DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten tuban untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan Daerah pada tahun 2026 yang memuat : a. evaluasi hasil kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024; b. rancangan kerangka ekonomi Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026; dan d. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN

1.2. 3. 4. 5. 6.
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
1.2. 3. 4. 5. 6. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
8.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
1.2. 3. 4. 5. 6.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
14.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
15.Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
1.2. 3. 4. 5. 6.
19.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
20.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
22.Musyawarah perencanaan pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
23.Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan Daerah pada tahun 2026.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
1. a.memenuhi dokumen Perencanaan pembangunan tahunan agar penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2026 terarah dan sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di Daerah; dan
2. b.sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
  1. 1.2. 3. 4. 5. 6.

BAB III

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 memuat:

a.evaluasi hasil kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;
b.rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c.prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026; dan
d.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RKPD Tahun 2026 meliputi:

a.BAB I : PENDAHULUAN.
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Memuat gambaran umum kondisi Daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan Daerah.
c.BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.
d.BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
1. 1.2. 3. 4. 5. 6.
e.BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.
f.BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target pencapaiannya pada akhir tahun perencanaan.
g.BAB VII : PENUTUP.
1. 1.2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Juli 2025 BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY Diundangkan di Tuban pada tanggal 15 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 12 UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban CYTA SORJAWIJATI, SH Pembina NIP. 19680903 199003 2 008

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…