DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pembiayaan Pendidikan, Prinsip, Ruang Lingkup, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan guna memajukan satuan pendidikan dasar di Daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pembiayaan operasional pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersumber dari masyarakat, perlu disusun regulasi sebagai dasar pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
6.Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal berbentuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan Dasar.
9.Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar.
10.Pembiayaan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut Pembiayaan Operasional adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11.Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan oleh Murid, orang tua/wali Murid, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
12.Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, dan/atau jasa oleh pihak lain selain Murid atau orang tua/wali Murid, dengan syarat yang disepakati para pihak.
13.Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, dan/atau jasa pada Satuan Pendidikan Dasar yang berasal dari Murid atau orang tua/wali Murid yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
14.Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16.Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Dasar.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan tahunan sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pengelolaan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Komite Sekolah, Satuan Pendidikan Dasar, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b.mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar; dan
c.membangun sinergitas dan kolaborasi antara Komite Sekolah, Satuan Pendidikan Dasar, dan masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pembiayaan Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah; dan
c.masyarakat.

BAB III

PRINSIP

Pasal 5

(1)Sumber Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar ditentukan berdasarkan prinsip:
1. a.keadilan;
2. b.kecukupan; dan
3. c.keberlanjutan.
(2)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa besarnya Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar disesuaikan dengan kemampuan masing- masing.
(3)Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.
(4)Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar meliputi:
1. a.Sumbangan orang tua/wali Murid;
2. b.Sumbangan masyarakat/pihak lain; dan
3. c.partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Sumbangan.
(2)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara Satuan Pendidikan Dasar, Komite Sekolah, orang tua/wali Murid, dan/atau masyarakat.

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
c.masyarakat;
d.orang tua/wali Murid; dan/atau
e.sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 8

(1)Masyarakat berperan serta dalam Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang tua/wali Murid; dan
2. b.pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
(3)Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang bersumber dari orang tua/wali Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Sumbangan dan/atau Bantuan, bukan Pungutan.
(4)Sumbangan dan/atau Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Murid Miskin, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Daerah.
(5)Murid Miskin yang dimaksud pada ayat (4) merupakan Murid Miskin yang terdaftar pada DTKS di Daerah.
(6)Murid Miskin yang belum terdaftar pada DTKS harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Pasal 9

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak boleh dikaitkan dengan:

a.persyaratan akademik untuk penerimaan Murid baru;
b.penilaian hasil belajar Murid; dan/atau
c.kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 10

(1)Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan pihak lain selain Murid atau orang tua/wali Murid.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komite Sekolah.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…