DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam UU ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); 4) membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik; 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 7) mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sejak perencanaan, penJ rsunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perrrndang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;
d.bahwa. . .

Menetapkan

Menetapkan REPUELIK INDONESIA

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
1. 1.Pasal 20, Pasal 2L, darr Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Dengan Persetduan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta-ng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) diubah sebagai berikut:
l.Penjelasan . . .
l.Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(3)Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang- undangan.
(4)Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.
(5)Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

3.Setelah. ..
3.Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus
4.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

5.Ketentuan ayat(21 Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
(2)Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
(3)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

(1)(21 REPUELIK INDONESIA
(2)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturarr Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

7.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Penrusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan sesuai dengan teknik penJrusunan Peraturan Perundang-undangan.
(1a)Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat menggunakan metode omnibus. (lb) Metode omnibus sebagaimana dimalsud pada ayat (1a) merupakan metode penJrusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
1. a.memuat materi muatan baru;
2. b.mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang- undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. c.mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tqiuan tertentu.
(2)Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
(3)Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik pen5rusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

8.Di antara . . .
8.Di antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (lb) serta ketentuan ayat (21 Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: PasalT2

(1)Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
(1a)Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
(1b)Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
(2)Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

9.Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(l) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesala-han teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang- Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

(2)Rancangan . . . REPUELIK INDONESIA
(2)Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 at^u Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 3O (dga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
(3)Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waknr paling larna 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib
(4)Dalam hal sahnya Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat
(5)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(5)IGlimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (a) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

10.Fenjelasan Pasal 78 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
11.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1)Fengundangan Feraturan Perundang-trndangan dalam l€mbamn Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf 6 r{ilaksana}an oleh menteri 5rang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang keseknetariatan negara.
(2)Fengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Fembentukan Feraturan Ferundang- undangan.

12.Penjelasan . . .
12.Penjelasan Pasal 95 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
13.Ketentuan ayat (3) Pasal 95A diubah dan di antara ayat

(3)dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta penjelasan ayat (21 dan ayat (4) Pasal 95A diubah sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

(l) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.

(2)Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
(3)Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
(3a)Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang- Undang.
(3b)Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.
(4)Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menjadi usul dalam pen5rusunan Prolegnas.

14.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: REPUELIK INDONESIA

Pasal 96

(1)Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
(5)Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
(6)Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
1. a.rapat dengar pendapat umum;
2. b.kunjungan kerja;
3. c.seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
4. d.kegiatan konsultasi publik lainnya.
(7)Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(8)Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(9)Ketentuan . . . REPUELIK INDONESIA _ 10_
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

15.Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 4 (empat) pasal, yalni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang- undangan tersebut.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 42A

Pasal 49

Pasal 58

Pasal 64

Pasal 73

Pasal 85

Pasal 95A

Pasal 96

Pasal 97A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan turunan (96)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 29 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 30 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2025