DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada pasal 25, pasal 30, pasal 33, penyisipan pada pasal 40A, 40B, 40C,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Bupati Tuban Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 46);
11.Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 2);
12.Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 33); Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 09 Desember 2024 Nomor B/1817/ M.SM.02.00/2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(2)Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang:
1. a.Memiliki pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
2. b.Memiliki pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
3. c.Satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
4. d.Satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
(3)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja yang beresiko dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yang bekerja pada:
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 12%; dan
2. b.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar 12%.
(4)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah yang bekerja pada:
1. a.Inspektorat Daerah sebesar 17%;
2. b.Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebesar 15%; dan
3. c.Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 15%.
(5)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Staf Ahli Bupati sebesar 15%.
(6)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
1. a.Asisten Sekretaris Daerah sebesar 15%;
2. b.Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sebesar 12%;
3. c.Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah sebesar 12%; dan
4. d.Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebesar 12%.
(7)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja yang termasuk dalam kriteria kondisi kerja dengan tugas dan tanggungjawab resiko lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
1. a.Perangkat Daerah Penunjang yang mengkoordinir seluruh perangkat daerah; dan
2. b.Perangkat daerah dengan tugas dan tanggungjawab yang melekat dan memerlukan mobilitas tinggi.
(8)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana kriteria dimaksud ayat (7) huruf a adalah yang bekerja pada:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar 15%; dan
2. b.Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebesar 15%.
(9)Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana kriteria dimaksud ayat (7) huruf b adalah:
1. a.Camat sebesar 15%;
2. b.Lurah sebesar 10%;
3. c.Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah sebesar 12%;
4. d.Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol sebesar 10%;dan
5. e.Pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai Ajudan dan Sekretaris Bupati/Wakil Bupati sebesar 10%.
(10)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga per poin sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan PNS dikalikan besaran persentase TPP kondisi kerja masing-masing penerima, dengan formulasi peritungan sebgai berikut: “besaran prosentase masing-masing penerima x Nilai Jabatan (sesuai Kelas Jabatan) x harga per poin”.

2.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 8 (delapan).
(2)TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi, khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
(3)Untuk keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bulan Desember, maka penghitungan hari kerja Pegawai ASN ditutup 5 (lima) hari sebelum hari kerja terakhir bulan Desember setiap tahunnya.
(4)Penutupan penghitungan hari kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja pada bulan Desember tidak dapat diberikan secara penuh;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja bulan Desember, dapat diberikan secara penuh berdasarkan capaian produktivitas kerja Pegawai ASN; dan
3. c.TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi bulan Desember, diberikan secara penuh terhadap Pegawai ASN tertentu.
(5)Ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(6)Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Bagi Pegawai ASN wajib LHKAN yang tidak melaporkan LHKAN sesuai batas waktu yang ditentukan, dijatuhi hukuman disiplin sedang dan dilakukan pemotongan TPP mulai bulan batas waktu pelaporan sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melaporkan LHKAN yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi PNS tidak mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja; dan
2. b.bagi PPPK tidak mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.
(2)Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sesuai batas waktu yang ditentukan, dijatuhi hukuman disiplin sedang dan dilakukan pemotongan TPP mulai bulan batas waktu pelaporan sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melaporkan LHKPN yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sesuai batas waktu yang ditentukan, dijatuhi hukuman disiplin berat dan dilakukan pemotongan TPP mulai bulan batas waktu pelaporan sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melaporkan LHKPN yang menjadi tanggung jawabnya.

4.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B dan Pasal 40C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1)Pemberian TPP bagi jabatan Bendahara dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan pada Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang kelas jabatan.
(2)Bagi PNS dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi syarat kualifikasi pendidikan pada Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, wajib menyesuaikannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(3)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, PNS yang bersangkutan tidak dapat menyesuaikan kualifikasi pendidikannya sesuai yang dipersyaratkan, maka akan diberhentikan dari Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana lain yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap jabatan Pelaksana lainnya.

Pasal 40B

(1)Bagi PNS yang semula menduduki Kelas Jabatan 3 disetarakan kedalam Kelas Jabatan 5 dan untuk itu diberikan TPP yang sesuai.
