.071.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.613.172.117.937,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.531.857.788.000,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah 0,00 4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus 0,00 4.2.01.04 Dana Keistimewaan 0,00 4.2.01.05 Dana Desa 238.898.620.000,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil 80.200.387.000,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum 869.782.398.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus 342.976.383.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.314.329.937,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 81.314.329.937,00 III - 42RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 KODE URAIAN PROYEKSI 2026 1 2 3 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 Jumlah Pendapatan 2.023.104.450.288,00 5 BELANJA DAERAH 5,1 BELANJA OPERASI 1.668.284.292.028,50 5.1.01 Belanja Pegawai 1.032.724.857.760,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.206.613.568,00 5.1.05 Belanja Hibah 158.201.189.700,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.151.631.000,00 5,2 BELANJA MODAL 253.886.824.638,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 160.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.013.566.238,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.920.400.400,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.792.858.000,00 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 5,4 BELANJA TRANSFER 407.616.696.900,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 13.712.594.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 393.904.102.900,00 Jumlah Belanja 2.330.787.813.566,50 Total Surplus/(Defisit) -307.683.363.278,50 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 307.683.363.278,50 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 177.683.363.278,50 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 130.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 307.683.363.278,50 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 Pembiayaan Netto 307.683.363.278,50 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0,00 Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025 3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 13 kali pada tahun 2012-2024. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 1 Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi dan misi ini telah disampaikan dalam masa kampanye yang kemudian menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah: Temanggung untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Sejahtera : Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan Berkelanjutan : Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial Mudah : Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital Inklusif : Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan Aman : Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan suatu kabupaten, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 2 menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.
2. 2.Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.
3. 3.Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 3
4. 4.Mempromosikan Kelestarian Lingkungan Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.
5. 5.Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya telah dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sinkronisasi Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.1. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 4 Tabel 4.1 Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 NASIONAL PROVINSI DAERAH RPJP Nasional 2025-2045 RPJM Nasional 2025-2029 RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Visi Negara Kesatuan yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045 Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045 TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) Misi 1. Transformasi Sosial 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
6. 1.Transformasi Sosial 1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global
7. 1.Mewujudkan masyarakat yang berbudaya
8. 1.Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas
9. 2.Transformasi Ekonomi
10. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
11. 2.Transformasi Ekonomi 2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan
12. 2.Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas
13. 2.Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 5 NASIONAL PROVINSI DAERAH RPJP Nasional 2025-2045 RPJM Nasional 2025-2029 RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
14. 3.Transformasi Tata Kelola
15. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
16. 3.Transformasi Tata Kelola
17. 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas
18. 3.Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan
19. 3.Pemberdayaan melalui pendidikan dan kesehatan
20. 4.Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
21. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
22. 4.Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
23. 4.Mewujudukan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
24. 4.Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing
25. 4.Mempromosikan kelestarian lingkungan
26. 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
27. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
28. 5.Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi
29. 5.Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
30. 5.Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah
31. 5.Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 6 NASIONAL PROVINSI DAERAH RPJP Nasional 2025-2045 RPJM Nasional 2025-2029 RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
32. 6.Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
33. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
34. 6.Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan
35. 6.Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembagunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
36. 6.Mewujudkan masyarakat sejahtera
37. 7.Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
38. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan
39. 7.Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
40. 8.Kesinambungan Pembangunan
41. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
42. 8.Kesinambungan Pembangunan Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 7 4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Perumusan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman. Guna mengetahui pencapaian tujuan pembangunan daerah digunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indek kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ditetapkan sasaran pembangunan daerah yaitu:
43. 1.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.
44. 2.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 8 Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.
45. 3.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.
46. 4.Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 9 minimal. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.
47. 5.Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni. Berdasarkan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran, maka disajikan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran, dimana untuk target indikator kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 mempertimbangkan proyeksi target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 yang secara rinci dijabarkan pada tabel 4.2 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 10 Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2026 Visi: TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) Misi:
48. 1.Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
49. 2.Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil
50. 3.Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan
51. 4.Mempromosikan Kelestarian Lingkungan
52. 5.Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman Pertumbuhan Ekonomi % 5,10 - 5,50 Tingkat Kemiskinan % 7,90-7,85 Indeks Kepuasan Masyarakat angka 87,56
53. 1.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan PDRB Perkapita (Rupiah) juta rupiah 39,31 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,20 - 2,00 Indeks Pembangunan Manusia angka 73,3
54. 2.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup angka 75,5
55. 3.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing % 74,99 Indeks Integritas Nasional angka 78,00 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 75,60
56. 4.Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini angka 0,370 – 0,360 Indeks Pembangunan Gender angka 97,13
57. 5.Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya Indeks Harmoni angka 6,79 Sumber: Rankhirl RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 11 4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan. Strategi untuk mencapai misi dijabarkan sebagai berikut:
58. 1.Strategi untuk mewujudkan misi Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas, adalah:
a.Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
b.Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
1. 2.Strategi untuk mewujudkan misi Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan yang Stabil, adalah:
a.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian
b.Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian
1. 3.Strategi untuk mewujudkan misi Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan, adalah:
a.Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
b.Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan
c.Peningkatan pembangunan literasi masyarakat
d.Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga
e.Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
f.Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin
g.Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
h.Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
i.Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
j.Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)
1. 4.Strategi untuk mewujudkan misi Mempromosikan Kelestarian Lingkungan, adalah meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana melalui: peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.
2. 5.Strategi untuk mewujudkan misi Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif, adalah:
a.Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
b.Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 12
c.Peningkatan keterbukaan informasi publik
d.Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik
e.Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
f.Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik
g.Peningkatan pendapatan asli daerah
h.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
i.Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN Sementara itu, arah kebijakan untuk menjabarkan strategi dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 13 Tabel 4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN) 1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman Sasaran:
1. 1.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
2. 2.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
3. 3.Terwujudnya 1.1 Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan 1.1.1 penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1.1.2 penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1.1.3 penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1.2 Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah 1.2.1 penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1.2.2 pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil 2.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian 2.1.1 Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.1.2 Peningkatan nilai usaha perdagangan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.1.3 Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.1.4 peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.1.5 Peningkatan produksi pertanian ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 14 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
4. 4.Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
5. 5.Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya 2.2. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian 2.2.1 Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.2.2 Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.2.3 Peningkatan produksi perikanan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.2.4 peningkatan pemajuan kebudayaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.2.5 Peningkatan investasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2.2.6 Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan 3.1. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan 3.1.1 Peningkatan mutu layanan pendidikan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.1.2 Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.1.3 Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.1.4 Penguatan pendidikan karakter, peningkatan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 15 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal 3.1.5 Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.1.6 Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.1.7 Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan 3.2.1 Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2.2 Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2.3 Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2.4 Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 16 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 dan lanjutin serta pembiayaan kesehatan 3.2.5 Peningkatan kesehatan lingkungan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2.6 Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.2.7 Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.3. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat 3.3.1 Peningkatan pemanfaatan perpustakaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.3.2 Peningkatan minat gemar membaca baik dalam keluarga maupun masyarakat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.4. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga 3.4.1 Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.4.2 Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.4.3 Peningkatan pembudayaan olahraga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.5. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin 3.5.1 Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.5.2 Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.6. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin 3.6.1 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.6.2 Penyediaan data yang akurat sebagai dasar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 17 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran 3.6.3 Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.7. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin 3.7.1 Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.8. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak 3.8.1 Peningkatan pemenuhan hak anak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.8.2 Peningkatan perlindungan terhadap perempuan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.8.3 Peningkatan perlindungan khusus anak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.8.4 Pencegahan perkawinan anak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.9. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 3.9.1 Peningkatan pengarusutamaan gender ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.9.2 Peningkatan pemberdayaan perempuan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.1 0. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana 3.10.1 Peningkatan kualitas pembangunan keluarga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.10.2 Peningkatan pengendalian penduduk ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.10.3 Peningkatan pembinaan keluarga berencana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3.10.4 Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 18 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 4 Mempromosikan kelestarian lingkungan 4.1 Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana melalui: peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim 4.1.1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4.1.2 Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif 5.1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 5.1.1 Peningkatan kualitas kebijakan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.1.2 Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.1.3 Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.1.4 Peningkatan tata kelola kearsipan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.1.5 Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.2. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat 5.2.1 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.2.2 Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.2.3 Peningkatan kerukunan umat beragama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 19 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 5.2.4 Pemberdayaan organisasi masyarakat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.3. Peningkatan keterbukaan informasi publik 5.3.1 Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.3.2 Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.4. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik 5.4.1 Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.4.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.5. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 5.5.1 Peningkatan infrastruktur pendukung TIK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.5.2 Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.5.3 Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.6. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik 5.6.1 Peningkatan digitalisasi pelayanan publik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.7. Peningkatan pendapatan asli daerah 5.7.1 Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.7. Pemenuhan target pajak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 20 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 5.8. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 5.8.1 Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.8.2 Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.9. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN 5.9.1 Peningkatan pelayanaan kepegawaian ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.9.2 Peningkatan kualitas ASN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5.9.3 Peningkatan ketepatan penempatan ASN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sumber : Rankhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 21 Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dirumuskan pentahapan RPJMD, dimana pada tahun 2026 yaitu Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Penguatan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan pada tahun pertama karena sangat penting dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD tahun 2026 dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.4 berikut. Tabel 4.4 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah Penguatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 22 4.3. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 4.3.1. Tema Pembangunan Tahun 2026 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bersumber dari tema pembangunan/arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi”. Adapun keselarasan antara tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2026 tercantum pada tabel 4.5. Tabel 4.5 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Tema RKP Nasional Tahun 2026 Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan yang dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Berdasarkan tabel 4.5, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi.” Dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik dalam hal ini ditunjukkan dengan proses perumusan prioritas yang memperhatikan tema pembangunan tahun berkenaan. Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan menjadi program dan kegiatan pembangunan dalam rangkaian proses perencanaan serta penyelarasan dengan penganggaran menunjukkan penerapan pendekatan Holistik dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha serta Media (pentahelix) yang menggambarkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung juga menerapkan pendekatan Integratif. Sedangkan pendekatan Spasial RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 23 ditunjukkan dengan adanya lokasi program prioritas yang telah ditetapkan secara jelas. Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 4.1 Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 Gambar 4.2 Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Oleh karena itu, pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 24 Tabel 4.6 Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Tema/Arah Kebijakan No Fokus Pembangunan 1 Penguatan Reformasi Birokrasi 1 Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel 2 Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik 3 Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah 5 Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 6 Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas 2 Pertumbuhan Ekonomi 1 Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor 2 Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas 3 Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar 4 Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional 5 Penguatan pendidikan dan pelatihan, agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi 6 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, agar proses bisnis lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang sehat 7 Penguatan kerja sama antar daerah dan kawasan, untuk membangun konektivitas ekonomi dan memperkuat rantai pasok antarwilayah 8 Perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk penguatan peran lembaga keuangan mikro, koperasi untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat 9 Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, melalui program padat karya, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis potensi wilayah Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 4.3.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026 A. Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terdapat 8 prioritas nasional pembangunan (Asta Cita) dengan uraian sebagai berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 25
6. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
7. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
8. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
9. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
10. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
11. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
12. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
13. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
14. 1.Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
15. 2.Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata
16. 3.Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
17. 4.Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 26 Adapun Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dalam Wilayah Pengembangan Gelangmanggung adalah sebagai berikut:
18. 1.Pembangunan TPST Regional Magelang dalam rangka mendukung KSPN Borobudur;
19. 2.Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kutoarjo-Purworejo-Borobudur;
20. 3.Pengembangan wisata berbasis global and cultural heritage kawasan Borobudur;
21. 4.Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani;
22. 5.Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan horti (tembakau, kopi, aren, panili, cabai)
23. 6.Pengembangan industri pengolahan perkebunan dan pertanian;
24. 7.Pengendalian fungsi lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:
25. 1.Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);
26. 2.Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
27. 3.Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
28. 4.Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
29. 5.Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta;
30. 6.Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan;
31. 7.Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru; RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 27
32. 8.BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng);
33. 9.Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat;
34. 10.Cek Kesehatan Gratis;
35. 11.Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
36. 12.Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
37. 13.Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
38. 14.Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru;
39. 15.Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
40. 16.Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
41. 17.Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis;
42. 18.Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
43. 19.Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
44. 20.Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya;
45. 21.Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
46. 22.Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
47. 23.Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
48. 24.Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
49. 25.Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa;
50. 26.Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan; RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 28
51. 27.Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan;
52. 28.Peningkatan operasional kader Posyandu;
53. 29.Peningkatan kualitas hidup lansia;
54. 30.Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
55. 31.Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
56. 32.Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga;
57. 33.Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan;
58. 34.Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana. C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan dalam program prioritas sebagai berikut:
59. 1.Penataan garis imajiner, dengan program aksi: - Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono - Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman - Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun- alun - Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala - Revitalisasi Taman Kartini - Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala - Pembangunan citywalk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso) - Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo) - Revitalisasi Pasar Kliwon
60. 2.Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi: - Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi - Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik - Penerapan merit system dan talent poll RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 29 - Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi - Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati - Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah) - Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW - Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)
61. 3.Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi: - Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan - Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian - Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk - Regenerasi petani - Penyediaan bibit ternak dan ikan - Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan - Pembangunan greenhouse
62. 4.Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi: - Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten - Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) - Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik - Penyediaan air bersih dan sanitasi - Penyediaan rumah layak huni
63. 5.Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi: - Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif - Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
64. 6.Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi: - Pembentukan dewan kesenian - Pertemuan pegiat seni dan budaya - Penghargaan pada seniman dan budayawan - Pentas seni di ruang publik - Pelaku seni dan budaya lokal go to school - Pemakaian baju adat khas Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 30 - Festival seni dan budaya tahunan Temanggung - Informasi dan promosi pariwisata - Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif - Rebranding Temanggung
65. 7.Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi: - Pembentukan Satgas PPA - Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan - Pembentukan desa ramah perempuan dan anak - Pemberdayaan ekonomi perempuan - Penyediaan hotline/panic button
66. 8.Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi: - Akses pendidikan untuk semua warga - Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru - Pimpinan daerah sambang sekolah - Penguatan database pendidikan - Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan - Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK - Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP - Pemberdayaaan PAUD - Insentif kepada Guru Keagamaan - Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah - Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah
67. 9.Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi: - Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan - Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) - Pemeriksaan kesehatan gratis - Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa - Peningkatan kualitas layanan RSUD - Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak - Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo
68. 10.Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi: - Penataan data program perlindungan sosial - Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang - Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 31 - Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
69. 11.Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi: - Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
70. 12.Integrasi data, dengan program aksi: - Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD - Sinkronisasi dan integrasi data
71. 13.Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi: - Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana - Pembentukan desa tangguh bencana - Peningkatan kapasitas relawan destana - Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam - Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana - Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan - Penyediaan early warning system - Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
72. 14.Digitalisasi dan smart city, dengan program aksi: - Digitalisasi dan integrasi layanan digital - Lapor Bupati - Penyediaan dan peningkatan SDM - Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa - Pembuatan superapps mobile - Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan - Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
73. 15.Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi: - Perlindungan sumber mata air - Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat - Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah - Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST - Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas - Aksi bersih lingkungan - Penghijauan di lokasi lahan kritis RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 32 - Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis - Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
74. 16.Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi, dengan program aksi: - Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan - Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM - Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala - Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi - BUMD Sehat
75. 17.Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi: - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas
76. 18.Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi: - Pemajuan cabang olahraga unggulan - kesejahteraan dan profesionalitas atlet - Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional
77. 19.Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi: - Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja - Peningkatan hubungan industri Perumusan prioritas pembangunan/program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan konsistensi/keselarasan/keterkaitan terhadap beberapa hal sebagai berikut:
78. 1.Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 33 memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dilibatkan sejak awal, yaitu adanya penggalian masalah dan isu strategis dalam Murenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan menghadirkan masyaarakat secara langsung. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desiminasi inofrmasi dan aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui media tersebut. Bentuk media yang digunakan antara lain melalui media sosial, yang menampilkan link materi , link saran masukan dan lain sebagainya melaui aplikasi Lintang Asmara (https://linktr.ee/lintangasmarabappedatmg) termasuk aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui link tersebut. Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel 4.7 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 34 Tabel 4.7 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan 1 Konektivitas dan aksesibilitas ● Masih rendahnya akses air minum aman ● Masih rendahnya akses sanitasi aman ● Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) baru tercapai 88,92%. ● Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun ● Masih diperlukan upaya untuk menjaga trotoar dalam kondisi baik ● Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman ● Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian ● Baru terdapat 1 (satu) unit IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Temanggung yaitu IPLT Sanggrahan dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 10 m3/hari sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengolahan lumpur tinja dalam skala kabupaten ● Masih adanya RTLH ● Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman
79. 1.Penataan garis imajiner
80. 2.Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
81. 1.Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum
82. 2.Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
83. 3.Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas ● Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
84. 1.Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 35 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Masih tingginya tingkat kejadian laka lantas ● Masih adanya angkutan umum yang belum memenuhi standar minimal pelayanan
85. 2.Pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi 2 Ketahanan pangan ● Masih diperlukan upaya untuk mencukupi ketersediaan pangan ● Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan dari beras Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian
86. 1.Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan
87. 2.Peningkatan produksi perikanan ● Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum ● Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) ● Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi ● Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum ● Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan yang disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan ● Terjadi penurunan produksi tanaman pangan yang disebabkan karena penurunan luas panen, perubahan iklim yang ekstrem, serta serangan hama dan penyakit tanaman ● Terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan yang berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen ● Adanya penurunan produktivitas hasil peternakan ● Masih rendahnya persentase kelompok tani yang naik kelas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 36 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 3 Diverfisikasi perekonomian untuk penghidupan stabil ● Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
88. 1.Optimalisasi pasar daerah
89. 2.Penguatan dan pelestarian seni budaya
90. 3.Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
91. 4.Pelayanan perijinan dan administrasi
92. 5.Peningkatan kualitas tenaga kerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian
93. 1.Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi
94. 2.Peningkatan nilai usaha perdagangan
95. 3.Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM
96. 4.Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
97. 5.Peningkatan produksi pertanian ● Masih adanya pengangguran ● Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan ● Masih adanya tenaga kerja terdaftar yang belum ditempatkan ● Masih ditemui perusahaan yang belum membayarkan upah sesuai UMK ● Masih kurangnya peluang kerja formal di Kabupaten Temanggung Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian
98. 1.Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja
99. 2.Peningkatan pemajuan kebudayaan
100. 3.Peningkatan investasi
101. 4.Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan) ● Masih rendahnya persentase koperasi sehat ● Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan ● Terdapat banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas ● Masih diperlukan penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 37 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif ● Perlunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro ● Masih rendahnya persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan ● Masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) ● Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan ● Perkembangan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan event seni dan budaya ● Belum semua kelompok seni/budaya mendaftarkan ke register kebudayaan ● Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung ● Masih terdapat cagar budaya yang belum dilestarikan ● Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ● Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi yang menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal ● Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata ● Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 38 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf ● Masih rendahnya lama tinggal wisatawan ● Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern karena masih dalam kondisi kurang baik ● Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang ● Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas ● Masih rendahnya jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital ● Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha informal yang mendapat fasilitasi ● Masih rendahnya jumlah pelaku usaha eksportir yang di bina ● Masih terdapat IKM unggulan daerah yang belum mendapatkan fasilitasi ● Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai 4 Pemberdayaan sumber daya manusia ● Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
102. 1.Pelayanan dasar bidang pendidikan
103. 2.Pelayanan dasar bidang kesehatan
104. 3.Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
105. 4.Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
106. 5.Pengembangan atlet dan prestasi olahraga RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 39 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Masih tingginya angka kemiskinan ● Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
107. 1.Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin
108. 2.Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin
109. 1.Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
110. 2.Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran
111. 3.Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial Peningkatan pendapatan masyarakat miskin 1. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektoral ● Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah ● Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun ● Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) ● Masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat ● Masih terdapat fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik ● Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM). ● Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) ● Masih rendahnya warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
112. 1.Peningkatan mutu layanan pendidikan
113. 2.Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
114. 3.Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan
115. 4.Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal
116. 5.Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
117. 6.Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal
118. 7.Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 40 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Rendahnya persentase APK PAUD pada usia 4-6 tahun dan 5-6 tahun ● Masih rendahnya persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi ● Masih rendahnya jumlah pendidik kesetaraan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu ● Masih rendahnya jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik ● Masih rendahnya persentase tenaga penunjang lain yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat di SD, SMP dan satuan pendidikan non formal ● Rendahnya rasio jumlah pengawas SD ● Masih rendahnya jumlah Kepala Satuan PAUD dan SMP yang berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak ● Masih rendahnya rasio siswa/guru SD dan SMP serta rasio siswa/rombel SD dan SMP ● Masih rendahnya rasio jumlah pengawas SD dan SMP cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan ● Masih tingginya angka stunting ● Masih adanya kasus gizi buruk ● Masih tingginya kasus kematian ibu ● Masih adanya kasus kematian bayi dan balita ● Masih ditemukan kasus kematian neonatal Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan
119. 1.Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas
120. 1.Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa
121. 2.Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 41 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Masih ditemukan kasus kematian balita ● Masih ditemukan balita ● Masih kurangnya kepesertaan dan rendahnya keaktifan peserta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ● Belum optimalnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) ● Belum optimalnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) ● Masih ditemukannya kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular ● Belum semua fasyankes memenuhi standar mutu ● Masih rendahnya persentase puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar
122. 3.Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan
123. 4.Peningkatan kesehatan lingkungan
124. 5.Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan
125. 6.Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan ● Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan ● Masih perlunya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender ● Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak ● Belum semua rumah sakit dan Puskesmas menerapkan pelayanan ramah anak Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
126. 1.Peningkatan pemenuhan hak anak
127. 2.Peningkatan perlindungan terhadap perempuan
128. 3.Peningkatan perlindungan khusus anak
129. 4.Pencegahan perkawinan anak Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
130. 1.Peningkatan pengarusutamaan gender
131. 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan ● Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ● Masih adanya sasaran unmetneed pada tahun 2024 ● Masih rendahnya persentase kampung KB pada desa berkembang dan mandiri ● Pembangunan kualitas keluarga masih dalam kategori cukup baik Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana)
132. 1.Peningkatan kualitas pembangunan keluarga
133. 2.Peningkatan pengendalian penduduk
134. 3.Peningkatan pembinaan keluarga berencana
135. 4.Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 42 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Masih minimnya prestasi bidang kepemudaan dan olahraga karena kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, serta tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga 1. Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda
136. 2.Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga
137. 3.Peningkatan pembudayaan olahraga ● Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat ● Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat ● Masih terdapat perpustakaan yang kurang aktif ● Perlu adanya peningkatan upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Kabupaten Temanggung Peningkatan pembangunan literasi masyarakat
138. 1.Peningkatan pemanfaatan perpustakaan
139. 2.Peningkatan minat gemar membaca baik dalam keluarga maupun masyarakat 5 Kelestarian lingkungan ● Belum optimalnya pengelolaan sampah ● Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis ● Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup ● Belum optimalnya mitigasi terhadap perubahan iklim
140. 1.Pelestarian lingkungan hidup
141. 2.Pencegahan dan mitigasi bencana alam Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana
142. 1.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
143. 2.Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana ● Masih tingginya lahan potensial kritis ● Adanya fenomena perubahan iklim ● Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ● Perlunya peningkatan pada pengelolaan persampahan ● Masih adanya sekolah yang belum berwawasan lingkungan ● Tingkat kerentanan wilayah yang tinggi ● Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 43 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Belum semua kawasan rawan bencana mendapatkan layanan pelatihan kebencanaan ● Beberapa Desa Tangguh Bencana (Destana) tidak berjalan secara optimal ● Sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum sepenuhnya tersedia 6 Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
144. 1.Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
145. 2.Integrasi Data
146. 3.Digitalisasi dan smart city
147. 4.Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah ● Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati ● Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif ● Masih diperlukan peningkatan dalam upaya implementasi Reformasi Birokrasi ● Diperlukan peningkatkan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah ● Diperlukan perbaikan dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung ● Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat sehingga tidak selesai tepat waktu Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 1. Peningaktan kualitas kebijakan
148. 2.Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
149. 3.Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah
150. 4.Peningkatan tata kelola kearsipan
151. 5.Peningkatan tata kelola pemerintah desa RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 44 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP ● Diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ● Diperlukan optimalisasi dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan ● Perlunya peningkatan pencatatan non- tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ● Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun ● Masih rendahnya jumlah Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif ● Diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan ● Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah ● Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan ● Perlu adanya peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan ● Keterbatasan pada infrastruktur dan fasilitas riset serta sumber daya manusia riset dan inovasi khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan ● Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 45 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Diperlukan upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi ● Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ● Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja ● Belum optimalnya manajemen kearsipan di Kabupaten Temanggung ● Diperlukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada ● Belum seluruh desa berpredikat mandiri ● Masih rendahnya persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang berbadan hukum ● Masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik
152. 1.Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik
153. 2.Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik ● Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik ● Perlu optimalisasi kualitas layanan publik di kecamatan ● Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik Peningkatan digitalisasi pelayanan publik ● Masih diperlukan optimalisasi pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada blank spot ● Jumlah layanan publik elektronik (66 layanan) masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total layanan publik yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (131 layanan) Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
154. 1.Peningkatan infrastruktur pendukung TIK
155. 2.Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga
156. 3.Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 46 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan ● Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar ● Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral ● Perlu peningkatan validitas data produsen ● Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik) ● Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah ● Belum maksimalnya jumlah sistem informasi yang telah dilakukan pengujian kerentanan ● Perlu peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD) ● Masih rendahnya persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah ● Perlu peningkatan anggaran dan kapasitas SDM untuk pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah ● Perlunya peningkatan pemahaman SDM dalam pemanfaatan aset daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
157. 1.Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah
158. 2.Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan Peningkatan pendapatan asli daerah 1. Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel
159. 2.Pemenuhan target pajak ● Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian ● Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum bisa merumuskan Peningkatan kebijakan dan manajeman ASN 1. Peningkatan pelayanan kepegawaian
160. 2.Peningkatan kualitas ASN
161. 3.Peningkatan ketepatan penempatan ASN RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 47 No Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan kesenjangan antara kompetensi dan kualifikasi ● Perlunya optimalisasi pelaksanaan updating data kepegawaian ● Belum optimalnya peningkatan pendayagunaan aparatur dan layanan aparatur ● masih banyak ASN yang belum melaksanakan diklat, serta rendahnya jumlah ASN yang disetujui untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana) ● masih rendahnya ormas yang mendapatkan pembinaan ● perhitungan indeks toleransi juga mengalami kendala Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat 1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban
162. 2.Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
163. 3.Peningkatan kerukunan umat beragama
164. 4.Pemberdayaan organisasi masyarakat ● Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup ● Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman ● Belum optimalnya pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota ● Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ● Masih rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 48
165. 2.Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Adapun keterkaitan isu strategis, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.8: Tabel 4.8 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 No. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
166. 1.Konektivitas dan aksesibilitas • Penataan garis imajiner • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
167. 1.Meningkatkan kualitas SDM untuk percepatan peningkatan IPM dan pemenuhan SPM pelayanan dasar

(1)Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar SPM pendidikan segera tuntas melalui: a) Pemenuhan standarisasi infrastruktur pendidikan memenuhi SPM b) Peningkatan upaya agar partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar meningkat sesuai SPM c) Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional d) Menggiatkan kembali pendidikan kesetaraan agar penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang

2.Ketahanan pangan • Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
3.Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil • Optimalisasi pasar daerah • Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja
4.Pemberdayaan sumber daya manusia • Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 49 No. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pengembangan atlet dan prestasi olahraga berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan e) Meningkatkan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional f) Peningkatan bantuan teknis kepada PAUD agar jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD meningkat

(2)Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, agar Indeks Kesehatan meningkat dan SPM kesehatan tuntas, dengan memastikan bahwa a) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar d) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar f) Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar g) Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar h) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar i) Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar j) Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar k) Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar l) Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(3)Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah memenuhi SPM, melalui:

5.Kelestarian lingkungan • Pencegahan dan mitigasi bencana alam • Pelestarian lingkungan hidup
6.Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan smart city • Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 50 No. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari b) Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari c) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik agar jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah untuk limbah domestik d) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana e) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
2.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, agar lapangan kerja lebih luas dan kemiskinan serta pengangguran berkurang
3.Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pelayanan dasar agar ketimpangan antar wilayah turun
4.Peningkatan kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat
5.Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung dan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026, 2025
3.Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Prioritas Nasional Sebagaimana penjelasan terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2026 secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing- masing PN. Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 51 dengan prioritas nasional RPJMN dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 52 Tabel 4.9 Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP 2026 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan 1 PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indikator: • Indeks Demokrasi Indonesia • Indeks HAM Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya Indeks Harmoni 6,79 Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah 2 PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2 Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator: • Asia Power Index (Military Capability) • Asia Power Index (Diplomatic Influence) • Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya • Global Cybersecurity Index • Indeks Keamanan Laut Nasional Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya Indeks Harmoni 6,79 Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah 3 Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 53 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Pangan • Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan • Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini 0,370 – 0,360 Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 4 Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Energi • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer - - - - 5 Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Air Nasional • Kapasitas Tampungan Air • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing 74,99% Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 54 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan • Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 6 Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Indikator: • Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global • Indonesia Blue Economy Index (IBEI) • Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini 0,370 – 0,360 • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah 7 Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Indikator: • Indeks ekonomi hijau • Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) • Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah • Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif • Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan • Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati • Indeks kualitas lingkungan hidup Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indeks kualitas lingkungan hidup 75,5 Pelestarian lingkungan hidup 3 PN 3: Melanjutkan pengembangan 8 Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing 74,99% Penataan garis imajiner RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 55 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Indikator: • Stok infrastruktur terhadap PDB antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik 9 Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Indikator: • Total aset sektor keuangan/PDB • Aset perbankan/PDB • Aset dana pension/PDB • Aset asuransi/PDB • Kapitalisasi pasar modal/PDB • Total kredit/PDB • Inklusi keuangan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini 0,370 – 0,360 Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 10 Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas Indikator: • Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal • Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB • Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah • Rasio kewirausahaan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Tingkat Pengangguran Terbuka 2,20-2,00 • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini 0,370 – 0,360 Peningkatan kualitas ternaga kerja 11 Meningkatnya nilai tambah pariwisata Indikator: • Rasio PDB pariwisata • Devisa pariwisata Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Penguatan dan pelestarian seni budaya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 56 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan 12 Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Indikator: • Proporsi PDB ekonomi kreatif Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini 0,370 – 0,360 Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 4 PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas 13 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Indikator: • Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains • Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi • Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi • Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi • Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia 73,30 Pelayanan dasar bidang pendidikan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 57 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan 14 Terwujudnya kesehatan untuk semua Indikator: • Usia Harapan Hidup • Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) • Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita • Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia 73,30 Pelayanan dasar bidang kesehatan 15 Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif Indikator: • Indeks pembangunan kualitas keluarga • Indeks perlindungan anak • Indeks pembangunan pemuda • Indeks ketimpangan gender • Indeks pembangunan gender • Mobilitas penduduk lanjut usia • Mobilitas penduduk penyandang disabilitas Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Pembangunan Gender 97,13 Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 16 Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tingkat Pengangguran Terbuka 2,20-2,00 Peningkatan kualitas tenaga kerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 58 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan Indikator: • Peringkat indeks inovasi global • Tingkat pengangguran terbuka • Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) • Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan 17 Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Indikator: • Peringkat pada Asian Games • Peringkat pada Asian Para Games • Peringkat pada ASEAN Para Games • Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia 73,30 Pengembangan atlet dan prestasi olahraga 5 PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 18 Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Indikator: • Rasio PDB industri pengolahan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 19 Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global Indikator: • Biaya logistik Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 59 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan • Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) • Ekspor barang dan jasa (%PDB) 6 PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 20 Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Indikator: • Tingkat kemiskinan • Tingkat kemiskinan ekstrem • Proporsi penduduk kelas menengah • Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan • Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia 73,30 Pelayanan sosial dan bidang keagamaan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini 0,370-0,360 Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Tingkat Pengangguran Terbuka 2,20-2,00 Peningkatan kualitas tenaga kerja 21 Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Indikator: • Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing 74,99% Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 22 Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indikator: • Persentase desa mandiri Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indeks Reformasi Birokrasi 75,60 Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 60 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan 23 Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indikator: • Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional • Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah • Optimalisasi pasar daerah • Pelayanan perijinan dan administrasi • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 7 PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan 24 Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Indikator: • Indeks pembangunan hukum • Indeks persepsi korupsi • Indeks integritas partai politik Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indeks integritas nasional 78,00 Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 25 Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Indikator: • Indeks reformasi birokrasi nasional • Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indeks Reformasi Birokrasi 75,60 • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan smart city 26 Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Indikator: • Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indeks integritas nasional 78,00 Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 61 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan 27 Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Indikator: • Return on asset (RoA) BUMN Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 28 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Indikator: • Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB • Rasio Perpajakan terhadap PDB Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi 29 Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Indikator: • Tingkat inflasi Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan PDRB per kapita 39,31 juta rupiah • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah 8 PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi 30 Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju Indikator: • Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya Indeks Harmoni 6,79 Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 62 No Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Target 2026 Prioritas Pembangunan antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur • Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 31 Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indikator: • Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indeks kualitas lingkungan hidup 75,5 Pencegahan dan mitigasi bencana alam Jumlah Sasaran PN 31 Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah 5 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung dan Rancangan RKP Tahun 2026, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 63 Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Temanggung 2026 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2026, akan tetapi terdapat 1 (satu) sasaran prioritas nasional yang tidak bisa ada keterkaitan secara langsung oleh sasaran dan prioritas pembangunan daerah dikarenakan urusan energi tidak menjadi kewenangan kabupaten yaitu Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus). Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. Tabel 4.10 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029 No Prioritas Nasional RPJMN Prioritas Pembangunan Daerah 1 PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 2 PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah • Pelestarian lingkungan hidup 3 PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penataan garis imajiner • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 4 PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas • Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Pengembangan atlet dan prestasi olahraga 5 PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 6 PN 6: • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Peningkatan kualitas tenaga kerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 64 No Prioritas Nasional RPJMN Prioritas Pembangunan Daerah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Optimalisasi pasar daerah • Pelayanan perijinan dan administrasi • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 7 PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan smart city • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi • Optimalisasi pasar daerah 8 PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur • Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah • Pencegahan dan mitigasi bencana alam Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Sementara itu, keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional 2026 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 4.11 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 65 Tabel 4.11 Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia angka 73,30 Pelayanan dasar bidang pendidikan
1.Akses pendidikan untuk semua warga
2.Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
3.Pimpinan daerah sambang sekolah
4.Penguatan database pendidikan
5.Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
6.Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
7.Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
8.Pemberdayaaan PAUD
9.Insentif kepada Guru Keagamaan
10.Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
11.Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
1.Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun
2.Harapan Lama Sekolah
3.Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains
4.Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi
5.Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi
6.Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi Pelayanan dasar bidang kesehatan
1.Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
2.Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
3.Pemeriksaan kesehatan gratis
4.Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
5.Peningkatan kualitas layanan RSUD
6.Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
7.Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo Terwujudnya Kesehatan untuk Semua
1.Usia Harapan Hidup
2.Angka Kelahiran Total (Total
3.Fertility Rate) (rata-rata
4.kelahiran per wanita usia
5.subur 15–49 tahun)
6.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
7.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
8.Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)
9.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 66 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
1.Pemajuan cabang olahraga unggulan
2.Kesejahteraan dan profesionalitas atlet
1.Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat
1.Peringkat pada Asian Games
2.Peringkat pada Asian Para Games
3.Peringkat pada ASEAN Para Games
1.Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga PDRB Perkapita Juta rupiah 39,31 Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
1.Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan
2.Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
3.Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
4.Regenerasi petani
5.Penyediaan bibit ternak dan ikan
6.Peningkatan kapasitas peternak dan petani ikan
7.Pembangunan greenhouse PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
1.Indeks Ketahanan Pangan
2.Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan
3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan
1.Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global
2.Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
3.Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Optimalisasi pasar daerah
1.Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
2.Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional Pengembangan kerjasama
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan PN 3: 1. Total aset sektor keuangan/PDB RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 67 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional pembangunan dan peningkatan investasi
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
2.Aset perbankan/PDB
3.Aset dana pension/PDB
4.Aset asuransi/PDB
5.Kapitalisasi pasar modal/PDB
6.Total kredit/PDB
7.Inklusi keuangan Optimalisasi pasar daerah
1.Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
2.Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional Penguatan dan pelestarian seni budaya
1.Pembentukan dewan kesenian
2.Pertemuan pegiat seni dan budaya
3.Penghargaan pada seniman dan budayawan
4.Pentas seni di ruang publik
5.Pelaku seni dan budaya lokal go to school
6.Pemakaian baju adat khas Temanggung
7.Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
8.Informasi dan promosi pariwisata
9.Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
10.Rebranding Temanggung Meningkatnya nilai tambah pariwisata
1.Rasio PDB pariwisata
2.Devisa pariwisata Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Proporsi PDB ekonomi kreatif RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 68 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Rasio PDB industri pengolahan Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global
1.Biaya logistik
2.Pembentukan modal tetap bruto (%PDB)
3.Ekspor barang dan jasa (%PDB) Optimalisasi pasar daerah
1.Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
2.Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
1.Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional
2.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasionalPelayanan perijinan dan administrasi Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Pengembangan kerjasama
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan Mempercepat pengurangan kemiskinan
1.Tingkat kemiskinan
2.Tingkat kemiskinan ekstrem RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 69 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional pembangunan dan peningkatan investasi
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat dan peningkatan pemerataan
3.Proporsi penduduk kelas menengah
4.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
5.Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Return on asset (RoA) BUMN Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
1.Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB
2.Rasio Perpajakan terhadap PDB Pelayanan perijinan dan administrasi Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 70 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tingkat inflasi Optimalisasi pasar daerah
1.Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
2.Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,20- 2,00 Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas
1.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
2.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB
3.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
4.Rasio kewirausahaan Peningkatan kualitas tenaga kerja
1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2.Peningkatan hubungan industri RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 71 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas
1.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
2.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB
3.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
4.Rasio kewirausahaan Peningkatan kualitas tenaga kerja
1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2.Peningkatan hubungan industri Peningkatan kualitas tenaga kerja
1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2.Peningkatan hubungan industri PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja
1.Peringkat indeks inovasi global
2.Tingkat pengangguran terbuka
3.Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)
4.Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Peningkatan kualitas tenaga kerja
1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2.Peningkatan hubungan industri PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
1.Tingkat kemiskinan
2.Tingkat kemiskinan ekstrem
3.Proporsi penduduk kelas menengah
4.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
2.Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 72 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup angka 75,50 Pelestarian lingkungan hidup
1.Perlindungan sumber mata air
2.Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
3.Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
4.Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
5.Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
6.Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
7.Aksi bersih lingkungan
8.Penghijauan di lokasi lahan kritis
9.Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
10.Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau
1.Indeks ekonomi hijau
2.Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS)
3.Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah
4.Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif
5.Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan
6.Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
7.Indeks kualitas lingkungan hidup Pencegahan dan mitigasi bencana alam
1.Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
2.Pembentukan desa tangguh bencana
3.Peningkatan kapasitas relawan destana
4.Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
5.Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
6.Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
7.Penyediaan early warning system
8.Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
1.Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 73 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing % 74,99 Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
1.Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
2.Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
3.Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
4.Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
5.Penyediaan air bersih dan sanitasi
6.Penyediaan rumah layak huni PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
1.Indeks Ketahanan Air Nasional
2.Kapasitas Tampungan Air
3.Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
4.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Penataan garis imajiner 1. Pembangunan city walk Jalanl Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono
2.Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
3.Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun- alun
4.Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala
5.Revitalisasi Taman Kartini
6.Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala
7.Pembangunan citywalk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
8.Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)
9.Revitalisasi Pasar Kliwon PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Stok infrastruktur terhadap PDB RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 74 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
1.Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
2.Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
3.Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
4.Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
5.Penyediaan air bersih dan sanitasi
6.Penyediaan rumah layak huni PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Indeks Integritas Nasional angka 78 Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
1.Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
2.Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
3.Penerapan merit system dan talent poll
4.Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
5.Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
6.Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)
7.Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW
7.Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan) PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional
1.Indeks pembangunan hukum
2.Indeks persepsi korupsi
3.Indeks integritas partai politik Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 75 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Indeks Reformasi Birokrasi angka 76,45 Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
1.Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
2.Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
3.Penerapan merit system dan talent poll
4.Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
5.Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
6.Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)
7.Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW
8.Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan) PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Persentase desa mandiri Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
1.Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
2.Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
3.Penerapan merit system dan talent poll
4.Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
5.Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
1.Indeks reformasi birokrasi nasional
2.Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 76 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional
6.Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)
7.Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW
9.Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan) Integrasi data 1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
2.Pembentukan desa tangguh bencana
3.Peningkatan kapasitas relawan destana
4.Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
5.Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
6.Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
7.Penyediaan early warning system
8.Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten Digitalisasi dan smart city
1.Digitalisasi dan integrasi layanan digital
2.Lapor Bupati
3.Penyediaan dan peningkatan SDM
4.Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
5.Pembuatan superapps mobile
6.Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 77 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional
7.Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini angka 0,370- 0,360 Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
1.Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan
2.Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
3.Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
4.Regenerasi petani
5.Penyediaan bibit ternak dan ikan
6.Peningkatan kapasitas peternak dan petani ikan
7.Pembangunan greenhouse PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
1.Indeks Ketahanan Pangan
2.Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan
3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan
1.Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global
2.Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
3.Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Optimalisasi pasar daerah
1.Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
2.Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
1.Total aset sektor keuangan/PDB
2.Aset perbankan/PDB
3.Aset dana pension/PDB
4.Aset asuransi/PDB
5.Kapitalisasi pasar modal/PDB
6.Total kredit/PDB
7.Inklusi keuangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 78 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional Optimalisasi pasar daerah
1.Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
2.Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional produksi melalui peran aktif koperasi Peningkatan kualitas tenaga kerja
1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2.Peningkatan hubungan industri Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas
1.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
2.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB
3.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
4.Rasio kewirausahaan Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
1.Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
2.Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
3.Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
4.Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
5.BUMD sehat Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Proporsi PDB ekonomi kreatif Peningkatan kualitas tenaga kerja
1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2.Peningkatan hubungan industri PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
1.Tingkat kemiskinan
2.Tingkat kemiskinan ekstrem
3.Proporsi penduduk kelas menengah
4.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
5.Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal Indeks Pembangunan Gender Angka 97,13 Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
1.Pembentukan Satgas PPA
2.Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
3.Pembentukan desa ramah perempuan dan anak PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
1.Indeks pembangunan kualitas keluarga
2.Indeks perlindungan anak
3.Indeks pembangunan pemuda
4.Indeks ketimpangan gender RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 79 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional
4.Pemberdayaan ekonomi perempuan
12.Penyediaan hotline/panic button Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5.Indeks pembangunan gender
6.Mobilitas penduduk lanjut usia
7.Mobilitas penduduk penyandang disabilitas Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
1.Penataan data program perlindungan sosial
2.Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
3.Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
1.Tingkat kemiskinan
2.Tingkat kemiskinan ekstrem
3.Proporsi penduduk kelas menengah
4.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
8.Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya Indeks Harmoni angka 6,79 Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
1.Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
2.Pembinaan dan pemberdayaan ormas PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju
1.Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
2.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
3.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM
1.Indeks Demokrasi Indonesia
2.Indeks HAM PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan
1.Asia Power Index (Military Capability)
2.Asia Power Index (Diplomatic Influence)
3.Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 80 Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Prioritas Nasional Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas Nasional ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.Global Cybersecurity Index
5.Indeks Keamanan Laut Nasional Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 81 Berdasarkan tabel 4.11 terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (termasuk ke dalam indikator kinerjanya). Selain itu, dapat dilihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil.
