DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tuban Nomor 115 Tahun 2025

Nomor: 115
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAB V PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI BAB VI KERUGIAN DAERAH BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN INTERNAL TRANSAKSI NON TUNAI BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7.Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa cek, bilyet giro, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, uang elektronik atau sejenisnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
21.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
22.Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
23.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
26.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
28.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
29.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
30.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
31.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
32.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
33.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.azas umum pengelolaan Keuangan Daerah;
b.tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c.pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
d.kerugian Daerah;
e.pembinaan dan pengawasan serta Pengendalian Internal Transaksi Non Tunai; dan
f.penatausahaan dan pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai.

BAB III

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan azas:

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan;
c.efektif;
d.efisien;
e.ekonomis;
f.transparan;
g.bertanggung jawab;
h.keadilan;
i.kepatutan; dan
j.manfaat untuk masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 4

(1)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
(2)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berwenang:
1. a.meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; dan
2. b.meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.
(4)Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berwenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; dan/atau
6. f.mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pasal 5

(1)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(2)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
(3)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 6

Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah meliputi:

a.Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Pendapatan Daerah;
b.Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Belanja Daerah;
c.Transaksi Non Tunai atas Pembiayaan Daerah; dan
d.Transaksi Non Tunai Kas Transitoris.

Pasal 7

Pendapatan Daerah dikelompokan atas:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 8

(1)Kelompok pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
1. a.transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.transfer antar-daerah.
(3)Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas :
1. a.hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penerimaan atas pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui penerimaan Transaksi Tunai dan non tunai.
(2)Penerimaan atas pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Transaksi Non Tunai.

Pasal 10

Pengeluaran Belanja Daerah dikelompokkan atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 11

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang/jasa;
c.belanja bunga;
d.belanja subsidi;
e.belanja hibah; dan
f.belanja bantuan sosial.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…