DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Masa Perjanjian Kerja, Tugas Pekerjaan, Target Kinerja, Hari Kerja dan Jam Kerja, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, Kewajiban, Larangan, Perkawinan dan Perceraian, Gaji dan Tunjangan, Cuti, Pengembangan Kompetensi, Penghargaan, Perlindungan, Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja, Penyelesaian Perselisihan, Perpanjangan Perjanjian Kerja, Pemindahan Unit Kerja, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi, perlu dilaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
11.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah surat yang menyatakan PPPK telah mulai aktif bekerja dan menjalankan tugasnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam manajemen PPPK pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong kinerja PPPK yang profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif demi mendukung pelayanan masyarakat yang prima.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.masa perjanjian kerja;
b.tugas pekerjaan;
c.target kinerja;
d.hari kerja dan jam kerja;
e.tingkat dan jenis Hukuman Disiplin;
f.kewajiban;
g.larangan;
h.perkawinan dan perceraian;
i.gaji dan tunjangan;
j.cuti;
k.pengembangan kompetensi;
l.penghargaan;
m.perlindungan;
n.pemutusan hubungan perjanjian kerja;
o.penyelesaian perselisihan;
p.perpanjangan perjanjian kerja; dan
q.pemindahan unit kerja.

BAB II

MASA PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

(1)Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
(2)Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK.

BAB III

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 5

(1)PPK menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PPPK.
(2)Pembuatan dan penetapan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PPPK harus melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.
(4)Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB IV

TARGET KINERJA

Pasal 6

(1)PPK menetapkan target kinerja serta menetapkan hasil evaluasi kinerja PPPK selama masa perjanjian kerja.
(2)Pembuatan dan penetapan target kinerja serta penetapan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai.
(4)Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berpredikat sebagai berikut:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(5)Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan.
(6)Hasil evaluasi kinerja tahunan PPPK ditetapkan minimal berpredikat baik.
(7)Dalam hal hasil evaluasi kinerja triwulan PPPK berpredikat butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya pada periode mendatang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.triwulan I atau triwulan II diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja sampai dengan evaluasi kinerja tahun berjalan; atau
2. b.triwulan III atau triwulan IV diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja selama 6 (enam) bulan.
(8)Dalam hal hasil evaluasi kinerja tahunan PPPK berpredikat butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberikan kesempatan memperbaiki kinerja selama 6 (enam) bulan.
(9)Dalam hal perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

BAB V

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 7

PPPK bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada instansi berdasarkan perjanjian kerja.

BAB VI

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
2. b.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau
3. c.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)PPPK wajib mematuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah.
(3)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PPPK wajib:
1. a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
2. b.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. c.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. d.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. e.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
7. g.menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
8. h.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
9. i.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
2. b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
3. c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja
4. d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
5. e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
6. f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
7. g.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
8. h.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, berupa:
  1. 1.teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. 2.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
9. i.menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
10. j.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja; dan
11. k.hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang diberlakukan bagi PNS.
(2)Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
2. b.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
3. c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
4. d.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
5. e.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
6. f.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
7. g.bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
8. h.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
9. i.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
10. j.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
11. k.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
12. l.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e;
13. m.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, berupa:
  1. 1.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. 2.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
14. n.menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
15. o.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
(3)Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
9. i.mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
10. j.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
11. k.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah, berupa:
  1. 1.pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas bulan) bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1(satu) tahun;
  2. 2.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  3. 3.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
  4. 4.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
12. l.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i.
(4)Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang dikenakan bagi PNS.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…