DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 9A, perubahan ayat (2) Pasal 12, penyisipan Pasal 12A, perubahan Pasal 14, penyisipan Pasal 14A, perubahan Pasal 15.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan beban kerja bagi organ perusahaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 43); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
(2)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (dalam tahun) dikalikan uang jasa bulan terakhir.
(3)Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(4)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hasil dari jumlah tahun ditambah hasil pembagian dari jumlah bulan dibagi dua belas dikalikan honorarium bulan terakhir atau dengan rumus (t+(b/12)) x honorarium bulan terakhir.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penghasilan Direksi terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.tantiem atau insentif pekerjaan.
(2)Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
1. a.gaji pokok yang besarnya:
  1. 1.direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
  2. 2.anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
2. b.tunjangan terdiri dari:
  1. 1.tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
  2. 2.tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang anak belum menikah, berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat diperpanjang sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
  3. 3.tunjangan beras sebesar 1 (satu) ditambah jumlah anggota keluarga yang berhak atas tunjangan, dikalikan 10 kg (sepuluh kilogram) kali harga beras sesuai dengan standar harga satuan pada Perumda Air Minum Tirta Agung;
  4. 4.tunjangan jabatan direktur utama yang besarnya 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan jabatan tertinggi karyawan;
  5. 5.tunjangan jabatan anggota Direksi paling besar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan Direktur Utama;
  6. 6.tunjangan kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. 7.tunjangan pajak sebesar hasil perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi Direksi.
3. c.fasilitas terdiri atas:
  1. 1.rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung.
  2. 2.apabila tidak disediakan rumah dinas akan mendapatkan fasilitas berupa: a) tunjangan air besarnya 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan; b) tunjangan perumahan besarnya 65% (enam puluh lima persen) dari tunjangan jabatan; c) tunjangan telepon besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari tunjangan jabatan; dan d) tunjangan listrik besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari tunjangan jabatan.
  3. 3.Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
4. d.Tantiem atau insentif pekerjaan:
  1. 1.Tantiem diberikan sebagai penghargaan kepada pengurus Badan Usaha Milik Daerah apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
  2. 2.Insentif pekerjaan diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;
  3. 3.Besaran Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
  4. 3.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Direksi menerima uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
(2)Besarnya uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (dalam tahun) dikalikan gaji dan tunjangan bulan terakhir.
(3)Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(4)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hasil dari jumlah tahun ditambah hasil pembagian dari jumlah bulan dibagi dua belas dikalikan gaji dan tunjangan bulan terakhir atau dengan rumus (t+(b/12)) x gaji dan tunjangan bulan terakhir.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam hal Direksi telah mengakhiri masa tugasnya, diberhentikan, atau berhalangan tetap, maka KPM/Bupati mengangkat Pejabat Sementara Direksi, sampai diangkat Direksi definitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Direksi berhalangan sementara maka KPM/Bupati mengangkat Pejabat Sementara Direksi, sampai Direksi definitif bertugas kembali.
(3)Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM/Bupati.
(4)Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak setara dengan Direksi definitif.

5.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Direksi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
(2)Penyelenggaraan program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.anggaran perusahaan; dan
2. b.iuran Direksi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam hal Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung berhenti karena masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat maka tetap berhak mendapatkan jasa pengabdian dengan perhitungan lama bertugas (dalam tahun) dikalikan honorarium atau gaji bulan terakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. Pasal II

1.Dalam hal Direksi yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka tetap berhak mendapatkan hak dana pensiun mulai tanggal diangkat menjadi Direksi.
2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI TEMANGGUNG ttd. HARY AGUNG PRABOWO Diundangkan di Temanggung pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. AGUS SUJARWO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…