DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, GDPK, Pelaksanaan GDPK, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 140); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

2 mengandalkan besar jumlah penduduk semata dan laju pertumbuhan yang sangat cepat dengan mengabaikan kualitasnya akan menjadi beban pembangunan dan memperlambat tercapainya kesejahteraan rakyat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
6.Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan dari tahun 2024-2045.
7.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8.Penduduk adalah warga Temanggung dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung.
9.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14.Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
15.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
22.Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
23.Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas Penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
b.mewujudkan Kuantitas Penduduk yang ideal, serasi, dan seimbang sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan;
c.mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan Kependudukan dan lingkungan;
d.mewujudkan kesejahteraan Penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan penyediaan lapangan kerja;
e.mewujudkan pengarahan Mobilitas Penduduk secara merata antar wilayah;
f.mewujudkan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya Keluarga;
g.mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian Kuantitas Penduduk dan peningkatan Kualitas Penduduk; dan
h.mewujudkan data dan informasi Kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan.

BAB II

15 Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Temanggung sebesar 87.065 hektar dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur 43,437 km dan dari Utara ke Selatan 34,375 km. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Kabupaten Temanggung terletak pada ketinggian 400- >1500 mdpl, Sebesar 43,8% wilayah Temanggung terletak pada ketinggian 500-750 m/dpl. Hamparan area dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara merupakan area pegunungan yaitu di lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.

Pasal 4

(1)GDPK merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kependudukan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2045.
(2)GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
3. c.BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan;
4. d.BAB IV : Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan;
5. e.BAB V : Kebijakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan;
6. f.BAB VI : Peta Jalan (Road Map); dan
7. g.BAB VII : Penutup.
(3)Uraian lebih lanjut GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

105 12 11,27 10,94 10 9,29 7,64 8 5,99 6 4,34 4 2 Gambar III.1.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
(2)Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(3)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ikut berperan aktif dalam program pembangunan kependudukan, yang meliputi pengendalian angka kelahiran, migrasi, dan perencanaan keluarga;
2. b.berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan kependudukan melalui forum konsultasi atau musyawarah desa.;
3. c.masyarakat berperan penting dalam implementasi program kependudukan, seperti pendataan, sensus, dan pemberdayaan keluarga; dan
4. d.terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kependudukan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi GDPK;
2. b.melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
(3)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
6. f.Badan Pusat Statistik;
7. g.organisasi kemasyarakatan;
8. h.perguruan tinggi; dan/atau
9. i.tokoh masyarakat.

Pasal 7

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk kelompok kerja.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kelompok kerja bidang pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. b.kelompok kerja bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
3. c.kelompok kerja bidang Pembangunan Keluarga;
4. d.kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
5. e.kelompok kerja bidang pembangunan database Kependudukan.

BAB IV

124 Tahap berikutnya dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kesehatan (GDPK) Kabupaten Temanggung yaitu merumuskan berbagai isu strategis yang mengacu pada kondisi, karakteristik dan situasi kependudukan di Kabupaten Temanggung yang sebelumnya telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Penjabaran isu strategis juga mengacu pada 5 (Lima) Pilar Kependudukan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program GDPK dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

137

Pasal 9

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GDPK.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laju pertumbuhan penduduk, untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dapat tercapai;
2. b.pendidikan dan kesehatan, meliputi angka partisipasi sekolah, tingkat literasi serta pelayanan kesehatan;
3. c.perencanaan keluarga, terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam rangka menurunkan angka kelahiran;
4. d.pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan penduduk;
5. e.perumahan dan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan penduduk;
6. f.migrasi dan urbanisasi, untuk mendukung perkembangan wilayah yang lebih merata; dan
7. g.tingkat kesejahteraan penduduk, terkait tingkat kemiskinan, akses terhadap pekerjaan, kualitas hidup dan tingkat pengangguran.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setahun sekali oleh tim koordinasi, untuk melihat kembali parameter yang sudah dibuat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 10 Juli 2025 BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN Diundangkan di Temanggung pada tanggal 10 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, ENDRO SUWARSO, S. H. Pembina Tk. I NIP. 196711121996031003 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 ii Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Temanggung adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, demografi penduduk lebih baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran, kematian dan imigrasi. Pembangunan kependudukan diperlukan perencanaan, sehingga Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan di Kabupaten Temanggung. Untuk mewujudkan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung yang optimal dan mampu menjadi factor penting dalam mencapai kemajuan bangsa perlu dirumuskan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan dalam bentuk dokumen GDPK. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan penting yang menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan kependudukan Kabupaten Temanggung. Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrase antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung ini, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan. Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen perencanaan pembangunan kependudukan kedepan yang meliputi lima aspek kependudukan yakni aspek pengendalian kuantitas penduduk, aspek peningkatan kualitas penduduk, aspek pembangunan keluarga, aspek penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan aspek penataan administrasi kependudukan. Aspek terselesaikannya dokumen GDPK, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim dari FKM UNDIP Semarang, Tim Penyusunan yang telah menyusun bahan dasar GDPK serta tim Sekretariat yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan dokumen ini. Semoga GDPK ini dapat bermanfaat untuk semua pihak khususnya dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Temanggung, 10 Juli 2025 Bupati Temanggung, ttd. Agus Setyawan Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, ENDRO SUWARSO, S. H. Pembina Tk. I NIP. 196711121996031003 KATA PENGANTAR iii Hal. Halaman Judul …………………………………………………………… i Kata Pengantar …………………………………………………………… ii Daftar Isi …………………………………………………………… iii Daftar Tabel …………………………………………………………… vi Daftar Gambar …………………………………………………………… viii Daftar Singkatan …………………………………………………………… xii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang……………………………………………… 1.2. Maksud dan Tujuan……………………………………….. 1.2.1. Maksud……………………………………………… 1.2.2. Tujuan………………………………………………. 1.3. Ruang Lingkup……………………………………………… 1.4. Landasan Hukum………………………………………….. 1.5. Pendekatan Pengembangan GDPK…………………….. 1.6. Pengertian Umum………………………………………….. 1.7. Sistematika Penulisan…………………………………….. 1 4 4 4 5 5 7 10 12 BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Temanggung…….. 2.1.1. Kondisi Geografis dan Topografis Wilayah….. 2.1.2. Pembagian Wilayah Administratif…………….. 2.1.3. Penggunaan Lahan………………………………. 2.2. Pengelolaan Kuantitas Penduduk………………………. 2.2.1. Jumlah Penduduk……………………………….. 2.2.2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur….. 2.2.3. Laju Pertambahan Penduduk…………………. 2.2.4. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)… 2.2.5. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)………… 2.2.6. Pasangan Usia Subur (PUS) Menggunakan Kontrasepsi………………………………………… 2.2.7. Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terlayani)…………………………………… 2.2.8. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate)….. 2.2.9. Total Fertility Rate (TFR)………………………… 2.2.10. Age Specific Fertility Rate (ASFR)……………… 2.2.11. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate)… 2.2.12. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate).. 2.2.13. Angka Kematian Anak <5 Tahun (U5MR)…… 2.2.14. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio)………………………………………………… 2.2.15. Umur Harapan Hidup (Expectancy of Life)….. 14 14 15 17 18 18 22 24 25 28 31 33 35 36 37 38 40 41 43 44 DAFTAR ISI iv 2.3. Peningkatan Kualitas Penduduk………………………… 2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)………… 2.3.2. Bidang Kesehatan………………………………… 2.3.3. Bidang Pendidikan……………………………….. 2.3.4. Bidang Ekonomi………………………………….. 2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk…………………………………………………….. 2.4.1. Persebaran Penduduk…………………………… 2.4.2. Mobilitas Penduduk……………………………… 2.5. Pembangunan Keluarga Berkualitas…………………… 2.5.1. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)………………………………………………. 2.5.2. Kasus Kekerasan Anak………………………….. 2.5.3. Kasus Perceraian dan Dispensasi Kawin…… 2.5.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)………….. 2.5.5. Persentase Keluarga yang Memiliki Balita dan Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)………………………………………... 2.5.6. Persentase Keluarga Memiliki Remaja Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)………………………………………………… 2.5.7. Persentase Keluarga Memiliki Lansia Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)………………………………………………… 2.5.8. Persentase Keluarga menjadi Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)…………………………………………….. 2.6. Penataan Data, Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan…………………………….. 2.6.1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)…………….. 2.6.2. Kepemilikan Kartu Identitas/Kartu Tanda Penduduk………………………………………….. 2.6.3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)…….. 2.6.4. Kepemilikan Akte Kelahiran……………………. 2.6.5. Kepemilikan Akte Kematian……………………. 45 45 47 55 68 78 78 82 83 83 84 86 88 89 91 92 93 94 95 96 97 99 102 BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN 3.1. Kuantitas Penduduk………………………………………. 3.2. Kualitas Penduduk………………………………………… 3.3. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk…. 3.4. Keluarga Berkualitas……………………………………… 3.5. Penataan Data Base dan Administrasi Kependudukan……………………………………………... 104 114 118 120 121 BAB IV VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 4.1. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan………… 4.1.1. Kuantitas Penduduk…………………………….. 123 v 4.1.2. Kualitas Penduduk………………………………. 4.1.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk………… 4.1.4. Pembangunan Keluarga Berkualitas………… 4.1.5. Pembangunan Data Base dan Administrasi Kependudukan……………………………………. 4.2. Visi dan Misi Pembangunan Kependudukan………... 124 125 129 130 132 133 BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk……………………. 5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk……………………….. 5.3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk……………………………………………………. 5.4. Pembangunan Keluarga Berkualitas………………….. 5.5. Penataan Data Base dan Administrasi Kependudukan……………………………………………... 137 139 141 143 144 BAB VI PETA JALAN (ROAD-MAP) 6.1. Peta Jalan (Road-Map) Pengendalian Kuantitas Penduduk……………………………………………………. 6.2. Peta Jalan (Road-Map) Peningkatan Kualitas Penduduk……………………………………………………. 6.3. Peta Jalan (Road-Map) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk………………………. 6.4. Peta Jalan (Road-Map) Pembangunan Keluarga Berkualitas………………………………………………….. 6.5. Peta Jalan (Road-Map) Data Base dan Administrasi Kependudukan……………………………………………... 145 147 149 150 151 BAB VII PENUTUP 7.1. Kesimpulan………………………………………………….. 7.2. Rekomendasi………………………………………………... 153 155 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 156 vi Tabel 2.1. Gambaran Wilayah Administratif Kabupaten Temanggung…………………………………………………… 16 Tabel 2.2. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kecamatan…………………………………… 17 Tabel 2.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Temanggung….. 20 Tabel 2.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex-Ratio per Wilayah Kecamatan Tahun 2022………………………… 21 Tabel 2.5. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Kabupaten Temanggung…………………………………………………… 29 Tabel 2.6. Karakteristik Umur Pasangan Calon Pengantin Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022…………… 30 Tabel 2.7. Jumlah Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi per Kecamatan…………………………………………………….. 32 Tabel 2.8. Penghitungan Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022…… 35 Tabel 2.9. Penghitungan IPM (Metode Baru) Tahun 2020-2022.. 46 Tabel 2.10. Cakupan Imunisasi Anak Kabupaten Temanggung…. 51 Tabel 2.11. Jumlah Sarana dan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………….. 53 Tabel 2.12. Indikator Perumahan dan Sanitasi Layak Kabupaten Temanggung…………………………………………………... 55 Tabel 2.13. Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022…………… 63 Tabel 2.14. Jumlah Fasilitas/Sarana Sekolah dan Tingkatannya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2022…………... 65 Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2018-2022 Kabupaten Temanggung (Milyar Rupiah)……………………………… 70 DAFTAR TABEL vii Tabel 2.16. Pendapatan Perkapita Berdasarkan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019………………………….. 74 Tabel 2.17. Kesempatan Kerja Penduduk Umur ≥15 Tahun……… 75 Tabel 2.18. Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022……………………………………………. 76 Tabel 2.19. Data Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023…………………………………………………….. 78 Tabel 2.20. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022… 80 Tabel 2.21. Angka Migrasi Penduduk Kabupaten Temanggung….. 82 Tabel 2.22. Jumlah Pernikahan, Perceraian dan Dispensasi Kawin Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022…………………………………………………… 87 Tabel 3.1. Target Sasaran Kuantitas Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………….. 110 Tabel 3.2. Target Sasaran Kualitas Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………….. 116 Tabel 3.3. Target Sasaran Pembangunan Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………….. 121 Tabel 3.4. Target Sasaran Penataan Data Base dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2045………………………………….. 122 viii Hal Gambar I.1. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi GDPK………………………………………………………… 8 Gambar II.1. Peta Wilayah Kabupaten Temanggung………………. 14 Gambar II.2. Peta Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kecamatan………………………………… 15 Gambar II.3. Trend Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………… 18 Gambar II.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 19 Gambar II.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022………………………………………………… 22 Gambar II.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 23 Gambar II.7. Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………… 25 Gambar II.8. Angka Ketergantungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………… 26 Gambar II.9. Jumlah Penduduk Umur Produktif dan Non Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022………………………………………………………….. 26 Gambar II.10. Proporsi Penduduk Umur Produktif dan Non Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2022………………………………………………………….. 28 Gambar II.11. Jumlah Pernikahan Tercatat di KUA Tahun 2018- 2022………………………………………………………….. 29 Gambar II.12. Cakupan Pemakaian Kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………………….. 31 Gambar II.13. Penggunaan KB MKJP dan Non MKJP oleh PUS Kabupaten Temanggung (s/d Agustus 2023)………. 33 Gambar II.14. Angka Unmet-Need Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………………….. 34 Gambar II.15. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 36 Gambar II.16. Age Specific Fertility Rate (ASFR) Kabupaten Temanggung 2022………………………………………… 37 Gambar II.17. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 39 Gambar II.18. Grafik Perbedaan Angka Crude Birth Rate (CBR) dengan Crude Death Rate (CDR) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 40 Gambar II.19. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………… 41 Gambar II.20. Angka Kematian Anak Balita (Umur <5 Tahun) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 42 DAFTAR GAMBAR ix Gambar II.21. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………… 43 Gambar II.22. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 45 Gambar II.23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 46 Gambar II.24. Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 47 Gambar II.25. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 48 Gambar II.26. Persentase Balita Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 49 Gambar II.27. Grafik Cakupan Imunisasi Bayi dan Anak Baduta Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 51 Gambar II.28. Persentase Akses Air Bersih dan Jamban Sehat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 54 Gambar II.29. Rerata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………… 56 Gambar II.30. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 56 Gambar II.31. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 57 Gambar II.32. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 58 Gambar II.33. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 60 Gambar II.34. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 61 Gambar II.35. Perbedaan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022………………………………. 62 Gambar II.36. Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………… 64 Gambar II.37. Kondisi Ruang Sekolah Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 67 Gambar II.38. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 68 Gambar II.39. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 70 Gambar II.40. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………………………….. 72 Gambar II.41. Perbandingan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 73 Gambar II.42. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………………………….. 77 Gambar II.43. Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………………………….. 79 Gambar II.44. Perbandingan 10 Kecamatan dengan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Terbesar……………………… 79 x Gambar II.45. Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung per Kecamatan………………………………………………….. 81 Gambar II.46. Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 84 Gambar II.47. Kekerasan pada Anak Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………………………….. 85 Gambar II.48. Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 86 Gambar II.49. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 89 Gambar II.50. Keluarga Balita Mengikuti BKB Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………… 90 Gambar II.51. Keluarga Memiliki Remaja Mengikuti Bina Keluarga Remaja (BKR) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………… 91 Gambar II.52. Keluarga Memiliki Lansia Mengikuti Bina Keluarga Lansia (BKL) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………………….. 92 Gambar II.53. Persentase Keluarga Akseptor Mengikuti UPPKA Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 94 Gambar II.54. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 95 Gambar II.55. Perbandingan Jumlah Kartu Keluarga (KK) dengan Jumlah Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………………………………….. 96 Gambar II.56. Kepemilikan Kartu Identitas Elektronik (E-KTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 97 Gambar II.57. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 98 Gambar II.58. Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 99 Gambar II.59. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 100 Gambar II.60. Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi Anak 0-18 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022……….. 101 Gambar II.61. Perbandingan Jumlah Anak (0-18 Tahun) dengan Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022………………………. 101 Gambar II.62. Kepemilikan Akte Kematian Kabupaten Temanggung 2018-2022………………………………… 102 Gambar III.1. Target Proyeksi Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045……….. 105 Gambar III.2. Target Proyeksi Angka Kelahiran Kasar (CBR) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045……….. 105 Gambar III.3. Target dan Proyeksi PUS Menggunakan Kontrasepsi (CPR) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………………………………….. 106 xi Gambar III.4. Target dan Proyeksi Angka Kematian Bayi (IMR) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045……….. 107 Gambar III.5. Target dan Proyeksi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045……….. 108 Gambar III.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………. 109 Gambar III.7. Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045……….. 112 Gambar III.8. Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045……….. 113 Gambar III.9. Target dan Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2045…………………………………………………………. 113 Gambar III.10. Persentase Penduduk Usia Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………. 114 Gambar IV.1. Peta Jalan (Road-Map) Pentahapan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045………………………………………………….. 145 Gambar IV.2. Peta Jalan (Road-Map) Pengendalian Kuantitas Penduduk Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045………………………………… 146 Gambar IV.3. Peta Jalan (Road-Map) Peningkatan Kualitas Penduduk Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045………………………………… 148 Gambar IV.4. Peta Jalan (Road-Map) Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045…………………. 150 Gambar IV.5. Peta Jalan (Road-Map) Pembangunan Keluarga Berkualitas Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045………………………………… 151 Gambar IV.6. Peta Jalan (Road-Map) Pengembangan Data Base dan Administrasi Kependudukan Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2045………………………………………………………….. 152 xii AKABa : Angka Kematian Balita AKB : Angka Kematian Bayi AKI : Angka Kematian Ibu Alkon : Alat Kontrasepsi AMP : Audit Maternal Perinatal APK : Angka Partisipasi Kasar APM : Angka Partisipasi Murni APS : Angka Partisipasi sekolah APS : Angka Putus Sekolah ASFR : Age Specific Fertility Rate Balita : Bawah Lima Tahun BBLR : Berat Badan (Bayi) Lahir Rendah BCG : Bacillus Calmette-Guerin BKB : Bina Keluarga Balita BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKL : Bina Keluarga Lansia BKR : Bina Keluarga Remaja BPS : Badan Pusat Statistik CBR : Crude Birth Rate CDR : Crude Death rate COVID-19 : Coronaviruses Disease-2019 CPR : Contraceptive Prevalence Rate Dindikpora : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dindukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinkes : Dinas Kesehatan Diskominfo : Dinas Komunikasi dan Informasi DPPPAPPKB : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPT/HB/HiB : Difteri-Partusis-Tetanus/Hepatitis B/Haemophilus Influenzae Type B DR : Dependency Ratio DSS : Decision Support System E-KTP : Elektronik-Kartu Tanda Penduduk EoL : Expectancy of Life G2C : Government to Citizen G2G : Government to Goverment GDPK : Grand Design Pembangunan Kependudukan Ha : Hektar (Hekto-are) HB-0 : Hepatitis B (0 tahun) HDI : Human Development Index HLS : Harapan Lama Sekolah HPV : Human Papilloma Viruses DAFTAR SINGKATAN xiii ICPD : International Conference on Population and Development IPG : Indeks Pembangunan Gender IPM : Indeks Pembangunan Manusia IPV : Inactivated Polio Vaccine ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut IUD : Intra Uterine Device KB : Keluarga Berencana KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kemenag : Kementerian Agama KIA : Kartu Identitas Anak KK : Kartu Keluarga KTD : Kehamilan Tidak Diinginkan KTP : Kartu Tanda Penduduk KUA : Kantor Urusan Agama LF-SP2020 : Long Form-Sensus Penduduk 2020 LPP : Laju Pertambahan Penduduk m/dpl : meter/di atas permukaan laut MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MMR : Maternal Mortality Ratio MOP : Metode Operasi Pria MOW : Metode Operasi Wanita MP3EI : Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3KI : Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia MR : Measles-Rubella MUKP : Median Usia Kawin Pertama Nakes : Tenaga Kesehatan NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia NRR : Nett Reproduction Rate OPD : Organisasi Perangkat Daerah OPV : Oral Polio Vaccine PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini PCV : Pneumococcal Conjugate Vaccine PDRB-ADHB : Pendapatan Domestik Regional Bruto-Atas Dasar Harga Berlaku PDRB-ADHK : Pendapatan Domestik Regional Bruto-Atas Dasar Harga Konstan PHA : Pemenuhan Hak Anak PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PKM : Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) PPM : Pencegahan Penyakit Menular PTM : Penyakit Tidak Menular PTS : Penduduk Tumbuh Seimbang PUS : Pasangan Usia Subur Renstra : Rencana Strategis RLS : Rata-rata Lama Sekolah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah xiv RS : Rumah Sakit RT : Rukun Tetangga RW : Rukun Warga SAK : Sistem Administrasi Kependudukan SDGs : Sustainable Developments Goals SDM : Sumber Daya Manusia SD/MI : Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SMA/SMK/MA : Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah SMP/MTs : Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Stranas : Strategi Nasional SUPAS 2015 : Survei Penduduk Antar Sensus 2015 TFR : Total Fertility Rate TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka U5MR : Under 5 (Five) Mortality Rate UHH : Umur Harapan Hidup UKM : Upaya Kesehatan Masyarakat UKP : Upaya Kesehatan Perorangan UKP : Usia Kawin Pertama UPPKA : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UU : Undang-Undang WHO : World Health Organization WNA : Warga Negara Asing WNI : Warga Negara Indonesia 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penduduk adalah sekelompok orang-orang atau warga negara yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah tertentu, Penduduk dengan segala dinamikanya berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan nasional dan daerah karena mereka adalah modal dasar sekaligus titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berbagai bukti empiris membuktikan kemajuan suatu negara/daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Di sisi lain, penduduk sekaligus juga menjadi penerima manfaat dari hasil proses pembangunan yang dilaksanakan, sehingga berbagai upaya pembangunan harus selalu berfokus pada bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penduduknya. Oleh karena itu situasi dan dinamika kependudukan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Mengacu prinsip global pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan “Masyarakat” yang dapat dimaknai sebagai penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kesejahteraan masyarakat yang optimal dapat dicapai melalui pemerataan pembangunan di segala bidang, termasuk pemerataan sumberdaya. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, namun sepenuhnya bergantung kapasitas dan kapabilitas penduduk dalam mengelola semua sumber daya yang ada tersebut, yang dilihat melalui indikator kuantitas dan kualitas penduduknya. Oleh karena itu, pembangunan harus berpusat pada penduduk (people centered development), yang berorientasi pada penguatan potensi dan pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat. Harus dipahami juga bahwa penduduk itu sendiri menjadi modal (human capital), sehingga jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada berbagai aspek pembangunan itu sendiri, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, keamanan dan berbagai aspek pembangunan lainnya. Sebaliknya aspek pembangunan tersebut secara resiprokal (saling berbalasan) juga mempengaruhi situasi kependudukan, baik yang terjadi pada kondisi saat ini maupun di masa depan. Besaran jumlah penduduk disertai kualitas yang handal akan memunculkan kemampuan daya saing dan produktifitas dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebaliknya ketika hanya Pertumbuhan penduduk yang cepat juga akan mempengaruhi kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, upaya pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan pilihan paling tepat ditengah dinamika penduduk yang kompleks. Untuk itu diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, yang mencakup penetapan keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kualitas dan kuantitas penduduk, serta bagaimana penataan komposisi dan struktur penduduk yang ideal bagi pembangunan berkelanjutan. Paradigmanya harus mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan dan integratif. Bila dilihat dari segi luas wilayah maupun dari segi jumlah penduduknya, Indonesia termasuk negara yang besar. Secara keseluruhan, luas wilayah negara Indonesia adalah 1.990.250 km2, dengan laju dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari dekade ke dekade yaitu, 206,3 juta jiwa di tahun 2000; 237,6 juta jiwa di tahun 2010, dan mencapai 269,6 juta jiwa di tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 275,77 juta jiwa dengan komposisi 69,25% merupakan umur produktif (190,98 juta jiwa) dan sisanya yaitu 84,8 juta jiwa (30,75%) adalah kelompok umur tidak produktif. Persebaran penduduk juga sangat tidak merata, terutama berpusat di pulau Jawa. Sekitar 56,1% dari total penduduk tinggal di Pulau Jawa yang luas geografisnya sekitar 7% dari luas wilayah Indonesia, sehingga kepadatan penduduknya sangat tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di pulau-pulau lainnya. Beberapa permasalahan kependudukan yang masih dihadapi di Indonesia antara lain adalah laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang relatif tinggi, persebaran penduduk yang belum merata, tingginya tingkat ketergantungan golongan usia non produktif terhadap usia produktif, kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan agar produktivitas juga meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi, serta masih relatif rendahnya pendapatan per kapita penduduknya. Oleh karena itu penguatan prioritas pada pembangunan kependudukan di Indonesia merupakan hal yang urgen dan penting untuk ditindaklanjuti. Kompleksitas permasalahan kependudukan yang terjadi memerlukan koordinasi antar sektor/bidang diantara berbagai struktur kelembagaan yang menanganinya, termasuk komitmennya masing-masing. Diketahui bahwa jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi tiga komponen demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Kelahiran yang terjadi bersifat menambahkan, sedangkan kematian akan bersifat mengurangi (pengurang) terhadap jumlah penduduk. Demikian pula 3 dengan migrasi, dimana jumlah penduduk yang masuk (migrasi masuk) bersifat penambahan dan jumlah penduduk yang keluar (migrasi keluar) bersifat mengurangi. Keseimbangan dalam pengaturan ketiga komponen tersebut akan menjamin tercapainya struktur kependudukan yang seimbang dan sesuai daya dukung serta daya tampung lingkungannya. Sebagaimana kondisi di berbagai kabupaten atau kota lainnya, permasalahan kependudukan di Kabupaten Temanggung juga cukup kompleks, terutama dari aspek kuantitas dan kualitas penduduknya. Jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 799.764 jiwa (berdasar data BPS) dan 807.440 jiwa (data Dindukcapil), serta tingkat kepadatan penduduk 919/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,69% (rerata 0,83% pertahun dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022). Meski secara kuantitas, jumlah penduduk relatif dapat dikendalikan pertambahannya, namun dari segi kualitasnya ternyata belum menggembirakan. Di sisi lain, Kabupaten Temanggung sudah mulai memasuki era bonus demografi pada periode sekarang ini, dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada kelompok usia tidak produktif. Tantangan ke depan berkaitan dengan penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang harus disiapkan. Kompleksnya permasalahan dan kondisi kependudukan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah selama ini belum optimal dan belum tuntas dalam upaya mengatasi berbagai masalah kependudukan yang terjadi. Karena posisi dan kedudukannya yang strategis, maka pembangunan kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan berbagai bidang, baik untuk skala nasional, regional maupun lokal. Merespon pentingnya pembangunan kependudukan di Indonesia, pada tahun 2014 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Terbitnya peraturan ini dilatarbelakangi fakta bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk yang belum proporsional, serta administrasi kependudukan yang belum tertib. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kuantitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan di kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pencapaian target-target pembangunan kependudukan, diperlukan arahan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam program lima tahunan berupa Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK. Tujuan utama dari pelaksana GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi 4 sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Terdapat 5 (lima) pilar pada strategi pelaksanaan GDPK yaitu melalui: (1) Pengendalian kuantitas penduduk; (2) Peningkatan kualitas penduduk; (3) Pembangunan keluarga; (4) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; serta (5) Penataan data base dan administrasi kependudukan. Berlatar belakang uraian tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 ini melaksanakan kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung. Dokumen GDPK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dalam periode tahun 2024- 2045, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Dokumen GDPK menjadi dokumen perencanaan pembangunan kependudukan dalam konteks mengantisipasi dan sekaligus untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dalam menetapkan berbagai kebijakan pendukung di bidang kependudukan, khususnya di Kabupaten Temanggung. 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan kependudukan selama 21 tahun ke depan. Kedudukan GDPK dalam tata kebijakan pemerintah daerah juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pedoman penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam bidang pembangunan kependudukan. 1.2.2. Tujuan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung ini bertujuan untuk:

