DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2026

Nomor: 33
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah Lain, Mutasi PNS dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah Lain ke Daerah, Mutasi PNS Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memperhatikan kebutuhan organisasi, pengembangan karier pegawai, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penempatan pegawai negeri sipil yang tepat guna memperkuat fungsi lembaga dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu pengaturan mengenai pedoman mutasi pegawai negeri sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
4.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
8.Inspektorat adalah unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

(1)Pedoman mutasi PNS dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan perpindahan PNS pada Pemerintah Daerah.
(2)Pedoman mutasi PNS bertujuan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.
(3)Mutasi PNS dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN.

9.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk pada Daerah untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
11.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
14.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15.Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
16.Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat atau ketetapan yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan.

(4)Pelaksanaan mutasi PNS dilakukan melalui sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup mutasi PNS pada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain;
b.mutasi PNS dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah; dan
c.mutasi PNS Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional dalam 1 (satu) PD dan/atau antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MUTASI PNS DAERAH KE INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN

Pasal 4

(1)Untuk mendukung pengembangan karier, maka PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau ke Instansi Daerah lain.
(2)Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
(3)Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
(4)Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain dilaksanakan setelah PNS pengganti menduduki jabatan di Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
3. c.tidak terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana;
4. d.telah memenuhi ketentuan ikatan dinas bagi PNS lulusan pendidikan kedinasan;
5. e.telah memenuhi ketentuan mengabdi pada Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada waktu penerimaan calon PNS;
6. f.bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan telah bekerja kembali pada PD di Lingkungan Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun; dan
7. g.terdapat PNS pengganti yang akan melakukan mutasi ke Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan formasi di Daerah.
(2)Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
1. a.surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada PPK bermeterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.surat rekomendasi pindah dari Kepala PD Pemohon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.surat keterangan bebas utang dari PD pemohon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. f.surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. g.salinan/fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
8. h.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. i.salinan/fotokopi SK calon PNS dan PNS yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
10. j.salinan/fotokopi keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
11. k.salinan/fotokopi hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi instansi yang berwenang; dan
12. l.salinan/fotokopi Penilaian Angka Kredit terakhir bagi Pejabat Fungsional yang dilegalisasi instansi yang berwenang.

Pasal 6

Tata cara mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau ke Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.PNS mengajukan permohonan mutasi kepada PPK melalui Kepala PD;
2. b.Kepala PD menyampaikan pengantar permohonan mutasi kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dilampiri berkas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5;
3. c.BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan mutasi PNS;
4. d.dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sesuai persyaratan, BKPSDM membuat surat jawaban atas permohonan mutasi;
5. e.dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai persyaratan, BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
6. f.TPK melakukan pembahasan berdasarkan pertimbangan kebutuhan formasi di Daerah dan melaporkan kepada PPK; dan
7. g.berdasarkan pertimbangan TPK, PPK dapat menyetujui/ menolak permohonan mutasi.

Pasal 7

(1)Dalam hal PPK menyetujui maka PPK menerbitkan surat persetujuan mutasi berdasarkan surat permintaan mutasi dari instansi tujuan.
(2)Surat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk proses mutasi pada instansi tujuan.
(3)Dalam hal PPK tidak menyetujui maka PPK menerbitkan surat penolakan mutasi.
(4)Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 8

Berdasarkan SK Pindah Instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah/Kementerian Dalam Negeri/Badan Kepegawaian Negara, PPK menerbitkan SK Pemberhentian dari Jabatan yang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Pindah Instansi.

BAB III

MUTASI PNS DARI INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN KE DAERAH

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pengembangan karier dan mencukupi kebutuhan PNS yang kompeten, PNS Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain dapat mengajukan permohonan mutasi PNS ke Daerah.
(2)Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
(3)Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 10

(1)Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
4. d.tidak terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana;
5. e.telah memenuhi ketentuan ikatan dinas bagi PNS lulusan pendidikan kedinasan;
6. f.telah memenuhi ketentuan mengabdi pada Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada waktu penerimaan calon PNS; dan
7. g.lulus penilaian mutasi masuk sebagai PNS Daerah.
(2)Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:
1. a.surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada PPK bermeterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.surat rekomendasi pindah dari Kepala PD pemohon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.surat keterangan bebas utang dari PD pemohon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. f.surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. g.salinan/fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
8. h.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi asal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. i.daftar riwayat hidup ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh atasan langsung, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
10. j.surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Daerah yang bermeterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
11. k.salinan/fotokopi SK pangkat terakhir dan/atau jabatan terakhir dilegalisasi oleh PD asal;
12. l.salinan/fotokopi hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
13. m.salinan/fotokopi Penilaian Angka Kredit terakhir bagi Pejabat Fungsional;
14. n.salinan/fotokopi SK CPNS yang dilegalisasi oleh PD asal;
15. o.salinan/fotokopi SK PNS yang dilegalisasi oleh PD asal;
16. p.salinan/fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan terkait;
17. q.salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
18. r.surat keterangan formasi yang ditandatangani PD asal;
19. s.surat asli keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah; dan
20. t.asli surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…