(2)Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai Kelas Jabatan 5 beserta Nilai Jabatannya jika yang bersangkutan memenuhi syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
(3)Apabila persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka terhadap yang bersangkutan TPP dibayarkan sebesar 69,40% (enam puluh sembilan koma empat puluh persen) dari total pemberian TPP Pelaksana yang menduduki Kelas Jabatan 5.
(4)Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi kinerja selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 40C

Pemberian TPP bagi PPPK dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Fungsionalnya apabila telah teranggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan pula komposisi Belanja Pegawai yang tidak melebihi 30% (tiga puluh persen).

5.Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6.Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 27 Maret 2025 BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY Diundangkan di Tuban pada tanggal 27 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 5 UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban CYTA SORJAWIJATI, SH Pembina NIP. 19680903 199003 2 008 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NO KELAS JABATAN NILAI JABATAN HARGA PER POIN (Rp) JUMLAH TPP BEBAN KERJA (40%) JUMLAH TPP PRESTASI KERJA (60%) JUMLAH TOTAL TPP PER KELAS JABATAN JABATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 15 3.555 4.000 5.688.000 8.532.000 14.220.000 Sekretaris Daerah 2 14 3.030 4.000 4.848.000 7.272.000 12.120.000 Asisten, Inspektur, Kepala Bapperida, Kepala BPKPAD 3 14 2.865 4.000 4.584.000 6.876.000 11.460.000 Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan 4 12 2.315 4.000 3.704.000 5.556.000 9.260.000 Camat, Kabag Hukum, Kabag PBJ, Kabag Umum, Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah 5 12 2.140 4.000 3.424.000 5.136.000 8.560.000 Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapperida, Sekretaris BPKPAD 6 12 2.115 4.000 3.384.000 5.076.000 8.460.000 Sekretaris Dinas/Badan/Satuan, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 7 11 2.090 4.000 3.344.000 5.016.000 8.360.000 Kabag Humas pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Kecamatan 8 11 2.045 4.000 3.272.000 4.908.000 8.180.000 Kabid pada Badan/Dinas/Satuan, Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 9 11 1.990 4.000 3.184.000 4.776.000 7.960.000 Inspektur Pembantu 10 9 1.540 4.000 2.464.000 3.696.000 6.160.000 Lurah 11 9 1.455 4.000 2.328.000 3.492.000 5.820.000 Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan pada Kecamatan 12 9 1.430 4.000 2.288.000 3.432.000 5.720.000 Kasubbag/Kasi pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan, Sekretariat DPRD, dan Kepala UPTD 13 8 1.320 4.000 2.112.000 3.168.000 5.280.000 Sekretaris, Kasubbag, Kasi pada Kelurahan REKAPITULASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KRITERIA BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA PER KELAS JABATAN JABATAN STRUKTURAL Jabatan yang memperoleh TPP Kondisi Kerja diberikan kepada :

a.Inspektorat (17%)
b.Bagian PBJ dan Adm. Pembangunan (15%)
c.Bagian Hukum (15%)
d.BPBD (12%)
e.Satpol PP Damkar (12%)
f.Staf Ahli Bupati (15%)
g.Asisten Sekretaris Daerah (15%)
h.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah (12%)
i.Camat (15%)
j.Lurah (10%)
k.BKPSDM (15%)
l.Bapperida (15%)
m.Kasubbag Humas dan Protokol Setda (10%)
n.Pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai ajudan dan sekretaris Bupati/Wabup (10%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 8 1.295 4.000 2.072.000 3.108.000 5.180.000 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD B 1 13 2.715 4.000 4.344.000 6.516.000 10.860.000 Staf Ahli Bupati 2 7 890 4.000 1.424.000 2.136.000 3.560.000 Kurator, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penata Kelola Pemerintahan, Penata Keprotokolan, Penata Layanan Operasional, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Jaringan Utilitas, Pengawas Transportasi Darat, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, PPPK (Ahli Pertama) 3 6 690 4.000 1.104.000 1.656.000 2.760.000 Operator Laboratorium, Pengelola Keprotokolan, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Trantibum, Pengolah Data dan Informasi, Petugas Transportasi Darat, PPPK (Terampil) 4 5 490 4.000 784.000 1.176.000 1.960.000 Operator Alat Berat, Operator Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Pranata Trantibum, PPPK (Pemula) C 1 13 2.585 4.000 4.136.000 6.204.000 10.340.000 Penilik Utama 2 12 2.330 4.000 3.728.000 5.592.000 9.320.000 Peneliti Ahli Madya 3 12 2.310 4.000 3.696.000 5.544.000 9.240.000 Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya 4 12 2.270 4.000 3.632.000 5.448.000 9.080.000 Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Madya 5 12 2.260 4.000 