4.Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan program prioritas, sebagaimana tabel 4.12 berikut. Tabel 4.12 Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.Penataan garis imajiner Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DPRKPLH Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Peningkatan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab Penerapan merit system dan talent poll Program Kepegawaian Daerah BKPSDM Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian dan Pengembangan • Program Riset dan Inovasi --- • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan --- • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi --- • Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah --- • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perekonomian dan Pembangunan • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota --- • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • BAPPEDA --- • DINDUKCAPIL --- • INSPEKTORAT --- • BPKPAD --- • Bagian Pembangunan SETDA • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA • Bagian Organisasi SETDA • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA • Bagian Kesra dan Bina Mental SETDA --- • KECAMATAN Fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati Program Administrasi Pemerintahan Desa DINPERMADES RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 83 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab Desa Ceria (pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah) Program Administrasi Pemerintahan Desa DINPERMADES Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat DINPERMADES Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola Kelurahan) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • DKPPP • DKPPP • DKPPP • DKPPP • DKPPP • DKPPP Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • DINKOPDAG • DINPERINAKER Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • DKPPP • DINKOPDAG • DKPPP Regenerasi petani Program Penyuluhan Pertanian DKPPP Penyediaan bibit ternak dan ikan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • DKPPP • DKPPP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 84 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyrakat Veteriner • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • DKPPP • DKPPP Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • DKPPP • DKPPP Pembangunan greenhouse Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKPPP
4.Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKPPP Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan air bersih dan sanitasi • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • DPUPR • DPRKPLH Penyediaan rumah layak huni Program Kawasan Permukiman DPRKPLH
5.Optimalisasi pasar daerah Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINKOPDAG Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINKOPDAG
6.Penguatan dan pelestarian seni budaya Pembentukan dewan kesenian Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Pertemuan pegiat seni dan budayawan Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Penghargaan pada seniman dan budayawan Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Pentas seni di ruang publik Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 85 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaku seni dan budaya lokal go to school Program Pengembangan Kesenian Tradisional DINBUDPAR Pemakaian baju adat khas Temanggung program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Festival seni dan budaya tahunan Temanggung Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Informasi dan promosi pariwisata Program Pemasaran Pariwisata DINBUDPAR Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata DINBUDPAR Rebranding Temanggung DINBUDPAR
7.Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Pembentukan satgas PPA Program Perlindungan Perempuan DPPPAPPKB Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan Program Pemenuhan Hak Anak DPPPAPPKB Pembentukan desa ramah perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga DPPPAPPKB Pemberdayaan ekonomi perempuan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DPPPAPPKB Penyediaan hotline/panic button Program Peningkatan Kualitas Keluarga DPPPAPPKB
8.Pelayanan dasar bidang pendidikan Akses pendidikan untuk semua warga Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Pimpinan daerah sambang sekolah Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Penguatan database pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Fasilitasi usulan pembangunan Gedung SMA/SMK - DINDIKPORA Rehabilitasi ruang kelas dan Gedung sekolah SD dan SMP Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Pemberdayaan PAUD Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Insentif kepada Guru Keagamaan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah Program Pembinaan Perpustakaan DINPUSIP
9.Pelayanan dasar bidang kesehatan Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 86 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab Pemeriksaan kesehatan gratis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN Peningkatan pelayanan Posyandu di tingkat desa Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN Peningkatan kualitas layanan RSUD Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota RSUD Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN
10.Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Penataan data program perlindungan sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINAS SOSIAL Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang Program Rehabilitasi Sosial DINAS SOSIAL Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial DINAS SOSIAL Fasilitasi penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat - DINAS SOSIAL
11.Pelayanan perijinan dan administrasi Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di Mall Pelayanan Publik Program Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP
12.Integrasi data Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Sinkronisasi dan integrasi data • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • DINKOMINFO • DINDUKCAPIL
13.Pencegahan dan mitigasi bencana alam Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana Program Penanggulangan Bencana BPBD Pembentukan desa tangguh bencana Program Penanggulangan Bencana BPBD Peningkatan kapasitas relawan destana Program Penanggulangan Bencana BPBD Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 87 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab penanganan bencana alam dan non alam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN Penyediaan early warning system Program Penanggulangan Bencana BPBD Pencegahan longsor pada ruas jalan Kabupaten Program Penanggulangan Bencana BPBD
14.Digitalisasi dan smart city Digitalisasi dan integrasi layanan digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Lapor Bupati Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Penyediaan dan peningkatan SDM Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Pembuatan superapps mobile Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang public strategis Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO
15.Pelestarian lingkungan hidup Perlindungan sumber mata air Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional DPRKPLH Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional DPRKPLH Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST Program Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas Program Pengelolaan Persampahan DPRKPLH RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 88 No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggungjawab Aksi bersih lingkungan Program Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Penghijauan di lokasi lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH
16.Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala Program Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi BUMD Sehat Program Perekonomian dan Pembangunan
17.Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah Peningkatan optimalisasi peran dan ormas dalam pembangunan daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya BANKESBANGPOL Pembinaan dan pemberdayaan ormas Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan BANKESBANGPOL
18.Pengembangan atlet dan prestasi olahraga Pemajuan cabang olahraga unggulan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan DINDIKPORA Kesejahteraan dan profesionalitas atlet Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan DINDIKPORA Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara professional Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan DINDIKPORA
19.Peningkatan kualitas tenaga kerja Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • DINPERINAKER • DINPERINAKER Peningkatan hubungan industri Program Hubungan Industrial DINPERINAKER Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 89
5.Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 90 Tabel 4.13 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2026 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 1 PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Sasaran 1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Harmoni Indeks Hak Asasi Manusia 2 PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Sasaran 1 Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Indikator Asia Power Index (Military Capability) Indeks Harmoni Asia Power Index (Diplomatic Influence) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) Global Cybersecurity Index Indeks Keamanan Laut Nasional Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Indeks Ketahanan Pangan PDRB per kapita Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Sasaran 3 Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Indikator Indeks Ketahanan Energi -- Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) Sasaran 4 Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indikator Indeks Ketahanan Air Nasional Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 91 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Kapasitas tampungan air (m3/kapita) ) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Sasaran 5 Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat) PDRB per kapita Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) Sasaran 6 Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indikator Indeks Ekonomi Hijau Indeks kualitas lingkungan hidup Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Air Laut 3 PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Sasaran 1 Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indikator Stok Infrastruktur terhadap PDB (%) Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing Sasaran 2 Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) PDRB per kapita RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 92 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Aset Perbankan/PDB (%) Aset Dana Pensiun/PDB (%) Aset Asuransi/PDB (%) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) Total Kredit/PDB (%) Inklusi Keuangan (%) Sasaran 3 Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Tingkat Pengangguran Terbuka Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) Rasio Kewirausahaan (%) Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Rasio PDB Pariwisata (%) PDRB per kapita Devisa Pariwisata (Miliar USD) Sasaran 5 Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif • Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indikator Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) PDRB per kapita Indeks Gini 4 PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas Sasaran 1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 93 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Indeks Pembangunan Manusia Harapan lama sekolah (tahun) Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Sasaran 2 Terwujudnya Kesehatan untuk Semua Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indeks Pembangunan Manusia Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)c Sasaran 3 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks Pembangunan Gender Indeks Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Ketimpangan Gender Indeks Pembangunan Gender Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 94 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) Sasaran 4 Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Peringkat Indeks Inovasi Global Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Sasaran 5 Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games Indeks Pembangunan Manusia Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games Peringkat pada Asian Games Peringkat pada Asian Para Games Peringkat pada SEA Games Peringkat pada ASEAN Para Games Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga 5 PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Rasio PDB Industri Pengolahan (%) PDRB per kapita Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Sasaran 2 Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Biaya Logistik (% PDB) PDRB per kapita Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 95 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 6 PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan Sasaran 1 Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan • Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indikator Tingkat kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia PDRB per kapita Tingkat pengangguran terbuka Indeks Gini Tingkat kemiskinan ekstrem (%) Proporsi penduduk kelas menengah (%) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) Sasaran 2 Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indikator Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing Sasaran 3 Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indikator Persentase desa mandiri (%) Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran 4 Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%) PDRB per kapita Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 7 PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan Sasaran 1 Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 96 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Indikator Indeks Pembangunan Hukum Indeks integritas nasional Indeks Persepsi Korupsi Indeks Materi Hukum Indeks Integritas Nasional Indeks Integritas Partai Politik Sasaran 2 Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Pelayanan Publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri Sasaran 3 Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Indikator Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika Indeks integritas nasional Sasaran 4 Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Return on Asset (ROA) BUMN (%) PDRB per kapita Sasaran 4 Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%) PDRB per kapita Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) Sasaran 5 Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Tingkat Inflasi (%) PDRB per kapita RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 97 No PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029 Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 8 PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Sasaran 1 Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Indeks Harmoni Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Sasaran 2 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indikator Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) Indeks kualitas lingkungan hidup Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 98 Persandingan antara program prioritas dan program nomenklatur sebagaimana tabel 4.14 berikut RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 99 Tabel 4.14 Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas 1 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Indeks Pembangunan Manusia (angka) • Tingkat Pengangguran Terbuka • PDRB Perkapita ( Juta Rupiah) Pelayanan dasar bidang pendidikan 1) Tidak adanya pungutan yang dibebankan pada peserta didik 2) Meningkatnya akses pendidikan anak usia sekolah SD dan SMP (partisipasi murni) sebesar 100%. - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun - Harapan Lama Sekolah Akses pendidikan untuk semua warga Program Pengelolaan Pendidikan 1) Meningkatnya kualitas pendidikan guru. Misal strata pendidikan S1 2) Meningkatnya Jumlah guru yg sdh bersertifikasi (persentasenya dilihat dari baseline terakhir) 3) Meningkatnya kapasitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang anak - persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru Program Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya kedekatan antara siswa dan pimpinan daerah, terutama dalam penyampaian gagasan pembangunan - Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan Pimpinan daerah sambang sekolah Program Pengelolaan Pendidikan 1) Data pendidikan yang akurat, terpilah, akuntabel, dan andal 2) Meningkatnya Pemanfaatan data oleh PD dalam mendorong pengembangan pendidikan maupun non pendidikan - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik Penguatan database pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 1) Sistem informasi yang terbarukan dan mudah diakses - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 100 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas oleh siswa 2) Meningkatnya jumlah siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik 1) Adanya usulan dan pengawalan usulan pembangunan SMA pada pemerintah provinsi 2) Terbangunnya SMA/SMK di kecamatan yang belum ada sekolahnya; Adanya pembangunan SMKI 1 unit, atau SMK yang memiliki pelatihan khusus. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK 1) Berkurangnya jumlah ruang kelas pada SD & SMP yang rusak atau tidak layak digunakan 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan pada tingkat SD dan SMP - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP Program Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya kelembagaan PAUD - Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - Rasio Siswa/Guru PAUD - APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (Mendukung Wajar Dikdas 13 Tahun) Pemberdayaan PAUD Program Pengelolaan Pendidikan Tersedianya anggaran untuk pembayaran pengajar keagamaan - Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan Insentif kepada Guru Keagamaan Program Pengelolaan Pendidikan Tersedianya air bersih dan sanitasi di Satuan Pendidikan - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah Program Pengelolaan Pendidikan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 101 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Meningkatnya literasi membaca melalui perpustakaan daerah - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Tingkat Kegemaran Membaca - Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah Program Pembinaan Perpustakaan Pengembangan atlet dan prestasi olahraga - Kompetisi Rutin Olahraga Unggulan yang tidak hanya mencetak atlet tetapi juga menarik kunjungan wisatawan- Meningkatnya kerjasama dengan multipihak yg terkait dengan pengembangan cabang olahraga unggulan - Persentase Atlet Unggulan- Persentase Cabang Olah Raga Unggulan- Cakupan pelatih yang bersertifikat- Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik Pemajuan cabang olahraga unggulan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan - Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasiona kesejahteraan dan profesionalitas atlet Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Manajemen klub olahraga unggulan yang profesional dan mandiri - Temanggung dipercaya untuk menyelenggarakan event olahraga unggulan ditingkat provinsi Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pelayanan dasar bidang kesehatan Meningkatnya kepesertaan BPJS dan akses layanan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pemeriksaan kesehatan gratis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 102 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Meningkatnya pelayanan posyandu di tingkat desa Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan RSUD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonoboyo Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat - Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat - Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertaniann serta peningkatan efisiensi produksi pertanian Produktivitas Padi Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas jagung Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabai rawit Produktivitas cabai keriting Produktivitas tembakau Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika Jumlah produksi daging ternak besar jumlah produksi daging ternak kecil jumlah produksi ternak unggas jumlah produksi telur Persentase kelahiran pedet RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 103 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya Persentase Prasarana yang digunakan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Meningkatnya fasilitasi pengendalian dan penanggunlan bencana pertanian Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM petani dan penyuluh Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi Program Penyuluhan Pertanian Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangans Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Meningkatnya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota - Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri - Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Meningkatnya industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah - Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten - Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Produktivitas Padi Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas jagung Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabai rawit Produktivitas cabai keriting Produktivitas tembakau RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 104 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Persentase Prasarana yang digunakan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Meningkatnya penyuluhan pertaninan Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi Regenerasi petani Program Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan kelas kelp tani Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Jumlah produksi daging ternak besar Penyediaan bibit ternak dan ikan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian jumlah produksi daging ternak kecil jumlah produksi ternak unggas jumlah produksi telur Persentase kelahiran pedet Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Persentase Prasarana yang digunakan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase penanganan penyakit hewan Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyrakat veteriner Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya jumlah produksi perikanan budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya penyuluhan pertaninan Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan Program Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan kelas kelp tani Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya jumlah produksi perikanan budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Persentase Prasarana yang digunakan Pembangunan greenhouse Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Optimalisasi Pasar Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 105 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Meningkatnya Pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Penguatan dan pelestarian seni budaya Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Jumlah Pelaku Budaya Pembentukan dewan kesenian Program Pengembangan Kebudayaan Jumlah Kelompok kesenian Pertemuan pegiat seni dan budaya Program Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Penghargaan pada seniman dan budayawan Program Pengembangan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara Pentas seni di ruang publik Program Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Daya tarik Wisata Pelaku seni dan budaya lokal go to school Program Pengembangan Kesenian Tradisional Jumlah Fasilitasi destinasi pariwisata Pemakaian baju adat khas Temanggung program Pengembangan Kebudayaan Festival seni dan budaya tahunan Temanggung Program Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya pemasaran pariwisata Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar Informasi dan promosi pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi Rebranding Temanggung Peningkatan kualitas tenaga kerja Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja - Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan - Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
1.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja2. Program Penempatan Tenaga Kerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 106 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten 2 Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan dan mitigasi bencana alam Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana Program Penanggulangan Bencana Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pembentukan desa tangguh bencana Program Penanggulangan Bencana Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Peningkatan kapasitas relawan destana Program Penanggulangan Bencana Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Meningkatnya jumlah Pos Pemadam Kebakaran dan SDM untuk respon bencana Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tersedianya sumber air untuk penanganan kebencanaan Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyediaan early warning system Program Penanggulangan Bencana RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 107 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana Persentase layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten Program Penanggulangan Bencana Pelestarian lingkungan hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Perlindungan sumber mata air Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase jumlah TPS 3R Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase jumlah TPS 3R Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya Pengelolaan Persampahan - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan Aksi bersih lingkungan Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase luas lahan kritis tertangani Penghijauan di lokasi lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 108 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase luas lahan kritis tertangani Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase luas lahan kritis tertangani Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik - Persentase Infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing - Indeks Integritas Nasional - Indeks Reformasi Birokrasi Penataan Garis Imajiner Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya Persentase trotoar kondisi baik Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon- alon Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Jumlah Fasilitasi Destinasi Pariwisata Revitalisasi Taman Kartini Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Pala Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya Persentase trotoar kondisi baik Pembangunan city walk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya Persentase trotoar kondisi baik Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 109 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Meningkatnya pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik Revitalisasi Pasar Kliwon Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten Program Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya Persentase trotoar kondisi baik Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya Persentase prasarana yang digunakan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Meningkatnya Kawasan Permukiman - Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak - Persentase penanganan rumah tidak layak huni Penyediaan rumah layak huni Program Kawasan Permukiman Pelayanan perijinan dan administrasi Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik Program Promosi Penanaman Modal Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 110 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Terlaksananya kemitraan Usaha antara UMKM dengan perusahaan berskala besar Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala Program Promosi Penanaman Modal Meningkatnya jangkauan dan Strategi promosi penanaman modal Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi Program Promosi Penanaman Modal Meningkatnya BUMD dengan opini WTP Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP BUMD Sehat Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)- Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan- Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK - Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja - Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi Peningkatan hubungan industrial Program Hubungan Industrial Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daeah Persentase AKIP Perangkat Daearah berpredikat BB Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kepegawaian yang adil sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang dari ASN Indeks Sistem Merit Penerapan merit system dan talent poll Program Kepegawaian Daerah
1.Meningkatnya Pelayanan pendaftaran penduduk
2.Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil
3.Meningkatnya penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
1.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 111 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.Program Penelitian Dan Pengembangan
4.Program Riset Dan Inovasi
1.Program Pendaftaran Penduduk
2.Program Pencatatan Sipil
3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat
1.Program penyelenggaraan pengawasan
2.Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah
1.Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi
1.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.Program Perekonomian dan Pembangunan
3.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi Dprd Secara Optimal Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Meningkatnya kinerja kecamatan dan kepuasan masyarakat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terwujudnya fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa Presentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati Program Administrasi Pemerintahan Desa Terwujudnya pelayanan di desa yang nyaman dan memuaskan masyarakat Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) Program Administrasi Pemerintahan Desa RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 112 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Terwujudnya SDM (RT dan RW) yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa Presentase laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna) Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Integrasi Data Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pertukaran data antar PD guna mendukung efisiensi layanan publik berbasis data Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Terciptanya satu sumber data terintegrasi yang akurat dan dapat diakses lintas instansi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data- driven decision making) Persentase layanan publik secara elektronik Sinkronisasi dan integrasi data Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Terwujudnya pemanfaatan data kependudukan Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Digitalisasi dan Smart City Peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan Persentase layanan publik secara elektronik Digitalisasi dan integrasi layanan digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Terselenggaranya sistem pelaporan masyarakat yang responsif dan transparan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam pengawasan dan pembangunan daerah berbasis digital Persentase layanan publik secara elektronik Lapor Bupati Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Persentase layanan publik secara elektronik Penyediaan dan peningkatan SDM Program Pengelolaan Aplikasi Informatika RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 113 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas dan pengelolaan inisiatif digital dan smart city secara berkelanjutan Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Tersedianya satu platform digital terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat, efisien, dan user- friendly Persentase layanan publik secara elektronik Pembuatan superapps mobile Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Tersedianya akses internet gratis dan merata di ruang publik strategis guna memperluas inklusi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4 Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Indeks Gini Indeks Pembangunan Gender Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya Akses terhadap Layanan Perlindungan perempuan dan anak - Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani - Rasio kasus kekerasan terhadap anak Pembentukan Satgas PPA Program Perlindungan Perempuan Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan - Kabupaten Layak Anak - Prosentase terbentuknya DRPPA Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan Program Pemenuhan Hak Anak RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 114 No Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas 1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dlm Kewirausahaan yg Berperspektif Gender 2) Meningkatnya Peran Ibu & Keluarga dlm Pendidikan/Pengasuhan Anak 3) Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan & Anak - Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas Pembentukan desa ramah perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perempuan Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender Pemberdayaan ekonomi perempuan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Akses Korban terhadap Bantuan Darurat - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas Penyediaan hotline/panic button Program Peningkatan Kualitas Keluarga Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Meningkatnya pelayanan rehabsos PPKS Tersedianya rumah singgah pasien rujukan dari kabupaten Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang Program: Rehabilitasi Sosial - Meningkatnya pelayanan rehabsos PPKS - Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan soial bagi PPKS - Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin - Meningkatnya kualitas hidup lansia Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal Program: Rehabilitasi Sosial Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan soial bagi PPKS Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin Penataan data program perlindungan sosial Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial 5 Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Indeks Harmoni Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah Meningkatnya ormas yang berdaya Persentasae ormas yang mendapat pembinaan Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya Pembinaan dan pemberdayaan ormas Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 115 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 116 4.4. DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 4.4.1.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah, implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 6 jenis SPM yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah sasaran dan prioritas daerah. Prioritas daerah dalam mendukung pencapaian SPM diarahkan pada pemenuhan layanan dasar tidak hanya dalam hal jenis tetapi juga mutu pelayanan. Secara lebih rinci, sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 117 Tabel 4.15 Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 NO SPM BIDANG JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SASARAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM 1 Pendidikan Pendidikan Dasar Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 2 Kesehatan Pelayanan kesehatan ibu hamil Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan ibu bersalin Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Pelayanan kesehatan balita Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 118 NO SPM BIDANG JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SASARAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita DM Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan ODGJ berat Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pelestarian lingkungan hidup • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 119 NO SPM BIDANG JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SASARAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Kawasan Permukiman. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni 5 Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Penanggulangan BencanaPelayanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 120 NO SPM BIDANG JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SASARAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM evakuasi korban kebakaran 6 Sosial Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 121 4.4.2.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional dan menjadi salah satu tahapan dalam proses perencanaan sekaligus instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 juga telah memperhatikan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Adapun hasil Musrenbang untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 122 Tabel 4.16 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung 2026 No. Tema Tahunan Sasaran Prioritas Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
1.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mungseng – Tlogomulyo Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar DPUPR Tlogomulyo
2.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Peningkatan Ruas Jalan Muntung - Jumprit Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar DPUPR Candiroto
3.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Pelebaran Jalan Ruas Rowoseneng-Tlogopucang Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar DPUPR Kandangan
4.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto Panjang jalan yang direhabilitasi DPUPR Selopampang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 123 No. Tema Tahunan Sasaran Prioritas Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
5.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Pembangunan Senderan/Talud Jalan Mudal – Legoksari Panjang jalan yang direhabilitasi DPUPR Tembarak
6.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kebonsari-Pugeran (Rekonstruksi Jalan Ngabeyan-Kebonsari) Panjang jalan yang direhabilitasi DPUPR Wonoboyo
7.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penataan Bangunan Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata DPUPR Kledung
8.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Pelebaran Peningkatan Jalan Ruas Lempuyang - Tretep Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar DPUPR Tretep
9.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan Drainase Tertutup Jl. Ky. Subechi Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun DPUPR Parakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 124 No. Tema Tahunan Sasaran Prioritas Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
10.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Peningkatan Jalan Ruas Wanutengah - Bulu Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar DPUPR Bulu
11.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Bejen - Prangkokan Panjang jalan yang direkonstruksi DPUPR Bejen
12.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaran Jalan Pembangunan/Rehabilitas i/Peningkatan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari Panjang Jalan yang direhabilitasi DPUPR Ngadirejo
13.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Senderan Jalan dan Pelebaran Jalan (Ruas Jalan Kebraman- Gemawang) Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar DPUPR Gemawang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 125 No. Tema Tahunan Sasaran Prioritas Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan
14.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Kawasan Permukiman Pembangunan RTLH Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki DPRKPLH Kranggan
15.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Kawasan Permukiman RTLH Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki DPRKPLH Kaloran
16.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Kawasan Permukiman Pembangunan Rehabilitasi RTLH Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki DPRKPLH Kedu
17.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengadaan Lampu Peringatan Jalan Kabupaten Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Bansari
18.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengadaan Lampu Jalan Di Ruas Jalan Kabupaten (Jalan Kedu Tegong) Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Jumo RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 126 No. Tema Tahunan Sasaran Prioritas Pembangunan Program Kegiatan Indikator Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Kecamatan merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
19.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Optimalisasi pasar daerah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rehab gedung UMKM dan sarana prasarana digital Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Pringsurat
20.Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Optimalisasi pasar daerah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pembangunan kios UMKM Kelurahan Jurang Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Temanggung Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 127 Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2026 sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwa terdapat keselarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program dengan usulan kegiatan Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu. 4.4.3.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0% maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi yaitu:

a.Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan seperti Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), Bantuan Sosial Khusus (BLT DD, BST, top up bansos regular), PBI JKN, Bantuan Siswa Miskin, Iuran Jaminan Sosial, Kartu Jateng Sejahtera, RTLH dan jamban, instalasi dan subsidi listrik, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus.
b.Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti program padat karya, program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses aset produktif, akses modal dan akses penggunaan lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pemberian modal usaha pada UEP dan KUBE.
c.Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara bottom up untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 128 serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, hal tersebut ditunjukan dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2026 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan. Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut: Tabel 4.17 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan No Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur Pelaksana
1. 1.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINHUB
2. 2.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik Program Kawasan Permukiman DPRKPLH
3. 3.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. 4.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pelestarian lingkungan hidup Program Pengembangan Perumahan
5. 5.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR
6. 6.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. 7.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. 8.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pelayanan dasar bidang kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 129 No Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur Pelaksana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
9. 9.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA
10. 10.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Optimalisasi pasar daerah Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting DINKOPDAG
11. 11.Program Pengembangan UMKM
12. 12.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas tenaga kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja DINPERINAKER
13. 13.Program Penempatan Tenaga Kerja
14. 14.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
15. 15.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian DKPPP Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
16. 16.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Penguatan dan pelestarian seni budaya Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR
17. 17.Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Program Rehabilitasi Sosial DINSOS
18. 18.Program Pemberdayaan Sosial
19. 19.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
20. 20.Program Penanganan Bencana
21. 21.Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) DPPPAPPKB RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 130 No Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur Pelaksana dalam seluruh aspek pembangunan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
22. 22.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Program Penanggulangan Bencana BPBD
23. 23.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Program Pencatatan Sipil DINDUKCAPIL
24. 24.Program Pendaftaran Penduduk DINDUKCAPIL
25. 25.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Program Penataan Desa DINPERMADES
26. 26.Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan. 4.4.4.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2023 prevalensi stunting Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tercapai sebesar 25,1%. Capaian tersebut masih jauh RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 131 dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 14%. Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Berikut merupakan sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam tabel 4.18 berikut. Tabel 4.18 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting No Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur Pelaksana 1 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA 2 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4 Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPPAPPKB 5 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 8 Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS 9 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik Program Kawasan Permukiman DPRKPLH 10 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR 12 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Optimalisasi produksi pertanian dan perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian DKPPP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 132 No Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur Pelaksana ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.5.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat. Tabel 4.19 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 No Tujuan SDGs Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Optimalisasi Pasar Daerah Penguatan dan pelestarian seni budaya Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Pelayanan dasar bidang pendidikan Pelayanan dasar bidang kesehatan Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Peningkatan kualitas tenaga kerja Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Integrasi Data 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 133 No Tujuan SDGs Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pelayanan dasar bidang kesehatan Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Pelestarian lingkungan hidup 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Pelayanan dasar bidang kesehatan 4 Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang pendidikan Pengembangan atlet dan prestasi olahraga 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pelestarian lingkungan hidup 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Penataan Garis Imajiner Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Optimalisasi Pasar Daerah Penguatan dan pelestarian seni budaya Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Pelayanan perijinan dan administrasi Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Peningkatan kualitas tenaga kerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 134 No Tujuan SDGs Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pelestarian lingkungan hidup Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Digitalisasi dan Smart City 9 Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Penataan Garis Imajiner Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan perijinan dan administrasi Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Pelestarian lingkungan hidup Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Digitalisasi dan Smart City Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Integrasi Data Digitalisasi dan Smart City Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Penataan Garis Imajiner Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Optimalisasi Pasar Daerah Penguatan dan pelestarian seni budaya Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Peningkatan kualitas tenaga kerja 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Penataan Garis Imajiner Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian Pencegahan dan mitigasi bencana alam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 135 No Tujuan SDGs Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pelestarian lingkungan hidup 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Pelestarian lingkungan hidup Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 13 Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Pelestarian lingkungan hidup 14 Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut 15 Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota 16 Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Integrasi Data Digitalisasi dan Smart City Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Optimalisasi Pasar Daerah Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan perijinan dan administrasi Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Peningkatan kualitas tenaga kerja Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Integrasi Data Digitalisasi dan Smart City Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 136 4.4.6.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik analisis gender berupa GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran. Tabel 4.20 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur PD Pengampu 1 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga DPPAPPPKB Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DPPAPPPKB Program Perlindungan Perempuan DPPAPPPKB Program Pengendalian Penduduk DPPAPPPKB Program Pembinaan Keluarga Berencana DPPAPPPKB Pelayanan dasar bidang pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Program Pembinaan Perpustakaan DINPUSIP Pengembangan atlet dan prestasi olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan DINDIKPORA Pelayanan dasar bidang kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES dan RSUD Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DINKES Pelayanan sosial dan bidang keagamaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS Program Rehabilitasi Sosial DINSOS Pelayanan perijinan dan administrasi Program Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 137 No Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur PD Pengampu Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Peningkatan kualitas tenaga kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja DINPERINAKER Program Penempatan Tenaga Kerja DINPERINAKER Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Program Penanggulangan Bencana BPBD Program pemeliharaan Kentetraman dan Ketertiban Umum SATPOL PP DAMKAR Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SATPOL PP DAMKAR Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi Program Pendaftaran Penduduk DINDUKCAPIL Program Pencatatan Sipil DINDUKCAPIL Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Program Kepegawaian Daerah BKPSDM Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Program Perekonomian dan Pembangunan SETDA Program Penyelenggaraan Pengawasan INSPEKTORAT Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Program Riset Dan Inovasi BAPPEDA Program Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat DINPERMADES RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 138 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.7.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Tliple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju No Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Program Nomenklatur PD Pengampu Digitalisasi dan Smart City Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan BANKESBANGPO L Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Optimalisasi Pasar Daerah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINKOPDAG Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen DINKOPDAG Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro DINKOPDAG Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Program Penyuluhan Pertanian DKPPP Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DKPPP Penguatan dan pelestarian seni budaya Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Program Pengembangan Kesenian Tradisional DINBUDPAR Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Pengelolaan dan Penghembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR Program Pengembagan Permukiman DPRKPLH Pogram Pengembangan Perumahan DPRKPLH Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh DPRKPLH Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPRKPLH Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 139 pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Sebagai respon terhadap kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melalui Sasaran dan Prioritas Daerah sebagaimana tabel 4.21 berikut. Tabel 4.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMPU 1 Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pelestarian lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional DPRKPLH Program Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.8.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, salah satu Kawasan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah adalah Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan Cultural Heritage Masterpiece - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 140 wisatawan manca negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Pengembangan kawasan Borobudur tersebut selaras dengan Kegiatan Prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta- Prambanan untuk meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Selain itu, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (Cultural Heritage Tourism) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY. Berdasarkan hal tersebut, Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur sebagaimana tabel 4.22 berikut. Tabel 4.22 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMPU 1 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Penataan Garis Imajiner Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DPRKPLH Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan DINDIKPORA Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata DINBUDPAR Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINKOPDAG Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Program penyelenggaraan lalu DINHUB RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 141 NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMPU lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Penguatan dan pelestarian seni budaya Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Program Pemasaran Pariwisata DINBUDPAR Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata DINBUDPAR Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.9.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2026 Berdasarkan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 diperlukan langkah- langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 35 usulan program/ kegiatan di Kawasan Purwomanggung mencakup Pruworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung dengan mayoritas usulan program/ kegiatan berada pada sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Total estimasi nilai investasi dari seluruh usulan tersebut sebesar Rp45.280,5 Miliar yang dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.280,5 M; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp32.500 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/ kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp8.500 M. Adapun usulan program/ kegiatan dengan lokus Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut ini. Tabel 4.23 Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 142 NO PROGRAM/KEGIATAN PERPRES 79/2019 ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M) SUMBER DANA 1 Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai 'Bodri, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung 150 APBN 2 Pembangunan Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo 350 APBN 3 Peningkatan Jalan 25,0 APBN Pringsurat - Secang - Batas Yogya, Kab. Temanggung 25 APBN 4 Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kab. Temanggung 100 APBN Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung sebagaimana table 4.24 berikut. Tabel 4.24 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMP U 1 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) DINHUB 2 Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pelestarian lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2026 Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 143 permukiman, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakupmpenyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung. Selain penyediaan infrastruktur fisik sebagaimana disebutkan diatas, terdapat infrastruktur lintas sektor yang turut berperan dalam yang peningkatan kualitas kesejahteraan dan pembangunan manusia serta pengembangan wilayah melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kesehatan, sarana prasarana pencegahan kebencanaan dan perlindungan lingkungan, serta infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan pertanian. Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.25 berikut. Tabel 4.25 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMPU 1 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) DINHUB Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKPPP Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPRKPLH Program Kawasan Permukiman DPRKPLH 2 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKPPP Optimalisasi Pasar Daerah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINKOPDAG RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 144 NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMPU layanan pendidikan dan kesehatan 3 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pelayanan dasar bidang pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA Pelayanan dasar bidang kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINKES 4 Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Pencegahan dan mitigasi bencana alam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SATPOL PP DAMKAR Program Penanggulangan Bencana BPBD Pelestarian lingkungan hidup Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional DPRKPLH Program Pengelolaan Persampahan DPRKPLH 5 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Digitalisasi dan Smart City Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta Salah satu usulan program/kegiatan yang tertuang pada Presiden Nomor 79 Tahun 2019 yaitu Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta- Bawen, Kabupaten Magelang sepanjang 71 km. Kabupaten Temanggung yang posisinya dilalui oleh ruas tersebut direncanakan akan menjadi salah satu lokasi pintu tol yang berada di Kecamatan Pringsurat. Dukungan dalam implementasi pintu tol Bawen-Yogyakarta tersebut dituangkan dalam sasaran dan prioritas daerah sebagaimana tabel 4.26 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 145 Tabel 4.26 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM OPD PENGAMPU 1 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) DINHUB 2 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri DINKOPDAG Program Perencanaan dan Pembangunan Industri DINPERINAKER 3 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Peningkatan kualitas tenaga kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja DINPERINAKER Program Penempatan Tenaga Kerja DINPERINAKER Program Hubungan Industrial DINPERINAKER Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 4.4.12. Penyelenggaran Satu Data Indonesia Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai landasan bagi instansi pemerintah untuk menyusun, mengelola, dan berbagi data secara lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan standar yang telah ditetapkan, data yang dihasilkan akan memiliki format yang seragam, meta data yang jelas, serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan Peraturan Presiden RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 146 Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung serta SK Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Wali Data yang bertanggung jawab mengadakan Forum Satu Data, termasuk menyelenggarakan forum pengumpulan data statistik sektoral pada tahun 2023 dengan mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan perangkat daerah sebagai produsen data. Portal data daerah Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat diakses melalui laman https://data.temanggungkab.go.id/ dan telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia dengan kode akun yaitu 330562. Dalam rangka mengintegrasikan kebijakan pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung yang ditetapkan melalui SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Wali Data berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Temanggung sebagai pembina data, menetapkan data prioritas, standar data, dan meta data. Hal ini dituangkan dalam SK Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung memiliki kemanfaatan besar untuk berbagai kepentingan dan pihak, salah satunya dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Pemanfaatan Satu Data Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung salah satunya terlihat dari penggunaan portal https://gis.temanggungkab.go.id/ yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 147 sektoral. Dengan ketersediaan data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran serta menentukan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien. 4.4.13. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah Pengendalian pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kebijakan nasional, serta prinsip tata kelola yang baik. Dengan sistem pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kinerja, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada sistem pengendalian pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung didukung dengan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keberadaan dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan internal didukung oleh Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Program tersebut juga menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Selain APIP, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang juga penting dalam mendukung penyelenggaraan pengendalian pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas untuk menilai dan memastikan kualitas penyelenggaraan SPIP. Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mencapai tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV - 148 lingkungan pemerintah. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung selanjutnya menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, sehingga manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan sistematis. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V-1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 serta selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi money follows program, dengan cara mengintegrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi. Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seiring dengan RKP 2026 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2026. 5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN) 5.1.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2026 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V-2 Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Tabel 5. 1 Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 No Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2026 Pagu Anggaran Perangkat Daerah 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 13 24.442.004.775 Bankesbangpol Dinsos DPPPAPPKB Dinkominfo 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 20 61.534.880.557 Dinkominfo DKPPP DPUPR DPRKPLH Dinkopdag Dinperinaker 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 10 447.813.682.775 DPUPR Dinperinaker Dinkopdag BPKPAD DPUPR DINKOMINFO DINHUB 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas 15 224.471.914.728 DINDIKPORA BAPPEDA DINPUSIP DINKES DPPAPPKB BANKESBANGPOL DINSOS 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 13 44.014.071.400 Dinperinaker DINKOMINFO DPUPR DINHUB DPMPTSP Dinkopdag Dinperinaker 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 13 30.740.702.748 Dinpermades DPRKPLH Dinkopdag Dinsos DINDUKCAPIL 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan 14 427.263.096.369 Bankesbangpol Sekretariat Daerah INSPEKTORAT BKPSDM DINKOMINFO BPKPAD DINKOPDAG RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V-3 No Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2026 Pagu Anggaran Perangkat Daerah korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan SATPOL PP DAMKAR 8 memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 12 25.002.718.750 Bankesbangpol Dinbudpar BPBD Satpol PP dan Damkar DPRKPLH JUMLAH 1.285.283.072.102 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah V-4 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.1 Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tabel 5. 2 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Program Pembangunan 1.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 100 % 535.000.000 Kesatuan Bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Kegiatan Pembangunan 1.1.