a.Mewujudkan arah pengendalian kuantitas penduduk melalui pengelolaan keseimbangan struktur pertumbuhan penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk;
b.Mewujudkan arah peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang seimbang pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi; 5
c.Mengendalikan pertumbuhan, persebaran dan mobilitas penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
d.Mewujudkan arah kebijakan pembangunan keluarga dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan keluarga;
e.Mewujudkan kualitas data dan informasi kependudukan yang terpusat dalam sistem informasi data kependudukan. 1.3. Ruang Lingkup Karena Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kependudukan, maka ruang lingkup penyusunannya mencakup tahapan sebagai berikut:
a.Pengumpulan data-data dan informasi situasi kependudukan berdasarkan 5 (lima) pilar kependudukan meliputi: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengatutan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan administrasi kependudukan;
b.Pengumpulan literatur kebijakan dan berbagai dokumen regulasi yang terkait dengan konsep pembangunan kependudukan;
c.Melakukan analisis situasi dan kajian terhadap data kependudukan yang berasal dari berbagai sumber dan melakukan kajian terhadap aspek regulasi dan kebijakan pendukungnya;
d.Menentukan prioritas masalah kependudukan di Kabupaten Temanggung;
e.Melakukan penghitungan proyeksi terhadap data kependudukan untuk memberikan gambaran kondisi penduduk di masa yang akan datang (proyeksi sampai dengan tahun 2045);
f.Penyusunan Visi, Misi dan Kebijakan Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung dalam 21 Tahun ke depan;
g.Penyusunan Road-Map (Peta Jalan) Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung untuk Periode 21 Tahun ke depan yang dijabarkan dalam kegiatan 5 (lima) tahunan. 1.4. Landasan Hukum Beberapa peraturan dan regulasi yang mendasari penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 antara lain:
a.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 26, Pasal 28B, Pasal 28H, Pasal 31, dan Pasal 33); 6
b.Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
c.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
d.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
e.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
f.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
g.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
h.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
i.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
j.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
k.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
l.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
m.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
n.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80);
o.Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
p.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
q.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020– 2024;
r.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
s.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
t.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
u.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045;
v.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
w.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 1.5. Pendekatan Pengembangan GDPK Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung dilakukan mendasarkan pada pendekatan kebijakan, program dan regulasi. Pentingnya pendekatan kebijakan karena GDPK dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi terhadap satu kondisi yang akan dicapai. Melalui pendekatan ini, lembaga-lembaga pemerintahan sebagai aktor yang mempunyai legitimasi dalam mengeluarkan serangkaian instruksi kepada pelaksana kebijakan yang menjabarkan bagaimana tujuan dan cara untuk tercapainya tujuan tersebut. Melalui pendekatan kebijakan ini sekaligus untuk memastikan bahwa dalam pencapaian target penduduk yang berkualitas dan seimbang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses/tahapan 8 perencanaan dari suatu fenomena dan masalah yang muncul yang menjadi petunjuk pelaksanaan dalam memecahkan permasalahan agar tujuan terimplementasikan secara baik. Kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Temanggung mengacu pada kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan memperhatikan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dan sebagainya). Gambar I.1 Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi GDPK Pendekatan program dilakukan melalui kajian program-program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan yang telah dideskripsikan secara jelas dalam dokumen perencanaan jangka panjang serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan. Untuk memperkuat pembangunan kependudukan, GDPK ditetapkan dengan regulasi daerah yang akan menjadi payung utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 9 didefinisikan. Untuk itu diperlukan satu kajian akademik dalam menghasilkan regulasi pembangunan kependudukan di Kabupaten Temanggung. Kajian akademik dibangun untuk mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, dan memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen grand design. Pendekatan-pendekatan tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui beberapa tahapan. Pertama, menetapkan 5 pilar pembangunan kependudukan sesuai dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional. Masing-masing pilar tersebut telah ditetapkan indikator secara nasional yang digunakan langsung oleh daerah atau dirumuskan kembali sesuai dengan indikator yang ada di daerah. Kedua, tahapan penyediaan data atas indikator-indikator yang ada pada setiap pilar. Data tersebut dijadikan sebagai dasar analisis untuk melihat kondisi pencapaian pada setiap pilarnya. Data tersebut akan menghasilkan informasi atas suatu permasalahan dan isu-isu strategis yang muncul, sehingga dapat diambil satu strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan untuk periode tahun tertentu secara tepat. Ketiga, tahap penetapan kondisi ideal yang diinginkan yang menjadi harapan sekaligus tujuan. Kondisi tersebut dihasilkan melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan terkait. Beberapa kaidah penting dalam perencanaan pembangunan kependudukan sesuai ketentuan panduan penyusunan GDPK antara lain yaitu: 1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan; 2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholder), yang di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat; 3) Pembangunan Kependudukan harus menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan sekaligus penikmat pembangunan; 4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; dan 5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah. Mengacu pada kaidah tersebut, maka penyusunan dokumen GDPK diharapkan mampu mengakomodasi dinamika kependudukan yang terjadi di wilayah masing-masing. Di sisi lain, dokumen GDPK juga menjadi alat bantu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses Pembangunan di bidang kependudukan agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan. 10 1.6. Pengertian Umum
a.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
b.Data adalah semua informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi;
c.Data Base Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data
d.Data Kependudukan adalah data individu atau perseorangan yang terstruktur melalui kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan sensus penduduk, seperti data kelahiran, kematian, perpindahan atau migrasi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk dan sebagainya;
e.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas dan atau Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, NIK, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil;
f.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator dalam mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup;
g.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
h.Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
i.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;
j.Kepadatan Penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi; 11
k.Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
l.Kesehatan adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
m.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
n.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak;
o.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal;
p.Laju Pertambahan Penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu;
q.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan;
r.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa;
s.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
t.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan;
u.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
v.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 12
w.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
x.Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap;
y.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
z.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; aa. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan; bb. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi; cc. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia; 1.7. Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
1. 1.BAB I: PENDAHULUAN Pada Bab I ini memberikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, pendekatan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), pengertian umum dan sistematika penulisan. 13
2. 2.BAB II: ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN. Pada Bab II ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan berdasar 5 (lima) pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian data pada masing-masing indikator di setiap pilarnya.
3. 3.BAB III: PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN Pada Bab III ini berisi penjelasan data parameter kependudukan hasil perhitungan proyeksi untuk 21 tahun ke depan (2024-2045), analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.
4. 4.BAB IV: VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Pada Bab IV ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung.
5. 5.BAB V: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Pada Bab V ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 (lima) pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional dalam berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan.
6. 6.BAB VI: PETA JALAN (ROADMAP) Pada Bab VI ini merupakan penahapan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPD, juga upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan melalui penetapan berbagai program prioritas.
7. 7.BAB VII: PENUTUP Pada Bab VII ini berisi kesimpulan serta rekomendasi untuk mendukung implementasi road-map pembangunan kependudukan. 14 ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Temanggung 2.1.1. Kondisi Geografis dan Topografis Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian tengah wilayah provinsi. Terbentuk berdasarkan UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak antara 110°23’-110°46’30” Bujur Timur dan 7°14’-7°32’35” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara : Kabupaten Kendal & Kabupaten Semarang Sebelah Timur : Kabupaten Semarang & Kabupaten Magelang Sebelah Selatan : Kabupaten Magelang Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo Gambar II.1 Peta Wilayah Kabupaten Temanggung (Sumber: https://temanggungkab.go.id/pages/peta-kab-temanggung-1639970494) Kondisi topografis wilayah Kabupaten Temanggung sangat kompleks dan beragam, yang meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70%, dan iklim tropis. Karena terletak di area pegunungan, maka pada umumnya wilayahnya berhawa dingin dengan suhu udara relatif sejuk yaitu antara 22,0ºC – 23,6ºC. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta Kecamatan Candiroto. Ada dua musim di Kabupaten Temanggung yaitu: musim kemarau (sekitar April-September) dan musim penghujan (sekitar Oktober-Maret) dengan curah hujan tahunan umumnya tinggi. Rata-rata curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun. 2.1.2. Pembagian Wilayah Administratif Gambar II.2 Peta Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kecamatan 16 Secara administratif, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan, serta 1.518 Rukun Warga (RW), 5.792 Rukun Tetangga (RT), 1.568 Dusun dan 139 Lingkungan, dengan pusat pemerintahan di pusat Kota Temanggung. Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan terluas yaitu 78,36 km2 (9%) dan Kecamatan Selopampang menjadi kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 17,29 km2 (1,99%). Jarak dari pusat kota Temanggung ke ibukota kecamatan 0-40 km, dengan rerata 16,6 km. Jarak terdekat dengan Kecamatan Temanggung (0 km), diikuti Kecamatan Kranggan (4 km), Kecamatan Tlogomulyo (5 km), serta Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu (@ 6 km). Kecamatan terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tretep (40 km), Kecamatan Bejen (34 km) dan Kecamatan Wonoboyo (33 km). Sementara jarak dari Kabupaten Temanggung ke ibukota Provinsi Jawa Tengah (kota Semarang) yaitu 77 km. Tabel 2.1. Gambaran Wilayah Administratif Kabupaten Temanggung Luas Wilayah (km2) Area Wilayah No Kode Kecamatan % Desa Kelurahan
8. 1.33.23.01. Bulu 43,04 4,94 19 -
9. 2.33.23.02. Tembarak 26,84 3,08 13 -
10. 3.33.23.03. Temanggung 33,39 3,84 6 19
11. 4.33.23.04. Pringsurat 57,27 6,58 14 -
12. 5.33.23.05. Kaloran 63,92 7,34 14 -
13. 6.33.23.06. Kandangan 78,36 9,00 16 -
14. 7.33.23.07. Kedu 34,96 4,02 14 -
15. 8.33.23.08. Parakan 22,23 2,55 14 2
16. 9.33.23.09. Ngadirejo 53,31 6,12 19 1
17. 10.33.23.10. Jumo 29,32 3,37 13 -
18. 11.33.23.11. Tretep 33,65 3,86 11 -
19. 12.33.23.12. Candiroto 59,94 6,88 14 -
20. 13.33.23.13. Kranggan 57,61 6,62 12 1
21. 14.33.23.14. Tlogomulyo 24,84 2,85 12 -
22. 15.33.23.15. Selopampang 17,29 1,99 12 -
23. 16.33.23.16. Bansari 22,54 2,59 13 -
24. 17.33.23.17. Kledung 32,21 3,70 13 -
25. 18.33.23.18. Bejen 68,84 7,91 14 -
26. 19.33.23.19. Wonoboyo 43,98 5,05 13 -
27. 20.33.23.20. Gemawang 67,11 7,71 10 - Jumlah Kab. Temanggung 870,65 100 266 23 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022. 17 2.1.3. Penggunaan Lahan Tabel 2.2. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kecamatan No Kode Kecamatan Luas Lahan (Hektar) % Penggunaan Lahan (Hektar) Sawah Non Sawah Non Pertanian
28. 1.33.23.01. Bulu 4.304 4,94 1.321,4 2.197,2 785,4
29. 2.33.23.02. Tembarak 2.684 3,08 646,4 1.715,6 322,0
30. 3.33.23.03. Temanggung 3.339 3,84 1.629,9 1.356,6 352,5
31. 4.33.23.04. Pringsurat 5.727 6,58 507,9 3.747,1 1.472,0
32. 5.33.23.05. Kaloran 6.392 7,34 1.186,7 4.422,3 783,0
33. 6.33.23.06. Kandangan 7.836 9,00 1.263,0 5.137,0 1.436,0
34. 7.33.23.07. Kedu 3.496 4,02 2.068,5 534,7 892,8
35. 8.33.23.08. Parakan 2.223 2,55 1.109,0 615,0 499,0
36. 9.33.23.09. Ngadirejo 5.331 6,12 1.415,7 2.628,3 1,287,0
37. 10.33.23.10. Jumo 2.932 3,37 1.148,6 1.303,9 479,5
38. 11.33.23.11. Tretep 3.365 3,86 27,1 3.116,9 221,0
39. 12.33.23.12. Candiroto 5.994 6,88 957,1 4.486,9 550,0
40. 13.33.23.13. Kranggan 5.761 6,62 1.105,1 3.573,1 1.082,8
41. 14.33.23.14. Tlogomulyo 2.484 2,85 342,1 1,907,2 234,7
42. 15.33.23.15. Selopampang 1.729 1,99 736,8 686,2 306,0
43. 16.33.23.16. Bansari 2.254 2,59 502,5 1.452,3 299,2
44. 17.33.23.17. Kledung 3.221 3,70 179,0 2.849,8 192,2
45. 18.33.23.18. Bejen 6.884 7,91 467,5 5.489,5 567,0
46. 19.33.23.19. Wonoboyo 4.398 5,05 587,3 3.468,7 342,0
47. 20.33.23.20. Gemawang 6.711 7,71 431,1 5.708,9 571,0 Jumlah % 87.065 100 17.633 20,25% 56.757 65,19% 12.675 14,56% Sumber: E-Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung terbagi atas 3 (tiga) bentuk yaitu: lahan pertanian sawah, pertanian non sawah dan lahan non pertanian. Lahan pertanian non sawah mendominasi penggunaan lahan, yaitu sebesar 56.757 Ha (65,19%). Lahan pertanian sawah hanya sebesar 17.633 Ha (20,25%) dan lahan non pertanian sebesar 12.675 Ha (14,56%). Lahan pertanian sawah terbesar terutama di kecamatan Kedu (2.068,5 Ha), diikuti Kecamatan Temanggung (1.629,9 Ha), Kecamatan Ngadirejo (1.415,7 Ha) dan Kecamatan Kandangan (1.263,0 Ha). Lahan pertanian non sawah terutama berada di Kecamatan Bejen (5.849,5 Ha), Kecamatan Gemawang (5.708,9 Ha) dan Kecamatan Kandangan (5.137 Ha), sedangkan lahan non-pertanian terbesar yaitu di Kecamatan Pringsurat (1.472 Ha), 18 Trend Jumlah Penduduk 2018-2022 820000 810000 800000 790000 780000 770000 760000 750000 740000 795556 800429 807440 799764 791264 794403 783550 790174 772018 765994 2018 2019 2020 2021 2022 Data BPS Data Dindukcapil Kecamatan Ngadirejo (1.287 Ha) dan Kecamatan Kranggan (1.082,8 Ha). Penggunaan lahan untuk hutan terutama terdapat di Kecamatan Kranggan. Proporsi penggunaan lahan mengalami perubahan seiring dengan semakin bertambahnya pembukaan lahan baru untuk pertanian (sawah dan non sawah) maupun pemukiman. Mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Temanggung adalah sebagai petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung tahun 2022 menunjukkan dari 17.633 Ha lahan sawah, sebagian besar adalah sawah irigasi yaitu 16.003 Ha (90,8%) dan sawah tadah hujan 1.630 Ha (9,2%). Untuk lahan pertanian non sawah, proporsi terbesar untuk area perkebunan (25.501 Ha atau 45%) dan tegalan/kebun (17.620 Ha atau 31%), hutan negara 13.329 Ha (23,5%), sisanya area hutan rakyat dan lainnya (0,5%). Hasil perkebunan utama yaitu tembakau dan Kabupaten Temanggung termasuk penghasil utama tembakau di Jawa Tengah. 2.2. Pengelolaan Kuantitas Penduduk 2.2.1. Jumlah Penduduk Gambar II.3 Trend Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS dan Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2022 berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 sebanyak 799.764 jiwa dengan 402.121 jiwa (50,28%) berjenis kelamin laki- laki dan 397.643 jiwa (49,72%) perempuan. Jumlah tersebut 19 20222021202020192018 385.000 388.916 390.000 392.577395.000 394.634 397.334 398.687 400.000 400.895 403.095405.000 406.545 410.000 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 Laki-laki Perempuan 395.236 400.320 mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir yaitu 765.994 jiwa (tahun 2018), 772.018 jiwa (tahun 2019), 790.174 jiwa (tahun 2020), 794.403 jiwa (tahun 2021). Ketika data tersebut dibandingkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) menunjukkan ada perbedaan jumlah penduduk yaitu sebesar 807.440 jiwa (tahun 2022), meningkat dari 800.429 jiwa (tahun 2021), 795.556 jiwa (tahun 2020), 791.264 jiwa (tahun 2019) dan 783.550 jiwa (pada tahun 2018). Gambar II.3 menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Temanggung setiap tahunnya, dengan rerata bertambah sekitar 5.973 jiwa per tahun. Terlihat pula ada selisih perbedaan jumlah penduduk pada tahun 2022, dimana jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil lebih banyak 7.011 jiwa dibandingkan data BPS. Gambaran tersebut mengindikasikan laju pertambahan penduduk riil Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan data proyeksi yang menggunakan data BPS (yang bersumber dari SP-2020), sehingga dapat disimpulkan bahwa pertambahan penduduk kabupaten Temanggung saat ini melebihi angka pertambahan penduduk berdasar data proyeksi BPS. Gambar II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Gambar II.4 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan jenis kelamin, dimana penduduk laki- laki jumlahnya lebih besar daripada penduduk perempuan dalam 20 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan sex ratio, diperoleh rerata 101,1% dan cenderung stabil. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung juga fluktuatif dengan rerata 0,83% pertahun. Angka pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 0,69% dan jauh di bawah laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,13%. Besaran angka ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Implikasi meningkatnya jumlah penduduk terlihat pada tingkat kepadatan penduduknya yang cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu mulai 879/km2 (tahun 2018), menjadi 919/km2 pada tahun 2022 (lihat Tabel 2.3). Implikasi lain dari kenaikan jumlah penduduk adalah kenaikan jumlah rumah tangga dan jumlah keluarga yang tentunya berkaitan dengan permasalahan kependudukan lainnya. Tabel 2.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Temanggung Indikator/Tahu n 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah penduduk 765.994 772.018 790.174 794.403 799.764 Pertumbuhan penduduk 0,85% 0,84% 1,06% 0,71% 0,69% Kepadatan penduduk 879/km2 887/km2 908/km2 912/km2 919/km2 Sex Ratio 100,4% 101,2% 101,2% 101,1% Sumber: BPS (Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2019-2023) Kecamatan Temanggung merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi (83.571 jiwa) dengan proporsi 10,45% dari total penduduk Kabupaten, diikuti Kecamatan Kedu (59.842 jiwa), sedangkan Kecamatan Tretep dan Kecamatan Bejen mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.483 jiwa dan 21.736 jiwa (lihat Tabel 2.4). Tingkat kepadatan penduduk juga cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata 919 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Temanggung (2.503 jiwa/km2) dan terendah di Kecamatan Bejen (316 jiwa/km2). Bila dibandingkan dengan luas wilayah per kecamatan, juga terlihat ada ketimpangan dalam pemerataan penduduk antar kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Kecamatan yang memiliki wilayah luas, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang tinggal dan menetap di kecamatan tersebut. Contohnya Kecamatan Temanggung yang mempunyai 21 luas wilayah 3.84% dari luas total wilayah kabupaten, proporsi jumlah penduduknya sebesar 10,45% dan total penduduk yang ada. Juga untuk kecamatan Bejen (luas wilayah 7,91% namun jumlah penduduknya hanya 2,72%), serta Kecamatan Parakan (luas wilayah hanya 2,55% namun jumlah penduduknya sebesar 6,72% dari total penduduk kabupaten). Pada Tabel 2.4 juga terlihat sebagian besar kecamatan mempunyai rasio jenis kelamin (sex-ratio) di atas 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki di wilayahnya lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kecamatan yang jumlah penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yaitu Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Selopampang. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex-Ratio per Wilayah Kecamatan Tahun 2022 No Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan (n/km2) Sex- ratio N %
48. 1.33.23.01. Bulu 49.257 6,16 1.144 104,3
49. 2.33.23.02. Tembarak 31.655 3,96 1.179 103,6
50. 3.33.23.03. Temanggung 83.571 10,45 2.503 98,4
51. 4.33.23.04. Pringsurat 52.976 6,62 925 99,4
52. 5.33.23.05. Kaloran 45.755 5,72 716 100,4
53. 6.33.23.06. Kandangan 52.944 6,62 676 101,8
54. 7.33.23.07. Kedu 59.842 7,48 1.712 102,4
55. 8.33.23.08. Parakan 53.707 6,72 2.416 100,5
56. 9.33.23.09. Ngadirejo 56.860 7,11 1.067 102,1
57. 10.33.23.10. Jumo 30.099 3,76 1.027 101,1
58. 11.33.23.11. Tretep 21.483 2,69 638 103,9
59. 12.33.23.12. Candiroto 32.815 4,10 547 100,4
60. 13.33.23.13. Kranggan 50.082 6,26 869 98,3
61. 14.33.23.14. Tlogomulyo 23.480 2,94 945 103,4
62. 15.33.23.15. Selopampang 20.596 2,58 1.191 96,1
63. 16.33.23.16. Bansari 24.244 3,03 1.076 101,3
64. 17.33.23.17. Kledung 28.101 3,51 872 103,1
65. 18.33.23.18. Bejen 21.736 2,72 316 100,9
66. 19.33.23.19. Wonoboyo 26.728 3,34 608 103,1
67. 20.33.23.20. Gemawang 33.833 4,23 504 102,4 Kabupaten 799.964 100 919 101,1 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023. 22 30.000 23.255 21.462 20.000 10.000 0 34.527 40.000 41.967 54.218 44.43650.000 57.790 55.86054.851 58.442 60.000 59.426 58.22558.755 60.944 57.30665.97670.000 Jumlah Penduduk Tahun 2022 per Kelompok Umur 00-04 thn 05-09 thn 10-14 thn 15-19 thn 20-24 thn 25-29 thn 30-34 thn 35-39 thn 40-44 thn 45-49 thn 50-54 thn 55-59 thn 60-64 thn 65-69 thn 70-74 thn >=75 thn 2.2.2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur Gambar II.5 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2022 yang terlihat jumlah terbesar yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun (65.976 jiwa). Sedangkan Gambar II.6 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kategori umur dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tampak kelompok umur 10-14 tahun sampai dengan umur 50-54 tahun lebih mendominasi dibandingkan kelompok umur lainnya. Kondisi ini memberi keuntungan bonus demografi karena jumlah penduduk kelompok umur produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia). Disisi lain dapat dilihat bahwa jumlah terbesar yang digambarkan pada diagram penduduk berada pada rentang umur 10-14, 20-24, dan 25-29 tahun, serta rentang umur 20-34 sampai dengan 50-54 tahun akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja di masa kini dan masa yang akan datang mengingat jumlahnya yang cukup besar pada kelompok dengan rentang umur tersebut. Gambar II.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) 23 Gambar II.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 75 tahun < 70-74 tahun 65-69 tahun 60-64 tahun 55-59 tahun 50-54 tahun 45-49 tahun 40-44 tahun 35-39 tahun 30-34 tahun 25-29 tahun 20-24 tahun 15-19 tahun 10-14 tahun 05-09 tahun 00-04 tahun 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2022 2021 2020 2019 2018 24 Pada penduduk kelompok umur 0-4 tahun menunjukkan ada kecenderungan terus menurun jumlahnya yaitu dari 53.037 jiwa (2018) menjadi 53.299 jiwa (2019), 53.179 jiwa (2020), 52.159 jiwa (2021) dan 41.964 jiwa (2022). Kondisi menurun lainnya juga terlihat pada kelompok umur 5-9 tahun (dari 63.319 jiwa tahun 2018 menjadi 58.442 jiwa tahun 2022). Terjadinya penurunan jumlah penduduk pada kedua kelompok umur ini (0- 9 tahun) mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten dalam mengatur angka kelahiran dan program KB (Keluarga Berencana) pada dasa warsa terakhir. Dalam kurun waktu jangka panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan di Kabupaten Temanggung. Sebaliknya pada kelompok umur pra lansia dan lansia (≥50 tahun) menunjukkan trend meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Data Dindukcapil Kabupaten Temanggung menunjukkan jumlah penduduk umur 50 tahun ke atas (≥50 tahun) tahun 2022 sebesar 236.123 jiwa, meningkat sebanyak 31.361 jiwa dari jumlah penduduk pada kelompok umur sama pada tahun 2018 (204.762 jiwa). Kondisi ini menggambarkan keberhasilan pengelolaan program kesehatan dan kependudukan karena status kesehatan yang meningkat memperpanjang umur harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Ada kenaikan cukup signifikan pada penduduk kelompok lansia umur 70-74 tahun dan kelompok umur ≥75 tahun. Jumlah penduduk kelompok umur 70-74 tahun meningkat menjadi 21.462 jiwa (2022) dari 16.625 jiwa (2021), dan penduduk kelompok umur ≥75 tahun menjadi 23.255 jiwa (2022) dari 19.817 jiwa (2021). Peningkatan jumlah tersebut sejalan dengan meningkatnya umur harapan hidup penduduk dari 75,64 tahun

(2021)menjadi 75,7 tahun (2022). Oleh karena itu berbagai program yang berkaitan dengan perawatan kelompok lanjut usia (lansia) harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. 2.2.3. Laju Pertambahan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Besaran laju pertambahan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 0,85% (2018), 0,84% (2019), 1,06% (2020), 0,71% (2021) dan 0,69% (2022), dengan rerata 0,83% per tahun. Besaran laju pertumbuhan penduduk tersebut masih di bawah angka pertambahan penduduk nasional sebesar 25 20222021202020192018 0 Rerata 0,83%/tahun 0,5 0,690,71 0,851 1,5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 0,98 1,06 1,13%. Meski pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung relatif stagnan, namun tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,06%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,09. Dengan rata-rata laju pertumbuhan tersebut (0,83%) selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar perhitungan proyeksi jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan (lihat Gambar II.7). Gambar II.7 Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022) 2.2.4. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Angka ketergantungan atau dependency ratio dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk umur non produktif (umur muda 0-14 tahun dan umur tua ≥ 65 tahun) dibagi jumlah penduduk umur produktif (umur 15-64 tahun) dikalikan 100. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan angka ketergantungan yang semakin tinggi pula. Angka ketergantungan Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2018-2022) menunjukkan adanya fluktuasi pada kisaran 43,27-44,25, yang cenderung mulai menurun pada tahun 2021-2022. Besar angka ketergantungan tahun 2022 yaitu 43,72 yang berarti setiap 100 penduduk umur produktif menanggung sebanyak 43-44 penduduk umur non produktif (lihat Gambar II.8). 26 Gambar II.8 Angka Ketergantungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Gambar II.9 menunjukkan ada kecenderungan jumlah penduduk kelompok umur produktif yang meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2019). Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) meningkat sebanyak 14.920 jiwa (2,73%) dari 546.891 jiwa (2018) menjadi 561.811 jiwa (2022). Rerata peningkatan 3.730 jiwa pertahun. Peningkatan terbesar terjadi pada rentang tahun 2021-2022 yaitu 6.692 jiwa (1,2%). Gambar II.9 Jumlah Penduduk Umur Produktif dan Non Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) 2018 2019 2020 Dependency Ratio 2021 2022 43,27 43,72 43,79 44,1944,25 Dependency Ratio Tahun 2018-2022 Jumlah Penduduk Berdasar kan Umur 0-14 tahun 15-64 tahun ≥ 65 tahun 2018 2019 2020 2021 2022 174523 546891 62136 176559 548525 66180 178007 553282 64267 178179 555119 67131 166385 561811 79244 27 Pada kelompok umur 0-14 tahun terlihat ada peningkatan jumlah dari tahun 2018-2021 dengan jumlah akhir 178.179 jiwa, dengan rerata peningkatan 1.219 jiwa pertahun. Meskipun terus meningkat, namun angka peningkatan jumlah penduduk pada kelompok umur ini cenderung mengecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 malah turun signifikan menjadi 166.385 jiwa. Faktor yang diduga berkontribusi terhadap penurunan ini adalah masih tingginya kematian bayi dan anak balita yang terjadi di Kabupaten Temanggung dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk dalam kelompok umur lansia (≥65 tahun) juga cenderung meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2018 sebesar 62.136 jiwa naik menjadi 66.180 jiwa (2019), namun tahun 2020 turun menjadi 64.267 jiwa (2020), terus naik kembali menjadi 67.131 jiwa (2021) dan 79.244 jiwa (2022). Peningkatan tajam terjadi pada rentang 2021-2022 yaitu sebesar 12.113 jiwa (±18%). Angka ini jauh melebihi angka peningkatan tahun 2019 yaitu 4.044 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk lansia menjadi indikator semakin baiknya tingkat kesehatan Masyarakat dengan umur harapan hidup yang tinggi. Namun demikian hal ini perlu disikapi agar penduduk lanjut usia tetap dapat dilayani dengan baik dan mendapat fasilitas ramah lansia yang dibutuhkan. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk lansia memberikan konsekuensi yang tidak sederhana. Berbagai tantangan akibat penuaan penduduk telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, sehingga dibutuhkan program pembangunan kelanjut-usiaan yang mampu mengayomi kehidupan para lansia Secara proporsi juga jelas terlihat (lihat Gambar II.10) bahwa rerata persentase penduduk kelompok umur produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur non produktif (yaitu 69,6% berbanding 30,4%). Semakin besar jumlah penduduk produktif daripada penduduk non produktif akan mengurangi angka ketergantungan. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Temanggung yang semakin besar. Di sisi lain, semakin besar jumlah angkatan kerja yang dimiliki, peluang meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan juga semakin besar, meski diakui kondisi tersebut juga berimplikasi pula pada kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang semakin besar di masa depan. Ini akan menjadi tantangan bagi Kabupaten Temanggung guna memfasilitasi kebutuhan tersebut. 28 P r o p o r s i P e n d u d u k U m u r P r o d u k t i f d a n N o n P r o d u k t i f 2 0 1 8 - 2 0 2 2 Umur Produktif Umur Non Produktif 2018 2019 2020 2021 2022 30,2 30,3 30,5 30,6 30,4 69,8 69,3 69,5 69,4 69,6 Gambar II.10 Proporsi Penduduk Umur Produktif dan Non Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) 2.2.5. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Median usia kawin pertama (MUKP) merupakan nilai tengah dari urutan umur kawin pertama, yang mengukur rerata usia kawin pertama kali bagi pasangan (laki-laki dan perempuan). Seringkali didefiniskan sebagai usia dimana 50% dari semua pasangan dalam kelompok umur tertentu sudah melakukan perkawinan. Usia perkawinan pertama menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Data tahun 2023 menunjukkan rerata (mean) usia kawin pertama penduduk Kabupaten Temanggung untuk semua jenis kelamin yaitu 21,88 tahun dengan median usia 21 tahun. Pada Tabel 2.5 juga terlihat kecenderungan umur kawin pertama yang turun (semakin muda) meski tidak terlalu signifikan. Untuk laki- laki rata-rata kawin pertama umur 24,63 tahun dengan nilai tengah 24 tahun, sedangkan perempuan rata-rata menikah pada umur 19,85 tahun dengan median 19 tahun. Melihat hal tersebut dapat diasumsikan bahwa usia pertama kawin Kabupaten Temanggung relatif sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur batas minimal umur perkawinan yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan (lihat Tabel 2.5). 29 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Pernikahan di KUA 5.216 5.393 5.478 6.055 6.171 Jumlah Pernikahan Tercatat di KUA Tahun 2018-2022 Tabel 2.5. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Kabupaten Temanggung Tahun Laki-Laki (tahun) Perempuan (tahun) Mean Median Mean Median 2019 25 25 20,17 19 2020 24,83 24 20,03 19 2021 24,60 24 19,64 19 2022 24,31 24 19,73 19 2023 24,43 24 19,69 19 Rerata 24,63 24,2 19,85 19 (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022) Pernikahan sah yang diakui negara adalah pernikahan yang secara hukum tercatat dalam dokumen akta pernikahan. Data Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Temanggung menunjukkan jumlah pernikahan yang tercatat melalui KUA, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam sebanyak 5.216 untuk tahun 2022, jauh menurun dari tahun 2018 yaitu sebanyak 6.171 pernikahan yang tercatat. Jumlah pernikahan tercatat dalam lima tahun terakhir terlihat ada kecenderungan menurun setiap tahun sebagaimana Gambar II.11. Gambar II.11 Jumlah Pernikahan Tercatat di KUA Tahun 2018-2022 (Sumber: Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung, 2022) Bilamana dilihat berdasarkan perhitungan ideal jumlah pernikahan per tahun sekitar 1% dari total penduduk di suatu wilayah, maka jumlah pernikahan di Kabupaten Temanggung masih di bawah kriteria ideal tersebut. Total penduduk tahun 30 2022 sebanyak 799.764 jiwa, sehingga ideal jumlah pernikahan sebanyak 8.000 kali, namun hanya 5.216 pernikahan terjadi. Faktor meningkatnya umur perkawinan pertama, pendidikan yang tinggi, kesempatan kerja yang luas bagi kelompok umur produktif sehingga lebih mengutamakan karier dan kesetaraan gender yang baik diduga menjadi faktor penyebab menurunnya jumlah pernikahan yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Sesuai ketentuan perundangan, prasyarat umur pernikahan diatur untuk menjamin kesiapan pasangan dalam bereproduksi. Batas minimal umur menikah untuk perempuan sebelum tahun 2020 yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Melalui Undang- Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur batas umur minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tabel 2.6 Karakteristik Umur Pasangan Calon Pengantin Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 Laki-Laki Perempuan Tahun <19 thn ≥19 thn <16 thn 16-19 thn >19 thn Jumlah 2018 87 (1,41%) 6.084 (98,59%) 66 (1,07%) 1.642 (26,61%) 4.463 (72,32%) 6.171 2019 85 (1,40%) 5.970 (98,60%) 54 (0,89%) 2.213 (36,55%) 3.788 (62,56%) 6.055 2020 67 (1,24%) 5.326 (98,76%) 82 (1,52%) 1.719 (31,87%) 3.592 (66,60%) 5.393 2021 56 (1,02%) 5.422 (98,98%) 445 (8,12%) 5.033 (91,88%) 5.478 2022 45 (0,86%) 5.171 (99,14%) 352 (6,75%) 4.864 (93,25%) 5.216 Sumber: Kantor Kemenag Kab Temanggung, 2022 Tabel 2.6 menampilkan data umur pasangan ketika menikah di Kabupaten Temanggung yang diperolah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Terlihat bahwa sebagian besar umur pasangan calon pengantin sudah sesuai ketentuan, Trend kecenderungan umur kurang dari 19 tahun (<19 tahun) bagi laki-laki saat menikah juga semakin menurun persentasenya. Kondisi hampir sama juga terlihat pada umur perempuan saat menikah yaitu umur ≤19 tahun yang semakin rendah persentasenya. Persentase terbesar pasangan menikah pada umur ≥19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. 31 Cakupan Pemakaian Kontrasepsi (dalam %) 2018 2019 2020 2021 2022 CPR MKJP 49 43,03 45,2145,38 48,05 75,2974,71 76,5877,48 83,27 2.2.6. Pasangan Usia Subur (PUS) Menggunakan Kontrasepsi Angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau angka prevalensi pemakaian kontrasepsi menjadi ukuran untuk evaluasi keberhasilan program KB dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran karena secara langsung berkaitan dengan partisipasi dalam KB aktif. Gambar II.12 Cakupan Pemakaian Kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2022) Dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Temanggung yang menggunakan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), meski fluktuatif namun cenderung terus meningkat, terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 74,71% (2020); 75,29% (2021); dan 76,58% (2022). Namun demikian cakupan tersebut belum mencapai target Kabupaten untuk cakupan CPR tahun 2022 yaitu sebesar 81,34%. Capaian CPR yang rendah menunjukkan rendahnya partisipasi PUS dalam program KB. Beberapa faktor yang berhubungan dengan angka CPR adalah persentase penduduk miskin, persentase wanita umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan rendah, persentase wanita dengan usia perkawinan pertama kurang dari 18 tahun, serta persentase wanita umur 15 tahun ke atas yang bekerja (lihat Gambar II.12). 32 Peningkatan persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan penggunaan KB- MKJP di kabupaten Temanggung. Untuk pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKJP) oleh PUS dalam 5 (lima) tahun terakhir juga masih cukup rendah dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 49% (2018), turun menjadi 48,05%
(2019), 45,38% (2020), 45,21% (2021) dan 43,03% (2022). Angka tersebut belum mencapai target MKJP sebesar 50,15%. Rata-rata capaian MKJP hanya 46,53%. Hasil tersebut menggambarkan minat masyarakat (PUS) Kabupaten Temanggung yang rendah terhadap penggunaan metode jangka panjang dalam ber-KB. Sebagian besar lebih memilih menggunakan KB hormonal yang dalam jangka panjang memberikan risiko pada status kesehatan perempuan bilamana digunakan terus menerus. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya minat tersebut antara lain pengetahuan, persepsi efek samping, dukungan suami atau pasangan, sumber informasi, serta faktor sosial budaya terkait kepercayaan dan faktor agama. Tabel 2.7. Jumlah Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi per Kecamatan (Data per Agustus 2023) No Kecamatan IUD MOW MOP KD IMP SNT PIL Jumlah

