DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Jenis Pengadaan Barang/Jasa, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Kontrak, Pengadaan secara Elektronik, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perencanaan pengadaan;

d.menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
e.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
h.menetapkan PPK;
i.menetapkan PPTK;
j.menetapkan Pejabat Pengadaan;
k.menetapkan Penyelenggara Swakelola;
l.menetapkan tim teknis;
m.menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
n.menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
o.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
p.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. 1.Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. 2.Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1)PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan ASN yang ditunjuk dengan pertimbangan antara lain:
1. a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
2. b.memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level 1 dan sertifikat kompetensi PPK.
(2)ASN yang ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal golongan III atau kelas jabatan IX dan berpendidikan minimal Diploma III (D-3).
(3)PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Dalam hal terjadi penggantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada PPK yang baru yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK.
(5)Tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa:
1. a.menyusun perencanaan pengadaan;
2. b.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. d.menetapkan rancangan kontrak;
5. e.menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
6. f.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. g.mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. h.melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. i.mengendalikan kontrak;
10. j.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. k.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pemimpin BLUD;
12. l.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pemimpin BLUD dengan berita acara penyerahan;
13. m.menilai kinerja Penyedia;
14. n.menetapkan tim ahli/tenaga ahli
15. o.menetapkan tim/staf Pendukung; dan
16. p.menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
(6)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. b.mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(7)Dalam hal tidak ada penetapan PPK, KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf m.
(8)PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pasal 12

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:

a.membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya; atau
b.dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa, KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf m.

Pasal 13

(1)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan ASN yang ditunjuk dan memenuhi syarat:
1. a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
2. b.memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level 1.
(2)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan:
  1. 1.Pengadaan Langsung, dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan ketentuan bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada BLUD RSUD; dan
  2. 2.pekerjaan konstruksi bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada BLUD Puskesmas;
2. b.melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh ASN yang berkedudukan di BLUD dan/atau ASN yang berasal dari UKPBJ.
(4)Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh Tim Pendukung atau Staf Pendukung dalam melakukan pemesanan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

(1)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan ASN yang ditunjuk dan memenuhi syarat:
1. a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan atau
2. b.memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level 1 untuk Personel yang berkedudukan di BLUD.
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan
2. b.melaksanakan Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung dengan nilai paket:
  1. 1.pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada BLUD RSUD; dan
  2. 2.pekerjaan konstruksi bernilai diatas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada BLUD Puskesmas.
(3)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(4)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:
1. a.Personel yang berkedudukan di BLUD;
2. b.Personel dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lainnya; dan/atau
3. c.Personel dari UKPBJ.
(5)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
(6)Dalam hal Pokja Pemilihan berasal dari UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala UKPBJ membentuk dan menetapkan Pokja Pemilihan setelah PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ yang diketahui oleh KPA.

Pasal 15

(1)Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
(2)Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
(3)Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
(4)Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 16

Tim Teknis/Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g memiliki tugas sebagai berikut:

a.membantu PPK dalam memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
b.secara sendiri atau bersama dengan Konsultan Pengawas atau Tim Ahli membantu PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima;
c.pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak; dan
d.apabila diperlukan, Tim Teknis pada tahap awal pelaksanaan kontrak melakukan pemeriksaan bersama Tim Ahli (secara sendiri) di lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan.

Pasal 17

(1)Tim Ahli/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h bertugas:
1. a.membantu PPK melakukan persiapan pengadaan melalui Penyedia;
2. b.membantu PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK;
3. c.memberikan masukan kepada PPK dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri; dan
4. d.membantu Pokja Pemilihan dalam pemberian penjelasan.
(2)Dalam pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, Tim Ahli merupakan Konsultan Manajemen Konstruksi yang bertugas:
1. a.melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
2. b.membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia;
3. c.membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
4. d.melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
5. e.membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik Daerah; dan
6. f.membantu Pejabat Penandatangan Kontrak ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.

Pasal 18

(1)Tim Pendukung/Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan.
(2)Tim Pendukung/Tenaga Pendukung dalam rangka membantu urusan yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu menyiapkan kelengkapan bidang penatausahaan atau pengadministrasian kegiatan;
2. b.menyusun administrasi dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

(1)Unit Pengguna/Pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.menyampaikan daftar kebutuhan Barang/Jasa kepada KPA;
2. b.membantu memberikan pertimbangan teknis dan kajian profesional terhadap penetapan kebutuhan Barang/Jasa; dan
3. c.membantu PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengguna/Pemakai berpegang teguh pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20

Tim Lainnya/Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan berdasarkan Keputusan KPA.

Pasal 21

(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyedia bertanggung jawab atas:
1. a.kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan dalam penawaran;
2. b.pelaksanaan kontrak;
3. c.kualitas Barang/Jasa;
4. d.ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
5. e.ketepatan waktu penyerahan; dan
6. f.ketepatan tempat penyerahan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…