27. 1.Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
28. 2.Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Program Pembangunan 1.2. Penguatan Demokrasi Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase pelaksanaan pendidikan politik 100 % 1.827.819.500 Kegiatan Pembangunan 1.2.
29. 1.Penguatan Kebebasan dan Kesetaraan Masyarakat
30. 2.Penguatan Lembaga Demokrasi Program Pembangunan 1.3 Pemantapan Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi 71 % 505.000.000 Komunikasi dan Informatika DINKOMINFO Kegiatan Pembangunan 1.3
31. 1.Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik
32. 2.Pembangunan Media Massa yang Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media 32 % V-5 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Bertanggung jawab, Edukatif , Jujur, Objektif dan Sehat Industri elektronik dan non elektronik Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital 15 % Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan Program Pembangunan 1.4 Kepemimpinan Nasional yang Berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan 20 % 40.000.000 Kesatuan Bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Kegiatan Pembangunan 1.4
33. 1.Peningkatan Kualitas kader pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah
34. 2.Peningkatan Semangat Persatuan , Kesatuan dan Kebagsaan pada Generasi Muda Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Jumlah kejadian konflik SARA 8 % 200.000.000 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah 100 % 536.213.000 Program Pembangunan 1.5 Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarustamaan HAM Program Pemberdayaan Sosial Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan 100 % 310.000.000 Sosial DINAS SOSIAL V-6 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah dalam usaha kesejahteraan sosial Kegiatan Pembangunan 1.51. Transformasi Pengarustamaan HAM 2. Transformasi Layanan Akses Terhadap Keadilan yang Subtansial Terutama dan Tidak Terbatas bagi kelompok rentan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 100 % 12.000.000 Program Rehabilitasi Sosial Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % 1.328.000.000 Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial 100 % V-7 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah dasar tuna sosial diluar panti Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 100 % 20.319.578.775 Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif 100 % Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender 9,7 % 30.000.000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPAPPKB Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kabupaten Layak Anak Nindya Kategori 80.000.000 Prosentase terbentuknya DRPPA 30,1 % Program Perlindungan Khusus Anak Persentase pernikahan usia anak 0,092 % 10.000.000 Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani 100 % Rasio kasus kekerasan terhadap anak 8,48 angka JUMLAH 24.442.004.775 V-8 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Tabel 5.3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah 2 Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru Program Pembangunan 2.1 Penguatan Pertahanan Negara Kegiatan Pembangunan 2.1
35. 1.Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan Optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI
36. 2.Memperkuat komponen cadangan
37. 3.Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara
38. 4.Memperkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber
39. 5.Melanjutkan proggram penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dalam rangka meningkatkan Efektivitas menjaga kedaulatan NKRI
40. 6.Meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar
41. 7.Memperkuat Instrumen Pertahanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme
42. 8.Peningkatan Profesionalisme dan V-9 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Kesejahteraan Prajurit
43. 9.Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Strategis Program Pembangunan 2.2. Pembangunan dan Pengembangan lndustri Pertahanan Kegiatan Pembangunan 2.2
44. 1.Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri
45. 2.Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-Produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas lndustri Strategis Dalam Negeri
46. 3.Pembentukan Ekosistem Industri Pertahanan
47. 4.Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend To Invest
48. 5.Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Alpalhankam Program Pembangunan 2.3. Penguatan Sistem Keamanan Negara Kegiatan Pembangunan 2.3.
49. 1.Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme
50. 2.Meningkatkan Sistem Deteksi Dini untuk Memperkuat Sistem Keamanan Negara
51. 3.Memperkuat Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia
52. 4.Memperkuat Instrumen Keamanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam V-10 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme
53. 5.Penguatan Sistem Keamanan Negara di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar
54. 6.Pencegahan, Penanganan, dan Deradikalisasi Terorisme Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah 100 % 536.213.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Program Pembangunan 2.4. Profesionalisme Pelayanan Kepolisian Kegiatan Pembangunan 2.4.
55. 1.Memperkuat Polisi dalam Rangka Sinergi antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme
56. 2.Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan
57. 3.Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
58. 4.Penguatan Kapabilitas Polri dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum, Pemeliharaan Keamanan, dan Penanganan Kriminalitas
59. 5.Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Polri Program Pembangunan 2.5. Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Kegiatan Pembangunan 2.5
60. 1.Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI
61. 2.Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut
62. 3.Kolaborasi Pengawasan dan V-11 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, Alki, dan Choke Point
63. 5.Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Lembaga Keamanan Laut
64. 6.Pemetaan Batimetri dan Alur Laut Program Pembangunan 2.6 Keamanan Siber, sandi, dan sinyal Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 91,00 % 334.999.600 Persandian DINKOMINFO Program Pembangunan 2.7 Diplomasi Ekonomi Kegiatan Pembangunan 2.7
65. 1.Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional
66. 2.Diplomasi Ekonomi yang Adaptif
67. 3.Diplomasi Ekonomi Strategis dengan Mitra Utama
68. 4.Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga Perbatasan, Regional, dan Subregional
69. 5.Proses Aksesi Indonesia ke OECD Program Pembangunan 2.8 Hubungan Internasional yang Kondusif Kegiatan Pembangunan 2.8
70. 1.Intensifikasi Penyelesaian Batas Maritim dan Batas Darat serta Penguatan Diplomasi Kedaulatan
71. 2.Penguatan Supremasi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Fora dan Organisasi Internasional
72. 3.Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Dunia
73. 4.lntensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia
74. 5.lntensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, Serta Memperjuangkan V-12 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia Program Pembangunan 2.9 Swasembada Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya jumlah produksi perikanan budidaya 10672,00761 ton 250.000.000 Pangan DKPPP Kegiatan Pembangunan 2.9 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Selatan3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan(KSPP) Papua5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 7. Penguatan Cadangan Pangan8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)9. Pengembangan Pangan Hewani10. Pengembangan Pangan Nabati11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan
75. 12.Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan 13. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan14. Penguatan Pangan Lokal15. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi16. Penguatan Satu Data Pangan 17. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan18. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan19. One Health20. Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis / Unggulan21. Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya lkan, Petambak Garam (KPN)22. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian yang Adaptif dan Inklusif23. Penguatan Regenerasi Petani24. Pendayagunaan Praktik Pertanian Berkelanjutan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah produksi pengolahan ikan 395.758 % 260.000.000,00 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas Padi 6,16 ton/ha 20.147.681.407 Produktivitas jagung 5,55 ton/ha Produktivitas bawang putih 6,15 ton/ha Produktivitas bawang merah 7,10 ton/ha Produktivitas cabai rawit 7,01 ton/ha Produktivitas cabai keriting 7,01 ton/ha Produktivitas tembakau 0,643 ton/ha Produktivitas kopi robusta 0,7025 ton/ha Produktivitas kopi arabika 0,410 ton/ha Jumlah produksi daging ternak besar 807.654 kg jumlah produksi daging ternak kecil 268.110 kg jumlah produksi ternak unggas 6.243.337 kg jumlah produksi telur 6.867.846 kg Persentase kelahiran pedet 48 % Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama 37,13 % Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana yang digunakan 100 % 5.625.000.000,00 V-13 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase penanganan penyakit hewan 86 % 647.300.000 Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat 76 % Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi 58 % 3.517.520.000,00 Persentase Peningkatan kelas kelp tani 1,30 Program Penanganan Kerawananan Pangan Presentase penanganan kerawanan pangan 100 % 50.000.000,00 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar 90% 20.000.000 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah produksi pengolahan ikan 395.758 % 260.000.000,00 Program Pembangunan 2. 10 Swasembada Energi Kegiatan Pembangunan 2.10
76. 1.Peningkatan Penyediaan Energi
77. 2.Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
78. 3.Penguatan Implementasi Transisi Energi Program Pembangunan 2.11 Swasembada Air Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum 97,67 % 275.000.000 Pekerjaan dan Penataan Ruang DPUPR Kegiatan Pembangunan 2.11
79. 1.Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air
80. 2.Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan
81. 3.Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air
82. 4.Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari 100 % Program Pembangunan 2.12 Pemenuhan Akses Air Minum Aman 31,13 % V-14 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Kegiatan Pembangunan 2.12 1. Pengembangan Spam Terintegrasi Hulu ke Hilir2. Pengamanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum3. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan SPAM4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Air Minum Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Program Pembangunan 2.13 Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat Program Pengembangan Perumahan Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik 100 % 829.999.550 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kegiatan Pembangunan 2.13
83. 1.Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim
84. 2.Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketahanan Iklim
85. 3.Pengembangan Ekosistem Berbasis Inovasi Penyelenggaraan Sanitasi
86. 4.Penguatan Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Penyelenggaraan Sanitasi yang Aman Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100 % Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 100 % Program Pembangunan 2.14 Ekonomi Syariah Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor 126276147 US$ 200.000.000 Perdagangan DINKOPDAG Kegiatan Pembangunan 2.14
87. 1.lndustri Halal
88. 2.Ekspor Halal dan Kerja Sama Ekonomi Syariah Internasional
89. 3.Ekosistem UMKM Halal
90. 4.Keuangan Syariah
91. 5.Dana Sosial Syariah Program Pembangunan 2.15 Ekonomi Digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase layanan publik secara elektronik 75,00 % 1.780.719.000 Komunikasi dan Informatika DINKOMINFO Kegiatan Pembangunan 2.15
92. 1.Penguatan Ekosistem Infrastruktur Ekonomi Digital
93. 2.Penguatan Ekosistem Industri Digital Lingkup Ekonomi Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik 37,68 % Persentase rumah tangga dengan akses internet 91,50 V-15 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik 67,00 % 1.936.000.000,00 Perdagangan DINKOPDAG Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital 2,00 % Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi 1,71 % Program Pembangunan 2.16 Ekonomi Sirkular Industri Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 100 % 10.000.000 DPRKPLH Kegiatan Pembangunan 2.16
94. 1.Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Perpanjangan Daya Guna
95. 2.Pengembangan Produk Ramah Lingkungan
96. 3.Penguatan Ekosistem Daur Ulang Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air 101 % Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara 102 % Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 3,33 % 9.050.198.000 Pekerjaan dan Penataan RuangPersentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) 100 % Prioritas Pembangunan 2.17 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara 80 % 7.330.000.000 DPRKPLH Kegiatan Pembangunan 2.17 1. Penguatan Pengelolaan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi2. Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi3. Pengurangan Status Keterancaman Spesies dan Ekosistem4. Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati5. Peningkatan Pemanfaatan Jasa Ekosistem secara Berkelanjutan6. V-16 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Pengembangan Bioprospeksi Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik7. Pengelolaan Bioteknologi dan Keamanan Hayati (Biosafety) Prioritas Pembangunan 2.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 74,27 angka 220.000.000 Lingkungan Hidup DPRKPLH Kegiatan Pembangunan 2.18
97. 1.Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air di Sungai dan Danau
98. 2.Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota di Indonesia
99. 3.Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut
100. 4.Peningkatan Kualitas Laban
101. 5.Penurunan Laju Deforestasi
102. 6.Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut
103. 7.Pengelolaan B3 dan Limbah B3
104. 8.Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
105. 9.Pengendalian dan Penertiban Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemanfaatan Ruang
106. 10.Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan di Pusat dan Daerah serta Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang
107. 11.Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
108. 12.Penguatan Instrumen Pencegahan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,01 angka Indeks Kualitas Lahan (IKL) 60,03 angka Luas Lahan kritis tertangani 4 Ha Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola 7,40 % Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung 23,3 % Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung 15,7 % Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan 30,93 % 10.000.000 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 100 % 45.000.000 Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup 100 % Program Pembangunan 2.19 Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Program Pengelolaan Persampahan Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah 34,14 % 6.828.000.000 V-17 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Rumah Tangga secara Partisipatif (Hulu) Kegiatan Pembangunan 2.19
109. 1.Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber serta Pengumpulan dan Pengangkutan Terpilah Terjadwal
110. 2.Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah Persentase sampah yang terkelola 64,07 % Program Pembangunan 2.20 Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hilir) Cakupan Pelayanan persampahan 77,85 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 74,27 angka 220.000.000 Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,01 angka Indeks Kualitas Lahan (IKL) 60,03 angka Luas Lahan kritis tertangani 4 Ha Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola 7,40 % Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung 23,3 % Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung 15,7 % Program Pembangunan 2.21 Pembangunan Rendah Karbon Kegiatan Pembangunan 2.211. Penurunan Emisi GRK Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral2. Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan3. Pencegahan Pengurangan dan Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan4. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon5. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru6. Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri7. Penguatan Aksi Penurunan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan 30,93 % 20.000.000 Lingkungan Hidup DPRKPLH V-18 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah8. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK Program Pembangunan 2.22 Tenaga Kerja Hijau Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 72,56 % 611.000.000 Tenaga Kerja DINPERINAKER Kegiatan Pembangunan 2.22
111. 1.Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau
112. 2.Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau
113. 3.Penguatan Peran Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau dan Tenaga Kerja Hijau Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina 81 % Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten 37,00 % 400.250.000 Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan 32,00 % Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan 37,00 % Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur 94,00 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP) 68,83 Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan 42,52 % 120.000.000 Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK 75,00 % Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja 47,00 % Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi 100,00 % Program Pembangunan 2.23 Pengelolaan Hutan Lestari V-19 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Kegiatan Pembangunan 2.23
114. 1.Peningkatan Produktivitas Hutan
115. 2.Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri
116. 3.Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari
117. 4.Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari
118. 5.Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan Program Pembangunan 2.24 Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Kegiatan Pembangunan 2.241. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru2. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir3. Pengembangan lndustrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan4. Penguatan Industri Manufaktur Perkapalan dan Bahan Baku Perkapalan5. Penguatan Sistem Logistik, Transportasi, dan Perdagangan Jalur Perairan6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan7. Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Biru serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Maritim JUMLAH 61.534.880.557 V-20 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Tabel 5.4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah 3 Prioritas Nasional: 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Program Pembangunan 3.1 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP) 41,55 % 10.689.821.400 Perhubungan DINHUB Kegiatan Pembangunan 3.1.
119. 1.Penguatan Konektivitas Jalan
120. 2.Penguatan Konektivitas Kereta Api
121. 3.Penguatan Konektivitas Laut
122. 4.Penguatan Konektivitas Udara
123. 5.Penguatan Konektivitas Darat
124. 6.Pengembangan Transportasi Perkotaan
125. 7.Peningkatan Sumber Daya Manusia Transportasi Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas 66,84 Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan 99,62 % Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten 34,17 % Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung 63,52 % Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik 100,00 % Persentase Layanan Perhubungan 100,00 % Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan 89,17 % V-21 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek 80,00 % Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik 100,00 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan Kondisi Mantap 89,5 % 20.060.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Persentase Jembatan dalam kondisi baik 94 % Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan 89,51 % Program Pembangunan 3.2. Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik Kegiatan Pembangunan 3.2
126. 1.Dekarbonisasi dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Terbarukan
127. 2.Peningkatan Konektivitas dan Digitalisasi Tenaga Listrik
128. 3.Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Listrik
129. 4.Pengembangan Ekosistem Pendorong Transisi Energi Listrik Program Pembangunan 3.3. Penguatan Konektivitas dan Ekosistem Digital Program Aplikasi Informatika Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik 100 % 1.780.719.000 Komunikasi dan Informatika DINKOMINFO Kegiatan Pembangunan 3.3.
