DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENETAPAN BESARAN BASIC TPP BAB IV KRITERIA PEMBERIAN BAB V PENERIMAAN TPP BAB VI PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TPP BAB VII PENGANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya 2 dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulungagung.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keija yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
12.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
14.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
15.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
16.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 4
18.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.
19.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
20.Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
22.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
23.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
24.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
26.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP. $4 5

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Penetapan besaran basic TPP;
b.Kriteria pemberian TPP;
c.Penerimaan TPP;
d.Penilaian pembayaran dan pemotongan TPP; dan
e.Penganggaran dan cara pembayaran TPP.

BAB III

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 4

(1)Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran basic TPP dapat diberikan dengan menggunakan rumus : Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan kali (indeks TPP sama dengan indeks kapasitas fiskal daerah kali indeks kemahalan konstruksi kali indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
(3)Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

a.TPP berdasarkan Beban Kerja;
b.TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
c.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
d.TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang 6 dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun.
(2)Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2)Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi / bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
6. f.pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
(3)Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau 7
2. b.kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
(2)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
(3)Besaran Persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada :
1. a.Pegawai ASN yang menerima insentif atas pemungutan pajak Daerah;
2. b.Pegawai ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
3. c.Pegawai ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Guru;
4. d.Pegawai ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
5. e.Pegawai ASN yang menerima jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Penerimaan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pegawai ASN yang bertugas di RSUD dr. Iskak Tulungagung yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(6)Pegawai ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 8 diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PENERIMAAN TPP

Pasal 10

(1)TPP diberikan kepada Pegawai AS N lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penerimaan TPP Pegawai ASN berdasarkan kelas jabatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Terhadap PPPK diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai penerimaan TPP berdasarkan kelas jabatannya.
(4)Perangkat Daerah yang belum memperoleh validasi kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…