3.616.000 5.424.000 9.040.000 Perekayasa Ahli Madya 6 12 2.250 4.000 3.600.000 5.400.000 9.000.000 Auditor Ahli Madya 7 12 2.240 4.000 3.584.000 5.376.000 8.960.000 Adyatama Pariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, Pengelola SDA Ahli Madya, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya, Penyuluh Pertanian Ahli Madya, Assessor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya, Assessor Sdm Aparatur Ahli Madya 8 12 2.220 4.000 3.552.000 5.328.000 8.880.000 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 9 12 2.210 4.000 3.536.000 5.304.000 8.840.000 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya JABATAN FUNGSIONAL (JF) JABATAN FUNGSIONAL UMUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2.170 4.000 3.472.000 5.208.000 8.680.000 Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya, Manggala Informatika Ahli Madya, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, Perencana Ahli Madya, Pembina Industri Ahli Madya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya 11 12 2.155 4.000 3.448.000 5.172.000 8.620.000 Analis Kebencanaan Ahli Madya 12 12 2.145 4.000 3.432.000 5.148.000 8.580.000 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya 13 12 2.135 4.000 3.416.000 5.124.000 8.540.000 Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Analis Perdagangan Ahli Madya, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, Pengawas Koperasi Ahli Madya, Pengawas Perdagangan Ahli Madya, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, Sandiman Ahli Madya, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya 14 12 2.115 4.000 3.384.000 5.076.000 8.460.000 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Perizinan Ahli Madya, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya 15 11 2.085 4.000 3.336.000 5.004.000 8.340.000 Polisi Pamong Praja Ahli Madya 16 11 2.060 4.000 3.296.000 4.944.000 8.240.000 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya 17 11 2.040 4.000 3.264.000 4.896.000 8.160.000 Analis Akuakultur Ahli Madya 18 11 2.030 4.000 3.248.000 4.872.000 8.120.000 Penyuluh Sosial Ahli Madya, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya 19 11 2.020 4.000 3.232.000 4.848.000 8.080.000 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya 20 11 1.990 4.000 3.184.000 4.776.000 7.960.000 Analis Kebakaran Ahli Madya 21 11 1.965 4.000 3.144.000 4.716.000 7.860.000 Pelatih Olahraga Ahli Madya 22 11 1.960 4.000 3.136.000 4.704.000 7.840.000 Analis Hukum Ahli Madya, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Administrator Database Kependudukan Ahli Madya, Psikolog Klinis Ahli Madya 23 11 1.945 4.000 3.112.000 4.668.000 7.780.000 Apoteker Ahli Madya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 11 1.930 4.000 3.088.000 4.632.000 7.720.000 Administrator Kesehatan Ahli Madya, Arsiparis Ahli Madya, Entomolog Kesehatan Ahli Madya, Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Medik Veteriner Ahli Madya, Nutrisionis Ahli Madya, Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya, Penguji Mutu Barang Ahli Madya, Pekerja Sosial Ahli Madya, Penata Ruang Ahli Madya, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Madya, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya, Penera Ahli Madya, Perisalah Legislatif Ahli Madya, Penilik Ahli Madya, Pamong Budaya Ahli Madya, Pustakawan Ahli Madya, Statistisi Ahli Madya, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya 25 11 1.925 4.000 3.080.000 4.620.000 7.700.000 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Madya 26 11 1.870 4.000 2.992.000 4.488.000 7.480.000 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya 27 10 1.810 4.000 2.896.000 4.344.000 7.240.000 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda 28 10 1.795 4.000 2.872.000 4.308.000 7.180.000 Sandiman Ahli Muda 29 10 1.790 4.000 2.864.000 4.296.000 7.160.000 Adyatama Pariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 30 10 1.780 4.000 2.848.000 4.272.000 7.120.000 Manggala Informatika Ahli Muda 31 10 1.775 4.000 2.840.000 4.260.000 7.100.000 Penyuluh Pertanian Ahli Muda 32 10 1.770 4.000 2.832.000 4.248.000 7.080.000 Assessor SDM Aparatur Ahli Muda, Assessor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda 33 10 1.750 4.000 2.800.000 4.200.000 7.000.000 Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda, Pengantar Kerja Ahli Muda, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda 34 10 1.735 4.000 2.776.000 4.164.000 6.940.000 Analis Kebijakan Ahli Muda, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Pengawas Koperasi Ahli Muda, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda 35 10 1.730 4.000 2.768.000 4.152.000 6.920.000 Pembina Industri Ahli Muda, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda 36 10 1.720 4.000 2.752.000 4.128.000 6.880.000 Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 