1.Bulu 1.067 387 8 378 1.333 3.206 209 6.588
2.Tembarak 246 209 0 305 1.022 1.814 331 3.927
3.Temanggung 1.236 671 12 1.883 1.998 2.164 499 8.463
4.Pringsurat 591 330 27 496 2.481 2.249 711 6.885
5.Kaloran 497 319 18 295 2.389 2.099 378 5.995
6.Kandangan 1.117 448 11 534 2.065 2.296 501 6.972
7.Kedu 907 373 7 587 1.857 3.490 246 7.467
8.Parakan 878 424 8 481 1.310 2.253 209 5.563
9.Ngadirejo 801 461 7 527 1.463 3.370 261 6.890
10.Jumo 507 227 3 346 1.328 1.522 154 4.087
11.Tretep 262 156 48 104 347 2.290 306 3.513
12.Candiroto 835 333 9 415 660 1.823 255 4.330
13.Kranggan 990 334 14 558 2.704 1.508 350 6.458
14.Tlogomulyo 513 171 2 198 684 1.682 96 3.346
15.Selopampang 307 132 3 128 911 926 190 2.597
16.Bansari 639 264 0 283 502 1.596 133 3.417
17.Kledung 504 294 7 82 724 2.178 113 3.902
18.Bejen 501 267 4 95 568 1.202 225 2.862
19.Wonoboyo 406 126 1 110 623 2.198 241 3.705
20.Gemawang 435 395 11 405 1.719 1.806 342 5.113 Jumlah 13.239 6.321 200 8.210 26.688 41.672 5.750 102.080 Persentase (%) 12,97 6,19 0,20 8,04 26,14 40,82 5,63 Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung. 2022 33 Penggunaan KB oleh PUS MKJP Non MKJP 45% 55% Terkait pilihan alat kontrasepsi, ternyata jenis kontrasepsi suntik menjadi pilihan utama ber-KB oleh PUS di Kabupaten Temanggung (40,82%), diikuti implant (26,14%), IUD (12,97%), kondom (8,4%), MOW (6,19%) dan pil (5,63%), sedangkan metode operasi pria (MOP) ternyata paling kurang diminati (hanya 0,2%). Kecenderungan memilih suntik karena ada keengganan PUS menggunakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, seperti IUD (intra uterine device) atau KB spiral dan implant (susuk KB). Tabel 2.7 juga menunjukkan gambaran yang hampir sama dalam pemilihan alat KB untuk semua kecamatan. Bila dilihat berdasarkan angka perbandingan antara jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP (IUD, implant, MOP dan MOW) dengan yang menggunakan KB Non-MKJP berdasar capaian sampai dengan Agustus 2023, terlihat lebih banyak yang memilih Non MKJP yaitu sebesar 55.632 PUS (54,5%) daripada yang memilih MKJP yaitu 46.448 PUS (45,5%). Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan upaya promosi dan sosialisasi terkait manfaat lebih penggunaan KB MKJP daripada KB Non MKJP, termasuk penjelasan berbagai risikonya. Gambar II.13 Penggunaan KB MKJP dan Non MKJP oleh PUS Kabupaten Temanggung (s/d Agustus 2023) (Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2022) 2.2.7. Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terlayani) Unmet-Need adalah angka kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani. Tingginya angka unmet-need KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan dapat memicu terjadi ledakan penduduk. Target 34 Angka Unmet-Need 2018-2022 13,76 2018 2019 2020 2021 2022 Unmet-Need Rerata 11,32% /thn 6,83 11,4711,53 12,99 nasional angka unmet-need adalah 8% (tahun 2022). Gambar II.14 menunjukkan angka unmet-need Kabupaten Temanggung yang masih jauh dari target nasional yang diharapkan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meski mulai tahun 2021 mulai menunjukkan penurunan. . Gambar II.14 Angka Unmet-Need Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2022) Angka unmet-need tahun 2018 yaitu sebesar 6,83%, yang meningkat menjadi 11,53% (2019), 13,76% (2020), kemudian mulai menurun sebesar 12,99% (2021) dan 11,47 (2022). Pada tahun 2020 terjadi peningkatan unmet-need yang salah satunya disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19 sehingga fokus proritas pemerintah pada upaya mencegah penularan COVID-19 melalui berbagai kebijakan pembatasan pelayanan yang bersifat interaksi atau kontak langsung dengan masyarakat, termasuk dalam pelayanan KB. Meski unmet-need menurun pada tahun 2022 (11,47%) namun angka tersebut masih lebih tinggi dari angka unmet-need tahun 2018 sebesar 6,83%. Rerata angka unmet-need Kabupaten Temanggung yaitu 11,32% pertahun, sehingga dapat disimpulkan masih ada 11,32% PUS yang membutuhkan kontrasepsi namun belum dapat terpenuhi. Faktor pengetahuan, sikap dan dukungan pasangan serta persepsi bahwa alat kontrasepsi KB hanya digunakan untuk kelompok umur tertentu saja menjadi beberapa faktor penyebab tingginya unmet-need, termasuk di Kabupaten Temanggung. 35 2.2.8. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate (CBR) adalah banyaknya kelahiran bayi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka CBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari setiap 1000 penduduk. Mengacu pada Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dikeluarkan Diskominfo yang mendasarkan data Dindukcapil menunjukkan jumlah kelahiran dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 7.133 (2018), 7.446 (2019), 7.446 (2020), melonjak tajam menjadi 15.547 (2021) dan turun drastis menjadi 4.246 (2022). Data jumlah kelahiran mengacu pada jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan. Sedangkan data Dinas Kesehatan memberikan jumlah kelahiran yang berbeda yaitu 10.378 (2018), 10.555 (2019), 10.435 (2020), 9.749 (2021) dan 9.294 (2022). Bila kedua data tersebut dipakai sebagai dasar penghitungan CBR, diperoleh hasil perhitungan yang berbeda (lihat Tabel 2.8). Tabel 2.8. Penghitungan Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 Tahun Ʃ Penduduk Dindukcapil Dinkes Ʃ Kelahiran CBR Ʃ Kelahiran CBR 2018 759.128 7.133 9,40 10.378 13,67 2019 791.264 7.446 9,41 10.555 13,34 2020 795.556 7.446 9,36 10.435 13,12 2021 800.276 15.547 19,43 9.749 12,18 2022 801.267 4.246 5,30 9.294 11,60 Sumber: Diskominfo, 2023 (Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023) dan Dinas Kesehatan, 2023 Bila mengacu pada Tabel 2.8 terlihat ada perbedaan dalam penghitungan angka kelahiran kasar diantara kedua sumber data tersebut. Pada perhitungan menggunakan data E-Statistik diperoleh perhitungan CBR yang sangat fluktuatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 9,36 (2020), 19,43 (2021) dan 5,30 (2022). Sedangkan perhitungan CBR menggunakan laporan kelahiran dari Dinas Kesehatan diperoleh penghitungan CBR yang relatif stabil penurunannya dari tahun ke tahun yaitu 13,67 (2018), 13,34 (2019), 13,12 (2020), 12,18 (2021) dan 11,60 (2022). Grafik detil CBR Kabupaten Temanggung terlihat pada Gambar II.15. 36 Gambar II.15 Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Diskominfo dalam Statistik Kabupaten Temanggung, 2023 dan Dinas Kesehatan, 2023) Gambar II.15 menunjukkan perbedaan signifikan dalam penghitungan angka kelahiran kasar atau CBR (Crude Birth Rate), dimana perhitungan CBR menggunakan data Dindukcapil yang terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 19,43 (dari 9,36 tahun 2020) dan terus menurun tajam menjadi 5,3 pada tahun 2022. Berbeda dengan hasil penghitungan CBR menggunakan data dari Dinas Kesehatan. Terlihat pola yang cenderung menurun setiap tahunnya secara perlahan, meski tahun 2021 cukup besar turunnya (dari 13,12 menjadi 12,18 atau 0,94 poin). Tahun 2022 diketahui CBR 11,56. Hasil hitung CBR Kabupaten Temanggung ini sudah lebih baik karena angkanya lebih rendah dari angka CBR Provinsi Jawa Tengah yang dihitung BPS menggunakan Long Form (LF) SP-2020 yaitu 15,70. Hasil ini sekaligus dapat menggambarkan keberhasilan Kabupaten Temanggung dalam pengendalian angka kelahiran. 2.2.9. Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang perempuan sampai berakhir siklus kesuburan, atau rata-rata banyaknya jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Data BPS (2020) yang berdasarkan Long Form (LF) SP-2020 menunjukkan TFR Angka CBR Kabupaten Temanggung 2018-2022 2.018 2019 2020 2021 2022 Dindukcapil Dinkes 5,3 9,369,419,4 11,6 12,18 13,1213,3413,67 19,43 37 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2022 160 140 120 100 80 60 40 20 0 134,7 108,3 86,9 31,1 40,7 14,2 1,7 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun Angka ASFR Kabupaten Temanggung sebesar 2,09 yang memberikan makna bahwa rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sejak kawin pertama yaitu 2,09 atau antara 2-3 orang. Angka tersebut sama dengan TFR Provinsi Jawa Tengah, dan lebih kecil dari TFR nasional (2,18). Besaran TFR Kabupaten Temanggung tersebut (2,09) sedikit di bawah capaian TFR ideal pertambahan penduduk seimbang (TFR 2,1). Secara teoritis diketahui bahwa TFR yang berada di bawah 2,1 maka jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan, sebaliknya bila TFR lebih dari 2,1 akan terjadi pertambahan penduduk. 2.2.10. Age Specific Fertility Rate (ASFR) Angka kelahiran menurut umur spesifik (Age Specific Fertility Rate atau ASFR) adalah banyaknya kelahiran dari tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu (misal 15-19 tahun, 20-24 tahun). Keunggulan menggunakan ASFR sebagai indikator dalam menghitung dinamika kependudukan karena telah memperhitungkan kemampuan perempuan melahirkan berdasarkan tingkat kesuburan yang berbeda menurut kelompok umur perempuan. Menurut World Health Organization (WHO) pada umur 14-19 tahun merupakan usia subur perempuan dan puncak masa subur dan kualitas telur terbaik berada pada rentang umur 20-30 tahun. Pada periode usia subur, perempuan lebih mudah untuk hamil. Gambar II.16 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Kabupaten Temanggung 2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Temanggung, 2023) 38 Data BPS (2022) menunjukkan angka ASFR 15-19 tahun 2022 Kabupaten Temanggung sebesar 31,10 yang memberikan arti bahwa dari 1000 perempuan umur 15-19 tahun ada sebanyak 31,10 kelahiran. Proporsi tertinggi angka ASFR terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun (ASFR=134,7), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (ASFR=108,3) dan kelompok umur 30-34 tahun (ASFR=86,9). Rincian angka ASFR berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Gambar II.16. Selanjutnya Gambar II.16 menunjukkan pada kelompok umur ideal untuk hamil (20-34 tahun) mempunyai dominasi tinggi pada jumlah kelahiran di Kabupaten Temanggung. Meski demikian terlihat bahwa ASFR 15-19 tahun sebesar 31,1 membuktikan bahwa kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 ini masih cukup tinggi, yang notabene merupakan umur yang belum matang dalam proses reproduksi (terlalu muda). Kondisi relatif sama juga terlihat pada kelompok umur tua (≥35 tahun) yaitu pada ASFR sebesar 40,7 (35-39 tahun), 14,2 (ASFR 40-44 tahun) dan 1,7 (ASFR 45-49 tahun). Kelompok ini termasuk kelompok berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan dan persalinan yang dapat mengakibatkan kematian. Tingginya angka ASFR pada kelompok usia muda terutama dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi (kemiskinan dan budaya), sedangkan angka ASFR yang tinggi pada kelompok usia tua disebabkan oleh kesibukan perempuan pekerja yang mengutamakan karier terlebih dahulu sehingga menunda pernikahan atau menunda punya anak. Indikatornya dapat dilihat dari angka kesetaraan gender dalam lapangan kerja di Kabupaten Temanggung. 2.2.11. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) Secara sederhana Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate atau CDR) dapat didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi untuk setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang diterbitkan Diskominfo, diketahui jumlah kematian yang terjadi (dihitung dari jumlah akte kematian yang diterbitkan) sangat fluktuatif sehingga diperoleh perhitungan CDR yang juga fluktuatif. Angka kematian kasar (CDR) cenderung meningkat dari 5,38 (2018) menjadi 10,24 (2021), namun di tahun 2022 turun drastis menjadi 3,64 (lihat Gambar II.17). 39 Gambar II.17 Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil dan Diskominfo Kab. Temanggung, 2023) Gambaran perhitungan angka kematian kasar (CDR) yang fluktuatif diakui oleh Dindukcapil Kabupaten Temanggung tidak secara valid menghitung jumlah kematian yang terjadi setiap tahunnya, namun hanya berdasarkan jumlah akte kematian yang dikeluarkan instansi berwenang (Dindukcapil). Selama ini diakui bahwa masyarakat cenderung enggan melaporkan kasus menatian anggota keluarganya, dan baru melapor ketika mereka membutuhkan dokumen resmi untuk pengurusan waris. Selain itu, melonjaknya angka CDR tahun 2021 diduga juga karena efek pandemi COVID-19 yang menimbulkan korban meninggal dunia yang sangat besar. Bila dilihat berdasar reratanya, angka CDR selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 7,07 pertahun. Gambar II.18 secara jelas telah menunjukkan perbedaan angka kelahiran kasar (CBR) dengan angka kematian kasar (CDR) Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun terakhir. Terlihat angka kelahiran kasar (CBR) lebih besar dibandingkan angka kematian kasar (CDR), sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Temanggung lebih besar dari jumlah kematian yang terjadi pada tahun yang sama. Salah satu faktor penyebabnya yaitu umur harapan hidup yang semakin tinggi, atau penduduk yang makin sehat karena pelayanan kesehatan yang semakin baik juga. Secara konsep diketahui bahwa tingkat kelahiran dianggap rendah jika CBR di bawah 20, sedang bila berada pada kisaran 20-30 dan tinggi bila lebih dari 30 (>30). Untuk kematian kasar (CDR) dianggap rendah jika nilainya kurang dari 10, sedang bila Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Angka CDR 3,64 5,38 7,83 8,24 10,24 40 9,4 5,38 9,36 7,83 5,3 3,64 Grafik Perbedaan Angka CBR dengan CDR Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Angka CBR Angka CDR 8,24 10,24 9,41 19,43 berada pada 10-20 dan tinggi bila lebih dari 20. Mencermati Gambar II.15 menunjukkan nilai CBR maupun CDR yang berada pada kriteria rendah, meski pada tahun 2021 untuk CDR sempat berada pada kriteria sedang (nilai 10,24). Lebih lanjut diketahui bahwa jika fertilitas lebih tinggi daripada mortalitas, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif (+) sehingga jumlah penduduk otomatis akan lebih besar. Situasi tersebut saat ini terjadi di Kabupaten Temanggung. Gambar II.18 Grafik Perbedaan Angka Crude Birth Rate (CBR) dengan Crude Death Rate (CDR) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Statistik Kab. Temanggung Tahun 2023) 2.2.12. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi (umur kurang <12 bulan) di suatu wilayah per 1000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang dapat mencerminkan permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Temanggung cenderung meningkat sejak tahun 2019 (lihat Gambar II.19). Pada tahun 2022, dengan total kasus kematian sebanyak 123 bayi, diketahui besaran AKB yaitu 13,23 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang meningkat dari tahun 2021 sebesar 12,72/1000 KH dan tahun 2020 yaitu 12,65/1000 KH, dan capaian ini juga di atas AKB Jawa Tengah yaitu 8,3/1000 KH. Dengan capaian AKB 13,23 per 1000 KH belum dapat memenuhi target renstra Kabupaten 41 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 AKB/IMR 12,51 12,65 12,72 12,85 13,23 sebesar 12,2/1000 KH. Selain itu, berdasarkan data Profil Kesehatan Jawa Tengah 2022 diketahui bahwa AKB Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini merupakan angka kematian bayi tertinggi diantara total 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Beberapa faktor penyebab kematian bayi terutama karena BBLR, asfiksia, ISPA dan kelainan kongenital. Gambar II.19 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2022) 2.2.13. Angka Kematian Anak <5 Tahun (U5MR) Angka Kematian Anak Umur kurang dari 5 tahun (<5 tahun) atau sering disebut Balita mengacu pada perhitungan jumlah kematian yang dialami anak balita di suatu wilayah per 1000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Angka ini selain mencerminkan status kesehatan anak, juga dapat mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Pada Gambar II.20 terlihat Angka Kematian Balita (AKABa) Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 15,6 per 1000 kelahiran hidup (22 kasus kematian). Angka ini cenderung terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. AKABa terendah di tahun 2020 sebesar 13,9 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022, Kabupaten Temanggung (AKABa 15,6 per 1000 KH) merupakan kabupaten dengan AKABa tertinggi kedua di provinsi Jawa Tengah setelah Kota Tegal (16,83 per 1000 KH), sementara AKABa Jawa Tengah hanya 9,7 per 1000 KH. 42 Grafik Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 AKABa 13,9 14,05 14,31 14,68 15,6 Tingginya kematian balita mencerminkan kelemahan dalam program layanan kesehatan anak yang berkaitan langsung dengan berbagai faktor penyebabnya. Kematian anak yang tinggi terutama disebabkan pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung dan demam berdarah. Risiko kematian anak tinggi bila terjadi kondisi gizi buruk, kebersihan diri dan lingkungan yang buruk, serta tingginya prevalensi penyakit. Gambar II.20 Angka Kematian Anak Balita (Umur <5 Tahun) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2022) Pada Gambar II.20 terlihat Angka Kematian Balita (AKABa) Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 15,6 per 1000 kelahiran hidup (22 kasus kematian). Angka ini cenderung terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. AKABa terendah di tahun 2020 sebesar 13,9 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022, Kabupaten Temanggung (AKABa 15,6 per 1000 KH) merupakan kabupaten dengan AKABa tertinggi kedua di provinsi Jawa Tengah setelah Kota Tegal (16,83 per 1000 KH), sementara AKABa Jawa Tengah hanya 9,7 per 1000 KH. Tingginya kematian balita mencerminkan kelemahan dalam program layanan kesehatan anak yang berkaitan langsung dengan berbagai faktor penyebabnya. Kematian anak yang tinggi terutama disebabkan pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung dan demam berdarah. Risiko kematian anak tinggi bila terjadi kondisi gizi buruk, kebersihan diri dan lingkungan yang buruk, serta tingginya prevalensi penyakit. 43 Grafik Angka Kematian Ibu (MMRatio) Kabupaten Temanggung 2018-2022 200 174,38 175 150 125 100 87,62 95,… 85,27 75,3 75 50 2018 2019 2020 2021 2022 Angka Kematian Ibu (MMRatio) 2.2.14. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio) Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio merupakan salah satu indikator penting pengukuran status kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut WHO (World Health Organization), kematian ibu adalah kematian yang dialami ibu hamil, bersalin dan nifas sampai dengan 42 hari, dan bukan disebabkan oleh kecelakaan. Tingginya AKI berdampak pada pelemahan pembangunan sosial ekonomi di negara/wilayah tersebut. Gambar II.21 menunjukkan fluktuasi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun terakhir. Besaran AKI tahun 2018 yaitu 87,62 per 100.000 KH, turun menjadi 85,27 per 100.000 KH (2019), meningkat menjadi 95,83 per 100.000 KH, dan terus meningkat signifikan di tahun 2021 dengan 174,38 per 100.000 KH. Tahun 2022, besaran AKI mulai turun drastis menjadi 75,3/100.000 KH dan merupakan skor AKI terendah diantara nilai/skor AKI tahun-tahun sebelumnya. Penyebab terutama kematian ibu adalah perdarahan, gangguan hipertensi (tekanan darah), kelainan jantung dan pemburuh darah, serta berbagai penyakit lainnya. Upaya percepatan penurunan AKI perlu dilakukan karena menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Gambar II.21 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2022) 44 Tingginya kematian ibu (AKI) tahun 2021 (174,38 per 100.000 KH) merupakan imbas dari situasi pandemi COVID-19 yang menimbulkan risiko fatal bagi masyarakat, terutama ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak mendapatkan pelayanan maternal yang adekwat. Adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kontak layanan kesehatan dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang melayani mempunyai andil terhadap munculnya permasalahan tersebut. Di sisi lain, ibu hamil semakin rentan tertular COVID-19 karena kondisi fisiknya yang lemah dan daya tahan tubuhnya yang menurun akibat tekanan stress, bayangan kecemasan maupun rasa ketakutan terhadap risiko penularan COVID-19. 2.2.15. Umur Harapan Hidup (Expectancy of Life) Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka ini merupakan salah satu indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat, sekaligus alat evaluasi kinerja pemerintah dalam memenuhi target-target Pembangunan yang diharapkan. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Gambar II.22 menunjukkan rerata umur harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung yang terus meningkat, dari 75,47 tahun (2018) menjadi 75,7 tahun (2022), dengan rerata pertambahan sekitar 0,07 pertahunnya. Capaian umur harapan hidup ini masih di atas rata-rata UHH Nasional (sebesar 71,85 tahun) dan UHH Provinsi Jawa Tengah untuk tahun yang sama untuk tahun 2022 yaitu sebesar 74,57 tahun, sehingga umur harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan rerata UHH kabupaten lain di Jawa Tengah. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang tersedia, akses, dan mutu, serta meningkatnya daya beli masyarakat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dan kesempatan kerja luas dengan penghasilan yang memadai, yang nantinya akan meningkatkan derajat kesehatan dan kehidupan masyarakat, sekaligus dapat memperpanjang usia harapan hidupnya. 45 Gambar II.22 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022) 2.3. Peningkatan Kualitas Penduduk 2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat) di suatu wilayah, sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah (negara). Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi seharusnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM ini sekaligus juga mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Komponen dasar yang dipakai dalam mengukur IPM mencakup dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Gambar II.23 menunjukkan capaian IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional. Secara umum terlihat IPM Kabupaten Temanggung terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 68,83 (2018) menjadi 70,77 (2022). Meski cenderung meningkat, namun skornya lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,12 (2018) dan 72,79 (2022). Dibandingkan dengan IPM Grafik Umur Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Umur Harapan Hidup 75,47 75,48 75,58 75,64 75,7 46 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung 2018-2022 74 73 72 71 70 69 68 67 66 70,77 69,56 69,57 69,88 68,83 2018 2019 2020 2021 2022 71,12 71,73 71,87 72,16 72,79 71,39 71,9471,92 72,29 72,91 Kab Temanggung Prov Jateng Nasional Nasional juga lebih rendah capaiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah. Dengan IPM 70,77, maka status pencapaian IPM Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan transisi dari sedang (IPM antara 60-70) ke arah tinggi (IPM antara 70-80). Oleh karena itu perlu penguatan dalam pemenuhan berbagai indikatornya, terutama yang masih rendah capaiannya (lihat Tabel 2.9). Gambar II.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022) Tabel 2.9. Penghitungan IPM (Metode Baru) Tahun 2020-2022 No Indikator Temanggung Jawa Tengah 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1 Umur Harapan Hidup (tahun) 75,58 75,64 75,70 74,37 74,47 74,57 2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,14 12,32 12,55 12,70 12,77 12,81 3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,24 7,25 7,41 7,69 7,75 7,93 4 Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun) 9.343 9.408 9.773 10.930 11.034 11.377 47 Persalinan Ditolong Nakes 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Persalinan Nakes 100% 100% 100% 100% 100,00% 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,57 69,88 70,77 71,87 72,16 72,79 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 Pada Tabel 2.9 terlihat bahwa meskipun Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung lebih baik daripada UHH Provinsi Jawa Tengah, namun nilai rerata indikator IPM lainnya di Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dari rerata nilai indikator Provinsi Jawa Tengah, yaitu indikator harapan lama sekolah, rerata lama sekolah, dan besar pengeluaran perkapita. 2.3.2. Bidang Kesehatan

a.Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Gambar II.24 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022) Salah satu indikator peningkatan kualitas penduduk dari dimensi kesehatan adalah cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Dokter dan/ atau Bidan). Hal ini dapat menggambarkan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil dalam tata laksana persalinan. Data menunjukkan bahwa cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung pada rentang tahun 2018-2022 sudah mencapai 100% dalam arti semua ibu hamil yang bersalin sudah sepenuhnya dibantu oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan yang memadai. Meski sudah mencapai target 100% untuk 48 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Balita Gizi Buruk 0,180,18 0,27 0,3 0,31 pertolongan persalinan oleh nakes, namun tetap diperlukan penguatan terstruktur melalui pemerataan tenaga kesehatan di semua wilayah dan peningkatan kompetensinya untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan. Sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, diwajibkan semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Tujuan kebijakan tersebut yaitu memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
b.Persentase Balita Gizi Buruk Anak umur di bawah lima tahun atau balita (<5 tahun) gizi buruk adalah atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima asupan nutrisi, mineral dan kalori yang cukup untuk mendukung proses tumbuh kembang, terutama untuk perkembangan organ-organ vitalnya. Dampak gizi buruk akan mengganggu pertumbuhan dan kesehatan anak tersebut. Secara umum, status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan. Kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan gizi buruk, seperti obesitas. Gambar II.25 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022) 49 Persentase Balita Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Balita Stunting 30 20,5 25,79 28,928,5 Pada Gambar II.25 jelas terlihat bahwa persentase gizi buruk di Kabupaten Temanggung fluktuatif. Dari tahun 2018 cenderung turun dari 0,3% menjadi 0,27% (2019), 0,18% (2020 dan 2021), namun tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,31%. Meski prevalensi gizi buruk tersebut masih di bawah target 0,5%, namun dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (0,18%) maka capaian tahun 2022 mengalami penurunan (kasus gizi buruk balita meningkat). Pandemi COVID-19 menjadi pemicu naiknya jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Temanggung, karena munculnya keluarga miskin baru dengan kemampuan daya beli pangan dan gizi yang rendah. Hal tersebut didukung data jumlah penduduk miskin kabupaten Temanggung yang meningkat signifikan dari 72.570 orang (2019) menjadi 77.330 orang (2020) atau meningkat 4.760 orang dan tahun 2021 kembali bertambah menjadi 79.100 orang.
c.Persentase Balita Stunting Gambar II.26 Persentase Balita Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022) Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang. Pada anak-anak, stunting merupakan bentuk gangguan pertumbuhan dan dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak 50 sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Persentase balita stunting Kabupaten Temanggung dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang naik-turun, dimana cakupan tahun 2018 sebesar 28,5%, turun menjadi 25,75% (2019), kembali naik menjadi 30% (2020), turun menjadi 20,5% (2021), dan naik lagi signifikan menjadi 28,9% tahun 2022. Angka ini juga masih sangat jauh dari target prevalensi stunting nasional sebesar 14% di tahun 2024. Fluktuasi pola prevalensi stunting ini menggambarkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan berbagai program terkait pencegahan dan pengendalian stunting. Meski saat ini pencegahan stunting menjadi program prioritas Kabupaten Temanggung, namun implementasinya belum optimal. Sebagaimana masalah status gizi buruk yang tinggi pada anak, tingginya persentase balita stunting di kabupaten Temanggung dan kabupaten/kota lainnya juga dipicu situasi pandemi COVID-19 yang memunculkan banyaknya keluarga miskin baru dengan kemampuan ekonomi dan daya beli yang rendah. Di sisi lain, upaya pencegahan dan pengendalian stunting bersifat multisektoral sehingga semua pihak harus terlibat secara aktif. Tingginya persentase balita stunting di Kabupaten Temanggung jelas menunjukkan keterlibatan multi sektor dalam pencegahan balita dan atau nak-anak stunting belum optimal.
d.Balita Mendapatkan Imunisasi Tujuan utama program imunisasi untuk mencegah penularan penyakit berbahaya pada bayi dan anak-anak melalui pemberian vaksin supaya anak memperoleh kekebalan dari penularan penyakit tertentu. Secara program, setiap anak sejak dari lahir mendapatkan imunisasi sesuai umur dan jenis antigen. Anak yang telah menerima semua jenis vaksin dapat dikategorikan berstatus imunisasi lengkap (baik untuk imunisasi dasar maupun imunisasi ulangan). Tabel 2.10 secara jelas menunjukkan cakupan imunisasi anak Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun terakhir. Terlihat bahwa cakupan tahun 2022 cenderung menurun untuk imunisasi HB-0 (81,7%), dan BCG (84,4%). Meski cakupan imunisasi DPT/HB/HiB meningkat menjadi 89,1% namun cakupannya masih di bawah target nasional cakupan imunisasi yaitu 95%. Untuk jenis antigen lainnya sudah 51 20222021202020192018 120 100 80 60 40 20 0 Cakupan Imunisasi Bayi-Anak Kabupaten Temanggung 2018-2022 DPT/HB/HiB MR(1) BCG Polio-IPV2 MR Booster HB-0 Polio-OPV DPT Booster memenuhi target cakupan (>95%). Meski cakupan IPV tahun 2021 masih rendah (62,6%), namun melalui program Kejar- BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) tahun 2022, target cakupan dapat tercapai untuk IPV dan berbagai jenis imunisasi lainnya, terutama untuk target imunisasi booster (ulangan) DPT-4 dan MR-2 bagi semua anak umur 18 bulan di Kabupaten Temanggung. Tabel 2.10. Cakupan Imunisasi Anak Kabupaten Temanggung Imunisasi 2018 2019 2020 2021 2022 HB-0 96,42 100,2 96,7 92,29 81,7 BCG 97,85 88,7 96,4 89,7 84,4 DPT/HB/HiB 97,4 106,6 99,2 86,2 89,1 Polio-OPV 98,3 105,3 95,2 83,6 97,7 Polio-IPV 94,1 94,4 56,6 62,6 105,7 PCV NA NA NA NA 10,6 MR (1) 99,8 101,7 95,1 86,58 97,1 DPT-Booster 78,4 86,6 73 46,7 98,5 MR (2) 83,5 84,2 71,4 49,3 98,8 Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022 Gambar II.27 Grafik Cakupan Imunisasi Bayi dan Anak Baduta Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022) 52 Sejak tahun 2022, pemerintah mulai mencanangkan pemberian vaksin jenis baru bagi bayi umur 2, 3 dan 12 bulan untuk mencegah penyakit pneumonia, yaitu PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine). Karena merupakan jenis vaksin baru maka capaian vaksin PCV tahun 2022 baru sekitar 10,6%. Salah satu kendala capaian yang rendah tersebut karena keterbatasan stok vaksin tersebut. Pada Gambar II.27 terlihat pada tahun 2021 ada kecenderungan penurunan cakupan imunisasi untuk semua jenis antigen. Penurunan tertinggi terutama pada cakupan imunisasi ulangan (booster) baik DPT maupun Measles Rubella (MR), serta imunisasi Polio-IPV. Meski cakupan imunisasi meningkat kembali di tahun 2022, namun tetap harus diwaspadai kemungkinan turunnya kembali cakupan imunisasi karena munculnya penolakan terhadap vaksin di masyarakat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
e.Sarana dan Fasilitas Kesehatan Total Puskesmas (PKM) di Kabupaten Temanggung sebanyak 26 buah, dengan 6 Puskesmas Rawat Inap (PKM Selopampang; PKM Ngadirejo; PKM Gemawang; PKM Bejen; PKM Pringsurat; dan PKM Wonoboyo). Jumlah Rumah Sakit sebanyak 4 buah, dengan 1 (satu) RS milik Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) RS milik swasta. Jumlah klinik 19 buah dan mengalami peningkatan dibanndingkan tahun 2018 sebanyak 13 buah. Demikian pula dengan jumlah apotik yang meningkat menjadi 56 buah (2022) dibandingkan 42 buah