130. 1.Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran
131. 2.Pengelolaan Sumber Daya TIK
132. 3.Peningkatan Kondusivitas Ruang Digital Persentase layanan publik secara elektronik 100 % Program Pembangunan 3.4. Pengembangan Pengairan dan Irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase jaringan irigasi kondisi baik 59,37 % 3.063.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kegiatan Pembangunan 3.4
133. 1.Pengembangan Irigasi
134. 2.Pembangunan Bendungan Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi 97,97 % Program Pembangunan 3.5Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan 6,67 % 1.874.278.750 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DINKOPDAG V-22 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah Kegiatan Pembangunan 3.5
135. 1.Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
136. 2.Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif
137. 3.Pengembangan Kewirausahaan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi sehat 48 % 25.000.000 Program Pembangunan 3.6 Pendalaman Sektor Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD 100 % 408.945.974.500 Keuangan BPKPAD Kegiatan Pembangunan 3.6
138. 1.Penguatan Peran Perbankan
139. 2.Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank
140. 3.Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan Persentase dokumen penganggaran tepat waktu 100 % Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu 100 % Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait 100 % Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu 100 % Program Pembangunan 3.7 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan 0,04 % 100.000.000 Pariwisata DINBUDPAR Kegiatan Pembangunan 3.7
141. 1.Penguatan Destinasi Regeneratif Bali
142. 2.Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau
143. 3.Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta
144. 4.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena
145. 5.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang
146. 6.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung
147. 7.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lama Tinggal Wisatawan 1 Hari Persentase Peningkatan Desa Wisata 14,76 % Persentase Peningkatan pelaku Ekraft 10 % V-23 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Bidang Perangkat Daerah
148. 8.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta• Prambanan
149. 9.Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat
150. 10.Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
151. 11.Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi
152. 12.Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger- Semeru
153. 13.Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai Program Pembangunan 3.8Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan lntelektual Kegiatan Pembangunan 3.8
154. 1.Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif
155. 2.Penguatan Ekosistem Film, Animasi, dan Video
156. 3.Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya
157. 4.Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
158. 5.Penguatan Ekosistem Kuliner JUMLAH 447.813.682.775 V-24 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Tabel 5.5 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah 4 PRIORITAS NASIONAL: 04-MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS Program Pembangunan 4.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) Program Pengelolaan Pendidikan APK SD Sederajat 99,71 % 120.654.381.040 Pendidikan DINDIKPORA Kegiatan Pembangunan 4.1
159. 1.Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
160. 2.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
161. 3.Penyaluran Bantuan Pendidikan
162. 4.Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
163. 5.Revitalisasi Pendidikan Nonformal
164. 6.Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren yang Berkualitas dan Pendidikan Keagamaan Lainnya
165. 7.Pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi APK SMP Sederajat 100 % V-25 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah
166. 8.Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren Program Pembangunan 4.2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran APM PAUD (5-6) 85,95 % Kegiatan Pembangunan 4.2
167. 1.Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual
168. 2.Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)
169. 3.Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif
170. 4.Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik 5.Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif (PAUD-HI) APM SD Sederajat 93,11 % Program Pembangunan 4.3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas APM SMP Sederajat 86,65 % Kegiatan Pembangunan 4.3
171. 1.Reformasi LPTK dan Penguatan PPG
172. 2.Restrukturisasi Kewenangan Pengangkatan dan Distribusi Guru
173. 3.Peningkatan Kompentesi Guru dan Tenaga Kependidikan Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 28,57 % V-26 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Program Pembangunan 4.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik 72 % Kegiatan Pembangunan 4.4
174. 1.Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan
175. 2.Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
176. 3.Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik 70 % Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik 62,23 % Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik 30 % Angka Putus Sekolah SD Sederajat 266 angka Angka Putus Sekolah SMP Sederajat 777 angka Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat 620 angka Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat 2379 angka Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun 220 angka Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun 255 angka Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD 100 % Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik 45 % Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik 60,17 % V-27 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Rasio Guru/Siswa PAUD 01:15 angka Rasio Guru/Siswa SD 01:28 angka Rasio Guru/Siswa SMP 01:32 angka Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan 100 % Iklim Iklusivitas SD 63,69 Angka Iklim Iklusivitas SMP 65,04 Angka Iklim Keamanan SD 76,95 Angka Iklim Keamanan SMP 75,02 Angka Iklim Kebhinekaan SD 75,97 Angka Iklim Kebhinekaan SMP 75,05 Angka Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 86,15 % Program Pembangunan 4.7 Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional Program penelitian dan pengembangan Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 60 % 53.000.000 Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Program Pembangunan 4.9 Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi Program Pembinaan Perpustakaan Persentase pengunjung di perpustakaan 25,00 % 1.276.042.213 Perpustakaan DINPUSIP Kegiatan Pembangunan 4.9
177. 1.Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan
178. 2.Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca Persentase perpustakaan yang aktif 36 % Program Pembangunan 4.10 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan 100 % 57.928.636.400 Kesehatan DINKES V-28 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ibu hamil sesuai standar Kegiatan Pembangunan 4.10
179. 1.Penurunan Kematian Ibu dan Anak
180. 2.Pencegahan dan Penurunan Stunting Dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita
181. 3.Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar 100 % Program Pembangunan 4.11 Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat Angka kematian bayi 11,84 Per 1.000 KH Kegiatan Pembangunan 4.11
182. 1.Penuntasan TBC
183. 2.Pengendalian Penyakit Menular Lainnya
184. 3.Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta dan Schistosomiasis)
185. 4.Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya
186. 5.Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa
187. 6.Pembudayaan Hidup Sehat, Penyehatan Lingkungan dan Olahraga Angka kematian neonatal 8,42 Per 1.000 KH Program Pembangunan 4.12 Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % Kegiatan Pembangunan 4.12
188. 1.Penguatan Surveilans, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 % V-29 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Laboratorium, Pos Pintu Masuk Negara, Pengendalian KLB / wabah dan Penanganan Bencana
189. 2.Pemenuhan dan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
190. 3.Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi Program Pembangunan 4.13 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar 100 % Kegiatan Pembangunan 4.13
191. 1.Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
192. 2.Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
193. 3.Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
194. 4.Penguatan JKN dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
195. 5.Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar 100 % Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar 100 % Prevalensi wasting balita 8 % Insiden Stunting balita (kasus baru) 14,9 % Persentase anemia pada ibu hamil 11,4 % Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat 19 % Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja 10 % Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV 100 % V-30 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % Prevalensi obesitas 23 angka Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas 100 % Cakupan imunisasi bayi lengkap 100 % Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah 100 % Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup 25 % Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 75 % Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 100 % V-31 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah dengan SPA sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 50 % Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN 30 % Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna 30 % Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif 73 % Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan 20 % Cakupan desa/kelurahan STBM 25 % Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan 85 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit 100 % 1.183.781.000 Persentase capaian pengembangan rumah sakit Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase pelayanan kefarmasian yang 30 % 245.937.000 V-32 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Kesehatan Dan Makanan Minuman melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian 100 % Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang 46,95 % 7.494.989.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPAPPKB Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) 77,80 % Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri 15,91 % Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita 45,75 % 4.264.081.650 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 87,40 Indeks lansia berdaya 58,00 Program Pembangunan 4.15 Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kabupaten Layak Anak Nindya kategori 80.000.000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan Pembangunan 4.15
196. 1.Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak
197. 2.Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya Prosentase terbentuknya DRPPA 30,1 % Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas 84,62 % 320.000.000 Program Pengendalian Penduduk Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 58,8 angka 493.800.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak 7,58 % V-33 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah terpenuhi {unmetneed) Median usia kawin pertama (MUKP) 20,10 angka Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15- 19 tahun) 9,22 % Program Pembangunan 4.16 Peningkatan Kualitas Pemuda Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan 7,5 % 87.500.000 Kepemudaan dan Olahraga DINDIKPORA Kegiatan Pembangunan 4.16
198. 1.Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko
199. 2.Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan
200. 3.Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik Persentase organisasi pemuda yang aktif 87 % Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat 100 % 1.827.819.500 Kesatuan Bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Program Pembangunan 4.17Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender 9,70 % 30.000.000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPAPPKB Program Perlindungan Perempuan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani 100 % 10.000.000 Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan 5,15 angka Program Pembangunan 4.18 Peningkatan Kesetaraan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan 100 % 20.319.578.775 Sosial DINSOS V-34 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Kegiatan Pembangunan 4.18
201. 1.Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
202. 2.Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif 86 % Program Pembangunan 4.19 Peningkatan Prestasi Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat 78 % 6.990.960.200 Kepemudaan dan Olahraga DINDIKPORA Kegiatan Pembangunan 4.19
203. 1.Pengembangan Budaya Olahraga
204. 2.Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul
205. 3.Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Intemasional
206. 4.Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Intemasional yang Ramah Disabilitas
207. 5.Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/ Festival/Kompetisi Olahraga Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik 63 % Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif 100 % 500.000.000 Kepemudaan dan Olahraga TOTAL 224.471.914.728 V-35 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Tabel 5.6 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah 3 PRIORITAS NASIONAL: 05-MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI Program Pembangunan 5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik 67,00 % 1.936.000.000 Perdagangan DINKOPDAG Kegiatan Pembangunan 5.1.
208. 1.Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting (Nikel, Tembaga, Bauksit)
209. 2.Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut)
210. 3.Pengembangan Industri Medium-High Technology (Alat Angkut, Elektronik dan Digital, Kimia dan Farmasi)
211. 4.Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil (Makanan Minuman, TPT, dan Alas Kaki)
212. 5.Penguatan Industri Dasar (Kimia Dasar dan Logam Dasar) Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital 2,00 % Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi 1,71 % Program Pembangunan 5.2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan 42,52 % 120.000.000 Perindustrian DINPERINAKER Kegiatan Pembangunan 5.2
213. 1.Perencanaan, Perizinan dan Tata Ruang KI/KEK Prioritas
214. 2.Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam dan Luar KI/KEK Prioritas
215. 3.Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KI/KEK Prioritas
216. 4.Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok untuk KI/KEK Prioritas Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK 75,00 % Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja 47,00 % V-36 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi 100,00 % Program penataan bangunan gedung Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik 80,25 % 2.245.000.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG 64,64 % Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase Trotoar Kondisi Baik 68,63 % 4.733.000.000 Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten 10,13 % Program Pembangunan 5.3. Optimalisasi Backbone lntegrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 50,00 % 611.000.000 Tenaga Kerja DINPERINAKER Kegiatan Pembangunan 5.3.
217. 1.Penguatan Layanan Konektivitas Backbone Integrasi Ekonomi
218. 2.Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Sarana Penunjang Logistik
219. 3.Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik
220. 4.Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina 82,00 % Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam 37,00 % 400.250.000 V-37 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah wilayah Kabupaten Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan 32,00 % Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan 37,00 % Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur 94,00 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP) 68,83 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 85,75 % 505.000.000 Komunikasi dan Informatika DINKOMINFO Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik 100,00 % Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo 100 % Persentase Badan Publik yang memenuhi 17,50 V-38 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota 89,85 % 20.060.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Persentase Jembatan dalam kondisi baik 94,37 % Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan 22,62 % Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP) 42,03 % 10.689.821.400 Perhubungan DINHUB Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas 67,14 % Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan 99,66 % Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten 36,63 % Persentase Meterisasi KWh 65,11 % V-39 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik 100,00 % Persentase Layanan Perhubungan 100,00 % Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan 89,39 % Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek 86,67 Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik 100,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Presentase saluran drainase kondisi baik 69,25 % 1.088.000.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Program Pembangunan 5.4. Peningkatan Investasi untuk lntegrasi Ekonomi Domestik dan Global Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Realisasi Total terhadap target investasi 92 % 100.000.000,00 Penanaman Modal DPMPTSP Program Promosi Penanaman Modal Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 92 % 700.000.000,00 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo 92 % 212.000.000,00 V-40 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal 92 % 99.000.000,00 Program Pembangunan 5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor 126276147 % 200.000.000 Perdagangan DINKOPDAG Kegiatan Pembangunan 5.5
221. 1.Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global
222. 2.Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi
223. 3.Peningkatan Ekspor Produk lndustri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi
224. 4.Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA
225. 5.Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
226. 6.Peningkatan Ekspor Produk UMKM dan Integrasi UMKM dalam Rantai Nilai Global
227. 7.Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif Termasuk Electric Vehicle (EV)
228. 8.Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global
229. 9.Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah 48,27 % 315.000.000,00 Perindustrian DINPERINAKER JUMLAH 44.014.071.400 V-41 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Tabel 5.7 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah 6 PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Program Pembangunan 6.1 Pembangunan Wilayah Metropolitan Kegiatan Pembangunan 6.1.
230. 1.Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan
231. 2.Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang
232. 3.Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta
233. 4.Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung
234. 5.Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang
235. 6.Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya
236. 7.Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar
237. 8.Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin
238. 9.Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar
239. 10.Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado Program Pembangunan 6.2. Pembangunan lbu Kota Nusantara Kegiatan Pembangunan 6.2
240. 1.Perencanaan dan Pengembangan Kawasan lbu Kota Nusantara
241. 2.Pembangunan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara
242. 3.Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia lbu Kota Nusantara V-42 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah
243. 4.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara
244. 5.Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara
245. 6.Pemindahan dan Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara
246. 7.Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara Program Pembangunan 6.3. Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak 96,43 % 3.394.000.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kegiatan Pembangunan 6.3.
247. 1.Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
248. 2.Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
249. 3.Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
250. 4.Penguatan Ekosistem Perumahan
251. 5.Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani 48,81 % Persentase penanganan rumah tidak layak huni 69,06 % Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga 80,03 % Program Pembangunan 6.4. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan Program Penataan Desa Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa 100 % 10.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Desa DINPERMADES Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik 90 % 4.558.862.748 Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan 100 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase laporan LKD 8,33 % 160.000.000 Persentase BUM Desa Maju dan berkembang 40,60 % Persentase Peningkatan Kerjasama Desa 100 % 15.000.000 Program Pembangunan 6.5 Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi Program Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA 97,20 % 500.000.000 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil DINDUKCAPIL Kegiatan Pembangunan 6.5
252. 1.Pengembangan Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi
253. 2.Penguatan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi
254. 3.Sinkronisasi Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi Program Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil 99,98 % 6.000.000 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi 71,00 % 97.261.225 Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital 32,00 % V-43 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan 15,00 % Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) 50,00 % 30.000.000 Statistik Dinkominfo Ketersediaan data statistik sektoral 100 Program Pembangunan 6.6 Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Program Pemberdayaan Sosial Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial 100 % 310.000.000 Sosial DINSOS Kegiatan Pembangunan 6.6
255. 1.Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif
256. 2.Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional Program Pembangunan 6.7 Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 100 % 12.000.000 Kegiatan Pembangunan 6.
257. 1.Pengembangan dan Sinkronisasi Pendanaan yang Berbasis Risiko
258. 2.Penerapan Graduasi Bantuan Sosial dan Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Kartu Usaha
259. 3.Penyaluran Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan
260. 4.Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
261. 5.Penguatan Pendamping Pembangunan Program Pembangunan 6.8 Pengembangan Ekonomi Perawatan ( Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 100 % 20.319.578.775 Kegiatan Pembangunan 6.81. Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain2. Pengembangan PendanaanPerawatan/ Pengasuhan3. Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif 86 % Program Pembangunan 6.9 Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Kelompok Rentan Program Rehabilitasi Sosial Persentase anak telantar yang 100 % 1.328.000.000 V-44 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Kegiatan Pembangunan 6.9
262. 1.Penjangkauan Pendataan Kelompok Rentan
263. 2.Akses yang Setara terhadap Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Sosial untuk Kelompok Rentan Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100 % JUMLAH 30.740.702.748 V-45 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Tabel 5.8 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan No Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah 3 PRIORITAS NASIONAL: 07-MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase pelaksanaan pendidikan politik 100 % 1.827.819.500 Kesatuan bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan 20 % 40.000.000 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan 100 % 3.750.000.000 Pengawasan INSPEKTORAT Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 100 % Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya 100 % Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi 100 % Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi 60 % 912.000.000 SETDA Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik 89 % Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik 100 % Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti 100 % Persentase produk hukum yang difasilitasi 100 % V-46 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH 100 % Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi 100 % Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi 100 % Program Penyelenggaraan Pengawasan Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus) 100 % 5.050.000.000 Pengawasan INSPEKTORAT Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 % Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 100 % Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 100 % 535.000.000 Kesatuan bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 514.375.000,00 Kepegawaian BKPSDM Program Aplikasi Informatika Persentase layanan publik secara elektronik 75,00 % 1.780.719.000 Komunikasi DINKOMINFO Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik 37,68 % Persentase rumah tangga dengan akses internet 91,50 Program Pengelolaan Arsip Persentase arsip yang dialihmediakan 65 % 9.000.000 Kearsipan DINPUSIP Persentase pembinaan kearsipan 75,55 % 20.000.000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal 92 % 99.000.000,00 Penanaman Modal DPMPTSP Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah 4,57 % 522.219.244 Keuangan BPKPAD Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah 98,29 % Program Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD 75 % 408.945.974.500 BPKPAD Persentase dokumen penganggaran tepat waktu 100 % Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu 100 % V-47 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah 100 % Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu 100 % Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah % 68.303.400 SETDA Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi 100 % Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu 100 % Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan 100 % Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa 95 % Presentase Pendampingan proses PBJ 100 % Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan 100 % Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP 83,33 % Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting 90,00 % 80.000.000,00 Perdagangan DINKOPDAG Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang 95,00 % 35.000.000,00 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Satlinmas yang terlatih 0,200 % 250.800.000 Ketentraman dan Ketertiban Umum SATPOL PP DAMKAR Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti 100 % Persentase penegakan Perda/Perbup 100 % Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah 100 % 536.213.000,00 Kesatuan bangsa dan Politik BANKESBANGPOL JUMLAH 427.263.096.369 V-48 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 5.1.1.1.8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur Tabel 5.9 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8: Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Adil Dan Makmur No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah 8 PRIORITAS NASIONAL: 08-MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR Program Pembangunan 8.1 Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Jumlah kejadian konflik SARA 8 kejadian 200.000.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Kegiatan Pembangunan 8.1.
264. 1.Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan
265. 2.Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis
266. 3.Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan
267. 4.Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan
268. 5.Transformasi Layanan Kua yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif
269. 6.Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman
270. 7.Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
271. 8.Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan 20 % 40.000.000 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah 100 % 536.213.000,00 Program Pembangunan 8.2. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa Program Pengembangan Kebudayaan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda 1 Obyek 7.375.500.000 Kebudayaan DINBUDPAR V-49 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Kegiatan Pembangunan 8.2
272. 1.Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Berdasarkan Pancasila
273. 2.Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya
274. 3.Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
275. 4.Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
276. 5.Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia
277. 6.Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah
278. 7.Transformasi Layanan Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata 10 Kelompok Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata 10 Orang Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 100 % 535.000.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik BANKESBANGPOL Program Pembangunan 8.3. Pembangunan Berketahanan Iklim Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 74,27 angka 220.000.000 Lingkungan Hidup DPRKPLH Kegiatan Pembangunan 8.3.
279. 1.Peningkatan Ketahanan Pesisir dan Laut
280. 2.Pembangunan dan Konservasi Sumber Daya Air
281. 3.Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim
282. 4.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim
283. 5.Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan Iklim Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,01 angka Indeks Kualitas Lahan (IKL) 60,03 angka Luas Lahan kritis tertangani 4 Ha Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola 7,40 % Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung 23,3 % Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung 15,7 % Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara 80 % 7.330.000.000 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 100 % 10.000.000 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air 100 % Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara 100 % Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup 100 % 10.000.000 V-50 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 No Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN Indikator Program Target Satuan Anggaran Perangkat Daerah Program Pengelolaan Persampahan Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah 34,14 % 6.828.000.000 Persentase sampah yang terkelola 64,07 % Cakupan Pelayanan persampahan 77,85 Program Pembangunan 8.4. Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Program Penanggulangan Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 1.054.828.000 Ketentraman dan Ketertiban Umum BPBD Kegiatan Pembangunan 8.4 1.Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi
284. 2.Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana
285. 3.Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
286. 4.Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana
287. 5.Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 % Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % Persentase koordinasi penanganan pasca bencana 100 % Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana 100 % Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100 % 863.177.750 SATPOL PP DAMKAR Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 100 % Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah 100 % Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran 61,05 % Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi 6,15 % Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten 100 % Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota 100 % 174.000.000,00 Sosial DINSOS JUMLAH 25.002.718.750 V-51 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V-52 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RPD 2025- 2026 dan dukungan program daerah RKPD 2025 untuk mendukung program prioritas/kegiatan prioritas pada PN RKP Tahun 2025 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini: Tabel 5.10 Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2026 No Jumlah Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2026 Dukungan Program Daerah RPD/ RKPD Tahun 2026 Prioritas Nasional Program Pembangunan Kegiatan Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 RKPD Tahun 2026 Program Daerah Persentase Program Daerah Persentase 1 PN 1 5 10 14 100% 13 100% 2 PN 2 24 143 37 100% 24 100% 3 PN 3 8 36 8 100% 9 100% 4 PN 4 19 70 16 100% 18 100% 5 PN 5 5 23 18 100% 15 100% 6 PN 6 9 44 11 100% 13 100% 7 PN 7 14 36 20 100% 17 100% 8 PN 8 4 25 16 100% 13 100% Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah. 5.1.1.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah, Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat. Kebijakan pembangunan daerah menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam mendukung prioritas pembangunan yang fokus pada penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. V-53 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tabel 5.11 Rekapitulasi Dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran Terahadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 N O BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU PD PENANGGUNGJAWAB 1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.560.006.393 SATPOL PP DAN DAMKAR 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 863.177.750 SATPOL PP DAN DAMKAR 3 Program Penanggulangan Bencana 1.054.828.000,00 BPBD 4 Program Pendafataran Penduduk 693,500,000 DINDUKCAPIL 5 Program Pencatatan Sipil 6.000.000,00 DINDUKCAPIL 6 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan 97.261.225 DINDUKCAPIL 7 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 505.000.000,00 DINKOMINFO 8 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 22,000,000 DINKOMINFO 9 Program Pelayanan Penanaman Modal 212.000.000 DPMPTSP 10 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 99,000,000 DPMPTSP 11 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 75,000,000 DINKOMINFO 12 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 334.999.600 DINKOMINFO 13 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 912.000.000 SETDA 14 Program Perekonomian Dan Pembangunan 68.303.400 SETDA 15 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 16.860.356.663 SEKRETARIAT DPRD 16 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah 487.472.000,00 BAPPEDA 17 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 408.945.974.500 BPKPAD 18 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 423.000.000 BPKPAD 19 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 522.219.244 BPKPAD 20 Program Kepegawaian Daerah 586.977.500 BKPSDM 21 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia 514.375.000 BKPSDM 22 Program Penelitian dan Pengembangan 53.000.000,00 BAPPEDA 23 Program Riset dan Inovasi 207.000.000,00 BAPPEDA 24 Program Penyelenggaraan Pengawasan 5.050.000.000,00 BAPPEDA 25 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 3.750.000.000,00 BANKESBANGPOL 26 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 535,000,000 BANKESBANGPOL 27 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 1.827.819.500 BANKESBANGPOL 28 Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan 40,000,000 BANKESBANGPOL 29 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 200,000,000 BANKESBANGPOL 30 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 536.213.000 BANKESBANGPOL JUMLAH 11.415.300.000 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.063.000.000 DPUPR 2 Program Penyelenggaraan Jalan 20.060.000.000,00 DPUPR 3 Program Perlindungan dan jaminan Sosial 20.319.578.775 DINAS SOSIAL 4 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 611.000.000 DINPERINAKER 5 Program Penempatan Tenaga Kerja 400.250.000 DINPERINAKER 6 Program Hubungan Industrial 120,000,000 DINPERINAKER 7 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 160.000.000 DINPERMADES 8 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 10.689.821.400,00 DINHUB 9 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 25,000,000 DINKOPDAG UKM 10 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 50,000,000 DINKOPDAG UKM 11 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 1.874.278.750 DINKOPDAG UKM V-54 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 N O BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU PD PENANGGUNGJAWAB 12 Program Pengembangan UMKM 50,000,000 DINKOPDAG UKM 13 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 100,000,000 DPMPTSP 14 Program Promosi Penanaman Modal 700,000,000 DPMPTSP 15 Program Pelayanan Penanaman Modal 212,000,000 DPMPTSP 16 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 55,000,000 DPMPTSP 17 Program Pengembangan Kebudayaan 7.375.500.000 DINBUDPAR 18 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 45.000.000,00 DINBUDPAR 19 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 250,000,000 DKPPP 20 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 50.000.000 DKPPP 21 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 260.000.000,00 DKPPP 22 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 100.000,000 DINBUDPAR 23 Program Pemasaran Pariwisata 325.250.000 DINBUDPAR 24 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual 20.000.000 DINBUDPAR 25 Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif 30.000.000 DINBUDPAR 26 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 20.147.681.407 DKPPP 27 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.625.000.000 DKPPP 28 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 150,000,000 DKPPP 29 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 50,000,000 DKPPP 30 Program Penyuluhan Pertanian 3.517.520.000 DKPPP 31 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.936.000.000 DINKOPDAGUKM 32 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 80,000,000 DINKOPDAGUKM 33 Program Pengembangan Ekspor 200,000,000 DINKOPDAGUKM 34 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 35,000,000 DINKOPDAGUKM Total 53.087.752.807 V-55 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tabel 5.12 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Penguatan Reformasi NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU PD PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN 1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Satlinmas yang terlatih 0,2 % 1.560.006.393 SATPOL PP DAN DAMKAR Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti 100 % Persentase penegakan Perda/Perbup 100 % 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100 % 863.177.750 SATPOL PP DAN DAMKAR Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 100 Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah 100 % Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran 61,05 Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi 6,15 Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten 100 % 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100,00 % 1.054.828.000 BPBD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100,00 % Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100,00 % Persentase koordinasi penanganan pasca bencana 100,00 % Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana 100,00 % V-56 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU PD PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100,00 % Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100,00 % Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100,00 % Persentase koordinasi penanganan pasca bencana 100,00 % Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana 100,00 % 4 Program Pendafataran Penduduk Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA 97,20% % 500,000,000 DINDUKCAPIL 5 Program Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil 99,98% % 6,000,000 DINDUKCAPIL 6 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi 71,00 97.261.225 DINDUKCAPIL Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital 32,00 % 7 Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan 15,00 % 8 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 85,75 % 505,000,000 DINKOMINFO Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik 100,00 % Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo 100 % Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik 17,50 % 9 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase layanan publik secara elektronik 75,00 % 1.780.719.000 DINKOMINFO Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik 37,68 Persentase rumah tangga dengan akses internet 91,50 % V-57 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR TARGET SATUAN PAGU PD PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN 10 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo 92 % 212,000,000 DPMPTSP 11 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal 92 % 99,000,000 12 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) 50 % 30,000,000 DINKOMINFO Ketersediaan data statistik sektoral 100 % 13 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 91 % 334.999.600 DINKOMINFO 14 Program Pengelolaan Arsip Persentase arsip yang dialihmediakan 65 % 9,000,000 DINPUSIP Persentase pembinaan kearsipan 75,55 % 15 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi 60 % 912.000.000 Bagian Kesra dan Bina Mental Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik 89 % Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik 100 % Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti 100 % Persentase produk hukum yang difasilitasi 100 % Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH 100 % Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi 100 % Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi 100 % 16 Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah % 68.303.400 Konsep Tematik Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2026 adalah : tema pembangunan Konsep Holistik Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting. Konsep Integratif Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah. V-66RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa. Konsep Spasial Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial. V-67RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tabel 5.14 Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026: PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1 Penguatan Reformasi Birokrasi
288. 1.Program Kepegawaian Daerah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN BKPSDM Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian BKPSDM Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian BKPSDM Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN BKPSDM Pengelolaan Promosi ASN BKPSDM Pengelolaan Assessment Center BKPSDM Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN BKPSDM Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional BKPSDM Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKPSDM Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKPSDM Pembinaan Disiplin ASN BKPSDM Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN BKPSDM
289. 2.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum BKPSDM Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan BKPSDM
290. 3.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Bappeda Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bappeda
291. 4.Program Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Pengawasan Desa Inspektorat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Inspektorat Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat
292. 5.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Inspektorat Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Inspektorat
293. 6.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya BappedaKoordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bappeda Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bappeda
294. 7.Program Koordinasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda V-68RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
295. 8.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS BPKPAD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD BPKPAD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD BPKPAD Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah BPKPAD Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota BPKPAD Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan BPKPAD Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak BPKPAD Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota BPKPAD
296. 9.Program Aplikasi Informatika Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Dinkominfo Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Dinkominfo Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Dinkominfo 10.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diseminasi Informasi Dinkominfo Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinkominfo V-69RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana 11.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Dinkominfo Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Dinkominfo 13.Program Pencatatan Sipil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Dindukcapil 14.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dindukcapil 15.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikkan Melalui Pendidikkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Badan Kesbangpol 16.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota DPMPTSP Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota DPMPTSP Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota DPMPTSP 17.Program Promosi Penanaman Modal Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota DPMPTSP Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota DPMPTSP 18.Program Pelayanan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah DPMPTSP Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik DPMPTSP Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko DPM 19.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya DPM Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha DPM Pengawasan Penanaman Modal DPM 20.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Bagian Organisasi Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Prokompim Fasilitasi Keprotokolan Bagian Prokompim Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Bagian Prokompim Pendokumentasian Tugas Pimpinan Bagian Prokompim Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
297. 1.Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinsos
298. 2.Program Rehabilitasi Sosial Penyediaan Permakanan Dinsos Penyediaan Sandang Dinsos Penyediaan Alat Bantu Dinsos Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Dinsos Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Dinsos Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Dinsos Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dinsos V-72RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Dinsos Pemberian Layanan Kedaruratan Dinsos Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Dinsos Pemberian Layanan Rujukan Dinsos Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Dinsos Penyediaan Permakanan Dinsos
299. 3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Dinsos Rujukan Anak-Anak Terlantar Dinsos Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dinsos Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dinsos Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinsos Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dinsos
300. 4.Program Penanganan Bencana Penyediaan Makanan Dinsos Penyediaan Sandang Dinsos Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Dinsos Pelayanan Dukungan Psikososial Dinsos Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Dinsos Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Dinsos
301. 5.Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Dinperinaker Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dinperinaker
302. 6.Program Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan antar Kerja Dinperinaker Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Dinperinaker Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinperinaker Perluasan Kesempatan Kerja Dinperinaker Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dinperinaker
303. 7.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Dinkopdag Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dinkopdag
304. 8.Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Dinkopdag Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Dinkopdag 9.Program pemberdayaan usaha menengahh, usaha kecil dan usaha mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Dinkopdag Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Dinkopdag 10.Program Pengembangan Ekspor Pameran Dagang Nasional Dinkopdag Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Dinkopdag 11.Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Dinkopdag 12.Program Perencanaan dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinperinaker V-73RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Pembangunan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dinperinaker Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dinperinaker 13.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Bappeda 14.Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dinbudpar Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinbudpar Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinbudpar 15.Program Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Dinbudpar 16.Program Pengendalian Penduduk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga DPPPAPPKB Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga DPPPAPPKB Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB DPPPAPPKB 17.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana DPPPAPPKB Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) DPPPAPPKB Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang DPPPAPPKB Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal DPPPAPPKB Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja DPPPAPPKB V-74RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) DPPPAPPKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) DPPPAPPKB Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya DPPPAPPKB Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) DPPPAPPKB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya DPPPAPPKB Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas DPPPAPPKB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 19.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) DPPPAPPKB Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) DPPPAPPKB Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DPPPAPPKB Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DPPPAPPKB Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga DPPPAPPKB 20.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir DPUPR Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DPUPR Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota DPUPR Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa DPUPR 21.Program Kawasan Permukiman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni DPRKPLH 22.Program Penanggulangan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) BPBD Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota BPBD Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota BPBD Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota BPBD Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota BPBD Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota BPBD V-75RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BPBD Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BPBD Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BPBD Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana BPBD Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota BPBD Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota BPBD 23.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Puskesmas Dinas Kesehatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Dinas Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Dinas Kesehatan V-76RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dinas Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Dinas Kesehatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dinas Kesehatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Dinas Kesehatan Pengelolaan Layanan Imunisasi Dinas Kesehatan Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Dinas Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan DinasKesehatan 24.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota DKPPP 25.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DKPPP 26.Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DKPPP Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan DKPPP 27.Program Perekonomian dan Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian 28.Program Penataan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades 29.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota DPMPTSP V-77RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota DPMPTSP Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota DPMPTSP 32.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Dinas Perhubungan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan 34.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dinbudpar Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinbudpar Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinbudpar 35.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DKPPP 36.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi DKPPP Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian DKPPP Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman DKPPP Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman DKPPP 37.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DKPPP Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DKPPP Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan DKPPP 38.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan DKPPP V-78RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Program Pendukung Indikator Sub Kegiatan Pelaksana 39.Program Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DKPPP Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian DKPPP Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian DKPPP 40.Program Penanggulangan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) BPBD Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota BPBD Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota BPBD Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota BPBD Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota BPBDPenyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BPBD Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BPBD Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BPBD Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana BPBD Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota BPBD Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota BPBD Sumber : Bappeda, data diolah, 2025. 5.1.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah
305. 1.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tabel 5.15 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2026 NO PROGRAM ANGGARAN PELAKSANA 1 Program Pengelolaan Pendidikan 120.654.381.040 DINDIKPORA 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 57.928.636.400 DINKES 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.183.781.000 DINKES 4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 275.000.000 DPUPR 5 Program Kawasan Permukiman 3.394.000.000 DPRKPLH 6 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.560.006.393 SATPOL PP dan DAMKAR 7 Program Penanggulangan Bencana 1.054.828.000 BPBD 8 Program Pemberdayaan Sosial 310.000.000 DINSOS V-79RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO PROGRAM ANGGARAN PELAKSANA 9 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 12.000.000 DINSOS 10 Program Rehabilitasi Sosial 690.871.300 DINSOS 11 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.328.000.000 DINSOS 12 Program Penanganan Bencana 174.000.000 DINSOS Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.