37 10 1.705 4.000 2.728.000 4.092.000 6.820.000 Analis Perdagangan Ahli Muda 38 10 1.700 4.000 2.720.000 4.080.000 6.800.000 Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda, Pengelola SDA Ahli Muda, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda 39 10 1.695 4.000 2.712.000 4.068.000 6.780.000 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 10 1.685 4.000 2.696.000 4.044.000 6.740.000 Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda 41 10 1.655 4.000 2.648.000 3.972.000 6.620.000 Auditor Ahli Muda, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Muda 42 10 1.645 4.000 2.632.000 3.948.000 6.580.000 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda 43 10 1.640 4.000 2.624.000 3.936.000 6.560.000 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda 44 10 1.615 4.000 2.584.000 3.876.000 6.460.000 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Muda, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda 45 10 1.610 4.000 2.576.000 3.864.000 6.440.000 Perencana Ahli Muda, Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda 46 9 1.555 4.000 2.488.000 3.732.000 6.220.000 Entomolog Kesehatan Ahli Muda, Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Nutrisionis Ahli Muda Penera Ahli Muda, 47 9 1.550 4.000 2.480.000 3.720.000 6.200.000 Penata Laksana Barang Penyelia, Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia 48 9 1.520 4.000 2.432.000 3.648.000 6.080.000 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda 49 9 1.505 4.000 2.408.000 3.612.000 6.020.000 Penyuluh Pertanian Penyelia, Pelatih Olahraga Ahli Muda 50 9 1.490 4.000 2.384.000 3.576.000 5.960.000 Analis Akuakultur Ahli Muda, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelia, 51 9 1.480 4.000 2.368.000 3.552.000 5.920.000 Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda 52 9 1.460 4.000 2.336.000 3.504.000 5.840.000 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda 53 9 1.450 4.000 2.320.000 3.480.000 5.800.000 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 54 9 1.445 4.000 2.312.000 3.468.000 5.780.000 Polisi Pamong Praja Ahli Muda 55 9 1.435 4.000 2.296.000 3.444.000 5.740.000 Analis Kebencanaan Ahli Muda 56 9 1.415 4.000 2.264.000 3.396.000 5.660.000 Analis Kebakaran Ahli Muda 57 9 1.400 4.000 2.240.000 3.360.000 5.600.000 Teknik Pengairan Ahli Muda 58 9 1.385 4.000 2.216.000 3.324.000 5.540.000 Penyuluh Sosial Ahli Muda, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, 59 9 1.380 4.000 2.208.000 3.312.000 5.520.000 Auditor Penyelia, Sandiman Penyelia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 9 1.355 4.000 2.168.000 3.252.000 5.420.000 Analis Hukum Ahli Muda, Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Medik Veteriner Ahli Muda, Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda, Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda, Penguji Mutu Barang Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Muda, Penata Ruang Ahli Muda, Perekayasa Ahli Muda, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda , Pranata laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Perisalah Legislatif Ahli Muda, Penilik Ahli Muda, Pamong Budaya Ahli Muda, Pustakawan Ahli Muda, Statistisi Ahli Muda, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Muda, Peneliti Ahli Muda 61 8 1.325 4.000 2.120.000 3.180.000 5.300.000 Teknik Pengairan Ahli Pertama, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama 62 8 1.320 4.000 2.112.000 3.168.000 5.280.000 Polisi Pamong Praja Penyelia 63 8 1.310 4.000 2.096.000 3.144.000 5.240.000 Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Perisalah Legislatif Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama 64 8 1.295 4.000 2.072.000 3.108.000 5.180.000 Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama, Analis Kebakaran Ahli Pertama, Apoteker Ahli Pertama, Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama, Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Sandiman Ahli Pertama, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 65 8 1.280 4.000 2.048.000 3.072.000 5.120.000 Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Assessor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama, Assessor Sdm Aparatur Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Medik Veteriner Ahli Pertama, Nutrisionis Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama, Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Pengantar Kerja Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama, Pekerja Sosial Ahli Pertama, Penata Ruang Ahli Pertama, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, Penata Perizinan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, 66 8 1.280 4.000 2.048.000 3.072.000 5.120.000 Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, Penera Ahli Pertama, Pembina Industri Ahli