DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan BPHTP Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Bab 4. Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubugan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan

Mengingat

Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 Tentang Pembentukan l Dipindai dengan CamScanner Peraturan Pcrundang-undangynn (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 0 1 ) ;
3. 3.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 6 5 5 ) ;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik '· Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1s0» k Dipindai dengan CamScanner I f L Menetapkan : ' 9, Peraturan Menteri Pekcrjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republlk Indoncsia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Krlterla Masyarakat Berpcnghaailan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolchan • Rumah (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2021 Nomor 44);
9. 10.Kcputusan Mentcri Pekcrjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023; 1 1 . Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 144); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Timar Tengah Utara.
4.Perangkat Daerah Pemungut adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timar Tengah Utara.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan Pajak Daer'ah dan Retribusi Daerah. g Dipindai dengan Cam Scanner / I I
6.Pcjbat adalah pegawai yang dibcri tugns tcrtcntu di bidang perpajakan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undannn.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah.
8.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang sclanjutnya disingkat Kcpala Bapendu adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 'lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. I 1 1 . Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai I Pajak. I
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau ► Bangunan. I
14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

a.Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
b.Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. 1,- o g Dipindai dengan Cam Scanner

BAB II

RUANG LINGKUP I 1 I Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

Pasal 2

I I DAB Ill PEMBEBASAN BPHT DAGI MAYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Pas! 3 ( l ) O b jek BPHT adulnh Perolchun Hak tas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha; c . . hak guna bangunan; f
3. d.hak pakai;
4. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
5. f.hak pengelolaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

(1)Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 5

(1)Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.
(2)Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau I
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/ atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang hersumber dari gaji, upah dan/ atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan g Dipindai dengan CamScanner Rumah dengnn mckanismc tabungnn pcrumnhan rakyat, besaran penghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan I (satu) orang. I
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni. t
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan: layak huni dari angsuran
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu. I Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dari:
3. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
4. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 7

( 1) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan: '

a.harga jual pemilikan Rumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau I
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal; I
2. b.h ar g a jual satuan Rumah deret;dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. • I Dipindai dengan CamScanner
(4)Harga jual pemiikan Rumah Umum dan biaya pcmbangunan Rumah Swadaya scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 8

I ( 1 ) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Pasal 9

Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(2)Besaran penghasilan rnasyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rpl0.000.000 (sepuluhjuta rupiah).
(3)Luas lantai paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter persegi) untuk pernilikan rurnah urnum dan satuan rumah susun dan luas lantai paling luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya. l Dipindai dengan CamScanner ( 1) I 4 "j l I B AB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. '

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2024