306. 2.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026 Tabel 5.16 Sasaran dan Prirotas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU PD PENGAMPU KECAMATAN 1 Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mungseng – Tlogomulyo 377,000,000 DPUPR TLOGOMULYO 2 Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Ruas Jalan Muntung – Jumprit 634,000,000 DPUPR CANDIROTO 3 Penyelenggaraan Jalan Pelebaran Jalan Ruas Rowoseneng- Tlogopucang 882,000,000 DPUPR KANDANGAN 4 Penyelenggaraan Jalan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak – Ngaditirto 336,000,000 DPUPR SELOPAMPANG 5 Penyelenggaraan Jalan Pembangunan Senderan/Talud Jalan Mudal – Legoksari 538,000,000 DPUPR TEMBARAK 6 Penyelenggaraan Jalan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kebonsari- Pugeran (Rekonstruksi Jalan Ngabeyan- Kebonsari) 516,000,000 DPUPR WONOBOYO 7 Program Penataan Bangunan Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan 433,000,000 DPUPR KLEDUNG 8 Penyelenggaraan Jalan Pelebaran Peningkatan Jalan Ruas Lempuyang - Tretep 366,000,000 DPUPR TRETEP 9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan Drainase Tertutup Jl. Ky. Subechi 688,000,000 DPUPR PARAKAN 10 Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Jalan Ruas Wanutengah – Bulu 723,000,000 DPUPR BULU 11 Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Bejen - Prangkokan 561,000,000 DPUPR BEJEN 12 Penyelenggaraan Jalan Pembangunan/Re hab ilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari 868,000,000 DPUPR NGADIREJO 13 Penyelenggaraan Peningkatan Senderan Jalan 559,000,000 DPUPR GEMAWANG V-80RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU PD PENGAMPU KECAMATAN Jalan dan Pelebaran Jalan (Ruas Jalan Kebraman- Gemawang) 14 Program Kawasan Permukiman Pembangunan RTLH 611,000,000 DPRKPLH KRANGGAN 15 Program Kawasan Permukiman RTLH 685,000,000 DPRKPLH KALORAN 16 Program Kawasan Permukiman Pembangunan Rehabilitasi RTLH 748,000,000 DPRKPLH KEDU 17 Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengadaan Lampu Peringatan Jalan Kabupaten 349,000,000 Dinas Perhubungan BANSARI 18 Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengadaan Lampu Jalan Di Ruas Jalan Kabupaten (Jalan Kedu Tegong) 477,000,000 Dinas Perhubungan JUMO 19 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Rehab gedung UMKM dan Sarana prasarana digital 737,000,000 Dinkopdag PRINGSURAT 20 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Pembangunan kios UMKM kelurahan jurang 926,000,000 Dinkopdag TEMANGGUNG TOTAL 12,014,000,00 Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.
307. 3.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini: Tabel 5.17 Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan Program Indikator Program Satuan Target 2026 Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan 120,654,381,040 APK SD Sederajat % 99,71 APK SMP Sederajat % 100 APM PAUD (5-6) % 85,95 APM SD Sederajat % 93,11 APM SMP Sederajat % 86,65 Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 % 28,57 Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik % 72 Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik % 70 V-81RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program Indikator Program Satuan Target 2026 Anggaran Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik % 62,23 Persentase pendidik PNF yang memiliki % 30 sertifikat pendidik Angka Putus Sekolah SD Sederajat angka 266 Angka Putus Sekolah SMP Sederajat angka 777 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat angka 620 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat angka 2379 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun angka 220 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun angka 255 Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD % 100 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik % 45 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik % 60,17 Rasio Guru/Siswa PAUD angka 1:15 Rasio Guru/Siswa SD angka 1:28 Rasio Guru/Siswa SMP angka 1:32 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % 100 Iklim Iklusivitas SD Angka 63,69 Iklim Iklusivitas SMP Angka 65,04 Iklim Keamanan SD Angka 76,95 Iklim Keamanan SMP Angka 75,02 Iklim Kebhinekaan SD Angka 75,97 Iklim Kebhinekaan SMP Angka 75,05 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 86,15 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 57.928.636.400 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar % 100 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar % 100 Angka kematian bayi Per 1.000 KH 11,84 V-82RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program Indikator Program Satuan Target 2026 Anggaran Angka kematian neonatal Per 1.000 KH 8,42 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar % 100 Prevalensi wasting balita % 8 Insiden Stunting balita (kasus baru) % 14,9 Persentase anemia pada ibu hamil % 11,4 Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat % 19 Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja % 10 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai % 100 standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Persentase penderita Hipertensi % 100mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 Prevalensi obesitas angka 23 Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas % 100 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 100 Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah % 100 Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup % 25 V-83RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program Indikator Program Satuan Target 2026 Anggaran Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 75 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar % 100 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % 50 Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN % 30 Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna % 30 Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif % 73 Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan % 20 Cakupan desa/kelurahan STBM % 25 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan % 85 Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit % 100 Persentase capaian pengembangan rumah sakit Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1,183,781,000 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 338,360,000 Persentase posyandu aktif bidang kesehatan % 98 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 245,937,000 Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 30 Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian % 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD) 175,000,000,000 V-84RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program Indikator Program Satuan Target 2026 Anggaran Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki nilai Paripurna Nilai 92 Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD nilai Peringkat AA Nilai 94 Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target % 80 Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target % 80 Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target % 82 Persentase kecukupan SDMK sesuai standar % 75 Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar % 80 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan % 75 Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 70 Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target % 80 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.
308. 4.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) Forum Group Discussion (FGD) Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting V-85RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting tahun 2018- 2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 5.18 Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026 NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PELAKSANA 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota 57.928.636.400 Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4.264.081.650 DPPPAPPKB Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 275.000.000 DPUPR 4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 7.494.989.000 DPPPAPPKB 6 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 320000000 DPPPAPPKB 7 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 80.000.000 DPPPAPPKB JUMLAH 70.362.707.050 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah. V-86RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
309. 5.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukun keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGS, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah berserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut: Tabel 5.19 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender I Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1 Program Pengelolaan Pendidikan tujuan 1 V V tujuan 2 tujuan 4 II Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat tujuan 1 V V tujuan 2 tujuan 3 tujuan 6 tujuan 13 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tujuan 3 V V 3 Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan tujuan 3 V V III Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air tujuan 6 V 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tujuan 1 V tujuan 6 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan tujuan 1 V V-87RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender Sistem Air Limbah 4 Program Pengembangan Permukiman tujuan 1 V V 5 Program Penataan Bangunan Gedung Tujuan 9 V 6 Program Penyelenggaraan Jalan tujuan 9 V 7 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tujuan 9 V Tujuan 11 Tujuan 13 8 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Tujuan 9 V 9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tujuan 9 V IV Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1 Program Pengembangan Perumahan tujuan 1 V tujuan 6 2 Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh tujuan 1 V tujuan 6 tujuan 11 V Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1 Program Penanggulangan Bencana tujuan 1 V tujuan 11 tujuan 13 2 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana V 3 Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum V VI Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tujuan 1 V V tujuan 2 tujuan 3 2 Program Rehabilitasi Sosial tujuan 3 V 3 Program Pemberdayaan Sosial V VII Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tujuan 1 V V tujuan 8 2 Program Penempatan Tenaga Kerja tujuan 8 V V 3 Program Hubungan Industrial tujuan 8 V tujuan 10 VIII Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1 Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tujuan 5 V V tujuan 16 V-88RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender 2 Program Perlindungan Perempuan tujuan 16 V V tujuan 5 tujuan 10 3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga tujuan 3 V 4 Program Pemenuhan Hak Anak tujuan 16 V 5 Program Perlindungan Khusus Anak tujuan 10 V IX Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan tujuan 2 V tujuan 13 2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tujuan 2 V tujuan 8 tujuan 13 X Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tujuan 6 V tujuan 9 tujuan 12 tujuan 13 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup tujuan 13 V 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) tujuan 6 V tujuan 11 tujuan 13 tujuan 15 4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tujuan 6 V tujuan 12 tujuan 13 5 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat tujuan 6 V 6 Program Pengelolaan Persampahan tujuan 1 V V tujuan 12 tujuan 11 tujuan 13 XI Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1 Program Pencatatan Sipil tujuan 1 V V tujuan 16 tujuan 17 2 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tujuan 16 V V V-89RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender 3 Program Pendaftaran Penduduk tujuan 16 V V XII Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Program Penataan Desa tujuan 10 V 2 Program Administrasi Pemerintahan Desa tujuan 10 V 3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat tujuan 10 V 4 Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa V 5 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat V XIII Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1 Program Pengendalian Penduduk tujuan 1 V tujuan 3 tujuan 5 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana tujuan 1 V tujuan 3 tujuan 5 3 Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera tujuan 3 V V XIV Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1 Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal tujuan 8 V tujuan 9 2 Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota tujuan 8 V 3 Program Pelayanan Penanaman Modal V XV Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik 1 Program nformasi dan Komunikasi Publik tujuan 16 V V 2 Program Aplikasi Informatika tujuan 4 V V Tujuan 9 XVI Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tujuan 3 V Tujuan 11 V-90RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender XVII Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tujuan 8 V XVIII Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan tujuan 1 V tujuan 4 tujuan 8 XIX Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1 Program Pengembangan Kebudayaan tujuan 8 V 2 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Tujuan 11 V 3 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan V 4 Program Pembinaan Perpustakaan V XX Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 1 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tujuan 2 V tujuan 8 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tujuan 8 V XXI Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata tujuan 8 V 2 Program Pemasaran Pariwisata tujuan 8 V 3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tujuan 8 V XXII Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tujuan 2 V tujuan 13 2 Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana Pertanian Tujuan 13 V 3 Program Pengendalian bencana Pertanian Tujuan 13 V 4 Program Penyuluhan Pertanian Tujuan 13 V XXIII Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1 Program Pengembangan Ekspor tujuan 17 V 2 Program standardisasi dan perlindungan konsumen Tujuan 12 V V-91RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan V XXIV Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi tujuan 8 V XXV Sekretariat Daerah 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tujuan 1 V tujuan 4 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tujuan 12 V V tujuan 16 tujuan 17 3 Program Perekonomian dan Pembangunan tujuan 16 V V tujuan 8 4 Program Administrasi Umum tujuan 16 V XXVI Perencanaan 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tujuan 11 V V 2 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tujuan 1 V V tujuan 11 tujuan 17 3 Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam V XXVII Keuangan 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah tujuan 16 V tujuan 17 2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tujuan 16 V 3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tujuan 16 V Tujuan 17 XXVIII Kepegawaian 1 Program Kepegawaian Daerah V XXIX Pendidikan Dan Pelatihan 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tujuan 5 V V tujuan 16 XXX Penelitian Dan Pengembangan 1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah tujuan 1 V tujuan 9 XXXI Inspektorat Daerah 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan V V V-92RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 No Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pendukung Pengarusutamaan Gender 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi V XXXII Kecamatan 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik V 2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum V XXXIII KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tujuan 5 V 2 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial Tujuan 3 V Berdasarkan pemetaan Indikator SDG’s dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG’s yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG’s sebagaimana tabel berikut: V-93RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tabel 5.20 Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah No Spesifikasi Indikator Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum dan Tata Kelola Jumlah Indikator 1 Indikator Kinerja Tujuan 2 1 0 0 3 2 Indikator Kinerja Sasaran 0 4 0 3 7 3 Indikator Kinerja Program 24 7 16 10 57 4 Indikator Pada Renstra PD 34 3 0 2 39 5 Indikator Bukan Kewenangan 7 3 0 1 11 Jumlah 67 18 16 16 117 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.
310. 6.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di KabupatenTemanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan sescara bertahap sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran. V-94RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tabel 5.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung NO PROGRAM ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 1 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 320.000.000,00 DPPAPPPKB 2 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 30.000.000,00 DPPAPPPKB 3 Program Perlindungan Perempuan 10.000.000,00 DPPAPPPKB 4 Program Pengendalian Penduduk 493.800.000,00 DPPAPPPKB 5 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7.494.989.000,00 DPPAPPPKB 6 Program Pendaftaran Penduduk 500.000.000,00 DINDUKCAPIL 7 Program Pencatatan Sipil 6.000.000,00 DINDUKCAPIL 8 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.936.000.000,00 DINKOPDAG 9 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 35.000.000,00 DINKOPDAG 10 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 1.874.278.750,00 DINKOPDAG 11 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 611.000.000,00 DINPERINAKER 12 Program PemerintahAN dan Kesejahteraan Rakyat 912.000.000,00 SETDA 13 Program Perekonomian dan Pembangunan 68.303.400,00 SETDA 14 Program Pembinaan Perpustakaan 1.276.042.213,00 DINPUSIP 15 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 514.375.000,00 BKPSDM 16 Program Penyelenggaraan Pengawasan 5.050.000.000,00 INSPEKTORAT 17 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 350.000.000,00 BAPPEDA 18 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 350.000.000,00 BAPPEDA 19 Program Pelayanan Penanaman Modal 212.000.000,00 DPMPTSP 20 Program Pemberdayaan Sosial 310.000.000,00 DINSOS 21 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 505.000.000,00 DINKOMINFO 22 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 505.000.000,00 SATPOL PP DAMKAR 23 Program Pengelolaan Pendidikan 120.654.381.040,00 DINDIKPORA 24 Program Pemenuhan Upaya DINKES, RSUD V-95RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO PROGRAM ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 264.131.312.400,00 25 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 275.000.000,00 DPUPR 26 Program Kawasan Permukiman 3.394.000.000,00 DPUPR 27 Program Pengembangan Perumahan 829.999.550,00 DPRKPLH TOTAL 412.648.481.353,00 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.
311. 7.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini: Tabel 5.22 Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim NO PROGRAM ANGGARAN PELAKSANA 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 264.131.312.400,00 DINKES 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 20.147.681.407,00 DKPPP 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.625.000.000,00 DKPPP 4 Program Penyuluhan Pertanian 3.517.520.000,00 DKPPP 5 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 45.000.000,00 DPRKPLH 6 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DPRKPLH 7 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7.330.000.000,00 DPRKPLH 8 Program Pengelolaan Persampahan 6.828.000.000,00 DPRKPLH Jumlah Total 307.844.513.807,00 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah V-96RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
312. 8.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Priwisata Super Prioritas Brobudur Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Tabel 5.23 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2026 NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PELAKSANA 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 136,278,750 Dinkopdag 2 Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 321,000,000 Dinbudpar 3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 1,480,119,000 Dinkominfo 4 Program Penyelenggaraa n Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jembatan 200,000,000 DPUPR 5 Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2,800,000,000 DKPPP 6 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah 1,798,000,000 DPRKPLH V-97RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PELAKSANA TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 7 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pelaksanaan rehabilitasi 90,000,000 DPRKPLH 8 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 70,000,000 Bappeda JUMLAH 6,895,397,750 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur. Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa V-98RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.
313. 9.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang– Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang– Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 5.24 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 No Program Anggaran Pelaksana 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.063.000.000 DPUPR 2 Program Penyelenggaraan Jalan 20.060.000.000 DPUPR 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 20.147.681.407 DKPPP 4 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.625.000.000 DKPPP 5 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 1.874.278.750 DINKOPDAG 7 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 100.000.000 DINBUDPAR 8 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 611.000.000 DINPERINAKER 9 Program Penempatan Tenaga Kerja 400.250.000 DINPERINAKER 10 Program Hubungan Industrial 120.000.000 DINPERINAKER 11 Program Perekonomian Dan Pembangunan 68.303.400 BAG PEMBANGUNAN, BAG PBJ, BAG PEREKONOMIAN TOTAL 21.027.606.100 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah. V-99RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
314. 10.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2026 Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung terwujudnya program prioritas bupati yaitu “Penataan Garis Imajiner”. Garis Imajiner perkotaan diharapkan akan memberikan kemudahan akses dan meningkatkan konektivitas bagi masyarakat. Tabel 5.25 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 No Program Anggaran Pelaksana 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 264.131.312.400 DINKES 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.063.000.000 DPUPR 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 275.000.000 DPUPR 4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 1.088.000.000 DPUPR 5 Program Penataan Bangunan Gedung 2.245.000.000 DPUPR 6 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 4.733.000.000 DPUPR 7 Program Penyelenggaraan Jalan 20.060.000.000 DPUPR 8 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 950.000.000 DPUPR 9 Program Pengembangan Perumahan 829.999.550 DPRKPLH 10 Program Kawasan Permukiman 3.394.000.000 DPRKPLH 11 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9.050.198.000 DPRKPLH 12 Program Pengelolaan Persampahan 6.828.000.000 DPRKPLH 13 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 10.689.821.400 DINHUB 14 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1.780.719.000 DINKOMINFO 15 Program Pengelolaan Pendidikan 120.654.381.040 DINDIKPORA 16 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.625.000.000 DKPPP TOTAL 455.397.431.390 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah. V-100RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
315. 11.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Pintu Tol Bawen - Yogyakarta Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta denganpintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan. 5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Satu Data Indonesia Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini: Tabel 5.26 Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia No Program Anggaran Pelaksana 1 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 505.000.000 Dinkominfo 2 Program pengelolaan aplikasi informatika 1.780.719.000 Dinkominfo 3 Program penyelenggaraan statistik Sektoral 30.000.000 Dinkominfo 4 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah 350.000.000 Bappeda Jumlah total 2.665.719.000 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah. Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan V-101RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025- 2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2026 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetetif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah. 5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
316. 1.Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan
a.Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1) Bidang Pendidikan ⮚ Program Pengelolaan Pendidikan Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/ 2024 V-102RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat. Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya. PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga V-103RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD. 2) Bidang Kesehatan ⮚ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat. V-104RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan. ⮚ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama ⮚ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ⮚ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi. ⮚ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman. ⮚ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase V-105RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan Drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan. ⮚ Program Penataan Bangunan Gedung Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung. ⮚ Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung. ⮚ Program Penyelenggaraan Jalan Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung. ⮚ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR),penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang. 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ⮚ Program Pengembangan Perumahan Progam ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program V-106RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. ⮚ Program Kawasan Permukiman Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak 5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ⮚ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. ⮚ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah. ⮚ Program Penanggulangan Bencana Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana V-107RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap. 6) Bidang Sosial ⮚ Program Pemberdayaan Sosial Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM. ⮚ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban. ⮚ Program Rehabilitasi Sosial Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan ⮚ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. ⮚ Program Penanganan Bencana Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana. ⮚ Program Pengelolaan Taman Makam V-108RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Pahlawan Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
b.Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 1) Bidang Tenaga Kerja ⮚ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja ⮚ Program Penempatan Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimibingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT. ⮚ Program Hubungan Industrial Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ⮚ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan V-109RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan ⮚ Program Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban. ⮚ Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga. ⮚ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan ha kana sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis. ⮚ Program Perlindungan Khusus Anak Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekeran terhadap anak. 3) Bidang Pangan ⮚ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program ini diarahkan pada kegiatan V-110RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, lantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversivikasi pangan ⮚ Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencuupi ketersediaan pangan ⮚ Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan. 4) Bidang Lingkungan Hidup ⮚ Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan ⮚ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan V-111RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup ⮚ Program PengelolaanKeanekaragaman Hayati (KEHATI) Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota , taman kota, dan terpenuhinya RTH ⮚ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan ⮚ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan ⮚ Program Peningktan Pendidikan, Pelatihan Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjagaan kkelestraian lingkungan hidup oleh berbagai staeholders serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman) V-112RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalan pelestarian lingkungan hidup ⮚ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH ⮚ Program Pengelolaan Persampahan Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah. 5) Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ⮚ Program Pendaftaran Penduduk Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung. ⮚ Program Pencatatan Sipil Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil. ⮚ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependuduan dan catatan V-113RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sipil. 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ⮚ Program Penataan Desa Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri ⮚ Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa. ⮚ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa. 7) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ⮚ Program Pengendalian Penduduk Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat V-114RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promoso program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang ⮚ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR. 8) Bidang Perhubungan ⮚ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C. 9) Bidang Komunikasi Dan Informatika ⮚ Program Informasi dan Komunikasi Publik Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID. V-115RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Aplikasi Informatika Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi. 10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah ⮚ Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat. ⮚ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi. ⮚ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi V-116RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi. ⮚ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro. ⮚ Program Pengembangan UMKM Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. 11) Bidang Penanaman Modal ⮚ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal. ⮚ Program Promosi Penanaman Modal Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor. ⮚ Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi. V-117RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 12) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga ⮚ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda ⮚ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif , pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan. ⮚ Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman 13) Bidang Statistik ⮚ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan V-118RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 BPS guna sinkronisasi data. 14) Bidang Persandian ⮚ Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya 15) Bidang Kebudayaan ⮚ Program Pengembangan Kebudayaan Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli. 16) Bidang Perpustakaan ⮚ Program Pembinaan Perpustakaan Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan. ⮚ Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program ini difokuskan pada kegiatan V-119RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung. 17) Bidang Kearsipan ⮚ Program Pengelolaan Arsip Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.