Pertama, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Penilik Ahli Pertama, Peneliti Ahli Pertama, Pelatih Olahraga Ahli Pertama, Pamong Budaya Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Pertama, Statistisi Ahli Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 67 8 1.275 4.000 2.040.000 3.060.000 5.100.000 Pemadam Kebakaran Penyelia 68 8 1.270 4.000 2.032.000 3.048.000 5.080.000 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 69 8 1.265 4.000 2.024.000 3.036.000 5.060.000 Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Pertama 70 8 1.260 4.000 2.016.000 3.024.000 5.040.000 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia, Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, Teknisi Elektromedis Penyelia 71 8 1.250 4.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama 72 8 1.245 4.000 1.992.000 2.988.000 4.980.000 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama, Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama, Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan 73 8 1.235 4.000 1.976.000 2.964.000 4.940.000 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama 74 8 1.230 4.000 1.968.000 2.952.000 4.920.000 Pengawas Bibit Ternak Penyelia, Pekerja Sosial Penyelia, Pranata Komputer Penyelia, Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, Pranata Sdm Aparatur Penyelia, Paramedik Veteriner Penyelia, Pamong Budaya Penyelia, Pustakawan Penyelia, Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia, Penera Penyelia 75 8 1.220 4.000 1.952.000 2.928.000 4.880.000 Analis Kebencanaan Ahli Pertama, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama, Pengelola SDA Ahli Pertama, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama 76 8 1.215 4.000 1.944.000 2.916.000 4.860.000 Analis Akuakultur Ahli Pertama 77 8 1.205 4.000 1.928.000 2.892.000 4.820.000 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama 78 8 1.190 4.000 1.904.000 2.856.000 4.760.000 Manggala Informatika Ahli Pertama 79 7 1.095 4.000 1.752.000 2.628.000 4.380.000 Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 80 7 1.070 4.000 1.712.000 2.568.000 4.280.000 Penguji Kendaraan Bermotor Mahir, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Mahir 81 7 1.020 4.000 1.632.000 2.448.000 4.080.000 Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 82 7 1.005 4.000 1.608.000 2.412.000 4.020.000 Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir, Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Mahir, Pranata SDM Aparatur Mahir, Arsiparis Mahir, Paramedik Veteriner Mahir, Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan, Pustakawan Pelaksana lanjutan 83 7 1.000 4.000 1.600.000 2.400.000 4.000.000 Pemadam Kebakaran Mahir 84 7 990 4.000 1.584.000 2.376.000 3.960.000 Sandiman Terampil 85 7 940 4.000 1.504.000 2.256.000 3.760.000 Auditor Pelaksana Lanjutan 86 6 840 4.000 1.344.000 2.016.000 3.360.000 Pranata SDM Aparatur Terampil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 87 6 770 4.000 1.232.000 1.848.000 3.080.000 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, Teknisi Elektromedis Terampil, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil 88 6 755 4.000 1.208.000 1.812.000 3.020.000 Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Terampil, Penguji Mutu Barang Terampil 89 6 745 4.000 1.192.000 1.788.000 2.980.000 Polisi Pamong Praja Pelaksana 90 6 740 4.000 1.184.000 1.776.000 2.960.000 Arsiparis Terampil, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil, Pengawas Farmasi Dan Makanan Pelaksana, Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, Pekerja Sosial Pelaksana, Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana, Pranata Komputer Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana, Pengamat Tera Terampil, Paramedik Veteriner Terampil, Pamong Budaya Pelaksana, Pustakawan Pelaksana, Tenaga Sanitasi Lingkungan Pelaksana, Penera Terampil 91 6 720 4.000 1.152.000 1.728.000 2.880.000 Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Terampil, 92 6 700 4.000 1.120.000 1.680.000 2.800.000 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula 93 6 695 4.000 1.112.000 1.668.000 2.780.000 Pemadam Kebakaran Terampil, Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula 94 6 690 4.000 1.104.000 1.656.000 2.760.000 Auditor Pelaksana 95 6 685 4.000 1.096.000 1.644.000 2.740.000 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 96 5 630 4.000 1.008.000 1.512.000 2.520.000 Pemadam Kebakaran Pemula 97 5 580 4.000 928.000 1.392.000 2.320.000 Polisi Pamong Praja Pemula 98 5 570 4.000 912.000 1.368.000 2.280.000 Penyuluh Pertanian Pemula 99 5 490 4.000 784.000 1.176.000 1.960.000 Penguji Kendaraan Bermotor Pemula, Pengamat Tera Pemula BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. JUMLAH TPP BEBAN KERJA (40%) JUMLAH TPP PRESTASI KERJA (60%) TPP KELANGKAAN