Pemerintah Kabupaten Tuban
Pemerintah Kabupaten Tuban adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tuban. Keberadaannya sangat penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mendorong kemajuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Tuban mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Inovasi seperti program "Boyo Tilik Bayan" yang mengantarkan akta kelahiran langsung saat tradisi tilik bayi, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang responsif.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tuban
Pemerintah Kabupaten Tuban adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tuban. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mendorong kemajuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, pemerintah daerah ini menetapkan berbagai peraturan daerah dan kebijakan lokal untuk mengatur kehidupan masyarakat, tata ruang, lingkungan, dan berbagai sektor lainnya. Dalam aspek pelayanan, Pemerintah Kabupaten Tuban menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, dan infrastruktur.
Beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Tuban meliputi percepatan digitalisasi layanan, revitalisasi destinasi wisata, serta penguatan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Inovasi pelayanan publik seperti program "Boyo Tilik Bayan" yang mengantarkan akta kelahiran langsung ke rumah warga, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan adaptasi ASN juga menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Tuban berperan aktif dalam isu nasional, khususnya dalam hal pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi. Bupati Tuban terlibat langsung dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah se-Jawa Timur. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung stabilitas ekonomi makro dan transformasi digital di tingkat nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan akta kelahiran dan KTP, hingga perizinan usaha dan akses layanan kesehatan. Warga juga dapat menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait pelayanan publik atau mengakses informasi pariwisata dan kebudayaan melalui dinas terkait.
Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan mandatnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Melalui berbagai program strategis dan inovasi pelayanan publik, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Peran aktif dalam isu-isu nasional menegaskan kontribusi Tuban dalam agenda pembangunan yang lebih luas.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2017
Ketentuan ini mengatur tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Berisi ketentuan umum, tujuan dan prinsip, perumahan dan pemukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; hak penyandang disabilitas; umum; pendidikan; ketenagakerjaan dan lapangan kerja; kesehatan; sosial; politik; hukum; aksesibilatas; penaggulangan risiko bencana; tempat tinggal; pendataan; Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga; Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas; Keagamaan, perempuan dan anak dengan disabilitas; pengarusutamaan penyandang disabilitas; peran serta masyarakat; komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; penghargaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2017
Perda Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Reribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah. Ketentuan yang diubah adalah 1. Pasal 44 diubah 2. Diantara Pasal 44 dan 45 disisipkan Pasal 44A 3. Diantara Pasal 71 dan 72 disisipkan Pasal 71a
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Periode 2021-2026; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup dan kedudukan; maksud dan tujuan; tata perencanaan; sistematika; pengendalian dan evaluasi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan; memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan ruang lingkup; Obyek Pelestarian Kebudayaan berupa: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. olahraga tradisional; h. seni; i. bahasa; dan j. permainan rakyat. tugas dan wewenang pemerintah daerah; perlindungan; pengembangan; pemanfaatan; pemeliharaan; peran pemerintah desa dan organisasi kebudayaan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; ketentuan larangan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 17 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan Pengelolaan Taman Pemakaman; 3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Taman Pemakaman; 4. Penggolongan Taman Pemakaman; 5. TPBU; 6. TPK; 7. Tata Tertib Pemakaman; 8. pemeliharaan dan Pelestarian; 9. Penutupan dan/atau Pemindahan Taman Pemakaman; 10. Krematorium; 11. Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman; 12. Peran Serta Masyarakat; 13. Pembinaan dan Pengawasan; 14. Pembiayaan; 15. Sanksi Administratif; 16. Ketentuan Lain-Lain; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2023
Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai: a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri sesuai ketentuan; dan b. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri di Daerah sesuai ketentuan. Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi: a. Industri Unggulan Daerah; b. Sistematika; c. Jangka waktu; d. Pelaksanaan; e. Pembinaan dan Pengawasan; dan f. Pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 32 dan angka 33; 2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5); 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a); 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5); 6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan d diubah; 7. Ketentuan Pasal 23 diubah; 8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah; 9. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah; 10. Ketentuan Pasal 40 diubah;