DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Kebijakan Penetapan dan Perhitungan Tarif Air Minum, Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, Tarif Air Minum, Pembayaran dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif air minum dan kelompok pelanggan yang berlaku saat ini;
c.bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Agung adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Agung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung.
5.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Agung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Agung serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
6.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7.Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Agung.
8.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
9.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
10.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
11.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
12.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Agung dan pelanggan.
13.Rumah Tinggal Non Permanen adalah rumah tinggal yang berdinding kayu tahun dan/atau bambu.
14.Rumah Tinggal Permanen adalah rumah tinggal yang berdinding selain kayu tahun dan/atau bambu.
15.Rumah Tinggal dengan Usaha Kecil adalah rumah tinggal yang memiliki usaha milik perseorangan yang berupa warung kelontong, penjual makanan dan minuman rumahan.
16.Rumah Tinggal dengan Usaha Besar adalah rumah tinggal yang memiliki usaha milik perseorangan selain warung kelontong, penjual makanan dan minuman rumahan.
17.Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan yang fungsi utamanya digunakan untuk tempat usaha dan rumah tinggal dengan ciri bangunan berlantai 2 (dua) sampai dengan 5 (lima).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Agung dalam menetapkan Tarif dan kelompok Pelanggan agar dapat:

a.memberikan pelayanan dengan prinsip keterjangkauan, transparan, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan cakupan layanan serta kualitas layanan Air Minum bagi masyarakat; dan
c.mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

Penetapan dan perhitungan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Agung didasarkan pada:

a.keterjangkauan dan keadilan;
b.mutu pelayanan;
c.pemulihan biaya;
d.efisiensi pemakaian air;
e.perlindungan air baku; dan
f.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

(1)Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
1. a.penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum kabupaten, serta tidak melebihi 4% (empat persen) dari pendapatan Pelanggan;
2. b.penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan paling tinggi sama dengan Tarif Rendah; dan
3. c.kebutuhan pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu sebanyak 10 m3 (sepuluh meter kubik)/Pelanggan/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
(2)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dicapai melalui:
1. a.penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
2. b.penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 5

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 6

(1)Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
(2)Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif rata- rata sama dengan biaya dasar.

Pasal 7

(1)Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
(2)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
(3)Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum.

Pasal 8

(1)Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditetapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
1. a.menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
2. b.menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

(1)Blok konsumsi Pelanggan meliputi:
1. a.konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
2. b.konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
(2)Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
(3)Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 10

Kelompok Pelanggan dibagi dari klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023