PROFESI (45%) JUMLAH TPP KONDISI KERJA (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Sekretaris Daerah 15 3555 4000 5.688.000 8.532.000 6.399.000 20.619.000 1 Inspektur 14 3030 4000 4.848.000 7.272.000 - 2.060.400 14.180.400 2 JF Auditor Madya 12 2250 4000 3.600.000 5.400.000 1.530.000 10.530.000 3 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Madya 12 2145 4000 3.432.000 5.148.000 - 1.458.600 10.038.600 4 Sekretaris Inspektur 12 2140 4000 3.424.000 5.136.000 - 1.455.200 10.015.200 5 Inspektur Pembantu Wilayah I 11 1990 4000 3.184.000 4.776.000 - 1.353.200 9.313.200 6 Inspektur Pembantu Wilayah II 11 1990 4000 3.184.000 4.776.000 - 1.353.200 9.313.200 7 Inspektur Pembantu Wilayah III 11 1990 4000 3.184.000 4.776.000 - 1.353.200 9.313.200 8 Inspektur Pembantu Wilayah IV 11 1990 4000 3.184.000 4.776.000 - 1.353.200 9.313.200 9 Inspektur Pembantu Wilayah V 11 1990 4000 3.184.000 4.776.000 - 1.353.200 9.313.200 10 JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 1735 4000 2.776.000 4.164.000 - 1.179.800 8.119.800 11 JF Auditor Muda 10 1655 4000 2.648.000 3.972.000 - 1.125.400 7.745.400 12 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda 10 1655 4000 2.648.000 3.972.000 - 1.125.400 7.745.400 REKAPITULASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KRITERIA BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN KONDISI KERJA NO JABATAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN HARGA PER POIN RINCIAN TPP TOTAL TPP YANG DITERIMA KETERANGAN A. SEKRETARIS DAERAH (45%) B. INSPEKTORAT (17%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 JF Perencana Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 1.094.800 7.534.800 14 Kepala Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 972.400 6.692.400 15 JF Auditor Penyelia 9 1380 4000 2.208.000 3.312.000 - 938.400 6.458.400 16 JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 870.400 5.990.400 17 JF Auditor Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 870.400 5.990.400 18 JF Auditor Pelaksana Lanjutan 7 940 4000 1.504.000 2.256.000 - 639.200 4.399.200 19 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 605.200 4.165.200 20 JF Auditor Pelaksana 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 469.200 3.229.200 21 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 469.200 3.229.200 22 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 333.200 2.293.200 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 12 2315 4000 3.704.000 5.556.000 - 1.389.000 10.649.000 2 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 12 2220 4000 3.552.000 5.328.000 - 1.332.000 10.212.000 3 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 10 1695 4000 2.712.000 4.068.000 - 1.017.000 7.797.000 4 JF Perencana Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 966.000 7.406.000 5 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 858.000 6.578.000 6 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 858.000 6.578.000 7 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 8 1270 4000 2.032.000 3.048.000 - 762.000 5.842.000 8 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 534.000 4.094.000 9 Penata Layanan Operasional 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 534.000 4.094.000 10 Pengelola Layanan Operasional 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 414.000 3.174.000 11 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 294.000 2.254.000 1 Kepala Bagian Hukum 12 2315 4000 3.704.000 5.556.000 - 1.389.000 10.649.000 2 JF Perancang Peraturan Perundang- Undangan Madya 12 2170 4000 3.472.000 5.208.000 - 1.302.000 9.982.000 3 JF Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 966.000 7.406.000 C. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (15%) D. BAGIAN HUKUM (15%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 JF Penyuluh Hukum Ahli Muda 9 1355 4000 2.168.000 3.252.000 - 813.000 6.233.000 8 JF Analis Hukum Ahli Muda 9 1355 4000 2.168.000 3.252.000 - 813.000 6.233.000 6 JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 7 JF Analis Hukum Ahli Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 768.000 5.888.000 8 JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 9 JF Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 10 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 534.000 4.094.000 11 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 534.000 4.094.000 12 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 414.000 3.174.000 13 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 294.000 2.254.000 1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 2865 4000 4.584.000 6.876.000 - 1.375.200 12.835.200 2 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 2115 4000 3.384.000 5.076.000 - 1.015.200 9.475.200 3 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 4 