DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP BAB V PENETAPAN BESARAN TPP BAB VI KRITERIA PEMBERIAN TPP BAB VII KETENTUAN DALAM PEMBERIAN TPP BAB VIII KETENTUAN PEMBAYARAN TPP PEGAWAI ASN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian terhadap materi pengaturan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
c.bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau bagian apapun yang diterima Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam formula tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta mengupayakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membedakan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada kelas jabatan yang sama;
d.bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, terdapat perubahan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan yang berpengaruh pada hitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
e.bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 Seri E Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara terbuka, yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18.Nilai Jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
19.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, tingkat persyaratan kualifikasi pendidikan dan pekerjaan, serta digunakan sebagai dasar penggajian.
20.Kegiatan Kedinasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
21.Skor Kehadiran Pegawai adalah tingkat kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
22.Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dengan ketentuan paling re ndah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah besaran dasar perhitungan TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan dihitung berdasarkan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kondisi dan pencapaian indeks di daerah.
24.TPP Kabupaten adalah kemampuan keuangan daerah terhadap Besaran Basic TPP.
25.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah, yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
26.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
27.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
28.Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus ditanggung oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
29.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan unsur penilaian yang ditentukan.
30.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang terpilih untuk mengikuti Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
32.Cuti di Luar Tanggungan Negara yang selanjutnya disingkat CLTN adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
33.Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
34.Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah masa pembebasan dari jabatan ASN yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
35.Hari adalah hari kerja.
36.Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
37.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
38.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.
39.Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
40.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab melaksanakan manajemen ASN, pembinaan, pengawasan serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.
41.Aplikasi e-kinerja BKN adalah aplikasi yang dikelola oleh BKN yang menyediakan layanan SKP secara elektronik untuk menyusun dan menilai rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN dalam setahun.
42.Aplikasi SITEMAN adalah aplikasi yang menyediakan layanan SKP secara elektronik untuk menyusun dan menilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menjadi Nilai Capaian SKP bulanan, yang akan diakumulasikan diakhir tahun menjadi Nilai Capaian SKP Tahunan sesuai dengan rumus dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta digunakan pula untuk layanan-layanan kepegawaian lainnya secara digital.
43.Aplikasi SIJEMPOL adalah aplikasi yang memuat sistem informasi kehadiran elektronik yang digunakan untuk merekapitulasi hasil presensi/kehadiran Pegawai ASN pada saat hari/jam kerja secara online melalui alat finger print atau sebutan lain atau bentuk lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN.
44.Aplikasi e-Monev adalah sistem aplikasi terintegrasi berbasis elektronik yang berfungsi sebagai kontrol dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
45.Finger Print atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN adalah alat/cara yang digunakan Pegawai ASN untuk mencatatkan kehadirannya pada saat hari/jam kerja secara online.
46.Sasaran Kinerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dalam setiap tahun.
47.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
48.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah daftar seluruh kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKAN.
49.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara dan/atau pengurus barang, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara dan/atau pengurus barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
50.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.
51.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan meliputi TP bagi bendahara atau TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
52.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
53.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
54.Rencana Hasil Kerja adalah outcome, outcome antara, output, dan/layanan yang akan dihasilkan Pegawai beserta ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target.
55.Rencana Aksi adalah kegiatan perencanaan yang merinci langkah-langkah, kegiatan operasional, dan tahapan strategis yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran untuk mewujudkan target-target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau rencana strategis instansi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian TPP dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas penerapan disiplin kerja dan pencapaian kinerja Pegawai ASN guna meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan disiplin kerja;
2. b.meningkatkan motivasi kerja;
3. c.meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
4. d.meningkatkan integritas;
5. e.meningkatkan kesejahteraan; dan
6. f.meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

a.prinsip pemberian TPP;
b.penetapan besaran TPP;
c.kriteria pemberian TPP;
d.pemberian dan pengurangan TPP; dan
e.penganggaran dan tata cara pembayaran TPP.

