DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Pajak dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD.
6.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas yang disediakan oleh pemerintah Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Penetapan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

a.Pimpinan DPRD sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah); dan
b.Anggota DPRD sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6

Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Penetapan besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 10

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a.ketua DPRD sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
b.wakil ketua DPRD sebesar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah); dan
c.Anggota DPRD sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

PAJAK

Pasal 11

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD penerima Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…