DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tuban

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

standar harga satuan pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
8.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
9.Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di Daerah.
10.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya di singkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Standar Satuan Harga;
2. b.standar biaya umum;
3. c.harga satuan pokok kegiatan; dan
4. d.analisis standar belanja.
(3)Standar Harga Satuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam:
1. a.perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah; dan
2. b.pelaksanaan APBD.
(4)Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(5)Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan bersifat:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(6)Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pajak.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa.
(2)Pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan harga perkiraan sendiri dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Daerah.
(3)Penggunaan Standar Harga Satuan melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/aset Daerah.

Pasal 5

(1)Dalam hal terdapat komponen Standar Harga Satuan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sebagai dasar pengadaan dapat menggunakan survei harga pasar.
(2)Dalam hal barang-barang yang sudah terdaftar di e- katalog LKPP maka Standar Harga Satuan dapat mengikuti harga yang tercantum dalam e-katalog LKPP dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.

Pasal 6

(1)Apabila terjadi kenaikan atau perubahan harga yang sangat signifikan di pasaran di atas Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati, yang disebabkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau akibat kondisi darurat bencana/force majeure, Perangkat Daerah dapat berpedoman pada Standar Harga Satuan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, daftar harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, penerbit atau hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Perangkat Daerah bermaterai cukup dengan dilampiri bukti pendukung hasil survei kemudian dilaporkan kepada Bupati.
(3)Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Standar Harga Satuan tidak digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran honorarium/gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Besaran honorarium/gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY Diundangkan di Tuban pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN @ CYTA SORJAWIJATI, S.H. Pembina NIP. 19680903 199003 2 008

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…