DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu dilaksanakan manajemen Keamanan Informasi dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur, dan Aplikasi;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam menjamin keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi perlu adanya pengaturan mengenai manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 127); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5.Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan Informasi.
6.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Data adalah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic Data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
9.Informasi adalah satu atau sekumpulan Data, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eletronic Data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10.Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan.
11.Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersedian, dan kenirsangkalan Informasi.
13.Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas yang mungkin timbul karena faktor ketidakpastian, yang mengandung potensi untuk menghambat pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
14.Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko yang kemudian akan dikelola, dipantau, dan dikontrol untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
15.Rencana Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat RTL adalah respon yang direncanakan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Risiko, seperti mitigate/reduce, avoid, sharetransfer atau accept.
16.Audit Keamanan Informasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi keamanan teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi Informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan
17.Audit Internal Keamanan Informasi adalah Audit Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Auditor Keamanan Informasi internal Pemerintah Daerah.
18.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam Keamanan Informasi antara lain web defacement, malware (virus, worm, trojan backdoor dan ransomware), unauthorized access, Data breach, dan Distributed Denial of Service (DDoS).
19.Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
20.Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
21.Pihak Ketiga adalah individu atau badan yang terlibat dalam transaksi tetapi bukan salah satu pelaku utama.
22.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pedoman dalam penerapan manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan ruang lingkup;
2. b.penetapan penanggung jawab;
3. c.perencanaan;
4. d.dukungan pengoperasian;
5. e.kendali keamanan;
6. f.audit Keamanan Informasi; dan
7. g.evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan Keamanan Informasi.

BAB II

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 3

(1)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati.
(2)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
1. a.isu internal Keamanan Informasi SPBE dalam organisasi; dan
2. b.isu eksternal Keamanan Informasi SPBE.
(3)Isu internal Keamanan Informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan Keamanan Informasi SPBE.
(4)Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.Data dan Informasi SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE;
3. c.Infrastruktur SPBE; dan
4. d.sumber daya manusia SPBE.
(5)Isu eksternal Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan penanggung jawab Keamanan Informasi SPBE.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator SPBE.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi SPBE, Sekretaris Daerah menetapkan tim pelaksana teknis keamanan SPBE.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah bersama dengan tim pelaksana teknis kemanan SPBE menjalankan pengelolaan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
(2)Ketua tim pelaksana teknis kemanan SPBE dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah.
(3)Ketua tim pelaksana teknis kemanan SPBE memiliki kewenangan dalam menentukan komposisi, kualifikasi, dan jumlah anggota tim.
(4)Tim pelaksana teknis kemanan SPBE ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk:
1. a.memastikan pelaksanaan kebijakan Keamanan Informasi SPBE;
2. b.menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
3. c.menetapkan kriteria penerimaan Risiko dan tingkat Risiko yang dapat diterima;
4. d.memastikan pelaksanaan Audit Internal Keamanan Informasi;
5. e.menetapkan arsitektur Keamanan Informasi;
6. f.menetapkan peta rencana 5 (lima) tahunan dan sasaran Keamanan Informasi setiap tahunnya;
7. g.melakukan tinjauan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan Keamanan Informasi SPBE; dan
8. h.menyampaikan kinerja pelaksanaan kebijakan Keamanan Informasi SPBE kepada Bupati.
(2)Tim pelaksana teknis kemanan SPBE bertanggung jawab untuk:
1. a.menyusun, mengkomunikasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan Keamanan Informasi SPBE di Pemerintah Daerah;
2. b.melakukan analisis kebutuhan Keamanan Informasi;
3. c.merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi;
4. d.memastikan seluruh pembangunan/pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Informasi termasuk yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, paling sedikit memenuhi Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
5. e.memastikan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan oleh seluruh Pegawai terhadap kebijakan, prosedur, dan standar Keamanan Informasi;
6. f.memastikan diterapkannya perjanjian menjaga kerahasiaan aset Informasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan;
7. g.mengendalikan dan menjaga kemutakhiran kebijakan, prosedur, dan standar Keamanan Informasi;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan audit internal Informasi;
9. i.memastikan diterapkannya Manajemen Risiko, manajemen insiden siber, dan manajemen aset dalam pelaksanaan pengamanan aset Informasi;
10. j.mendorong perbaikan penerapan Keamanan Informasi berdasarkan hasil temuan audit internal; dan
11. k.menyusun laporan evaluasi penerapan kebijakan Keamanan Informasi SPBE dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah.
(3)Analisis kebutuhan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan cara:
1. a.mengidentifikasi Aplikasi dan Infrastruktur untuk Keamanan Informasi;
2. b.mengidentifikasi standar kompetensi personel Keamanan Informasi; dan
3. c.mengidentifikasi program peningkatan kompetensi Keamanan Informasi dan penanggulangan insiden siber.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara SPBE yang merupakan Sistem Elektronik lingkup publik, melakukan kategorisasi setiap Sistem Elektronik yang dimilikinya sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan Keamanan Informasi.
(2)Penentuan kategorisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Keamanan Informasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai Risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, tim pelaksana teknis keamanan SPBE melakukan Manajemen Risiko Keamanan Informasi yang meliputi:
1. a.menyusun penilaian risiko Keamanan Informasi dengan mengidentifikasi ancaman, kerentanan, peluang, dan dampak apabila Risiko terjadi;
2. b.menyusun RTL bersama dengan unit terkait; dan
3. c.melakukan sosialisasi dan komunikasi RTL kepada para pemilik Risiko.
(3)Proses Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jika ada perubahan aset atau proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil Risiko yang ditetapkan.

Pasal 9

(1)Tim pelaksana teknis keamanan SPBE menyusun:
1. a.program kerja Keamanan Informasi SPBE; dan
2. b.target output/outcame program kerja keamanan SPBE.
(2)Program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.edukasi kesadaran Keamanan Informasi;
2. b.penilaian kerentanan Keamanan Informasi;
3. c.peningkatan Keamanan Informasi;
4. d.penanganan Insiden Siber; dan
5. e.audit Keamanan Informasi.
(3)Program kerja Keamanan Informasi dituangkan dalam peta rencana Keamanan Informasi yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan dengan sasaran Keamanan Informasi yang ditetapkan untuk setiap tahunnya.
(4)Peta rencana Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari peta rencana SPBE.
(5)Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah memberikan dukungan pengoperasian Keamanan Informasi dengan menyediakan sumber daya manusia Keamanan Informasi yang berkompeten dan anggaran Keamanan Informasi.
(2)sumber daya manusia Keamanan Informasi yang disediakan harus memiliki kompetensi:
1. a.keamanan Infrastruktur TIK; dan
2. b.keamanan Aplikasi.
(3)Dalam hal sumber daya manusia Keamanan Informasi yang disediakan belum memiliki kompetensi memadai, maka Sekretaris Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
(4)Sekretaris Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesadaran Keamanan Informasi bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Sekretaris Daerah menyediakan anggaran Keamanan Informasi berdasarkan arsitektur dan peta rencana Keamanan Informasi yang telah disusun.
(6)Anggaran Keamanan Informasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…