(2018). Hal ini menggambarkan ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang sudah cukup baik. Berdasarkan data SDM Kesehatan yang ada, diketahui jumlah dokter umum meningkat signifikan dari 75 orang
(2018)menjadi 178 orang (2022), termasuk peningkatan jumlah dokter gigi yaitu dari 29 orang (2018) menjadi 76 orang (2022). Jumlah dokter spesialis diketahui menurun menjadi 74 orang (2022) dari 75 orang (2018), meskipun tahun 2021 pernah mencapai 100 orang. Hasil tersebut mengindikasikan adanya fluktuasi ketersediaan dokter spesialis di Kabupaten Temanggung yang dimungkinkan karena keterbatasan SDM yang tersedia dan rendahnya minat melayani di Kabupaten Temanggung. Jumlah tenaga perawat dan bidan relatif meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 1045 tenaga perawat dan 642 tenaga bidan. 53 Tabel 2.11. Jumlah Sarana dan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 Fasilitas Kesehatan 2018 2019 2020 2021 2022 Puskesmas 26 26 26 26 26 Purkesmas Rawat Inap 5 5 6 6 6 Rumah Sakit 4 4 4 4 4 Klinik 13 13 13 18 19 Apotik 42 47 47 51 56 Dokter Umum 75 79 107 178 178 Dokter Spesialis 75 96 74 100 74 Dokter Gigi 29 32 42 58 76 Perawat 774 777 855 950 1045 Bidan 416 478 515 548 642 Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022 Sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten, target rasio standar ketenagaan kesehatan adalah:  Dokter Spesialis : 28/100.000 penduduk  Dokter Umum : 112/100.000 penduduk  Dokter Gigi : 11/100.000 penduduk  Perawat : 158/100.000 penduduk  Bidan : 75/100.000 penduduk  Sanitarian : 35/100.000 penduduk  Tenaga Gizi : 56/100.000 penduduk Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara umum terlihat bahwa rasio ketenagaan SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung selama ini belum dapat memenuhi ketentuan, terutama untuk ketersediaan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang masih rendah rasionya.
1. f.Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum dan Sanitasi Layak (Akses Jamban Sehat) Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia, dan menjadi salah satu poin dalam SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Penyediaaan akses sarana air bersih bagi masyarakat juga berkaitan dengan pelayanan sanitasi secara 54 90,19 86,73 93,9 92,38 Persentase Akses Air Bersih dan Jamban Sehat Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Air Bersih Jamban Sehat 82,86 82,68 84,99 88,11 94,52 95,32 layak sebagai satu faktor kunci peningkatan status kesehatan masyarakat. Penyediaan sarana jamban sehat dikaitkan dengan masalah perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih banyak terjadi di masyarakat. Gambar II.28 Persentase Akses Air Bersih dan Jamban Sehat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPUPR dan Dinas Kesehatan Kab Temanggung, 2022) Pada Gambar II.28 terlihat persentase cakupan akses air bersih di Kabupaten Temanggung yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Capaian tahun 2018 sebesar 84,99% meningkat menjadi 95,32% di tahun 2022. Rerata kenaikan pertahun sebesar 2,78% dengan persentase kenaikan tertinggi di tahun 2019-2020 sebesar 7,17% dan kenaikan terendah 0,62% terjadi tahun 2020-2021. Kondisi berbeda terjadi pada persentase kepemilikan jamban sehat yang selalu meningkat pada periode tahun 2018-2020. Terjadi peningkatan 7,33% dari cakupan 82,86%
(2018)menjadi 90,19% (2019). Tahun 2020, cakupan meningkat 2,19% menjadi 92,38%. Tahun 2021 terjadi penurunan signifikan sebesar 9,7% dan capaian hanya 82,68% meski kembali naik menjadi 5,43% di tahun 2022 dengan capaian 88,11%. Meski terjadi peningkatan, namun capaian tersebut belum menyamai capaian tahun 2020 (92,38%) dan belum memenuhi target sanitasi layak provinsi Jawa Tengah sebesar 90%. 55 Beberapa indikator lain yang berkaitan dengan pemenuhan akses lingkungan hidup yang sehat (termasuk perumahan) dan higiene sanitasi layak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.12. terlihat cakupan rumah tangga mendapat akses sanitasi mengalami penurunan sebesar 4,87& pada tahun 2022 hingga menjadi 88,11% dari 92,98% (2021). Sementara rumah tinggal yang bersanitasi layak terus meningkat dari 177.265 (2019) menjadi 198.531 (2022) dengan peningkatan terbesar yaitu 15.796 unit. Demikian pula untuk jumlah rumah layak huni juga terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 94,75% (tahun 2022). Tabel 2.12 Indikator Perumahan dan Sanitasi Layak Kabupaten Temanggung No Indikator 2019 2020 2021 2022 1 Cakupan rumah tangga mendapat akses sanitasi 90,19% 92,38% 92,98% 88,11% 2 Jumlah rumah tinggal bersanitasi layak 177.265 181.568 182.735 198.531 3 Jumlah rumah layak huni 88,38% 90,24% 91,15% 94,75% Sumber: DPRKPLH Kab Temanggung, 2022 2.3.3. Bidang Pendidikan
1. a.Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Angka rerata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk umur 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Rerata lama sekolah menjadi salah satu acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Indikator ini dipakai guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat ada peningkatan rerata lama sekolah Kabupaten Temanggung dari 6,94 tahun
(2018)menjadi 7,41 tahun (2022) dan angka pertumbuhan 0,47 tahun. Secara keseluruhan rerata lama sekolah dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 7,2 tahun. Meski ada peningkatan, namun capaian tersebut belum memenuhi target kinerja 56 Rerata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 (dalam tahun) 2018 2019 2020 2021 2022 Rerata Lama Sekolah RLS Jateng 7,93 6,94 7,15 7,257,24 7,41 20222021202020192018 Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Temanggung 2018-2022 0,020,030,030,040,05 APS SD/Sederajat APS SMP/Sederajat 0,21 0,290,3 0,37 0,39 Kabupaten tahun 2022 yaitu 7,65 tahun Menurut data BPS, capaian RLS Kabupaten Temanggung 7,41 tahun masih di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Tengah yaitu 7,93 tahun dan RLS nasional yaitu 8,69 tahun (lihat Gambar II.29). Gambar II.29 Rerata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2022) Gambar II.30 Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindikpora dalam Statistik Kabupaten Temanggung, 2023) Rerata lama sekolah (RLS) 7,41 tahun (tahun 2022) menunjukkan bahwa rerata pendidikan formal penduduk 57 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022 (dalam tahun) 2018 2019 2020 2021 2022 Harapan Lama Sekolah 12,08 12,13 12,14 12,32 12,55 Kabupaten Temanggung umur 15 tahun ke atas hanya sampai setingkat SMP kelas 1 (putus sekolah di kelas 2 atau tidak lulus SMP). Berdasarkan Profil Pendidikan Tahun 2022 dari Dindikpora Kabupaten Temanggung terlihat Angka Putus Sekolah (APS) setingkat SMP/sederajat yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Sebagian besar siswa SMP/MTs yang putus sekolah di kelas 7 atau 8 adalah laki-laki. Alasan utamanya karena mereka memilih untuk mencari pekerjaan. Pada Gambar II.30 terlihat Angka Putus Sekolah (APS) SD/sederajat sudah relatif rendah dan cenderung turun (≤ 0,05%), namun pada APS setingkat SMP/sederajat masih cukup tinggi berkisar 0,21%- 0,39%.
1. b.Harapan Lama Sekolah (HLS) Indikator lain yang dipergunakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan adalah harapan lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Target kinerja untuk indikator harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu 12,42 tahun. Gambar II.31 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2022) 58 Gambar II.31 menunjukkan adanya peningkatan tingkat harapan lama sekolah dalam periode 2018-2019. Tahun 2018 berada pada angka 12,08 tahun untuk harapan lama sekolah, meningkat menjadi 12,55 tahun (2022) dengan pertumbuhan 0,47 tahun. Peningkatan HLS cukup signifikan terjadi pada rentang tahun 2020-2022. Capaian ini sudah memenuhi target kinerja Kabupaten Temanggung. Dengan angka HLS sebesar 12,55 mengindikasikan tingkat pendidikan yang diharapkan bagi penduduk Kabupaten Temanggung yaitu pada pendidikan setingkat Diploma-3 atau Sarjana (S1). Guna mencapai harapan tersebut, di Kabupaten Temanggung juga sudah berdiri beberapa Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta seperti Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Parakan, Akademi Keperawatan Alkautsar, Institut Islam Nahdatul Ulama, dan institusi pendikan lainnya.
2. c.Angka Partisipasi Sekolah Gambar II.32 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2022) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok umur sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok umur sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi skor APS maka semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di Persentase Angka Partisip asi Se kolah ( APS) 2018 2019 2020 2021 2022 PAUD SD/MI SMP/MTs 0 99,6399,82 0 99,6199,83 91,17 99,98102,6 81,35 97,91 92,6194,7497,91 92,61 59 suatu wilayah. Terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: APS- PAUD (umur 4-6 tahun); APS-SD/MI (umur 7-12 tahun); dan APS-SMP/MTs (umur 13-15 tahun). Menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat memberikan informasi terkait daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang ada di suatu wilayah. Gambar II.32 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Temanggung yang cenderung turun pada periode tahun 2020-2021 untuk semua jenjang pendidikan. Penurunan APS untuk jenjang PAUD sebesar 9,82% (dari 91,17% menjadi 81,35%), pada jenjang SD/MI/sederajat turun 1,89% (99,8% menjadi 97,91%), serta untuk jenjang SMP/MTs/sederajat juga turun sebesar 9,99% (dari 102,6% menjadi 92,61%). Pada tahun 2022, APS PAUD meningkat menjadi 94,74% sedangkan APS SD dan SMP relatif tetap. Sektor pendidikan memiliki peran penting untuk menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas dan berkarakter. Untuk itu diperlukan kualitas pendidikan yang memadai sebagai strategi meningkatkan kualitas hidup penduduk dan masyarakat. Melalui pendidikan, bisa diperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan perilaku lain yang menunjang kualitas dan produktifitas hidupnya sebagai warga masyarakat.
3. d.Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi persentase APK berarti semakin banyak anak umur sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: PAUD (umur 5-6 tahun); SD/MI (umur 7-12 tahun); dan SMP/MTs (umur 13-15 tahun). Gambar II.33 menampilkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 yang terbagi atas kategori: APK PAUD 0-6 tahun, APK PAUD 4-6 tahun, APK SD/MI/sederajat dan APK SMP/MTs/sederajat. Terlihat gambaran APK yang fluktuatif pada setiap jenjangnya. APK PAUD 0-6 tahun cenderung meningkat meski perlahan. Pada 60 tahun 2018 sebesar 32,91% meningkat menjadi 39,59% (naik 6,68%). APK PAUD 4-6 tahun sebesar 73,71% (2018) naik menjadi 75,18% (2022) atau bertambah 1,47%. Sedangkan APK SD/MI/sederajat cenderung menurun dari 110,39%
(2018)menjadi 97,62% (2020), namun tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98,07% dan 100,45% di tahun 2022. Capaian ini masih di bawah APK tahun 2018 yaitu 110,39%. Juga untuk APK SMP/MTs/sederajat juga cenderung turu turun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2018 capaiannya 98,17% dan tahun 2022 turun menjadi 95,35%. Hasil ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada tahun 2022, diketahui capaian APK PAUD 0-6 tahun (39,59%), PAUD 4-6 tahun (75,18%), SD/MI/sederajat 100,45%, serta jenjang SMP/MTs/sederajat 95,35%. Besaran capaian APK tersebut belum memenuhi target kinerja Kabupaten Temanggung untuk APK semua jenjang yaitu 76,02% (PAUD 4-6 tahun), 106,23% (SD/MI/sederajat), dan 98,52% (SMP/MTs/sederajat). Rendahnya capaian APK seringkali dikaitkan dengan tingginya angka putus sekolah dan kemiskinan yang terjadi (lihat Gambar II.32). Gambar II.33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Perhitungan Persentase Angka Partisip asi Kasar ( APK) 2018 2019 2020 2021 2022 PAUD 0-6 PAUD 4-6 SD/MI2 SMP/MTs2 32,91 73,71 110,39 98,17 37,53 73,99 106,89 97,26 38,27 74,16 97,6298,17 39,84 72,07 98,0798,56 39,59 75,18 100,45 95,35 61 APM lebih valid karena mempertimbangkan kesesuaian jenjang pendidikan sekolahnya dengan kategori umurnya. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai umur resminya di jenjang pendidikan tertentu. Penggunaan indikator APM ini bertujuan untuk mengetahui besaran jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai umurnya. Gambar II.34 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023) Gambar II.34 menunjukkan APM jenjang pendidikan SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat dengan pola yang fluktuatif setiap tahunnya. APM level SD/MI/sederajat tahun 2018 yaitu 96,88% dan meningkat menjadi 106,86 (2020), dan turun tajam menjadi 91,24% (2021), meski tahun 2022 kembali meningkat menjadi 94,12%. Capaian ini masih di bawah target kinerja APM Kabupaten Temanggung untuk jenjang SD/MI/sederajat yaitu 97,90%. Demikian pula untuk APM jenjang SMP/MTs/sederajat yang cenderung turun pada beberapa tahun terakhir. Capaian APM tahun 2018 sebesar 87,15% dan turun menjadi 84,52% (2019), 85,25% (2020), terus turun menjadi 77,18% meski tahun 2022 sedikit naik menjadi 79,77%. Kenaikan APM masih di bawah capaian APM 2018 (84,43%) dan masih jauh dari target kinerja APM Kabupaten Temanggung sebesar 87,14%. Angka Partisipasi Murni (APM) yang rendah pada jenjang SMP mengindikasikan Persentase Angka Partisip asi Murni ( APM) 2018 2019 2020 2021 2022 SD/MI SMP/MTs 96,88 87,15 96,97 84,52 106,86 85,25 91,24 77,18 94,12 79,77 62 rendahnya minat siswa lulusan SD/MI untuk melanjutkan studinya di tingkat SMP/MTs/sederajat. Gambar II.35 Perbedaan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 (Sumber: BPS Jateng, 2022 dan BPS Kab.Temanggung, 2022) Pada Gambar II.35 terlihat bahwa secara kuantitas rerata skor APM Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dibandingkan APM Provinsi Jawa Tengah, baik APM jenjang SD, SMP maupun SMA. Meski di tahun 2020 APM Kabupaten Temanggung lebih tinggi daripada APM Jawa Tengah untuk jenjang SD maupun SMP, namun tahun 2021 mulai turun drastis di bawah APM Jawa Tengah selama 2021 dan 2022. Pada capaian APM jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sederajat, meski ada peningkatan sejak tahun 2018, namun capaiannya masih rendah untuk tahun 2022 yaitu 59,29% (Kabupaten Temanggung) dan 61,17% (Jawa Tengah). Kondisi tersebut menunjukkan minat melanjutkan sekolah jenjang SMA yang rendah. Untuk itu diperlukan upaya penguatan implementasi kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun (setingkat SMP) bagi semua penduduk, serta strategi pengembangan model wajib belajar 12 tahun (lulus SMA) agar P e r b e d a a n A P M K a b . T e m a n g g u n g & P r o v . J a t e n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 02 2 A P M - SD J a t e n g A P M - SD A P M - S M P A P M - S M P A P M - S M A A P M - S M A T m g J a t e n g T m g J a t e n g T m g 2019 2020 2021 2022 97,7797,998,2298,3996,97 106,86 91,24 94,12 79,8480,5380,9981,02 84,5285,25 77,18 79,77 59,3559,7460,4661,17 58,7959,5358,3359,29 63 target harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Temanggung dan kualitas kependudukan dapat terpenuhi secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi APM pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat adalah faktor pendidikan orang tua (dewasa), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan faktor status kesehatan anak usia 0-5 tahun (kurang gizi, BBLR atau riwayat penyakit kronis). Sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi ke sekolah SMP/MTs/sederajat yaitu: pendidikan orang tua, faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), faktor guru (rasio murid terhadap guru), dan faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Salah satu alasan keengganan melanjutkan sekolah dari faktor ekonomi yaitu keinginan untuk bekerja, terutama untuk jenis kelamin laki-laki. Perkembangan Kabupaten Temanggung sebagai daerah industri dan perdagangan menjadi salah satu faktor pemicunya. Tabel 2.13 Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 Indikator Target 2018 2019 2020 2021 2022 Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD 0,04% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP 0,22% 0,30% 0,29% 0,21% 0,37% 0,39% Angka melanjutkan dari SD ke SMP 98,30% 97,35% 97,63% 97,79% 98,21% 98,21% Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2022 Tabel 2.13 menunjukkan besaran Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Temanggung jenjang SD dan SMP. Terlihat bahwa APS jenjang SD mengalami penurunan dari 0,05%
(2018), 0,04% (2019) dan 0,03% (2020). Namun sesudah itu APS relatif stagnan di angka 0,03% mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan menurun menjadi 0,02 (tahun 2022). Berbeda dengan APS jenjang SMP yang ternyata menunjukkan peningkatan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir (2020-2021) yaitu sebesar 0,21%, 0,37% dan 0,39%. Hasil ini membuktikan di Kabupaten Temanggung masih banyak penduduknya yang putus sekolah ketika memasuki bangku pendidikan menengah (SMP). Di sisi lain terlihat bahwa persentase penduduk yang melanjutkan 64 Angka Melek Huruf Tahun 2018-2022 (dalam %) 2018 2019 2020 2021 2022 Angka Melek Huruf 98,47 98,5198,51 98,59 98,72 sekolah dari SD ke SMP cenderung meningkat pelan namun stabil dalam 5 (lima) tahun terakhir, meski tetap belum bisa mencapai target sebesar 98,30%. Capaian tahun 2022 sebesar 98,21% yang hanya meningkat sebesar 0,86% dari capaian tahun 2018 yaitu 97,35%.
1. e.Persentase Penduduk Melek Huruf Gambar II.36 Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2022) Salah satu indikator penting lainnya dalam bidang pendidikan adalah persentase penduduk melek huruf pada umur ≥15 tahun. Data BPS menunjukkan angka melek huruf provinsi Jawa Tengah sebesar 93,62% (2020), 93,79% (2021) dan 94,26% (2022). Bila dibandingkan dengan angka melek huruf provinsi, maka capaian angka melek huruf Kabupaten Temanggung sudah melebihi capaian provinsi. Pada Gambar II.36 terlihat persentase angka melek huruf Kabupaten Temanggung menunjukkan pola yang stagnan dalam periode tahun 2018-2020, kemudian tahun 2020 mulai meningkat (98,51%), menjadi 98,59% (2021) dan tahun 2022 mencapai 98,72%. Terlihat ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Capaian angka melek huruf tahun 2022 ini juga sudah melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 98,61%. Upaya meningkatkan angka melek huruf di kabupaten Temanggung tidak dapat dilepaskan dengan fasilitas dan sarana pendidikan yang dimiliki. Ketersediaan fasilitas atau 65 sarana pendidikan (sekolah) menjadi salah satu indikator penting dalam strategi meningkatkan angka melek huruf dan tingkat pendidikan bagi semua penduduk secara merata. Sekolah atau sarana pendidikan dapat dikelola pemerintah melalui Dinas Pendidikan ataupun sekolah berbasis agama yang dikelola melalui Kantor Kementerian Agama setempat, serta dikelola secara mandiri oleh swasta/yayasan. Berikut ini gambaran jumlah sarana sekolah untuk setiap jenis/ tingkatan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Temanggung seperti terlihat pada Tabel 2.14. Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas/Sarana Sekolah dan Tingkatannya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2022 Kecamatan SD/MI/Sederajat SMP/MTs/Sederajat SMA/MA/SMK 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Bulu 35 35 35 35 6 6 6 6 1 1 1 1 Tembarak 23 23 23 23 7 7 7 8 6 6 6 6 Temanggung 49 50 50 50 14 15 15 17 17 17 17 17 Pringsurat 49 49 49 49 8 8 8 9 5 5 5 6 Kaloran 40 40 40 40 10 10 10 11 3 3 3 3 Kandangan 43 43 43 43 8 8 8 8 2 2 2 2 Kedu 38 38 38 38 9 10 10 9 4 4 4 3 Parakan 35 35 35 35 7 7 7 8 4 4 4 4 Ngadirejo 37 37 37 37 6 6 6 6 1 1 1 1 Jumo 23 23 23 22 2 2 2 2 1 1 1 1 Tretep 16 16 16 16 3 3 3 3 - - - - Candiroto 29 29 29 29 4 4 4 4 3 3 3 3 Kranggan 35 35 35 35 10 10 10 10 4 4 4 4 Tlogomulyo 15 15 15 15 3 3 3 3 - - - - Selopampang 15 15 15 15 4 4 4 4 1 1 1 1 Bansari 16 16 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2 Kledung 16 16 16 16 2 2 2 2 1 1 1 - Bejen 20 20 20 20 2 2 2 2 - - - - Wonoboyo 22 22 22 22 3 3 3 3 1 1 1 1 Gemawang 25 25 25 25 2 2 2 2 1 1 1 1 Kab. Temanggung 581 582 582 581 112 114 114 119 57 57 57 56 Sumber: Dindikpora, 2022 Secara umum tidak terlihat ada perubahan yang berarti dalam jumlah sarana sekolah yang dimiliki dalam 4 (empat) tahun terakhir. Di akhir tahun 2022 kabupaten Temanggung memiliki 581 sekolah setingkat SD/MI/sederajat, 119 sekolah setingkat SMP/MTs/sederajat, serta 56 sekolah setingkat SMA/MA/SMK. Secara kuantitas dapat dilihat Kecamatan Temanggung memiliki sekolah dasar (SD/MI/sederajat) 66 terbanyak (50 unit), diikuti Kecamatan Pringsurat (49 unit) dan Kecamatan Kandangan (43 unit). Sementara tingkatan SMP/MTs/sederajat, Kecamatan Temanggung terbanyak (17 unit), diikuti Kecamatan Kaloran (11 unit) dan Kecamatan Kranggan (10 unit). Jumlah sekolah setingkat SMA/MA/SMK paling banyak berada di Kecamatan Temanggung (17 unit) dan Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Tembarak masing-masing 6 unit. Dari Tabel 2.14 juga terlihat bahwa dari 20 Kecamatan, ada 4 (empat) Kecamatan tidak memiliki sekolah SMA/MA/SMK, kecuali Kecamatan Kledung yang semula memiliki 1 (satu) unit sekolah, namun di tahun 2022 ternyata tutup. Beberapa kecamatan lain juga hanya memiliki 1-2unit sekolah, sehingga proporsinya tidak merata. Berdasarkan Tabel 2.14 terlihat penyebaran fasilitas dan sarana sekolah yang cenderung tidak merata per kecamatan. Harus diakui bahwa kebijakan wajib belajar (minimal 9 tahun atau lulus SMP) berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sekolah setingkat SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat, meski belum seimbang jumlah peningkatan antara sekolah setingkat SD dengan setingkat SMP per kecamatan. Beberapa Kecamatan memiliki sekolah tingkat SD/MI/sederajat sangat banyak namun hanya memiliki sedikit sekolah lanjutan tingkat SMP/MTs/sederajat dan bahkan sama sekali tidak mempunyai sekolah tingkat SMA/MA/SMK, seperti terlihat di Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tretep dan Kecamatan Bejen. Kondisi ini tentu menyulitkan untuk mencari sekolah lanjutan yang dekat dengan desa dan tempat tinggalnya. Tidak meratanya persebaran sekolah di kecamatan juga mempengaruhi pola kebijakan zonasi yang diterapkan pemerintah untuk sekolah lanjutan. Ada kecamatan yang memiliki area kosong (blank-spot) dalam alur zonasi karena selain jumlah sekolah lanjutan yang sedikit, juga karena letak sekolah berada di area pinggiran (perifer) perbatasan sehingga hanya beberapa desa dari kecamatan tersebut yang tercover, terutama di Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Pringsurat. Selain itu, pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK oleh pemerintah provinsi juga menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah kabupaten untuk rencana penyediaan sarana sekolah setingkat SMA/SMK di wilayahnya. Jumlah sekolah yang tidak merata per tingkatan per kecamatan mempengaruhi minat masyarakat bersekolah dan kemampuan daya tampung peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama di kecamatan dengan fasilitas sekolah kurang. Hal ini mengakibatkan hak masyarakat untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan layak tidak terpenuhi. Kecamatan dengan penduduk padat 67 100806040200 47,87 47,87 76,92 81,05 81,77PAUD 89,49 43,21 76,12 77,51 78,13SD/MI 94,14 53,68 88,78 92,17 92,25SMP/MTs Persentase Kondisi Ruang Sekolah Baik Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 dan tidak mempunyai sarana sekolah memadai berpotensi mengurangi kesempatan warganya melanjutkan sekolah karena keterbatasan kuota, kesempatan dan ketersediaan kursi. Sebaliknya Kecamatan dengan fasilitas sekolah yang besar namun jumlah penduduknya sedikit berpotensi untuk berkurangnya peserta didik (animo rendah) yang akhirnya ditutup karena tidak ada calon pendaftarnya.
2. f.Kondisi Ruang Sekolah Gambar II.37 Kondisi Ruang Sekolah Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindikpora Kab Temanggung, 2022) Berdasarkan kondisinya ternyata ada penurunan dalam kondisi ruang sekolah yang baik terutama untuk tahun 2021, dimana kondisi ruang PAUD yang baik hanya 47,87%, SD/MI (43,21%) dan SMP/MTs (53,68%). Hal tersebut dimungkinkan karena selama situasi pandemi COVID-19 semua sekolah diliburkan penuh (pembelajaran online) selama tahun 2020- 2021 sehingga banyak sekolah yang tidak terawat baik dan mengalami kerusakan. Pada tahun 2022, kondisi sekolah sudah semakin baik untuk tingkat SD/MI menjadi 89,49% dan SMP/MTs 94,14%. Sedangkan untuk tingkat PAUD tidak mengalami perubahan sama sekali dan tetap sebesar 47,87%. 68 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Partisipasi Angkatan Kerja 58,73 74,0173,96 76,1476,09 Rata-rata hanya 67,09% sekolah PAUD yang baik kondisinya dalam lima tahun terakhir, untuk SD/MI reratanya hanya 72,89% dan SMP/MTs hanya 84,18% (lihat Gambar II.37). Kondisi ruang sekolah yang rusak atau kurang baik mempengaruhi proses belajar mengajar yang berlangsung karena dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan mengurangi tingkat keselamatan dan keamanan para peserta didik ketika bersekolah. Kondisi ruang dan sarana sekolah yang kurang baik juga mengurangi minat calon peserta didik untuk melanjutkan sekolah di tempat tersebut. 2.3.4. Bidang Ekonomi
3. a.Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur >10 tahun ke atas. TPAK adalah persentase seluruh penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Gambar II.38 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) Gambar II.38 menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Temanggung yang cukup fluktuatif dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir dengan rerata 71,79%. TPAK tahun 2018 sebesar 73,96% dan naik menjadi 76,09% (2019). Tahun 2020 TPAK turun drastis menjadi 58,73%, meski 69 tahun 2021 mulai naik kembali menjadi 74,01% dan 76,14% di tahun 2022. Besaran angka TPAK Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dari TPAK nasional yang berada pada nilai 68,83% pada pertengahan Agustus 2022, sebagaimana laporan BPS. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula ketersediaan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rantai perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Temanggung saat ini mempunyai peluang dalam jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan kondisi tersebut menjadi sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah ketika dikelola secara benar.
4. b.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka (unemployment rate) atau TPT adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang saat ini sedang aktif mencari pekerjaan. Data pada Gambar II.39 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung cenderung menurun dari 3,24% di tahun 2018 menjadi 2,54% di tahun 2022 (turun 0,7 poin). Angka ini mengindikasikan semakin sedikitnya angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Meski tahun 2020 sempat meningkat di level 3,85% karena dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, namun kembali menurun mulai tahun 2021-2022. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejalan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung. Kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat berkaitan dengan karakteristik wilayah. Berdasarkan data BPS 2022 terlihat struktur ekonomi Kabupaten Temanggung yang paling dominan adalah sektor industri pengolahan (26,19%), diikuti sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 23,41% dan sektor perdagangan sebesar 20,79%. Data tersebut sesuai dengan kondisi Kabupaten Temanggung yang bersifat agraris serta pertumbuhan pabrik-pabrik industri yang terus bertambah. Gambaran ini sedikit berbeda dengan tahun 2020 yang menunjukkan dominasi lapangan kerja utama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan (39,80%), diikuti sektor industri pengolahan (19,92%) dan sektor perdagangan (16,71%). 70 Gambar II.39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022)
5. c.Laju Pertumbuhan PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku Angka pertumbuhan PDRB ini merupakan salah satu indikator yang digunakan guna menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah. Indikator yang dipakai yaitu persentase laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2018-2022 Kabupaten Temanggung (Milyar Rupiah) No Kategori Lapangan Usaha Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 4.880.35 5.057,41 5.263,68 5.411,36 5.789,18 2 Pertambangan & Penggalian 176,91 186,80 194,99 210,32 208,32 3 Industri Pengolahan 5.525,25 5.889,85 5.920,28 6.134,63 6.476,56 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,542,62 2,99 3,24 3,85 71 4 Pengadaan Listrik & Gas 15.48 16.16 16,54 17,21 18,20 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14.39 15.31 16,51 17,61 17,91 6 Konstruksi 997.04 1.107.96 1.090,85 1.214,05 1.347,25 7 Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 4.141.92 4.464.46 4.341,92 4.730,06 5.141,96 8 Transportasi & Pergudangan 848,36 943.70 679,50 718,50 1.256,77 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 314,97 350.65 329,87 356,76 427,39 10 Informasi dan Komunikasi 274,57 320,72 366,50 388,56 398,56 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 659,82 694,55 708,79 769,23 841,11 12 Real Estate 151,74 164,70 165,41 171,05 184,41 13 Jasa Perusahaan 75,80 85,10 81,44 84,89 93,62 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 555,70 582,67 582,67 574,17 599,52 15 Jasa Pendidikan 966,99 1.075,52 1.100,45 1.118,47 1.143,37 16 Jasa Kesehatan & Keg Sosial 230,44 255,95 283,38 287,61 299,99 17 Jasa Lainnya 400,56 437,48 415,39 423,32 489,22 Ʃ PDRB-ADHB 20.229,2 9 21.648,9 9 21.577,0 8 22.627,7 9 24.733,3 4 Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2023) Tabel 2.15 menunjukkan lapangan kerja atau lapangan usaha utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor industri pengolahan dan perdagangan, meskipun tidak meninggalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketiga sektor ini berkontribusi pada total pendapatan Kabupaten Temanggung dalam lima tahun terakhir. Total PDRB-ADHB Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 24,733 trilyun, yang meningkat dari PDRB tahun 2021 sebesar 22,627 trilyun (meningkat 2,106 trilyun atau 9,31%). Hasil ini merupakan nilai pertumbuhan yang cukup baik. Kontribusi utama peningkatan PDRB terutama industri pengolahan (6,477 trilyun), diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 72 (5,789 trilyun) dan sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (5,142 trilyun). Sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah paling sedikit kontribusinya terhadap PDRB-ADHB yaitu 17,91 milyar yang diikuti sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 18,2 milyar. Gambar II.40 menggambarkan laju pertumbuhan PDRB- ADHB (produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku) di Kabupaten Temanggung dalam periode 2018-
  1. 2022.Secara total menunjukkan trend peningkatan PDRB cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mencapai 24,73 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini meningkat sebesar 2,1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 22,62 triliun rupiah. Bila dibandingkan dari tahun 2018, terjadi peningkatan hampir 4,5 triliun. Secara umum, angka capaian tersebut telah memenuhi target PDRB-ADHB Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu 22,7 trilyun (melebihi target sebesar 2,03 trilyun rupiah). Gambar II.40 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) Secara teoritis diketahui bahwa penghitungan PDRB- ADHB atau PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Selain itu, penghitungan lain PDRB yang menggunakan harga konstan (PDRB-ADHK) dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara P D R B - A D H B K a b u p a t e n T e m a n g g u n g 2 0 1 8 - 2 0 2 2 ( r i b u a n ) 2018 2019 2020 2021 2022 TARGET CAPAIAN PDRB 2000000020207517 21500000216573972170000021557080 225000002262779022700000 24733340 73 20222021202020192018 5.000,00 0,00 16.187,37 15.387,93 14.890,76 15.214,06 14.483,26 20.000,00 15.000,00 10.000,00 21.667,08 22.627,79 25.000,00 21.648,99 20.229,29 24.733,3430.000,00 P D R B - A D H B d a n P D R B - A D H K 2 0 1 0 K a b u p a t e n T e m a n g g u n g 2 0 1 8 - 2 0 2 2 ( M i l y a r ) PDRB-ADHB PDRB-ADHK riil dari tahun ke tahun atau mengetahui pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi faktor harga. Gambar II.41 menunjukkan perbedaan PDRB-ADHB dengan PDRB-ADHK (2010) Kabupaten Temanggung selama periode 2018-2022. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB-ADHB maupun PDRB-ADHK namun tahun 2021-2022 kembali meningkat, meskipun nilai selisih antara PDRB-ADHB dengan PDRB-ADHK2010 cenderung semakin melebar. Semakin lebar perbedaan atau selisih yang terjadi mengindikasikan laju inflasi yang makin tinggi pula. Gambar II.41 Perbandingan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022)
6. d.Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. Indikator yang paling sering digunakan yaitu PDRB perkapita yaitu total pendapatan domestik regional bruto dibagi jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (setahun), baik PDRB perkapita ADHB atau PDRB perkapita ADHK. Ukuran ini dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui pertumbuhan riil (nyata) ekonomi perkapita suatu wilayah. 74 Angka PDRB perkapita secara makro dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, serta menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan setiap penduduk. Semakin tinggi PDRB perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk wilayah tersebut yang juga semakin tinggi. Tabel 2.16 menggambarkan pendapatan perkapita berdasarkan angka PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK 2010 Kabupaten Temanggung yang dipakai untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk. Tabel 2.16 Pendapatan Perkapita Berdasarkan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019 Pendapatan Perkapita 2018 2019 2020 2021 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26.423,00 28.173,93 27.325,87 28.484,02 30.925,80 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) 18.917,67 19.799,53 18.875,60 19.370,43 20.240,19 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 4,24 4,66 -4,67 2,62 4,49 Jumlah Penduduk (berdasar Data BPS) 765.594 768.405 788.889 794.403 799.444 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) Pada Tabel 2.16 terlihat pendapatan perkapita berdasar harga berlaku yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018 besaran pendapatan perkapita (ADHB) yaitu sekitar 26,423 juta per tahun, meningkat menjadi 30,926 juta per tahun (2022) dengan peningkatan sebesar 4,503 juta. Bila dilihat berdasarkan angka pertambahan terbesar, yaitu dari tahun 2021-2022 sebesar 2.441,78 juta rupiah. Perhitungan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) diperoleh besaran 20,240 juta rupiah per tahun (2022) yang meningkat 1,322 juta dari pendapatan perkapita tahun 2018 yaitu 18,918 juta per tahunnya. Pertambahan tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu 881,86 ribu rupiah, masih di atas pertambahan tahun 2021-2022 sebesar 869,76 ribu rupiah. Melihat gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Bila dilihat berdasarkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita, tampak fluktuatif meskipun meningkat namun peningkatannya hanya 0,25 dalam lima tahun terakhir (2018- 75 2022). Laju pertumbuhan pendapatan tahun 2018 yaitu 4,24 dan tahun 2022 menjadi 4,49. Tahun 2020 pernah terpuruk dengan laju pertumbuhan minus (negatif) yaitu -4,67 karena pendapatan perkapita turun akibat situasi pendemi COVID- 19 dan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Namun demikian pada tahun 2021 laju pertambambahan sudah kembali positif.
7. e.Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Umur Lebih dari (≥) 15 Tahun Tabel 2.17 Kesempatan Kerja Penduduk Umur ≥15 Tahun Jenis Kelamin Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah I Angkatan Kerja 270.256 202.533 472.789
8. a.Bekerja
9. b.Tidak bekerja (Pengangguran terbuka) 260.615 9.641 200.150 2.238 460.765 12.024 II Bukan Angkatan Kerja 40.400 107.798 148.198
10. a.Sekolah
11. b.Mengurus rumah tangga
12. c.Lainnya 18.356 6.606 15.438 18.983 78.479 10.336 37.339 85.085 25.774 Jumlah total 310.656 310.331 620.987 Partisipasi Angkatan Kerja 87% 66,2% 76,14% Tingkat pengangguran 3,57% 1,18% 2,54% Sumber: Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023 Tabel 2.17 menunjukkan kesempatan kerja atau partisipasi angkatan kerja (TPAK) bagi penduduk Kabupaten Temanggung umur ≥15 tahun (di tahun 2022) yaitu 76,14% dan tingkat pengangguran sebesar 2,54%. Total penduduk umur ≥15 tahun pada tahun 2022 sebanyak 620.987 orang, dimana 472.789 orang termasuk angkatan kerja (76,14%). Dari total angkatan kerja, yang sudah bekerja ada 460.765 orang (97,46%) dan sisanya (12.024 orang) merupakan kelompok pengangguran terbuka (tidak bekerja) atau sebesar 2,54% proporsinya. Dari kelompok yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu 148.198 orang, sebanyak 37.399 orang (25,20%) masih berstatus sekolah, 85.085 orang (57,41%) berstatus mengurus rumah tangga, dan 25.774 orang lainnya (17,40%) termasuk kelompok lain-lain. Proporsi angkatan 76 kerja lebih dominan laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 56,56% berbanding 43,44%. Untuk proporsi kelompok bukan angkatan kerja lebih didominasi perempuan, terutama untuk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, yaitu 72,74% berbanding 27,26%. Secara umum terlihat bahwa kelompok bukan angkatan kerja yang berjenis kelamin perempuan lebih cenderung untuk mengurus rumah tangga (menikah atau berkeluarga) daripada melanjutkan sekolah atau yang lain. Proporsi kelompok tersebut sekitar 72,8% dari jumlah total perempuan yang bukan angkatan kerja. Tabel 2.18 Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022 Tahun Total Kesempatan Kerja Bekerja Pengangguran Terbuka n % n % 2020 357.156 343.400 96,15 13.756 3,85 2021 454.927 443.009 97,38 11.918 2,62 2022 472.789 460.765 97,46 12.024 2,54 Rerata 428.292 415.725 97,06 12.566 2,93 Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 Tabel 2.18 menggambarkan perubahan kesempatan kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir Kabupaten Temanggung (dari tahun 2020-2022) yang menuju hasil yang lebih baik bila dilihat dari pertambahan persentase angkatan kerja yang sudah bekerja, serta makin turunnya angka pengangguran terbuka dari tahun ke tahun. Dari total 472.789 kesempatan kerja (tahun 2022), persentase yang bekerja yaitu 97,46% dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu 2,54%. Angka persentase pengangguran terbuka tersebut turun dari 3,85% (tahun 2020) atau turun sebesar 1,31%. Dengan semakin meningkatnya kesempatan kerja menjadi modal dasar dalam peningkatan produktifitas yang mengarah pada upaya meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan penduduk.
13. f.Jumlah Penduduk Miskin Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menurun menjadi 73.040 jiwa dari 79.100 jiwa di tahun 2021 (turun 6.060 jiwa). Jumlah penduduk miskin fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan yaitu dari 75.390 ke 72.570 jiwa, namun di tahun 2020 dan 2021 melonjak tajam menjadi 77 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 9,85% 9,44% 9,80% 9,96% 9,14% 75.390 72.570 77.330 79.100 73.040 2018 2019 2020 2021 2022 768.405765.594 794.403788.889 799.444 Penduduk Miskin Total Penduduk 77.330 jiwa dan 79.100 jiwa, meski akhirnya di tahun 2022 kembali turun. Persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 9,14% karena persentase pada tahun- tahun sebelumnya berada pada kisaran 9,44%-9,96%. Hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah mengurangi laju tingkat kemiskinan yang sempat melonjak tajam akibat situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung selama tahun 2020-2021. Gambar II.42 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) Bila dibandingkan dengan angka indikator kemiskinan yang meliputi: garis kemiskinan, jumlah dan proporsi jumlah penduduk miskin antara Kabupaten Temanggung dengan provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditunjukkan data BPS (https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.ht ml), ternyata Kabupaten Temanggung masih lebih sedikit persentasenya. Pada Tabel 2.19 terlihat gambaran indikator kemiskinan periode 2021-2023. Garis kemiskinan Kabupaten Temanggung cenderung meningkat terus dari Rp.336.034,00 perkapita per bulan (2021) menjadi Rp.354.012,00 (2022) dan Rp.388.369,00 (2023), dengan peningkatan sebesar 5,35% (2021-2022) dan 9,71% (2022-2023). Meski terus meningkat, namun besaran garis kemiskinannya masih di bawah Provinsi Jawa Tengah Rp.477.580,00 perkapita per bulan. Persentase peningkatan tahun 2021-2022 masih lebih rendah dari Jawa Tengah (5,35% berbanding 7,24%), namun sudah lebih tinggi untuk laju peningkatan tahun 2022-2023 Jawa Tengah yang 78 hanya sebesar 8,83% (9,71% untuk Kabupaten Temanggung). Jumlah penduduk miskin juga terus menurun signifikan. Indikator garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, termasuk kebutuhan pangan maupun non pangan. Faktor pemicu meningkatnya garis kemiskinan yaitu meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya kebutuhan hidup, termasuk meningkatnya harga kebutuhan pokok dan inflasi. Tabel 2.19 Data Kemiskinan Kabupaten Temanggung 2021-2023 Indikator Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 336.034 354.012 388.369 409.193 438.833 477.580 Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 79,09 73,04 72,96 4109,75 3831,44 3792,50 Persentase penduduk miskin (%) 10,17 9,33 9,26 11,79 10,93 10,77 Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2.4.1. Persebaran Penduduk Persebaran penduduk menggambarkan distribusi penduduk di suatu wilayah apakah tersebar merata atau tidak. Selain dilihat berdasarkan tingkat kepadatannya, persebaran penduduk juga dapat dilihat melalui data jumlah penduduk yang melakukan perpindahan (migrasi), baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Data BPS 2022 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 879/km2 tahun 2018 menjadi 919/km2 pada tahun 2022 (lihat Gambar II.43). Kesenjangan Pembangunan antar wilayah akan mempengaruhi pola, arah dan trend mobilitas penduduk Kabupaten Temanggung. Bila dilihat kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2022 menggunakan data Dindukcapil Kabupaten Temanggung, terlihat bahwa kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Temanggung dengan 2.513/km2, diikuti Kecamatan Parakan dengan 2.437/km2, sedangkan Kecamatan Bejen merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah (316/km2), dengan rerata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung yaitu 79 Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Jumlah penduduk/Km2) 2018 2019 2020 2021 2022 Kepadatan Penduduk 879 887 908 912 919 Lain-Lain 32% Kandangan 9% Bejen 8% Gemawang 8% Kaloran 7% Bulu 5% Wonoboyo 5% Ngadirejo 6% Pringsurat 6% Candiroto 7% Kranggan 7% Luas Wilayah Kecamatan Temanggung 10% Lain-Lain 33% Kedu 7% Ngadirejo 7% Kandangan 7% Gemawang 4% Kaloran 6% Parakan 7% Bulu 6% Pringsurat 7% Kranggan 6% Jumlah Penduduk per Kecamatan 1.055,74/km2. Tingkat kepadatan penduduk ini tidak sama dengan perhitungan berdasarkan data BPS untuk tahun 2022 yaitu sebesar 919/km2 karena denominator yang dipakai sebagai faktor penghitungnya berbeda. Perhitungan dari Dindukcapil menggunakan jumlah penduduk riil, sedangkan BPS umumnya menggunakan data proyeksi berdasarkan LF-SP2020. Gambar II.43 Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) Gambar II.44 Perbandingan 10 Kecamatan dengan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Terbesar (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) 80 Tabel 2.20 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 No Kecamatan Proporsi Luas Wilayah (%) Proporsi Sebaran Penduduk (%) Kepadatan Penduduk
  1. 1.Bulu 4,94 6,18 1.159
  2. 2.Tembarak 3,08 3,94 1.186
  3. 3.Temanggung 3,84 10,39 2.513
  4. 4.Pringsurat 6,58 6,57 927
  5. 5.Kaloran 7,34 5,78 731
  6. 6.Kandangan 9,00 6,65 686
  7. 7.Kedu 4,02 7,44 1.717
  8. 8.Parakan 2,55 6,71 2.437
  9. 9.Ngadirejo 6,12 7,16 1.085
  10. 10.Jumo 3,37 3,79 1.043
  11. 11.Tretep 3,86 2,67 642
  12. 12.Candiroto 6,88 4,14 558
  13. 13.Kranggan 6,62 6,22 872
  14. 14.Tlogomulyo 2,85 2,90 944
  15. 15.Selopampang 1,99 2,56 1.198
  16. 16.Bansari 2,59 3,04 1.090
  17. 17.Kledung 3,70 3,53 885
  18. 18.Bejen 7,91 2,69 316
  19. 19.Wonoboyo 5,05 3,36 616
  20. 20.Gemawang 7,71 4,25 512 100 100 1.055,74 Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung 2022 Pada Tabel 2.20 terlihat bahwa kepadatan dan persebaran penduduk Kabupaten Temanggung cenderung kurang merata. Tampak Kecamatan dengan proporsi luas wilayah cukup besar ternyata tidak seimbang dengan proporsi sebaran penduduknya (lebih kecil) atau sebaliknya. Sebagai contoh seperti Kecamatan Temanggung yang luas wilayahnya 3,84% dari total wilayah Kabupaten, namun penduduknya sebesar 10,39% dari total penduduk Kabupaten. Demikian pula terlihat untuk Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan dan lainnya. Sebaliknya Kecamatan Bejen yang luas wilayahnya 7,91% ternyata proporsi sebaran penduduknya hanya 2,69% dari total penduduk, juga Kecamatan Candiroto, Kandangan, Gemawang dan kecamatan lainnya (lihat Gambar II.44). Oleh karena itu pemerintah daerah (Kabupaten Temanggung) perlu melakukan upaya perencanaan dan penataan ulang persebaran penduduk dengan tidak mengabaikan kondisi, 81 struktur dan karakteristik wilayah masing-masing, serta rencana pemanfaatan lahannya di masa depan. Upaya tersebut sangat penting guna memfasilitasi pemenuhan kebutuhan penduduk terkait sarana perumahan (tempat tinggal), pendidikan (sekolah), fasilitas/sarana kesehatan, dan sebagainya. Harapannya tidak lagi terjadi kesenjangan pembanagunan antar wilayah. Gambar II.45 Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung per Kecamatan (Sumber: Diskominfo, 2023) Tidak meratanya persebaran penduduk yang terjadi akan berimplikasi pada kebutuhan ruang, lahan dan lapangan kerja yang semakin besar, termasuk lahan untuk perumahan dan pemukiman. Gambar II.45 menggambarkan kondisi kepadatan penduduk berbasis kecamatan (20 kecamatan) di Kabupaten Temanggung. Tampak bahwa kecamatan dengan penduduk yang padat terletak secara terpusat di area tengah selatan (daerah pusat kota) yang membujur dari barat ke timur. 82 2.4.2. Mobilitas Penduduk Indikator yang seringkali dipakai mengukur mobilitas penduduk yaitu angka migrasi (migrasi keluar dan migrasi masuk), serta jumlah penduduk yang dibedakan antara jumlah penduduk siang dan penduduk malam. Angka migrasi keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu daerah per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Migrasi netto (net-migration) yaitu banyaknya migrasi masuk dikurangi migrasi keluar, sedangkan migrasi risen yaitu penduduk yang pernah pindah dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penduduk siang mengacu pada para pekerja yang berasal dan bertempat tinggal dari luar daerah namun bekerja di daerah lain di luar wilayah tempat tinggalnya. Pada malam hari, mereka akan kembali ke wilayahnya masing-masing. Tabel 2.21 Angka Migrasi Penduduk Kabupaten Temanggung Keterangan SUPAS-2015 LF-SP2020 LK PR Jumlah LK PR Jumlah Migrasi masuk 42.561 44.494 89.055 23.778 28.386 52.163 Migrasi keluar 53.418 60.955 114.373 61.008 64.243 125.251 Migrasi Netto -10.857 -14.461 -25.318 -37.230 -35.857 -73.088 Migrasi Risen 8.039 11.340 19.369 12.235 12.251 24.486 Sumber: BPS, Statistik Migrasi Jawa Tengah, SUPAS 2015 BPS, Statistik Migrasi Jawa Tengah, LF-SP2020 Tabel 2.21 menggambarkan dinamika migrasi penduduk yang ada di Kabupaten Temanggung berdasarkan data BPS melalui SUPAS 2015 dengan data dari LF-SP2020. Migrasi masuk penduduk menurun dari 89.055 jiwa menjadi 52.163 jiwa (turun 41,43%) dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Untuk migrasi keluar terjadi peningkatan 10.878 jiwa atau 9,51% (dari 114.373 jiwa menjadi 125.251 jiwa). Berdasar data tersebut masih terlihat gambaran migrasi netto yang negatif pada kedua periode pengukuran karena jumlah migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar. Melalui data SUPAS 2015 diketahui besaran migrasi masuk 89.055 jiwa dan migrasi keluar 114.373 jiwa. Untuk data LF-SP2020, jumlah migrasi masuk 52.163 jiwa dan migrasi keluar 125.252, sehingga diketahui migrasi netto-nya yaitu -25.318 jiwa (SUPAS 2015) dan -73.088 jiwa (LF-SP2020). Besaran migrasi risen yaitu 19.369 jiwa (data SUPAS 2015) dan 24.486 (LF-SP2020). 83 Tingginya migrasi keluar daripada migrasi masuk (migrasi netto negatif) mengindikasikan adanya kecenderungan penduduk untuk berpindah ke kota lain yang umumnya karena faktor ekonomi (pencari pekerjaan dan mata pencaharian yang layak). Ketimpangan ekonomi yang terjadi antara daerah asal dengan daerah tujuan menjadi unsur pemicunya. Pembukaan lapangan kerja baru menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi migrasi keluar. Mobilitas penduduk dipengaruhi oleh perbedaan wilayah yang belum maju dengan wilayah yang lebih maju. Peningkatan mobilitas penduduk seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana, alat tansportasi, komunikasi yang lebih canggih dan indutrialisasi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah juga dapat mempengaruhi volume dan arah migrasi. Penduduk Kabupaten Temanggung tersebar di seluruh Kecamatan baik di pusat kota maupun di desa dan atau daerah penyangganya sesuai potensi daerah masing-masing. Pengaturan pola migrasi harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adanya migrasi ke suatu wilayah di satu sisi membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat, namun di sisi lain perlu pertimbangan masalah daya dukung lingkungan dan masalah lingkungan hidup bagi daerah tujuan dan risiko kehilangan angkatan kerja potensial bagi daerah asal bila penduduknya banyak yang bermigrasi ke luar wilayah. Salah satu upaya menekan migrasi melalui penguatan ekonomi dengan pemerataan pembangunan industri atau pabrik dan kesempatan kerja layak dan tidak hanya beraglomerasi di satu atau beberapa wilayah kecamatan saja, namun merata di berbagai wilayah yang potensial untuk dikembangkan. 2.5. Pembangunan Keluarga Berkualitas 2.5.1. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi indikasi untuk kemungkinan terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya yaitu tingginya angka perceraian, serta berbagai kasus hukum lainnya. Kondisi tersebut juga berdampak pada kegagalan dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Menurut data DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, kasus KDRT yang terjadi tidak terlalu besar jumlahnya meskipun dalam 5 (lima) tahun terakhir ada peningkatan. Tahun 2018 ada 5 kasus, meningkat drastis di tahun 2019 menjadi 15 kasus. Tahun 2020 mulai menurun menjadi 9 kasus KDRT yang terjadi, namun meningkat kembali menjadi 10 dan 11 kasus di tahun 84 15 9 10 11 5 Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Kekerasan dalam rumah tangga 2021 dan 2022 (lihat Gambar II.46) Harus diakui bahwa kasus- kasus KDRT merupakan suatu fenomena gunung es (iceberg phenomenon) karena data/angka yang ditampilkan seringkali jauh lebih kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Rendahnya kasus KDRT yang terdata dan terlaporkan dapat dimungkinkan karena rendahnya laporan yang diterima dari masyarakat atau korban. Mereka cenderung enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialami karena takut dianggap melanggar aturan adat dan norma, kuatir dikucilkan keluarga dan masyarakat lingkungan, takut terhadap stigma, rasa malu, serta berbagai alasan lainnya. Gambar II.46 Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung, 2022) 2.5.2. Kasus Kekerasan Anak Kasus kekerasan pada anak di kabupaten Temanggung didominasi oleh perempuan daripada laki-laki. Kasus kekerasan pada anak melonjak signifikan untuk tahun 2019 dan 2020 (masing-masing 33 kasus), meski pada tahun 2021 dan 2022 mulai menurun kasusnya. Pada Gambar II.47 terlihat jelas bahwa kasus kekerasan anak tahun 2022 terjadi 8 kasus dan jumlahnya jauh menurun dibandingkan data tahun 2021 (11 kasus) dan tahun 2020 (8 kasus). Jumlah tersebut hanyalah jumlah kasus yang dilaporkan. Meskipun kasus sudah semakin menurun, namun gambaran fenomena gunung es diduga masih terjadi di masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di 85 7 1 2022202120202019 6 53 2018 17 21 10 16 12 Kekerasan pada Anak Ber dasa rka n Jenis Kelamin di Kabup aten Temanggung Laki-Laki Perempuan lingkungannya juga mempengaruhi jumlah data kasus yang ditampilkan, karena diduga kasusnya cukup banyak terjadi. Gambar II.47 Kekerasan pada Anak Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung) Kekerasan yang terjadi pada anak harus dicegah sejak awal. Efek kekerasan pada anak secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan dan status tumbuh kembang anak itu sendiri. Pada umumnya korban kekerasan anak berisiko mengalami gangguan kesehatan lebih tinggi (ganguan fisik dan non fisik) yang dibutuhkan saat anak-anak tersebut dewasa nantinya. Beberapa penyakit tidak menular berpotensi dialami anak-anak yang mengalami kecemasan dan trauma perceraian, seperti risiko terkena jantung koroner, asthma, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, obesitas, dan berbagai penyakit lainnya. Efek lain yang dapat muncul sebagai efek kekerasan yang dialami antara lain merokok, minum minuman keras dan bahkan penyalahgunaan narkoba. Selain kasus kekerasan pada anak, kasus kekerasan pada perempuan juga perlu mendapat perhatian. Banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan, seperti: budaya patriarki, ketidakadilan gender, kualitas hidup yang rendah, pola asuh yang salah dan lebih mengutamakan laki-laki, kemiskinan dan gangguan kejiwaan yang memunculkan perilaku negatif. Gambar II.48 menjelaskan angka kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan mendapat pendampingan dalam periode tahun 2018-2022 berdasar data 86 15 9 9 5 5 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Kekerasan terhadap perempuan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung. Angka kekerasan terhadap perempuan cenderung turun sejak tahun 2019 (15 kasus), namun jumlah kasusnya tetap sama dengan tahun 2018 yaitu 5 kasus. Diduga tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan (korban) dan atau keluarganya melaporkan ke pihak terkait atau instansi yang berwenang menangani. Gambar II.48 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung) 2.5.3. Kasus Perceraian dan Dispensasi Kawin Kehidupan keluarga berkualitas dibangun atas dasar kasih sayang semua anggota keluarga yang terbentuk melalui suatu ikatan perkawinan yang sehat. Ketika terjadi permasalahan dan perceraian, hubungan keluarga menjadi retak dan tidak utuh yang dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi semua pihak (pasangan dan keluarga), terutama bagi anak-anak yang cenderung terganggu dan menderita akibat perceraian kedua orang tuanya. Terjadinya perceraian juga memunculkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dispensasi kawin juga menunjukkan belum terpenuhinya persyaratan menikah bagi pasangan. Mereka harus dinikahkan karena adanya kondisi khusus yang terjadi sehingga terpaksa menikah melalui pemberian dispensasi. Tujuan dispensasi untuk memberikan kelonggaran hukum bagi pasangan secara hukum positif tidak memenuhi persyaratan sah perkawinan. 87 Tabel 2.22 menunjukkan jumlah pernikahan yang terdata tahun 2022 sebanyak 5.216 dimana sebanyak 414 (7,94%) diantaranya adalah pernikahan “yang dipaksakan” karena adan dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung yang memberikan ijin pengecualian bagi pasangan yang semestinya belum memenuhi persyaratan menikah. Pada umumnya ijin menikah terpaksa diberikan karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja perempuan. Tabel 2.18 juga menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sangat tinggi juga yaitu 1.352 kasus, yang bila dibandingkan proporsinya dengan jumlah pernikahan yaitu 25,92%. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena konsekuensi perceraian memunculkan trauma mendalam bagi pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Kecamatan dengan kasus perceraian tertinggi tahun 2022 adalah Kecamatan Temanggung (158 kasus/2,97%), diikuti Kecamatan Kedu (118 kasus/2,22%) dan Kecamatan Kandangan (105 kasus/1,97%). Untuk Kecamatan dengan permintaan dispensasi kawin tertinggi tahun 2022 adalah Kecamatan Kedu (43 kasus/10,39%), diikuti Kecamatan Bulu dan Wonoboyo (@ 32 kasus atau 7,73%). Tingginya permintaan dispensasi kawin menjadi salah satu indikator tingginya masalah yang terkait dengan kesehatan reproduksi di wilayah tersebut. Tabel 2.22. Jumlah Pernikahan, Perceraian dan Dispensasi Kawin Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 No Kecamatan Ʃ Pernikahan Ʃ Perceraian Ʃ Dispensasi Kawin n % n % n %
  21. 1.Bulu 314 6,02 75 1,97 32 7,73
  22. 2.Tembarak 202 3,87 38 0,71 23 5,55
  23. 3.Temanggung 556 10,66 158 2,97 21 5,07
  24. 4.Pringsurat 374 7,17 97 1,82 17 4,11
  25. 5.Kaloran 267 5,12 63 1,11 18 4,35
  26. 6.Kandangan 348 6,67 105 1,97 16 3,86
  27. 7.Kedu 396 7,59 118 2,22 43 10,39
  28. 8.Parakan 382 7,32 102 1,92 20 4,83
  29. 9.Ngadirejo 377 7,23 87 1,64 25 6,04
  30. 10.Jumo 183 3,51 31 0,58 11 2,66
  31. 11.Tretep 132 2,53 36 0,68 26 6,28
  32. 12.Candiroto 209 4,00 59 1,11 12 2,90
  33. 13.Kranggan 295 5,65 93 1,75 21 5,07
  34. 14.Tlogomulyo 128 2,45 38 0,71 19 4,59
  35. 15.Selopampang 192 3,68 37 0,69 23 5,55 16 Bansari 155 2,97 36 0,68 13 3,14 88
  36. 17.Kledung 151 2,89 50 0,94 13 3,14
  37. 18.Bejen 163 3,12 36 0,68 13 3,14
  38. 19.Wonoboyo 174 3,33 44 0,12 32 7,73
  39. 20.Gemawang 218 4,18 49 0,92 16 3,86 5216 100 1352 100 414 100 Sumber: Pengadilan Agama Kab Temanggung, 2022 Data dari Dindukcapil Kabupaten Temanggung juga menunjukkan catatan kasus perceraian pada penduduk yang beragama NonMuslim yang juga fluktuatif yaitu 27 kasus (2018), 32 kasus (2019), 40 kasus (2020), 42 kasus (2021) dan 24 kasus
(2022). Angka tersebut diperoleh dari jumlah Akte Perceraian yang dikeluarkan Dindukcapil berdasarkan permohonan yang didaftarkan oleh pasangan suami-istri. Tingginya angka perceraian (bagi penduduk Muslim maupun NonMuslim) yang terjadi mengindikasikan masih lemahnya kesiapan pasangan usia subur ketika menikah (mencakup kesiapan fisik, mental, spiritual). Perceraian umumnya terjadi ketika salah satu pasangan atau keduanya mengalami perbedaan pendapat terkait permasalahan kehidupan berkeluarga yang dihadapinya. Situasi ini tentunya dapat mengganggu dan menurunkan kualitas kehidupan keluarga yang sejahtera 2.5.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki yang mengacu pada metodologi yang ditetapkan. Seringkali disebut juga sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin. IPG dipakai untuk mengukur ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 (sebagai nilai standar rasio perbandingan), maka pembangunan antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. Sebaliknya, bila semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar pula perbedaan capaian ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gambar II.49 menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir dengan kecenderungan meningkat mulai periode 2021, 2021 dan 2022. Meski fluktuatif, namun skor nilai IPG lebih dari 95,00 mengindikasikan selisih perbedaan yang relatif kecil. Perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan tahun 2018 sebesar 4,38, naik menjadi 4,9 poin 89 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 IPG 95,1 95,31 95,62 95,74 95,99
(2019), kembali turun 4,69 poin (2020) dan terus menurun menjadi 4,26 poin (2021) dan 4,01 poin (2022). Dengan perbedaan selisih yang semakin mengecil dari angka dasar 100 jelas menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung telah berhasil menerapkan kesetaraan gender. Penelitian membuktikan bahwa ketimpangan gender dapat merugikan pertumbuhan ekonomi karena mengakibatkan produktifitas modal manusia (human capital) yang juga rendah karena tidak semua penduduk mendapatkan kesempatan dan hak berkembang yang sama berdasarkan jenis kelamin. Gambar II.49 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kab Temanggung, 2022) 2.5.5. Persentase Keluarga yang Memiliki Balita dan Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan bentuk pelayanan penyuluhan bagi orang tua dan/atau anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui berbagai aktifitas stimulasi fisik, mental, spiritual, intelektual, emosional, sosial maupun moral. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup anak balita dalam jangka panjang. Karena kegiatan Bina Keluarga Balita memberikan manfaat positif dalam pembangunan keluarga dan balita, maka idealnya semua keluarga yang memiliki balita mengikuti secara rutin kegiatan BKB. Materi yang disampaikan 90 Persentase Keluarga Balita Mengikuti BKB Kabupaten Temanggung 2018-2022 40,62% 2018 2019 2020 2021 2022 Balita Mengikuti BKB 34,80% 37,69% 38,24%38,18% menjadi bekal orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak balita mencapai tumbuh kembang optimal. Gambar II.50 menunjukkan persentase keluarga balita mengikuti BKB di Kabupaten Temanggung. Terlihat bahwa secara umum kepesertaan keluarga dalam partisipasi BKB selama ini masih cukup rendah (kurang dari 50%). Capaian kepesertaan BKB tahun 2018 yaitu 34,8% yang terus meningkat menjadi 40,62% di tahun 2020. Karena situasi pandemi COVID- 19 yang membatasi pergerakan penduduk, maka partisipasi keluarga balita mengikuti BKB juga turun menjadi 37,69% meski tahun 2020 kembali meningkat menjadi 38,24%. Peningkatan yang relatif kecil sebesar 0,55 poin menunjukkan masih rendahnya minat keluarga balita terlibat dalam program BKB yang ditawarkan. Gambar II.50 Keluarga Balita Mengikuti BKB Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung, 2023) Bila dilihat berdasarkan rerata partisipasi keluarga balita mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB) hanya sebesar 37,91% saja. Angka ini tentu harus diupayakan peningkatannya. Beberapa alasan yang mendasari rendahnya pemanfaatan layanan BKB pada keluarga balita antara lain: rendahnya minat masyarakat terhadap kegiatan BKB karena alasan tidak tahu, tidak paham, keterbatasan waktu. Selain itu, minimnya tenaga kader BKB yang tersedia, dan kurangnya informasi dan sosialisasi terkait kegiatan BKB itu sendiri juga turut andil dalam rendahnya partisipasi. 91 Persentase Keluarga dengan Remaja Mengikuti BKR Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Remaja Mengikuti BKR 9,70% 10,58%10,54% 13,35% 15,30% 2.5.6. Persentase Keluarga Memiliki Remaja Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Gambar II.51 Keluarga Memiliki Remaja Mengikuti Bina Keluarga Remaja (BKR) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung, 2023) Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah bagi para keluarga yang mempunyai anak remaja umur 10-24 tahun dalam upaya pembinaan bagi anak remajanya. Kegiatan yang dilakukan dalam BKR bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua untuk pengasuhan tumbuh kembang remaja. Pembinaan remaja bertujuan agar orang tua mampu mengontrol remaja supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah moral dan norma kehidupan remaja itu sendiri, memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menjalani usia remajanya secara sehat, karena usia remaja merupakan transisi dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Kelompok usia remaja adalah kelompok yang masih labil dalam mengambil keputusan, sehingga dukungan dan pendampingan yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu, semakin banyak keluarga yang memiliki remaja mengikuti kegiatan BKR, maka diharapkan pembangunan keluarga berkualitas menjadi lebih optimal. Pada Gambar II.51 terlihat trend penurunan partisipasi keluarga yang memiliki anak remaja dan mengikuti kegiatan BKR dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2018, partisipasi dalam BKR sebesar 13,35%, meningkat menjadi 15,30% (2019), meskipun tahun 2020 turun drastis capaiannya menjadi 10,54% (turun 4,76 poin). Tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat kecil (0,04 poin) dan kembali turun di tahun 2022 menjadi 9,7%. Angka capaian ini merupakan capaian terendah 92 Persentase Keluarga dengan Lansia Mengikuti BKL Kabupaten Temanggung 2018-2022 35,76% 2018 2019 2020 2021 2022 Lansia Mengikuti BKL 26,15% 30,24% 32,81%33,50% dalam periode tahun 2018-2022. Berdasarkan rerata, capaian persentase keikutsertaan BKR hanya 11,89% saja. Trend negatif dan penurunan persentase keikutsertaan keluarga dalam kegiatan BKR selama ini mengindikasikan ada permasalahan pada pelaksanaan BKR yang harus segera diperbaiki. 2.5.7. Persentase Keluarga Memiliki Lansia Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Gambar II.52 Keluarga Memiliki Lansia Mengikuti Bina Keluarga Lansia (BKL) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung) Program Bina Keluarga Lansia (BKL) ditujukan untuk keluarga yang mempunyai anggota keluarga berumur lanjut (lanjut usia/lansia). Tujuan BKL meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga sehingga dapat membentuk lansia yang aktif, produktif, mandiri, sehat dan tangguh. BKL adalah program edukasi dan penyuluhan menggunakan pendekatan keluarga, yang sekaligus menjadi tanda kepedulian dalam meningkatkan kualitas hidup lansia yang secara statistik semakin besar jumlahnya dalam struktur/pola kependudukan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Temanggung. Kelompok umur yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah lansia awal (umur 44-45 tahun), pra lansia (umur 56-59 tahun) dan (umur≥60 tahun). BKL merupakan program potensial untuk menguatkan peran keluarga dalam kehidupan lansia, khususnya dalam membantu mengatasi masalah utama lansia yaitu fisik, ekonomi, lingkungan sosial dan psikologi. Berdasarkan hal tersebut tingkat partisipasi 93 keluarga memiliki lansia dalam mengikuti BKL menjadi sangat penting dalam pembangunan keluarga berkualitas. Gambar II.52 secara jelas menunjukkan trend negatif (penurunan) persentase keikutsertaan keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Temanggung. Rerata partisipasinya hanya 31,69% saja. Tahun 2020, tingkat partisipasi dalam BKL sebesar 26,15% dan angka tersebut merupakan capaian persentase terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 35,76% dan tahun-tahun seterusnya mengalami penurunan, dimana penurunan tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 yaitu 6,66 poin. Rerata penurunan yang terjadi dalam 4 (empat) tahun terakhir sebesar -3,20% pertahun. Kecenderungan semakin turunnya persentase keluarga mengikuti BKL mengindikasikan bahwa kegiatan ini belum banyak diminati oleh keluarga lansia maupun oleh para lansia itu sendiri. 2.5.8. Persentase Keluarga menjadi Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Tujuan dibentuk kelompok UPPKA untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dengan mengajak keluarga memiliki produk usaha demi meningkatkan kemandirian perekonomian keluarga, kemampuan berpikir logis, kreatif, inovatif dan adaptif dalam menjalankan usaha serta menumbuhkan kecintaan lokal dalam memakai produk-produk lokal sebagai wujud kemandirian. Fokus kegiatan UPPKA yaitu peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi keluarga. Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan UPPKA di Kabupaten Temanggung masih rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya. Sebanyak 45,69% yang mengikuti UPPKA di tahun 2018, terus menurun menjadi 38,97% (2019), 36,43%
(2020), 35,56% (2021) dan 30,33% (2022). Dalam lima tahun terakhir menurun 15,36% dengan rerata penurunan yaitu sebesar -3,84% pertahun. Penurunan terbesar terjadi pada periode tahun 2018-2019 sebesar -6,72%, diikuti periode tahun 2021-2022 yaitu -5,23% (Gambar II.53). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan masih rendahnya keikutsertaan keluarga dalam pelaksanaan program UPPKA di Kabupaten Temanggung yang disebabkan banyak faktor, antara lain: sosialisasi dan 94 Persentase Keluarga Akseptor Mengikuti UPPKA Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Keluarga Mengikuti UPPKA 30,33% 35,56%36,43% 38,97% 45,69% pelatihan yang dirasakan masih kurang, tidak adanya pendampingan intensif selama kegiatan berlangsung, proses yang macet karena pindah tempat tinggal atau pindah domisili, serta pemantauan evaluasi yang kurang efektif. Keberhasilan UPPKA juga tergantung faktor internal kelompok itu sendiri karena kondisinya yang sangat dinamis. Penguatan dinamika kelompok dapat dilakukan melalui upaya terstruktur guna meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan keluarga akseptor dalam kegiatan UPPKA secara aktif. Pemantauan rutin dapat dilakukan instansi terkait melalui pertemuan dan sarasehan rutin antara anggota kelompok tersebut. Gambar II.53 Persentase Keluarga Akseptor Mengikuti UPPKA Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: DPPPAPPKB Kab Temanggung, 2022) 2.6. Penataan Data, Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk layanan publik, administrasi kependudukan yang berkelanjutan harus terus diupayakan demi mewujudkan sistem yang baik dan menjamin tertib administrasi kependudukan yang sekaligus akan menjadi data dasar (data base) kependudukan yang akurat. Data dan informasi kependudukan yang valid menjadi bagian penting dalam pembangunan kependudukan. Selain itu, data dan informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis 95 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung 2018-2022 271.854 2018 2019 2020 2021 2022 Kepemilikan KK 251334 257772257391 266270 pada administrasi kependudukan. Beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur tertib administrasi kependudukan yang baik yaitu: kepemilikan Kartu Keluarga (KK) oleh setiap keluarga/rumah tangga, kepemilikan Kartu Identitas Penduduk (KTP atau E-KTP), kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak umur <17 tahun, kepemilikan Akte Kelahiran, dan Akte Kematian. 2.6.1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang dimiliki oleh setiap keluarga. Dalam administrasi kependudukan, setiap kepala keluarga wajib memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga (KK). Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan semua anggota keluarganya. Gambar II.54 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Gambar II.54 menunjukkan adanya trend meningkatnya jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam periode 2018-2022. Tahun 2018 sebanyak 251.334 KK, meningkat menjadi 271.854 KK pada tahun 2022, dengan total peningkatan sebesar 20.520 KK (meningkat 8,16%). Peningkatan terbesar terjadi pada periode tahun 2020-2021 sebesar 8.498 KK dan periode 2019-2020 hanya sedikit bertambahnya yaitu hanya 381 KK. Situasi tersebut mungkin merupakan imbas pandemi COVID-19 yang mewajibkan setiap warga negara atau keluarga 96 mengurus dan memiliki KK sebagai persyaratan mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19 ataupun berbagai layanan kesehatan lainnya sehingga masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan mendapatkan KK. Gambar II.55 Perbandingan Jumlah Kartu Keluarga (KK) dengan Jumlah Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Pada Gambar II.55 diketahui pertambahan jumlah keluarga dengan pertambahan jumlah Kartu Keluarga (KK) cenderung tidak linier meskipun besarannya meningkat setiap tahun. Tahun 2018 dari 258.294 keluarga, yang memiliki KK sebanyak 251.334 (97,31%). Tahun 2019 sebanyak 263.885 keluarga, yang memiliki KK sebanyak 257.391 atau 97,54%). Sebanyak 257.772 KK telah dimiliki oleh 262.643 keluarga/rumah tannga (98,15%) di tahun