c.Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Bidang Kelautan dan Perikanan ⮚ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum ⮚ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan. ⮚ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung. ⮚ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini difokuskan pada kegiatanpenyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha V-120RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. 2) Bidang Pariwisata ⮚ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata 3) Bidang Pertanian ⮚ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan ⮚ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya. ⮚ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner V-121RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan. ⮚ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian. ⮚ Program Penyuluhan Pertanian Program inidifokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDMdan lembagapenyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani. 4) Bidang Perdagangan ⮚ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pa sar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan. V-122RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. ⮚ Program Pengembangan Ekspor Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan. ⮚ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan. 5) Bidang Perindustrian ⮚ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.
d.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1) Sekretariat Daerah V-123RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ⮚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP. ⮚ Program Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar. ⮚ Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan e- V-124RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 procurement terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD. 2) Sekretariat DPRD ⮚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi. ⮚ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.
e.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan ⮚ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan V-125RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ⮚ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan. 2) Penelitian dan Pengembangan ⮚ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjaringan dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreaativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbangan 3) Keuangan ⮚ Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinsi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi V-126RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 penganggaran dengan perencanaan. ⮚ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah. ⮚ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah. 4) Kepegawaian ⮚ Program Kepegawaian Daerah Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai. 5) Pendidikan dan Pelatihan ⮚ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manjerial
f.Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan 1) Inspektorat Daerah ⮚ Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah V-127RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan kegiatan pencegahan korupsi ⮚ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah
g.Unsur Kewilayahan 1) Kecamatan ⮚ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayana publik di kecamatan, pengadaaan sarana dan prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan ⮚ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Programini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat ⮚ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum ⮚ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT- Elektronik dan pembayaran PBB.
h.Pemerintahan Umum V-128RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 1) Kesatuan Bangsa dan Politik ⮚ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaaan pada masyarakat semua elemen. ⮚ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula. ⮚ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengaawasan organisasi kemasyarakatan. ⮚ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi ⮚ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini difokuskan pada kegiatan V-129RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pembinaan dan penanganan konflik sosial. 5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Tabel 5.27 Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang NO URUSAN TOTAL ANGGARAN I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 633.019.062.908 1 PENDIDIKAN 120.654.381.040 2 KESEHATAN 440.912.993.400 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41.526.698.000 4 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.223.999.550 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.478.012.143 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 22.222.978.775 II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 66.868.080.286 1 TENAGA KERJA 1.131.250.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 450.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 470.000.000 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.473.000.000 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 603.261.225 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.728.862.748 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12.252.870.650 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.689.821.400 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.285.719.000 V-130RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO URUSAN TOTAL ANGGARAN 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.949.278.750 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.111.000.000 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.578.460.200 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 30.000.000 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 334.999.600 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.420.500.000 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.350.056.713 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 9.000.000 III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 33.663.751.407 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 610.000.000 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 475.250.000 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 29.987.501.407 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.251.000.000 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 340.000.000 IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 80.573.969.429 1 SEKRETARIAT DAERAH 63.713.612.766 2 SEKRETARIAT DPRD 16.860.356.663 V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 412.003.150.244 1 PERENCANAAN 750.604.000 2 KEUANGAN 409.891.193.744 3 KEPEGAWAIAN 586.977.500 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 514.375.000 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 260.000.000 VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.800.000.000 1 INSPEKTORAT DAERAH 8.800.000.000 VII UNSUR KEWILAYAHAN 14.597.893.805 1 KECAMATAN 14.597.893.805 VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.139.032.500 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.139.032.500 IX NON URUSAN 1.078.264.190.036,50 Jumlah Total 2.330.929.130.616 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah. V-131RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tabel 5.28 Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 633.019.062.908,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 120.654.381.040,00 Program Pengelolaan Pendidikan 120.654.381.040,00 DINDIKPORA APK SD Sederajat % 99,71 APK SMP Sederajat % 100 APM PAUD (5-6) % 85,95 APM SD Sederajat % 93,11 APM SMP Sederajat % 86,65 Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 % 28,57 Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik % 72 Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik % 70 Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik % 62,23 Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik % 30 Angka Putus Sekolah SD Sederajat angka 266 Angka Putus Sekolah SMP Sederajat angka 777 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat angka 620 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat angka 2379 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun angka 220 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun angka 255 Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD % 100 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik % 45 V-132RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik % 60,17 Rasio Guru/Siswa PAUD angka 01:15 Rasio Guru/Siswa SD angka 01:28 Rasio Guru/Siswa SMP angka 01:32 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % 100 Iklim Iklusivitas SD Angka 63,69 Iklim Iklusivitas SMP Angka 65,04 Iklim Keamanan SD Angka 76,95 Iklim Keamanan SMP Angka 75,02 Iklim Kebhinekaan SD Angka 75,97 Iklim Kebhinekaan SMP Angka 75,05 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 86,15 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 440.912.993.400 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 264.131.312.400,00 Dinas Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar % 100 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar % 100 Angka kematian bayi Per 1.000 KH 11,84 Angka kematian neonatal Per 1.000 KH 8,42 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar % 100 V-133RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Prevalensi wasting balita % 8 Insiden Stunting balita (kasus baru) % 14,9 Persentase anemia pada ibu hamil % 11,4 Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat % 19 Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja % 10 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 Prevalensi obesitas angka 23 Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas % 100 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 100 Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah % 100 Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup % 25 Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 75 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar % 100 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % 50 Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN % 30 Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna % 30 Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif % 73 Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan % 20 V-134RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Cakupan desa/kelurahan STBM % 25 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan % 85 Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit % 100 RSUD Persentase capaian pengembangan rumah sakit RSUD Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.183.781.000,00 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 351.963.000,00 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase posyandu aktif bidang kesehatan % 98 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 245.937.000,00 Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 30 Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian % 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD) 175.000.000.000 RSUD Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki nilai Paripurna Nilai 92 Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD nilai Peringkat AA Nilai 94 Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target % 80 Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target % 80 Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target % 82 Persentase kecukupan SDMK sesuai standar % 75 Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar % 80 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan % 75 Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 70 V-135RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target % 80 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41.526.698.000,00 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.063.000.000,00 DPUPR Indeks Kinerja Sistem Irigasi Angka 59,26 Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 275.000.000,00 DPUPR Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum % 97,67 Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari % 100 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 31,13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1.088.000.000,00 DPUPR Presentase saluran drainase kondisi baik % 69,25 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 4.733.000.000,00 DPUPR Persentase Trotoar Kondisi Baik % 68,63 Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten % 10,13 Program penataan bangunan gedung 2.245.000.000,00 DPUPR Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik % 80,25 Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG % 64,64 Program Penyelenggaraan Jalan 20.060.000.000,00 DPUPR Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota % 89,85 Persentase Jembatan dalam kondisi baik % 94,37 Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan % 22,62 Program Pengembangan Jasa konstruksi 62.500.000,00 DPUPR Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina % 100 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9.050.198.000,00 DPRKPLH Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 3,33 V-136RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) % 100 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 950.000.000,00 DPUPR Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang % 90,38 Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan % 50,01 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.223.999.550,00 Program Pengembangan Perumahan 829.999.550,00 DPRKPLH Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik % 100 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) % 100 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) % 100 Program Kawasan Permukiman 3.394.000.000,00 DPRKPLH Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak % 96,43 Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani % 48,81 Persentase penanganan rumah tidak layak huni % 69,06 Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga % 80,03 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.478.012.143,00 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.560.006.393,00 SATPOL PP DAN DAMKAR SATPOL PP DAN DAMKAR Persentase Satlinmas yang terlatih % 0,200 Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti % 100 Persentase penegakan Perda/Perbup % 100 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 863.177.750,00 SATPOL PP DAN DAMKAR V-137RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 100 Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 100 Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah % 100 Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran % 61,05 Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi % 6,15 Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten % 100 Program Penanggulangan Bencana 1.054.828.000,00 BPBD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 Persentase koordinasi penanganan pasca bencana % 100 Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana % 100 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 22.222.978.775,00 Program Pemberdayaan Sosial 310.000.000,00 DINAS SOSIAL Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial % 100 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 12.000.000,00 DINAS SOSIAL Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal % 100 Program Rehabilitasi Sosial 1.328.000.000,00 Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 V-138RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti % 100 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 20.319.578.775,00 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan % 100 Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif % 86 Program Penanganan Bencana 174.000.000,00 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota % 100 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 79.400.000,00 DINAS SOSIAL Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan % 100 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 66.868.080.286,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.131.250.000,00 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 611.000.000,00 DINPERINAKER DINPERINAKER Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 50,00 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina % 82,00 Program Penempatan Tenaga Kerja 400.250.000,00 DINPERINAKER Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten % 37,00 Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan % 32,00 V-139RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan % 37,00 Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur % 94,00 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP) % 68,83 Program Hubungan Industrial 120.000.000,00 DINPERINAKER Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan % 42,52 Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK % 75,00 Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja % 47,00 Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi % 100,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 450.000.000,00 Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 30.000.000,00 DPPPAPPKB Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender % 9,70 Program Perlindungan Perempuan 10.000.000,00 DPPPAPPKB Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani % 100 Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan angka 5,15 Program Peningkatan kualitas Keluarga 320.000.000,00 DPPPAPPKB Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas % 84,62 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 80.000.000,00 DPPPAPPKB Kabupaten Layak Anak kategori Nindya Prosentase terbentuknya DRPPA % 30,10 Program Perlindungan Khusus Anak 10.000.000,00 DPPPAPPKB Persentase pernikahan usia anak % 0,092 Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani % 100 Rasio kasus kekerasan terhadap anak angka 8,48 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 470.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat 350.000.000,00 DKPPP Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Angka 90,03 V-140RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 50.000.000,00 DKPPP Persentase Ketersediaan Pangan Pokok % 100 Program Penanganan Kerawanan Pangan 50.000.000,00 DKPPP Presentase penanganan kerawanan pangan % 100,00 Program Pengawasan Keamanan Pangan 20.000.000,00 DKPPP Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar % 100 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.473.000.000,00 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 45.000.000,00 DPRKPLH Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup % 100 Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup % 100 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DPRKPLH Indeks Kualitas Air (IKA) angka 74,27 Indeks Kualitas Udara (IKU) angka 85,01 Indeks Kualitas Lahan (IKL) angka 60,03 Luas Lahan kritis tertangani Ha 4 Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola % 7,40 Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung % 23,3 Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung % 15,7 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 7.330.000.000,00 DPRKPLH Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara % 80 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DPRKPLH Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % 100 V-141RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 10.000.000,00 DPRKPLH Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup % 100 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air % 100 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara % 100 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 20.000.000,00 DPRKPLH Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan % 30,93 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10.000.000,00 DPRKPLH Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup % 100 Program Pengelolaan Persampahan 6.828.000.000,00 DPRKPLH Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah % 34,14 Persentase sampah yang terkelola % 64,07 Cakupan Pelayanan persampahan % 77,85 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 603.261.225,00 Program Pendaftaran Penduduk 500.000.000,00 DINDUKCAPIL Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA % 97,20 Program Pencatatan Sipil 6.000.000,00 DINDUKCAPIL Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil % 99,98 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 97.261.225,00 DINDUKCAPIL Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi % 71,00 Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital % 32,00 Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan % 15,00 V-142RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.728.862.748,00 Program Penataan Desa 10.000.000,00 DINPERMADES Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa % 100 Program Administrasi Pemerintahan Desa 4.558.862.748,00 DINPERMADES Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik % 90 Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan % 100 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 160.000.000,00 DINPERMADES Persentase laporan LKD % 8,33 Persentase BUM Desa Maju dan berkembang % 40,60 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12.252.870.650,00 Program Pengendalian Penduduk 493.800.000,00 DPPPAPPKB Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) angka 58,8 Persentase pasangan usia subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi {unmetneed) % 7,58 Median usia kawin pertama (MUKP) angka 20,10 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) % 9,22 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7.494.989.000,00 DPPPAPPKB DPPPAPPKB DPPPAPPKB Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang % 46,95 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) % 77,80 Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri % 15,91 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.264.081.650,00 DPPPAPPKB DPPPAPPKB Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita % 45,75 V-143RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja angka 87,40 Indeks lansia berdaya angka 58,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.689.821.400,00 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 10.689.821.400,00 DINHUB Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP) % 42,03 Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas % 67,14 Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan % 99,66 Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten % 36,63 Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung % 65,11 Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik % 100,00 Persentase Layanan Perhubungan % 100,00 Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan % 89,39 Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek % 86,67 Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik % 100,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.285.719.000,00 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 505.000.000,00 DINKOMINFO Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif % 85,75 Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik % 100,00 Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo % 100 Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik % 17,50 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1.780.719.000,00 DINKOMINFO V-144RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase layanan publik secara elektronik % 75,00 Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik % 37,68 Persentase rumah tangga dengan akses internet % 91,50 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.949.278.750,00 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 25.000.000,00 DINKOPDAG UKM Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan % 12,25 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 50.000.000,00 DINKOPDAG UKM Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi % 4,54 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 1.874.278.750,00 DINKOPDAG UKM Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan % 0,25 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.111.000.000,00 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 100.000.000,00 DPMPTSP Persentase Realisasi Total terhadap target investasi % 92 Program Promosi Penanaman Modal 700.000.000,00 DPMPTSP Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal % 92 Program Pelayanan Penanaman Modal 212.000.000,00 DPMPTSP Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo % 92 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 99.000.000,00 DPMPTSP Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal % 92 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.578.460.200,00 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 87.500.000,00 Dindikpora V-145RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan % 7,5 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 87 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 6.990.960.200,00 Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat % 78 Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik % 63 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 500.000.000,00 Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif % 100 2.20 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 30.000.000,00 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 30.000.000,00 DINKOMINFO Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) angka 50,00 Ketersediaan data statistik sektoral % 100 2.21 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 334.999.600,00 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 334.999.600,00 DINKOMINFO Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah % 91,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.420.500.000,00 Program Pengembangan Kebudayaan 7.375.500.000,00 DINBUDPAR Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Obyek 1 Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata Kelompok 10 Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata Orang 10 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 45.000.000,00 DINBUDPAR Jumlah Cagar Budaya Obyek 3,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.350.056.713,00 Program Pembinaan Perpustakaan 1.276.042.213,00 DINPUSIP Persentase pengunjung di perpustakaan % 25,00 Persentase perpustakaan yang aktif % 36 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 74.014.500,00 DINPUSIP Persentase penelusuran naskah kuno % 100 V-146RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 9.000.000,00 Program Pengelolaan Arsip 9.000.000,00 DINPUSIP Persentase arsip yang dialihmediakan % 65 Persentase pembinaan kearsipan % 75,55 III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 33.663.751.407,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 610.000.000,00 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 50.000.000,00 DKPPP Jumlah produksi perikanan tangkap ton 140,20 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 250.000.000,00 DKPPP jumlah produksi perikanan budidaya ton 10.672,01 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 50.000.000,00 DKPPP Persentase Frekwensi penebaran benih ikan diperairan umum % 60 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 260.000.000,00 DKPPP Jumlah produksi pengolahan ikan kg 395,758 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 475.250.000,00 Program Pemasaran Pariwisata 325.250.000,00 DINBUDPAR Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata % 100 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP) orang 707 Jumlah pengunjung tempat bersejarah orang 27.025 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 100.000.000,00 DINBUDPAR Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi DTW 17 Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata orang 598 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 20.000.000,00 DINBUDPAR Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual orang 130 V-147RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 30.000.000,00 DINBUDPAR Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata orang 130 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN 29.987.501.407,00 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 20.147.681.407,00 DKPPP Produktivitas Padi ton/ha 6,16 Produktivitas jagung ton/ha 5,55 Produktivitas bawang putih ton/ha 6,15 Produktivitas bawang merah ton/ha 7,10 Produktivitas cabai rawit ton/ha 7,01 Produktivitas cabai keriting ton/ha 7,01 Produktivitas tembakau ton/ha 0,643 Produktivitas kopi robusta ton/ha 0,7025 Produktivitas kopi arabika ton/ha 0,410 Jumlah produksi daging ternak besar kg 807.654 jumlah produksi daging ternak kecil kg 268.110 jumlah produksi ternak unggas kg 6.243.337 jumlah produksi telur kg 6.867.846 Persentase kelahiran pedet % 48 Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama % 37,13 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.625.000.000,00 DKPPP Persentase Prasarana yang digunakan % 100 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 647.300.000,00 DKPPP Persentase penanganan penyakit hewan % 86 Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat % 76 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 50.000.000,00 DKPPP Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian % 78 V-148RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Program Penyuluhan Pertanian 3.517.520.000,00 DKPPP DKPPP Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi % 58 Persentase Peningkatan kelas kelp tani % 1,30 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.251.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.936.000.000,00 DINKOPDAGUKM Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik % 67,00 Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital % 2,00 Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi % 1,71 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 80.000.000,00 DINKOPDAGUKM Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting % 90,00 Program Pengembangan Ekspor 200.000.000,00 DINKOPDAGUKM Nilai Ekspor US$ 126.276.147,00 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 35.000.000,00 DINKOPDAGUKM Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang % 95,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 340.000.000,00 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 315.000.000,00 DINPERINAKER DINPERINAKER Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah % 48,27 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 25.000.000,00 DINPERINAKER Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas % 2,00 IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 80.573.969.429,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 63.713.612.766,00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 30.144.130.000,00 Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi % 60 BAG. KESRA DAN BINA MENTAL V-149RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD PENANGGUNGJAWAB2026 TARGET Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik % 89 BAG. KESRA DAN BINA MENTAL Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik % 100 BAG. PEMERINTAHAN Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti % 100 BAG. PEMERINTAHAN Persentase produk hukum yang difasilitasi % 100 BAG. HUKUM Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH % 100 BAG. HUKUM Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi % 100 BAG. HUKUM Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi % 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 868.193.500,00 Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung mendapatkan Program USAID IUWASH Tangguh Tahun 2022 - 2027 (5 Tahun). Program tersebut bertujuan untuk mencapai target air minum dan sanitasi aman serta perubahan perilaku hygiene. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai dengan Maret 2025 sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain (1) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022-2027, (2) Penyusunan Raperbup Pengelolaan Air Limbah Domestik, (3) Penyusunan Governance Index dan Sanitation Index Tahun 2022-2027, (4) Rangkaian kegiatan bersama masyarakat untuk perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses air minum sanitasi di lokasi percontohan Kabupaten Temanggung, (5) Workshop kesadaran bagi pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai Adaptasi Perubahan Iklim, (6) Workshop operasional dan pemeliharaan bagi penerima manfaat SPALDS/T, (7) Training enumerator dan survei Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM, Penyusunan Rencana Bisnis oleh PDAM, Kajian Delineasi Mata Air yang digunakan oleh PDAM baru dilakukan di satu lokasi yaitu mata air Tuk Mulyo, Pandemulyo, Training pemicuan untuk kader di lokasi percontohan dan Training pembuatan jamban untuk KSM yang mendapat DAK. Selain itu, dalam mendukung pembangunan daerah juga melibatkan stakeholders diluar Perangkat Daerah (OPD) karena dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang V-158RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah dan perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJLSP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan database baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat. Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2026. Penyajian Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, dan penetapan target kinerja Tahun 2026. 6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memberikan Gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2026 KET 1 Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing % 74,99 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 2 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2026 KET 2 Laju pertumbuhan ekonomi % 5,10-5,50 3 Tingkat pengangguran terbuka % 2,20-2,00 4 Indeks Gini/Gini Rasio Angka 0,370-0,360 5 PDRB Per Kapita Juta Rupiah 39,31 6 Indek Pembangunan Manusia Indeks 73,30 7 Tingkat Kemiskinan Persen 7,90-7,85 8 Indek Kualitas Lingkungan Hidup Angka 75,5 9 Indek Kepuasan Masyarakat Angka 87,56 10 Indeks Integritas Nasional Angka 78 11 Indek Reformasi Birokrasi Angka 75,60 12 Indeks Pembangunan Gender Angka 97,13 13 Indeks Harmoni Angka 6,79 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 Penentuan target indikator utama kinerja daerah (IKD) adalah langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan kinerja pemerintahan daerah. IKD digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tercapai. Selain itu dalam penentuan target IKD juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan lokal, serta dapat diukur secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, pemerintahan Kabupaten Temanggung dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan. 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro Pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini. Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Prevalensi Ketidakcukupan % 10,6 IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 3 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 31,13 IUP 3 Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun 22,3 IUP 4 Disparitas Harga % ±10 IUP 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 75,5 IKU 6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca TonCO2eq 1.129.065,77 IUP 7 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 3,33 IUP 8 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah % 34,14 IUP 9 Cakupan pelayanan persampahan % 77,85 10 Indeks Risiko Bencana Angka 101,48 IUP 11 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,61 12 Indeks Ketahanan Pangan Angka 79,63 IUP 13 Skor Pola Pangan Harapan Angka 90,03 14 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,78 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Tingkat kemiskinan % 7,85-7,90 IKU & IUP 2 Indeks Pembangunan Manusia indeks 73,3 IKU 3 Usia Harapan Hidup tahun 76,45 IUP 4 Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 60,99 5 Jumlah kasus kematian ibu kasus ≤4 IUP 6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 21 IUP 7 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia % 21,22 IUP 8 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) % 90 IUP(1160 kasus) 9 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 90 IUP 10 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % 95,75 IUP 11 Rata-rata Lama Sekolah tahun 7,59 12 Harapan Lama Sekolah tahun 13,16 IUP 13 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun Tahun 8,04 IUP Kemampuan Literasi/Numerasi 15 Literasi SD/Sederajat Angka 61,11 16 Literasi SMP/Sederajat Angka 71,01 17 Numerasi SD/Sederajat Angka 49,53 18 Numerasi SMP/Sederajat Angka 63,78 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang): (%) IUP 19 Literasi SD/Sederajat % 77,23 20 Literasi SMP/Sederajat % 76,47 21 Numerasi SD/Sederajat % 71,67 22 Numerasi SMP/Sederajat % 72,46 23 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 6,27 IUP 24 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun % 93,56 IUP Penentuan target berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 24 Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun % 989 25 Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan % 52,4 26 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % 100 IUP 27 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat angka 60,73 28 Tingkat pemanfaatan perpustakaan % 0,15 IUP 29 Jumlah kejadian konflik SARA (IUP) kejadian 8 IUP 30 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) angka 64,79 IUP 31 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 42,55 IUP 32 Rasio kasus kekerasan terhadap anak angka 8,48 33 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,10 - 5,50 IKU 34 Indeks Ketimpangan Gender angka 0,19 IUP 35 Indeks Pembangunan Gender % 97,13 36 PDRB Per Kapita Juta Rupiah 39,31 IKU IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 4 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN 37 Tingkat Pengangguran Terbuka Angka 2,20 - 2,00 IKU IUP 38 Indeks Gini/ Gini Rasio Angka 0,370-0,360 IKU III ASPEK DAYA SAING 1 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB % 2,65 IUP 2 Return on Aset (ROA) BUMD % 4,29 IUP 3 Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB % 2,24 IUP 4 Rasio Kewirausahaan Daerah % 4,63 IUP 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 69,59 IUP 6 Kapabilitas Inovasi Angka 2,65 IUP 7 Indeks Inovasi Daerah Nilai 73,5 8 Jumlah realisasi Investasi PMA dan PMDN Rupiah 2.152.000.000.000 9 Nilai Ekspor US $ 126.276.147 10 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota % 89,85 IUP 11 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota % 42,03 IUP 12 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota angka 59,26 IUP 13 Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak % 96,43 IUP 14 Persentase rumah tangga dengan akses internet % 91,5 IUP 15 Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing % 74,99 IKU 16 Persentase desa mandiri % 41,35 IUP 17 Tingkat Inflasi (%) % 1,50 - 2,50 18 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara orang 90 IUP 19 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan % 49,35 IUP pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir 20 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan % 20,7 IUP 21 Jumlah pengunjung tempat bersejarah orang 29.706 IUP 22 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 25,44 IUP 23 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,91 IUP 24 Rasio PDRB Perdagangan % 21 25 Rasio PDRB Sektor Pertanian % 22,35 26 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) Persen 2,7 IUP 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) % 78,42-78,80 28 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) % 17,87 IUP 29 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,48 IUP IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum Angka 98 IUP 2 Indeks Integritas Nasional Angka 78 IKU IUP 3 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektron nilai 3,75 IUP 4 Indeks pelayanan publik angka 3,8 IUP 5 Indeks reformasi birokrasi angka 75,6 IKU IUP 6 Indeks kualitas kebijakan angka 66 7 Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum % 100 V Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar 1 Pendidikan 1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun tahun 8,04 Dindikpora 2 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun Tahun 7,59 Dindikpora 3 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,16 Dindikpora 4 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi % 6,27 Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 5 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN 5 Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat % 77,23 Dindikpora 6 Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/sederajat % 76,47 Dindikpora 7 Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/sederajat % 71,67 Dindikpora Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat % 72,46 Dindikpora 8 Skor literasi membaca SD/sederajat angka 61,11 Dindikpora 9 Skor literasi membaca SMP/sederajat angka 71,01 Dindikpora 10 Skor numerasi SD/sederajat angka 49,53 Dindikpora 11 Skor numerasi SMP/sederajat angka 63,78 Dindikpora 12 Proporsi PAUD terakreditasi minimal B % 82 Dindikpora 13 Persentase SD terakreditasi minimal B % 100 Dindikpora 14 Persentase SMP terakreditasi minimal B % 96 Dindikpora 15 Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B % 76,92 Dindikpora 16 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun % 93,56 Dindikpora 17 Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun % 99 Dindikpora 18 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan % 52,4 Dindikpora 2 Kesehatan 1 Usia Harapan Hidup tahun 76,45 Dinkes dan/atau RSUD 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 60,99 Dinkes 3 Angka Kematian Balita Per 1.000 KH 14,24 Dinkes 4 Cakupan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar % 100 Dinkes 5 Prevalensi stunting pada balita % 21 Dinkes 6 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup % 66,1 Dinkes 7 Persentase penduduk dengan literasi kesehatan cukup % 40,3 Dinkes 8 Cakupan deteksi dini penyakit % 90 Dinkes 9 Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar angka 42 Dinkes 10 Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD angka 87 RSUD 11 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % 95,75 Dinkes 12 Cakupan Desa / Kelurahan Sehat % 72 Dinkes 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum % 68,29 DPUPR 2 Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas % 70,2 DPUPR 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman % 71,5 DPRKPLH 5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1 Indeks risiko bencana Angka 101,48 BPBD 2 Indeks Ketahanan Daerah angka 0,61 BPBD 3 Persentase desa tangguh bencana % 100 BPBD 4 Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum % 100 SATPOL PP DAMKAR 5 Persentase penegakan Perda/Perbup % 100 SATPOL PP DAMKAR RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 6 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN 6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota % 100 SATPOL PP DAMKAR 6 Sosial 1 Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) % 84,5 DINAS SOSIAL 2 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani % 69 DINAS SOSIAL Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar 7 Tenaga Kerja 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 78,42-78,80 DINPERINAKER 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Indeks Pembangunan Gender % 97,13 DPPPAPPKB 2 Indeks Ketimpangan Gender angka 0,19 DPPPAPPKB 3 Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak % 100 DPPPAPPKB 9 Pangan 1 Indeks Ketahanan pangan angka 79,63 DKPPP 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) % 10,6 DKPPP 10 Lingkungan Hidup 1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca TonCO2eq 1.129.065,77 DPRKPLH 11 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil % 98,54 DINDUKCAPIL 2 Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan % 90 DINDUKCAPIL 12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase desa mandiri % 41,35 DINPERMADES 2 Nilai Skor Indeks desa % 92.86 DINPERMADES 13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) Angka 64,79 DPPPAPPKB 2 TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) angka 2,17 DPPPAPPKB 3 Laju Pertumbuhan Penduduk persen 0,78 DPPPAPPKB 14 Perhubungan 1 Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan % 72,94 Dinhub 2 Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi % 92,02 15 Komunikasi dan Informatika 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai 3,75 Dinkominfo 2 Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nilai 4,6 Dinkominfo 16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB % 2,65 DINKOPDAG 2 Rasio Kewirausahaan daerah % 4,63 DINKOPDAG 17 Penanaman Modal 1 Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN Milyar 2.152 DPMPTSP 2 Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN Proyek 5020 DPMPTSP 3 Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan % 92 DPMPTSP 4 Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP Layanan 1 DPMPTSP 18 Kepemudaan dan Olahraga 1 Persentase pemuda berprestasi % 24 Dindikpora 2 Persentase atlet berprestasi % 83,81 Dindikpora 3 Persentase prestasi olahraga % 94,28 Dindikpora 4 Persentase wirausaha muda % 14 Dindikpora RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 7 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN 5 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan % 13 Dindikpora 6 Persentase Atlet Unggulan % 30 Dindikpora 7 Persentase Cabang Olahraga Unggulan % 55 Dindikpora 19 Statistik 1 Nilai keterbukaan informasi publik nilai 96,5 20 Persandian 1 Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nilai 3,3 Dinkominfo 21 Kebudayaan 1 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan % 20,7 DINBUDPAR 2 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan % 49,35 DINBUDPAR pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir 22 Perpustakaan 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 60,73 Dinpusip 2 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat nilai 69,54 Dinpusip 3 Tingkat pemanfaatan perpustakaan % 0,15 Dinpusip 23 Kearsipan 1 Indeks Manajemen Kearsipan Angka 73,56 Dinpusip 2 Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten Angka 59,59 Dinpusip Urusan Pemerintahan Pilihan 24 Kelautan dan Perikanan 1 Angka Konsumsi Ikan kg/kapita/tahun 22,3 DKPPP 25 Pariwisata 1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,91 DINBUDPAR 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) orang 610.271 DINBUDPAR 3 Jumlah Desa Wisata Aktif desa 31 DINBUDPAR 4 Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang % 90 DINBUDPAR 26 Pertanian Rasio PDRB Sektor Pertanian % 22,35 DKPPP 27 Perdagangan Rasio PDRB sektor perdagangan % 21 DINKOPDAG Disparitas Harga % ±10 DINKOPDAG 28 Perindustrian Rasio PDRB Industri Pengolahan % 25,44 DINPERINAKER Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 29 Sekretariat Daerah 1 Indeks kualitas kebijakan angka 66 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 67,5 3 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) angka 3,46 4 Indeks reformasi hukum angka 97,08 5 Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual % 100 6 Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi % 100 7 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa angka 85,5 8 Persentase AKIP Sekretariat Daerah berpredikat BB % 74 IKM Sekretariat Daerah Angka 81,25 30 Sekretariat DPRD 1 Persentase kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD % 86 2 Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % 83 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 31 Perencanaan 1 Indeks perencanaan pembangunan daerah Angka 4,9 2 Manajemen Risiko Indeks (MRI) Indeks 3,01 3 Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Nilai 21,4 4 Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Nilai 87 32 Keuangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 8 NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 KETERANGAN 1 Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) angka 73,9 2 Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah % 20,17 3 Opini BPK atas LKPD Predikat WTP 33 Kepegawaian Indeks Sistem Merit angka 0,69 34 Pendidikan dan Pelatihan Indeks Profesionalitas ASN angka 80,5 35 Penelitian dan Pengembangan Indeks Inovasi Daerah nilai 72,5 Kapabilitas Inovasi angka 2,65 Unsur Pengawasan Pemerintahan 36 Inspektorat Daerah 1 Maturitas SPIP level 3,125 2 Nilai Kapabilitas APIP Angka 3,003 3 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Angka 3,003 Unsur Kewilayahan 37 Kecamatan Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 1 % 85 Kecamatan Temanggung 2 % 84,01 Kecamatan Tembarak 3 % 84,42 Kecamatan Pringsurat 4 % 84,15 Kecamatan Kaloran 5 % 85 Kecamatan Parakan 6 % 84,89 Kecamatan Bulu 7 % 83,25 Kecamatan Kedu 8 % 83,25 Kecamatan Kandangan 9 % 83,25 Kecamatan Candiroto 10 % 86,5 Kecamatan Ngadirejo 11 % 87,4 Kecamatan Jumo 12 % 84,16 Kecamatan Wonoboyo 13 % 82,85 Kecamatan Kranggan 14 % 83,25 Kecamatan Bejen 15 % 83,25 Kecamatan Kledung 16 % 83,25 Kecamatan Bansari 17 % 84,1 Kecamatan Tlogomulyo 18 % 84,25 Kecamatan Selopampang 19 % 83,25 Kecamatan Gemawang 20 % 83,25 Kecamatan Tretep Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan 1 Angka 100 Kecamatan Temanggung 2 Angka 97,2 Kecamatan Tembarak 3 Angka 97,25 Kecamatan Pringsurat 4 Angka 98,52 Kecamatan Kaloran 5 Angka 100 Kecamatan Parakan 6 Angka 99,38 Kecamatan Bulu 7 Angka 97,25 Kecamatan Kedu 8 Angka 99,18 Kecamatan Kandangan 9 Angka 97,25 Kecamatan Candiroto 10 Angka 99,3 Kecamatan Ngadirejo 11 Angka 97,25 Kecamatan Jumo 12 Angka 96,2 Kecamatan Wonoboyo 13 Angka 96,25 Kecamatan Kranggan 14 Angka 97,75 Kecamatan Bejen 15 Angka 97,25 Kecamatan Kledung 16 Angka 97,25 Kecamatan Bansari 17 Angka 100 Kecamatan Tlogomulyo 18 Angka 97,25 Kecamatan Selopampang 19 Angka 97,25 Kecamatan Gemawang 20 Angka 97,25 Kecamatan Tretep Unsur Pemerintahan Umum 38 Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Indeks Harmoni angka 6,79 2 Persentase tertanganinya konflik di masyarakat % 100 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 9 6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 10 Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Program Pengelolaan Pendidikan DINDIKPORA APK SD Sederajat % 99,71 APK SMP Sederajat % 100 APM PAUD (5-6) % 85,95 APM SD Sederajat % 93,11 APM SMP Sederajat % 86,65 Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 % 28,57 Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik % 72 Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik % 70 Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik % 62,23 Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik % 30 Angka Putus Sekolah SD Sederajat angka 266 Angka Putus Sekolah SMP Sederajat angka 777 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat angka 620 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat angka 2379 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun angka 220 Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun angka 255 Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD % 100 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik % 45 Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik % 60,17 Rasio Guru/Siswa PAUD angka 01:15 Rasio Guru/Siswa SD angka 01:28 Rasio Guru/Siswa SMP angka 01:32 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % 100 Iklim Iklusivitas SD Angka 63,69 Iklim Iklusivitas SMP Angka 65,04 Iklim Keamanan SD Angka 76,95 Iklim Keamanan SMP Angka 75,02 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 11 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Iklim Kebhinekaan SD Angka 75,97 Iklim Kebhinekaan SMP Angka 75,05 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 86,15 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar % 100 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar % 100 Angka kematian bayi Per 1.000 KH 11,84 Angka kematian neonatal Per 1.000 KH 8,42 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar % 100 Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar % 100 Prevalensi wasting balita % 8 Insiden Stunting balita (kasus baru) % 14,9 Persentase anemia pada ibu hamil % 11,4 Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat % 19 Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja % 10 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 Prevalensi obesitas angka 23 Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas % 100 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 100 Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah % 100 Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup % 25 Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 75 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar % 100 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % 50 Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN % 30 Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna % 30 Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif % 73 Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan % 20 Cakupan desa/kelurahan STBM % 25 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan % 85 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit % 100 Persentase capaian pengembangan rumah sakit RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 12 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase posyandu aktif bidang kesehatan % 98 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 30 Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian % 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD) RSUD Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki nilai Paripurna Nilai 92 Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD nilai Peringkat AA Nilai 94 Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target % 80 Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target % 80 Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target % 82 Persentase kecukupan SDMK sesuai standar % 75 Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar % 80 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan % 75 Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 70 Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target % 80 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Indeks Kinerja Sistem Irigasi Angka 59,26 Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum % 97,67 Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari % 100 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 31,13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase DPUPR Presentase saluran drainase kondisi baik % 69,25 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPUPR Persentase Trotoar Kondisi Baik % 68,63 Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten % 10,13 Program penataan bangunan gedung DPUPR Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik % 80,25 Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG % 64,64 Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan % 89,85 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 13 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Kabupaten/Kota Persentase Jembatan dalam kondisi baik % 94,37 Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan % 22,62 Program Pengembangan Jasa konstruksi DPUPR Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina % 100 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional DPRKPLH Persentase jumlah TPS 3R % 17,3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPRKPLH Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 3,33 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) % 100 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang DPUPR Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang % 90,38 Persentase rencana detail tata % 50,01 ruang yang ditetapkan 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pengembangan Perumahan DPRKPLH Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik % 100 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) % 100 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) % 100 Program Kawasan Permukiman DPRKPLH Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak % 96,43 Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani % 48,81 Persentase penanganan rumah tidak layak huni % 69,06 Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga % 80,03 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum SATPOL PP DAN DAMKAR SATPOL PP DAN DAMKAR Persentase Satlinmas yang terlatih % 0,2 Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti % 100 Persentase penegakan Perda/Perbup % 100 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SATPOL PP DAN DAMKAR Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 100 Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan % 100 Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah % 100 Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran % 61,05 Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi % 6,15 Cakupan penanganan bencana non % 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 14 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB kebakaran Kabupaten Program Penanggulangan Bencana BPBD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 Persentase koordinasi penanganan pasca bencana % 100 Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana % 100 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial DINAS SOSIAL Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial % 100 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan DINAS SOSIAL Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal % 100 Program Rehabilitasi Sosial Persentase anak telantar yang % 100memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti % 100 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data % 100 terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif % 86 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota % 100 Program Pengelolaan Taman DINAS SOSIAL Makam Pahlawan Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan % 100 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Program Perencanaan Tenaga Kerja DINPERINAKER Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja DINPERINAKER DINPERINAKER Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 50 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina % 82 Program Penempatan Tenaga Kerja DINPERINAKER RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 15 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten % 37 Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan % 32 Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan % 37 Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur % 94 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP) % 68,83 Program Hubungan Industrial DINPERINAKER Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan % 42,52 Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK % 75 Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja % 47 Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi % 100 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DPPPAPPKB Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender % 9,7 Program Perlindungan Perempuan DPPPAPPKB Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani % 100 Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan angka 5,15 Program Peningkatan kualitas Keluarga DPPPAPPKB Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas % 84,62 Program Pemenuhan Hak Anak DPPPAPPKB Kabupaten Layak Anak kategori Nindya Prosentase terbentuknya DRPPA % 30,1 Program Perlindungan Khusus Anak DPPPAPPKB Persentase pernikahan usia anak % 0,092 Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani % 100 Rasio kasus kekerasan terhadap anak angka 8,48 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat DKPPP Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Angka 90,03 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan DKPPP Persentase Ketersediaan Pangan Pokok % 100 Program Penanganan Kerawanan Pangan DKPPP Presentase penanganan kerawanan pangan % 100 Program Pengawasan Keamanan Pangan DKPPP Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar % 100 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan DPRKPLH Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi % 100 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum DPRKPLH Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum % 100 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Perencanaan Lingkungan Hidup DPRKPLH Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup % 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 16 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup % 100 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Indeks Kualitas Air (IKA) angka 74,27 Indeks Kualitas Udara (IKU) angka 85,01 Indeks Kualitas Lahan (IKL) angka 60,03 Luas Lahan kritis tertangani Ha 4 Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola % 7,4 Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung % 23,3 Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung % 15,7 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DPRKPLH Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara % 80 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup DPRKPLH Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % 100 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) DPRKPLH Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup % 100 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air % 100 Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara % 100 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat DPRKPLH Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan % 30,93 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat DPRKPLH Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup % 100 Program Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah % 34,14 Persentase sampah yang terkelola % 64,07 Cakupan Pelayanan persampahan % 77,85 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pendafataran Penduduk DINDUKCAPIL Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA % 97,2 Program Pencatatan Sipil DINDUKCAPIL Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil % 99,98 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DINDUKCAPIL Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi % 71 Persentase Pelaksanaan Aktifasi % 32 Identitas Kependudukan Digital Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan % 15 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Penataan Desa DINPERMADES Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa % 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 17 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Program Administrasi Pemerintahan Desa DINPERMADES Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik % 90 Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan % 100 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat DINPERMADES Persentase laporan LKD % 8,33 Persentase BUM Desa Maju dan berkembang % 40,6 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase Peningkatan Kerjasama Desa % 100 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - Program Pengendalian Penduduk DPPPAPPKB Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) angka 58,8 Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed) % 7,58 Median usia kawin pertama (MUKP) angka 20,1 Angka kelahiran remaja umur 15- 19 % 9,22 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Program Pembinaan KB DPPPAPPKB DPPPAPPKB DPPPAPPKB Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang % 46,95 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) % 77,8 Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri % 15,91 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DPPPAPPKB Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita % 45,75 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja angka 87,4 Indeks lansia berdaya angka 58 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINHUB Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP) % 42,03 Persentase pemasangan rambu- rambu lalu lintas % 67,14 Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan % 99,66 Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten % 36,63 Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung % 65,11 Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik % 100 Persentase Layanan Perhubungan % 100 Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan % 89,39 Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek % 86,67 Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik % 100 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif % 85,75 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 18 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik % 100 Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo % 100 Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik % 17,5 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika DINKOMINFO Persentase layanan publik secara elektronik % 75 Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik % 37,68 Persentase rumah tangga dengan akses internet % 91,5 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi DINKOPDAG UKM Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan % 12,25 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian DINKOPDAG UKM Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi % 4,54 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) DINKOPDAG UKM Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan % 0,25 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Persentase Realisasi Total terhadap target investasi % 92 Program Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal % 92 Program Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo % 92 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal % 92 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal % 92 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dindikpora Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan % 7,5 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 87 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat % 78 Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik % 63 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 19 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif % 100 2.20 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral DINKOMINFO Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) angka 50 Ketersediaan data statistik sektoral % 100 2.21 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi DINKOMINFO Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah % 91 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Program Pengembangan Kebudayaan DINBUDPAR Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Obyek 1 Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata Kelompok 10 Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata Orang 10 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya DINBUDPAR Jumlah Cagar Budaya Obyek 3 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN - Program Pembinaan Perpustakaan DINPUSIP Persentase pengunjung di perpustakaan % 25 Persentase perpustakaan yang aktif % 36 Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno DINPUSIP Persentase penelusuran naskah kuno % 100 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program Pengelolaan Arsip DINPUSIP Persentase arsip yang dialihmediakan % 65 Persentase pembinaan kearsipan % 75,55 III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap DKPPP Jumlah produksi perikanan tangkap ton 140,2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DKPPP jumlah produksi perikanan budidaya ton 10.672 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan DKPPP Persentase Frekwensi penebaran benih ikan diperairan umum % 60 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan DKPPP Jumlah produksi pengolahan ikan kg 395.758 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Program Pemasaran Pariwisata DINBUDPAR Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan % 100 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 20 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP) orang 707 Jumlah pengunjung tempat bersejarah orang 27.025 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata DINBUDPAR Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi DTW 17 Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata orang 598 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual DINBUDPAR Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual orang 130 Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif DINBUDPAR Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata orang 130 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian DKPPP Produktivitas Padi ton/ha 6,16 Produktivitas jagung ton/ha 5,55 Produktivitas bawang putih ton/ha 6,15 Produktivitas bawang merah ton/ha 7,10 Produktivitas cabai rawit ton/ha 7,01 Produktivitas cabai keriting ton/ha 7,01 Produktivitas tembakau ton/ha 0,643 Produktivitas kopi robusta ton/ha 0,7025 Produktivitas kopi arabika ton/ha 0,410 Jumlah produksi daging ternak besar kg 807.654 jumlah produksi daging ternak kecil kg 268.110 jumlah produksi ternak unggas kg 6.243.337 jumlah produksi telur kg 6.867.846 Persentase kelahiran pedet % 48 Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama % 37,13 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian DKPPP Persentase Prasarana yang digunakan % 100 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPPP Persentase penanganan penyakit hewan % 86 Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat % 76 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian DKPPP Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian % 78 Program Penyuluhan Pertanian DKPPP Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi % 58 Persentase Peningkatan kelas kelp tani % 1,3 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINKOPDAG UKM Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik % 67 Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital % 2 RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 V I - 21 NO BIDANG URUSAN/PROGRAM INDIKATOR OUTCOME SATUAN TARGET 2026 PD PENANGGUNGJAWAB Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi % 1,71 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting DINKOPDAG UKM Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting % 90 Program Pengembangan Ekspor DINKOPDAG UKM Nilai Ekspor US$ 126.276.147,00 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen DINKOPDAG UKM Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang % 95 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program Perencanaan dan Pembangunan Industri DINPERINAKER DINPERINAKER Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah % 48,27 Program Pengendalian Izin Usaha Industri DINPERINAKER Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri % 0,6 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional DINPERINAKER Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas % 2 IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi % 60 BAG. KESRA DAN BINA MENTAL Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik % 89 BAG. KESRA DAN BINA MENTAL Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik % 100 BAG. PEMERINTAHAN Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti % 100 BAG. PEMERINTAHAN Persentase produk hukum yang difasilitasi % 100 BAG. HUKUM Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH % 100 BAG. HUKUM Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi % 100 BAG. HUKUM Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi % 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Dokumen RKPD mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026; (2) sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2026; (3) menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis dalam pencapaian indikator kinerja daerah. Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dilihat dari capaian 3 indikator kinerja utama tahun 2024 sebagai berikut:
1. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,86 meningkat daripada tahun 2023 (71,33). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2024.
2. 2.Indeks Ketahanan Daerah mencapai 0,58 pada tahun 2024.
3. 3.Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,04% pada tahun 2024 menunjukkan geliat perekonomian sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19.
4. 4.Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing mencapai 65,16% pada tahun 2024.
5. 5.Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 69,05 pada tahun 2024. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja program/kegiatan dengan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas pentahelix guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 VII-2 Dari hasil evaluasi RPD Tahun 2024 rekapitulasi capaian kinerja indikator sebagai berikut:
6. 1.Capaian Indikator Tujuan Kabupaten Temanggung ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 6 indikator (75%) dan status Akan Tercapai sejumlah 2 indikator (25%);
7. 2.Capaian Indikator Sasaran Kabupaten Temanggung antara lain:
a.Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 7 indikator (70%) dan 3 indikator dengan status Akan Tercapai (30%);
b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 12 indikator (60%) dan status Akan Tercapai ada 8 indikator (40%);
c.Urusan pemerintahan pilihan ada 7 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (71,43%) dan 2 indikator dengan status akan tercapai (28,57%);
d.Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 4 indikator, terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai (25%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (75%);
e.Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 8 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (62,50%), 1 indikator dengan status akan tercapai (12,50%) dan 2 indikator dengan status upaya keras (25%);
f.Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 1 indikator dengan status akan tercapai (100%);
g.Unsur kewilayahan ada 1 indikator dengan status telah tercapai (100%).
h.Unsur pemerintahan umum ada 2 indikator dengan status telah tercapai (100%).
1. 3.Capaian Indikator Program Kabupaten Temanggung antara lain:
a.Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 124 indikator program, terdapat 89 indikator dengan status Telah Tercapai (71,77%), 30 indikator dengan status Akan Tercapai (24,919%) dan 5 indikator dengan status perlu Upaya Keras (4,03%);
b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 116 indikator program, terdapat 87 indikator RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 VII-3 program Telah Tercapai (75%), 24 indikator Akan Tercapai (20,69%), dan 5 indikator perlu Upaya Keras (4,31%);
c.Urusan pemerintahan pilihan ada 45 indikator program, terdapat 26 indikator telah tercapai (57,78%), 16 indikator akan tercapai (35,56%) dan 1 indikator perlu upaya keras (2,22%);
d.Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 24 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (91,67%), 1 indikator akan tercapai (4,17%) dan 1 indikator perlu upaya keras (4,17%);
e.Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 32 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (68,75%), 8 indikator akan tercapai (25%) dan 2 indikator perlu upaya keras (6,25%);
f.Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 9 indikator program, terdapat 7 indikator telah tercapai (77,78%) dan 2 indikator akan tercapai (22,22%);
g.Unsur kewilayahan ada 9 indikator program, terdapat 5 indikator telah tercapai (55,56%) dan 4 indikator akan tercapai (44,44%);
h.Unsur pemerintahan umum ada 10 indikator program, dengan status telah tercapai (100%). Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Temanggung, ttd. Agus Setyawan