Kepala Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 5 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 6 JF Perencana Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 772.800 7.212.800 7 JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda 9 1480 4000 2.368.000 3.552.000 - 710.400 6.630.400 8 JF Analis Kebencanaan Ahli Muda 9 1435 4000 2.296.000 3.444.000 - 688.800 6.428.800 9 Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 10 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 427.200 3.987.200 11 Penata Layanan Operasional 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 427.200 3.987.200 12 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 331.200 3.091.200 13 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 235.200 2.195.200 14 Operator Layanan Operasional 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 235.200 2.195.200 E. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (12%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 14 2865 4000 4.584.000 6.876.000 - 1.375.200 12.835.200 2 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 12 2115 4000 3.384.000 5.076.000 - 1.015.200 9.475.200 3 JF Polisi Pamong Praja Madya 11 2085 4000 3.336.000 5.004.000 - 1.000.800 9.340.800 4 Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 5 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 6 Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 7 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 8 JF Analis Kebakaran Madya 11 1990 4000 3.184.000 4.776.000 - 955.200 8.915.200 9 JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 1735 4000 2.776.000 4.164.000 - 832.800 7.772.800 10 JF Perencana Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 772.800 7.212.800 11 JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda 9 1445 4000 2.312.000 3.468.000 - 693.600 6.473.600 12 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 13 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 14 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 15 Kepala Seksi Kerja sama 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 16 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 17 Kepala Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Lainnya 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 18 Kepala Seksi Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 19 Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyediaan Layanan 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 20 Kepala Seksi Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 21 Kepala Seksi Pembinaan Aparatur dan Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 686.400 6.406.400 F. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN (12%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 JF Analis Kebakaran Ahli Muda 9 1415 4000 2.264.000 3.396.000 - 679.200 6.339.200 24 JF Polisi Pamong Praja Penyelia 8 1320 4000 2.112.000 3.168.000 - 633.600 5.913.600 25 JF Analis Kebakaran Pertama 8 1295 4000 2.072.000 3.108.000 - 621.600 5.801.600 26 JF Analis Kebijakan Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 614.400 5.734.400 27 JF Pemadam Kebakaran Penyelia 8 1275 4000 2.040.000 3.060.000 - 612.000 5.712.000 28 JF Polisi Pamong Praja Pertama 8 1270 4000 2.032.000 3.048.000 - 609.600 5.689.600 29 JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 7 1095 4000 1.752.000 2.628.000 - 525.600 4.905.600 30 JF Pemadam Kebakaran Mahir 7 1000 4000 1.600.000 2.400.000 - 480.000 4.480.000 31 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 427.200 3.987.200 32 Penata Layanan Operasional 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 427.200 3.987.200 33 JF Polisi Pamong Praja Pelaksana 6 745 4000 1.192.000 1.788.000 - 357.600 3.337.600 34 JF Pemadam Kebakaran Terampil 6 695 4000 1.112.000 1.668.000 - 333.600 3.113.600 35 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 331.200 3.091.200 36 Pengelola Layanan Operasiona 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 331.200 3.091.200 37 JF Pemadam Kebakaran Pemula 5 630 4000 1.008.000 1.512.000 - 302.400 2.822.400 38 JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula 5 580 4000 928.000 1.392.000 - 278.400 2.598.400 39 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 235.200 2.195.200 40 Operator Layanan Operasional 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 235.200 2.195.200 1 Staf Ahli Pemerintahan, Hukum Dan Politik 13 2715 4000 4.344.000 6.516.000 - 1.629.000 12.489.000 2 Staf Ahli Perekonomian, Keuangan Dan Pembangunan 13 2715 4000 4.344.000 6.516.000 - 1.629.000 12.489.000 3 Staf Ahli Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia 13 2715 4000 4.344.000 6.516.000 - 1.629.000 12.489.000 1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 3030 4000 4.848.000 7.272.000 - 1.818.000 13.938.000 G. STAF AHLI BUPATI (15%) H. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH (15%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 3030 4000 4.848.000 7.272.000 - 1.818.000 13.938.000 3 Asisten Administrasi Umum 14 3030 4000 4.848.000 7.272.000 - 1.818.000 13.938.000 1 Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 2 Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 981.600 9.161.600 3 Kepala Bagian Umum 12 2315 4000 3.704.000 5.556.000 - 1.111.200 10.371.200 4 Kepala Bagian Organisasi 12 2315 4000 3.704.000 5.556.000 - 1.111.200 10.371.200 1 Camat 12 2315 4000 3.704.000 5.556.000 - 1.389.000 10.649.000 1 Lurah 9 1540 4000 2.464.000 3.696.000 - 616.000 6.776.000 1 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 2865 4000 4.584.000 6.876.000 - 1.719.000 13.179.000 2 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12 2115 4000 3.384.000 5.076.000 - 1.269.000 9.729.000 3 Kepala Bidang Mutasi dan Promosi 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 4 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 5 Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 6 Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 7 JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 1735 4000 2.776.000 4.164.000 - 1.041.000 7.981.000 8 JF Perencana Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 966.000 7.406.000 9 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 858.000 6.578.000 10 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 858.000 6.578.000 11 JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 1355 4000 2.168.000 3.252.000 - 813.000 6.233.000 12 JF Analis Kepegawaian Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 13 JF Analis SDM Aparatur Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 14 JF Assessor SDM Aparatur Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 15 JF Pranata Komputer Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 L. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (15%) I. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH (12%) J. CAMAT (15%) K. LURAH (10%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 JF Pranata SDM Aparatur Penyelia 8 1230 4000 1.968.000 2.952.000 - 738.000 5.658.000 17 JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 7 1005 4000 1.608.000 2.412.000 - 603.000 4.623.000 18 JF Pranata SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan 7 1005 4000 1.608.000 2.412.000 - 603.000 4.623.000 19 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 534.000 4.094.000 20 JF Pranata SDM Aparatur Pelaksana 6 840 4000 1.344.000 2.016.000 - 504.000 3.864.000 21 JF Analis Kepegawaian Pelaksana 6 840 4000 1.344.000 2.016.000 - 504.000 3.864.000 22 JF Pranata Komputer Pelaksana 6 740 4000 1.184.000 1.776.000 - 444.000 3.404.000 23 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 414.000 3.174.000 24 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 294.000 2.254.000 1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 14 3030 4000 4.848.000 7.272.000 - 1.818.000 13.938.000 2 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 12 2140 4000 3.424.000 5.136.000 - 1.284.000 9.844.000 3 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 4 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 5 Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 6 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 11 2045 4000 3.272.000 4.908.000 - 1.227.000 9.407.000 7 JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 1735 4000 2.776.000 4.164.000 - 1.041.000 7.981.000 8 JF Perencana Ahli Muda 10 1610 4000 2.576.000 3.864.000 - 966.000 7.406.000 9 Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 858.000 6.578.000 10 JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda 9 1480 4000 2.368.000 3.552.000 - 888.000 6.808.000 11 JF Perekayasa Ahli Muda 9 1355 4000 2.168.000 3.252.000 - 813.000 6.233.000 12 JF Perencana Pertama 8 1280 4000 2.048.000 3.072.000 - 768.000 5.888.000 13 Penelaah Teknis Kebijakan 7 890 4000 1.424.000 2.136.000 - 534.000 4.094.000 14 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 414.000 3.174.000 15 Pengadministrasi Perkantoran 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 294.000 2.254.000 16 Operator Layanan Operasional 5 490 4000 784.000 1.176.000 - 294.000 2.254.000 M. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (15%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol 9 1430 4000 2.288.000 3.432.000 - 572.000 6.292.000 1 Pengelola Keprotokolan 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 276.000 3.036.000 2 Pengolah Data dan Informasi 6 690 4000 1.104.000 1.656.000 - 276.000 3.036.000 BUPATI TUBAN, ttd. ADITYA HALINDRA FARIDZKY N. KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH (10%) O.AJUDAN DAN SEKRETARIS BUPATI/ WAKIL BUPATI (10%)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…