2020.Dari 270.220 keluarga yang ada di Kabupaten Temanggung tahun 2021, yang sudah memiliki KK yaitu 266.270 keluarga (98,54%). Akhirnya di tahun 2022, sebanyak 100% keluarga telah memiliki KK (271.854 keluarga). 2.6.2. Kepemilikan Kartu Identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Kementerian Dalam Negeri) dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. Kartu ini wajib dimiliki setiap warga negara (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap Kep emilika n Kartu Keluarga Berbasis Jumlah Keluarga 97,31% 97,54% 98,15% 98,54% 100% 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Keluarga Jumlah KK 258.294 251.334 263.885 257.391 262.643 257.772 270.220 266.270 271.854271.854 97 Kepemilikan Kartu Identitas Elektronik (E-KTP) Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Kepemilikan E-KTP 499.679 579.350 600.882597.354589.079 (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Sejak tahun 2009, mulai diberlakukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP/KTP-el) yang menggunakan komputerisasi dan dilengkapi dengan cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Gambar II.56 Kepemilikan Kartu Identitas Elektronik (E-KTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Sebanyak 600.882 penduduk umur ≥17 tahun yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Temanggung. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 21.532 orang dari tahun 2018 yang hanya sebesar 579.350 orang. Meski tahun 2020 terjadi penurunan signifikan dalam kepemilikan E-KTP (turun sebesar 89.400) sebagai imbas dampak situasi pandemi COVID-19 yang salah satu kebijakannya adalah pembatasan aktifitas penduduk di luar rumah, namun tahun 2021 kepemilikan E-KTP kembali meningkat tajam sebesar 97.675 poin. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk yang wajib KTP (umur ≥17 tahun dan berstatus menikah meski umurnya <17 tahun) di tahun 2022 sebanyak 615.980 jiwa (berdasarkan data Dindukcapil), maka persentase penduduk yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 97,55% (lihat Gambar II.56). 2.6.3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kartu Identitas Anak (KIA) mempunyai fungsi yang sama dengan KTP yang diberikan untuk anak umur 0-5 tahun dan 5- 17 tahun kurang satu hari. Kartu Identitas Anak (KIA) ini 98 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung 2018-2022 179.382 2018 2019 2020 2021 2022 Kepemilikan KIA 76.625 117.231 132.497 150.786 dikeluarkan untuk melindungi hak konstitusional seorang anak sebagai warga negara. Kementerian Dalam Negeri mewajibkan setiap anak Indonesia yang berumur kurang dari 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Gambar II.57 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Pada Gambar II.57 terlihat adanya fluktuasi kepemilikan KIA yang cenderung menurun di akhir tahun 2022. Sebanyak 76.625 anak memiliki kartu identitas (KIA) di tahun 2018, yang terus meningkat signifikan sampai dengan tahun 2021 menjadi 179.382 anak dari tahun 2018 (bertambah 102.757 anak atau 134,1% kenaikannya). Namun pada tahun 2022 turun menjadi 150.786 anak yang memiliki KIA. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi turunnya kepemilikan KIA karena adanya migrasi data SIAKAD daerah untuk dikelola pusat yang berdampak pada tercecernya informasi dan karena hasil cleaning dan skrining yang dilakukan. Bila dibandingkan dengan data jumlah anak umur <17 tahun (tahun 2022) yang berjumlah 191.460 orang, maka persentase anak-anak di Kabupaten Temanggung yang sudah memiliki kartu identitas anak (KIA) yaitu sebesar 78,76%. Capaian ini sudah melebihi target kepemilikan KIA tahun 2022 nasional yaitu sebesar 40%. 99 Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung 2018-2022 588.398 2018 2019 2020 2021 2022 Kepemilikan Akte Kelahiran 514.790 530.737 551.910 556.084 2.6.4. Kepemilikan Akte Kelahiran Akte Kelahiran atau Akte Lahir adalah tanda bukti yang berisi informasi mengenai kelahiean dari seseorang, mulai dari nama anak, nama orang tua, serta tempat dan tanggal lahirnya. Dokumen akte kelahiran ini merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dalam pengurusan berbagai administrasi kependudukan. Setiap anak atau bayi yang dilahirkan wajib memiliki akte kelahiran. Gambar II.58 Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Berdasarkan data pada Gambar II.58 terlihat bahwa kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Temanggung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan kepemilikan akte kelahiran yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 73.608 atau sekitar 18.402 poin peningkatannya setiap tahunnya, yaitu 514.790 (tahun 2018) menjadi 588.398 (tahun 2022). Angka peningkatan terbesar terjadi pada periode tahun 2021 ke 2022 dengan angka peningkatan sebanyak 32.314. Angka peningkatan terkecil pada periode 2020 ke 2021 yang hanya sebesar 4.174 saja. Meski tahun 2022 sebanyak 588.398 keluarga memilik Akte Kelahiran, namun bila angka tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama

(2022)sebesar 807.440 jiwa (berdasar data Dindukcapil), maka persentase kepemilikan Akte Kelahiran sebesar 72,87%. Persentase peningkatan jumlah kepemilikan Akte Kelahiran pertahun berdasarkan jumlah penduduk pada tahun yang sama dapat dilihat dalam Gambar II.59 dimana rerata kepemilikan Akte 100 Kelahiran sebesar 68,96% pertahun. Ada kecenderungan peningkatan proporsi atau persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran setiap tahunnya, dengan angka peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar 3,71%. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pentingnya Akte Kelahiran sebagai bukti dan dokumen sah kependudukan dalam persyaratan administrasi untuk pendidikan (sekolah), pernikahan, dan pengurusan ahli waris. Gambar II.59 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Berdasarkan data dari Dindukcapil Kabupaten Temanggung diketahui bahwa kepemilikan Akte Kelahiran bagi anak-anak umur 0-18 tahun dalam beberapa tahun terakhir sudah semakin meningkat persentasenya. Salah satu faktor penting peningkatan cakupan tersebut yaitu adanya kebijakan yang memudahkan masyarakat memperoleh dan mengurus Akte Kelahiran serta faktor sosialisasi secara masif yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Perba ndin gan Jumlah Penduduk dan Kep emilikan Akte Kelahiran Kabup aten Temanggung 65,70% 67,07% 69,37% 69,47% 72,87% 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Penduduk Memiliki Akte Kelahiran 783.550 514.790 791.264 530.737 795.556 551.910 800.429 556.084 807.440 588.398 101 Gambar II.60 Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi Anak 0-18 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Gambar II.61 Perbandingan Jumlah Anak (0-18 Tahun) dengan Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) Gambar II.60 dan Gambar II.61 menunjukkan persentase kepemilikan Akte Kelahiran bagi anak umur 0-18 tahun selama periode 2018-2019. Dari gambaran tersebut terlihat ada kecenderungan persentase yang meningkat. Juga terlihat bahwa pada tahun 2022, hampir semua anak umur 0-18 tahun telah memiliki Akte Kelahiran (99,11%), sehingga bila dibandingkan Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Anak 0-18 Tahun Kabupaten Temanggung 2018-2022 2019 2020 2021 2022 Akte Lahir Anak 0-18 Tahun 96,51% 96,75% 97,58% 99,11% P e r b a n d i n g a n A n a k ( 0 - 1 8 t a h u n ) d a n K e p e m i l i k a n A k t e K e l a h i r a n 2019 2020 2021 2022 Jumlah Anak (0-18 tahun) Memiliki Akte Kelahiran 204.901 197.743 212.019 205.120 202.636 197.723 209.533 207.670 102 Kepemilikan Akte Kematian Kabupaten Temanggung 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Kepemilikan Akte Kematian 3.443 5.023 5.719 8.194 8.666 dengan angka persentase penduduk total yang sudah memiliki Akte Kelahiran yang hanya sebesar 72,87% jelas menunjukkan bahwa kelompok yang tidak memiliki Akte Kelahiran di Kabupaten Temanggung terutama adalah kelompok penduduk umur dewasa maupun kelompok penduduk lanjut usia (lansia). Faktor tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran, serta faktor sosial budaya memberi andil terhadap rendahnya kepemilikan akte kelahiran, terutama pada kelompok lanjut usia. 2.6.5. Kepemilikan Akte Kematian Akte Kematian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Akte kematian merupakan suatu dokumen kependudukan yang sangat penting, terutama dalam persyaratan administratif guna pemenuhan berbagai hal yang berkaitan dengan kematian seseorang, seperti klaim asuransi, penentuan ahli waris, pembagian warisan, dan sebagainya yang harus dilakukan oleh anggota keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seharusnya setiap penduduk yang meninggal dunia wajib memiliki akte kematian karena sekaligus sebagai hak penduduk yang meninggal tersebut untuk tercatat statusnya dalam dokumen pencatatan sipil di wilayahnya. Gambar II.62 Kepemilikan Akte Kematian Kabupaten Temanggung 2018-2022 (Sumber: Dindukcapil Kab Temanggung, 2022) 103 Gambar II.62 menunjukkan kepemilikan akte kematian di Kabupaten Temanggung yang masih sangat rendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Terlihat ada pola perubahan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 hanya diterbitkan 3.443 akte kematian dalam arti hanya 3.443 kasus kematian yang terjadi dan dilaporkan untuk dimohonkan akte kematian. Tahun 2019 meningkat menjadi 8.666, kemudian turun menjadi 5.023 (2020), naik kembali menjadi 8.194 (2021) dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 5.719 saja. Bila dilihat berdasarkan rerata dalam lima tahun terakhir, hanya sekitar 6.209 orang penduduk yang meninggal, dilaporkan dan memiliki akte kematian pertahunnya. Bila dibandingkan dengan besaran angka kematian penduduk yang terjadi di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya, angka capaiannya ini masih sangat kecil. Kepemilikan akte kematian yang rendah mengindikasikan rendahnya pemahaman dan kesadaran penduduk terhadap manfaat akte kematian sebagai dokumen kependudukan penting bagi penduduk yang sudah meninggal dan/atau keluarganya. Selama ini diketahui bahwa banyak keluarga di Kabupaten Temanggung tidak melaporkan kematian anggota keluarganya. Catatan kematian atau akte kematian akan dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat ketika penduduk melaporkan kematian anggota keluarganya. Akte inilah yang menjadi dokumen bukti bahwa anggota keluarganya sudah secara resmi dinyatakan meninggal dunia oleh negara. Rendahnya kasus kematian yang dilaporkan masyarakat dan/atau anggota keluarga dapat memunculkan risiko bias dan tidak validnya jumlah penduduk riil Kabupaten Temanggung, karena untuk seterusnsya mereka dianggap masih berstatus “hidup” dalam data base kependudukan yang ada. Hal ini diduga sebagai salah satu penyebab tingginya angka perbedaan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung saat ini, terutama antara data yang bersumber dari BPS maupun dari Dindukcapil. Terbukti data penduduk Dindukcapil lebih besar jumlahnya daripada data BPS yang bersumber data proyeksi. Dalam pencatatan sistem kependudukan, penduduk yang sudah meninggal dunia namun tidak dilaporkan atau tidak tercatat secara resmi dalam dokumen akta kematian tetap “dianggap berstatus hidup” sampai dengan ada bukti otentik bahwa mereka sudah meninggal dunia. 104 PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN Setelah gambaran situasi kependudukan dapat diidentifikasi dan dianalisis, tahapan berikutnya adalah melakukan proyeksi penduduk dan kondisi kependudukan yang diinginkan. Pada bagian ini (Bab III) berisi data parameter kependudukan selama 21 tahun (2024-2045) hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan. Perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dalam bagian ini menggunakan perangkat lunak excel dengan metode matematis yang mencakup metode linier dan metode geometrik. Dalam hal ini proyeksi yang digunakan lebih banyak menggunakan indikator-indikator yang terkait dengan pilar pengendalian penduduk seperti indikator kelahiran, kematian dan migrasi. Meskipun demikian, dalam pembahasannya akan dibahas pula mengenai analisis kondisi yang diinginkan serta analisis potensi dan dampak dari pilar-pilar yang lainnya. 3.1. Kuantitas Penduduk Untuk menggambarkan proyeksi pilar pengendalian kuantitas penduduk, beberapa aspek yang mendukung terhadap pencapaian kondisi idealnya meliputi proyeksi terhadap Total Fertility Rate (TFR), PUS menggunakan kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate-CBR), Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate-CDR), Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate-IMR) dan Angka Harapan Hidup, sehingga proyeksi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan atas dasar daya dukung yang tersedia dan nantinya memberikan gambaran penduduk ideal pada tahun 2045. Kondisi ideal yang ingin dicapai dalam mendukung keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) berkaitan dengan kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun, dengan indikator Total Fertility Rate (TFR). Kondisi tersebut diharapkan akan terjadinya penduduk tumbuh seimbang. Indikator Total Fertility Rate (TFR) yang ingin dicapai pada 2020-2045 berada pada rentang 2,09 sampai dengan 1,85. Skenario ini dianggap cukup ideal untuk Kabupaten Temanggung sehingga tidak terjadi penambahan dan pengurangan penduduk yang ekstrim. Rentang ini juga dianggap sebagai rentang ideal dari beberapa studi yang membahas mengenai TFR. Dengan nilai TFR yang berada pada rentang tersebut diharapkan kondisi kependudukan Kabupaten Temanggung berada pada kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Target Proyeksi Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045 (Sumber: BPS, 2020) 0 2024 2025 2030 2035 2040 2045 CBR 11,27 10,94 9,29 7,64 5,99 4,34 Gambar III.2. Target Proyeksi Angka Kelahiran Kasar (CBR) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 (Sumber: BPS, 2020) 2,15 2,1 2,05 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 2,09 2,04 1,99 1,94 1,9 1,85 TFR 2020 2,09 2025 2,04 2030 1,99 2035 1,94 2040 1,9 2045 1,85 106 66,20 66,00 65,80 65,60 65,40 65,20 65,00 64,80 64,60 64,40 64,80 64,86 65,14 65,42 65,69 65,96 Mengacu pada hasil proyeksi TFR dan CBR diketahui bahwa target proyeksi Kabupaten Temanggung sudah lebih rendah dari proyeksi TFR dan CBR Provinsi Jawa Tengah tahun 2045 yaitu sebesar 2,05 (untuk TFR) dan 11,23 untuk angka kelahiran kasar (CBR). Pengendalian kuantitas penduduk dengan pertumbuhan yang seimbang menjadi kriteria ideal dalam pembangunan kependudukan. Kondisi yang diinginkan lainnya untuk indikator fertilitas di Kabupaten Temanggung adalah rendahnya indikator angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate (CBR) yang nilainya berkisar antara 11,27 di tahun 2024 dan turun menjadi sebesar 4,34 di tahun 2045. Angka ini juga dianggap masih logis digunakan untuk kondisi Kabupaten Temanggung dan Indonesia secara umum. Kondisi tersebut didukung dengan peningkatan PUS menggunakan kontrasepsi (CPR), di mana tahun 2024 yang berada pada 64,80% dan diharapkan kondisi pada tahun 2045 dapat tercapai angka sebesar 65,96% (Gambar III.3). 64,20 2024 2025 2030 2035 2040 2045 CPR 64,80 64,86 65,14 65,42 65,69 65,96 Gambar III.3. Target dan Proyeksi PUS Menggunakan Kontrasepsi (CPR) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 (Sumber: BPS, 2020) Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) ini merupakan persentase perempuan atau pasangan usia produktif yang telah menggunakan suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Angka ini diharapkan meningkat untuk menurunkan angka kelahiran (TFR) dan laju pertambahan penduduk. Untuk capaian target proyeksi PUS menggunakan kontrasepsi modern jangka panjang (MKJP) pada 107 Target dan Proyeksi Angka Kematian Bayi 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12,65 12,31 11,27 10,76 9,24 7,82 6,85 6,43 2020 2022 2024 2025 2030 2035 2040 2045 Data Dinas Kesehatan Data BPS 11,14 11,62 12,09 12,57 13,0413,1413,2313,35 tahun 2045 juga mengalami peningkatan menjadi 52,39% dari angka awal di tahun 2024 sebesar 40%. Pada pencapaian kondisi di mana terjadi pertumbuhan penduduk ideal yaitu keseimbangan antara jumlah penduduk lahir, hidup dan mati, maka pencapaian kondisi ideal tersebut juga harus didukung dengan perhitungan kematian, termasuk Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Anak <5 tahun (U5MR) dan Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate-CDR). Kondisi ideal dan target yang ingin dicapai pada Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2045 adalah 7,15 per 1000 KH dengan pembanding pada kondisi saat ini yaitu tahun 2022 sebesar 13,23 per 1000 KH. Di sisi lain, pada angka kematian anak yang berumur di bawah 5 tahun diharapkan akan turun signifikan dan tercapai target sebesar 8,51 per 1000 KH pada tahun 2045 dengan kondisi awal di tahun 2022 sebesar 15,6 per 1000 KH dan target tahun 2024 sebesar 15,28 per 1000 KH. Penurunan angka kematian bayi dan anak yang signifikan mengindikasikan semakin baiknya pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Kabupaten Temanggung. Gambar III.4. Target dan Proyeksi Angka Kematian Bayi (IMR) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045 (Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS, 2022) Gambar III.4 memberikan hasil penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) yang berbeda berdasarkan proyeksi menggunakan data Dinas Kesehatan dengan data BPS. Menggunakan proyeksi dari data Dinas Kesehatan, penurunan AKB tahun 2045 sebesar 11,14 per 1000 KH, sedangkan proyeksi BPS sebesar 6,43 per 1000 KH. Penghitungan AKB 108 78,00 77,50 77,00 76,50 76,00 75,50 75,00 75,82 75,87 76,16 76,45 76,74 77,02 dari Dinas Kesehatan menggunakan capaian rerata penurunan AKB dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) yang cenderung melambat dan bahkan meningkat sejak tahun 2020. Meskipun demikian, diakui bahwa penggunaan data Dinas Kesehatan lebih realistis jumlahnya karena setiap kematian bayi yang terjadi akan dilakukan audit (Audit Maternal Perinatal-AMP) supaya diketahui faktor penyebab kematian. Oleh karena itu, informasi kematian bayi menggunakan data Dinas Kesehatan lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Capaian AKB tersebut masih belum memenuhi target SDGs tahun 2030 yaitu sebesar 12 per 1000 KH. Sedangkan proyeksi BPS menggunakan angka estimasi penduduk dengan penurunan yang relatif cepat dan signifikan, namun cenderung mengabaikan kondisi tahun 2020-2021 ketika terjadi wabah atau pandemi COVID-19 yang secara langsung berimplikasi pada makin tingginya kematian penduduk yang terjadi, termasuk kematian bayi dan anak. Imbas pandemi dengan berbagai kebijakannya ternyata berkontribusi pada terbatasnya pelayanan bagi bayi dan anak. Dengan pencapaian kondisi ketiga indikator tersebut diharapkan umur harapan hidup Kabupaten Temanggung juga meningkat menjadi 77,02 tahun di tahun 2045 dari UHH 75,82 tahun (2024) dan 75,70 tahun (2022). Umur harapan hidup berdasarkan proyeksi Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari proyeksi umur harapan hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2045 mendatang yaitu sebesar 75 tahun. Umur harapan hidup yang meningkat mengindikasikan status kesehatan penduduk yang sudah baik, sekaligus mendukung ke arah pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang diharapkan. 2024 2025 2030 2035 2040 2045 UHH 75,82 75,87 76,16 76,45 76,74 77,02 Gambar III.5. Target dan Proyeksi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 (Sumber: BPS, 2020) 109 Gambar III.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 (Sumber: BPS, 2020) Berdasarkan berbagai kondisi ideal yang diinginkan pada beberapa indikator tersebut di atas, maka jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada 2045 diproyeksikan sebesar 895.025 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38%. Pencapaian proyeksi tersebut diasumsikan terjadi karena didukung kondisi ideal di tahun 2045 pada laju TFR sebesar 1,85 dan prevalensi PUS menggunakan kontrasepsi (CPR) sebesar 65,96%, dengan angka kelahiran kasar (CBR) sebesar 4,34, angka kematian kasar (CDR) sebesar 4,91 serta angka kematian anak 8,51 per 1000 KH. Gambaran proyeksi penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2023-2045 berdasarkan sasaran kuantitas penduduk dapat dilihat pada Gambar III.6. Lebih lanjut Tabel 3.1 memberikan gambaran selengkapnya untuk target pencapaian dan proyeksi sampai dengan tahun 2045 pada masing-masing indikator fertilitas dan mortalitas penduduk. Selain proyeksi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, untuk usia kawin pertama juga meningkat menjadi 21,11 tahun. Proyeksi target PUS yang menggunakan konstrasepsi (CPR) ternyata sangat lambat peningkatan yang terjadi yaitu hanya 65,96%. Hal ini tentu harus disikapi instansi terkait secara bijak untuk meningkatkan pencapaian target CPR. Perlu upaya khusus dan strategis dalam meningkatkan minat penduduk menggunakan alat kontrasepsi dan ber-KB. 204520402035203020252020 788.028 780.000 760.000 740.000 720.000 821.118 848.910 870.638 895.025 885.931 920.000 900.000 880.000 860.000 840.000 820.000 800.000 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Proyeksi Jumlah Penduduk 110 Tabel 3.1 Target Sasaran Kuantitas Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2045 No Indikator Satuan TARGET 2020 2024 2025 2030 2035 2040 2045 A Fertilitas penduduk 1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 0,70 0,68 0,58 0,5 0.43 0.38 2 Jumlah penduduk Jiwa 788.028 821.118 848.910 870.638 885.931 895.025 3 Usia Kawin Pertama (UKP) Tahun 19,74 19,81 20,15 20,48 20,80 21,11 4 PUS menggunakan kontrasepsi (CPR) Persen 64,80 64,86 65,14 65,42 65,69 65,96 5 PUS menggunakan kontrasepsi MKJP Persen 43,0 43,41 45,5 47,69 49,98 52,39 6 Unmet Need Persen 7,15 7,12 6,99 6,88 6,76 6,66 7 Total Fertility Rate (TFR) Angka 2,09 2,04 1,99 1,94 1.90 1,85 8 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Angka 30,42 30,08 28,48 26,98 25,57 24,25 9 Angka Kelahiran Kasar (CBR) Angka 11,27 10,94 9,29 7,64 5,99 4,34 B Mortalitas Penduduk 1 Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 75,82 75,87 76,16 76,45 76,74 77,02 2 Angka Kematian Bayi (IMR) Per 1.000 KH 13,36 10,76 9,24 7,82 6,85 6,43 3 Angka Kematian Anak <5 tahun (U5MR) Per 1.000 KH 15,28 14,96 13,34 11,73 10,12 8,51 4 Maternal Mortality Ratio (MMR) Per 100.000 KH 69,81 67,21 55,61 46,02 38,08 31,51 Sumber: Proyeksi Data Sekunder Kabupaten Temanggung, 2022 (Diolah) 111 Berdasarkan kondisi yang diinginkan dan proyeksi penduduk yang telah dibuat sampai dengan tahun 2045, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan. Dari segi potensi, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung berkaitan dengan dinamika kependudukan antara lain:

1.Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan secara terus menerus, dimana tahun 2045 diperkirakan sebanyak 895.025 jiwa. Bila dilihat dari dimensi ketenagakerjaan, kondisi ini dianggap bagus karena peningkatan jumlah penduduk yang semakin banyak otomatis juga memiliki penduduk kelompok usia kerja atau kelompok produktif yang juga tinggi.
2.Angka harapan hidup yang tinggi berasosiasi positif dengan semakin baiknya status kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2045 diproyeksikan menjadi 77,02 tahun. Oleh karena itu, terus meningkatnya UHH di Kabupaten Temanggung juga merupakan potensi yang sangat baik ke depan dalam arti bahwa derajat atau status kesehatan masyarakat bagi penduduk Kabupaten Temanggung akan semakin baik.
3.Peningkatan usia harapan hidup akan membuka peluang bagi bayi yang lahir untuk hidup lebih lama. Bayi yang lahir diharapkan mampu bertahan hidup hingga 77,02 tahun. Dalam situasi dan kondisi kehidupan yang semakin baik, maka bayi akan memiliki banyak kesempatan melakukan berbagai positif dan produktif untuk kemajuan dan kesejahteraan saat dewasa nanti. Sementara itu, dilihat dari sisi dampak, berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2045, maka yang perlu menjadi perhatian adalah:
1.Terjadinya kenaikan jumlah penduduk pada kelompok lanjut usia. Pada tahun 2020, penduduk lansia di Kabupaten Temanggung sebanyak 65.764 jiwa, dan diprediksi pada tahun 2045 akan meningkat menjadi sebesar 161.664 jiwa (sekitar 18,06% dari total penduduk tahun 2045). Meningkatnya jumlah lansia terutama dikarenakan semakin panjangnya umur harapan hidup dan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun, serta angka kelahiran yang juga semakin rendah. Semakin besarnya proporsi penduduk kelompok lansia menjadi masukan dalam kebijakan pembangunan 25 tahun ke depan terutama sekaligus tantangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dalam rangka menjamin kualitas kesehatan dan kehidupan sosial bagi penduduk, termasuk penduduk usia lanjut (lihat Gambar III.7).
2.Angka kematian sebagaimana direpresentasikan melalui rata-rata kematian bayi yang tinggi menggambarkan kondisi kesehatan yang kurang baik. Oleh karena itu diharapkan tahun 2045 Kabupaten Temanggung dapat menurunkan angka kematian bayi yang lahir. 112 2045 161664 2040 147987 2035 129539 2030 106400 0 2020 2025 Lansia 65764 85136 65764 80000 60000 40000 20000 85136 100000 106400120000 129539 147987160000 140000 161664 180000 Proyeksi Jumlah Lansia Tahun 2020- 2045
3.Jumlah penduduk usia produktif walaupun diproyeksi menurun di tahun 2045, namun selama kurun waktu tersebut jumlahnya secara absolut terus mengalami kenaikan. Persentase penduduk umur 15-64 tahun (kelompok umur produktif) berada di kisaran 570.686 jiwa atau 63,76% di tahun 2045 yang mengindikasikan Kabupaten Temanggung masih berada dalam fase bonus demografi yang memberikan keuntungan berupa jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yang melimpah. Situasi tersebut harus dioptimalkan penuh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan permintaan. Gambar III.7 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045 (Sumber: BPS, 2020) Persentase jumlah penduduk lansia yang terus meningkat pada tahun 2045 akan mempengaruhi tingkat ketergantungan (dependency ratio) yang semakin besar pula. Proyeksi jumlah penduduk lansia sebesar 18,06% (Gambar III.8). Pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk usia produktif sebesar 570.686 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk sebesar 895.025 atau 63,76% (lihat Gambar III.9). Dengan jumlah penduduk tidak produktif sebesar 324.339 jiwa, maka diketahui angka ketergantungan (dependency ratio) sebesar 56,83. Angka ini meningkat dari angka ketergantungan tahun 2022 yaitu 43,72. Angka ketergantungan yang makin tinggi mengindikasikan makin besar beban kelompok umur produktif dalam menanggung kelompok tidak produktif. 113 Jumlah Usia Produktif Tahun 2020- 2045 575000 570000 565000 560000 555000 550000 545000 540000 571014 570368 571227 570686 563518 548713 Gambar III.8 Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2045 (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020) 535000 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Produktif 548713 563518 571014 570368 571227 570686 Gambar III.9 Target dan Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020) Persentase Penduduk Lanjut Usia 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Persentase 18,06% 16,70% 14,88% 12,53% 10,37% 8,35% 2020 8,35% 2025 10,37% 2030 12,53% 2035 14,88% 2040 16,70% 2045 18,06% 114 Persentase Usia Produktif Tahun 2020 - 2045 72,00% 70,00% 68,00% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00% 58,00% Diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk usia produktif sebanyak 570.686 jiwa dari total penduduk sebesar 895.025 (63,76%). Usia produktif pada penduduk mengindikasikan semakin besarnya peluang untuk ketersediaan tenaga kerja secara kuantitasnya. Gambar III.9 menunjukkan ada kecenderungan semakin meningkatnya jumlah absolut penduduk yang berada pada rentang umur produktif, meski mulai tahun 2030-2045 cenderung sedikit fluktuatif namun stagnan pertumbuhannya. Bila dilihat dari angka persentasenya ternyata malah menunjukkan kecenderungan makin turun besarannya. Tahun 2045 target proyeksi sebesar 63,76% dan menurun dari 69,63% tahun 2020. Meskipun persentase jumlah penduduk umur produktif menurun di Kabupaten Temanggung, namun secara absolut angka pertambahan penduduk yang diperoleh terus bertambah setiap periode pengukuran. 69,63% 68,63% 67,26% 65,51% 64,48% 63,76% 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Persentase 69,63% 68,63% 67,26% 65,51% 64,48% 63,76% Gambar III.10 Persentase Penduduk Usia Produktif Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020) 3.2. Kualitas Penduduk Peningkatan kualitas penduduk dalam pembangunan kesehatan dilihat dari parameter kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (lihat Tabel 3.2). Pada kualitas penduduk untuk bidang Kesehatan, kondisi ideal yang diproyeksikan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, persentase balita gizi buruk, persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap, persentase 115 penduduk yang mendapatkan akses air bersih, persentase penduduk memiliki akses jamban sehat dan usia harapan hidup. Kondisi ideal pemenuhan imunisasi pada balita dan persalinan ditolong tenaga kesehatan ditargetkan 100% pada tahun 2045, yang artinya semua proses persalinan sudah ditangani tenaga kesehatan dan semua balita mendapatkan imunisasi secara lengkap. Pada balita gizi buruk, tahun 2045 potensi ideal diharapkan menurun menjadi 0,25%, hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi kesejahteraan dan kesadaran masyarakat untuk pemenuhan gizi pada anak. Penduduk dengan akses air bersih yang layak dan aman serta akses terhadap ketersediaan jamban sehat pada kondisi ideal ditargetkan tercapai 100% pada tahun
2045.Sementara itu, angka harapan hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2045 diharapkan akan semakin membaik dengan mencapai rata-rata usia harapan hidup 77,02 tahun. Kualitas penduduk pada bidang Pendidikan digambarkan melalui indikator angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dalam kondisi ideal, ditargetkan angka tingkat partisipasi sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs di tahun 2045 terpenuhi 100%, sedangkan untuk tingkat partisipasi PAUD ditargetkan mencapai 84,15% pada tahun 2045. Kondisi tersebut diharapkan akan mendorong pada peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,11 tahun yaitu berkisar pada tingkatan SMA awal dan harapan lama sekolah menjadi 15,52 tahun pada tahun 2045. Semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tentu mempunyai konsekuensi pada upaya peningkatan jumlah ketersediaan sekolah dengan fasilitas sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan provinsi (terutama untuk sekolah jenjang SMA/SMK/sederajat). Secara ideal jumlah sekolah juga harus disesuaikan dengan jumlah penduduk (terutama di tiap kecamatan) guna memenuhi target 100% capaian di tahun 2045, mencakup penambahan sarana prasarana belajar dan berbagai kebijakan terkait. Harus diakui bahwa kebijakan zoonasi pendidikan meski memberikan keuntungan pada pemerataan, namun di sisi lain justru memunculkan kondisi blank-spot terutama pada wilayah dengan lokasi sekolah yang berada di perbatasan dengan wilayah lainnya yang justru mengurangi akses pendidikan bagi warga di wilayah sekolah tersebut berada. Sementara itu, kualitas penduduk bidang Ekonomi dalam kondisi ideal diharapkan angka partisipasi angkatan kerja naik menjadi 88,68% dari 77,23% (tahun 2024) dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,63%, serta laju pertumbuhan PDRB per kapita menjadi 5,93%. Angka penyerapan tenaga kerja juga diharapkan meningkat dengan peluang bentuk lapangan kerja jenis baru seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat (berbasis digital), sehingga lapangan kerja yang tersedia juga semakin berkembang baik sektor formal maupun sektor informal. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. 116 Tabel 3.2 Target Sasaran Kulitas Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 No Indikator Satuan TARGET 2024 2025 2030 2035 2040 2045 A Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan 1 % Persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga medis) % 100 100 100 100 100 100 2 % Balita Gizi Buruk % 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,25 3 % Balita mendapatkan imunisasi lengkap % 94,97 96,14 88,94 91,61 94,5 97,18 4 % Penduduk mendapatkan akses air bersih % 100 100 100 100 100 100 5 % Penduduk memiliki jamban % 90,86 92,26 99,63 100 100 100 6 Usia Harapan Hidup Tahun 75,82 75,87 76,16 76,45 76,74 77,02 B Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan 1 Angka Partisipasi Sekolah a Angka Partisipasi Kasar PAUD (Usia 5-6 tahun) % 75,92 76,29 78,19 80,13 82,12 84,15 b Angka Partisipasi Kasar SD/MI (Usia 7- 12 tahun) % 100 100 100 100 100 100 c Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (Usia 13-15 tahun) % 95,87 96,13 97,43 98,73 100 100 d Angka Partisipasi Murni SD/MI (Usia 7- 12 tahun) % 95,5 96,19 99,64 100 100 100 e Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (Usia 13-15 tahun) % 82,1 83,27 89,09 94,92 100 100 2 Rata-Rata lama sekolah Tahun 7,65 7,76 8,35 8,94 9,53 10,11 3 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,79 12,9 13,49 14,08 14,67 15,52 C Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi 1 Angka partisipasi angkatan kerja Persen 77,23 77,78 80,50 83,23 85,95 88,68 2 Tingkat pengangguran terbuka Persen 2,25 2,12 1,56 1,15 0,85 0,63 3 Laju pertumbuhan PDRB per Kapita % 4,62 4,68 4,99 5,3 5,62 5,93 Sumber: Proyeksi data sekunder Kabupaten Temanggung, 2022. Diolah 117 Berdasarkan kondisi yang diinginkan tersebut, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan. Dari segi potensinya, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain:
1.Dari aspek kesehatan, angka harapan hidup yang tinggi menandakan derajat kesehatan masyarakat sudah baik. Derajat kesehatan yang tinggi ini didukung oleh gaya hidup individu dan perilaku yang baik serta ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang semakin baik dan lengkap. Imunisasi lengkap pada balita juga dapat menekan kejadian PD3I (penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi) seperti polio, campak, difteri, tetanus, dan sebagainya. Selain itu, apabila semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan trampil dapat mendorong penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi.
2.Dari aspek pendidikan, meningkatnya indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Temanggung memberikan input yang baik bagi generasi mendatang. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal mengingat era digitalisasi terus berjalan dan menuntut penguasaan teknologi yang lebih. Saat ini sektor industri dan jasa menjadi penopang ekonomi yang diprediksi akan bergerak ke arah sektor kuartener meliputi sektor research and development (R&D) dan quiner mencakup tingkat pengambilan keputusan tertinggi dalam masyarakat atau ekonomi.
3.Dari aspek ekonomi, semakin rendahnya jumlah penganggur dan penduduk miskin berpotensi mendorong kemajuan perekonomian Kabupaten Temanggung secara umum. Berkembangnya ilmu dan teknologi diharapkan juga akan semakin menekan jumlah dan persentase angka kemiskinan dan pengangguran. Jenis pekerjaan, kesempatan kerja dan total penghasilan ke depan diprediksi akan semakin dinamis dimana inovasi dan kreatifitas akan lebih dituntut (terutama mengakomodasi perubahan dan perkembangan teknologi komunisasi dan informasi berbasis digital). Persaingan akan semakin bebas dan terbuka sehingga kemampuan dalam berkreasi lebih ditekankan. Oleh karena itu, dengan munculnya jenis-jenis lapangan pekerjaan baru, baik sektor formal maupun sektor informal dan diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat ke arah yang positif. Dari sisi dampak, berdasarkan berbagai kondisi yang diinginkan di Kabupaten Temanggung, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain:
1.Dari aspek kesehatan, jumlah penduduk lansia yang tinggi juga akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu fakta yang tidak boleh diabaikan yaitu bahwa lansia 118 memiliki beban keuangan yang besar bagi keluarga. Tekanan besar untuk mendukung orang tua dapat menyebabkan keretakan hubungan antara anak-anak dan orang tua sehingga hal ini harus dikelola dengan baik. Kedua, pertumbuhan penduduk usia tua dapat meningkatkan kerentanan untuk mendapatkan penyakit. Terlepas dari kemajuan teknologi medis dan pengobatan, masih banyak penyakit yang tidak dapat diobati secara efisien. Misalnya, prevalensi demensia yang cenderung meningkat dramatis seiring bertambahnya usia, dan proyeksi biaya untuk merawat semakin banyak. Selain itu, peluang harapan hidup yang lebih lama dan tingkat kesuburan yang lebih rendah menyebabkan kurangnya angkatan kerja muda. Akibatnya beban ketergantungan menjadi sangat tinggi yang akan berimplikasi terhadap ekonomi tentunya.
2.Dari aspek pendidikan, tuntutan peningkatan terhadap akses pendidikan secara merata dan berkeadilan menjadi dampak dari tingginya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan (sekolah) sesuai jumlah penduduk, strata pendidikan dan standar mutu yang diharapkan. Dampak lainnya dari aspek pendidikan yaitu adanya tuntutan dalam peningkatan kompetensi pengajar dan siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan masa mendatang dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan. Pembelajaran yang dibutuhkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan semata, tetapi juga perlu adanya pengembangan skill, kompetensi dan kreatifitas siswa melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal untuk mendukung berubahnya era yang berorientasi teknologi informasi.
3.Dari aspek ekonomi, dampak pengangguran dan kemiskinan akan berakibat langsung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya penghapusan kemiskinan ditargetkan guna pencapaian target Tujuan pertama SDGs (termasuk penghapusan kelaparan), dan penurunan pengangguran di Tujuan delapan SDGs harus dilaksanakan secara optimal. 3.3. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Temanggung dengan cakupan wilayah 87.065 hektar yang secara administrasi terbagi ke dalam 20 kecamatan, jika dilihat dari sisi persebaran penduduknya paling tinggi terkonsentrasi di Kecamatan Temanggung (83.571 jiwa) dengan proporsi 10,45% dari total penduduk Kabupaten, diikuti Kecamatan Kedu (59.842 jiwa), sedangkan Kecamatan Tretep dan Kecamatan Bejen mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.483 jiwa dan 21.736 jiwa. Persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat diantisipasi perkembangannya di masa mendatang supaya merata. 119 Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas dapat didorong melalui pembangunan daerah yang berkeadilan sehingga penumpukan penduduk pada wilayah-wilayah tertentu dapat diminimalisir. Potensi pengarahan mobilitas penduduk di Kabupaten Temanggung juga perlu memperhatikan pusat-pusat pertumbuhan atau pelayanan yang tersedia. Hal ini terkait dengan kondisi tata ruang dan lingkungan yang ada di Kabupaten Temanggung, sehingga proses penataan persebaran penduduk juga harus diiringi dengan peningkatan ketersediaan sektor- sektor layanan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti diketahui, Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Purwomanggung. Pengembangan wilayah di kawasan Purwomanggung didasarkan pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri, dan panas bumi. Untuk mendukung hal tersebut, melalui Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, maka strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intra-regional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur pantura dan jalur tengah yang secara interegional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. Berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki potensi alam yang sangat menarik untuk dapat dijadikan tempat wisata diantaranya adalah Gunung Sindoro, Sumbing dan Prau. Selain itu Kabupaten Temanggung memiliki Pasar Papringan yang berbeda dengan pasar yang ada pada umumnya. Pasar Papringan hanya buka pada hari Minggu Wage dan Minggu Pon yang menjual kuliner asli hasil tani Kabupaten Temanggung. Transaksi di pasar papringan juga dapat dikatakan unik karena tidak menggunakan uang rupiah, melainkan menggunakan kepingan bambu. Keunikan inilah yang memicu kedatangan wisatawan dari berbagai daerah. Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak pada posisi strategis yang terletak di tengah di antara tiga pusat kegiatan ekonomi yaitu Semarang, Purwokerto dan Yogyakarta. Posisi strategis Kabupaten Temanggung berada pada jalur lintas ekonomi bagian tengah yang menghubungkan Jawa Tengah bagian utara dan selatan memberikan keuntungan dalam perkembangan ekonomi khususnya melalui aktivitas sektor industri yang banyak berkembang di wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Lokasi strategis yang Kabupaten Temanggung diperkirakan akan semakin menguntungkan dengan adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta yang melintasi Kabupaten Temanggung. Hal ini menjadikan Kabupaten Temanggung berpotensi menjadi salah satu 120 kota transit yang akan mendorong peningkatan mobilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Temanggung. Seiring dengan peningkatan mobilitas yang terjadi, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pengembangan kawasan melalui sektor industri, pariwisata maupun sektor ekonomi lainnya yang potensial di Kabupaten Temanggung. 3.4. Keluarga Berkualitas Salah satu isu pembangunan nasional yang menjadi prioritas yaitu pembangunan keluarga dengan penekanan pada pentingnya penguatan Ketahanan Keluarga. Perlu dipahami bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi sasaran dalam pembangunan masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan berbagai intervensi yang berbeda namun berkelanjutan. Di sisi lain, kondisi masyarakat Kabupaten Temanggung yang dinamis dapat menimbulkan kerentanan pada ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai keluarga berkualitas dan tangguh. Ketahanan keluarga ini dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan maupun proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan. Menurunnya ketahanan keluarga atau meningkatnya kerentanan keluarga bisa mengakibatkan terjadinya kasus gangguan psikis dan kejiwaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak dan perempuan, anak putus sekolah, penelantaran, kejahatan jalanan, perceraian dan sebagainya. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, kerentanan keluarga juga sangat dipengaruhi faktor eksternal, seperti lingkungan, budaya dan media sosial. Indikator yang digunakan untuk aspek pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung difokuskan pada permasalahan sosial antara lain: persentase penduduk miskin yang ditargetkan pada tahun 2045 menurun menjadi 5,94% dan jumlah keluarga (keluarga akseptor) berpartisipasi aktif menjadi anggota UPPKA dalam rangka peningkatan usaha ekonomi ditargetkan sebesar 54,25%. Upaya perlindungan dan penguatan yang diharapkan digambarkan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kondisi ideal yang ingin dicapai di tahun 2045 untuk pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) ideal diharapkan tercapai 98.12%. Untuk itu terdapat beberapa program yang diperuntukkan meningkatkan kualitas unsur keluarga seperti balita, remaja, dan lansia melalui kegiatan bina keluarga. Adapun kondisi ideal yang ditargetkan sesuai proyeksi pada tahun 2045 untuk 121 pencapaian indikator Bina Keluarga Balita (BKB) yaitu 58,02%, indikator Bina Keluarga Remaja (BKR) sebesar 30,69%, serta indikator Bina Keluarga Lansia (BKL) sebesar 47,25%. Tabel 3.3 Target Sasaran Pembangunan Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 No Indikator Satuan TARGET 2024 2025 2030 2035 2040 2045 1 Persentase Penduduk Miskin Persen 8,8 8,64 7,78 7,17 6,53 5,94 2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persen 96,18 96,27 96,73 97,19 97,66 98,12 3 % Keluarga memiliki balita mengikuti BKB Persen 39,96 40,82 45,12 49,42 53,72 58,02 4 % Keluarga memiliki remaja mengikuti BKR Persen 11,53 12,44 17 21,56 26,13 30,69 5 % Keluarga memiliki lansia mengikuti BKL Persen 28,09 29 33,56 38,12 42,69 47,25 6 % Keluarga menjadi anggota UPPKA Persen 35,08 36 40,56 45,12 49,68 54,25 Sumber: Proyeksi Data Sekunder Kabupaten Temanggung, 2022. Diolah. 3.5. Penataan Data Base dan Administrasi Kependudukan Kondisi yang diharapkan dalam aspek penataan data base dan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung yaitu jaminan ketersediaan akses dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi semua lapisan masyarakat. Pemenuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi variabel utama dengan indikator yang digunakan melihat data dan informasi kependudukan di Kabupaten Temanggung antara lain meningkatnya persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK). persentase penduduk memiliki KTP Elektronik (E-KTP), persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran, terutama anak (umur 0- 18 tahun), cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), persentase dan cakupan penerbitan kutipan akta kematian untuk semua warga dan masyarakat yang telah meninggal dunia. Melihat capaian saat ini dalam aspek penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Temanggung yang telah menunjukkan tren peningkatan yang semakin baik, antara lain besaran persentase penduduk memiliki KTP Elektronik, persentase 122 kepemilikan Kartu Keluarga yang sudah mencapai 100, sedangkan persentase cakupan Akta Kelahiran yang mencapai 99,11%. Kondisi tersebut sangatlah baik. Persentase kepemilikan akte kematian bagi penduduk yang sudah meninggal dunia di Kabupaten Temanggung masih perlu diupayakan peningkatannya dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain sebagai prasyarat dalam pengurusan warisan dan layanan pencatatan sipil lainnya, kepemilikan akte kematian juga menjadi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan negara atas status kematian. Melihat kondisi perkembangan pada pemenuhan kelengkapan data-data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diproyeksikan pada tahun 2024 dan 2045 dapat tercapai 100% (lihat Tabel 3.4). Tabel 3.4 Target Sasaran Penataan Data Base dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2045 No Indikator 2022 2045
1.Keluarga memiliki Kartu Keluarga (%) 100 100
2.Penduduk (>17 tahun) memiliki E-KTP (%) 93,73 100
3.Anak 0-18 tahun memiliki KIA (%) 90,62 100
4.Penduduk memiliki Akte Kelahiran (%) 72,87 100
5.Anak 0-18 tahun memiliki Akte Kelahiran (%) 99,11 100
6.Penduduk yang meninggal dunia memiliki Akte Kematian (%) - 100 Sumber: Data Sekunder Kabupaten Temanggung, 2022. Diolah. 123 VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 4.1. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, ada tiga aspek penting kebijakan kependudukan di Indonesia yaitu: 1). Dinamika kependudukan di Indonesia memasuki fase yang sangat krusial yang ditandai dengan perubahan kondisi demografi di luar perkiraan. Hal itu tampak dari perubahan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang cenderung stagnan, sehingga perlu dicermati dan diantisipasi melalui kebijakan kependudukan tepat; 2). Kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan kependudukan karena belum selaras dengan hasil ICPD (International Conference on Population and Development) tahun 1994 di Kairo, yang mengamanatkan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan; 3). Dalam waktu bersamaan, dinamika kependudukan di Indonesia mengarah ke fase window of opportunity yang hanya datang sekali dan memberikan peluang besar memperoleh keuntungan dalam bentuk bonus demografi, sehingga setiap kebijakan kependudukan harus memperhatikan dinamika kependudukan yang terjadi, integrasi dengan berbagai kebijakan pembangunan lainnya, serta keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Isu strategis pembangunan kependudukan merupakan aspek sentral yang harus diutamakan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan yang berwawasan kependudukan. Masalah mendasar yang masih menjadi isu penting dalam pembangunan kependudukan saat ini antara lain: pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk masih rendah, persebaran penduduk yang belum merata secara proporsional, pembangunan keluarga yang belum optimal, serta belum tertibnya pengelolaan data dan administrasi kependudukan. Beberapa masalah kependudukan yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Temanggung antara lain jumlah penduduk yang cukup besar dengan persebaran yang cenderung tidak merata antar wilayah. Meski laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, namun masih tingginya jumlah penduduk miskin, tingginya pernikahan di bawah umur karena banyaknya dispensasi nikah yang dikeluarkan, rendahnya taraf pendidikan karena banyak anak putus sekolah, serta angka pengangguran yang cukup besar dan akan mempengaruhi dinamika kependudukan, sehingga menjadi prioritas untuk penyelesaiannya. 4.1.1. Kuantitas Penduduk Isu strategis pembangunan kependudukan yang berkaitan dengan kuantitas penduduk akan selalu berhubungan dengan angka fertilitas, mortalitas dan migrasi penduduk di Kabupaten Temanggung. Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu 807.440 jiwa (data Dindukcapil) dan jumlahnya lebih besar dari proyeksi BPS yang sebesar 799.764 jiwa. Rerata laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,83% meski tahun 2022 turun menjadi 0,69% dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,71%, dengan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) 2,09. Kondisi ini cukup ideal guna menjamin keseimbangan jumlah penduduk di masa depan. Secara teoritis pertumbuhan penduduk seimbang ditandai dengan TFR (jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa suburnya sebesar 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR)=1. Pengendalian kuantitas penduduk merupakan upaya untuk menghindari ledakan penduduk yang dapat terjadi karena tingginya angka kelahiran, turunnya angka kematian, tingginya angka perkawinan usia muda, serta tingginya angka migrasi masuk ke wilayah tertentu. Dari sisi fertilitas, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi atau Contraceptive Prevalensi Rate (CPR) cenderung stagnan pada kisaran 74,71%-76,58% dimana capaian tersebut masih di bawah target 81,34% untuk Kabupaten Temanggung. Penggunaan alat kontrasepsi modern jangka panjang (MKJP) juga cenderung turun beberapa tahun terakhir menjadi 43,03% (rerata 46,53%) dan belum mencapai target sebesar 50,15%. Kondisi ini mengindikasikan penggunaan alat kontrasepsi modern dalam ber-KB tidak banyak perkembangan. Kondisi tersebut berdampak pada angka unmet-need yang masih tinggi yaitu 11,47%. Dengan perhitungan angka kelahiran kasar atau CBR (Crude Birth Rate) sebesar 14,72 (berdasar data BPS), maka potensi peningkatan jumlah penduduk cukup besar. Permasalahan strategis dari sisi mortalitas berkaitan dengan angka kematian kasar atau Crude Death Rate (CDR) 10,24 tahun 2021 (dengan rerata CDR=7,07 pertahun). Meski turun menjadi 3,64 tahun 2022, namun penurunan tersebut cenderung bias 125 karena penghitungan CDR menggunakan angka kematian dari Akte Kematian yang diterbitkan. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (U5MR atau AKABa) yang cenderung meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2022, Kabupaten Temanggung menjadi Kabupaten dengan AKB tertinggi di Jawa Tengah dan AKABa tertinggi kedua. Meski angka kematian ibu (AKI) saat ini cenderung menurun, namun belum mampu mendukung pada penurunan kematian secara keseluruhan. Di sisi lain, tingginya selisih perbandingan antara angka kelahiran kasar (CBR) dengan angka kematian kasar (CDR) dimana jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian menunjukkan ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk di masa depan. Kondisi yang diharapkan adalah pertumbuhan penduduk yang seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif pembangunan dan bukan sebagai beban bagi daerah. 4.1.2. Kualitas Penduduk Isu strategis yang berkaitan dengan kualitas penduduk mengacu pada kondisi penduduk yang baik dari aspek fisik dan non fisik. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kesehatan yang sekaligus menjadi indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Skor IPM Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu 70,77 masih di bawah skor IPM Provinsi Jawa Tengah (72,79) maupun IPM nasional (72,91). Meskipun skor IPM menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatannya sangat lambat. 4.1.2.1. Pendidikan Aspek pendidikan yang mempengaruhi kualitas penduduk di Kabupaten Temanggung yaitu optimalisasi peningkatan rata-rata lama sekolah yang saat ini hanya 7,2 tahun (setingkat SMP/MTs/sederajat kelas 7) dan tahun 2022 hanya 7,41 tahun, sementara angka harapan lama sekolah juga cenderung meningkat yaitu 12,55 tahun (setingkat Akademi/Diploma-3). Angka tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Temanggung. Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SMP/sederajat cenderung terus meningkat dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) yaitu: 0,21%; 0,37% dan 0,39%. Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang SMP/MTs/sederajat 126 juga hanya 92,61 dengan Angka Partisipasi Kasar atau APK sebesar 95,35, dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 79,77 untuk tahun 2022. Rendahnya APK dan APM mengindikasikan rendahnya minat penduduk untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi (SMP atau SMA/sederajat). Terbukti dari data APM jenjang SMA/MA/sederajat yang jauh lebih rendah dari APM jenjang SD dan SMP (<60%). Capaian ini masih lebih rendah dari capaian APK/APM Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 untuk semua indikatornya. Jumlah sekolah yang tidak merata per wilayah dengan ketersediaan strata kelas yang terbatas (terutama level SMP/MTs/sederajat dan SMA/SMK/MA/sederajat) berdampak pada menurunnya animo penduduk setempat untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SD, apalagi ada kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan siswa baru yang tentunya makin mempersulit penduduk yang wilayahnya hanya memiliki sedikit fasilitas sekolah atau tidak termasuk dalam area zonasi sekolah tersebut. Konflik terkait zonasi disebabkan banyak calon peserta didik yang tidak bisa masuk di sekolah yang berlokasi di wilayahnya karena keterbatasan kursi yang tersedia, terutama pada sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah pinggiran (perifer) yang berbatasan dengan wilayah lain. Ketika harus bersekolah di luar wilayah tempat tinggal (jauh) berdampak pada risiko pengeluaran biaya yang semakin besar. Meski Kabupaten Temanggung memiliki 581 sekolah setingkat SD/MI, 119 sekolah tingkat SMP/MTs, dan 56 sekolah setingkat SMA/SMK/MA, namun lokasinya ternyata cenderung tidak menyebar secara merata dan juga cenderung memusat di wilayah perkotaan saja, sehingga memunculkan blank-spot pada ketersediaan sarana pendidikan yang tersedia. Kebijakan dalam kewenangan pengelolaan sekolah SMA/SMK oleh pemerintah provinsi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam perencanaan ketersediaan sekolah tingkat lanjutan di Kabupaten Temanggung. 4.1.2.2. Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi salah satu indikator penting mengukur kualitas penduduk dari dimensi kesehatan. Meski umur harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung termasuk tinggi dan terus meningkat yaitu 75,7 tahun (2022), namun kondisi 127 tersebut belum sepenuhnya menjamin status kesehatan penduduk yang baik pula. Jumlah kelompok lansia yang meningkat dengan kondisi tidak sehat atau sakit-sakitan tentunya menjadi beban berat pemerintah daerah. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator global untuk mengukur status kesehatan dan kualitas pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, serta bagi bayi baru lahir di suatu wilayah. Masalah kesehatan utama yang ditemukan di Kabupaten Temanggung terutama adalah tingginya kematian bayi yang terjadi. Angka Kematian Bayi (AKB) 13,23 per 1000 KH (2022) merupakan AKB tertinggi di Jawa Tengah. Demikian pula untuk kematian balita (AKABa) tahun 20222 sebesar 15,6 per 1000 KH menjadi AKABa terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kota Tegal. Tingginya kematian bayi dan balita mengindikasikan adanya masalah dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, belum optimalnya sistem penatalaksaan layanan neonatal, bayi dan anak, yang sekaligus juga mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik. Terlihat dari penyebab utama kematian bayi/anak yang masih didominasi oleh pneumonia, diare, dan demam berdarah dengue (DBD). Kematian ibu dan bayi yang tinggi tidak terlepas dari faktor risiko ibu ketika hamil, bersalin dan nifas. Ibu yang hamil pada umur risiko tinggi (terlalu muda <20 tahun atau terlalu tua >35 tahun) berkontribusi pada munculnya komplikasi yang menyebabkan kematian. Besaran angka ASFR 15-19 tahun yaitu 31,1 mengindikasikan besarnya kelahiran pada kelompok ibu berumur terlalu muda, dan angka ASFR 35-39 tahun (40,7), ASFR 40-44 tahun (14,2), ASFR 45-49 tahun (1,7) juga jelas menunjukkan banyaknya ibu hamil berumur tua. Faktor risiko terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering (4-Terlalu) pada ibu hamil meningkatkan peluang kematian akibat komplikasi. Tingginya perkawinan remaja melalui dispensasi nikah juga berkontribusi pada risiko komplikasi yang dialami. Permasalahan pembangunan kependudukan di Kabupaten Temanggung dari sektor kesehatan yaitu kasus gizi buruk pada balita dan stunting yang cukup tinggi. Prevalensi gizi buruk dan stunting yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir (tahun 2022 sebesar 28,9%) yang ternyata masih jauh dari target nasional 14% di tahun 2024. Cakupan imunisasi juga cenderung turun, terutama imunisasi lanjutan (booster) untuk anak 128 (>2 tahun) yaitu DPT-4 dan Measles Rubella-2. Faktor pengaruh lain yang turut andil dalam pemenuhan kualitas penduduk yaitu belum semua penduduk mampu mengakses air minum layak dan aman, termasuk ketersediaan akses jamban sehat yang memenuhi syarat kesehatan (88,11% tahun 2022). 4.1.2.3. Ekonomi Indikator parameter ekonomi dalam pembangunan kependudukan yang berkualitas dapat dilihat melalui tingkat pendapatan dan pengeluaran, kemampuan daya beli, dan peluang kesempatan kerja. Faktor ekonomi menekankan pada kemampuan penduduk membiayai dan memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Berbagai isu kritis terkait faktor ekonomi pada umumnya berkaitan dengan pengeluaran penduduk yang semakin meningkat, namun peluang dan kesempatan kerja yang tersedia semakin menurun. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung tahun 2022 ada 73.040 jiwa (9,14% total penduduk), turun dari tahun 2021 (79.100 jiwa). Meski persentase penduduk miskin turun, namun garis kemiskinan justru cenderung semakin meningkat menjadi Rp.388.369 perkapita/bulan (tahun 2022) dari Rp.354.012 perkapita per bulan. Garis kemiskinan menjadi batas minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan standar hidup layak. Makin tinggi garis kemiskinan, semakin besar peluang meningkatnya jumlah penduduk miskin ketika pendapatan tidak bertambah secara linier. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif dimana tahun 2022 sebesar 76,14 menunjukkan ketersediaan pasokan tenaga kerja yang cukup besar dan harus dibarengi penyediaan kesempatan kerja yang memadai supaya mampu meminimalisir angka pengangguran. Meski total PDRB-ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Temanggung tahun 2022 meningkat 9,3% menjadi 24,773 trilyun, namun belum sepenuhnya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka secara signifikan, karena hanya turun 3%. Penyebabnya karena terbatasnya lapangan kerja dan tidak sesuai pendidikan angkatan kerja. Kesenjangan dalam perhitungan PDRB- ADHR dan PDRB-ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) yang semakin lebar juga menunjukkan laju inflasi yang makin 129 tinggi pula. Struktur ekonomi yang mendongkrak PDRB saat ini adalah sektor industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perdagangan. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih didominasi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. 4.1.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk Data BPS tahun 2022 menunjukkan kepadatan penduduk yang terus meningkat yaitu 919 jiwa/km2, sementara data dari Dindukcapil menunjukkan kepadatan penduduk 1.055,74/km2. Peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya belum diimbangi dengan persebaran penduduk yang merata antar wilayah di Kabupaten Temanggung. Bila dibandingkan proporsi luas wilayah kecamatan dengan proporsi jumlah penduduknya menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Kecamatan Temanggung dengan luas wilayah 3,84% dari total wilayah kabupaten, namun penduduknya sebesar 10,39% dari total penduduk kabupaten. Sebaliknya Kecamatan Bejen yang luasnya 7,91% hanya memiliki jumlah penduduk 2,69%. Kondisi relatif sama terjadi pula kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Kedu, Parakan, Candiroto, Kandangan, Gemawang dan lainnya. Persebaran penduduk yang tidak merata berimplikasi pada makin besarnya kebutuhan ruang, lahan dan lapangan kerja, termasuk lahan untuk perumahan dan pemukiman. Menggunakan acuan data SUPAS 2015 dan data LF-SP2020 sebagai perbandingan, terlihat bahwa jumlah penduduk keluar (migrasi keluar) lebih besar angkanya daripada penduduk yang masuk (migrasi masuk) ke Kabupaten Temanggung. Migrasi netto negatif (-) terjadi dalam kedua perhitungan tersebut. Berdasarkan SUPAS 2015 sebesar -25.318 jiwa dan berdasarkan LF-SP2020 sebesar -73.088. Gambaran status migrasi ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang berpindah ke kota lain. Perpindahan ini umumnya disebabkan faktor ekonomi karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di daerah asal sehingga mereka berpindah untuk mencari pekerjaan dan mata pencaharian yang layak. Faktor ketimpangan ekonomi menjadi pemicu perpindahan penduduk di Kabupaten Temanggung. Pembukaan lapangan kerja baru menjadi salah satu upaya strategis mengurangi laju migrasi keluar yang cukup besar jumlahnya. Berbagai masalah sosial ekonomi dengan segala ketimpangannya potensial terjadi yang akhirnya memunculkan konflik sosial di masyarakat. 130 4.1.4. Pembangunan Keluarga Berkualitas Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang menjadi tempat pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak, pembentukan karakter, pengembangan intelektual, sekaligus sebagai sarana belajar bersosialisasi semua anggota keluarga dengan lingkungannya. Tujuan pembangunan kualitas keluarga yaitu mencapai keluarga yang harmonis, sehat dan sejahtera. Untuk itu perlu intervensi berbeda namun berkelanjutan. Isu penting pembangunan keluarga berkualitas menekankan pada penguatan ketahanan keluarga yang mampu memberikan perlindungan dan berdaya, baik dari dimensi ekonomi, sosial dan psikologis. Pembangunan keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan karena melibatkan semua pihak (lintas sektor dan pemerintah daerah), termasuk masyarakat. Tantangan pembangunan keluarga yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Temanggung antara lain masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan pada anak dan perempuan, perkawinan usia dini, kasus perceraian dan dispensasi kawin, serta rendahnya partisipasi keluarga dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan akses informasi, pendidikan dan perawatan keluarga seperti: kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Masalah lainnya yang juga perlu dicermati yaitu rendahnya keterlibatan keluarga dalam kegiatan UPPKA yang tujuannya berfokus pada penguatan ekonomi produktif keluarga. Harus diakui bahwa situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya telah menekan dimensi kehidupan keluarga sehingga memunculkan kerentanan dan banyaknya keluarga miskin baru. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) relatif kecil di Kabupaten Temanggung, namun diduga hal tersebut merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon) dimana kasus yang terlaporkan jauh lebih kecil dari fakta dan realitasnya. Meski reratanya hanya sekitar 10 kasus pertahun, namun terlihat ada peningkatan jumlah kasus KDRT dalam tiga tahun terakhir. Kasus KDRT yang meningkat mengindikasikan kompleksnya dinamika masalah di masyarakat. Korban KDRT cenderung enggan melaporkan karena beberapa alasan seperti tingginya ketergantungan, alasan malu, takut stigma dan sanksi sosial yang diterima karena umumnya pelaku adalah orang terdekat. Kondisi relatif sama juga terjadi pada kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang banyak terjadi namun sedikit terlaporkan. Terlihat kelompok perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan daripada laki-laki (sekitar 60,8%). Banyak faktor berkontribusi pada tingginya kekerasan terhadap anak dan 131 perempuan, antara lain: kelemahan fisik, pendidikan rendah, kemiskinan, dan faktor sosial budaya lainnya. Isu strategis lain yang perlu dicermati yaitu tingginya kasus perceraian dan dispensasi kawin yang dikeluarkan sehingga banyak pasangan yang menikah di usia muda. Data Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung menunjukkan tahun 2022 ada 5.216 kasus perkawinan yang tercatat dan 1.352 perceraian yang dikabulkan. Meski kedua hal tersebut tidak berkaitan langsung, namun gambaran tersebut menunjukkan persentase kasus cerai tahun 2022 sebesar 25,9% dari total perkawinan yang terjadi di tahun tersebut. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan. Sebanyak 414 dispensasi kawin dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung tahun 2022 karena pasangan yang menikah belum memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Dispensasi kawin dikeluarkan karena alasan kehamilan tidak diinginkan (KTD), pelecehan seksual dan alasan lainnya. Ketidaksiapan fisik dan mental pasangan menghadapi kehidupan perkawinan memunculkan pertikaian yang akan berakhir dengan perceraian. Setiap perceraian akan mempengaruhi status mental spiritual setiap pasangan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan pasangan tersebut yang paling menderita. Partisipasi keluarga mengikuti berbagai kegiatan pembinaan dan perawatan melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Temanggung masih sangat rendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangannya juga sangat fluktuatif. Rerata hanya 37,91% keluarga balita aktif kegiatan BKB, 11,89% keluarga memiliki remaja yang aktif mengikuti kegiatan BKR dan hanya 31,69% keluarga memiliki lansia yang mengikuti BKL. Keikutsertaan keluarga dalam kegiatan BKR dan BKL malah cenderung terus menurun sejak tahun 2019. Rendahnya keterlibatan keluarga mengikuti kegiatan tersebut mengindikasikan rendahnya minat. Banyak faktor mempengaruhi minat yang rendah antara lain: pengetahuan dan informasi yang kurang, rasa ketidakpuasan yang dirasakan, merasa tidak membutuhkan, persepsi negatif yang muncul seperti menghabiskan waktu dan merepotkan, serta dukungan pelayanan dan fasilitasi yang kurang. Keikutsertaan keluarga dalam kegiatan UPPKA yang berorientasi pemberdayaan ekonomi keluarga semakin lama semakin turun. Hanya 30,33% keluarga yang terlibat dalam UPPKA pada tahun 2022. 132 4.1.5. Pembangunan Data Base dan Administrasi Kependudukan Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan dokumen kependudukan sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kelengkapan dan validitas data kependudukan dan data keluarga penting dalam menyusun berbagai program pembangunan kependudukan. Di sisi lain, memiliki dokumen data kependudukan lengkap selain sebagai hak setiap penduduk, sekaligus menjadi prasyarat administrasi yang dibutuhkan. Indikatornya mencakup kepemilikan Kartu Keluarga (KK), kartu identitas (E-KTP), termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran, dan Akte Kematian. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Temanggung sudah baik. Capaian sudah mencapai 100% untuk tahun 2022, dalam arti semua keluarga/rumah tangga sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Sebanyak 93,73% penduduk umur >17 tahun di Kabupaten Temanggung sudah memiliki kartu identitas (E-KTP) dan hanya sekitar 6,27% penduduk yang belum memilikinya. Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) masih kurang baik. Terjadi penurunan drastis jumlah kepemilikan KIA pada tahun 2022 yaitu 101.118 anak (turun 78.264 atau 43,63%) dari tahun 2021 yang berjumlah 179.382 anak. Faktor “kececeran” data, efek skrining dan cleaning dalam proses migrasi data SIAKAD daerah ke pusat menjadi salah satu alasan penurunan capaian KIA di Kabupaten Temanggung. Hanya 60,77% anak umur <18 tahun yang memiliki KIA (tahun 2022). Meskipun target nasional (40%) terpenuhi, kepemilikan KIA tetap harus dioptimalisasikan. Isu strategis administrasi kependudukan lainnya yaitu kepemilikan akte kelahiran dan akte kematian. Berdasarkan data Dindukcabil terlihat hanya 72,87% penduduk yang memiliki Akte Kelahiran. Proporsi terbesar mereka yang memiliki Akte Kelahiran adalah penduduk umur 0-18 tahun yaitu sebanyak 99,11%. Hasil tersebut membuktikan bahwa kelompok penduduk dewasa atau lansia yang belum memiliki Akte Kelahiran. Kepemilikan Akte Kematian bagi penduduk yang meninggal dunia masih sangat rendah. Tahun 2022 hanya 5.719 akte kematian yang diterbitkan Dindukcapil. Kecilnya capaian kepemilikan akte kematian karena masyarakat seringkali tidak melaporkan kasus kematian anggota keluarganya supaya mendapatkan Akte Kematian. Kondisi ini dapat memunculkan risiko bias pada data base kependudukan daerah yang tentunya mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di wilayah karena mereka akan tetap dianggap sebagai “status hidup” dalam sistem kependudukan. 133 4.2. Visi dan Misi Pembangunan Kependudukan Visi merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai, menjadi tujuan bersama dan berorientasi masa depan. Melalui visi dapat ditentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian tujuan, nilai dan cita-cita masa depan yang ingin dicapai. Dalam pembangunan kependudukan daerah, visi yang dinyatakan haruslah selaras dengan visi pembangunan nasional maupun visi daerah. Berkaitan dengan pembangunan kependudukan yang secara spesifik berorientasi pada kualitas penduduk sebagai asset utama dan kunci pembangunan dengan segala dinamikanya maka visi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu: “Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.” Visi ini menekankan pada pembangunan kualitas penduduk yang menjadi kunci terjadinya “windows of opportunity” sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Jawa Tengah 2020- 2014 dirumuskan visi pembangunan kependudukan Jawa Tengah yaitu: “Terwujudnya penduduk yang berkualitas dan berkarakter sebagai modal pembangunan untuk mencapai Jawa Tengah yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.” Dari rumusan visi tersebut disusun misi sebagai berikut:
1.Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup
2.Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah pedesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak ke ruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau
3.Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya
4.Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih
5.Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal 134
6.Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan.
7.Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mencapai window of opportunity Pembangunan kependudukan Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam menggerakkan sumber daya pembangunan. Untuk itu perlu perencanaan kependudukan yang memiliki kualitas, daya saing serta kemampuan adaptasi terhadaap perubahan global. Penyusunan visi jangka panjang kependudukan harus mengacu perencanaan jangka panjang dan menengah Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kebijakan pembangunan kependudukan secara nasional. Menyesuaikan gambaran isu strategis yang muncul dari analisis situasi yang dilakukan, serta mengacu visi GDPK, dan memperhatikan kebijakan pembangunan secara nasional dan provinsi Jawa Tengah, maka rumusan visi dalam pembangunan kependudukan Kabupaten Temanggung adalah: “Terwujudnya penduduk Temanggung yang berkualitas, berkarakter, berdikari, maju, adil dan sejahtera.” Berkualitas: menekankan pada pencapaian kualitas penduduk sebagai modal dasar pembangunan yang diukur berdasar dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, lingkungan hidup dan gender. Berkarakter: menekankan pada kepribadian dan perilaku penduduk yang sesuai etika, norma dan nilai budi pekerti luhur, serta inspiratif. Berdikari: menekankan pada kemampuan mengatur dan memenuhi kebutuhan sendiri, tidak bergantung orang lain dalam memanfaatkan berbagai potensi daerah dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap kelestarian sumber daya dan kualitas lingkungan hidup. Maju: mengandung arti bahwa penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai kemampuan berprestasi, kreatif dan inovatif, serta berdaya saing menuju kondisi yang lebih baik supaya dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain Adil: kondisi dimana semua penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan etnis, golongan dan agama, serta berpegang teguh pada kebenaran. Sejahtera: mengacu pada kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, meliputi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial (spirituil) secara adil dan merata. Berdasarkan rumusan visi tersebut, disusun misi yang menjadi acuan langkah guna pencapaian target yang ditetapkan, dan yang disesuaikan dengan pilar pembangunan kependudukan yaitu:
1.Menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sesuai daya dukung lingkungan hidup;
2.Mewujudkan kondisi keluarga yang berkarakter dalam mencapai pembangunan keluarga berkualitas; 135
3.Menyediakan data administrasi kependudukan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai pembangunan berbasis kependudukan. Pencapaian visi dan misi pembangunan kependudukan menjadi landasan mencapai keberhasilan pembangunan nasional dan daerah karena fokusnya pada penduduk yang merupakan modal dasarnya (human capital). Oleh karena itu diperlukan integrasi secara sinergis kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup. Selain itu juga dibutuhkan sinkronisasi antar berbagai regulasi dan peraturan perundangan terkait di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan dan dinamikanya. 136 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Guna mendukung pencapaian pembangunan kependudukan yang berkualitas diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang terjadi. Permasalahan seperti kualitas penduduk yang belum sesuai harapan, sebaran penduduk yang tidak merata dan masih terpusat pada kawasan pemerintahan dan perkotaan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Nilai IPM Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 70,77 masih di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah (72,79) dan merupakan urutan IPM ke 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meski IPM sudah termasuk pada kategori tinggi (70-80), namun nilai tersebut masih lebih mendekati rentang terbawah dan mendekati kategori sedang (<70). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang menjadi indikator IPM masih perlu ditingkatkan. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: (a) menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan (b) melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. Permasalahan kependudukan yang sedang berkembang saat ini menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kependudukan semakin berat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) juga mengamanatkan bahwa pembangunan kependudukan harus mampu mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dicapai melalui integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. Strategi awal dan prioritas yang harus dilakukan yaitu dengan population mainstreaming (pengarusutamaan penduduk), dimana semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip people centered development untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan, dimana pelaksanaannya mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Mengacu ketentuan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang meliputi:

a.Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama;
b.Pembangunan kependudukan harus mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat, regional, daerah maupun masyarakat;
c.Pembangunan kependudukan mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan;
d.Pembangunan kependudukan harus mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
e.Pembangunan kependudukan harus mampu menyediakan data base dan informasi kependudukan yang valid, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Temanggung disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi atas hasil pencapaian 5 (lima) pilar kependudukan dalam beberapa tahun terakhir. Strategi yang diterapkan untuk pencapaian kinerja 5 pilar kependudukan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan diarahkan pada:
a.Pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB).
b.Peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sesuai kebutuhan dan karakteristik penduduk;
c.Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pola pengasuhan dalam proses tumbuh kembang anak, memperkuat iklim berkeluarga berdasar perkawinan yang sah, menjamin kesetaraan gender, serta memperkuat status ekonomi melalui peningkatan pendapatan keluarga;
d.Pengaturan persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang dan proporsional sesuai dengan pengaturan tata ruang wilayah;
e.Pengembangan data base kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. 5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk Salah satu isu penting terkait kuantitas penduduk selain jumlah dan pertumbuhan penduduk yaitu perubahan komposisi penduduk menurut umur yang memunculkan windows of opportunity. Kondisi tersebut ditandai dengan angka ketergantungan yang rendah karena besarnya jumlah penduduk umur produktif dan menurunnya jumlah penduduk umur belum/tidak produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola kuantitas penduduk agar bonus demografi berubah menjadi opportunity yang menguntungkan bagi daerah dan bagi masyarakatnya itu sendiri.

Pasal 18

UU No.52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sebagai upaya mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan 138 budaya. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas dengan konsep Pertumbuhan Penduduk Seimbang (PTS) yang ditandai dengan nilai 2,1 untuk Total Fertility Rate (TFR) dan nilai 1 untuk Net Reproduction Rate (NRR) atau Angka Reproduksi Bersih. Nilai NRR=1 artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita dari suatu kohort dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya. Dalam jangka panjang kondisi kependudukan menjadi stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar, karena jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga jumlah penduduk menjadi stabil. Kebijakan pengaturan kelahiran (fertilitas) dapat dilakukan melalui penguatan program KB dan pemenuhan hak reproduksi. Program KB bertujuan mengatur umur ideal perkawinan, umur ideal melahirkan, jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak yang dilahirkan. Pada hakikatnya program KB dilaksanakan guna membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan pengaturan kehamilan yang diinginkan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi. Secara umum arah dan kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi meliputi:

a.Pendewasaan usia perkawinan;
b.Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
c.Pembinaan kesertaan dan partisipasi keluarga berencana melalui penggunaan alat kontrasepsi modern jangka panjang;
d.Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
e.Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk yang seimbang juga dilakukan melalui penurunan kematian (mortalitas). Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundangan dan kaidah norma agama. Kebijakan penurunan angka kematian diprioritaskan pada upaya: (a) penurunan angka kematian ibu hamil, (b) penurunan angka kematian ibu melahirkan (c) penurunan angka kematian ibu paska melahirkan (nifas); (b) penurunan angka kematian bayi dan anak. Strategi pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui:
a.Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari supply side ke demand side approach
b.Memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga, memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur, mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap kecamatan.
c.Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat 139 sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga nasional dan internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits.
d.Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan (stakeholders), baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional.
e.Pelaksanaan dan penguatan program KB yang difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran. 5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk Penduduk mempunyai peran strategis dalam pembangunan yaitu sebagai objek yang menerima manfaat pembangunan dan sekaligus subjek yang melaksanakan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, jumlah (kuantitas) penduduk menjadi modal pembangunan jika mereka berkualitas. Sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bilamana mereka berkualitas rendah atau bahkan tidak berkualitas. Penduduk berkualitas adalah mereka yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kemampuan inovasi. Indikator utama mengukur kualitas penduduk merujuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi: kesehatan, pendidikan dan ekonomi penduduk, yang sekaligus dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level keberhasilan pembangunan suatu wilayah/daerah tertentu. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga harus produktif, cerdas, dan berdaya saing, sehingga ke depan mampu mengatasi arus permasalahan global yang semakin menguat Kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan umur harapan hidup yang dilaksanakan melalui:
a.peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
b.peningkatan status gizi melalui pencegahan gizi buruk dan masalah gizi lainnya, serta pencegahan stunting dengan cara penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan bagi penduduk;
c.peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui penguatan imunisasi, peningkatan akses ke fasilitas dan sarana kesehatan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 140 Kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan berfokus pada peningkatan kompetensi, ketrampilan dan kapabilitas penduduk dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berdaya saing, yang dilaksanakan melalui:
a.peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan dan ketersediaan sekolah/ruang sekolah), serta peningkatan lama sekolah melalui penguatan program wajib belajar 9 dan 12 tahun;
b.peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah;
c.pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (indeks pembangunan gender). Kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan status ekonomi penduduk dalam pemenuhan standar hidup layak yang dilaksanakan melalui:
a.perluasan kesempatan dan lapangan kerja, serta mengurangi angka pengangguran;
b.pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
c.perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif. Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek penting dalam pembangunan kependudukan dan sekaligus merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Penduduk lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas, maka berbagai tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk juga harus berfokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi menular, khususnya pada bayi dan anak- anak. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB dan peningkatan umur perkawinan sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut juga secara lanagsung maupun tidak langsung menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan. Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses pendidikan yang sebesar-besarnya kepada semua elemen masyarakat melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, termasuk bagi kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk 141 memperoleh pendidikan layak. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai wilayah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengurangi angka melek huruf, maka penguatan pendidikan non- formal maupun informal perlu menjadi prioritas. Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun MP3KI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) dan juga MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. MP3KI berfokus pada upaya menekan jumlah penduduk miskin dengan program langsung pada sasaran penduduk miskin. MP3EI merupakan paket kebijakan ekonomi yang merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Karena masalah pemerataan hasil pembangunan menjadi masalah krusial di banyak wilayah, maka upaya mengatasinya perlu mengacu pada strategi MP3KI dan MP3EI sebagai prioritasnya. 5.3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Permasalahan penduduk di Kabupaten Temanggung juga terkait dengan kepadatan dan persebaran penduduk yang belum merata. Mayoritas penduduk Kabupaten Temanggung tinggal di area dekat pusat kota, seperti Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kranggan. Tingkat kepadatan penduduknya antara 1.159-2.513 jiwa/km2. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan masih lebih berorientasi pada wilayah perkotaan sehingga lebih menarik minat penduduk untuk tinggal dan bertempat tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi demikian dapat memunculkan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan. Persebaran dan mobilitas penduduk merupakan komponen dalam pertumbuhan penduduk, selain kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Upaya penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di daerah-daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota besar. Pengarahan mobilitas penduduk dilakukan upaya penataan persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan tata ruang dan daya dukung alam dan lingkungan. Untuk itu, pembangunan daerah harus tertata dan terintegrasi dengan bidang pembangunan lain, termasuk untuk menjaga agar komposisi penduduk desa dan kota tetap dalam kondisi seimbang dengan daya dukungnya untuk menjamin kehidupan yang layak. Arah kebijakan dan prinsip pokok pembangunan kependudukan pada penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang 142 dengan penciptaan lapangan kerja, penjaminan iklim usaha kondusif, memberikan informasi potensi daerah secara intensif, serta menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan bertempat tinggal. Kebijakan penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan pada:
a.Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan
b.Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
c.Pengarahan persebaran penduduk untuk mencapai tujuan MP3EI dan MP3KI sesuai kebutuhan setiap koridor
d.Pencegahan munculnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengungsi internal (Internally Displaced Persons) atau IDPs yang terpaksa berpindah dari tempatnya karena faktor tertentu (mencegah timbulnya pemukiman kumuh).
e.Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
f.Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan; Strategi pengarahan mobilitas dan distribusi penduduk guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
a.Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
b.Mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa wilayah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk.
c.Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan alam atau kondisi sosial (pengungsi).
d.Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran dan keluarganya.
e.Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
f.Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah/daerah tertentu.
g.Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
h.Memperluas kesempatan kerja produktif.
i.Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional.
j.Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
k.Meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.
l.Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat. 143 5.4. Pembangunan Keluarga Berkualitas Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat, sumber kekuatan membangun bangsa dan negara, dan inti serta pondasi bagi perkembangan setiap individu. Untuk menjadi kabupaten yang kuat dan sehat harus ditopang oleh generasi generasi yang berkualitas. Mencetak generasi berkualitas harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga melalui penerapan delapan fungsi keluarga, seperti diamanatkan UU No. 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Konsentrasi pembangunan keluarga berfokus pada bagaimana mewujudkan keluarga berketahanan, yaitu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Bukti keluarga berketahanan tinggi adalah keluarga tetap lestari dalam membina rumah tangganya. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan keharmonisan keluarga dan menurunkan angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), juga kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Selain itu pembinaan terhadap Tri Bina (BKB, BKR, BKL). Strategi pembangunan keluarga berkualitas memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Sasaran kegiatan yaitu semua keluarga di Kabupaten Temanggung yang mencakup keluarga dengan segala siklus keluarganya. Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga berkualitas yang dilaksanakan antara lain meliputi:
a.Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik persiapan fisik maupun mental.
b.Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
c.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
d.Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
e.Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia yang sehat bagi keluarga.
f.Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga. 144 5.5. Penataan Data Base dan Administrasi Kependudukan Pada konsep 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan, pilar kelima yaitu penataan data dan administrasi kependudukan sangat penting perannya dalam menjamin kelengkapan dan validitas dokumen kependudukan yang menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan dan kebijakan strategis pembangunan kependudukan. Tujuan utama penataan database dan administrasi kependudukan yaitu terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dan akurat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan (penduduk dan karakteristiknya). Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan dalam penataan data base dan administrasi kependudukan meliputi:
a.Penataan dan pengelolaan database kependudukan
b.Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan
c.Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
d.Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi. Strategi yang dapat ditempuh dalam pencapaian tujuan penataan data base dan administrasi kependudukan meliputi:
a.Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya yang dikenal dengan konsep Government to Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau Government to Citizen (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
b.Pengembangan database kependudukan yang menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e- commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
c.Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada upaya tertib administrasi kependudukan dan pemberian layanan prima administrasi kependudukan.
d.Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
e.Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) terintegratif dengan tujuan memfasilitasi para pengambil kebijakan untuk memanfaatkan data dan informasi yang tersedia sebagai dasar pengambilan keputusan atau dalam penanganan permasalahan yang terjadi. 145 Pemenuhan Penguatan Perwujudan Pemantapan Keberlanjutan 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 PETA JALAN (ROAD-MAP) Peta jalan atau road-map pembangunan kependudukan merupakan panduan mengarahkan jalan dalam pelaksanaan berbagai program yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan pencapaian target pembangunan bidang kependudukan dalam kurun waktu 21 tahun ke depan yaitu periode 2024-2045 guna mencapai visi Indonesia Emas, yang terbagi dalam periode 5 (lima) tahunan. Langkah dan tahapan pemenuhan target keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Temanggung mengacu pada fokus pentahapan yang berbeda yaitu tahap Pemenuhan (2024-2025); tahap Penguatan (2026-2030); tahap Perwujudan (2031-2035); tahap Pemantapan (2036-2040); dan tahap Keberlanjutan (2041-2045). Gambar VI.1 Peta Jalan (Road-Map) Pentahapan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung 2024-2045 6.1. Peta Jalan (Road-Map) Pengendalian Kuantitas Penduduk Tujuan penyusunan road-map (peta jalan) pilar pengendalian kuantitas penduduk menjadi pedoman arah penentuan sasaran pada setiap periode lima tahunan. Parameter pengendalian penduduk dibagi menjadi 2 aspek yaitu fertilitas penduduk dan mortalitas penduduk. Fertilitas penduduk dilihat menggunakan parameter yaitu: 1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2) Jumlah penduduk 3) Usia Kawin Pertama (UKP) 4) PUS menggunakan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate- CPR) 5) PUS menggunakan kontrasepsi modern (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang-MKJP) 6) Unmet Need 7) Total Fertility Rate (TFR) 8) Age Specific Fertility Rate (ASFR) 9) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate-CBR) Sedangkan aspek mortalitas penduduk menggunakan parameter: 1) Angka Harapan Hidup 2) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate-IMR) 3) Angka Kematian Anak < 5 tahun (U5MR) 4) Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio-MMR) Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, kondisi pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Temanggung pada periode GDPK tahun 2024-2045 yang hendak dicapai yaitu terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut maka dirumuskan road-map pentahapan sasaran pencapaian pembangunan kependudukan Kabupaten Temanggung agar sasaran dapat diketahui secara jelas setiap periodenya, termasuk berbagai kebijakan, strategi dan program yang perlu dilaksanakan (lihat Gambar VI.2). Gambar VI.2 Peta Jalan (Road-Map) Pengendalian Kuantitas Penduduk Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045 p 2024-2025 Pemenuhan upaya engendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk 2026-2030 Penguatan Strategi pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk 2031-2035 Perwujudan pertumbuhan penduduk yang terkendali dan seimbang 2036-2040 Pemantapan pertumbuhan penduduk yang terkendali dan seimbang 2041-2045 Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang yang berkelanjutan 147 Dalam mendukung ketercapaian peta jalan (road-map) pada pilar pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2024-2045, program yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
a.Program Pengendalian Penduduk
b.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
c.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
1. 2.Urusan Kesehatan:
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
c.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
d.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 6.2. Peta Jalan (Road-Map) Peningkatan Kualitas Penduduk Kondisi peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung dilihat melalui aspek Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Aspek Kesehatan dilihat melalui parameter: 1) Persentase Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan tenaga medis) 2) Persentase Balita Gizi Buruk 3) Persentase Balita Stunting 4) Persentase Balita mendapatkan imunisasi dasar dan imunisasi rutin lengkap, meliputi: Hepatitis, BCG, DPT/HB/HiB, Polio (OPV dan IPV), Rotavirus, PCV, dan MR (Campak-Rubella), serta imunisasi ulangan (booster) yaitu: DPT/HB/HiB dan MR. 5) Persentase Penduduk mendapatkan akses air bersih 6) Persentase Penduduk memiliki jamban 7) Umur Harapan Hidup (UHH) Aspek Pendidikan dilihat melalui parameter: 1) Angka Partisipasi Murni (APM) 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) 3) Rata-Rata Lama Sekolah 4) Harapan Lama Sekolah Aspek Ekonomi dilihat melalui parameter: 1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3) Laju pertumbuhan PDRB per Kapita 148 Kondisi kualitas penduduk yang ingin dicapai oleh Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2024-2045 yaitu tercapainya sumber daya manusia Kabupaten Temanggung yang sehat, trampil, produktif dan mampu berdaya saing. Adapun dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, maka road-map pada pilar peningkatan kualitas penduduk sebagai berikut: (lihat Gambar VI.3) Gambar VI.3 Peta Jalan (Road-Map) Peningkatan Kualitas Penduduk Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045 Dalam mendukung ketercapaian peta jalan (road-map) pada pilar peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2024- 2045, program yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Urusan Kesehatan:
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
b.Program Jaminan Kesehatan Nasional
c.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
d.Program Pencegahan Penyakit Menular (PPM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM)
e.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2024-2025 Pemenuhan upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta ekonomi 2026-2030 Penguatan kualitas penduduk yang cerdas dan sehat serta pertumbuhan ekonomi stabil 2031-2035 Perwujudan kreatifitas dan inovasi penduduk yang berdaya saing 2036-2040 Pemantapan kualitas penduduk yang kreatif, inovatif dan berdaya saing 2041-2045 Terwujudnya sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Temanggung yang kreatif, inovatif dan berdaya saing secara berkelanjutan 149
f.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1. 2.Urusan Pendidikan:
a.Program Pengelolaan Pendidikan
b.Program Pengembangan Kurikulum Pendidikan (yang mengarah pada aspek kreatifitas dan kemajuan teknologi)
c.Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
d.Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
1. 3.Urusan Ketenagakerjaan
a.Program Perencanaan Tenaga Kerja
b.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c.Program Penempatan Tenaga Kerja
d.Program Hubungan Industrial
1. 4.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
a.Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
a.Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6.3. Peta Jalan (Road-Map) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33:1 pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan Pada aspek penataan persebaran dan mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan yaitu terwujudnya keseimbangan persebaran penduduk di seluruh wilayah kabupaten Temanggung sesuai daya dukung dan penataan lingkungan. Adapun road-map yang diperlukan dalam mewujudkan kondisi tersebut terlihat melalui Gambar VI.4. Dalam mendukung ketercapaian peta jalan (road-map) pada pilar pengarahan mobilitas penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2045, program yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Program Pengembangan Permukiman
b.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1. 2.Urusan Transmigrasi
a.Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
b.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
1. 3.Unsur Kewilayahan Kecamatan
a.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 150 Gambar VI.4 Peta Jalan (Road-Map) Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045 6.4. Peta Jalan (Road-Map) Pembangunan Keluarga Berkualitas Kondisi pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung dilihat melalui parameter yaitu: 1) Persentase Penduduk Miskin 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3) Persentase Keluarga memiliki balita mengikuti kegiatan BKB 4) Persentase Keluarga memiliki remaja mengikuti BKR 5) Persentase Keluarga memiliki lansia mengikuti BKL 6) Persentase Keluarga menjadi anggota UPPKA Kondisi pembangunan keluarga berkualitas yang diinginkan di Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2024-2045 yaitu terwujudnya kualitas keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka peta jalan (road- map) yang dirumuskan pada pembangunan keluarga (Gambar VI.5). Dalam mendukung ketercapaian peta jalan (road-map) pada pilar pembangunan keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045, program yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
a.Program Pengendalian Penduduk 2024-2025 Pemenuhan upaya penataan & penyebaran penduduk sesuai kondisi sosial dan lingkungan 2026-2030 Penguatan strategi dalam penataan dan penyebaran penduduk sesuai kondisi sosial dan lingkungan 2031-2035 Perwujudan persebaran penduduk yang tertata, didukung pengembangan daerah penyangga 2036-2040 Pemantapan pemenuhan dan penyediaan fasilitasi pada daerah tujuan mobilitas penduduk 2041-2045 Terwujudnya keseimbangan berkelanjutan pada persebaran pendudukdi seluruh wilayah 151
b.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
c.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan:
a.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b.Program Perlindungan Perempuan
c.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
e.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f.Program Perlindungan Khusus Anak Gambar VI.5 Peta Jalan (Road-Map) Pembangunan Keluarga Berkualitas Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung 2024-2045 6.5. Peta Jalan (Road-Map) Data Base dan Administrasi Kependudukan Pada penataan pilar pengembangan data base dan administrasi kependudukan, parameter yang dilihat yaitu: 1) Persentase penduduk memiliki KTP Elektronik 2) Persentase anak (umur 0-18 tahun) memiliki akte kelahiran 3) Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 4) Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 5) Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 2024-2025 Pemenuhan strategi dalam pengendalian kasus kekerasan pada perempuan dan anak 2026-2030 Penguatan kondisi keluarga yang harmonis tanpa kekerasan 2031-2035 Peewujudan kondisi keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri 2036-2040 Pemantapan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri 2041-2045 Terwujudnya keberlanjutan kualitas keluarga yang berkeadilan & berkesetaraan gender 152 Kondisi pengembangan data base dan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung yang diinginkan dan menjadi target yaitu terwujudnya pendayagunaan data dan informasi kependudukan yang valid dalam pembangunan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka peta jalan (road-map) pada pengembangan data base kependudukan dapat dilihat pada Gambar VI.6. Gambar VI.6 Peta Jalan (Road-Map) Pengembangan Data Base dan Administrasi Kependudukan Periode Lima Tahunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045 Dalam mendukung ketercapaian peta jalan (road-map) pada pilar pengembangan data base dan administrasi kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2045, program yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
a.Program pendaftaran penduduk
b.Program pencatatan sipil
c.Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
d.Program penunjang urusan pemerintah daerah 2024-2025 Pemenuhan strategi untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan 2026-2030 Penguatan strategi untuk pelayanan prima administrasi kependudukan 2031-2035 Perwujudan masyarakat yang berbasis pada database dan informasi kependudukan 2036-2040 Pemantapan integrasi data dan informasi kependudukan yang valid 2041-2045 Terwujudnya keberlanjutan pendayagunaan data dan informasi kependudukan dlm pembangunan 153 PENUTUP 7.1. Kesimpulan Pembangunan kependudukan mengacu pada 5 (lima) pilar yang saling terkait meliputi: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan data base dan administrasi kependudukan. Masing-masing pilar memiliki indikator yang menggambarkan situasi dan kondisi kependudukan di Kabupaten Temanggung. Di sisi lain, sebagaimana kondisi di Indonesia dan kabupaten/kota lainnya, tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Temanggung saat ini dan masa depan adalah bagaimana meraih dan memanfaatkan window of opportunity, dimana kunci utamanya terletak pada kualitas dan kapasitas penduduk (sumber daya manusia) sebagai modal dasar pembangunan. Secara umum isu atau permasalahan utama terkait kuantitas penduduk adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Pengelolaan kuantitas penduduk terutama mencakup aspek kelahiran (fertilitas) dan kematian penduduk (mortalitas), pola- pola migrasi, serta pelayanan keluarga berencana (KB) dengan berbagai dinamikanya yang ternyata belum sepenuhnya mampu mendorong pada pengendalian penduduk. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga jumlah penduduk menjadi tetap (stasioner). Pada pilar peningkatan kualitas penduduk permasalahan yang menjadi isu strategis saat ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pada aspek kesehatan, permasalahan utama pada angka kematian bayi, balita, dan kematian ibu yang cenderung masih tinggi. Juga masih tingginya persentase balita gizi buruk dan stunting. Pada aspek Pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang perkembangannya cenderung lambat, sedangkan pada aspek Ekonomi permasalahan utama pada tingginya angka pengangguran, kesempatan kerja (formal) yang berkurang dan pendapatan perkapita yang rendah. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian Permasalahan utama dalam pilar pembangunan keluarga adalah masih banyaknya keluarga yang berada dalam kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi ideal yang diinginkan melalui pembangunan Persoalan lain yang masih menjadi kendala dalam pembangunan kependudukan pada pilar persebaran dan mobilitas penduduk adalah belum tersebarnya mobilitas penduduk secara merata, termasuk belum sebanding antara beban penduduk per wilayah dengan luas area wilayahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Selain itu, melalui penataan persebaran dan mobilitas penduduk ini juga diharapkan adanya ketercukupan fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang valid dan memadai. Namun sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai karena adanya berbagai kendala baik dari aspek teknis (terkait sarana prasarana, jaringan, teknologi), regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan pusat daerah paska diterapkannya otonomi daerah. Permasalahan lain pilar penataan data base dan administrasi kependudukan yaitu masih lemahnya ketersediaan sumberdaya yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan inovasi layanan, serta kemampuan dalam menghasilkan data kependudukan yang dapat diakses dan digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar kebijakan dalam pembangunan. Strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2045 diarahkan pada pengendalian angka kelahiran dan kematian dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana; peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan; penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha; pemberdayaan dan ketahanan keluarga; pengaturan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta bagaimana mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut, maka disusun rencana program lima tahunan berdasarkan parameter pada setiap pilar pembangunan kependudukan. Masing-masing pilar memiliki tujuan besar yang akan dicapai melalui pentahapan setiap lima tahun. Atas dasar pentahapan tersebut, ditetapkan program utama pada setiap pilar, sehingga pentahapan capaian masing-masing pilar menjadi lebih jelas. 155 7.2. Rekomendasi Dengan melihat kompleksnya permasalahan kependudukan di Kabupaten Temanggung, maka komitmen tinggi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan kependudukan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan daerah harus menjadi prioritas, karena dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan memberikan hasil yang optimal. Strategi awal yang penting dan harus dilakukan yaitu dengan population mainstreaming. Diharapkan semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan prinsip people centered development untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Harus disadari dan dipahami bahwa pembangunan kependudukan melalui pengendalian kuantitas dan kualitas sesuai 5 (lima) pilar kependudukan merupakan investasi jangka panjang, yang hasilnya akan dirasakan pada masa yang akan datang. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan sinergi dan keterpaduan program pengendalian jumlah (kuantitas) penduduk untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Juga perlu diperkuat jejaring (networking) kebijakan dan program antar pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan daerah, khususnya Kabupaten Temanggung. Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi arah kebijakan kependudukan di masa depan dalam kurun waktu tertentu (2024-2045) secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Dokumen GDPK ini juga diharapkan berjalan beriringan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan semua sektor terkait dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi, advokasi dan monitoring terhadap berbagai pemangku kepentingan di semua jenjang pengambilan keputusan sebagai tindak lanjutnya. Dokumen GDPK 5 (lima) pilar adalah milik dan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak realisasinya, sehingga GDPK ini tidak hanya menjadi dokumen semata. BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG, ENDRO SUWARSO, S. H. Pembina Tk. I NIP. 196711121996031003 156
1. 1.Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
3. 3.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
4. 4.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
5. 5.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045. Diunduh dari: https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi- hukum/detail/pergub_4_th_2023
6. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
7. 7.BKKBN, 2020. Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Lima Pilar, ISBN 978-602-316-237-6, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Jakarta Timur.
8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2023. Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Diunduh dari: https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/buku_statistik_ kab_temanggung_tahun_2023.pdf
9. 9.BPS Kabupaten Temanggung, 2022. Statistik Daerah Kabupaten Temanggung 2022. Katalog BPS: 1101002.3323. Diunduh dari: file:///F:/2023DP3AKB%20KAB%20TEMANGGUNG/BUKTI%20DUKU NG/Statistik%20Daerah%20Kabupaten%20Temanggung%202022.pdf
10. 10.BPS Kabupaten Temanggung, 2019. Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2019-Temanggung Regency in Figures 2019. Diunduh dari: https://temanggungkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/c8ff26c30 b5c56e24ea1d316/kabupaten-temanggung-dalam-angka-2019.html DAFTAR PUSTAKA 157
11. 11.BPS Kabupaten Temanggung, 2020. Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2020-Temanggung Regency in Figures 2020. Diunduh dari: https://temanggungkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/beb2622b a2c1f66e0a1b0398/kabupaten-temanggung-dalam-angka-2020.html
12. 12.BPS Kabupaten Temanggung, 2021. Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2021-Temanggung Regency in Figures 2021. Diunduh dari: https://temanggungkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/84aa1f2a 85c39e599a56b0a2/kabupaten-temanggung-dalam-angka-2021.html
13. 13.BPS Kabupaten Temanggung, 2022. Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2022-Temanggung Regency in Figures 2022. Diunduh dari: https://www.scribd.com/document/616335407/temanggung-dalam- angka-2022
14. 14.BPS Kabupaten Temanggung, 2023. Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2023. Temanggung Regency in Figures 2019. Diunduh dari: https://temanggungkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/cfa802d1 309732b50eb97c12/kabupaten-temanggung-dalam-angka-2023.html
15. 15.BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, Jawa Tengah Province in Figures 2022. Diunduh dari: https://jateng.bps.go.id/publication/2022/02/25/431f4f4bbe02b4786 6b357cc/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2022.html
16. 16.BPS Jawa Tengah. Statistik Migrasi Provinsi Jawa Tengah-Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. BPS Jawa Tengah. Diunduh dari: https://jateng.bps.go.id/publication/2023/07/14/2da5f15b493c5915 45551ebf/statistik-migrasi-provinsi-jawa-tengah--hasil-long-form- sensus-penduduk-2020.html
17. 17.BPS Jawa Tengah. Statistik Migrasi Provinsi Jawa Tengah-Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015. BPS Jawa Tengah. Diunduh dari: https://www.bps.go.id/id/publication/2016/01/05/93edaa75b842e2f 82e0b10ff/statistik-migrasi-jawa-tengah-hasil-survei-penduduk-antar- sensus-2015.html

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…