BAB IV

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

(1)Prinsip dalam Pemberian TPP adalah sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.akuntabel;
3. c.proporsionalitas;
4. d.efektif dan efisien;
5. e.keadilan dan kesetaraan;
6. f.kesejahteraan; dan
7. g.optimalisasi.
(2)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
(3)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
(5)Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dimaksudkan untuk pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
(6)Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
(7)Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
(8)Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

(1)TPP Pegawai ASN diberikan berdasarkan besaran Basic TPP dan Nilai Jabatan.
(2)Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(3)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dan nilai jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kelas Jabatan.
(4)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(5)Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan, yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
(6)Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) variabel yaitu:
1. a.Variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90%; dan
2. b.Variabel hasil dengan bobot sebesar 10%.
(7)Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dengan komponen sebagai berikut:
1. a.Opini Laporan Keuangan (bobot 30%);
2. b.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (bobot 25%);
3. c.Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%);
4. d.Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%);
5. e.Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%);
6. f.Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%), dan
7. g.Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%).
(8)Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dengan komponen sebagai berikut:
1. a.Indeks Pembangunan Manusia (bobot 6%); dan
2. b.Indeks Gini Ratio (bobot 4%).
(9)Komponen variabel Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijumlahkan untuk menghitung Skor Katagori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(10)Parameter besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijumlahkan dan digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan basic TPP yang dapat diberikan dengan rumus: “(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)”.
(11)Penetapan besaran Basic TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan total besaran tertinggi TPP yang diterima Pegawai ASN, yang diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sebagai TPP Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(12)Besaran TPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diwujudkan dalam besaran harga per poin sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap kelas jabatan dan nilai jabatan.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

(1)Dalam memberikan motivasi kerja kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN.
(3)Kriteria Pemberian TPP Pegawai ASN adalah sebagai berikut:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja;
3. c.TPP berdasarkan kondisi kerja;
4. d.TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
5. e.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(4)Kriteria TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
(5)Kriteria TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi.
(6)Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(7)Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.menduduki jabatan pimpinan tertinggi di Daerah;
2. b.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
3. c.kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
(8)Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

a.diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib, sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;
b.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
c.nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
d.diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
e.ditugaskan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
f.ditugaskan pada layanan kesehatan Pemerintah Daerah dan memperoleh jasa pelayanan, termasuk PPPK tenaga teknis;
g.menduduki jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif;
h.menjalani CLTN;
i.sedang melaksanakan Tugas Belajar sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
j.mengambil Masa Persiapan Pensiun.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dengan disiplin kerja tinggi yang dalam melaksanakan tugas melebihi beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun.
(2)TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP Kabupaten yang diwujudkan dalam harga per poin sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan Pegawai ASN dikalikan 30% (tiga puluh persen) dengan formulasi penghitungan sebagai berikut : “30% x Nilai Jabatan (sesuai Kelas Jabatan) x harga per poin”.
(3)TPP berdasarkan beban kerja diberikan terhadap Pegawai ASN, terdiri dari :
1. a.PNS; dan
2. b.PPPK.
(4)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
1. a.Pegawai ASN yang menerima insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;
  2. 2.Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;
  3. 3.Pegawai ASN di Bidang Pendapatan dan UPTB Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban; dan
  4. 4.Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
2. b.Pegawai ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
3. c.Pegawai ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Guru; dan
4. d.Pegawai ASN yang menerima jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Penghitungan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terbagi menjadi 3 indikator penilaian terdiri dari:

a.penilaian disiplin kerja, sebesar 60% dari 30%;
b.penilaian disiplin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu, sebesar 30% dari 30%; dan
c.penilaian disiplin berpakaian dinas, sebesar 10% dari 30%.

Pasal 10

(1)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan berdasarkan skor kehadiran Pegawai ASN yang direkam dalam finger print atau bentuk/sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online pada saat jam masuk kerja dan pulang kerja.
(2)Skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipengaruhi oleh indikator:
1. a.terlambat masuk kerja;
2. b.pulang sebelum waktunya; dan
3. c.tidak masuk kerja.
(3)Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pengurangan TPP sebagai berikut: Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase Pengurangan TL 1 11 menit s/d 30 menit 0,5 % TL 2 31 menit s/d 60 menit 1 % TL 3 61 menit s/d 90 menit 1,25 % TL 4 ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir elektronik (finger print) masuk kerja 1,55 %
(4)Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut: Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Lama Meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya Persentase Pengurangan PSW 1 1 menit s/d 30 menit 0,5 % PSW 2 31 menit s/d 60 menit 1 % PSW 3 61 menit s/d 90 menit 1,25 % PSW 4 ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja 1,55 %
(5)Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
1. a.sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 hari tidak masuk kerja; atau
2. b.paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja.
(6)Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pagi pada hari Senin, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari kriteria TPP berdasarkan Beban Kerja.
(7)Dalam hal Pegawai ASN melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
(8)Pegawai ASN yang cuti atau melakukan dinas luar dihitung sebagai masuk kerja dalam penghitungan skor kehadirannya, dikecualikan untuk CLTN yang dikategorikan sebagai tidak masuk kerja.
(9)Bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus, maka skor kehadirannya dianggap 0% (nol persen).

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…